Xcloud.id

Tag: Anwar Ibrahim

  • Pelajaran Penting dari Miftah Maulana

    Pelajaran Penting dari Miftah Maulana

    Pelajaran Penting dari Miftah Maulana
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    “
    MULUTMU
    harimau mu”, pepatah pendek ini barangkali bisa menjadi kesimpulan atas ‘drama’ yang dilatari ucapan bernada merendahkan dari
    Miftah Maulana
    Habiburrahman kepada Sunhaji, seorang penjual es teh keliling.
    Satu fragmen yang makin menyita perhatian publik mengingat status Miftah bukan hanya ulama atau mubaligh, pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, tapi juga pejabat publik, Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan
    Menggunakan diksi yang terkesan menghina sambil tertawa menuai reaksi masif. Lebih dari 310.000 orang menandatangani petisi lewat change.org meminta Miftah dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden, tak terhitung berbagai meme dan komentar sarkas dari warganet yang dialamatkan kepadanya.
    Tidak saja dari masyarakat, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nisbi turut menyayangkan pernyataan Miftah. Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapa pun.
    “Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia,” kata Hasan dalam video yang dibagikan, Rabu (4/12/2024).
    Miftah juga mengaku telah ditegur langsung oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
    “Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskab untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum,” kata Miftah dalam video permintaan maafnya.
    Dari luar negeri, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia turut memberikan komentar. Ia bahkan menjadikan peristiwa olok-olokan Miftah kepada Sunhaji sebagai analogi atau contoh kalangan ulama yang terkadang kurang tepat dalam menggunakan diksi dalam berceramah.
    Atas semua polemik dan ‘serangan balik’ kepadanya, Miftah menyambangi rumah Sunhaji untuk meminta maaf. Belakangan, Sunhaji mendapat banyak simpati, beragam donasi maupun hadiah, hingga tawaran umroh gratis.
    Namun drama seolah tak berujung. Miftah akhirnya menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden. Itu disampaikan lewat video pendek yang beredar luas di media massa dan berbagai platform media sosial.
    Namun, meski telah minta maaf dan mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden, cerita masih terus berlanjut.
    Sejumlah potongan video lawas Miftah yang menggunakan diksi kurang elok sebagai seorang ulama turut beredar. Semua jejak digital itu berkelindan, menjadi semacam hukuman sosial.
    Fragmen dari drama yang melingkupi perjalanan Miftah sejauh ini menjadi pelajaran penting, terutama bagi semua pejabat publik.
    Apalagi bagi mereka yang sebelumnya bukan siapa-siapa dan kemudian dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai pejabat di pemerintahan, mesti lebih berhati-hati dan mengedepankan etika, terutama dalam berinteraksi dan berkomunikasi.
    Para pejabat publik harus menyadari bahwa jabatan yang diberikan kepada mereka tidak saja ikut meninggikan status sosial, tapi juga berkonsekuensi pada alokasi anggaran negara, yang itu dapat dari pajak rakyat.
    Sehingga rakyat dari kalangan atau segmen manapun mesti mendapat perlakuan sama, dihormati.
    Selanjutnya, bagi siapapun yang hidup di era majunya teknologi digital, terutama pemuka agama atau penceramah, mestinya ada dalam kesadaran penuh atas dampak dari setiap konten komunikasi yang disampaikan, baik itu berupa diksi atau istilah, gesture, maupun candaan yang dilontarkan.
    Boleh jadi, satu pernyataan atau sikap yang sedianya hendak disampaikan atau dikirimkan kepada kalangan terbatas, dan itu adalah hal yang lumrah dipahami secara tertutup, tapi menjadi liar dan multi interpretatif bagi kalangan luas atau segmen (kelompok agama/kultur) berbeda.
    Atau, misalnya, satu konten komunikasi itu disampaikan dengan maksud atau bertujuan sebagai candaan untuk kelompok internal dan segmen terbatas, tapi kemudian diterima sebagai sesuatu yang serius, bahkan melukai psikologi khalayak ketika tersebar di media sosial.
    Miftah misalnya, yang memang sejak lama dikenal ceplas-ceplos, kerap berceramah di akar rumput, bahkan di sarang maksiat seperti di Sarkem, Yogyakarta, tentu saja terbiasa menggunakan diksi yang barangkali menjadi kurang tepat dan dapat menghadirkan kontroversi untuk kalangan atau segmen lebih beragam.
    Kesadaran atas dampak dari satu konten komunikasi yang akan digunakan, membuat komunikator lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan atau menyampaikan suatu pesan komunikasi. Semua harus lebih terukur.
    Apalagi bila terdapat fasilitas perekaman atau kamera, baik itu yang disediakan oleh penyelenggara acara, maupun yang dilakukan secara mandiri oleh hadirin atau warga di lokasi kegiatan melalui kamera
    smartphone.
    Konten yang tadinya diperuntukkan atau konteksnya untuk kalangan terbatas, kemudian tersebar ke khalayak luas, tidak hanya dapat menuai kontroversi atau kegaduhan, bahkan bisa menjadi bumerang yang dapat menghancurkan kredibilitas dan reputasi pejabat publik sebagai penyampai atau komunikator pesan itu.
    Pada konteks ini, ada banyak contoh yang bisa dikemukakan, terutama dari kalangan pemuka agama yang berceramah sejatinya untuk kalangan sendiri secara tertutup.
    Contohnya, ceramah yang mengandung konten membandingkan ajaran agama, ketika hal itu tersebar luas, terutama melalui media sosial, memantik protes, bahkan kecaman dari pengikut agama berbeda.
    Tidak saja oleh pemuka agama atau penceramah, ada banyak pula contoh pejabat publik yang menuai protes dan kecaman karena penggunaan diksi atau istilah kurang relevan.
    Wiranto saat menjadi Menko Polhukam, diujung periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, mendapat protes luas dari masyarakat ketika menyebut pengungsi akibat gempa di Maluku adalah beban negara. Ia akhirnya minta dimaafkan.
    Atau yang paling terkini, Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Prabowo, Adita Irawati, yang akhirnya harus meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan karena menggunakan diksi ‘rakyat jelata’ saat memberikan keterangan perihal ‘kasus’ Miftah. Adita mengakui pemilihan kata yang ia gunakan tersebut kurang tepat.
    Protes terhadap tokoh publik yang keliru dalam berkomunikasi, membuat kita bisa memaklumi kalau Miftah kemudian mendapat kecaman begitu besar terutama dari warganet, mengingat kapasitasnya bukan hanya sebagai ulama atau penceramah, tapi juga merupakan pejabat publik.
    Dua latar belakang yang menyatu dalam diri Miftah, yang secara sosial sejatinya adalah penjaga dan penuntun moral publik, juga merupakan pemangku kewajiban, sebagai bagian penyelenggara negara atau pemerintahan, menjadi alasan utama pemakluman itu.
    Di era digital sanksi sosial terkadang justru lebih berat dari sanksi hukum. Serangan warganet dapat lebih ‘mematikan’ secara mental atau psikologi ketimbang palu hakim ketika memberikan vonis di pengadilan.
    Terlepas dari diksi, gestur atau konten komunikasi Miftah yang telah menuai badai, menjadi mulut harimau yang menerkam dirinya sendiri, ia telah bertanggung jawab, meminta maaf secara terbuka, bahkan mengundurkan diri dari jabatan publik yang diemban.
    Merupakan contoh sekaligus standar tinggi bagi banyak pejabat publik di negeri ini, di hari-hari ini, yang kerap mencari pembenaran diri atau apologi atas kesalahan yang dilakukan, ketimbang meminta maaf alih-alih mengundurkan diri.
    Bukan rahasia lagi, banyak pejabat publik yang terlihat sebagai pecundang, berani korupsi, makan uang rakyat. Namun setelah ditangkap, jangankan merasa bersalah, justru membenarkan diri dengan berbagai cara dan alibi.
    Seperti pula mereka yang telah dilantik sebagai pejabat publik, tapi ogah atau tak kunjung melaporkan harta kekayaan sebagai bagian dari transparansi dan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
    Mifta yang setelah melakukan kesalahan, berjiwa besar, introspeksi diri, bahkan mundur dari jabatan untuk menjaga kehormatan dirinya dan marwah pemerintah yang baru saja dilantik.
    Sikap yang dapat menjadi contoh dan standar tinggi bagi pejabat negara lainnya.
    Sehingga kelak bila ada yang melakukan kesalahan, menyakiti keadaban publik, apalagi terkait penyalahgunaan kewenangan atau keluasan juga mau secara terbuka minta maaf, bahkan mundur dari jabatannya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PM Malaysia Anwar Ibrahim Soroti Miftah Maulana yang Menghina Penjual Es Teh

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Soroti Miftah Maulana yang Menghina Penjual Es Teh

    Jakarta: Polemik penghinaan penjual es teh oleh Miftah Maulana atau Gus Miftah kini telah melintasi batas negara. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, turut menyoroti insiden yang menjadi perbincangan panas di Indonesia tersebut. Dalam sebuah acara resmi bersama Kementerian Keuangan Malaysia, Anwar menyampaikan pandangannya tentang video viral itu.

    “Di Indonesia beberapa hari ini riuh rendah di media sosial, seorang kyai, gus, dalam dakwahnya menghina seorang penjual teh. Teman-teman di Indonesia mengirimkan video itu ke saya, dan itu jadi viral,” ujar Anwar dalam acara Majelis Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di Kuala Lumpur, yang dikutip Kamis 5 Desember 2024.

    Anwar menilai, tindakan tersebut mencerminkan kesombongan yang tidak hanya dimiliki oleh orang awam, tetapi juga dapat terjadi pada orang yang mendalami agama. “Orang yang bicara soal Islam, akidah, salat, dan sunnah, tapi ketika muncul ucapan seperti itu, kalau dilihat, itu menghina. Saya merasa aneh,” imbuhnya.

    Anwar juga menyebut bahwa insiden ini menjadi pelajaran berharga, baik bagi masyarakat maupun tokoh agama, tentang pentingnya menjaga sikap dan ucapan, terutama terhadap mereka yang kurang mampu.

    Baca juga: Petisi Copot Miftah Maulana dari Utusan Khusus Presiden Tembus 249 Ribu Tanda Tangan

    Petisi Pencopotan Gus Miftah Meroket
    Sementara itu, desakan agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden terus menguat. Petisi daring di situs Change.org dengan judul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden” telah mendapatkan lebih dari 249 ribu tanda tangan hingga Jumat (6/12).

    Aksi Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh di sebuah acara pengajian memicu kemarahan publik. Dalam video yang viral, ia terlihat menyebut pedagang tersebut dengan kata-kata kasar, yang kemudian disambut gelak tawa dari para hadirin. Sang penjual hanya terdiam, sementara momen itu menjadi sorotan tajam warganet.
    Reaksi Publik dan Imbauan Evaluasi
    Pemrakarsa petisi, Dika Prakasa, menilai tindakan Gus Miftah tidak mencerminkan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal mendukung pedagang kecil. “Apa yang dilakukan Gus Miftah mencerminkan karakter beliau. Untuk itu, segera copot Gus Miftah agar jajaran bapak sejalan dengan bapak,” tulis Dika dalam petisi tersebut.

    Masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran bahwa perbuatan Gus Miftah bisa mencoreng citra pemerintahan, khususnya dalam perannya sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang kerukunan beragama.
    Apa Langkah Selanjutnya?
    Dengan perhatian yang kini meluas hingga luar negeri, termasuk komentar dari PM Malaysia Anwar Ibrahim, tekanan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau posisi Gus Miftah semakin besar. Akankah pemerintah merespons aspirasi masyarakat dengan tindakan konkret, atau insiden ini akan berlalu begitu saja?

    Hingga kini, Gus Miftah sendiri tetap bungkam soal desakan pencopotannya. Sementara itu, publik menunggu langkah tegas dari Istana. Apa akhir dari polemik ini? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

    Jakarta: Polemik penghinaan penjual es teh oleh Miftah Maulana atau Gus Miftah kini telah melintasi batas negara. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, turut menyoroti insiden yang menjadi perbincangan panas di Indonesia tersebut. Dalam sebuah acara resmi bersama Kementerian Keuangan Malaysia, Anwar menyampaikan pandangannya tentang video viral itu.
     
    “Di Indonesia beberapa hari ini riuh rendah di media sosial, seorang kyai, gus, dalam dakwahnya menghina seorang penjual teh. Teman-teman di Indonesia mengirimkan video itu ke saya, dan itu jadi viral,” ujar Anwar dalam acara Majelis Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di Kuala Lumpur, yang dikutip Kamis 5 Desember 2024.
     
    Anwar menilai, tindakan tersebut mencerminkan kesombongan yang tidak hanya dimiliki oleh orang awam, tetapi juga dapat terjadi pada orang yang mendalami agama. “Orang yang bicara soal Islam, akidah, salat, dan sunnah, tapi ketika muncul ucapan seperti itu, kalau dilihat, itu menghina. Saya merasa aneh,” imbuhnya.
    Anwar juga menyebut bahwa insiden ini menjadi pelajaran berharga, baik bagi masyarakat maupun tokoh agama, tentang pentingnya menjaga sikap dan ucapan, terutama terhadap mereka yang kurang mampu.
     
    Baca juga: Petisi Copot Miftah Maulana dari Utusan Khusus Presiden Tembus 249 Ribu Tanda Tangan

    Petisi Pencopotan Gus Miftah Meroket

    Sementara itu, desakan agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden terus menguat. Petisi daring di situs Change.org dengan judul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden” telah mendapatkan lebih dari 249 ribu tanda tangan hingga Jumat (6/12).
     
    Aksi Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh di sebuah acara pengajian memicu kemarahan publik. Dalam video yang viral, ia terlihat menyebut pedagang tersebut dengan kata-kata kasar, yang kemudian disambut gelak tawa dari para hadirin. Sang penjual hanya terdiam, sementara momen itu menjadi sorotan tajam warganet.

    Reaksi Publik dan Imbauan Evaluasi

    Pemrakarsa petisi, Dika Prakasa, menilai tindakan Gus Miftah tidak mencerminkan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal mendukung pedagang kecil. “Apa yang dilakukan Gus Miftah mencerminkan karakter beliau. Untuk itu, segera copot Gus Miftah agar jajaran bapak sejalan dengan bapak,” tulis Dika dalam petisi tersebut.
     
    Masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran bahwa perbuatan Gus Miftah bisa mencoreng citra pemerintahan, khususnya dalam perannya sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang kerukunan beragama.

    Apa Langkah Selanjutnya?

    Dengan perhatian yang kini meluas hingga luar negeri, termasuk komentar dari PM Malaysia Anwar Ibrahim, tekanan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau posisi Gus Miftah semakin besar. Akankah pemerintah merespons aspirasi masyarakat dengan tindakan konkret, atau insiden ini akan berlalu begitu saja?
     
    Hingga kini, Gus Miftah sendiri tetap bungkam soal desakan pencopotannya. Sementara itu, publik menunggu langkah tegas dari Istana. Apa akhir dari polemik ini? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Jabatan Singkat Gus Miftah Usai Viral Hina Penjual Es Teh

    Jabatan Singkat Gus Miftah Usai Viral Hina Penjual Es Teh

    Jakarta –

    Miftah Maulana Habiburrahman atau dikenal sebagai Gus Miftah mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Miftah mundur usai ucapannya yang menghina penjual es teh viral hingga memunculkan desakan pencopotan dirinya.

    Miftah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa (22/10/2024). Saat itu, Prabowo melantikan total tujuh orang Utusan Khusus.

    Nama Miftah kemudian menjadi sorotan setidaknya sejak pekan lalu. Miftah, yang berada di atas panggung, melontarkan hinaan terhadao seorang penjual es teh yang berjualan di lokasi acara.

    Peristiwa olok-olok itu terjadi saat acara selawatan di Lapangan drh Soepardi, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, beberapa waktu lalu. Ucapan Gus Miftah itu beredar viral dalam bentuk video.

    Video yang beredar itu merekam momen Gus Miftah mengumpat ke penjual es teh. Dalam potongan video viral, terlihat awalnya Gus Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan.

    “Es tehmu jik okeh ra? Masih, yo kono didol gob*** (Es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih, ya sana dijual gob***),” ucap Gus Miftah dari atas panggung.

    “Dol’en ndisik ngko lak rung payu, wis, takdir (kamu jual dulu, nanti kalau belum laku, ya sudah, takdir),” ujar Gus Miftah.

    Hinaan Gus Miftah ke Sunhaji itu sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Prabowo pun memberi teguran ke Miftah.

    “Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapa pun. Terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapa pun,” lanjutnya.

    Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Gus Miftah lewat Seskab Teddy Indra Wijaya. Prabowo memerintahkan Gus Miftah meminta maaf langsung kepada Sunhaji.

    “Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin,” ujarnya.

    Miftah pun mendatangi Sunhaji dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dia mengklaim dirinya hanya bercanda saat melontarkan hinaan itu.

    “Yang saat itu niatnya guyon tapi disalahpresepsikan, tapi apapun itu aku minta maaf sama Kang Sunhaji. Niatnya guyon malah jadi kedawan-dawan ya,” kata Gus Miftah dilansir detikJateng, Rabu (4/12).

    Gus Miftah juga menyebut Sunhaji sebagai sosok penjual es teh yang sering hadir saat pengajian. Dia juga berencana mengadakan pengajian di sekitar lokasi tersebut.

    “Penjual es teh spesialis pengajian, ke mana-mana ngaji,” tambahnya.

    Desakan Copot Miftah

    Permintaan maaf Miftah ke Sunhaji rupanya tak cukup buat menenangkan situasi. Video olok-olokan Gus Miftah terhadap Yati Pesek pun muncul dan viral di media sosial.

    Desakan agar Prabowo mencopot Miftah datang dari Anggota DPD RI asal Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik. Permintaan itu muncul setelah video Gus Miftah yang dinilai merendahkan pesinden Yati Pesek viral di media sosial.

    “Pak presiden @prabowo, mohon kebijakan bapak. Masih banyak anak bangsa yang punya adab dan kompetensi memegang jabatan mulia sebagai utusan khusus,” tulis Ni Luh Djelantik dalam unggahan video di akun Instagram resminya seperti dilansir detikBali, Jumat (6/12/

    Ni Luh Djelantik menyesalkan pernyataan pendakwah kondang itu. Ia menyebut perkataan Gus Miftah telah menghina banyak perempuan. Menurut Ni Luh, ucapan Gus Miftah terhadap Yati Pesek tidak pantas dan menyakitkan.

    “Satu perempuan dihinakan, ratusan juta perempuan Indonesia merasakan sakitnya,” tulis Ni Luh Djelantik.

    Selain itu, muncul pula petisi yang diteken ratusan ribu orang agar Prabowo mencopot Miftah. Dilihat di change.org, petisi itu dimulai pada Rabu (4/12). Petisi itu sudah ditandatangani oleh 217.584 orang hingga Jumat (6/12).

    “Atas dasar peristiwa ini, saya membuat petisi agar teman-teman yang melihat petisi ini mau meluangkan waktunya untuk memberikan tanda tangan agar Bapak Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali jabatan yang diberikan ke Gus Miftah,” ujar penggagas petisi Dika Prakasa dalam keterangannya yang dilihat, Jumat (6/12/

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menyoroti hinaan Miftah terhadap Sunhaji. Dilansir Antara, Jumat (6/12), Anwar membahas isu tersebut di hadapan jajaran Kementerian Keuangan Malaysia dalam acara ‘Majelis Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan’ yang diikuti secara daring di Kuala Lumpur, Kamis (5/12).

    “Di Indonesia beberapa hari ini riuh rendah dalam media sosial, seorang kyai, gus, dalam dakwahnya menghina seorang penjual teh. Oh ada yang nonton ya? Saya, teman-teman di Indonesia ada yang kirim, dan (video itu) jadi viral,” kata Anwar.

    “Orang yang paham agama, yang bicara soal Islam, akidah, salat, dan sunnah, tapi apabila timbul perkataan seperti itu, (kalau) dilihat itu menghina. Dan saya pun melihat, itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya,” ujar Anwar, yang mengatakan bagi dirinya peristiwa itu juga jadi satu pelajaran.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Gus Miftah Mundur tapi Makin Viral di Malaysia karena PM Anwar Ibrahim

    Gus Miftah Mundur tapi Makin Viral di Malaysia karena PM Anwar Ibrahim

    Jakarta –

    Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Namun dia makin viral di Malaysia karena dibahas PM Anwar Ibrahim sebagai contoh negatif yang mesti menjadi pelajaran agar tidak terjadi di Malaysia.

    Gus Miftah mundur gara-gara kontroversi menghina pedagang es teh dengan sebutan kasar. Video yang beredar luas sampai membuat desakan mundur muncul dari berbagai pihak.

    “Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikhoroh, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” kata Gus Miftah di Sleman, seperti dilansir detikJogja, Jumat (6/12/2024).

    Sementara itu, di Malaysia, kontroversi Gus Miftah makin menjadi-jadi dibahas di sana. Sebelumnya, video Gus Miftah mengatai tukang es ikut menjadi viral di medsos negeri jiran itu dan jadi buah bibir netizen Malaysia.

    Ternyata, PM Malaysia Anwar Ibrahim juga membahasnya dalam acara resmi di Dewan Utama, Kompleks Kementerian Kewangan Malaysia. Video Anwar Ibrahim mengomentari Gus Miftah pun viral di Malaysia dan Indonesia.

    “Itu suatu contoh bahwa keangkuhan, sombong, itu kadang-kadang bukan dari kalangan yang tidak tahu agama. Orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah, salat, sunah, tapi dia timbul kata-kata itu, dia boleh (bisa-red) menghina. Saya pun merasa aneh,” kata Anwar Ibrahim diberitakan Malaysia Gazette dan Malaysia Tribune.

    Video ini di medsos ramai komentar warga Malaysia dan Indonesia. Netizen Malaysia menilai betapa buruknya kejadian pendakwah sampai menghina penjual teh tersebut.

    “Teruk ini, cafe hormat kat orang,” kata @talunombo_badarroedin

    “Adap dan ilmu harus disatukn,” komentar @haizadking

    “Saya rasa org yg paham agama, sepatutnya tahu mcm mana nak menjaga lisan dia ❤️ semoga Allah ﷻ jaga ustadz2 kita yg selalu membawa baik nama agama islam ❤️,” kata @mayanovias.

    “Satu negara menanggung malu. 😢,” kata @ajenghartomo dari Indonesia.

    (fay/ask)

  • Kontroversi Gus Miftah Viral hingga Malaysia, PM Anwar Ibrahim Ikut Berkomentar

    Kontroversi Gus Miftah Viral hingga Malaysia, PM Anwar Ibrahim Ikut Berkomentar

    loading…

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim ikut mengomentari sikap Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh. FOTO/Miera Zulyana

    JAKARTA – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim ikut mengomentari sikap Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh. Menurutnya, seorang yang paham agama tidak akan bersikap angkuh dan sombong, terutama terhadap orang miskin.

    Menurut Anwar, Islam tidak memberi ruang bagi siapa pun untuk menghina orang lain. Namun ternyata dalam kenyataannya banyak orang yang paham agama juga melakukannya.

    “Sikap angkuh dan sombong itu kadang-kadang bukan hanya ada pada mereka yang tidak memahami agama. Bahkan, mereka yang sering berbicara tentang Islam, akidah, salat, dan sunah pun bisa melakukan penghinaan dalam situasi tertentu,” kata Anwar Ibrahim dalam Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan seperti dilansir Malaysia Gazette, Kamis (5/12/2024).

    Pernyataan Anwar itu merespons video viral Gus Miftah yang melontarkan ucapan menghina kepada seorang penjual teh. Menurutnya, video yang dikirimkan oleh teman-temannya di Indonesia tersebut memberikan dampak besar terhadap dirinya.

    “Hal ini menjadi pengajaran yang menginsafkan. Saya merasa perlu menyebutnya dalam perhimpunan pagi ini,” kata Anwar di hadapan Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmood Merican.

    “Penghinaan terhadap penjual teh yang termasuk golongan termiskin itu sangat menyentuh hati. Bahkan, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan respons tegas terkait hal ini,” jelasnya.

    Anwar juga memuji langkah pendakwah tersebut yang akhirnya menemui penjual teh untuk meminta maaf secara langsung. “Ini menjadi perhatian besar di Indonesia, dan akhirnya pendakwah itu mengunjungi daerah tempat penjaja tersebut untuk memohon maaf,” katanya.

    Gus Miftah Minta MaafGus Miftah telah mengunjungi kediaman penjual es teh Sunhaji di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (4/12/2024) pagi. Sunhaji merupakan pedagang es yang viral di media sosial karena dihina oleh Gus Miftah.

    Dalam kunjungan itu, Gus Miftah meminta maaf kepada Sonhaji yang didampingi Camat dan kepala desa setempat. Meski apa yang diucapkannya hanya candaan, tapi Gus Miftah meminta maaf kepada pedagang es tersebut.

  • Orang Paham Agama Kok Menghina

    Orang Paham Agama Kok Menghina

    GELORA.CO – Video viral Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang dinilai menghina penjual es teh tak luput dari perhatian Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Sang PM menyebut dirinya tak habis pikir dengan perilaku pemuka agama yang justru menghina kaum kecil.

    “Saya lihat itu, dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh. Itu sangat tidak biasa,” kata Anwar dalam video yang beredar di YouTube, seperti dikutip Kamis (5/12/2024).

    Menurut Anwar, penjual es teh termasuk di antara golongan orang-orang kurang mampu, namun ia justru diolok oleh orang yang mengerti agama sambil tertawa dengan maksud yang sangat menghina.

    “Aksinya menimbulkan kemarahan hebat di kalangan masyarakat hingga Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang agak keras dan akhirnya kyai ini mendatangi rumah penjual tersebut dan meminta maaf,” ucap Anwar.

    Ia mengatakan peristiwa ini mencerminkan bahwa kesombongan dan keangkuhan tidak hanya terjadi pada orang yang tak tahu agama dan akhlak.

    “Inilah salah satu contoh sikap angkuh, sombong, yang terkadang tidak hanya terjadi di kalangan orang yang tak tahu agama, tak tahu akhlak. Orang yang paham agama, yang berbicara tentang Islam, iman, salat, sunah, (juga memiliki sikap sombong) jika keluar kata-kata penghinaan,” ucap Anwar.

    Komentar PM Malaysia ini dilontarkan dalam rapat bulanan Kementerian Keuangan Malaysia. Rapat itu membahas soal anggaran negara yang manfaatnya harus ditujukan bukan cuma untuk mendorong pertumbuhan tetapi juga untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat kecil.

    “Ini adalah kerangka anggaran dan negara. Meskipun kami menawarkan insentif untuk mendorong pertumbuhan dan menarik investasi, kita juga tidak boleh lupa bahwa manfaatnya harus menjangkau akar rumput dan semua orang,” kata Anwar, seperti dikutip New Straits Times.

    Aksi olok-olok Miftah Maulana kepada penjual es teh sendiri terjadi dalam sebuah acara keagamaan di Magelang, Jawa Tengah. Pria yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu meledek penjual es teh kala diminta memborong jualan pedagang tersebut.

    “Es tehmu ijek okeh ora (es tehmu masih banyak nggak)? Masih? Yo kono didol (ya sana dijual), goblok. Dol en ndisik, ngko lak rung payu yo wes, takdir (Jual dulu, nanti kalau masih belum laku, ya sudah, takdir),” kata Miftah kepada pedagang es teh dalam video tersebut.

    Pernyataannya itu pun viral di media sosial. Masyarakat menyayangkan ucapan Miftah yang merendahkan pedagang kecil tersebut.

    Tak lama setelah itu, Miftah ditegur oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia akhirnya mendatangi sang penjual es teh dan meminta maaf langsung atas ucapannya.

  • UU Maritim Baru Filipina Tingkatkan Ketegangan di Laut China Selatan

    UU Maritim Baru Filipina Tingkatkan Ketegangan di Laut China Selatan

    Jakarta –

    Konfrontasi terbaru antara kapal-kapal Filipina dan Cina di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan terjadi hari Rabu (4/12), dengan kedua belah pihak saling menyalahkan setelah Manila mengklaim, kapal patroli Cina menembakkan meriam air dan “menyenggol” kapal penjaga pantai Filipina.

    Cina sebaliknya mengklaim, kapal-kapal penjaga pantai Filipina berusaha “memasuki perairan teritorial Cina di sekitar Pulau Huangyan,” nama Cina untuk gugus karang Scarborough Shoal, sekitar 220 kilometer (sekitar 130 mil laut) di lepas pantai pulau Luzon, Filipina.

    Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan (LCS) sebagai wilayah maritimnya, meskipun ada putusan pengadilan internasional tahun 2016 yang menyatakan klaim ini tidak sah menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS.

    UNCLOS antara lain mendefinisikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara sejauh 200 mil laut dari daratan. ZEE memberikan hak kepada suatu negara atas sumber daya laut. Scarborough Shoal berada di dalam ZEE Filipina dan berjarak lebih dari 460 mil laut dari pantai Cina terdekat, di Pulau Hainan.

    Sengketa teritorial ini juga melibatkan negara-negara lain, terutama Malaysia dan Vietnam, karena kedua negara juga memiliki klaim di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan klaim Cina dan Filipina.

    Undang-undang maritim yang baru picu reaksi keras Malaysia

    Pada tanggal 8 November, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani Undang-Undang Zona Maritim Filipina dan Undang-Undang Alur Laut Kepulauan Filipina, yang menegaskan kembali klaim maritim Manila.

    “Ini menandakan tekad kami untuk melindungi sumber daya maritim kami, melestarikan keanekaragaman hayati kami yang kaya, dan memastikan bahwa perairan kami tetap menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi semua orang Filipina,” kata Marcos Jr..

    Pada bulan Agustus, Vietnam dan Filipina sepakat untuk memperdalam hubungan pertahanan dan militer serta meningkatkan kolaborasi keamanan maritim di tengah meningkatnya kehadiran Cina di perairan yang disengketakan.

    Kedua negara juga akan menandatangani perjanjian resmi sebelum akhir tahun, dan berjanji untuk menyelesaikan perselisihan secara damai di bawah hukum internasional.

    Shahriman Lockman, direktur proyek khusus di Institut Studi Strategis dan Internasional, Malaysia, kepada DW mengatakan, klaim Filipina yang tumpang tindih itu “provokatif” bagi Malaysia.

    “Banyak orang sering mengabaikan bahwa klaim yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan tidak hanya terjadi antara Cina dan penggugat Asia Tenggara,” kata Lockman, “tetapi juga melibatkan perselisihan di antara penggugat Asia Tenggara itu sendiri.”

    “Dalam beberapa hal, klaim Filipina khususnya provokatif bagi Malaysia, karena klaim tersebut mencakup negara bagian Sabah di Kalimantan. Ini bukanlah pulau tak berpenghuni, tetapi negara bagian dengan hampir 4 juta penduduk dan wilayah terluas kedua di Malaysia,” kata Lockman. “Protes Malaysia bukan hal baru,” tambahnya.

    Konflik dengan banyak dimensi

    Lockman mengatakan, setiap negara memiliki perselisihannya sendiri terakait LCS, yang membuat mereka sulit bersatu dalam melawan China. “Realitas untuk setiap penggugat individu sangat bervariasi, dan ini menyoroti masalah dengan dunia yang melihat situasi melalui lensa sempit yang mereduksinya menjadi narasi Cina versus Asia Tenggara,” kata Lockman.

    Para pengamat mengatakan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim makin mendekatkan Malaysia ke Cina sejak menjabat pada tahun 2022. Cina telah menjadi mitra dagang utama Malaysia sejak 2009, menyumbang 17% dari perdagangan global Malaysia — mendekati USD100 miliar — kata menteri perdagangan Malaysia, Zafrul Aziz, bulan Juni lalu.

    Para pengamat mengatakan, itulah sebabnya Malaysia jarang menentang klaim atau tindakan Beijing di Laut Cina Selatan, meskipun negara itu juga memiliki sengketa teritorialnya sendiri yang sudah berlangsung lama dengan Cina.

    “Selain bungkam mengenai sengketa Laut Cina Selatan antara Manila dan Beijing, Malaysia juga telah mengambil pendekatan yang lebih tenang terhadap sengketanya sendiri dengan Beijing,” kata Ian Chong, ilmuwan politik di Singapura, bulan September lalu.

    Dia mengatakan lebih lanjut, penolakan terbuka Filipina terhadap klaim Cina kontras dengan sikap diam Malaysia terhadap penempatan kapal penjaga pantai oleh Cina di lepas pantai Sarawak, negara bagian Malaysia di pulau Kalimantan utara.

    Chong menandaskan, hal ini menunjukkan bahwa Malaysia “siap untuk menekan” negara-negara seperti Filipina yang dianggapnya “relatif lebih lemah,” sementara di sisi lain kurang bersedia untuk melawan Cina, yang menawarkan “peluang ekonomi yang signifikan”

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    (ita/ita)

  • 35 Orang Tewas Akibat Banjir Besar di Thailand dan Malaysia

    35 Orang Tewas Akibat Banjir Besar di Thailand dan Malaysia

    Bangkok –

    Banjir besar melanda Thailand selatan dan Malaysia. Sebanyak 29 orang tewas akibat banjir di Thailand, sementara 6 orang meninggal di Malaysia.

    Dilansir AFP, Rabu (4/12/2024), hujan lebat diperkirakan akan terjadi selama beberapa hari lagi di Thailand, dengan lebih dari 155.000 rumah tangga terkena dampaknya, menurut departemen hubungan masyarakat pemerintah Thailand.

    Lima provinsi di bagian selatan Thailand terkena dampaknya, yakni Pattani, Narathiwat, Songkhla, Nakhon Si Thammarat dan Phatthalung. Banjir ini memaksa lebih dari 33.000 orang meninggalkan rumah mereka, kata juru bicara Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand dalam sebuah pernyataan.

    Jumlah korban tewas kini mencapai 29 orang, naik dari 25 orang yang dilaporkan pada hari Selasa (3/12). Juru bicara Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand mengatakan tim kesehatan mental telah dikerahkan untuk memberikan dukungan dan perawatan bagi mereka yang terkena dampak.

    Seorang wanita dari distrik Tak Bai, provinsi Narathiwat, mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah Thai PBS bahwa dia belum kembali ke rumah sejak tiga hari yang lalu. Ia memilih tinggal di tempat penampungan sementara di kuil setempat setelah rumahnya terendam banjir.

    Departemen Meteorologi Thailand memperingatkan tekanan rendah yang bergerak dari Laut Cina Selatan melintasi Malaysia dan Laut Andaman diperkirakan akan membawa hujan lebat dan banjir lebih lanjut ke Thailand selatan. Departemen Sumber Daya Mineral Thailand juga memperingatkan potensi longsor dan banjir bandang hingga 5 Desember.

    Sementara itu, dilansir dari AP, dilaporkan ada 6 orang yang tewas akibat banjir di Malaysia. Banjir di Malaysia juga merendam sebagian besar sawah, menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi para petani.

    Warga desa Tumpat lainnya, Asmah Ibrahim, putus asa memikirkan bagaimana cara membangun kembali rumahnya yang hancur.

    “Untuk makan, minum, saya punya uang tunai, tapi untuk memperbaikinya?” kata Ibrahim.

    “Di mana saya bisa mendapatkan 40.000 ringgit ($9.000)?” lanjutnya.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kepada Parlemen pada hari Selasa (3/12) bahwa diperlukan biaya sekitar 1 miliar ringgit ($224 juta) untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dia mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan kompensasi bagi warga yang kehilangan aset.

    Anwar mengatakan pemerintah bersiap menghadapi gelombang monsun lagi yang diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu (8/12).

    (isa/haf)

  • Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Sejumlah massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) membentangkan bendera Indonesia dan Palestina saat mengggelar aksi di depan Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024). Mereka menuntut dihentikannya genosida terhadap warga Palestina dan dibukanya blokade jalur Gaza secara permanen. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Ada ungkapan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober silam yang perlu dimaknai secara tepat; yaitu tentang posisi politik luar negeri Indonesia tentang perlunya “kemerdekaan Palestina.”

    Sebelum berbicara tentang “kemerdekaan Palestina” Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia menentang penjajahan karena Indonesia pernah dijajah. Hal itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

    Ungkapan Presiden Prabowo tersebut mendapat sambutan meriah dari ratusan anggota MPR serta kepala negara atau kepala pemerintahan serta utusan khusus dari berbagai negara sahabat yang menghadiri upacara pelantikan Presiden.

    Kemerdekaan Palestina sesungguhnya sudah diproklamirkan oleh pemimpin PLO Yasser Arafat pada 15 November 1988 dalam sidang khusus Dewan Nasional Palestina di Algiers, Algeria. Ketika itu Arafat mendeklarasikan kemerdekaan bangsanya dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina.

    Sejak Juni 2024, sudah 146 dari 193 negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina dan jumlah itu merupakan 75% dari negara-negara anggota PBB. Tiga negara terakhir yang mengakui kemerdekaan Palesina adalah Spanyol, Norwegia, dan Irandia, meskipun Amerika Serikat, Kanada, dan Israel tidak mengakuinya.

    Bukti bahwa Negara Palestina sudah merdeka adalah hadirnya Kedutaan Besar Palestina di 83 dari 146 negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia—tempat Palestina membuka kedutaan besarnya pada tahun 1990.

    Kalau demikian, mengapa Presiden Prabowo menekankan perlunya “kemerdekaan Palestina”? Jawabnya adalah karena Palestina yang merdeka secara politis tidak sama dengan merdeka secara realitas. Secara realitas Palestina belumlah merdeka, karena masih merasa ditindas dan terancam keamanannya oleh Israel yang terus menduduki Gaza dan menciptakan instabilitas di Tepi Barat.

    Solusi dua negara atau two-state solution yang diinginkan komunitas internasional tak kunjung terjadi. Israel ingin menghapus Hamas dari Palestina dan Hamas ingin menghapus Israel dari peta dunia.

    Pasal 11 Hamas Convention mengamanatkan bahwa seluruh daerah yang kini menjadi wilayah Negara Israel merupakan “tanah wakaf” yang harus dikembalikan kepada Palestina. Artinya, Israel harus keluar dari seluruh wilayah negara itu. Dapat dipahami mengapa ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi di berbagai kampus di Amerika meneriakkan slogan “From the river to the sea, Palestine will be free.”

    Pengakuan kemerdekaan Palestina oleh 146 negara dimaksud dipahami sebagai Negara Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan Gaza. Akan tetapi usai pemilihan legislatif pada 2006, pada 2007 Hamas mendirikan pemerintahannya sendiri di Gaza, terpisah dari pemerintahan Palestine Authority (PA) di Tepi Barat yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

    Sejak 2007 pemerintahan Hamas di Gaza dipimpin secara politik dari Qatar oleh Ismail Haniyeh yang sudah terbunuh pada 31 Juli 2024, sementara pasukan Hamas di Gaza dipimpin oleh Yahya Sinwar yang terbunuh pada 17 Oktober 2024.

    Di PBB, komunitas internasional mengakui PLO sebagai “Non-member Observer” dan sebagai perwakilan rakyat Palestina sejak 1974; kemudian pada 1988 PBB mengakuinya sebagai Otoritas Palestina. Pada 2012 Sidang Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi “Non-member Observer State” atau negara peninjau non-anggota PBB. Dan sejak Juni 2024 sebanyak 146 anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai Negara Palestina yang merdeka secara politis.

    Kenyataan itu mengindikasikan bahwa yang diperjuangkan komunitas internasional saat ini adalah Negara Palestina yang merdeka bukan hanya secara politis, tetapi medeka dalam segala aspeknya, tanpa penindasan, tanpa terancam stabilitasnya, agar dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

    Amerika Serikat dan Kanada tidak mengakui kemerdekaan Palestina, meskipun secara politis, karena posisi politik luar negeri mereka adalah bahwa kemerdekaan Palestina harus merupakan hasil perundingan damai secara langsung antara Israel dan Palestina, tetapi bukan karena ada pengakuan dari negara-negara lainnya.

    Justru di titik itulah maka kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat mempunyai arti penting untuk menerobos kebuntuan dimaksud. Prabowo yang dalam bulan ini mengunjungi lima negara sekaligus—yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris—berada pada posisi yang sangat tepat untuk menerobos kebuntuan dimaksud dan mengajukan gagasan baru agar konflik di Asia Barat dapat dihentikan demi mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

    Kunjungan Prabowo ke Gedung Putih, juga kehadirannya dalam KTT APEC di Peru dan KTT kelompok G20 di Brasilia merupakan peluang langka yang perlu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan damai Indonesia ke komunitas internasional, bahwa sudah terlalu lama rakyat Palestina menderita, dan oleh karena itu maka Palestina harus didukung kemerdekaannya dalam segala bidang.

    Pada 6 November 2024 Presiden Prabowo telah menyampaikan ucapan selamat melalui platform media sosial X kepada Donald Trump yang terpilih sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat, dan Prabowo diharapkan menjadi kepala negara asing pertama yang diterima Presiden Terpilih Amerika sebelum Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2025.

    Tentu saja Palestina bukanlah prioritas pertama dalam pembicaraan Prabowo dengan Presiden Amerika, sebab Presiden Indonesia akan mendahulukan kepentingan nasional Indonesia. Akan tetapi dalam pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, juga di KTT APEC dan KTT G20, Prabowo dapat menyisipkan pesan perdamaian Palestina kepada Presiden Amerika yang dianggap paling menentukan untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat. Hal yang sama dapat Prabowo sampaikan kepada Presiden Terpilih Donald Trump jika ia sempat menemuinya dalam lawatan ke Amerika.

    Prabowo berada pada posisi tepat untuk menyuarakan perdamaian Palestina kepada penguasa Gedung Putih, sebab kepala negara Indonesia dapat berbicara sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebagai negara pendiri Gerakan Non-Blok, sebagai negara anggota G20 dan APEC, sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia, sebagai negara terbesar di ASEAN, sebagai negara terbesar dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebagai negara tempat ratusan perusahaan Amerika beroperasi dan menimba keuntungan ratusan miliar dolar sejak 1969, dan juga sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina.

    Sebagai kepala negara anggota OKI yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, perjuangan Prabowo untuk menciptakan kemerdekaan sejati bagi Palestina tidak dilakukannya sendirian. Di Malaysia ada sahabatnya yaitu Perdana Menteri Anwar Ibrahim—seorang pejuang kemerdekaan Palestina yang sangat gigih dan vokal dalam berbagai forum internasional—yang juga dapat diandalkan perannya untuk mengatasi konflik di Asia Barat.

    Kombinasi kapasitas, peran, dan pengaruh internasional Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim dapat menciptakan konsep solusi alternatif terhadap upaya komunitas internasional, khususnya terhadap langkah-langkah diplomatik Presiden Donald Trump yang diperkirakan akan kembali menggulirkan upaya perdamaian Palestina melalui perluasan Abraham Accords.

    Sejak 2020 sudah empat negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords yaitu Uni Arab Emirat, Moroko, Bahrain, dan Sudan. Ini terjadi semasa pemerintahan Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat.

    Mesir lebih dahulu menormalisasi hubungannya dengan Israel melalui perjanjian Camp David pada 17 September 1978, disusul penandatanganan perjanjian damai pada 26 Maret 1979, meskipun oleh karena itu maka Presiden Anwar Sadat terbunuh pada 6 Oktober 1981. Kemudian Yordania menandatangani pakta perdamaian dengan Israel pada 26 Oktober 1994 menyusul penandatanganan Washington Declaration pada 25 Juli 1994.

    Indonesia tidak mengakui eksistensi Israel selama Palestina belum merdeka secara total. Menyusul Konferensi Madrid tentang kemerdekaan Palestina pada 1991, pada tahun 1992 Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas ditanya Menlu Israel Shimon Perez apakah Indonesia akan membuka hubungan dengan Israel.

    Alatas secara diplomatis katakan bahwa Indonesia akan “melihat apakah ada kemajuan” dalam negosiasi perdamaian Arab-Israel, dan akan “berpikir ke arah itu apabila semua negara Arab sudah menormalisasi hubungannya dengan Israel.” Faktanya saat ini, dari 22 negara anggota Liga Arab, baru enam negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel.

    Dalam 10 tahun terakhir ini pun posisi politik luar negeri Indonesia terhadap konflik di Asia Barat masih seperti yang dulu. Meskipun demikian, demi menegakkan hak-hak asasi manusia dan keadilan, kehadiran Presiden Prabowo di KTT APEC dan KTT G20 adalah momentum penting yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi sesama negara anggota APEC dan G20 untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menciptakan perdamaian di Asia Barat.

    Indonesia sudah berpengalaman menggulirkan JIM I dan JIM II yang menjadi landasan diadakannya Paris International Conference on Cambodia pada tanggal 1 – 23 Oktober 1991 sehingga Asia Tenggara menjadi kawasan damai saat ini dan ASEAN melebar menjadi 10 negara anggota. Pengalaman yang sama dapat dijadikan referensi dalam perjuangan Presiden Prabowo menggulirkan upaya internasional untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat—tentu dengan melibatkan semua negara besar yang berkepentingan.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Subianto Beri Ucapan Selamat Kepada Donald Trump – Page 3

    Prabowo Subianto Beri Ucapan Selamat Kepada Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang memenangkan Pemilu Presiden Amerika Serikat.

    Adapun, Donald Trump kini terpilih menjadi Presiden AS ke-47.

    “Ucapan selamat yang tulus saya sampaikan kepada Pak. @realDonaldTrump karena terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47,” kata Prabowo seperti dilihat dalam akun X nya, Kamis (7/11/2024).

    Prabowo mengatakan, Indonesia dan Amerika Serikat merupakan mitra strategis yang memiliki hubungan kuat dan beragam. Menurutnya, kemitraan strategis ini memiliki potensi yang sangat besar untuk saling menguntungkan

    “Dan saya berharap dapat bekerja sama secara erat dengan Anda dan pemerintahan Anda untuk lebih meningkatkan kemitraan ini serta demi perdamaian dan stabilitas global,” pungkasnya.

    Sebelumnya, tiga kepala negara di ASEAN yaitu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, PM Singapura Lawrence Wong dan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. mengucapkan selama kepada Donald Trump yang unggul dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) pada Rabu (6/11/2024).

    Dalam cuitannya di X, PM Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan selamat pada Donald Trump. Ia menyampaikan harapan terkait adanya harapan baru, peluang baru dan siap melangkah bersama.

    “Selamat kepad @realDonaldTrump atas kebangkitan politiknya yang luar biasa dan kemenangannya dalam pemilihan presiden AS. Babak baru ini menghadirkan peluang baru, dan kami siap untuk melangkah maju dengan optimisme, kolaborasi, dan tujuan bersama,” kata Anwar Ibrahim.

    “Amerika Serikat tetap menjadi sumber investasi asing terbesar bagi Malaysia dan pemain penting di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2025, Malaysia berharap bahwa AS akan menghidupkan kembali keterlibatannya dengan Asia Tenggara. Kami juga mendesak AS untuk menggunakan pengaruhnya yang besar untuk membantu mengakhiri kekerasan yang menghancurkan dan hilangnya nyawa di Palestina dan Ukraina.”

    “Kami berharap dapat bekerja sama erat dengan presiden yang akan datang untuk mendorong manfaat bersama bagi rakyat kedua negara kita.”