Xcloud.id

Tag: Anwar Ibrahim

  • Prancis Teken Investasi Jumbo di Malaysia, Begini Perbandingannya dengan Indonesia

    Prancis Teken Investasi Jumbo di Malaysia, Begini Perbandingannya dengan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA—Prancis menginvestasikan dana jumbo di Malaysia melalui sejumlah kesepakatan. Begini perbandingannya dengan investasi Prancis di Indonesia.

    Dikutip dari Bloomberg, Minggu (6/7/2025), sejumlah perusahaan Prancis akan menginvestasikan dananya sebesar 4 miliar ringgit atau US$947 juta di Malaysia setelah delegasi perdagangan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan 40 perwakilan pelaku industri di Prancis.

    Kementerian Investasi Malaysia dalam keterangannya menyebutkan perusahaan-perusahaan asal Prancis ini berniat berinvestasi pada beberapa sektor industri, termasuk manufaktur berteknologi tinggi, ruang angkasa, energi terbarukan, pariwisata, ekonomi digital dan infrastruktur berkelanjutan. Malaysia melihat potensi ekspor senilai 675 juta ringgit pada sektor ruang angkasa, otomotif, energi terbarukan, farmasi, ekonomi digital, gaya hidup, dan industri halal.

    Setelah mengunjungi Prancis, Anwar menuju Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri pertemuan BRICS. Dia pun akan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela pertemuan pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

    Sebelumnya, kesepakatan investasi turut dilakukan Prancis di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Mei 2025. Di sela kunjungan tersebut, terdapat pertemuan dengan lebih dari 200 pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan kedua negara untuk melakukan kerja sama di tengah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik di berbagai bidang.

    Kedua negara pun menyepakati 27 perjanjian dan komitmen kerja sama strategis senilai US$11 miliar. Kesepakatan ini menyentuh beberapa sektor, yakni energi baru dan terbarukan (EBT), manufaktur, pertanian, transportasi dan logistik, keuangan, hingga ketahanan pangan. 

    Mengacu pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada kuartal I/2025, Prancis tak masuk dalam asal investor dengan realisasi penanaman modal paling tebal. Lima negara terbesar penyumbang investasi, yakni Singapura, Hong Kong, China, Malaysia, dan Jepang. Secara terperinci, investasi dari investor asal Singapura mencapai US$4,6 miliar, diikuti oleh investor asal Hong Kong sebesar US$2,2 miliar. Lalu, China dengan US$1,8 miliar, Malaysia dan Jepang masing-masing dengan US$1 miliar.

  • 2 Maskapai Malaysia Bakal Borong Pesawat Airbus Senilai Total US Miliar

    2 Maskapai Malaysia Bakal Borong Pesawat Airbus Senilai Total US$20 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Malaysia resmi meneken kerja sama dengan perusahaan kedirgantaraan multinasional Eropa, Airbus SE untuk membeli sejumlah pesawat terbang jenis Airbus baru senilai US$20 miliar atau sekitar Rp323 triliun (asumsi kurs Rp16.192 per dolar AS). 

    Melansir laporan Bloomberg pada Sabtu (5/7/2025), kesepakatan tersebut dilakukan usai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan lawatan ke Eropa.

    Nantinya, suplai pesawat baru itu bakal digunakan untuk dua maskapai terbesar di Malaysia, yakni AirAsia dan Malaysia Airlines. Perinciannya, Airasia Bhd. meneken kesepakatan untuk membeli 70 pesawat jet lorong tunggal Airbus senilai US$12,3 miliar (Rp199 triliun).

    Sementara itu, Malaysia Airlines Bhd. memesan sebanyak 20 pesawat pesawat berbadan lebar A330neo, dalam sebuah kesepakatan senilai US$7,5 miliar (Rp121 triliun).

    “Dengan diplomasi pesawat terbang yang menjadi pusat perhatian, pemerintah Malaysia juga mengatakan bahwa mereka berencana untuk membeli dua pesawat patroli maritim untuk Angkatan Laut Malaysia,” tulis laporan Bloomberg dikutip Sabtu (5/7/2025).

    Adapun dalam laporannya, Malaysia hendak membeli 28 helikopter Leonardo SpA AW149, dan kapal-kapal angkatan laut dari Italia untuk meningkatkan keamanan negaranya.

    Ekspansi Pembelian Pesawat Jet

    Tak hanya melakukan pembelian Airbus saja, AirAsia juga diketahui telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk melakukan pembelian pesawat jet.

    Tak tanggung-tanggung AirAsia berkomitmen untuk melakukan pembelian sebanyak 50 pesawat jet A321XLR dengan opsi untuk 20 pesawat lagi.

    Chief Executive Officer Air Asia, Tony Fernandes mengatakan berdasarkan perjanjian sementara, narrowbody jet Airbus dengan jarak tempuh terpanjang itu akan mulai tiba pada 2028.

    “Pesawat berbadan sempit jelas memberikan kami risiko yang jauh lebih kecil dalam hal memulai rute baru. Pesanan ini memungkinkan kami untuk memiliki armada berbadan sempit yang dapat menjangkau seluruh dunia,” tegasnya.

    Untuk diketahui, AirAsia memang tengah berencana untuk menggunakan XLR untuk membuka rute di Tiongkok, India, dan wilayah lain di Asia Pasifik. Di mana, wilayah tersebut umumnya tidak ekonomis untuk pesawat yang lebih besar lantaran bakal membutuhkan lebih banyak bahan bakar.

    Lebih lanjut, Fernandes menyebut bahwa pihaknya ingin memesan hingga 150 pesawat jet lagi untuk menyelesaikan strategi 15 tahun ke depan.

    Sementara itu, Direktur Pelaksana Grup maskapai Malaysia Airlines menjelaskan bahwa saat ini pihaknya juga dalam pembicaraan dengan Airbus mengenai nasib pesanan sebelumnya untuk pesawat berbadan lebar A330.

    Nantinya, armada ini akan menjadi 40 pesawat berbadan lebar yang hemat bahan bakar dan bermesin ganda. Di mana, pengiriman untuk pesanan tambahan ini direncanakan bakal dilakukan antara tahun 2029 dan 2031.

    “Pesanan tambahan ini memperkuat visi jangka panjang kami dalam membangun armada yang siap untuk masa depan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, memberikan nilai yang konsisten bagi penumpang kami, dan memperkuat daya saing kami di pasar-pasar utama,” pungkasnya.

  • Malaysia Panas Gegara Kesepakatan Anwar Ibrahim dan Prabowo Kelola Bersama Blok Ambalat

    Malaysia Panas Gegara Kesepakatan Anwar Ibrahim dan Prabowo Kelola Bersama Blok Ambalat

  • Malaysia Panas soal Kesepakatan Anwar Ibrahim-Prabowo di Ambalat

    Malaysia Panas soal Kesepakatan Anwar Ibrahim-Prabowo di Ambalat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah kesepakatan signifikan telah tercapai antara Indonesia dan Malaysia terkait pengelolaan bersama Blok Ambalat, wilayah kaya sumber daya yang telah lama menjadi sengketa. Namun, keputusan ini segera memicu tuntutan penjelasan dari para pemimpin di negara bagian Sabah, Malaysia, yang khawatir tentang implikasinya terhadap kepentingan mereka.

    Kesepakatan bersejarah ini diumumkan menyusul pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/62025). Kedua pemimpin sepakat untuk mengatasi masalah perbatasan yang berlarut-larut, termasuk Ambalat, melalui solusi yang saling menguntungkan.

    “Selagi kita menyelesaikan aspek hukumnya, kita akan memulai kerja sama ekonomi dalam apa yang kita sebut pengembangan bersama,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers bersama.

    “Apapun potensi yang ditemukan di perairan ini, kita akan eksploitasi bersama secara adil.”

    Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan komitmen serupa, menyatakan bahwa “tidak ada kendala” bagi kedua negara untuk memulai kerja sama ekonomi di Ambalat, termasuk dengan membentuk “otoritas pengembangan bersama” untuk mengelola blok tersebut.

    “Jika kita menunggu penyelesaian hukum, itu bisa memakan waktu hingga dua dekade. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kedua negara dan membela nasib rakyat kita di wilayah yang cukup jauh dari perbatasan,” tutur Anwar.

    Blok Ambalat, yang meliputi area seluas sekitar 15.235 kilometer persegi di Laut Sulawesi (Selat Makassar), diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang melimpah. Hal ini menjadikannya zona yang sangat strategis dan bernilai ekonomis bagi kedua negara.

    Wilayah ini sendiri telah menjadi sengketa yang berlangsung sejak lama antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Malaysia secara sepihak mengeluarkan Peta Malaysia 1979 yang mencakup dasar laut Ambalat, memicu protes resmi dari Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya.

    Meskipun kesepakatan ini disambut sebagai langkah maju dalam hubungan bilateral, hal ini segera menimbulkan kegelisahan di Sabah, negara bagian Malaysia yang berdekatan dengan Ambalat. Para pemimpin dan politisi Sabah menuntut penjelasan rinci dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai dampak kesepakatan pengembangan bersama ini terhadap klaim dan kepentingan Sabah di wilayah tersebut.

    Wakil Ketua Menteri Datuk Seri Jeffrey Kitingan mengatakan Perdana Menteri “berutang penjelasan kepada Sabah” atas apa yang tampaknya merupakan langkah sepihak di zona maritim kaya sumber daya yang berbatasan dengan perairan timur negara bagian tersebut. Ia mengatakan akan mengangkat isu tersebut di Parlemen dan mencari klarifikasi resmi dari Perdana Menteri.

    “Saya kecewa mengetahui hal ini terjadi. Jika keputusan ini benar-benar dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, maka itu tidak baik. Ini adalah cara lain untuk melewati hak-hak kami,” katanya.

    Serupa, Mantan Ketua Menteri Yong Teck Lee memperingatkan bahwa Pemerintah Federal mungkin mengulangi kesalahan masa lalu-merujuk pada kesepakatan kontroversial tahun 2009 mengenai Blok L dan M, di mana Malaysia dilaporkan menyerahkan hak kepada Brunei tanpa berkonsultasi dengan Sabah.

    “Ini akan sangat merugikan Sabah jika Malaysia sekarang melepaskan kedaulatan, bahkan atas dasar usaha patungan,” tutur Yong. “Apa yang terjadi ketika Sabah dan Sarawak mendapatkan kembali kendali penuh atas landas kontinen dan perairan teritorial mereka di bawah hukum Malaysia?”

    (tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menhan Ungkap Alasan Prabowo Sepakat Kelola Blok Ambalat dengan Malaysia

    Menhan Ungkap Alasan Prabowo Sepakat Kelola Blok Ambalat dengan Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto bakal capai kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan perbatasan, termasuk sengketa wilayah Ambalat.

    Menurut Sjafire, hal tersebut dilakukan guna menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik antar negara tetangga.

    “Ambalat itu kita hindari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita bertetangga dengan rukun. Kita tidak perlu bertetangga dengan konflik,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Dengan demikian, purnawirawan TNI ini menegaskan jalan terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan mengelola sumber daya alam di wilayah Ambalat secara bersama-sama.

    “Dengan menargetkan benefit tapi atas dasar respect terhadap kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menghormati kedaulatan negara Malaysia,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia bakal mencapai kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan perbatasan, termasuk sengketa wilayah Ambalat. 

    Hal ini disampaikan olehnya dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025). 

    “Prinsipnya, kami sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat untuk memulai kerja sama ekonomi yang disebut joint development,” ujar Prabowo.

    Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia tengah mempersiapkan rangkaian pertemuan tingkat tinggi untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral.

    Salah satu isu strategis yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral ini adalah potensi kerja sama pengelolaan bersama di wilayah Ambalat melalui mekanisme joint development.

    Namun, Airlangga menyebut bahwa detail teknis terkait hal ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam forum resmi. “Nanti [ambalat] akan dibahas,” jawabnya singkat.

  • Kilas Balik Konflik Blok Ambalat: Picu Ketegangan, Berakhir Dikelola Bersama

    Kilas Balik Konflik Blok Ambalat: Picu Ketegangan, Berakhir Dikelola Bersama

    Kilas Balik Konflik Blok Ambalat: Picu Ketegangan, Berakhir Dikelola Bersama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sengketa wilayah laut yang berlangsung sejak 2005 antara Indonesia dan Malaysia di
    Blok Ambalat
    akhirnya menemui titik terang.
    Kedua negara sepakat untuk mengelola bersama wilayah perairan kaya sumber daya alam tersebut melalui skema
    joint development
    .
    Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Perdana Menteri Malaysia
    Anwar Ibrahim
    di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/6/2025).
    Ini menandai babak baru kerja sama bilateral di tengah belum tercapainya kesepakatan batas wilayah landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara.
    Blok Ambalat berada di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dekat dengan perbatasan Kalimantan Utara dan Sabah.
    Blok Ambalat diperkirakan meemiliki cadangan minyak dan gas sekitar 764 juta barrel minyak.
    Konflik Blok Ambalat tidak berkaitan dengan laut teritorial, melainkan landas kontinen, yaitu dasar laut hingga 200 mil dari pantai yang mengandung sumber daya alam seperti minyak dan gas.
    Di atasnya adalah zona ekonomi ekslusif (ZEE), wilayah pengelolaan ekonomi eksklusif yang berbeda secara hukum.
    Permasalahan bermula saat dua perusahaan, yakni Shell dari Malaysia dan ENI dari Italia (beroperasi atas izin Indonesia), mengajukan izin eksplorasi di wilayah yang tumpang tindih.
    Malaysia menyebut area itu sebagai Blok ND6 dan ND7, sementara Indonesia menamakannya Blok Ambalat.
    Tumpang tindih klaim diperparah oleh penggunaan Peta Malaysia 1979, yang secara sepihak memasukkan sebagian wilayah laut yang diklaim Indonesia.
    Peta ini tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), yang menjadi dasar klaim maritim Indonesia bahwa
    blok Ambalat
    milik Indonesia.
    Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia menolak peta baru Malaysia tersebut.
    Peta tersebut juga diprotes oleh Filipina, Singapura, Thailand, China, dan Vietnam karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain.
     
    Aksi sepihak Malaysia ini juga diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim.
    Tak ayal, perebutan wilayah ini sempat membuat hubungan antara kedua negara menjadi tegang.
    Kapal-kapal patroli Malaysia pun diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia.
    Merespons itu, TNI juga mengerahkan kapal-kapal perangnya untuk bersiaga di wilayah perbatasan tersebut.
    Perebutan wilayah Ambalat ini seolah-olah menunjukkan Indonesia tidak ingin mengulang kejadian pada 2002 ketika kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam sengketa di Mahkamah Internasional yang dimenangkan Malaysia.
    Blok Ambalat merupakan masalah lama yang seringkali menimbulkan ketegangan dan menghambat hubungan Indonesia-Malaysia.
    Sayangnya, proses penyelesaian masalah ini cenderung berjalan lambat, perundingan antara kedua negara kerap kali menemui jalan buntu.
    Berdasarkan hukum internasional, dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan UNCLOS 1982.
    Negara yang bersengketa diwajibkan menyelesaikan dengan cara-cara damai. Jika cara tersebut tidak berhasil mencapai persetujuan, maka negara-negara terkait harus mengajukan sebagian sengketa kepada prosedur wajib.
     
    Dengan prosedur ini, sengketa hukum laut akan diselesaikan melalui mekanisme dan institusi peradilan internasional yang telah ada, seperti Mahkamah Internasional.
    Namun, Indonesia dan Malaysia sendiri memilih jalan damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini.
    Hal tersebut terlihat dari perundingan-perundingan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara.
    Pemerintah Indonesia, pada tahun 2009, pernah menyebut tidak akan membawa masalah Blok Ambalat ke Mahkamah Internasional mengingat posisi Indonesia yang kuat.
    Meski begitu, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar.
    Setelah bertahun-tahun menemui jalan buntu, kedua negara akhirnya sepakat untuk mengelola bersama wilayah perairan Ambalat.
    Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan penyelesaian yang akan menguntungkan kedua belah pihak, salah satunya mengenai konflik Blok Ambalat. 
    “Sebagai contoh, kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis. Tapi prinsipnya, kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak,” ujar Prabowo, Jumat.
     
    Untuk Blok Ambalat, kata Prabowo, Indonesia dan Malaysia akan mengeksploitasi lautnya secara bersama.
    “Contoh, masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development. Apa pun yang kita ketemu di laut itu kita akan bersama-sama mengeksploitasinya,” kata Prabowo.
    “Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing,” imbuh dia.
    Anwar menambahkan, skema kerja sama ini dapat diambil jika perundingan dari sisi hukum selalu menemui jalan buntu.
    “Kalau kita tunggu (perundingan) selesai, kadang mungkin mengambil masa dua dekade lagi. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk mendapat hasil, supaya memberikan untungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh di perbatasan,” kata Anwar.
    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa sesungguhnya ada tiga opsi umum dalam menangani sengketa seperti ini, namun semuanya dinilai tidak optimal, yakni:
    1. Membawa ke pengadilan internasional – berisiko tinggi kalah seperti di Sipadan dan Ligitan.
    2. Menempuh jalur kekerasan atau konfrontasi militer – tidak realistis.
    3. Membiarkan status quo – tidak produktif karena potensi ekonomi tak tergarap.
    Oleh karena itu, menurut dia, skema 
    joint development
    yang disepakati Indonesia dan Malaysia adalah opsi yang lebih pragmatis.
    Skema joint development memungkinkan kedua negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam secara bersama-sama, tanpa harus menunggu penyelesaian final atas batas wilayah.
    Menurut Hikmahanto, Indonesia pernah menerapkan skema serupa saat masih mengelola Timor Timur dan menjalin kerja sama pembangunan bersama dengan Australia di wilayah Palung Timur.
    Model kerja sama ini dinilai efektif asalkan ada kesepakatan pembagian hasil yang adil (
    win-win solution
    ).
    “Tantangan terberat adalah nanti dua negara harus duduk bersama dan memikirkan opsi-opsi seperti apa dalam rangka
    joint development
    ,” ujar Hikmahanto kepada
    Kompas.com
    , Minggu (29/6/2025).
    “Tentu dari sisi kedua negara, maunya harusnya
    win-win
    . Jadi, jangan sampai Malaysia yang lebih dapat diuntungkan atau Indonesia dapat lebih banyak untung, tapi harus
    win-win
    , sehingga keuntungan ekonomi dari landas kontinen ini bisa dimanfaatkan oleh kedua negara,” ujar dia.
    Ia juga menekankan bahwa karena yang diklaim adalah hak berdaulat, bukan kedaulatan wilayah, maka fokus utama adalah pada pemanfaatan sumber daya alam, bukan penguasaan wilayah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI-Malaysia Bakal Gelar Pertemuan Tingkat Tinggi, Bahas Isu Ekonomi hingga Wilayah Ambalat

    RI-Malaysia Bakal Gelar Pertemuan Tingkat Tinggi, Bahas Isu Ekonomi hingga Wilayah Ambalat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia tengah mempersiapkan rangkaian pertemuan tingkat tinggi untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral.

    Pertemuan tersebut akan diawali dengan pertemuan para menteri bidang ekonomi dan luar negeri, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan para pemimpin pada akhir Juli nanti.

    “Kalau itu kan dari segi keseluruhan. Keseluruhan kerja sama di berbagai sektor perekonomian. Tentunya ini nanti akan ada leaders meeting di akhir bulan. Sebelumnya akan didahului dengan Economic Minister Meeting dan juga dengan Menteri Luar Negeri,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan (27/6/2025).

    Salah satu isu strategis yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral ini adalah potensi kerja sama pengelolaan bersama di wilayah Ambalat melalui mekanisme joint development.

    Namun, Airlangga menyebut bahwa detail teknis terkait hal ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam forum resmi.

    “Nanti [ambalat] akan dibahas,” jawabnya singkat.

    Sekadar informasi, isu Ambalat kembali mengemuka setelah Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Anwar Ibrahim dalam kunjungannya ke Indonesia menyatakan kesiapan untuk membangun kerja sama ekonomi konkret di wilayah sengketa, sembari menunggu penyelesaian hukum yang dinilai berpotensi memakan waktu panjang.

  • Airlangga: Prabowo Ingin Perkuat Sinergi Kawasan Johor–Riau–Singapura

    Airlangga: Prabowo Ingin Perkuat Sinergi Kawasan Johor–Riau–Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah ingin memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, terutama di tengah upaya memperdalam integrasi ekonomi kawasan Asean.

    Hal itu disampaikan usai menghadiri pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggelar pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/6/2025).

    “Pertama, kita perlu intra-Asean trade dan intra-Asean investment harus kita dorong. Karena basis kekuatan Asean itu pertama domestic economy. Kedua regional supply chain,” ujar Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Menurutnya, kerja sama strategis antara negara-negara besar Asean seperti Indonesia dan Malaysia perlu diprioritaskan, termasuk dalam konteks implementasi dan posisi Asean dalam kerangka kerja sama ekonomi regional seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).

    “Jadi kalau kita bicara Asean, tentu beberapa negara strategis termasuk Indonesia–Malaysia itu kita dahulukan. Dalam persiapan nanti itu juga dibahas terkait posisi RCEP, yang menjadi sangat strategis. Dan pada pertemuan di Malaysia, GCC juga akan berbicara dengan RCEP,” jelasnya.

    Airlangga juga mengungkap bahwa ada negara-negara non-Asean seperti Chile yang menunjukkan minat bergabung ke dalam RCEP. Dalam konteks ini, Indonesia melihat peluang untuk membangun sinergi ekonomi lintas negara dan kawasan.

    “Johor kan juga akan membangun special economic zone. Nah itu kita sudah bahas bagaimana kita membuat sinergi antara Singapura, Johor, dan Riau. Supaya potensi ekonomi di tiga wilayah ini bisa dijadikan satu,” kata Airlangga.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sektor kelautan menjadi salah satu fokus perluasan ekspor yang akan terus didorong, mengingat posisi geografis strategis Indonesia di kawasan regional.

    “Salah satu yang di kelautan,” pungkas Airlangga.

  • Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Tantangan Dampak Tarif Trump

    Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Tantangan Dampak Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025) sore.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengamini bahwa rapat ini digelar sesaat setelah Presiden menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

    Dia menjelaskan bahwa pembahasan utama dalam rapat tersebut difokuskan pada langkah-langkah Indonesia untuk merespons tekanan ekonomi global, termasuk perkembangan terbaru dalam perundingan tarif dengan Amerika Serikat dan upaya memperkuat kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

    “Salah satu upaya untuk merespons dinamika tantangan ekonomi saat ini adalah dengan melakukan deregulasi sektor riil melalui Revisi Permendag 8 Tahun 2024 yang disederhanakan menjadi pengaturan sektoral, sehingga akan menjadi lebih fleksibel,” ujar Teddy melalui rilisnya, Sabtu (28/6/2025).

    Teddy menyampaikan bahwa Prabowo meminta jajarannya menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, terutama dengan memangkas birokrasi perizinan yang kerap berbelit.

    “Presiden Prabowo meminta agar deregulasi sektor riil bisa berdaya saing dengan menghilangkan birokrasi perizinan, sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” ungkap Teddy.

    Dalam rapat itu, pemerintah juga membahas perkembangan positif terkait perundingan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai respons terhadap kebijakan tarif baru yang digaungkan pemerintahan Donald Trump. Pemerintah menilai hubungan dagang kedua negara memiliki kepentingan strategis yang penting untuk dijaga.

    “Kedua negara sepakat untuk mengedepankan win-win solution dengan melihat aspek strategis hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Saat ini, tim negosiator tengah membahas permintaan dan penawaran dari kedua negara secara intensif,” kata Teddy.

    Teddy menambahkan, pemerintah Indonesia telah memperoleh dukungan kuat dari pihak otoritas ekonomi Amerika Serikat.

    “Pemerintah juga telah mendapatkan dukungan dan respons positif dari US Secretary of the Treasury, Bapak Scott Bessent, dan United States Trade Representative, Bapak Jamieson Greer, terhadap inisiatif Indonesia untuk mempererat kerja sama ekonomi dengan AS,” jelasnya.

    Selain Teddy, rapat terbatas tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

  • Prabowo gagas langkah jaga ekonomi dan perkuat posisi RI di AS

    Prabowo gagas langkah jaga ekonomi dan perkuat posisi RI di AS

    Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Seskab: Prabowo gagas langkah jaga ekonomi dan perkuat posisi RI di AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menggagas langkah taktis untuk menjaga ekonomi dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan tarif dengan Amerika Serikat.

    Gagasan tersebut dikemukakan Presiden dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6). Rapat tersebut digelar usai Kepala Negara menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Sabtu, Teddy menjelaskan bahwa fokus utama dalam rapat terbatas tersebut mencakup respons Indonesia terhadap tantangan ekonomi global, perkembangan perundingan tarif dengan Amerika Serikat, serta revitalisasi kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

    “Salah satu upaya untuk merespons dinamika tantangan ekonomi saat ini adalah dengan melakukan deregulasi sektor riil melalui revisi Permendag 8 Tahun 2024 yang disederhanakan menjadi pengaturan sektoral sehingga akan menjadi lebih fleksibel,” ujar Seskab Teddy.

    Adapun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memuat tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor 2024.

    Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan kepada jajarannya terkait dengan pentingnya menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif dengan menghapus hambatan perizinan yang berbelit.

    “Presiden Prabowo meminta agar deregulasi sektor riil bisa berdaya saing dengan menghilangkan birokrasi perizinan sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” ucapnya.

    Selain itu, rapat tersebut juga menyoroti perkembangan positif dalam perundingan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah menilai kedua negara memiliki kepentingan strategis untuk menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan.

    “Kedua negara sepakat untuk mengedepankan win-win solution dengan melihat aspek strategis hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Saat ini tim negosiator tengah membahas permintaan dan penawaran dari kedua negara secara intensif,” ucap Seskab Teddy.

    Lebih lanjut Teddy mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mendapatkan dukungan kuat dari otoritas ekonomi Amerika Serikat.

    “Pemerintah juga telah mendapatkan dukungan dan respons positif dari US Secretary of the Treasury Bapak Scott Bessent dan United States Trade Representative Bapak Jamieson Greer terhadap inisiatif Indonesia untuk mempererat kerja sama ekonomi dengan AS,” kata dia.

    Selain Seskab Teddy, rapat terbatas tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Sumber : Antara