Malaysia Tak Mau Perang dengan Indonesia meski Tidak Akui Blok Ambalat
Tim Redaksi
KUALA LUMPUR, KOMPAS.com
– Pemerintah Malaysia menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia, di tengah perbedaan pandangan mengenai wilayah perairan blok Ambalat yang disengketakan di timur Kalimantan.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa kedua negara memiliki hubungan bilateral sangat positif, dan perbedaan terkait Laut Ambalat tidak boleh menjadi pemicu konflik.
“Hubungan kita dengan Indonesia sangat baik—98 persen positif. Jangan sampai 2 persen masalah ini membuat kita berkonflik. Kita pasti tidak mau sampai berperang,” kata Mohamad Hasan dalam sidang Dewan Rakyat, Senin (4/8/2025), dikutip dari
The Star
.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap rencana kerja sama pengembangan kawasan kaya minyak dan gas di perairan yang diklaim oleh kedua negara.
Ia menegaskan, belum ada kesepakatan apa pun, dan semua proses akan terus dibahas melalui jalur diplomatik, hukum, dan teknis yang telah berjalan sejak 2005 dalam forum penetapan batas maritim.
Dalam kesempatan itu, Hasan juga menegaskan bahwa Malaysia tidak mengakui istilah “Laut Ambalat” yang digunakan Indonesia.
Sebaliknya, Pemerintah Malaysia hanya menggunakan istilah “Laut Sulawesi” untuk merujuk wilayah tersebut, termasuk Blok ND6 dan ND7 yang tercantum dalam Peta Baru Malaysia 1979.
“Istilah Ambalat adalah nomenklatur yang digunakan Indonesia untuk memperkuat klaimnya. Posisi Malaysia jelas: istilah yang tepat adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” ujarnya.
Hasan menyatakan, blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia menurut hukum internasional.
Klaim tersebut, katanya, diperkuat oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang memenangkan Malaysia dalam sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan istilah yang berbeda bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, dan berpotensi dimanfaatkan sebagai isu politik menjelang pemilihan umum negara bagian.
Kementerian Luar Negeri Malaysia pun membuka kemungkinan untuk memberikan penjelasan resmi kepada anggota parlemen nasional maupun DPRD Negara Bagian Sabah, apabila diperlukan.
Dalam sidang tersebut, Mohamad turut menyinggung perbedaan pendekatan hukum laut antara Indonesia dan Malaysia.
Ia menyebut Malaysia berpegang pada prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menetapkan garis air surut terendah (
low-water line
) sebagai dasar penetapan batas laut.
Sementara itu, menurutnya, Indonesia memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam mengukur batas wilayah maritimnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan pentingnya memulai kerja sama pengembangan wilayah tanpa menunggu penyelesaian penuh aspek hukum dan regulasi.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menyatakan, perlunya percepatan penyelesaian teknis batas wilayah serta pembentukan otoritas bersama (
joint development authority
) untuk memulai proyek ekonomi bilateral.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Anwar Ibrahim
-
/data/photo/2024/05/13/6642144fc7d6e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "4
Malaysia Tak Mau Perang dengan Indonesia meski Tidak Akui Blok Ambalat
Internasional")
4 Malaysia Tak Mau Perang dengan Indonesia meski Tidak Akui Blok Ambalat Internasional
-
Prabowo Blak-blakan soal Blok Ambalat, Bakal Cari Penyelesaian dengan Malaysia
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah di Blok Ambalat melalui jalur damai dan dialog diplomatik.
Hal ini disampaikan usai memberi pengarahan dalam agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).
Menanggapi pertanyaan wartawan soal perkembangan isu Ambalat, Presiden Ke-8 RI itu menyatakan bahwa Indonesia dan negara terkait memiliki itikad baik untuk mencari solusi yang adil dan damai.
“Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada itikad baik dari dua pihak,” ujar Prabowo singkat.
Meski tidak merinci lebih lanjut dinamika negosiasi atau langkah konkret yang tengah ditempuh, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang tidak provokatif.
“Kita jangan biasalah, ada mungkin… ya intinya kita mau punya penyelesaian baik,” tambahnya.
Blok Ambalat merupakan wilayah laut kaya sumber daya yang sejak lama menjadi titik sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menegaskan kedaulatannya atas wilayah tersebut, namun tetap membuka ruang dialog untuk menghindari ketegangan.
Sebelumnya, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sepenuhnya berada dalam Laut Sulawesi, sesuai dengan Peta Baru Malaysia 1979.
Hal ini berarti pemerintah Malaysia tidak mengadopsi istilah Blok Ambalat yang kerap digunakan oleh pemerintah Indonesia.
Melansir Bernama, Rabu (6/8/2025), dalam pernyataan resminya pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) menyebut bahwa keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang mengakui kedaulatan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi negara ini di wilayah perairan tersebut.
“Menteri Luar Negeri menekankan bahwa setiap istilah yang digunakan harus tepat dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas kawasan dimaksud,” bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir Bernama.
Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan juga telah memberikan penjelasan mengenai hal ini di Parlemen pada Selasa (5/8/2025).
Terkait wacana pengembangan bersama dengan Indonesia di wilayah Laut Sulawesi, Wisma Putra menjelaskan bahwa pembicaraan masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan apa pun.
“Belum ada keputusan yang disepakati oleh kedua negara,” tegas kementerian.
Malaysia, lanjut pernyataan tersebut, tetap konsisten dalam menjaga kedaulatan serta hak dan kepentingan nasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
“Seluruh proses pembahasan akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka bilateral yang telah disepakati,” tambahnya.
Kementerian Luar Negeri juga memastikan akan terus berkoordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Pemerintah Negara Bagian Sabah, guna menjamin bahwa kepentingan Malaysia tetap terlindungi sepenuhnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan diskusi terkait sengketa Ambalat di Laut Sulawesi, beberapa waktu lalu
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan konsolidasi ini merupakan tanda persahabatan yang baik antara kedua negara, dalam membahas Ambalat.
“Kami ingin menyelesaikan masalah secara damai,” kata Ibrahim seperti dilansir The Star, dikutip Selasa (5/8/2025).
Ibrahim menuturkan tetap menjaga setiap jengkal perbatasan di Sabah yang menjadi bagian sengketa blok Ambalat, meski telah melakukan perundingan dengan Indonesia mengenai rencana kerja sama pemanfaatan di Ambalat.
Baginya, diskusi ini bukan hanya tentang kesepakatan blok Ambalat, tetapi merupakan upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan Malaysia.
“Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab pertanyaan ini sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal,” jelas Ibrahim dikutip Malaymail.
-
/data/photo/2023/01/19/63c8d77cccf05.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "8
Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi
Nasional")
8 Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi Nasional
Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendorong TNI Angkatan Laut (AL) melakukan patroli di sekitar wilayah Laut Ambalat yang menjadi obyek sengketa antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.
Pernyataan ini disampaikan Dave guna menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menyebut obyek sengketa itu sebagai “Laut Sulawesi”.
“Sebagai bagian dari strategi tersebut, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL,” kata Dave dalam siaran pers, Kamis (7/8/2025).
Ia pun mengusulkan pembangunan fasilitas navigasi dan eksplorasi minyak dan gas oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina Hulu Energi karen perairan yang disengketakan itu disebut kaya akan kandungan minyak bumi.
“Aktivitas ekonomi dan sosial juga harus digalakkan untuk menunjukkan kontrol de facto Indonesia atas wilayah tersebut,” ujar Dave.
Di luar skema itu, politikus Partai Golkar tersebut juga mendukung kerja sama Indonesia dan Malaysia dengan membentuk Joint Development Authority atau mengelola kawasan tersebut bersama-sama.
“Dengan syarat adanya kejelasan batas wilayah serta mekanisme pengelolaan yang transparan dan adil bagi kedua negara,” ujar Dave.
Sebagai informasi, dikutip dari keterangan resmi Kemenlu Malaysia, Malaysia menyebut wilayah maritim yang meliputi Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan “Ambalat”.
Ambalat merupakan istilah yang digunakan oleh Indonesia.
Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan di Dewan Rakyat pada 5 Agustus 2025 mengatakan, putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim di Laut Sulawesi.
“Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan,” tulis Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Adapun terkait pengembangan bersama antara Malaysia dan Indonesia di perairan tersebut masih dalam tahap penjajakan.
Belum ada kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.
Pemerintah Malaysia menyatakan akan tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
“Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Dulu SBY Pertahankan Ambalat, Kini Prabowo dan Malaysia Mau Olah Bersama
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan diskusi terkait sengketa Ambalat di Laut Sulawesi, beberapa waktu lalu.
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan konsolidasi ini merupakan tanda persahabatan yang baik antar kedua negara, dalam membahasa Ambalat. Sikap Prabowo dan SBY dalam mempertahankan Ambalat sangat berbeda sekali.
“Kami ingin menyelesaikan masalah secara damai,” kata Ibrahim seperti dilansir The Star, dikutip Selasa (5/8/2025).
Ibrahim menuturkan tetap menjaga setiap inci perbatasan di Sabah yang menjadi bagian sengketa blok Ambalat, meski telah melakukan perundingan dengan Indonesia mengenai rencana kerja sama pemanfaatan di Ambalat.
Baginya diskusi ini bukan hanya tentang kesepakatan blok Ambalat, tetapi merupakan upaya memperkuat hubungan Indonesia dengan Malaysia.
“Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Saya memilih untuk menjawab pertanyaan ini sekarang karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal,” jelas Ibrahim dikutip Malaymail.
Dilansir Bisnis, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Datok Sri Anwar Ibrahim pada Jumat (27/6/2025). Dalam pertemuan ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah blok Ambalat.
“Prinsipnya, kami sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat untuk memulai kerja sama ekonomi yang disebut joint developer,” paparnya Prabowo.
Salah satunya adalah memanfaatkan potensi kekayaan alam yang berada di kawasan Ambalat secara kolaboratif dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat.
“Apa pun yang kita temukan di laut akan kita eksploitasi bersama-sama,” sebut Prabowo.
Sengketa Ambalat sudah terjadi pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu SBY mempertahankan blok Ambalat dengan mengedepankan negosiasi.
“Saudara (PM Malaysia Najib Razak) saya sudah beritahu posisi dasar kita, yang tentunya kalau itu merupakan kedaulatan kita, menjadi kewajiban untuk kita pertahankan. Cuma cara yang kita pilih adalah perundingan dan nebgosiasi yang sedang berjalan. Saya juga berharap kepada juru runding kita, berikan dorongan agar sekali lagu proses perundingan berlangsungnya lebih cepat dan lebih kondusif,” tegas SBY, dikutip dari lama resmi Kemensetneg.
-
Politik sepekan, Prabowo terima PM Anwar hingga soal bendera One Piece
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA selama sepekan. Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.
1. Presiden Prabowo terima PM Anwar di Istana untuk Konsultasi Tahunan
Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, untuk menghadiri acara Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia dan Malaysia.
Presiden Prabowo menyambut langsung PM Anwar Ibrahim. Setelah bersalaman dan menyapa awak media yang tengah meliput, kedua pemimpin berjalan bersama memasuki Istana Merdeka.
Baca selengkapnya di sini.
2. Prabowo tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai libur tambahan
Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI.
“Banyak hadiah di bulan kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025, satu hari setelah upacara peringatan dan pesta rakyat karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan.” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
Baca selengkapnya di sini.
3. Prabowo tunjuk Sugiono gantikan Muzani sebagai Sekjen Gerindra
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra periode 2025-2030 untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Ahmad Muzani di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
“Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan penunjukkan @sugiono_56 sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra,” tulis Muzani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @ahmadmuzani2.
Baca selengkapnya di sini.
4. Megawati kembali dikukuhkan jadi Ketum PDIP dalam kongres di Bali
Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres Ke-6 PDIP.
“Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih ketua umum,” kata Ketua Steering Comittee Kongres Ke-6 PDIP, Komarudin Watubun.
Baca selengkapnya di sini.
5. Menko Polkam respon narasi pengibaran bendera bajak laut “One Piece”
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan merespon soal beredarnya narasi pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece jelang HUT Ke-80 RI.
Menurut Budi Gunawan, gerakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat bendera merah putih.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kamboja usulkan Trump raih Nobel Perdamaian atas upaya redam konflik
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. ANTARA/Xinhua/Hu Yousong/aa.
Kamboja usulkan Trump raih Nobel Perdamaian atas upaya redam konflik
Luar Negeri
Editor: Calista Aziza
Sabtu, 02 Agustus 2025 – 08:04 WIBElshinta.com – Wakil Perdana Menteri Kamboja Sun Chanthol menyatakan bahwa negaranya hendak mengusulkan penganugerahan Nobel Perdamaian kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas upayanya membantu mengakhiri perang dengan Thailand, Jumat.
“Dia (Trump) harus mendapat hadiah Nobel, tak hanya atas kontribusinya terhadap Kamboja tapi juga di tempat lain,” kata Sun Chanthol dalam wawancara bersama media Wall Street Journal.
Sun mengatakan bahwa negaranya tak mungkin sepakat mengakhiri perang dengan Thailand tanpa kontribusi Trump,
Pada 27 Juli lalu, Trump mengatakan bahwa AS tak akan melanjutkan negosiasi dagang dengan negara-negara yang sedang mengalami konflik serta mendorong Kamboja dan Thailand untuk segera melakukan perundingan gencatan senjata.
Untuk menunjukkan keseriusan Kamboja mengusulkan Nobel Perdamaian kepada Trump, Sun mengungkapkan rencana pemerintahnya untuk segera berkomunikasi dengan Komite Nobel di Norwegia terkait hal tersebut.
Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja memuncak menjadi pertempuran bersenjata pada 24 Juli lalu. Setelah bentrokan di area perbatasan, militer kedua negara terlibat dalam baku tembak.
Militer Kamboja meluncurkan serangan roket ke Thailand yang mengenai sasaran sipil di negara tersebut, sementara Thailand membalas dengan serangan udara terhadap militer Kamboja.
Kedua pihak melaporkan jatuhnya korban jiwa, termasuk di kalangan warga sipil, akibat pertempuran yang terjadi.
Menyusul pertemuan antara PM Kamboja Hun Manet dan Penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai yang dimediasi PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Senin lalu, kedua pihak sepakat terhadap gencatan senjata segera.
Sumber: Sputnik
Sumber : Antara
-
Profesor Ini Kritik Keras Negara Muslim Soal Nasib Gaza & Afghanistan
Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang profesor mengkritik habis-habisan para negara muslim terkait krisis di Gaza dan Afghanistan. OKI yang merupakan kumpulan dari 57 negara mayoritas muslim juga dinilai banyak retorika namun sangat kurang dalam tindakan.
Ini diungkapkan Profesor Emeritus Studi Timur Tengah dan Asia Tengah Universitas Nasional Australia, Amin Saikal dalam tulisannya yang dimuat di The Conversation tanggal 31 Juli 2025.
“Dalam penanganan dua krisis terbesar saat ini di dunia Muslim, kehancuran Gaza dan kekuasaan kejam Taliban di Afghanistan, negara-negara Arab dan Muslim sangat tidak efektif,” jelas Saikal, dikutip Sabtu (2/8/2025).
“Badan utama mereka, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kuat dalam retorika namun kurang bertindak serius dan nyata,” dia menambahkan.
Saikal yang juga Wakil Rektor Rekan Strategis Universitas Victoria mengatakan OKI sebenarnya diharapkan bisa bertindak sebagai badan perwakilan dan konsultatif. Selain itu juga membuat keputusan dan rekomendasi soal isu utama di dunia Muslim.
Namun yang terjadi sebaliknya. OKI dianggap tak berbuat banyak saat serangan Israel kepada Gaza dan melawan pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Salah satu contoh ketidakberdayaan OKI pada serangan Gaza adalah tidak dapat membujuk negara tetangga Israel, khususnya Mesir dan Yordania agar dapat membuka perbatasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Selain itu juga tidak bisa memaksa berbagai negara, yakni Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko untuk menangguhkan hubungan dengan Israel. Dengan begitu Israel bisa menyetujui solusi dua negara.
Seruan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan pelapor khusus PBB untuk Palestina Franseca Albanese untuk menangguhkan Israel dari PBB juga tidak diadopsi oleh OKI.
“Tidak bisa mendesak anggota Arabnya yang kaya minyak, khususnya Arab Saudi dan UEA untuk memanfaatkan sumber daya untuk mendorong Presiden AS Donald Trump menyetop pasokan senjata ke Israel dan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri perang,” kata Saikal.
Sementara untuk masalah Afghanistan, OKI juga dinilai tak berbuat banyak. Termasuk gagal menekan pada Taliban yang ultra-ektremis.
Salah satunya terkait larangan Taliban untuk anak perempuan mendapatkan pendidikan. Pada Desember 2022, Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha pernah menyerukan penyatuan ulama Islam dan otoritas agama untuk melawan keputusan tersebut.
Sayang seruan itu tak pernah jadi kenyataan dan dalam waktu sebulan keputusan OKI berubah drastis. Karena kelompok itu meminta komunitas internasional tidak ikut campur dalam urusan Afghanistan.
Hingga kini tak ada negara Muslim yang mengakui pemerintahan Taliban. Namun mereka, dan juga OKI tak mengambil tindakan apapun untuk kelompok tersebut.
“Sebagian besar anggota OKI terlibat dengan Taliban untuk tingkat politik, ekonomi, keuangan dan perdagangan,” tegasnya.
Dalam tulisan tersebut, Saikal mengatakan beberapa alasan OKI tak efektif dalam dua krisis itu. Salah satunya negara-negara anggota belum menjadi pembangun jembatan untuk mengembangkan strategi terkait tujuan dan tindakan saat mengatasi perbedaan geopolitik dan sektarian.
OKI juga dinilai hanya sebagai ajang diskusi. Mengingat saat ini terjadi persaingan antar negara anggota, juga dengan wilayah lain di AS dan China.
“Sudah saatnya melihat fungsi OKI dan menentukan caranya lebih efektif dalam menyatukan umat,” tutur Saikal.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
-
Sempat Jadi Rebutan, Bahlil Beri Bocoran Blok Ambalat Bakal Dikelola Pertamina dan Petronas
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi bocoran bahwa PT Pertamina (Persero) dan Petroliam Nasional Bhd. atau Petronas bakal menggarap Blok Ambalat.
Hal itu dilakukan usai Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengelola wilayah tersebut secara bersama-sama.
Blok Ambalat merupakan wilayah perairan seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi, dekat perbatasan antara Kalimantan Utara (Indonesia) dan Sabah (Malaysia). Wilayah ini diklaim kedua negara karena diyakini mengandung cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah.
Namun, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim telah sepakat untuk mengelola Blok Ambalat bersama. Menurut kedua pemimpin itu, potensi kekayaan alam yang terdapat di kawasan perbatasan akan dikelola secara kolaboratif oleh kedua negara.
Bahlil mengatakan, sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka akan dilakukan kerja sama antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia.
“Di mana representasi untuk bidang migas adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia,” ujar Bahlil di sela-sela acara Energi dan Mineral Festival di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Kendati, dia menyebut hal ini masih belum final. Sebab, rencana pengelolaan Blok Ambalat masih dalam kajian antara kedua negara.
“Sekali lagi saya katakan bahwa ini masih dalam kajian. Belum tahu kapan dan bagaimana metode dan caranya,” tutur Bahlil.
Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu mengakui Blok Ambalat memiliki potensi sumber daya minyak dan gas (migas). Namun, dia belum bisa merinci berapa potensi itu.
Oleh karena itu, Blok Ambalat perlu digarap bersama-sama dengan dengan Malaysia. Dengan begitu kedua negara bisa diuntungkan.
“Karena kalau seperti ini, sekalipun cadangan ada, tapi kalau tidak dikelola, dua-duanya enggak dapat bagian apa-apa,” katanya.
Sementara itu, anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengaku siap menggarap Blok Ambalat.
Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Commercial PHE Edy Karyanto mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM.
“Kami operator siap kalau memang diperintah untuk melakukan eksplorasi gitu, tetapi kami menunggu, lah, sepenuhnya. Dan itu hanya mention saja bahwa kami siap untuk melaksanakan perintah itu,” ucap Edy.
Pada 2016 lalu, PHE sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai operator untuk Blok East Ambalat, bagian dari keseluruhan blok Ambalat sebagaimana didefinisikan oleh pemerintah Indonesia.
Kendati, aktivitas eksplorasi maupun produksi belum berjalan karena adanya sengketa batas maritim dengan Malaysia.
Edy mengatakan, pihaknya memiliki pengalaman dan kapasitas keuangan untuk mengelola Blok Ambalat, jika sudah diperintahkan oleh pemerintah.
“Kami punya kompetensi, baik secara teknikal maupun finansial. Baik itu kan, itu mungkin apakah laut, semi submersible atau apa gitu, ya, atau check up gitu, ya. Kami siap karena punya experience dan kompetensi untuk melakukan itu,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa potensi kekayaan alam yang terdapat di Blok Ambalat akan dikelola secara kolaboratif oleh kedua negara. Model kerja sama ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional masing-masing negara.
“Apa pun yang kita temukan di laut akan kita eksploitasi bersama-sama,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama dengan PM Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025) lalu.
Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa kedekatan historis dan budaya antara Indonesia dan Malaysia menjadi modal penting dalam menyikapi isu-isu sensitif secara arif dan berimbang.
Menurutnya, kesepakatan ini mencerminkan pendekatan progresif kedua negara untuk tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum secara bertahap, tetapi juga memanfaatkan potensi ekonomi di wilayah yang menjadi perhatian bersama.
“Kami memiliki sejarah yang sama, budaya yang sama, dan banyak di antara kita yang juga punya agama yang sama. Ini memperkuat tekad kita untuk mencari solusi bersama,” kata Prabowo.
-
PHE Siap Garap Harta Karun Migas di Ambalat
Jakarta –
Pemerintah Indonesi dan Malaysia kini sepakat bekerja sama dalam pengelolaan ‘harta karun’ minyak dan gas Blok Ambalat yang berlokasi di Laut Sulawesi. Blok ini telah menjadi sengketa batas wilayah sejak lebih dari lima dekade.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream PT Pertamina (Persero) mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan diskusi dengan pihak Petronas untuk pengembangan tersebut.
“Kita juga sedang merencanakan untuk pengembangan daerah di Blok Ambalat yang perbatasan dengan Malaysia. Saat ini kita juga sedang diskusi lanjut dengan pihak di Malaysia,” kata Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial PHE Edi Karyanto dalam acara Energi Mineral Festival 2025 di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Edi menyatakan perusahaan siap untuk menggarap harta karun migas yang berada di Blok Ambalat tersebut. Hal ini lantaran pihaknya memiliki pengalaman dan kompetensi dalam operasi laut dalam.
Hanya saja, ia mengatakan pihaknya masih akan menunggu arahan dari Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk proses lebih jauhnya.
“Ya, kalau kami sih menunggu arahan dari SKK dan Ditjen Migas ya, tapi kami operator siap sih kalau memang di perintah untuk melakukan eksplorasi gitu, tapi kami menunggu sepenuhnya. Dan itu hanya mention aja bahwa kita siap untuk melaksanakan perintah itu,” katanya.
Ia juga belum menjelaskan terkait kemungkinan porsi partisipasi antara Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan blok ini. Hal ini karena belum jelasnya kepemilikan batas wilayah (boundary) antara kedua negara.
“Karena kan itu tergantung dari boundary-nya kan. Secara boundary-nya itu sebenarnya ada di pelamparannya, ada di mana, di antara wilayah Indonesia sama Malaysia. Jadi sesungguhnya kalau boleh bilang semacam kalau di Indonesia unitisasi tergantung pada batas wilayahnya, itu kami belum tahu,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat yang telah menjadi objek sengketa batas wilayah sejak lebih dari lima dekade. Kawasan yang berlokasi di Selat Makassar ini terkenal kaya akan ‘harta karun’ minyak bumi dan gas (migas), yang disebut-sebut bisa dimanfaatkan hingga 30 tahun.
Kesepakatan itu diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto usai mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Kedua negara telah sepakat segera menyelesaikan masalah perbatasan yang telah menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bertahun-tahun lamanya.
Prabowo memberi contoh terkait masalah Blok Ambalat di perairan Sulawesi. Keduanya sepakat, sambil menyelesaikan masalah-masalah hukum, RI-Malaysia juga mulai dengan kerja sama ekonomi pengembangan bersama atau joint development.
“Sambil kita saling menyelesaikan masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development,” kata Prabowo, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden.
“Apapun yang kita ketemu di laut itu kita akan bersama-sama mengeksploitasi-nya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing,” sambungnya.
(acd/acd)
-
Akankah Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Bertahan Lama?
Jakarta –
Gencatan senjata yang disepakati pada Senin (28/07) antara Thailand dan Kamboja disambut dengan optimisme serta kewaspadaan dari banyak pihak. Kesepakatan ini muncul setelah terjadinya pertempuran terkait sengketa perbatasan selama lima hari, yang telah menewaskan sedikitnya 35 tentara dan warga sipil. Bentrokan ini juga telah menyebabkan 200.000 orang mengungsi di kedua sisi.
Gencatan senjata yang bersifat “segera dan tanpa syarat” telah disepakati pada Senin (28/07) dan mulai berlaku pada tengah malam setelah pertemuan mediasi di Malaysia.
Perdana Menteri Malaysia sekaligus ketua ASEAN, Anwar Ibrahim, menyebut dalam konferensi persnya bahwa kesepakatan gencatan senjata ini merupakan “langkah awal yang penting menuju de-eskalasi dan pemulihan perdamaian serta keamanan”.
Namun, beberapa jam setelah gencatan senjata berlaku, militer Thailand melaporkan adanya pelanggaran oleh pasukan Kamboja di beberapa wilayah. Klaim tersebut dibantah oleh Kementerian Pertahanan Kamboja, yang menyatakan bahwa gencatan senjata masih terus berjalan.
Meskipun tembakan senjata ringan sporadis masih mungkin terjadi, Zachary Abuza, profesor di National War College di Washington, mengatakan gencatan senjata kemungkinan besar akan tetap bertahan, karena kedua pihak telah mencapai sebagian besar tujuan mereka.
Melemahkan dinasti politik Thaksin
“Dari pihak Thailand, militer dan kalangan elit menggunakan konflik ini untuk melemahkan keluarga Thaksin secara politik,” ujar Abuza, merujuk pada mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dan putrinya, Paetongtarn.
Paetongtarn Shinawatra merupakan anggota ketiga dari keluarganya yang menjabat sebagai perdana menteri, setelah tantenya, Yingluck. Baru-baru ini, ia diskors oleh Mahkamah Konstitusi Thailand terkait bocoran rekaman percakapan telepon dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, pada bulan lalu.
Pasalnya, keluarga Thaksin telah lama bersitegang dengan militer Thailand, yang telah dua kali menggulingkan pemerintahan keluarga mereka sejak 2006.
Konflik memperkuat dinasti keluarga Hun
Menurut Abuza, di Kamboja sendiri, konflik ini membantu memperkuat kekuasaan keluarga Hun, khususnya mantan Perdana Menteri Hun Sen dan putra sulungnya Hun Manet, yang menggantikan ayahnya pada 2023.
“Hun Sen dan Hun Manet berhasil mempersatukan bangsa, menunjukkan kepemimpinan Manet, serta menghapus salah satu celah serangan dari oposisi politik yang sebagian besar kini berada di pengasingan,” kata Abuza. “Pertempuran yang berlanjut tak menguntungkan pihak manapun secara politik.”
Siapa yang akan mengawasi gencatan senjata?
Matthew Wheeler, analis senior dari International Crisis Group di Bangkok, mengatakan bahwa gencatan senjata mungkin bisa bertahan selama kedua pihak “menyadari bahwa kepentingan mereka lebih terfasilitasi melalui gencatan senjata dibanding pertempuran lanjutan.”
Namun, ia juga mencatat bahwa kesepakatan ini bisa menghadapi hambatan secara teknis, khususnya mengenai pengawasan yang tepat.
Malaysia, sebagai ketua ASEAN, telah menawarkan diri untuk mengoordinasikan tim pemantau. Walau begitu, menurut Wheeler, kedua pihak enggan menerima pemantau dari negara lain.
“Dulu sempat ada rencana untuk mengirim pengamat dari Indonesia di bawah naungan ASEAN setelah konflik pada 2011, tetapi tidak pernah terealisasi,” katanya. Meski demikian, ia menambahkan, “kedua militer sebelumnya telah menunjukkan kemampuan untuk meredakan konflik setelah putaran pertempuran sebelumnya.”
Hingga bentrokan bulan ini, perbatasan Thailand-Kamboja sebagian besar telah damai sejak 2011, ketika tentara dari kedua negara terlibat baku tembak karena sengketa lama mengenai klaim wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear.
“Kesepakatan ini menyebutkan bahwa Malaysia siap menjalankan peran pengawasan, tetapi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Malaysia atau negara lain akan menjadi pengamat,” jelas Paul Chambers, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura sekaligus analis keamanan kawasan. “Tanpa pengawasan dari pihak ketiga, sulit untuk menegakkan gencatan senjata yang telah disepakati.”
Bagaimana peran Trump dalam mengakhiri ketegangan?
Meski begitu, para analis menyatakan bahwa Presiden AS Donald Trump patut mendapat sedikit pujian atas tercapainya titik ini antara Kamboja dan Thailand.
Akhir pekan lalu, Trump mengancam akan menunda pembicaraan perdagangan dengan kedua negara terkait tarif AS jika mereka tidak menyepakati penghentian pertempuran, dan menindaklanjutinya dengan panggilan telepon ke masing-masing pemimpin negara.
Amerika Serikat adalah pasar ekspor terbesar bagi Kamboja dan Thailand. Kedua negara tersebut kini menghadapi ancaman tarif sebesar 36%, kecuali negosiasi bisa terjadi sebelum Jumat (01/08).
Wheeler menyebut bahwa ancaman tarif dari Trump kemungkinan besar menjadi pemicu utama bagi Thailand, yang sebelumnya menolak tawaran mediasi dari Malaysia secara sepihak.
“Pemerintah Thailand saat ini kesulitan menghidupkan kembali perekonomian dan popularitasnya terus menurun, jadi mereka membutuhkan semua peluang untuk menghindari tarif dari AS,” katanya.
Ancaman Trump kemungkinan juga menjadi pertimbangan bagi kedua negara, ujar Harrison Cheng, direktur di Control Risks, firma konsultan yang berbasis di Singapura.
“Namun, mereka juga mungkin meragukan sejauh mana AS akan benar-benar peduli dengan sengketa perbatasan dan pelaksanaan gencatan senjata. Sementara, Malaysia yang berada di kawasan yang sama lebih cocok untuk terus memainkan peran sebagai mediator,” katanya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani
Editor: Rahka Susanto
(ita/ita)