Xcloud.id

Tag: Ardi Sutedja

  • Pemanfaatan AI Harus Berpihak Pada Nilai-nilai Kemanusiaan

    Pemanfaatan AI Harus Berpihak Pada Nilai-nilai Kemanusiaan

    Bandung: Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) menggelar webinar nasional bertajuk ‘Humanizing Artificial Intelligence’, Sabtu, 31 Mei 2025. 

    Dalam kesempatan tersebut, Dekan STEI ITB, Tutun Juhana, mendorong pemanfaatan dan pengembangan AI seharusnya tidak terjebak pada fokus efisiensi semata. Namun juga harus memenuhi aspek etis, inklusif, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

    “Kita harus membumikan AI sesuai dengan falsafah bangsa kita yakni berdasarkan nilai Pancasila,” ujar Tutun Juhana.

    Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi memastikan bahwa AI tidak menjadi ancaman terhadap martabat manusia, tetapi sebaliknya, memperkuat harkat kemanusiaan.
     
    Posisi Indonesia dalam ekosistem AI

    Dalam webinar ini, juga dibahas terkait posisi strategis Indonesia dalam kancah global pengembangan AI. Ketua Indonesia Cybersecurity Forum (ICSF), Ardi Sutedja menggarisbawahi perlunya pendekatan berbasis risiko agar transformasi digital tidak menjadikan Indonesia sekadar pasar teknologi asing. 

    Ia menekankan pentingnya tata kelola dan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan AI. “Ini bukan kerja satu pihak, tapi kolaborasi multipihak dari berbagai disiplin keilmuan,” ujarnya.

    SVP Government Affairs PT Indosat Tbk., Ajar Edi menyampaikan urgensi membangun sovereign AI sebagai cara agar Indonesia tidak hanya jadi konsumen, tapi juga produsen teknologi. 

    Ia menyatakan bahwa hilirisasi dan kedaulatan data adalah kunci. “Ketika AI factory ada di Indonesia, maka seluruh datanya akan diolah di Indonesia,” jelasnya. 

    Dari industri global, Panji Wasmana, National Technology Officer Microsoft Indonesia, memaparkan tren penggunaan agentic AI di dunia kerja berdasarkan riset Microsoft terhadap 31.000 responden global. Ia menekankan bahwa kendali manusia tetap krusial meskipun AI semakin otonom. 

    “Bagaimana kita empower pengguna untuk mengerti risiko dan mampu memastikan bahwa AI dapat dikontrol sedemikian rupa,” ujarnya.
     

     

    Menjamin keadilan dan akuntabilitas di era AI

    Terkait prinsip-prinsip pengembangan AI yang berpusat pada manusia, peneliti dari Pusat AI ITB, Ayu Purwarianti menekankan bahwa AI harus selalu berada di bawah kendali manusia, menjamin keamanan data, serta transparan, dapat dijelaskan (explainable), dan akuntabel. “AI tidak boleh berbahaya dan bertentangan dengan prinsip dan keamanan manusia,” terangnya.

    Di sisi lain, penguatan literasi kecerdasan artifisial juga menjadi prioritas, termasuk pemahaman etika, adaptif mindset, dan pendidikan karakter sejak dini. 

    Indriaswati Dyah dari ELSAM menambahkan bahwa prinsip human-in-the-loop atau kehadiran manusia dalam seluruh siklus AI, dari pengembangan hingga operasional, harus menjadi prinsip utama. 

    Menurutnya, Indonesia sebagai negara pengguna teknologi (bukan produsen asal) menjadikan pendekatan hak asasi manusia dalam AI semakin penting. “Kesadaran akan potensi risiko AI dalam menguatkan bias dan diskriminasi masih rendah,” beber Indriaswati.
     
    Pendidikan AI berbasis etika

    Henke Yunkins dari Indonesia AI Society menekankan pentingnya empat komponen dalam pendidikan AI: literasi dasar, eksperimen, sosial-emosional, dan hasil pembelajaran yang lebih bermakna. 

    “Pendidikan bukan soal mengejar teknologi saja, tetapi membentuk manusia. Manusia yang harus menentukan arah perkembangan AI itu sendiri,” ujarnya.

    Andy Ardian dari ECPAT Indonesia memperingatkan dampak AI terhadap privasi anak, terutama ketika anak-anak mulai berinteraksi dengan chatbot berbasis AI. Ia menyoroti risiko bias data yang bisa memperkuat stereotip sosial serta ketergantungan teknologi yang menggerus kemampuan berpikir kritis anak-anak. 

    Sementara itu, Narenda Wicaksono dari Dicoding menekankan perlunya keterlibatan industri dalam menyusun kurikulum yang relevan. “Setelah tahu dan bisa, harus ada keinginan juga dalam menjadi bagian dari perkembangan teknologi ini,” tuturnya.

    Diena Haryana dari SEJIWA Foundation menambahkan bahwa anak-anak harus diperkuat keterampilan fisik, sosial, dan spiritualnya sebelum dikenalkan pada AI.

    “AI tidak boleh menggantikan masa bermain dan eksplorasi anak. Teknologi bisa menjadi alat bantu tanpa harus mengganggu proses tumbuh kembang anak,” kata Diena. 

    Webinar ini menandai pentingnya pendekatan kolaboratif dalam membangun ekosistem AI nasional yang inklusif dan berkeadilan. STEI ITB menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mengembangkan teknologi, tetapi juga menjadikan manusia sebagai pusat dan tujuan dari inovasi.

    Bandung: Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) menggelar webinar nasional bertajuk ‘Humanizing Artificial Intelligence’, Sabtu, 31 Mei 2025. 
     
    Dalam kesempatan tersebut, Dekan STEI ITB, Tutun Juhana, mendorong pemanfaatan dan pengembangan AI seharusnya tidak terjebak pada fokus efisiensi semata. Namun juga harus memenuhi aspek etis, inklusif, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
     
    “Kita harus membumikan AI sesuai dengan falsafah bangsa kita yakni berdasarkan nilai Pancasila,” ujar Tutun Juhana.

    Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi memastikan bahwa AI tidak menjadi ancaman terhadap martabat manusia, tetapi sebaliknya, memperkuat harkat kemanusiaan.
     

    Posisi Indonesia dalam ekosistem AI

    Dalam webinar ini, juga dibahas terkait posisi strategis Indonesia dalam kancah global pengembangan AI. Ketua Indonesia Cybersecurity Forum (ICSF), Ardi Sutedja menggarisbawahi perlunya pendekatan berbasis risiko agar transformasi digital tidak menjadikan Indonesia sekadar pasar teknologi asing. 
     
    Ia menekankan pentingnya tata kelola dan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan AI. “Ini bukan kerja satu pihak, tapi kolaborasi multipihak dari berbagai disiplin keilmuan,” ujarnya.
     
    SVP Government Affairs PT Indosat Tbk., Ajar Edi menyampaikan urgensi membangun sovereign AI sebagai cara agar Indonesia tidak hanya jadi konsumen, tapi juga produsen teknologi. 
     
    Ia menyatakan bahwa hilirisasi dan kedaulatan data adalah kunci. “Ketika AI factory ada di Indonesia, maka seluruh datanya akan diolah di Indonesia,” jelasnya. 
     
    Dari industri global, Panji Wasmana, National Technology Officer Microsoft Indonesia, memaparkan tren penggunaan agentic AI di dunia kerja berdasarkan riset Microsoft terhadap 31.000 responden global. Ia menekankan bahwa kendali manusia tetap krusial meskipun AI semakin otonom. 
     
    “Bagaimana kita empower pengguna untuk mengerti risiko dan mampu memastikan bahwa AI dapat dikontrol sedemikian rupa,” ujarnya.
     

     

    Menjamin keadilan dan akuntabilitas di era AI

    Terkait prinsip-prinsip pengembangan AI yang berpusat pada manusia, peneliti dari Pusat AI ITB, Ayu Purwarianti menekankan bahwa AI harus selalu berada di bawah kendali manusia, menjamin keamanan data, serta transparan, dapat dijelaskan (explainable), dan akuntabel. “AI tidak boleh berbahaya dan bertentangan dengan prinsip dan keamanan manusia,” terangnya.
     
    Di sisi lain, penguatan literasi kecerdasan artifisial juga menjadi prioritas, termasuk pemahaman etika, adaptif mindset, dan pendidikan karakter sejak dini. 
     
    Indriaswati Dyah dari ELSAM menambahkan bahwa prinsip human-in-the-loop atau kehadiran manusia dalam seluruh siklus AI, dari pengembangan hingga operasional, harus menjadi prinsip utama. 
     
    Menurutnya, Indonesia sebagai negara pengguna teknologi (bukan produsen asal) menjadikan pendekatan hak asasi manusia dalam AI semakin penting. “Kesadaran akan potensi risiko AI dalam menguatkan bias dan diskriminasi masih rendah,” beber Indriaswati.
     

    Pendidikan AI berbasis etika

    Henke Yunkins dari Indonesia AI Society menekankan pentingnya empat komponen dalam pendidikan AI: literasi dasar, eksperimen, sosial-emosional, dan hasil pembelajaran yang lebih bermakna. 
     
    “Pendidikan bukan soal mengejar teknologi saja, tetapi membentuk manusia. Manusia yang harus menentukan arah perkembangan AI itu sendiri,” ujarnya.
     
    Andy Ardian dari ECPAT Indonesia memperingatkan dampak AI terhadap privasi anak, terutama ketika anak-anak mulai berinteraksi dengan chatbot berbasis AI. Ia menyoroti risiko bias data yang bisa memperkuat stereotip sosial serta ketergantungan teknologi yang menggerus kemampuan berpikir kritis anak-anak. 
     
    Sementara itu, Narenda Wicaksono dari Dicoding menekankan perlunya keterlibatan industri dalam menyusun kurikulum yang relevan. “Setelah tahu dan bisa, harus ada keinginan juga dalam menjadi bagian dari perkembangan teknologi ini,” tuturnya.
     
    Diena Haryana dari SEJIWA Foundation menambahkan bahwa anak-anak harus diperkuat keterampilan fisik, sosial, dan spiritualnya sebelum dikenalkan pada AI.
     
    “AI tidak boleh menggantikan masa bermain dan eksplorasi anak. Teknologi bisa menjadi alat bantu tanpa harus mengganggu proses tumbuh kembang anak,” kata Diena. 
     
    Webinar ini menandai pentingnya pendekatan kolaboratif dalam membangun ekosistem AI nasional yang inklusif dan berkeadilan. STEI ITB menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mengembangkan teknologi, tetapi juga menjadikan manusia sebagai pusat dan tujuan dari inovasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Perusahaan Pengelola Identitas dan Transaksi Digital Indonesia Diakui Dunia – Page 3

    Perusahaan Pengelola Identitas dan Transaksi Digital Indonesia Diakui Dunia – Page 3

    Sebelumnya, penggunaan identitas digital dinilai bisa jadi salah satu solusi untuk menjaga keamanan data pribadi, dari kejahatan siber.

    Perlindungan data pribadi pun sangat dibutuhkan, bukan hanya buat pengguna, namun juga para pelaku industri teknologi finansial atau fintech, untuk meningkatkan digital trust buat masyarakat.

    Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Oktober 2023 ditemukan sebanyak 361 juta serangan siber atau anomali traffic yang terjadi di Indonesia.

    Padahal, nilai transaksi digital nasional menurut Bank Indonesia dalam 5 tahun terakhir, tumbuh lebih dari 158 persen. Tingginya risiko kejahatan siber pun perlu segera ditanggulangi, terutama untuk menjamin keamanan data dalam bertransaksi digital.

    “Terdapat 1.900 kelompok pelaku kejahatan siber yang termonitor secara global dengan ancaman seperti ransomware hingga phishing,” kata Ardi Sutedja, Chairman of Indonesia Cyber Security Forum.

    Menurut Ardi, peretasan tidak bisa dilakukan seketika, sehinggga artinya apabila baru terdeteksi sekarang, maka teknologi keamanan siber yang digunakan tidak berhasil mendeteksi ancaman secara dini.

    “Dampaknya, infrastruktur tidak bisa lagi dimanfaatkan dan menyebabkan ketidakpercayaan publik,” kata Ardi dalam Media Clinic AFTECH bersama Vida akhir November lalu, mengutip siaran pers, Kamis (7/12/2023).

    Digital identity atau identitas digital pun dinilai bisa jadi solusi dalam melindungi data pribadi dan hak privasi pengguna, di tengah pesatnya penggunaan teknologi dan perkembangan kejahatan siber.

    Implementasinya pun dapat mengurangi resiko penyalahgunaan identitas, sehingga meningkatkan kepercayaan digital di masyarakat.

  • Brain Cipher Mau Balikin Data PDNS 2 Gratis, Ahli: Ini Aneh!

    Brain Cipher Mau Balikin Data PDNS 2 Gratis, Ahli: Ini Aneh!

    Jakarta –

    Kelompok hacker Brain Cipher menjanjikan akan memberikan kunci file di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang disanderanya. Menurut ahli siber kejadian itu anomali alias jarang terjadi.

    Disampaikan Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja, dibebaskannya data yang sebelumnya sudah terinfeksi ransomware merupakan anomali dalam dunia peretasan. Apalagi kunci data PDNS 2 itu diberikan secara gratis.

    “Memang ada anomali karena ini belum pernah terjadi seperti ini, kasus dimana pelaku ransomware yang meminta tebusan tapi sekarang justru mau kasih gratis. Ini menurut kami anomali. Ini aneh,” ujar Ardi saat dihubungi detikINET.

    Hampir dua minggu Brain Cipher mengunci data dari PDNS 2 yang membuat layanan publik pemerintahan terganggu. Ketika berhasil menembus server pusat data, hacker meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau setara dengan Rp 131 miliar.

    Terkait berubahnya niat peretas PDNS 2, Ardi mengatakan pemerintah perlu melakukan pendalaman,. Hal ini agar tidak mudah terjebak yang bisa berakibat fatal dengan semakin melebarnya ransomware.

    “Ada dua kemungkinan. Ada dua kelompok, pertama yang ngaku-ngaku dengan pertama meminta tebusan dan yang kedua kelompok berbeda karena dari nada pesannya juga beda,” kata Ardi.

    “Kita juga mesti tahu paham psikologi pelaku kejahatan. Ini dikasih gratis, jangan-jangan dikasih malware, kita nggak tahu. Kalau dibuka coba-coba bisa lebih parah menghancurkan,” ucapnya.

    Dalam hal ini, fokus pemulihan layanan publik yang sedang dijalankan tidak terganggu dengan pernyataan Brain Cipher yang akan membebaskan data tersebut.

    “(Untuk Kominfo) sudah benar prioritaskan pemulihan sistem untuk mengembalikan layanan publik, fokus ke sana. Terkait urusan lain, serahkan kepada ahlinya yang menangani, seperti ada Kepolisian itu ada Cyber Crime, BSSN, dan intelijen,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Geng hacker Brain Cipher mengumumkan akan membebaskan data dari PDNS 2 yang hampir dua minggu mereka sandera.

    Pernyataan ini dilontarkan dalam sebuah forum, yang tangkapan layarnya diposting oleh @stealthmole_int di X/Twitter. Dalam pernyataan tersebut, Brain Cipher akan memberikan kunci untuk mendekripsi data tersebut secara cuma-cuma.

    “Hari Rabu kami akan memberikan kuncinya secara gratis. Kami berharap serangan kami membuat Anda sadar pentingnya untuk mendanai industri ini dan merekrut ahli yang punya kualifikasi,” tulis mereka.

    (agt/afr)

  • Starlink Masuk ke Pasar Ritel RI Bikin Gaduh, Ini Sebabnya

    Starlink Masuk ke Pasar Ritel RI Bikin Gaduh, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Kehadiran Starlink masuk ke pasar ritel Indonesia menimbulkan polemik. Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan kegaduhan tersebut harusnya tidak terjadi jika pemerintah tetap menjaga ruang lingkup usaha Starlink.

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan perizinan kepada Starlink sebagai penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan Internet Service Provider (ISP).

    Ardi menuturkan pemerintah sebagai regulator tak hanya sekedar memberikan lisensi penyelenggara jasa telekomunikasi saja, tetapi juga memperhatikan dampak industri telekomunikasi ke depannya.

    “Tak diberikannya izin ISP, Starlink juga bisa menjual layanan telekomunikasinya di Indonesia. Kolaborasi dengan ISP lokal akan membuat kapasitas Starlink masih dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan telekomunikasi di Indonesia. Starlink dapat menjual backhaulke anggota APJII. Menurut saya kerjasama dengan ISP lokal merupakan langkah yang sangat fair,” ujar Ardi.

    Sebagai informasi, sebelum masuk ke pasar ritel, Starlink hanya melayani pelanggan bisnis karena menjadi backhaul untuk anak perusahaan Telkom, yaitu Telkomsat.

    Lebih lanjut, Ardi mengungkapkan kerjasama dengan APJII selain dapat memberikan mendongkrak bagi industri telekomunikasi nasional, tetapi akan mempermudah pemerintah dalam melindungi transaksi dan lalu lintas data masyarakat Indonesia yang menggunakan Starlink tersebut.

    Disampaikannya bahwa melalui kerja sama dengan ISP lokal, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap data yang melewati jaringan Starlink terlindungi dengan baik dan aman. Hal ini berbanding terbalik ketika Starlink dapat menyediakan layanan langsung ke masyarakat maka akan berpontensi membuat potensi kerentanan data masyarakat Indonesia.

    “Sehingga kerja sama Starlink dengan ISP lokal, memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan strategi keamanan secara tepat dan memberikan perlindungan maksimal bagi pengguna,” ungkapnya.

    Adapun kerjasama yang dimaksud itu pemerintah memiliki kontrol atas akses telekomunikasi di Indonesia melalui ISP lokal guna mendukung lawful intercept, pemblokiran terhadap konten-konten berbahaya, seperti judi online, terorisme, dan lainnya.

    “Jika ingin menjual layanan di Indonesia harusnya Starlink ikut koridor perundang-undangan yang berlaku. Mereka harus tunduk terhadap aturan yang sudah berlaku bagi seluruh pelaku usaha telekomunikasi di Indonesia. Termasuk membangun NOC di Indonesia,”ucap Ardi.

    Ardi menyarankan agar Starlink juga berkolaborasi dengan para penyedia jasa internet (ISP) lokal dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

    “Sudah saatnya Starlink melakukan kolaborasi bisnis dengan teman-teman ISP local. Dengan masih banyaknya daerah yang belum memiliki broadband yang memadai, membuat peluang bisnis kolaborasi Starlink dan ISP lokal masih sangat besar,” pungkas Ardi.

    (agt/fay)