Xcloud.id

Tag: Anwar Ibrahim

  • Janji Anwar Ibrahim untuk Upaya Antikorupsi Malaysia

    Janji Anwar Ibrahim untuk Upaya Antikorupsi Malaysia

    Jakarta –

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memulai tahun 2026 dengan serangkaian janji reformasi besar, termasuk komitmen memperketat pemberantasan korupsi. Janji itu disampaikan beberapa hari setelah mantan perdana menteri Najib Razak dijatuhi hukuman penjara tambahan dalam kasus korupsi terkait skandal 1MDB.

    Dalam pidato Tahun Baru, Anwar menyatakan pemerintah akan mengajukan sejumlah rancangan undang-undang ke parlemen. Di antaranya adalah pemisahan kewenangan jaksa agung dan penuntut umum, sebuah gagasan lama yang diharapkan dapat memperkuat independensi peradilan. Pemerintah juga berencana membentuk lembaga ombudsman serta mengesahkan undang-undang keterbukaan informasi publik.

    Anwar juga menghidupkan kembali janji kampanye lama untuk membatasi masa jabatan perdana menteri maksimal dua periode atau 10 tahun.

    Dorongan reformasi ini muncul saat kepercayaan publik terhadap pemerintahan persatuan yang dipimpin Anwar Ibrahim mulai diuji. Koalisi yang terbentuk pascapemilu tanpa pemenang jelas pada tahun 2022 itu, dihadapkan pada pertanyaan besar tentang sejauh mana ia mampu mendorong perubahan tanpa memicu perlawanan dari elite politik yang selama ini mengendalikan kekuasaan.

    UMNO peninggalan Najib masih berada di jantung kekuasaan

    Anwar Ibrahim, yang sejak dekade 1990-an dikenal sebagai tokoh oposisi, akhirnya menjabat sebagai perdana menteri sekitar tiga tahun lalu dengan memimpin kabinet pemerintahan persatuan. Saat itu, para rival politik tradisionalnya masih terguncang oleh skandal 1MDB, kasus penyelewengan miliaran dolar dari dana kekayaan negara Malaysia yang menyeret hingga lingkar kekuasaan tertinggi.

    Pada tahun 2018, kemarahan publik atas skandal 1MDB memicu kekalahan elektoral bersejarah bagi koalisi Barisan Nasional pimpinan Najib Razak serta partai United Malays National Organisation atau UMNO, yang telah berkuasa sejak Malaysia merdeka pada tahun 1957.

    Meski demikian, Anwar baru bisa merebut kekuasaan setelah bertahun-tahun perebutan kekuasaan politik dengan membentuk aliansi luas yang melibatkan para mantan lawan-lawannya, termasuk UMNO pimpinan Najib Razak.

    Bisakah Anwar berhadapan dengan sekutu politiknya?

    Namun, kelompok masyarakat sipil dan anggota parlemen oposisi memperingatkan adanya celah hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan independen. Sejumlah kritikus menilai upaya pemberantasan korupsi masih kerap dipengaruhi kepentingan politik, terutama di parlemen, mengingat para sekutu Anwar juga memiliki persoalan hukum masing-masing.

    “Memang terjadi peningkatan jumlah kasus dan penyelidikan korupsi, tetapi sering kali hal itu dianggap sebagai implementasi selektif dalam konteks politik yang terpolarisasi,” kata Bridget Welsh, peneliti kehormatan di University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia, kepada DW.

    Tuduhan nepotisme terhadap PM Anwar Ibrahim

    Upaya pemberantasan korupsi mendapat pukulan serius pada tahun 2023, ketika puluhan dakwaan korupsi terhadap Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dibatalkan. Keputusan tersebut meruntuhkan semangat para pendukung agenda antikorupsi.

    Zahid juga menjabat sebagai presiden United Malays National Organisation, partai yang sebelumnya dipimpin Najib Razak. Dukungan Zahid dinilai krusial untuk menjaga kelangsungan pemerintahan Anwar Ibrahim, sehingga memicu tudingan bahwa Anwar tidak memiliki ruang politik untuk membiarkan penyelidikan hukum menyentuh terlalu jauh mitra-mitra utamanya.

    Partai Keadilan Rakyat yang dipimpin Anwar juga tidak luput dari kontroversi. Anwar menghadapi tuduhan nepotisme setelah putrinya, Nurul Izzah Anwar, naik ke posisi senior di internal partai. Langkah tersebut memicu pengunduran diri dua menteri kabinet sebagai bentuk protes pada Mei tahun lalu.

    Pada Desember, mantan sekretaris politik senior Anwar, Shamsul Iskandar Mohd Akin, didakwa menerima suap untuk membantu pengurusan izin pertambangan di wilayah Kalimantan Utara Malaysia. Shamsul membantah tuduhan tersebut.

    Babak baru setelah vonis Najib

    Pemerintahan Anwar Ibrahim dinilai memiliki komitmen nyata untuk memberantas korupsi, tapi berbagai inisiatif tersebut kerap tertutupi oleh perkara hukum yang saling bertabrakan dan melibatkan pejabat terpilih. Penilaian ini disampaikan oleh Norhaslinda Jamaiudin, Kepala Departemen Ilmu Politik dan Studi Madani di International Islamic University Malaysia.

    Dalam beberapa bulan terakhir, posisi politik Anwar juga semakin rapuh. Koalisi Pakatan Harapan hanya berhasil memenangkan satu kursi dari seluruh daerah pemilihan yang diikuti di negara bagian Sabah pada akhir November, hasil yang dipandang sebagai kemunduran besar bagi kubu Anwar. Selain itu, polemik seputar nasib Najib Razak telah mengguncang soliditas koalisi pemerintah. Pada bulan lalu, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh bahkan menyerukan agar partainya keluar dari koalisi dan berperan sebagai oposisi yang “bermartabat”.

    Meski demikian, akhir tahun 2025 membawa perkembangan yang dipandang pendukung reformasi antikorupsi sebagai peluang bagi Anwar untuk menepati janjinya. Pada 26 Desember, pengadilan menyatakan Najib bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perkara 1MDB terbesar yang pernah dihadapinya, dengan nilai dana sekitar 700 juta dolar AS.

    Najib sebelumnya telah menjalani hukuman penjara atas vonis terkait skandal 1MDB. Namun, hukuman awalnya dipotong setengah melalui proses pengampunan kerajaan, sehingga ia sempat diperkirakan dapat bebas pada tahun 2028. Setelah itu, Najib mengajukan permohonan agar sisa hukumannya dijalani dalam bentuk tahanan rumah.

    Permohonan tersebut ditolak pengadilan Malaysia pada akhir Desember, menutup celah yang oleh banyak kritikus dipandang sebagai potensi jalan keluar bagi mantan perdana menteri itu. Dalam persidangan terbaru, majelis hakim menjatuhkan tambahan hukuman 15 tahun penjara serta denda dalam jumlah besar.

    Mencegah skandal 1MDB terulang

    Bagi banyak warga Malaysia, vonis terbaru Najib Razak menjadi pengingat bahwa sistem hukum masih mampu memberikan hasil, sekaligus sinyal bahwa era skandal 1MDB mungkin mulai mendekati akhir. Para aktivis menilai momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk membangun mekanisme pencegahan agar skandal serupa tidak terulang, bukan sekadar menghukum pelaku masa lalu.

    Sejumlah indikasi pengawasan tingkat tinggi juga mulai terlihat di luar kasus 1MDB. Pada akhir Desember, lembaga antikorupsi Malaysia menggeledah sejumlah perusahaan yang diduga terlibat praktik suap terkait proyek pengadaan militer. Sebelumnya, perwira tertinggi Angkatan Darat Malaysia juga telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya untuk kepentingan penyelidikan.

    Pada 5 Januari, Malaysian Anti-Corruption Commission mengumumkan telah membuka penyelidikan terhadap 26 perusahaan yang diduga terlibat dalam proses pengadaan proyek militer.

    “Bagi pemerintahan persatuan, ini merupakan peluang untuk mengambil langkah tegas melawan korupsi,” kata Jamaiudin.

    “Menurut saya, reformasi yang menyeluruh dan luas sangat diperlukan agar pemerintah saat ini dapat memulihkan kepercayaan publik yang telah lama terkikis,” ujarnya.

    Namun, para analis mengingatkan adanya risiko bahwa tanpa program yang jelas, agenda reformasi hanya akan berubah menjadi drama ruang sidang, tanpa dibarengi aturan baru yang mampu memastikan akuntabilitas seluruh pejabat negara.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    Lihat juga Video RI-Malaysia Sepakat Permudah Perdagangan Lintas Batas

    (ita/ita)

  • Genap 100 Tahun, Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad Dilarikan ke RS Akibat Patah Tulang Pinggul

    Genap 100 Tahun, Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad Dilarikan ke RS Akibat Patah Tulang Pinggul

    GELORA.CO – Kabar mengejutkan datang dari kancah politik Malaysia. Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia yang kini genap berusia 100 tahun, Tun Dr Mahathir Mohamad, harus dilarikan ke Institut Jantung Negara (IJN) Kuala Lumpur, Selasa (6/1/2026) pagi.

    Tokoh gaek politik Negeri Jiran tersebut dilaporkan terjatuh di kediaman pribadinya sekitar pukul 09.30 waktu setempat. Akibat insiden ini, Mahathir mengalami cedera serius berupa patah tulang (fracture) pada bagian pinggul kanan.

    Observasi Medis Beberapa Pekan

    Sekretaris pribadi Mahathir, Sufi Yusoff, mengonfirmasi kondisi terkini sang negarawan. Berdasarkan pemeriksaan tim medis, Mahathir harus menjalani perawatan intensif dalam kurun waktu yang cukup lama.

    “Setelah pemeriksaan medis, telah dipastikan bahwa Tun mengalami patah tulang pinggul kanan,” ujar Sufi kepada awak media di Kuala Lumpur.

    Ia menambahkan, Mahathir diperkirakan akan tetap berada di IJN selama beberapa pekan ke depan untuk proses penyembuhan dan observasi ketat, mengingat usianya yang sudah sangat lanjut.

    Seteru Politik Kirim Doa

    Kabar musibah yang menimpa Mahathir langsung mendapat respons dari Perdana Menteri Malaysia saat ini, Anwar Ibrahim. Meski memiliki sejarah rivalitas politik yang panjang dan dinamis, Anwar bersama istrinya, Wan Azizah Wan Ismail, menyampaikan simpati mendalam.

    “Saya dan Azizah mendoakan kesehatan dan kesembuhan segera untuk Tun, Insyaallah,” tulis Anwar Ibrahim melalui akun media sosialnya, tak lama setelah kabar tersebut tersiar.

    Riwayat Kesehatan Sang Tun

    Insiden ini menambah daftar riwayat medis Mahathir dalam setahun terakhir. Sebelumnya, politisi senior yang pernah memimpin Malaysia selama dua periode (1981-2003 dan 2018-2020) ini juga sempat dirawat di IJN pada 13 Juli 2025. 

    Kala itu, ia mengalami kelelahan ekstrem hanya tiga hari setelah perayaan ulang tahunnya yang ke-100 pada 10 Juli 2025.

    Kini, publik Malaysia kembali menahan napas, menantikan perkembangan kesehatan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Asia Tenggara tersebut.

  • Anak Muda Disebut Absen di Pemilu Myanmar, Pemilih Didominasi Lansia

    Anak Muda Disebut Absen di Pemilu Myanmar, Pemilih Didominasi Lansia

    Jakarta –

    Myanmar menggelar pemilu pertama usai lima tahun perang saudara hari ini. Namun, banyak anak muda yang sebelumnya memberikan suaranya dalam pemilu sebelumnya disebut tampak absen dari pemilu yang diselenggarakan militer hari ini.

    Akan tetapi, pemilih yang lebih tua disebut mendominasi jumlah pemilih pada pemilu kali ini.

    Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), banyak warga telah meninggalkan negara yang dilanda perang ini sejak militer merebut kekuasaan lima tahun lalu. Mereka yang pergi dari Myanmar termasuk banyak pria usia wajib militer hingga 35 tahun atau anak muda yang mencari penghidupan yang lebih baik di luar ekonomi Myanmar yang lesu.

    Sementara itu bagi anak muda yang masih berada di Myanmar pun tidak terlalu antusias untuk ikut serta dalam pemilu tersebut. Para aktivis hak asasi manusia internasional menganggap pemilu yang digelar milter itu sebagai pemilu palsu.

    “Sebagian besar orang yang pergi untuk memilih adalah orang tua,” kata seorang pria berusia 20-an di daerah Mandalay, yang meminta untuk tetap anonim karena alasan keamanan.

    “Saya rasa tidak ada yang ingin terlibat dalam kekacauan ini,” katanya kepada AFP.

    “Orang-orang mungkin tidak percaya pada keadilan pemilu ini,” tambahnya.

    Sementara itu, di sebuah tempat pemungutan suara dekat Pagoda Sule yang berlapis emas di pusat kota Yangon, para pemilih sebagian besar adalah warga lanjut usia, ibu-ibu yang menggendong anak, dan ibu rumah tangga yang membawa keranjang belanja.

    Menurut seorang pejabat pemilihan setempat menyebut, dari sekitar 1.400 orang yang terdaftar di lokasi tersebut, kurang dari 500 orang telah memberikan suara mereka kurang dari dua jam sebelum tempat pemungutan suara ditutup.

    Pada pemilihan terakhir tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih sekitar 70 persen.

    Sementara seorang pensiunan guru sekolah pedesaan, Sein Yee, mengatakan memberikan suara adalah kewajiban bagi semua warga negara.

    “Ini adalah kesempatan bagi semua warga negara untuk mencapai perdamaian di negara ini,” tambah wanita berusia 74 tahun itu.

    Myanmar terjerumus ke dalam perang saudara akibat kudeta militer tahun 2021, dan memberlakukan wajib militer dua tahun lalu untuk memperkuat barisannya dalam memerangi gerilyawan serta pasukan minoritas etnis yang telah lama berkuasa di pinggiran negara itu.

    Sementara itu seorang warga berusia 35 tahun menilai pemilu yang digelar tersebut tidak adil dan bertentangan dengan keinginan rakyat. Menurutnya tidak akan ada perubahan usai pemilu tersebut.

    “Saya pikir ini adalah pemilu yang tidak adil yang diadakan bertentangan dengan keinginan rakyat,” kata Kyaw Min Thein, di negara bagian Rakhine bagian barat, yang hampir seluruhnya dikendalikan oleh tentara minoritas etnis.

    “Saya rasa tidak akan ada perubahan. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengganti seragam tentara mereka dengan seragam sipil dan mempertahankan kekuasaan mereka,” tambahnya.

    Pemungutan Suara Ditutup

    Pemungutan suara saat ini telah ditutup pada putaran pertama pemilihan yang dijalankan junta Myanmar. Hal ini sekaligus mengakhiri fase pembukaan pemungutan suara selama sebulan.

    Jurnalis AFP melaporkan dari sebuah tempat pemungutan suara yang mengumumkan panggilan terakhir kepada para pemilih melalui pengeras suara sebelum ditutup pada pukul 16.00 (1030 GMT) di pusat kota Yangon, dekat lokasi protes pro-demokrasi besar-besaran pada tahun 2021 setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta.

    Lihat juga Video Anwar Ibrahim Sindir Junta Myanmar: Berhenti Membunuh-Membakar Rumah Orang

    Halaman 2 dari 2

    (yld/gbr)

  • Eks PM Malaysia Najib Razak Divonis Bersalah Selewengkan Dana Negara

    Eks PM Malaysia Najib Razak Divonis Bersalah Selewengkan Dana Negara

    GELORA.CO – Pengadilan Malaysia telah menjatuhkan vonis bersalah kepada mantan perdana menteri Najib Razak atas penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang, dalam persidangan besar keduanya terkait skandal dana negara bernilai miliaran dolar.

    Najib, 72 tahun, dituduh menyalahgunakan hampir RM2,3 miliar (USD569 juta, Rp9,5 triliun) dari dana kekayaan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    Pada Jumat (26/12/2025) sore, seorang hakim menyatakan dia bersalah atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang. Hukuman masih menunggu keputusan.

    Diwartakan BBC, mantan PM tersebut sudah berada di penjara setelah divonis bersalah beberapa tahun lalu dalam kasus lain yang terkait dengan 1MDB. Putusan pada Jumat ini datang setelah tujuh tahun proses hukum, yang menghadirkan 76 saksi di persidangan.

    Putusan tersebut, yang disampaikan di Putrajaya, ibu kota administratif Malaysia, merupakan pukulan kedua dalam minggu yang sama bagi mantan pemimpin yang sedang menghadapi masalah hukum ini, dan telah dipenjara sejak 2022.

    Pada Senin (22/12/2025), pengadilan menolak permohonannya untuk menjalani sisa hukumannya di bawah tahanan rumah.

    Namun, mantan perdana menteri tersebut tetap memiliki basis pendukung yang setia, yang mengklaim bahwa ia adalah korban dari putusan yang tidak adil, dan hadir di persidangannya menyerukan pembebasannya.

    Pada Jumat, puluhan orang berkumpul di luar pengadilan di Putrajaya untuk mendukung Najib.

    Skandal 1MDB menjadi berita utama di seluruh dunia ketika terungkap satu dekade lalu, melibatkan tokoh-tokoh terkemuka dari Malaysia hingga Goldman Sachs dan Hollywood.

    Para penyelidik memperkirakan bahwa USD4,5 miliar telah disalurkan dari dana kekayaan negara ke kantong pribadi, termasuk Najib.

    Pengacara Najib mengklaim bahwa ia telah disesatkan oleh para penasihatnya — khususnya pengusaha keuangan Jho Low, yang tetap menyatakan dirinya tidak bersalah tetapi masih buron.

    Namun, argumen tersebut belum meyakinkan pengadilan Malaysia, yang sebelumnya telah menyatakan Najib bersalah atas penggelapan dana pada tahun 2020.

    Pada tahun itu, Najib dihukum karena penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan terkait transfer dana sebesar RM42 juta (USD10 juta, Rp173,6 miliar) dari SRC International — bekas unit 1MDB — ke rekening pribadinya.

    Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, tetapi masa hukumannya dikurangi setengahnya tahun lalu.

    Kasus terbaru ini menyangkut jumlah uang yang lebih besar, juga terkait dengan 1MDB, yang diterima oleh rekening bank pribadinya pada 2013. Najib mengatakan ia percaya uang itu adalah sumbangan dari mendiang Raja Abdullah dari Arab Saudi — klaim yang ditolak oleh hakim pada hari Jumat.

    Secara terpisah, istri Najib, Rosmah Mansor, dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara pada 2022 karena penyuapan. Ia dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu banding atas putusannya.

    Skandal tersebut telah berdampak besar pada politik Malaysia. Pada 2018, skandal itu menyebabkan kekalahan pemilu bersejarah bagi koalisi Barisan Nasional pimpinan Najib, yang telah memerintah negara itu sejak kemerdekaannya pada 1957.

    Kini, putusan baru-baru ini menyoroti keretakan dalam koalisi pemerintahan Malaysia, yang mencakup partai Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

    Upaya Najib yang gagal untuk menjalani tahanan rumah pada Senin disambut dengan kekecewaan dari sekutunya, tetapi dirayakan oleh para kritikusnya di dalam koalisi yang sama.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan agar para politisi dari semua pihak menghormati keputusan pengadilan.

  • Eks PM Malaysia Najib Razak Dinyatakan Bersalah Atas 25 Dakwaan Kasus 1MDB

    Eks PM Malaysia Najib Razak Dinyatakan Bersalah Atas 25 Dakwaan Kasus 1MDB

    Jakarta –

    Pengadilan Malaysia menyatakan Najib Razak bersalah atas empat dakwaan tambahan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang yang berkaitan dengan skandal dana investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Putusan yang panjang tersebut masih terus dibacakan oleh hakim.

    Dikutip dari Bernama, sidang putusan digelar Jumat (26/12/2025). Pihak otoritas menyatakan bahwa Najib mengalirkan lebih dari 700 juta dolar AS ke rekening pribadinya dari dana 1MDB. Najib membantah semua tuduhan dan bersikukuh bahwa dana tersebut merupakan sumbangan politik dari Arab Saudi serta bahwa dirinya telah ditipu oleh para pelaku keuangan nakal yang dipimpin oleh Low Taek Jho. Low, yang diyakini sebagai otak utama skandal ini, hingga kini masih buron.

    Hakim Collin Lawrence Sequerah mengatakan klaim Najib tentang sumbangan dari Arab Saudi “tidak dapat dipercaya”. Ia menyatakan bahwa empat surat yang diklaim berasal dari donor Arab Saudi tersebut adalah palsu, dan bukti secara jelas menunjukkan bahwa dana itu berasal dari 1MDB.

    Dikutip dari kantor berita AFP, hakim juga menolak argumen pembelaan yang menyebut Najib sebagai korban yang tidak tahu-menahu dan telah ditipu oleh mantan pejabat 1MDB serta Low. Kesaksian para saksi, ujar hakim, menunjukkan adanya “ikatan yang tak terbantahkan” antara Najib dan Low, yang memainkan peran sentral dalam skandal tersebut dan bertindak sebagai “wakil, perantara, penghubung, dan fasilitator” bagi Najib dalam urusan 1MDB.

    Hakim mencatat bahwa Najib gagal mengambil langkah untuk memverifikasi asal-usul dana dalam jumlah sangat besar tersebut maupun mengambil tindakan terhadap Low. Sebaliknya, hakim berpendapat Najib justru menggunakan uang itu meskipun asalnya mencurigakan, serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi posisinya, termasuk mencopot jaksa agung dan kepala lembaga antikorupsi yang saat itu sedang menyelidiki kasus tersebut.

    “Terdakwa bukanlah orang kampung yang polos,” ujar Sequerah. “Upaya apa pun untuk menggambarkan terdakwa sebagai orang bodoh yang sama sekali tidak menyadari kejahatan di sekelilingnya haruslah gagal total.”

    Sejak kekalahannya dalam pemilu tahun 2018, penyelidikan di bawah pemerintahan-pemerintahan berikutnya telah menjerat Najib dan istrinya, Rosmah Mansor. Demikian dikutip dari Associated Press.

    Mengikuti persidangan dengan tenang

    Pada tahun 2020, ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan pidana, dan pencucian uang terkait dana sebesar 42 juta ringgit (sekitar Rp 172.000.000.000) yang dialirkan ke rekeningnya dari SRC International, bekas anak usaha 1MDB.

    Ia mulai menjalani hukuman tersebut pada Agustus 2022 setelah kalah dalam banding terakhirnya, menjadikannya mantan pemimpin pertama Malaysia yang dipenjara. Dewan Pengampunan—badan yang memberi nasihat kepada penguasa terkait pemberian grasi—memotong masa hukumannya menjadi setengah dan secara signifikan mengurangi dendanya pada tahun 2024.

    Najib mendirikan dana pembangunan 1MDB tak lama setelah menjabat pada tahun 2009. Ia memimpin dewan penasihat 1MDB dan memiliki hak veto sebagai menteri keuangan selama menjabat sebagai perdana menteri.

    Skandal yang mengguncang Wall Street

    Kasus korupsi ini berdampak luas hingga ke pasar global dan memicu penyelidikan di Amerika Serikat serta negara-negara lain. Menurut Departemen Kehakiman AS, antara tahun 2009 dan 2014, para eksekutif puncak dan rekan-rekan Najib menjarah lebih dari 4,5 miliar dolar AS dari dana tersebut dan mencucinya melalui berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Singapura, dan Swiss.

    Otoritas menuduh dana tersebut digunakan untuk membiayai film-film Hollywood serta pembelian barang atau properti mewah seperti hotel, kapal pesiar mewah, karya seni, dan perhiasan. Jaksa Agung AS saat itu, Jeff Sessions, menyebut kasus ini sebagai “kleptokrasi dalam bentuk terburuknya”.

    Skandal ini juga mengguncang Wall Street, dengan Goldman Sachs menghadapi denda miliaran dolar atas perannya dalam menghimpun dana untuk 1MDB.

    Sebagai keturunan keluarga politik ternama, Najib lama dianggap kebal hukum hingga kemarahan publik atas skandal 1MDB menyebabkan kekalahan partai penguasanya dalam pemilu 2018. Partai tersebut telah memerintah Malaysia sejak negara itu merdeka dari Inggris pada tahun 1957.

    Awal pekan ini, Najib gagal dalam upayanya untuk menjalani hukuman sebagai tahanan rumah. Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan bahwa perintah kerajaan untuk tahanan rumah yang dikeluarkan oleh mantan raja Malaysia tidak sah karena tidak dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pengacara Najib mengatakan mereka berencana mengajukan banding.

    Dikutip dari Straits Times (ST), Putusan tersebut, yang membutuhkan waktu sekitar empat jam untuk dibacakan, kemungkinan akan menambah ketegangan antara koalisi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Partai UMNO, yang pernah dipimpin Najib.

    Sejak pagi, sekitar 30 pendukung Najib mulai berkumpul di luar pengadilan dengan spanduk. “Apa pun hasilnya, kami tetap bersatu,” kata Ibu Suzzalina Anuar, sekretaris cabang UMNO, kepada ST. “Kami mendukungnya karena ia adalah perdana menteri yang benar-benar peduli pada rakyat. Ia selalu memikirkan rakyat Malaysia biasa.”

    “Bahkan sekarang, setiap kali kami bertemu dengannya di pengadilan, ia menanyakan kabar kami, apakah kami baik-baik saja, apakah kami sudah makan,” kata perempuan berusia 43 tahun itu, yang mengatakan bahwa ia telah mendukung Najib bahkan sebelum ia menjadi perdana menteri.

    Pendukung lainnya, Hafiz Wal Basirun, 43 tahun, mengatakan: “Kami mendukungnya bahkan sebelum ia menjadi wakil perdana menteri. Dibandingkan dengan perdana menteri sebelumnya, ia telah banyak membantu rakyat biasa, termasuk memberikan bantuan tunai.” Anggota UMNO dari Cheras itu menambahkan: “Kami akan terus mendukungnya dan menunjukkan dukungan kami.”

    Awalnya dijadwalkan bebas pada Agustus 2028 setelah pengurangan hukuman, Najib kini menghadapi ancaman hukuman yang lebih panjang di penjara. Demikian dilansir dari AFP.

    Istri Najib, Rosmah Mansor, juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda besar pada tahun 2022 dalam kasus korupsi terpisah. Ia telah dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu proses banding.

    *Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video ‘Rekor Dalam Sejarah Malaysia, Denda Istri Najib Razak Capai Rp 3,2 T’:

    (haf/haf)

  • Pemerintah Malaysia Hemat Triliunan usai Beri Subsidi BBM

    Pemerintah Malaysia Hemat Triliunan usai Beri Subsidi BBM

    Jakarta –

    Subsidi BBM yang diberikan pemerintah Malaysia, justru membuat pemerintah negeri jiran bisa hemat triliunan.

    Pemerintah Malaysia mencatat penghematan hingga 800 juta ringgi sejak program BBM subsidi yang diberi nama Budi Madani RON 95 (Budi95) berjalan pada 30 September lalu. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memastikan program subsidi BBM itu dinikmati oleh warga Malaysia. Program ini juga efektif menekan kebocoran yang sebelumnya justru dinikmati 3,5 juta warga asing sekaligus penyelundupan bahan bakar.

    Anwar menyebut bahwa setiap ringgit yang dihemat dari subsidi BBM itu dialokasikan kembali kepada masyarakat melalui kontribusi tunai rahmah, kontribusi dasar rahmah, serta peningkatan klinik dan rumah sakit, perbaikan jalan, dan penguatan infrastruktur, demikian dilaporkan Bernama.

    Program subsidi di Malaysia membuat harga bensin RON 95 jauh lebih murah dibanding bensin di Indonesia. Bahkan, bensin dengan RON 95 di Malaysia yang dijual Rp 8.000-an per liter jauh lebih murah dibanding Pertalite dengan RON 90 di Indonesia yang harganya Rp 10.000 per liter.

    Sejak September hingga 30 November 2025, 13,9 juta dari 16,55 juta penduduk Malaysia yang memenuhi syarat (84%) telah membeli 2,59 miliar liter bensin RON 95 dengan harga subsidi RM 1,99 per liter.

    Berkat program itu, berdasarkan survei konsumsi domestik, pemerintah Malaysia diprediksi bisa menghemat hingga 4 miliar ringgit per tahun atau setara dengan Rp 16 triliun tergantung harga minyak global. Penghematan tahunan itu diperkirakan akan melebihi proyeksi, bila berkaca pada jumlah yang dilaporkan dalam dua bulan terakhir.

    Dikutip dari situs resminya, pemerintah Malaysia menerapkan Program Budi Madani RON95 (BUDI95). Program itu membuat setiap warga negara Malaysia menerima batas kelayakan bulanan sebanyak 300 liter bensin RON 95 bersubsidi. Program itu berlangsung mulai 30 September 2025.

    Bersamaan dengan penerapan ini, Anwar mengatakan bahwa harga bensin RON 95 juga akan diturunkan dari 2,05 ringgit (Rp 8.433) per liter menjadi 1,99 ringgit (Rp 8.186) per liter. Warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia akan dikenakan biaya 2,60 ringgit (Rp 10.696) per liter.

    Syarat untuk mendapatkan BBM RON 95 dengan harga Rp 8.186 per liter itu sangat mudah. Penggunaan MyKad atau KTP pintar yang sudah dimiliki warga Malaysia dan catatan Dinas Perhubungan Jalan (JPJ) akan menjadi dasar verifikasi.

    (dry/lth)

  • PM Israel Salahkan PM Australia Soal Serangan ke Umat Yahudi di Sydney

    PM Israel Salahkan PM Australia Soal Serangan ke Umat Yahudi di Sydney

    Para pemimpin dunia menyampaikan belasungkawa dan reaksi terhadap serangan penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia, hari Minggu kemarin (15/12).

    Serangan terjadi saat umat Yahudi di Sydney sedang merayakan hari pertama di pekan Hanukkah.

    Sejauh ini 15 korban serangan tewas. Satu dari dua pelaku penembakan juga tewas di lokasi kejadian.

    Sebanyak 38 orang lainnya, termasuk dua petugas polisi, terluka dan telah dibawa ke rumah sakit di seluruh kota.

    Berikut reaksi dari para pemimpin dunia tersebut.

    Israel

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese atas serangan penembakan mematikan di Bondi.

    Dalam pidatonya yang berapi-api semalam, Netanyahu mengatakan “antisemitisme adalah kanker” yang “menyebar ketika para pemimpin tetap diam.”

    “Saya menyerukan kepada Anda untuk mengganti kelemahan dengan tindakan, peredaan dengan tekad. Sebaliknya, perdana menteri, Anda mengganti kelemahan dengan kelemahan dan upaya meredakan dengan lebih banyak upaya untuk meredakan,” ujar Netanyahu.

    “Pemerintahan Anda tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penyebaran antisemitisme di Australia. Anda tidak melakukan apa pun untuk mengekang sel-sel kanker yang tumbuh di negara Anda.

    “Anda tidak mengambil tindakan apa pun. Anda membiarkan penyakit ini [anti-Semitisme] menyebar dan hasilnya adalah serangan mengerikan terhadap orang Yahudi yang kita saksikan hari ini.”

    Amerika Serikat

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengomentari serangan mengerikan itu dan menyebutnya “murni serangan anti-Semit.”

    “Di Australia terjadi serangan yang mengerikan,” katanya pada hari Minggu, waktu AS, dalam perayaan Natal di Gedung Putih.

    “Ini adalah serangan yang mengerikan, 11 tewas, 29 luka parah. Dan itu jelas merupakan serangan anti-Semit.

    “Saya hanya ingin menyampaikan belasungkawa saya kepada semua orang.”

    Negara-negara Muslim

    Dalam pernyataannya Arab Saudi menegaskan sikapnya yang “menantang segala bentuk kekerasan, terorisme, ekstremisme” dan menyampaikan belang sungkawa terhadap keluarga korban serta pemerintah dan rakyat Australia.

    Kementerian Luar Negeri Iran turut mengecam serangan insiden penembakan di Pantai Bondi.

    “Serangan kekerasan terhadap warga sipil di Sydney. Teror dan pembunuhan massal harus dikecam, di mana pun terjadi, sebagai tindakan melawan hukum dan kriminal,” demikian pernyataan yang diunggah di akun X.

    Pernyataan yang serupa sudah dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri di Turki, Uni Emirat Arab, serta Qatar.

    Inggris

    Raja Charles mengatakan ia dan istrinya, Ratu Camilla “sangat terkejut dan sedih” mendengar berita serangan teroris anti-Semit terhadap warga Yahudi yang sedang merayakan Hanukkah di Bondi.

    “Hati kami turut berduka cita kepada semua orang yang terkena dampak begitu mengerikan, termasuk para petugas polisi yang terluka saat melindungi anggota komunitas mereka,” katanya dalam pesan yang dirilis oleh Istana Buckingham.

    “Kami memuji polisi, layanan darurat, dan anggota masyarakat yang tindakan heroiknya tidak diragukan lagi mencegah kengerian dan tragedi yang lebih besar.

    “Di saat-saat sulit, warga Australia selalu bersatu dalam persatuan dan tekad. Saya tahu bahwa semangat kebersamaan dan cinta yang bersinar begitu terang di Australia, dan cahaya di jantung Festival Hanukkah, akan selalu menang atas kegelapan kejahatan semacam itu.”

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan ini adalah berita yang sangat menyedihkan dari Australia.

    “Inggris menyampaikan simpati dan belasungkawa kami kepada semua orang yang terkena dampak serangan mengerikan di pantai Bondi. Saya terus menerima informasi terbaru tentang perkembangan situasi ini,” uajrnya.

    Prancis

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan “Prancis menyampaikan belasungkawa kepada para korban, yang terluka, dan orang-orang terkasih mereka.”

    “Kami turut merasakan duka cita rakyat Australia dan akan terus berjuang tanpa henti melawan kebencian anti-Semit, yang menyakiti kita semua, di mana pun terjadi,” katanya.

    Malaysia

    Melalui akun X-nya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan “tindakan kekerasan di Sydney telah merenggut nyawa yang tak bersalah.”

    “Saya sangat prihatin dengan serangan kekerasan di Sydney yang telah merenggut nyawa orang tak bersalah dan menyebabkan banyak lainnya terluka,” bunyi pernyataannya.

    “Saya mengutuk tindakan ini dengan sekeras-kerasnya. Tidak ada pembenaran untuk kekerasan yang ditujukan kepada warga sipil, apalagi serangan yang menargetkan orang berdasarkan ras atau agama, kapan pun dan di mana pun.”

    Ukraina

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga turut menyampaikan belasungkawanya.

    “Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari mereka yang tewas dan mendoakan kesembuhan yang cepat dan sepenuhnya bagi semua yang terluka,” ujar Presiden Zelenskyy.

    “Teror dan kebencian tidak boleh pernah gagal, keduanya harus dikalahkan di mana pun dan kapan pun.”

    Kanada

    Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan “Hanukkah adalah waktu terang di tengah kegelapan dan peringatan akan ketahanan bangsa Yahudi.”

    “Semoga kita semua mendukung dan memperkuat ketahanan itu untuk melindungi komunitas Yahudi kita dan untuk memastikan, yang lebih mendasar, bahwa semua orang dapat berkembang dalam setiap aspek masyarakat kita.

    Selandia Baru

    Perdana Menteri Selandia Baru Christoper Luxon mengungkapkan rasa terkejutnya setelah mengatakan “Australia dan Selandia Baru lebih dari sekadar teman, kami adalah keluarga.”

    “Saya terkejut melihat insiden menyerikan di Bondi, tempat yang dikunjungi warga Selandia Baru setiap hari. Pikiran saya, dan pikiran seluruh warga Selandia Baru, bersama mereka yang terkena dampak,” ujarnya.

  • Bara Kamboja Vs Thailand Belum Reda

    Bara Kamboja Vs Thailand Belum Reda

    Jakarta –

    Perang Kamboja dan Thailand masih belum reda. Pertempuran bahkan meluas ke daerah pesisir di wilayah perbatasan yang disengketakan.

    Dirangkum detikcom, Senin (15/12/2025), kabar mengenai perdamaian sebelumnya sempat disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia mengatakan Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk menghentikan pertempuran di sepanjang perbatasan yang mereka sengketakan.

    AFP memberitakan pertempuran terbaru antara negara tetangga di Asia Tenggara ini, yang berakar dari perselisihan yang telah berlangsung lama mengenai penetapan batas wilayah sepanjang 800 kilometer (500 mil) pada era kolonial, juga telah menyebabkan sekitar setengah juta orang mengungsi di kedua sisi. Masing-masing pihak saling menyalahkan atas kembali berkobarnya konflik tersebut.

    “Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik pagi ini dengan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengenai kembali berkobarnya perang yang telah berlangsung lama di antara mereka,” kata Donald Trump di platform Truth Social miliknya.

    Trump menyampaikan bahwa kedua negara setuju untuk menghentikan pertempuran. Selain itu, Kamboja dan Thailand juga disebut siap melanjutkan negosiasi perdagangan dengan AS.

    “Mereka telah setuju untuk menghentikan semua penembakan mulai malam ini, dan kembali ke perjanjian perdamaian awal yang dibuat dengan saya, dan mereka, dengan bantuan Perdana Menteri Malaysia yang hebat, Anwar Ibrahim,” katanya, merujuk pada kesepakatan yang dibuat pada bulan Juli.

    “Kedua negara siap untuk perdamaian dan perdagangan berkelanjutan dengan Amerika Serikat,” kata Trump, seraya berterima kasih kepada Anwar atas bantuannya.

    Perang Masih Berlanjut

    Namun telepon dari Trump itu tak menghentikan begitu saja ketegangan Thailand dan Kamboja. Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul menyampaikan pasukan Kamboja telah menewaskan empat tentara mereka dalam serangan pada hari Sabtu (13/12).

    PM Anutin pun membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa gencatan senjata telah disepakati untuk mengakhiri pertempuran mematikan selama beberapa hari.

    Kekerasan antara negara-negara tetangga di Asia Tenggara ini telah menyebabkan sekitar setengah juta orang mengungsi di kedua belah pihak.

    Setidaknya 24 orang tewas pekan ini, termasuk empat tentara Thailand yang menurut Kementerian Pertahanan Thailand tewas di daerah perbatasan pada hari Sabtu ini.

    Kedua pihak saling menyalahkan atas kembali berkobarnya konflik, sebelum Trump mengatakan gencatan senjata telah disepakati.

    Namun, PM Anutin mengatakan Trump “tidak menyebutkan apakah kami harus melakukan gencatan senjata” selama percakapan telepon mereka pada hari Jumat (12/12) kemarin.

    Kedua pemimpin “tidak membahas” masalah tersebut, kata Anutin kepada wartawan pada hari Sabtu.

    Perang Meluas

    Di sisi lain, Thailand mengumumkan pemberlakuan jam malam di provinsi Trat bagian tenggara. Aturan jam malam ini diberlakukan karena pertempuran dengan Kamboja meluas ke daerah pesisir di wilayah perbatasan yang disengketakan.

    Dilansir Reuters, aturan jam malam ini diumumkan pada Minggu (14/12). Negara-negara tetangga di Asia Tenggara ini telah beberapa kali kontak senjata tahun ini sejak seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan pada bulan Mei lalu.

    “Secara keseluruhan, telah terjadi bentrokan terus-menerus sejak Kamboja kembali menegaskan keterbukaannya terhadap gencatan senjata pada hari Sabtu,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, dalam konferensi pers di Bangkok setelah mengumumkan jam malam.

    Thailand menyatakan terbuka untuk solusi diplomatik. Namun, mereka mendesak Kamboja untuk menghentikan serangan dahulu.

    “Kamboja harus menghentikan permusuhan terlebih dahulu sebelum kita dapat bernegosiasi,” katanya.

    Pasukan Thailand pada hari Sabtu (13/12) mengatakan mereka telah menghancurkan sebuah jembatan yang digunakan Kamboja untuk mengirimkan senjata berat dan peralatan lainnya ke wilayah tersebut dan meluncurkan operasi yang menargetkan artileri yang telah dipersiapkan sebelumnya di provinsi pesisir Koh Kong, Kamboja.

    Jam malam Thailand mencakup lima distrik di provinsi Trat yang berbatasan dengan Koh Kong, tidak termasuk pulau-pulau wisata Koh Chang dan Koh Kood. Militer sebelumnya telah memberlakukan jam malam di provinsi Sakeo bagian timur, yang masih berlaku.

    Lihat Video: Jembatan Kamboja Hancur Usai Dibombardir Thailand

    Halaman 2 dari 3

    (knv/knv)

  • Trump Bilang PM Thailand-Kamboja Sepakat Akhiri Bentrok Usai Ditelepon

    Trump Bilang PM Thailand-Kamboja Sepakat Akhiri Bentrok Usai Ditelepon

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk menghentikan pertempuran di sepanjang perbatasan yang mereka sengketakan. Konflik Thailand dan Kamboja telah menewaskan sedikitnya 20 orang minggu ini.

    Dilansir AFP, Sabtu (13/12/2025), pertempuran terbaru antara negara tetangga di Asia Tenggara ini, yang berakar dari perselisihan yang telah berlangsung lama mengenai penetapan batas wilayah sepanjang 800 kilometer (500 mil) pada era kolonial, juga telah menyebabkan sekitar setengah juta orang mengungsi di kedua sisi.

    Masing-masing pihak saling menyalahkan atas kembali berkobarnya konflik tersebut.

    “Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik pagi ini dengan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengenai kembali berkobarnya perang yang telah berlangsung lama di antara mereka,” kata Trump di platform Truth Social miliknya.

    “Mereka telah setuju untuk menghentikan semua penembakan mulai malam ini, dan kembali ke perjanjian perdamaian awal yang dibuat dengan saya, dan mereka, dengan bantuan Perdana Menteri Malaysia yang hebat, Anwar Ibrahim,” katanya, merujuk pada kesepakatan yang dibuat pada bulan Juli.

    “Kedua negara siap untuk perdamaian dan perdagangan berkelanjutan dengan Amerika Serikat,” kata Trump, seraya berterima kasih kepada Anwar atas bantuannya.

    Sebelumnya, Anutin mengatakan, setelah percakapannya dengan Trump: “Perlu diumumkan kepada dunia bahwa Kamboja akan mematuhi gencatan senjata.”

    (rfs/rfs)

  • Malaysia Beri Bantuan RM 500 ke Pelajar Asal RI Terdampak Bencana Sumatera

    Malaysia Beri Bantuan RM 500 ke Pelajar Asal RI Terdampak Bencana Sumatera

    Kuala Lumpur –

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bantuan RM 500 atau sekitar Rp 2 juta per pelajar Indonesia di Malaysia yang berasal dari daerah terdampak bencana Sumatera. Dia menyebut bantuan itu merupakan bantuan tahap awal.

    Pengumuman itu disampaikan Anwar lewat akun media sosial resminya, @anwaribrahim_my, seperti dilihat detikcom, Jumat (12/12/2025). Anwar mengatakan Malaysia ikut berduka atas bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

    “Malaysia menzahirkan rasa simpati dan dukacita kepada Kerajaan Indonesia dan seluruh rakyatnya atas bencana yang menimpa Aceh dan Sumatera Utara, dan bersolidariti bersama saudara kita yang sedang melalui detik sukar ini,” ujarnya.

    Dia mengatakan pemerintah Malaysia akan memberi bantuan RM 500 ke setiap pelajar asal RI yang terdampak bencana Sumatera. Dia mengatakan pelajar RI di Malaysia yang terdampak bencana Sumatera dapat melapor.

    “Sebagai tanda ihsan dan persahabatan antara dua negara jiran yang berkongsi hubungan kekeluargaan, Malaysia akan menyalurkan sumbangan RM 500 seorang sebagai permulaan kepada pelajar Indonesia yang sedang menuntut di Malaysia dan terkesan akibat bencana tersebut. Pelajar Indonesia di Malaysia yang terkesan boleh mendaftar dengan institusi pengajian masing-masing bagi membolehkan bantuan diselaras dan disalurkan mengikut keperluan mereka,” ujarnya.

    Korban tewas akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah bertambah menjadi 990 orang. Selain itu, 222 orang masih dinyatakan hilang.

    Bencana juga merusak 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung kantor, serta 498 jembatan.

    (haf/imk)