Xcloud.id

Tag: Apolo Safanpo

  • Kementrans Gandeng Investor China Kembangkan Potensi Ekonomi Lokal lewat Komoditas Unggulan

    Kementrans Gandeng Investor China Kembangkan Potensi Ekonomi Lokal lewat Komoditas Unggulan

    Kementrans Gandeng Investor China Kembangkan Potensi Ekonomi Lokal lewat Komoditas Unggulan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara bersama Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda berkunjung ke Kedutaan Besar China, kawasan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
    Pertemuan tersebut membicarakan kerja sama strategis dengan Pemerintah China untuk mengembangkan kawasan transmigrasi berbasis konektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.
    Adapun pertemuan menghasilkan sejumlah inisiatif investasi di sektor pangan, kelapa, perikanan, dan pendidikan vokasi.
    Iftitah menjelaskan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja ke China beberapa waktu lalu.
    Kunjungan tersebut berfokus pada investasi dan kolaborasi di sektor pangan, perkebunan, perikanan, serta pendidikan vokasi.
    “Ada beberapa hal yang kami bahas. Kami akan menindaklanjuti kerja sama pertanian, khususnya padi,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (25/10/2025).
    Pada November 2025, lanjut Iftitah, Kementrans akan mengajak investor dari China ke kawasan transmigrasi Papua Selatan untuk mengembangkan kawasan sentra pangan.
    Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lu Tong menyambut baik rencana kolaborasi tersebut dan menilai hubungan kedua negara telah memasuki tahap yang lebih strategis dan produktif.
    Wang mengatakan, kunjungan dan pembahasan yang dilakukan Menteri Iftitah sangat berhasil. Pihaknya melihat potensi besar kerja sama di bidang pertanian, perikanan, konektivitas, pariwisata, hingga pengembangan kawasan transmigrasi.
    “Kami juga menantikan kunjungan ke Maluku Utara dan Papua Selatan untuk melihat langsung potensi di lapangan,” ujarnya. 
    Selain sektor pertanian, pengembangan kawasan transmigrasi juga menyoroti komoditas kelapa di Maluku Utara.
    Iftitah kembali menambahkan, pada akhir 2025, pihaknya akan mengajak investor ke Halmahera Utara untuk melihat komoditas kelapa.
    “Konsumsi kelapa di China mencapai lebih dari 4 miliar butir per tahun, sedangkan produksinya baru mampu memenuhi sekitar 1 miliar butir. Ini peluang besar bagi kita,” katanya.
    Kerja sama itu juga diarahkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) di kawasan transmigrasi, tidak hanya infrastruktur.
    Pemerintah China sendiri telah membangun Lembaga Pendidikan Kerja di Sofifi, Maluku Utara. Iftitah berharap, program serupa juga dikembangkan di Papua Selatan.
    Pada kesempatan sama, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan optimismenya terhadap langkah konkret yang telah dirintis dalam pertemuan ini.  
    Sherly menyebutkan, pihaknya telah berdiskusi panjang tentang potensi hilirisasi kelapa, pertanian, perikanan, serta pendidikan dan pariwisata. 
    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Kementrans dan Pemerintah China, terutama rencana kunjungan dubes bersama para investor ke daerah kami,” ujarnya. 
    Dalam waktu dekat, Kementrans akan menggelar Business Forum Indonesia–China yang akan mempertemukan ratusan investor asal China dengan pemerintah daerah untuk mempresentasikan potensi dan peluang investasi di kawasan transmigrasi.
    Forum tersebut diharapkan dapat mendorong setiap daerah untuk menunjukkan potensi terbaiknya. 
    Sebab, kawasan transmigrasi kini tengah bertransformasi menjadi kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi sehingga akan ditawarkan kepada para investor. 
    Iftitah mengatakan, seluruh kerja sama investasi diarahkan untuk memberdayakan masyarakat lokal.  
    Model investasi tersebut akan berfokus pada modal, teknologi, dan jaminan pasar dari mitra luar, sedangkan tenaga kerja dan lahan tetap memberdayakan masyarakat setempat.  
    “Prinsipnya, investasi hadir untuk memperkuat ekonomi lokal, tidak menggantikan peran mereka,” jelasnya. 
    Iftitah menambahkan, konsep kolaborasi lintas negara yang dilakukan adalah saling melengkapi. 
    “Saya sering sampaikan, kerja sama itu tidak mencari kesamaan, tetapi melengkapi  perbedaan. Contohnya, China menyukai durian, tetapi tidak bisa menanamnya, sedangkan kita punya lahan dan tenaga kerja,” katanya. 
    Dia mencontohkan, investor China akan membawa teknologi dan modal, sedangkan Indonesia bisa membangun industri bersama. 
    “Itulah semangat konektivitas dan inklusivitas yang kami dorong dalam pembangunan kawasan transmigrasi,” jelas Iftitah. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Telkom Sambungkan Internet Hingga Ujung Timur Indonesia

    Cerita Telkom Sambungkan Internet Hingga Ujung Timur Indonesia

    Merauke –

    Di ujung timur Indonesia, di tempat Matahari pertama kali menyapa Nusantara, sinyal tak datang semudah kecepatan cahaya. Di Merauke, tempat waktu berjalan dua jam lebih awal dari pusat pemerintahan di Jakarta, justru sering tertinggal dalam hal konektivitas.

    Papua bukan wilayah yang mudah dijangkau. Kontur alamnya membuat pemasangan kabel darat sangat menantang untuk dilakukan. Karenanya, sejak 2018 Telkom memilih jalur laut dengan membentangkan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Papua Selatan 1 yang menjadi tulang punggung konektivitas Indonesia Timur. Ia terbentang di dasar Laut Arafura, membawa data dengan kecepatan cahaya.

    Menurut Executive Vice President Telkom Regional V Amin Soebagyo, fiber optik merupakan teknologi komunikasi paling diandalkan saat ini, terutama dari sisi kapasitas dan kecepatan.

    “Fiber optik masih jadi teknologi paling cepat, tapi juga paling rumit pemasangannya di Papua. Makanya kita gelar kabel laut, karena jalan daratnya tidak semua ada,” ujarnya di kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, dalam rangka audiensi Telkom dengan Pemerintah Papua Selatan pekan ini.

    “Fiber optik kecepatannya kecepatan cahaya, sekitar 310 ribu km per detik sehingga menjadi media transmisi data paling cepat yang kita miliki, dan itu butuh presisi luar biasa,” imbuhnya.

    Namun laut tak akan sepenuhnya bersahabat. Jangkar kapal besar, gempa, pergeseran lempeng, hingga arus kuat kerap membuat jaringan serat optik itu terputus. Ketika itu terjadi, seluruh Papua bisa seketika ‘gelap’, kehilangan sambungan ke dunia luar.

    Setiap kali itu terjadi, tim Telkom bekerja dalam krisis, mengaktifkan sistem darurat, termasuk ‘meminjam’ sinyal dari langit lewat satelit. Dalam kondisi normal, jaringan Telkom di Merauke menanggung traffic data hingga 73 Gbps. Tapi ketika kabel putus, jaringan hanya bisa bertahan di kisaran megabit, jauh di bawah kebutuhan akses digital warga yang kian meningkat.

    Kesadaran bahwa infrastruktur di Papua tak bisa hanya bergantung pada satu jalur, melahirkan rencana besar pembangunan Papua Selatan 2, SKKL baru yang akan menghubungkan Merauke – Tual – Timika.

    Namun jalan menuju itu masih panjang. Kabel laut Papua Selatan 2 saat ini tengah dirancang, dan direncanakan rampung pada 2028. Sementara menunggu, solusi jangka menengah seperti pembangunan Content Delivery Network (CDN) dan perluasan radio backbone terus dikerjakan agar konektivitas Merauke makin tangguh.

    “Kami ingin membangun resiliensi. Karena tantangan di sini bukan hanya soal teknologi, tapi juga geografi, alam, dan keberlanjutan,” kata Amin.

    Halaman Selanjutnya: Internet Penopang Kehidupan di Timur Indonesia

    Internet Penopang Kehidupan

    Ilustrasi kabel laut. Foto: Shutterstock

    Di balik hal teknis, banyak wajah lain yang ikut hidup jika sinyal tak putus-putus, mengingat jaringan internet telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Di kampus Universitas Musamus, konektivitas Telkom menopang sistem pembelajaran dan riset.

    “Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Selatan. Kami berharap kerja sama dengan Telkom akan memperkuat akses digital bagi mahasiswa dan mendorong lahirnya generasi muda Papua yang menguasai teknologi informasi,” kata Rektor Universitas Musamus, Daud Andang Pasalli.

    Di sisi lain kota, di sebuah bangunan sederhana, ada Rumah BUMN Telkom Merauke yang menjadi tempat bernaung para pelaku UMKM. Sejak berdiri pada 2017, lebih dari 1.500 usaha kecil di bidang makanan, fesyen, dan kerajinan mendapat pendampingan digital.

    “Programnya dari Go Modern, Go Digital, hingga Go Online. Kami juga rutin mengadakan pelatihan e-commerce dan konsultasi bisnis digelar hampir setiap hari, dari Senin sampai Jumat,” kata Amadea Sampepadang, Fasilitator Rumah BUMN Telkom Merauke.

    Salah satu yang merasakan manfaatnya adalah Kadir Jaya, perajin lokal yang kini punya toko fisik di Tangerang, dan menjual produknya hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Apalagi di awal memulai usaha ia sempat bingung mengenai bagaimana mengurus izin usaha.

    “Setelah dibantu Rumah BUMN Telkom semuanya selesai. Kami juga dapat pelatihan digital. Selain itu koneksi internet juga membantu kami melayani pelanggan lewat Shopee, Tokopedia, TikTok. Telkom di sini satu-satunya yang bikin kami tetap terhubung. Kalau tidak ada jaringan internet susah kami jualan online,” kenangnya.

    Cerita seperti Kadir bukan satu dua. Di Merauke, internet menjadi penanda kemajuan dan harapan. Ia menghubungkan perajin di ujung rawa dengan pasar di Tangerang, mengantarkan pelajar mengakses pembelajaran online, dan membuat petugas perbatasan negara bisa melapor cepat ke pusat.

    Bagian dari Pembangunan Nasional

    Internet di Merauke juga merupakan kebutuhan strategis dan menjadi bagian dari pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan konektivitas digital akan menopang kawasan swasembada pangan dan energi nasional.

    “Bapak Presiden menetapkan wilayah kita sebagai dua tempat implementasi pelaksanaan program strategis nasional untuk swasembada pangan dan swasembada energi. Semua sistem yang dibangun menggunakan konsep smart farming dan smart energy, yang artinya seluruh aktivitasnya berbasis internet. Oleh karena itu memang layak Merauke itu dibantu untuk penguatan kapasitas internetnya,” kata Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.

    Di Merauke, sinyal bukan sekadar teknologi, tetapi simbol keadilan akses digital. Di baliknya, ada kerja para teknisi yang menantang badai laut, mengukur arah cahaya dalam kabel, dan memastikan koneksi itu akhirnya sampai.

    Membangun konektivitas di ujung Indonesia merupakan perjalanan panjang. Bagi Telkom ini bukan hanya soal bisnis, melainkan tentang memastikan Indonesia benar-benar tersambung dari Sabang sampai Merauke, bukan sekadar lirik dalam lagu nasional. Ketika wilayah lain dengan mudah terhubung dengan kecepatan cahaya, ujung timur negeri ini tak boleh tertinggal dalam ‘gelap’ akibat ketiadaan sinyal komunikasi.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Inovasi Telkom: Bangun BTS Ramah Lingkungan dari Sabang Sampai Merauke!”
    [Gambas:Video 20detik]
    (rns/fay)

  • Merauke 3 Jam Lebih Cepat dari Jakarta, Butuh Internet Tanpa Putus

    Merauke 3 Jam Lebih Cepat dari Jakarta, Butuh Internet Tanpa Putus

    Merauke –

    Secara astronomi, Merauke sebenarnya tiga jam lebih cepat dari Jakarta atau Waktu Indonesia Barat. Fun fact ini disampaikan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat menerima kunjungan audiensi Telkom ke kantornya.

    Ia menjelaskan, letak astronomi Indonesia berdasarkan garis bujur berada di 95 derajat Bujur Timur (BT) hingga 141 derajat BT. Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki tiga zona waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).

    “Karena setiap 15 derajat bujur di Bumi itu selisih 1 jam. 141 derajat BT itu pas di Merauke,” kata Apolo di kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, Senin (13/10/2025).

    “Tapi karena beda antara Merauke dengan Jayapura itu hanya 1 derajat, maka disamakan. Tapi posisi kemiringan Matahari terhadap kita (Merauke) di Bumi itu beda, kita lebih. Jadi kita 3 jam lebih awal daripada (wilayah) Barat,” jelasnya.

    Apolo melanjutkan, Merauke merupakan titik paling timur Indonesia, dan kalau mengikuti pembagian waktu berdasarkan bujur, aktivitas pagi di Merauke seharusnya sudah berlangsung saat Jakarta masih terlelap.

    “Bahkan dulu pernah ada usulan agar kantor Bursa Efek Indonesia dipindahkan ke Merauke karena kita bisa aktivitas 3 jam lebih awal daripada orang di sana (Jakarta), sehingga transaksi perekonomian itu lebih awal di kita,” tutur Apolo.

    Kini, keunggulan waktu itu mulai punya makna baru. Di bawah program swasembada pangan dan energi nasional, Merauke bersiap menjadi wilayah yang tak hanya lebih cepat secara waktu, tapi juga secara digital dengan dukungan konektivitas yang diperkuat oleh Telkom Indonesia.

    Smart Farming dan Smart Energy

    Gubernur Apolo menjelaskan, dua tahun ke depan akan menjadi masa penting untuk menyiapkan infrastruktur menuju swasembada pangan dan energi di Papua Selatan.

    “Bapak Presiden menetapkan wilayah kita sebagai dua tempat implementasi pelaksanaan program strategis nasional untuk swasembada pangan dan swasembada energi,” ujarnya.

    “Semua sistem yang dibangun menggunakan konsep smart farming dan smart energy, yang artinya seluruh aktivitasnya berbasis internet. Oleh karena itu memang layak Merauke itu dibantu untuk penguatan kapasitas internetnya,” katanya.

    Ia pun mengapresiasi langkah Telkom yang memperkuat jaringan di Merauke, sehingga konektivitas menjadi fondasi dari seluruh pembangunan di sektor pertanian, energi, dan logistik.

    “Kementerian lain sudah mulai mengambil bagian, Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara baru, semua Kementerian sudah ambil bagian. Maka Telkom juga harus ikut ambil bagian memperkuat sisi digitalnya,” tambahnya.

    Ketangguhan Digital di Ujung Timur Indonesia

    Dari sisi industri, Executive Vice President Telkom Regional V Amin Soebagyo, menjelaskan bahwa Telkom berkomitmen menghadirkan resiliensi konektivitas di Merauke dengan tiga program besar yang mencakup pembangunan kabel laut Pasela 2 yang akan menghubungkan Merauke-Tual-Timika, pembangunan Content Delivery Network (CDN) agar akses konten digital lebih cepat, hingga pemasangan antena pengalih gateway untuk memperkuat kapasitas internet hingga lebih dari 50 Gbps.

    “Merauke punya tantangan alam seperti gempa dan aktivitas kapal besar di laut. Karena itu, jaringan di sini harus tangguh. Kami ingin memastikan masyarakat tetap terkoneksi kapan pun,” jelas Amin.

    Alahasil, kolaborasi antara Telkom dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol bagaimana pembangunan digital ikut mempercepat langkah Indonesia dari timur.

    Dengan posisi geografis yang ‘seharusnya’ 3 jam lebih cepat dari Jakarta, kini Merauke benar-benar bersiap berlari lebih cepat, lewat konektivitas kuat yang menopang pertanian cerdas, energi hijau, dan ekonomi digital yang tumbuh dari tanah paling timur negeri ini.

    (rns/rns)

  • Telkom Mau Gelar Kabel Laut Baru ke Papua, Ini Rutenya

    Telkom Mau Gelar Kabel Laut Baru ke Papua, Ini Rutenya

    Merauke –

    Telkom Indonesia memperkuat infrastruktur digital di kawasan paling timur Indonesia melalui rencana pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Papua Selatan 2 (Pasela 2).

    Jalur baru ini akan membentang dari Merauke – Tual – Timika, dan ditargetkan rampung pada Juni 2028. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Telkom dalam menjaga konektivitas di Papua Selatan tetap stabil, terutama ketika terjadi gangguan pada jalur utama, yakni Pasela 1 yang sudah ada.

    Cadangan Kabel Laut Putus

    Dalam audiensi dengan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Executive Vice President (EVP) Telkom Regional V Amin Soebagyo menjelaskan bahwa Pasela 2 akan berfungsi sebagai jalur cadangan bagi ruas Pasela 1 yang menghubungkan Merauke dan Timika.

    “Kalau misalnya (Pasela 1) putus kita masih bisa muter dari Kaimana menuju ke Timika lewat Tual. Jadi kita punya beberapa pilihan jalan,” ujar Amin di kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, Senin (13/10/2025).

    Sejak 2018, Telkom mencatat sudah terjadi delapan kali gangguan kabel laut di wilayah timur, akibat faktor alam maupun aktivitas kapal. Dengan adanya jalur baru ini, Telkom berharap konektivitas digital Papua tidak lagi tergantung pada satu rute tunggal.

    Telkom Merauke Foto: Rachmatunnisa/detikINETPerkuat dengan Jaringan Radio, Satelit, dan CDN

    Selain membangun rute kabel laut baru, Telkom juga menyiapkan strategi jangka menengah dan pendek untuk menjaga kelancaran konektivitas di Papua Selatan.

    Dalam jangka menengah, Telkom bekerja sama dengan Palapa Ring Timur untuk menambah kapasitas jaringan radio 3,5G dari Tanah Merah ke Keppi. Sementara itu, dalam jangka pendek, Telkom sedang membangun stasiun bumi baru di Merauke, dengan kapasitas 25 Gbps.

    “Antena besar sudah kami kirim dari Makassar ke Merauke, dan saat ini sedang dalam proses pembersihan lahan untuk pembangunan. Targetnya, November minggu kedua sudah up,” Amin menjelaskan.

    Tak hanya itu, Telkom juga akan menghadirkan Content Delivery Network (CDN) atau sistem penyimpanan konten lokal yang berfungsi seperti mini data center di Merauke.

    “Sekitar 60% trafik internet masyarakat digunakan untuk media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Dengan CDN, konten-konten ini bisa diakses langsung dari Merauke tanpa harus keluar jaringan utama. Jadi kalau pun bandwidth terbatas, konten tetap bisa diambil dari lokal,” kata Amin.

    Telkom menegaskan bahwa investasi besar di Papua Selatan bukan sekadar urusan bisnis, tetapi bagian dari tanggung jawab nasional. Dengan proyek Pasela 2 dan penguatan infrastruktur pendukungnya, mulai dari kabel laut, radio, satelit, hingga CDN, Telkom optimistis konektivitas di ujung timur Indonesia akan semakin tangguh dan siap mendorong pertumbuhan ekonomi digital di wilayah tersebut.

    Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo. Foto: Rachmatunnisa/detikINETKebutuhan Masyarakat

    Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyambut baik langkah ini dan mengapresiasi konsistensi Telkom membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayahnya. Disebutkan olehnya, konektivitas telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.

    Ia mengakui, fenomena gangguan jaringan memang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Papua Selatan. Kondisi ini, menurutnya, paling dirasakan masyarakat kecil yang bergantung pada internet untuk mata pencaharian, mulai dari pengemudi ojek online, pedagang UMKM berbasis online, hingga pelajar, pengajar, mahasiswa, dosen, serta hampir seluruh sektor pekerjaan yang memerlukan akses digital.

    “Terima kasih atas segala upaya perbaikan yang sudah dilakukan. Sebagaimana kita ketahui bersama, komunikasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dengan aktivitas masyarakat sehingga ketika ada sedikit saja gangguan, itu akan mengganggu seluruh aktivitas perekonomian masyarakat maupun pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” ujarnya.

    “Oleh karena itu, ini menjadi tugas bersama untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dari waktu ke waktu,” imbuhnya.

    (rns/rns)

  • Pemerintah Targetkan Masalah Tata Ruang 1 Juta Ha Lahan Sawah di Papua Selatan Kelar Akhir Bulan Nasional 16 September 2025

    Pemerintah Targetkan Masalah Tata Ruang 1 Juta Ha Lahan Sawah di Papua Selatan Kelar Akhir Bulan Nasional 16 September 2025

    Pemerintah Targetkan Masalah Tata Ruang 1 Juta Ha Lahan Sawah di Papua Selatan Kelar Akhir Bulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah menargetkan perubahan tata ruang serta Hak Guna Usaha (HGU) 1 juta hektar lahan persawahan di Wanam, Merauke, Papua Selatan, selesai pada akhir bulan September 2025.
    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, usai rapat mengenai swasembada pangan dengan sejumlah menteri di kantornya, Selasa (16/9/2025).
    Adapun menteri tersebut, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri PPN Rachmat Pambudy, hingga Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
    “Kami barusan rapat mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, tepatnya di Merauke, tepatnya lagi Wanam. Insha Allah semua perubahan tata ruang, surat menyurat seperti HGU dan lain yang diperlukan kita akan selesaikan (akhir bulan ini),” kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
    Pria yang karib disapa Zulhas ini mengungkapkan, proses perubahan tata ruang ini dipercepat setelah menerima Instruksi Presiden (Inpres) mengenai percepatan kawasan swasembada pangan.
    Ia mengaku mendapatkan Instruksi Presiden tiga minggu yang lalu.
    “Itu sudah diproses hampir satu tahun, belum jadi. Saya dapat Inpres kan baru tiga minggu, tapi mudah-mudahan sampai akhir bulan selesai semuanya,” beber Zulhas.
    Lebih lanjut ia menjelaskan, target lahan yang dibuka mencapai 1 juta hektar.
    Saat ini, lahan yang dibuka baru sekitar 481.000 hektar.
    “Yang sudah ditata ruang tadi laporan Menhut 481.000 hektar. Targetnya nanti satu juta lebih,” jelas Zulhas.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah menetapkan Wanam, Papua Selatan, sebagai salah satu titik Proyek Strategis Nasional (PSN).
    Kawasan tersebut didesain agar memiliki peran vital di sektor ketahanan pangan, energi, hingga penguatan industri pertahanan.
    Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektar (ha) yang akan didukung oleh pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, dan jaringan irigasi.
    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pembangunan kawasan Wanam dikawal oleh Satgas Merah Putih, yang terdiri dari unsur TNI dengan dukungan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda setempat.
    “Pengembangan Wanam tidak hanya berfokus pada sektor pangan dan energi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kedaulatan negara yang dikerjakan oleh putra-putri bangsa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ujar Sjafrie melalui keterangan pers, Rabu (27/8/2025).
    Landasan hukum program tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan.
    Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah ingin memastikan percepatan pembangunan berjalan terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
    Selain program cetak sawah, pembangunan di Wanam juga mencakup pengembangan energi terbarukan melalui program biodiesel, penguatan industri pertahanan nasional, serta pembangunan jalan penghubung Wanam – Boven Digoel sepanjang kurang lebih 130 kilometer.
    Seluruh pembangunan ini diarahkan tidak hanya untuk menjadikan Wanam sebagai lumbung pangan nasional, tetapi juga sebagai kawasan strategis yang menopang kemandirian energi dan memperkuat pertahanan negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri pastikan anggaran PSU Boven Digoel siap disalurkan

    Wamendagri pastikan anggaran PSU Boven Digoel siap disalurkan

    “Saya hadir di sini hanya untuk memastikan NPHD terkait dengan PSU-nya. Yang mana dari pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Boven Digoel kepada pihak penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, memastikan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel telah tersedia dan siap disalurkan kepada pihak penyelenggara.

    “Saya hadir di sini hanya untuk memastikan NPHD terkait dengan PSU-nya. Yang mana dari pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Boven Digoel kepada pihak penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,” kata Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi PSU Kabupaten Boven Digoel yang digelar di Merauke, Papua Selatan, Senin (19/5).

    Ia menegaskan pelaksanaan PSU merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seluruh pihak harus turut mengawal proses tersebut agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Agar nantinya bisa sukses dalam pelaksanaannya. Kita semua saat ini bertanggung jawab mengawal hal ini,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan PSU. Ia berharap proses yang telah berlangsung menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    “Saya harap segala keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat ini dapat membuat semangat agar tidak ada lagi PSU-PSU di kemudian hari,” uajr Ribka.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan seluruh keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, dan disaksikan langsung oleh Wamendagri Ribka, bersifat mengikat serta wajib dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur penyelenggara pemilu.

    “Kita akan terus mengawal hal tersebut,” tambah Apolo.

    Dia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Wamendagri Ribka dalam proses pengambilan keputusan penting terkait kepastian anggaran PSU.

    “Suatu kehormatan bagi kami untuk Ibu Wamendagri yang telah hadir langsung memimpin rapat terkait kepastian anggaran PSU di Boven Digoel,” tutuenya.

    Rapat tersebut menghasilkan keputusan penting mengenai alokasi anggaran PSU. Total anggaran yang disepakati sebesar Rp30 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel dan didukung oleh APBD Provinsi Papua Selatan.

    Dana tersebut akan dialokasikan kepada lembaga penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel, serta unsur pengamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan PSU.

    Turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Pembangunan Papua Selatan dukung visi 2045

    Wamendagri: Pembangunan Papua Selatan dukung visi 2045

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Senin, untuk meninjau perkembangan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Selatan.

    Kunjungan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.

    Setibanya di Bandar Udara Mopah pukul 08.20 WIT, Ribka langsung menuju lokasi pembangunan KPP yang terletak di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik. Ia didampingi oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dalam rangkaian kunjungan tersebut.

    “Setelah kami melakukan peninjauan tadi, semuanya sudah mulai berprogres. Kantor DPRP Provinsi Papua Selatan saat ini telah mencapai 11 persen. Kantor MRP juga menunjukkan perkembangan, dan Kantor Gubernur pun sudah berada di angka progres 11 persen,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin malam.

    Ia optimistis seluruh pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, yakni pada akhir Desember 2025. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi kunci agar pemerintahan Papua Selatan dapat berjalan secara mandiri dan optimal dalam memberikan pelayanan publik.

    “Saya, atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Selatan,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan di wilayah DOB tersebut. Ia berharap sinergi seluruh elemen, termasuk DPR Papua Selatan, MRP Papua Selatan, TNI-Polri, dan masyarakat, tetap terjaga.

    “Ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah pusat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus mendukung penuh proses pembangunan ini,” tegasnya.

    Ribka menegaskan Kementerian Dalam Negeri akan terus memantau dan mendampingi pembangunan KPP hingga tuntas. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua Selatan untuk menjaga semangat pembangunan dan menjadikan momentum ini sebagai tonggak sejarah menuju kemajuan daerah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Bisnis.com, JAKARTA -Sebanyak 961 Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta (20/02).

    Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta 33 Gubernur dan wagubnya yang baru saja dilantik

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
    Sumatra Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatra Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura)
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

  • Jamin Semua Paslon Gubernur Papua Selatan Merupakan OAP, KPU: Kalau Tidak Percaya, Tes DNA – Halaman all

    Jamin Semua Paslon Gubernur Papua Selatan Merupakan OAP, KPU: Kalau Tidak Percaya, Tes DNA – Halaman all

    Jamin Semua Paslon Gubernur Papua Selatan Adalah OAP, KPU: Kalau Tidak Percaya, Tes DNA
     
    Mario Christian Sumampow/Tribunnews.com
     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan menegaskan pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Romanus Mbaraka – Albertus muyak dan nomor urut 4, Apolo Safnpo – Paskalis Imadawa dalam Pemilihan Gubernur Papua Selatan 2024 telah memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua (OAP). 

    Hal ini disampaikan dalam sidang perkara nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (31/1/2025) terkait gugatan dari pihak yang mempertanyakan keabsahan status OAP kedua pasangan calon.

    Kuasa hukum KPU Papua Selatan, Petrus P Ell, mengatakan status OAP kedua pasangan tersebut telah dikukuhkan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan melalui verifikasi faktual yang dilakukan oleh panitia khusus sebelum menerbitkan keputusan resmi.

    “Faktanya, berdasarkan hasil verifikasi MRP Provinsi Papua Selatan dalam jadwal dan tahapan yang dilakukan oleh Termohon, pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 4 telah memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua,” ujar Petrus di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta.

    KUASA HUKUM – Petrus P Ell, kuasa hukum KPU Papua Selatan, saat diwawancarai di Gedung MK, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Petrus hadir dalam sidang perkara nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan dari pihak yang mempertanyakan keabsahan status Orang Asli Papua (OAP) pasangan calon gubernur.

    Keputusan MRP yang dimaksud tertuang dalam Keputusan MRP Provinsi Papua Selatan Nomor 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2024. 

    Dalam keputusan tersebut, MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan untuk periode 2024-2029 setelah melalui proses verifikasi selama dua minggu.

    Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011, kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap status OAP calon gubernur dan wakil gubernur berada pada MRP, bukan KPU.

    Ditemui usai sidang, Petrus menegaskan ihwal semua paslon gubernur merupakan OAP. Ia bahkan mendorong dilakukan tes DNA untuk membuktikan hal tersebut. 

    “Kalau tidak percaya, tes saja DNA, apakah benar meteka ini calon gubernur nomor 3 dan nomor urut 4 ini adalah orang asli Papua atau tidak,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, pemohon dalam kasus sengketa ini adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor Urut 1 Darius Gewilom-Yusak Yaluwo. 

    Mereka mendalilkan calon gubernur nomor urut 3 dan 4 yang tak memenuhi syarat pencalonan peserta Pilgub Papua Selatan, yakni OAP. 

    Calon gubernur nomor urut 4, Apolo Safanpo disebut tidak memiliki hubungan ayah dan ibu yang berasal dari Papua. 

    Apolo Safanpo merupakan anak laki-laki dari ayah bernama Shabakin Samad yang berasal dari Sulawesi. Sedangkan ibunya bernama Perpetua Jimomber Safanpo, yang berasal dari suku Asmat di Papua Selatan. 

    Dalil yang sama dialamatkan ke calon gubernur nomor urut 3, Romanus Mbaraka yang pemohon nilai tak memenuhi syarat orang asli Papua. 

    Disebutkan, orang tua Romanus bernama Bernadus Kramayir dan Veronika Kairaf. Adapun “Kramayir” berasal dari Maluku, sehingga garis keturunan Romanus Mbaraka berasal dari ibunya.

    Dalam petitum, pemohon meminta MK membatalkan hasil pemilihan dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor 3 dan 4. 

    Pemohon juga meminta MK memerintahkan KPU Papua Selatan menggelar pemungutan suara ulang tanpa kedua pasangan tersebut. Sidang masih berlangsung untuk mendengarkan keterangan para pihak.

    SIDANG LANJUTAN MK – Lanjutan sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Ruang Sidang Panel III, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Persidangan ini merupakan lanjutan beberapa sidang penyelesaian sengketa Pilkada, termasuk di Papua Selatan.

    Paslon 4 Bantah Tak Penuhi Syarat OAP

    Sementara itu, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa menjadi Pihak Terkait dalam sidang.

    Latifah Anum Siregar sebagai kuasa hukum Pihak Terkait membantah dalil terkait calon gubernur nomor urut 4 yang tak memenuhi syarat pencalonan Pilgub Papua Selatan, yakni Orang Asli Papua (OAP). 

    Mereka juga melampirkan bukti tim verifikasi MRP Provinsi Papua Selatan di Rumah Adat JEW milik Suku Asmat, Kampung Syuru, Kabupaten Asmat. 

    Dalam verifikasi tersebut, tim menemukan fakta bahwa Apolo Safanpo merupakan Orang Asli Papua berdasarkan pernyataan pengakuan dari Feliks Owem.

    Di samping itu, ia juga membantah adanya intervensi Paskalis Imadawa ke MRP Provinsi Papua Selatan dalam pemenuhan syarat Orang Asli Papua. 

    Diketahui, Paskalis merupakan Wakil Ketua II MPR Papua Selatan yang baru dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 15 Mei 2024.

    Paskalis disebutnya sudah mengajukan pengunduran diri dari posisinya di MRP Provinsi Papua Selatan pada 15 Juli 2024. 

    Latifah juga menegaskan, Paskalis sudah tak terlibat pada Rapat Pleno MRP Provinsi Papua Selatan dalam Rangka Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Periode 2024-2029 pada 17 September 2024.

    “Sebab Paskalis Imadawa, calon wakil gubernur telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 2024 dan tembusannya sudah disampaikan kepada Gubernur Papua Selatan dan Ketua MRP PPS (Provinsi Papua Selatan),” ujar Latifah.

    Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Selatan 

    Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Selatan Yeuw M Felix Tethool menyampaikan, pihaknya menerima empat laporan dugaan pelanggaran, tetapi tidak ada yang berkaitan dengan permohonan Pemohon. 

    Pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pilgub Papua Selatan.

    “Oleh KPU Papua Selatan dilakukan pemeriksaan berkas untuk masing-masing calon dengan memperhatikan syarat pencalonan dan syarat calon, sehingga KPU memastikan syarat pencalonan benar dan lengkap,” ujar Felix.

    “Bahwa KPU mengingatkan kepada bakal pasangan calon berkaitan dengan dokumen tentang keaslian Orang Asli Papua yang selanjutnya akan diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua untuk dilakukan verifikasi,” kata dia.

     

  • Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia, Ibu Kota, dan Gubernur Terpilihnya, Terupdate 2025

    Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia, Ibu Kota, dan Gubernur Terpilihnya, Terupdate 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mempunyai 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

    Dari 38 provinsi itu, ada provinsi baru yakni Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, jumlah provinsi di Tanah Air menjadi 38.

    Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Papua. Belum lama ini, pemerintah juga meresmikan tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua. Ketiga provinsi itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta Gubernurnya

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh) Gubernur dan Wagub Muzakir Manaf (Mualem)-Fadhullah
    Sumatera Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatera Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang) Gubernur dan Wagub Hidayat Arsani-Hellyana
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura) Gubernur dan Wagub Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya) Gubernur dan Wagub Jhon Tabo-Ones Pahabol
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra