Xcloud.id

Tag: Arcandra Tahar

  • 3 Penguasa Minyak Dunia Beda Pandangan Soal Harga, AS Ogah Naik Tinggi

    3 Penguasa Minyak Dunia Beda Pandangan Soal Harga, AS Ogah Naik Tinggi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tiga negara pemilik produksi minyak terbesar di Dunia ternyata punya cara pandang yang berbeda mengenai harga komoditas itu. Tiga negara itu adalah Amerika Serikat (AS), Rusia dan juga Arab Saudi.

    Berkaca dari konflik yang terjadi di Timur Tengah belakangan ini, tentunya akan memiliki dampak terhadap harga minyak mentah dunia. Apalagi, Iran berencana menutup Selat Hormuz-selat peredaran minyak, LNG hingga BBM.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengungkapkan, dari konflik Timur Tengah, memiliki dampak atas harga minyak dunia.

    Nah, sementara ada tiga negara penghasil minyak terbesar di Dunia yang memiliki sudut pandang berbeda mengenai harga. “Tiga negara, yang tiga terbesar, Amerika, Rusia, dan Arab Saudi, itu punya karakter yang berbeda dalam melihat harga minyak,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Selasa (24/6/2025).

    Khusus AS, kata Arcandra, negara tersebut melihat harga minyak dunia tidak boleh berada di bawah level US$ 70 per barel, namun tidak boleh juga melebihi level US$ 100 per barel. Alasannya, titik impas penjualan minyak oleh Negeri Paman Sam tersebut berada di level US$ 40-50 per barel, sedangkan negara tersebut tidak memberikan subsidi terhadap minyak mentah.

    “Sewaktu pengumuman tarif kemarin harga di US$ 63-65. Wah, itu bisa limbung. Yang independent all company di Amerika bisa limbung. Tapi, menurut feeling saya, Amerika juga tidak menginginkan negara-negara US$ 100. Kenapa? Karena di sana tidak ada subsidi. Setiap harga yang tinggi itu masuk ke market dan masyarakat menanggung itu. Mereka sedang berjuang melawan inflasi,” ujarnya.

    Sementara Rusia menginginkan harga bisa lebih dari US$ 100 per barel. Kenapa? Karena Negeri Beruang Merah tersebut memiliki ongkos produksi yang lebih murah yakni US$ 30 per barel. Ditambah lagi adanya subsidi untuk produksi minyak.

    “Kalau harga, dia biasanya ngasih diskon sekarang itu bisa US$ 20-30 (per barel), kalau dia kasih diskon US$ 30, harga produksi US$ 30, tambah diskon US$ 30 berarti dia harus menjual minimum US$ 60, maka dia juga tidak mau harga di bawah US$ 75. Terlalu tipis buat Rusia, karena harga diskon tadi. Tapi kalau di atas US$ 100 dia oke. Jauh, semakin tinggi semakin oke, karena dia harus ngasih diskon tadi US$ 20-30 per barrel. Jadi kalau di atas US$ 100, dia oke sekali,” paparnya.

    Terakhir, Arab Saudi dalam melihat harga minyak mentah dunia berbeda dibandingkan kedua negara yang sudah disebutkan. Arcandra mengungkapkan Arab tidak memiliki masalah sama sekali terhadap harga minyak. Hal itu dinilai lantaran biaya produksi minyak mentah di negara tersebut di bawah US$ 20 per barel yang artinya jika harga minyak dunia anjlok, Arab tidak khawatir akan hal tersebut.

    Jika harga minyak melonjak mencapai US$ 100 per barel, Arab juga tidak masalah lantaran kebutuhan minyak di negara tersebut sedikit.

    “Arab Saudi, ini Arab Saudi ini yang sangat robust. Atas boleh, bawah boleh, karena ongkos produksinya belasan dolar per barrel. US$ 10-11 atau berapa. Jadi kalau harga US$ 20 pun, US$ 30 pun, Arab Saudi masih oke. Di atas US$ 100 pun tidak apa-apa, karena apa? Dia subsidi di sana. Kebutuhan di dalam negeri kecil. Jadi rakyatnya pun, kalau di atas US$ 110-120, dia oke,” tandasnya.

    Berdasarkan data Refinitiv pukul 10:00 WIB, harga Brent kontrak Agustus 2025 berada di US$ 69,71 per barel, ambles 2,48% dari sehari sebelumnya. Sementara itu, minyak mentah acuan AS, WTI, juga longsor ke US$ 66,71 per barel, merosot 2,63% dibandingkan Senin. Ini menjadi kelanjutan dari aksi jual brutal pada perdagangan sebelumnya, di mana kedua kontrak minyak sempat anjlok lebih dari 7%.

    Hal itu setelah Donald Trump mengumumkan adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran, harga minyak dunia pun kembali melesu, setelah beberapa hari lalu mengalami lonjakan, terutama sejak perang kedua negara tersebut pecah.

    Dalam pengumuman resminya, Trump menyebut bahwa kesepakatan damai akan berlangsung bertahap: dimulai oleh Iran, disusul oleh Israel 12 jam kemudian. Pengumuman Trump ini memupus kekhawatiran pasar akan gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 hari ini di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Jajaran Direksi dan Komisaris PLN terpantau memasuki gedung Kementerian BUMN.

    Beberapa nama yang tampak hadir di Kementerian BUMN antara lain Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Komisaris PLN Dadan Kusdiana, hingga Komisaris Independen PLN Andi Arief. Dadan membenarkan adanya RUPS PLN yang digelar hari ini.

    “Iya-iya Jam 3 (perubahan struktur direksi dan komisaris) nanti aja lihat, saya belum tahu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (18/6/2025).

    Senada, Andi Arief mengaku tak tahu apakah ada agenda pergantian direksi dan komisaris PLN hari ini. Yang jelas, kata dia, rapat tersebut akan membahas kinerja PLN tahun 2024.

    “Yang kita persiapkan sih RUPS kinerja, hasil audit 2024, pencapaian-pencapaian, soal keuntungan perusahaan, soal kinerja lah,” sebut Andi.

    Dalam catatan detikcom, terakhir kali PLN melaksanakan RUPS adalah pada 14 November 2024. Melalui rapat tersebut, PLN menetapkan 4 komisaris baru serta memperpanjang masa jabatan 2 Direksi.

    RUPS itu memutuskan memberhentikan dengan hormat sejumlah nama seperti Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen, dan Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris. Serta mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru seperti Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama, Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris, Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris. RUPS saat itu juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    (ily/rrd)

  • Kasus Korupsi Jual Beli Gas PGN, KPK Periksa Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy Arso Sadewo – Halaman all

    Kasus Korupsi Jual Beli Gas PGN, KPK Periksa Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy Arso Sadewo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE) Arso Sadewo, Selasa (22/4/2025) hari ini.

    Arso dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proses kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN dengan PT Isar Gas/PT Inti Alasindo Energi tahun 2017–2021.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,atas nama AS, Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

    KPK telah menahan dua tersangka dalam kasus ini. 

    Mereka adalah Danny Praditya, Direktur Komersial PT PGN periode 2016–Agustus 2019 dan Iswan Ibrahim, Direktur Utama PT Isargas tahun 2011–22 Januari 2024 sekaligus Komisaris PT IAE tahun 2006–22 Januari 2024.

    Konstruksi Perkara

    Pada 19 Desember 2016, dewan komisaris dan direksi PT PGN mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PGN tahun 2017. 

    Dalam RKAP tersebut, tidak terdapat rencana PT PGN untuk membeli gas dari PT IAE.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap, PT IAE mendapatkan alokasi gas dari Husky Cnooc Madura Ltd (HCML) dengan rencana penyerapan gas PT IAE (pasca-realokasi sementara ke PT Petrokimia Gresik) pada tahun 2017 sebesar 10MMSCFD, tahun 2018 sebesar 15MMSCFD, dan tahun 2019 sebesar 40MMSCFD.

    Pada bulan Agustus 2017, Danny Praditya memerintahkan Adi Munandir (Head of Marketing PT PGN) untuk melakukan pemaparan kepada beberapa trader gas termasuk PT Isargas guna menjadi Local Distributor Company (LDC) PT PGN.

    Pada 31 Agustus 2017, Adi Munandir melaksanakan perintah Danny Praditya untuk menghubungi Sofyan selaku Direktur PT IAE terkait kerja sama pengelolaan gas.

    Pada 5 September 2023, Danny Praditya memerintahkan Adi Munandir untuk melakukan pertemuan dengan pihak Isargas Grup di kantor PT PGN guna membahas kerja sama pengelolaan dan jual beli gas.

    Dalam pembahasan tersebut, Sofyan selaku perwakilan dari Isargas Grup menyampaikan arahan dari Iswan Ibrahim untuk meminta uang muka sebesar 15 juta dolar AS berkaitan dengan rencana pembelian gas PT IAE oleh PT PGN.

    Uang muka tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban atau utang PT Isargas kepada pihak lain. 

    Hal ini kemudian dilaporkan oleh Adi Munandir kepada Danny Praditya.

    Asep berujar, pada periode September–Oktober 2017, Danny Praditya memerintahkan Tim Marketing PT PGN yaitu Adi Munandir dan Reza Maghraby membuat kajian internal terkait rencana pembelian gas dari PT IAE, padahal pembuatan kajian itu adalah tupoksi dari bagian pasokan gas (gas supply) PT PGN.

    Selanjutnya pada 10 Oktober 2017 dalam rapat Board of Directors (BOD) PT PGN, Danny Praditya bersama-sama dengan Tim Marketing PT PGN memaparkan materi “Update Komersial” yang antara lain berisi Isargas Grup menyatakan setuju untuk menjual sebagian alokasi gas bumi ex-HCML miliknya kepada PT PGN dengan permintaan skema advance payment.

    Isargas Grup disebut juga menawarkan peluang akuisisi sebagian atau seluruh saham Isargas kepada PT PGN.

    Pada 20 Oktober 2017, dalam rapat BOD PT PGN, Danny Praditya bersama-sama Tim Pasokan Gas dan Tim Marketing PT PGN memaparkan materi sebagai berikut:

    a. Tim Pasokan Gas menyampaikan update pasokan gas PT PGN bahwa pasokan gas di Jawa Timur secara keseluruhan tidak mencukupi kebutuhan pasokan gas di masa mendatang dan alokasi gas yang dimiliki PT PGN akan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2021. Update ini dibuat karena
    adanya perintah Danny Praditya setelah rapat BOD tanggal 10 Oktober 2017.

    b. Tim Marketing menyampaikan update isu komersial terkait rencana kerjasama dengan Isargas antara lain sebagai berikut:

    1. Isargas menyampaikan penawaran penjualan sebagian gas bumi yang dikuasainya dari pasokan gas Lapangan BD-HCML kepada PGN dengan meminta adanya skema uang muka karena Isargas membutuhkan dana untuk membayar utang atau kewajiban ke pihak lain.

    2. Kerja sama pengelolaan gas dan infrastruktur meliputi semua lokasi/wilayah yang dimiliki Isargas baik di Jawa Barat maupun di Jawa Timur.

    3. Peluang untuk dilakukannya akuisisi atas sebagian/seluruh kepemilikan Isargas oleh PT PGN.

    Pada 2 November 2017, perwakilan PT PGN, perwakilan PT IAE dan perusahaan-perusahaan lain di bawah Isargas Grup menandatangani beberapa dokumen terkait kerja sama di antara mereka.

    Dokumen yang dibuat antara lain adalah Kesepakatan Bersama (KB) antara PT PGN dan PT Inti Alasindo dan PT Isar Aryaguna dan PT Inti Alasindo Energy tanggal 2 November 2017 yang ditandatangani oleh Danny Praditya, Mirza Soekma, Iswan Ibrahim, dan Sofyan.

    Kemudian Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT Inti Alasindo Energy dengan PT PGN tanggal 2 November 2017 (Kesepakatan Bersama Nomor 2354/IAE/XI/2017) yang ditandatangani oleh Danny Praditya dan Sofyan.

    Selanjutnya KB pembayaran di muka antara PT PGN, PT Isargas, PT Inti Alasindo Energy dan PT Isar Aryaguna tanggal 2 November 2017 yang ditandatangani oleh Danny Praditya, Iswan Ibrahim, dan Sofyan.

    KB pemanfaatan infrastruktur antara PT PGN dan PT Isargas tanggal 2 November 2017 yang ditandatangani oleh Dilo Seno Widagdo selaku Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT PGN dan Iswan Ibrahim.

    “Bahwa pada tanggal 7 November 2017, Saudara S (Sofyan) selaku Direktur PT IAE mengirimkan invoice tagihan 15 juta dolar AS kepada PT PGN untuk pembayaran di muka atas transaksi jual beli gas. Pada tanggal 9 November 2017, tagihan ini dibayar oleh PT PGN sebesar 15 juta dolar AS,” kata Asep ketika jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Uang tersebut seluruhnya digunakan oleh PT IAE sebagaimana disebutkan dalam klausul KB pembayaran di muka yaitu untuk membayar kewajiban atau utang PT IAE dan/atau Isargas Grup kepada pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan kegiatan jual beli gas dengan PT PGN.

    Seperti kepada PT Pertagas Niaga (PTGN) sejumlah 8 juta dolar AS yang merupakan utang PT JGI dan PT SCI kepada PT Pertagas Niaga. 

    Kemudian PT BANK BNI sebesar 2 juta dolar AS yang merupakan utang PT SCI kepada Bank BNI.

    Kepada PT Isar Aryaguna sebesar 5 juta dolar AS yang merupakan utang PT Isargas.

    Selanjutnya pada 12 Desember 2017, Untung yang mewakili PT IAE selaku Pemberi Fidusia dan Danny Praditya selaku Penerima Fidusia menandatangani Akta Jaminan Fidusia nomor 06 di Notaris Pratiwi Handayani yang menyatakan bahwa pemberi fidusia menyerahkan Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia berupa pipa distribusi milik PT Banten Inti Gasindo senilai Rp16 miliar untuk menjamin uang 15 juta dolar AS yang sudah diterima oleh PT IAE dari PT PGN terkait pelaksanaan KB pembayaran di muka.

    Pada April–Juli 2018, PT Bahana Sekuritas dan PT Umbra selaku konsultan yang dipakai oleh PT PGN melakukan due diligence atas rencana akuisisi Isargas Grup oleh PT PGN.

    Hasilnya menyatakan Isargas Grup tidak layak diakuisisi oleh PT PGN.

    “Bahwa pada tanggal 5 April 2019, setelah PT PGN dan PT Pertagas bergabung dalam holding migas di bawah PT Pertamina, dilakukan pengaliran gas pertama kali dari PT IAE ke PT PGN dengan menggunakan jaringan pipa milik PT Pertagas,” tutur Asep

    Pada 2 Desember 2020, M. Fanshurullah Asa selaku Kepala BPH Migas mengirimkan surat nomor 3592/Ka BPH/2020 kepada Tutuka Ariadji selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM perihal Hasil Pengawasan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Berfasilitas PT IAE di Waru, Sidoarjo dan Klarifikasi Pengaliran Gas Bumi dari PT IAE.

    Dalam surat tersebut, BPH Migas menyatakan tidak dibolehkannya praktik kegiatan usaha niaga gas bumi bertingkat antara PT IAE dengan PT PGN karena hal tersebut melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

    Singkat cerita, pada 15 Januari 2021, Tutuka Ariadji mengirimkan surat nomor T-372/MG.01/DJM/2021 kepada PT PGN perihal Teguran Pertama atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi PT PGN terkait larangan jual beli gas bertingkat dan surat nomor T-369/MG.01/DJM/2021 kepada PT IAE.

    “Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, Saudara ACT [Arcandra Tahar] selaku Komisaris Utama PT PGN mengirimkan kepada Direktur Utama PT PGN surat nomor 12/D-KOM/2021 perihal Penjelasan Direksi atas Progress Audit Laporan Keuangan Per Desember 2020,” kata Asep.

    Isi surat tersebut antara lain membahas
    mengenai saran dewan komisaris yang perlu ditindaklanjuti oleh direksi agar segera melakukan pemutusan kontrak dan dilakukan upaya hukum atas uang muka yang sudah dibayarkan kepada IAE.

    “Bahwa Saudara DP telah memerintahkan, mengusulkan dan mengatur agar PT PGN membayar uang muka sebesar 15 juta dolar AS kepada PT IAE yang digunakan untuk membayar utang PT IAE/Isargas Group yang tidak terkait dengan pelaksanaan PJBG antara PT PGN dengan PT IAE,” ujar Asep.

    “Saudara ISW telah mengetahui pasokan gas yang bersumber dari HCML tidak akan dapat memenuhi kontrak PJBG antara PT IAE dengan PT PGN. Meskipun demikian, Saudara ISW tetap menawarkan gas dan melakukan kerja sama jual beli gas dengan PT PGN disertai skema uang muka,” kata Asep.

    Atas perbuatannya, Danny Praditya dan Iswan Ibrahim disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomir 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    Asep mengatakan, penyidik KPK sudah memeriksa 75 orang saksi dan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut perkara yang menyebabkan kerugian negara sejumlah 15 juta dolar Amerika Serikat (AS).

    KPK juga telah menggeledah delapan lokasi rumah atau kantor atau tempat tertutup lainnya dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik (BBE) dan uang senilai 1 juta dolar AS.

  • Kronologi Kasus Korupsi Jual Beli Gas yang Seret Eks Petinggi PGN

    Kronologi Kasus Korupsi Jual Beli Gas yang Seret Eks Petinggi PGN

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi kasus jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN (PGAS) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

    Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar US$15 juta (setara Rp252 miliar sesuai kurs Jisdor BI Rp16.805 per dolar AS).

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan bahwa uang US$15 juta itu diduga merupakan uang muka yang dibayarkan oleh PGN, atas perintah Direktur Komersial PGN 2016-2019 Danny Praditya, kepada Isargas Grup yang merupakan induk PT IAE. Uang muka itu ditujukan untuk kerja sama pengelolaan dan jual beli gas PGN dan PT IAE.

    KPK pun telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus tersebut. Selain Danny Praditya, lembaga antirasuah turut menetapkan Komisaris PT IAE 2006-2023, Iswan Ibrahim sebagai tersangka. Keduanya resmi ditahan untuk 20 hari ke depan sejak hari ini.

    “Dilakukan Penahanan terhadap Tersangka ISW (Iswan Ibrahim) dan Tersangka DP (Danny Praditya) di Cabang Rumah Tahanan dari Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025,” ujar Asep pada konferensi pers, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Asep memaparkan, kasus tersebut bermula saat Danny pada Agustus 2017 lalu menawarkan kepada sejumlah trader gas untuk menjadi local distributor company (LDC) untuk PGN. Salah satu trader gas itu adalah PT Isargas, induk PT IAE.

    Danny lalu memerintahkan anak buahnya untuk menjalin kerja sama dengan PT IAE untuk kerja sama pengelolaan dan jual beli gas. Pihak Isargas pun menyampaikan kepada Danny soal permintaan uang muka/advance payment sebesar US$15 juta ihwal pembelian gas PT IAE oleh PGN. Isargas juga menawarkan kepada PGN peluang untuk mengakuisisi sebagian hingga seluruh saham perusahaan itu.

    Uang muka tersebut digunakan untuk membayar utang PT Isargas kepada pihak lain, yang tidak berhubungan dengan perjanjian jual beli gas dengan PGN. Misalnya, kepada PT Pertagas Niaga, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Isar Aryaguna.

    Adapun gas PT IAE yang dijual ke PGN berasal dari alokasi gas bumi Husky Cnooc Madura Ltd. (HCML). Rencana penyerapan gas PT IAE itu pada 2017 sebesar 10 million standard cubic feet per day (MMSCFD), 15 MMSCFD pada 2018 dan 40 MMSCFD pada 2019.

    Kemudian, Danny dan Iswan Ibrahim pada 2 November 2017 menandatangani sejumlah dokumen meliputi Kesepakatan Bersama, Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), Kesepakatan Bersama Pembayaran di Muka serta Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Infrastruktur.

    Pada 9 November 2017, PGN atas perintah Danny membayar uang muka US$15 juta ke PT IAE sebagaimana invoice yang telah dikirimkan sebelumnya. “Untuk membayar kewajiban atau hutang PT IAE dan/atau ISARGAS Grup kepada pihak-pihak sebagai berikut yang tidak berkaitan dengan kegiatan Jual Beli Gas dengan PT PGN,” jelas Asep.

    Uang muka itu lalu tetap dibayarkan PGN ke PT Isargas, kendati Iswan mengetahui bahwa pasokan gas bumi PT IAE dari HCML tidak akan dapat memenuhi kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) yang ditandatangani.

    Usai memberikan uang muka jual beli gas itu, PGN justru diingatkan pada 2018 lalu oleh dua konsultan publik yang dipekerjakan mereka, PT Bahana Sekuritas dan PT Umbra, bahwa Isargas Grup dinyatakan tidak layak untuk diakuisisi.

    Pada 2 Desember 2020, Kepala BPH Migas saat itu, M. Fanshurullah Asa juga mengirimkan surat kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM bahwa tidak dibolehkannya praktik kegiatan usaha niaga gas bumi bertingkat antara PT IAE dengan PT PGN karena hal tersebut melanggar Peraturan Menteri ESDM No.6/2016 tentang Ketentuan dan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

    Tidak sampai di situ, Komisaris PGN Arcandra Tahar pada 18 Februari 2021 juga mengirimkan surat kepada Direktur Utama perseroan ihwal saran Dewan Komisaris kepada Direksi agar dilakukan pemutusan kontrak serta upaya hukum atas uang muka yang dibayarkan ke PT IAE.

    Alhasil, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Transaksi Jual beli Gas antara PT PGN dan PT IAE
    tahun 2017-2021 dengan Nomor: 56/LHP/XXI/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024, terjadi kerugian negara sebesar US$15 juta (setara Rp252 miliar).

    Asep lalu memaparkan, selama proses penyidikan KPK telah memeriksa sebanyak 75 orang termasuk ahli dari BPK. Tim penyidik juga telah menyita barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektornik serta uang US$1 juta.

    Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • KPK Tahan Eks Direktur PGN (PGAS), Negara Rugi US Juta

    KPK Tahan Eks Direktur PGN (PGAS), Negara Rugi US$15 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 2 tersangka kasus jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT Inti Alasindo Energi (IAE). Kasus itu diduga merugikan keuangan negara sebesar US$15 juta.

    Dua tersangka yang resmi ditahan KPK sore ini adalah Direktur Komersial PGN 2016-2019 Danny Praditya dan Komisaris PT IAE 2006-2023 Iswan Ibrahim.

    “Dilakukan Penahanan terhadap Tersangka ISW (Iswan Ibrahim) dan Tersangka DP (Danny Praditya) di Cabang Rumah Tahanan dari Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Asep menjelaskan, kasus tersebut bermula saat tersangka Danny pada Agustus 2017 lalu menawarkan kepada sejumlah trader gas untuk menjadi local distributor company (LDC) untuk PGN. Salah satu trader gas itu adalah PT Isargas, induk PT IAE.

    Danny lalu memerintahkan anak buahnya untuk menjalin kerja sama dengan PT IAE untuk kerja sama pengelolaan dan jual beli gas. Pihak Isargas pun menyampaikan kepada Danny soal permintaan uang muka/advance payment sebesar US$15 juta ihwal pembelian gas PT IAE oleh PGN. Isargas juga menawarkan kepada PGN peluang untuk mengakuisisi sebagian hingga seluruh saham perusahaan itu.

    Uang muka tersebut digunakan untuk membayar utang PT Isargas kepada pihak lain, yang tidak berhubungan dengan perjanjian jual beli gas dengan PGN. Misalnya, kepada PT Pertagas Niaga, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Isar Aryaguna.

    Adapun gas PT IAE yang dijual ke PGN berasal dari alokasi gas bumi Husky Cnooc Madura Ltd. (HCML). Rencana penyerapan gas PT IAE itu pada 2017 sebesar 10 million standard cubic feet per day (MMSCFD), 15 MMSCFD pada 2018 dan 40 MMSCFD pada 2019.

    Kemudian, Danny dan Iswan Ibrahim pada 2 November 2017 menandatangani sejumlah dokumen meliputi Kesepakatan Bersama, Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), Kesepakatan Bersama Pembayaran di Muka serta Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Infrastruktur.

    Pada 9 November 2017, PGN atas perintah Danny membayar uang muka US$15 juta ke PT IAE sebagaimana invoice yang telah dikirimkan sebelumnya. “Untuk membayar kewajiban atau hutang PT IAE dan/atau ISARGAS Grup kepada pihak-pihak sebagai berikut yang tidak berkaitan dengan kegiatan Jual Beli Gas dengan PT PGN,” jelas Asep.

    Uang muka itu lalu tetap dibayarkan PGN ke PT Isargas, kendati Iswan mengetahui bahwa pasokan gas bumi PT IAE dari HCML tidak akan dapat memenuhi kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) yang ditandatangani.

    Usai memberikan uang muka jual beli gas itu, PGN justru diingatkan pada 2018 lalu oleh dua konsultan publik yang dipekerjakan mereka, PT Bahana Sekuritas dan PT Umbra, bahwa Isargas Grup dinyatakan tidak layak untuk diakuisisi.

    Pada 2 Desember 2020, Kepala BPH Migas saat itu, M. Fanshurullah Asa juga mengirimkan surat kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM bahwa tidak dibolehkannya praktik kegiatan usaha niaga gas bumi bertingkat antara PT IAE dengan PT PGN karena hal tersebut melanggar Peraturan Menteri ESDM No.6/2016 tentang Ketentuan dan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

    Tidak sampai di situ, Komisaris PGN Arcandra Tahar pada 18 Februari 2021 juga mengirimkan surat kepada Direktur Utama perseroan ihwal saran Dewan Komisaris kepada Direksi agar dilakukan pemutusan kontrak serta upaya hukum atas uang muka yang dibayarkan ke PT IAE.

    Alhasil, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Transaksi Jual beli Gas antara PT PGN dan PT IAE
    tahun 2017-2021 dengan Nomor: 56/LHP/XXI/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024, terjadi kerugian negara sebesar US$15 juta (setara Rp252 miliar sesuai kurs Jisdor BI Rp16.805 per dolar AS).

    Asep lalu memaparkan, selama proses penyidikan KPK telah memeriksa sebanyak 75 orang termasuk ahli dari BPK. Tim penyidik juga telah menyita barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik serta uang US$1 juta.

    Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Sosok Eks Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh di Mata Arcandra Tahar  – Halaman all

    Sosok Eks Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh di Mata Arcandra Tahar  – Halaman all

    Berita ini sudah mengalami ralat dari judul sebelumnya: “Sosok Eks Wamen ESDM Darwin Zahedy Saleh di Mata Arcandra Tahar” 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mendiang mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh dikenal sebagai orang yang baik.

    Hal itu berdasarkan pengakuan Wakil Menteri (Wamen) ESDM periode 2016 – 2019 Arcandra Tahar. 

    Ia mengenang momen ketika masih di kementerian, pernah mengundang para mantan menteri untuk meminta masukan soal kebijakan.

    “Pak Darwin orang baik. Selama saya berinteraksi sewaktu di kementerian, kita ada waktu-waktunya mengundang mantan menteri untuk silaturahmi, untuk minta masukan,” kata Arcandra ketika ditemui di rumah duka Darwin Zahedy Saleh, Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025).

    Ia ingat saat interaksi tersebut berlangsung, para mantan menteri memberikan masukan yang konstruktif dan baik, tak terkecuali mendiang Darwin.

    “Pak Darwin sering datang, kemudian mantan-mantan menteri lain, saat berinteraksi, sangat konstruktif dan baik,” ujar Arcandra.

    Arcandra yang juga pernah menjadi Menteri ESDM selama 20 hari itu mengaku telah mengetahui kabar duka ini sejak Jumat (7/2/2025) malam.

    EKS MENTERI ESDM MENINGGAL DUNIA – Karangan bunga dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di rumah duka eks Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025). Darwin tutup usia pada Jumat, 7 Februari 2024. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Sebagai informasi, mendiang Darwin Zahedy Saleh akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

    Mendiang Darwin menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta pada usia 64 tahun, Jumat (7/2/2025), pukul 18.39 WIB.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews, sebelum dimakamkan, upacara pelepasan jenazah akan dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sekira pukul 11.50 WIB.

    Kemudian, jenazah akan diberangkatkan ke masjid terdekat untuk disalatkan, lalu baru dibawa ke TMP Kalibata.

    Di TMP Kalibata, upacara pemakaman akan dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Mendiang Darwin merupakan Menteri ESDM di periode kepemimpinan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menjabat selama 2009 – 2011.

    Berdasarkan unggahan Kementerian ESDM di akun Instagram mereka, @kesdm, ekonom itu menghembuskan nafas terakhirnya di usia 64 tahun.

    “Segenap Keluarga Besar Kementerian ESDM turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Darwin Zahedy Saleh pada hari Jumat, 7 Februari 2025 pada usia 64 tahun,” tulis @kesdm dalam unggahannya.

    “Beliau adalah Menteri ESDM Republik Indonesia periode 2009-2011. Semoga amal ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik dan mulia disisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran,” tulis @kesdm.

    Mendiang Darwin Zahedy Saleh merupakan pria kelahiran Sapat, Indragiri Hilir, Riau, pada 29 Oktober 1960.

    Ia merupakan putra dari pasangan HM Saleh (almarhum) dan Hj. Raja Pujian S (almarhumah).

    Pada usia 10 tahun, ia pindah ke Jakarta dan menetap di kawasan Kemayoran.

    Ia menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) jurusan Ilmu Ekonomi.

    Lalu, Gelar S2 dalam bidang Administrasi Bisnis diperolehnya dari Middle Tennessee State University (MTSU), Tennessee, Amerika Serikat.

    Kemudian, ia meraih gelar doktor (S3) di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia.

    Karier profesional Darwin dimulai sebagai dosen di FEUI sejak 1986.

    Selain mengajar, ia juga berkiprah di berbagai bidang seperti keuangan, perbankan, dan konsultan manajemen.

    Pada tahun 2009, ia dipercaya menjabat sebagai Menteri ESDM dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 2011, mendiang Darwin kembali aktif di dunia akademis dan berbagai kegiatan lainnya.

    “Kepergian Dr. Darwin Zahedy Saleh meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pihak. Beliau dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam bidang energi dan pendidikan. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tulis keterangan resmi Kementerian ESDM.

  • Tersandung Kasus Impor Gula, Charles Sitorus Diturunkan dari Kursi Komisaris PLN – Page 3

    Tersandung Kasus Impor Gula, Charles Sitorus Diturunkan dari Kursi Komisaris PLN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nama Charles Sitorus masuk dalam daftar yang dicopot dari kursi Dewan Komisaris PT PLN (Persero). Dia dicopot imbas kasus hukum yang sedang dihadapinya.

    Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor SK-269/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT PLN.

    Pencopotan Charles Sitorus dari kursi Komisaris PLN dilakukan sejak 29 Oktober 2024, tepat setelah dia ditetapkan sebagai tersangka.

    “Bahwa sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedangdihadapi Sdr. Charles Sitorus, maka perlu mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2024,” seperti dikutip dari dokumen yang ditandatangani oleh Menteri BUMN Erick Thohir itu.

    Diketahui, Charles Sitorus ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus imlor gula periode 2015-2016 lalu. Charles diduga terlibat dalam korupsi impor gula, dia menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    Tersangka lainnya adalah Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

    Sementara itu, tokoh lainnya yang dicopot dari kursi Komisaris PLN adalah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Pemberhentiannya berlaku sejak Dudy dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu.

    Beberapa nama lainnya ikut diberhentikan dengan hormat seperti Mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar, sebelumnya sebagai Komisaris. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely yang sebelumnya Komisaris. Serta, Mohamad Ikhsan dari posisi Komisaris.

  • Komisaris PLN Dirombak, Orang Dekat Prabowo Masuk – Page 3

    Komisaris PLN Dirombak, Orang Dekat Prabowo Masuk – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran Dewan Komisaris PT PLN (Persero). Ada 4 nama baru yang masuk dalam daftar trsebut, termasuk beberapa orang dekat Presiden Prabowo Subianto.

    Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor SK-269/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT PLN. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penggantian daftar komisaris dilakukan pada Kamis, 14 November 2024.

    Adapun 4 nama baru yang jadi Komisaris PLN diantaranya Wakil Menteri BUMN Aminudin Maruf sebagai Komisaris. Aminudin pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

    Ada pula, Mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periode 2014-2019, Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. Sebelumnya, dia menempati posisi Komisaris Utama PT Pelni (Persero).

    Berikutnya, ada nama Purnawirawan Polisi, Yazid Fanani yang ikut masuk sebagai Komisaris Independen. Seeta, nama Direktur Jenderal Ketenagalistrikkan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu sebagai Komisaris.

    RUPS juga mengangkat kembali Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).

    Ada beberapa nama yang diberhentikan, yakni Dudy Purwagandhi yang didapuk menjadi Menteri Perhubungan, sebelumnya menjabat Komisaris PLN. Lalu, ada Charles Sitorus yang tersandung kasus hukum, sempat menjabat Komisaris.

    Berikutnya ada Mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar, sebelumnya sebagai Komisaris. Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan Nawal Nely yang sebelumnya Komisaris. Serta, Mohamad Ikhsan dari posisi Komisaris.

  • Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris PLN, Arcandra Tahar dan Dudy Purwagandhi Dicopot – Page 3

    Erick Thohir Rombak Jajaran Komisaris PLN, Arcandra Tahar dan Dudy Purwagandhi Dicopot – Page 3

    RUPS juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    Dengan pengangkatan ini, maka susunan Direksi PLN adalah sebagai berikut:

    1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama

    2. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan

    3. Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital

    4. Evy Haryadi sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

    5. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga

    6. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis

    7. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan

    8. Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

    9. Adi Priyanto sebagai Direktur Distribusi

    10. Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko.

  • Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Daftar Lengkapnya

    Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Daftar Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang saham PT PLN (Persero) menetapkan empat komisaris baru dan memperpanjang masa jabatan dua direksi PT PLN (Persero).

    Hal ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Kamis (14/11/2024) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

    Berdasarkan keterangan resmi PLN, RUPS ini menyepakati pemberhentian dengan hormat jajaran komisaris, antara lain:

    1. Suahasil Nazara selaku Wakil Komisaris Utama

    2. Nawal Nely sebagai Komisaris

    3. Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris

    4. Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen

    5. Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris

    Dan mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru yang terdiri dari:

    1. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

    2. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

    3. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris

    4. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

    5. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

    Dengan penetapan tersebut, maka susunan jajaran Dewan Komisaris PLN terbaru berubah menjadi sebagai berikut:

    1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

    2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

    3. Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris

    4. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

    5. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris

    6. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris

    7. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen

    8. Andi Arief sebagai Komisaris Independen

    9. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

    10. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

    RUPS juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    Dengan pengangkatan ini, maka susunan Direksi PLN terbaru menjadi sebagai berikut:

    1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama

    2. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan

    3. Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital

    4. Evy Haryadi sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

    5. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga

    6. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis

    7. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan

    8. Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

    9. Adi Priyanto sebagai Direktur Distribusi

    10. Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko.

    (wia)