Xcloud.id

Tag: Anwar Hafid

  • Kadin siap kolaborasi wujudkan 100 ribu hektare lahan durian di Parimo

    Kadin siap kolaborasi wujudkan 100 ribu hektare lahan durian di Parimo

    Parigi, Sulteng (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo) untuk mewujudkan 100 ribu hektare lahan pertanian durian di kabupaten itu.

    “Langkah ini sebagai bagian dari upaya penguatan produksi durian untuk jangka panjang, karena Parigi Moutong dipilih pemerintah pusat sebagai daerah pengekspor pertama durian beku Indonesia ke China,” kata Ketua Kadin Parigi Moutong Faradiba Zaenong di Parigi, Sulawesi Tengah, Jumat.

    Program 100 ribu hektare (ha) pertanian durian sebagai bentuk respon Pemkab Parigi Moutong dalam memajukan sektor pertanian dan memanfaatkan peluang pasar.

    Ia mengatakan saat ini Parigi Moutong memiliki 114.103 pohon durian produktif tersebar di lahan seluas 1.114 ha. Guna meningkatkan produksi maka pemerintah daerah (pemda) harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkaya kuantitas komoditas tersebut.

    “Bila target itu tercapai banyak manfaat ekonomi diperoleh, di antaranya terbuka lapangan kerja baru, lalu membantu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk membuka peluang berdirinya rumah kemas atau ‘packing house’ durian yang baru,” ujar dia.

    Menurut dia, bila program 100 ribu ha lahan durian tercapai, diproyeksikan terjadi perputaran uang Rp21 triliun hingga Rp50 triliun per tahun di Parigi Moutong

    “Kami berharap pemda memanfaatkan dengan baik peluang ini. Parigi Moutong sudah memiliki modal kuat karena keran ekspor sudah terbuka khusus komoditas durian, karena kegiatan ekspor langsung menyasar ke barat tujuan, tidak lagi melalui Thailand,” kata Faradiba.

    Ia mengatakan saat ini Parigi Moutong telah memiliki 16 unit rumah kemas durian yang telah lolos audit protokol ekspor oleh tim General Administration of Customs of China (GACC) sebagai pihak berkompeten China.

    Menurut dia, Kadin bukan hanya berkomitmen terhadap pengembangan pertanian durian sebagai wilayah hulu, tetapi juga ikut mengawal kegiatan ekspor sebagai hulu, berkolaborasi dengan Asosiasi Perkebunan Durian Indonesia (Apdurin).

    “Program ini bentuk nyata dari pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah. Kadin siap berkolaborasi secara aktif untuk memastikan program tersebut berjalan bertahap dan tepat sasaran,” ujar dia.

    Sementara itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengatakan langkah awal pemda yakni membentuk desa durian sebagai percontohan, lalu menggiatkan luas lahan produktif durian di sana.

    Sedangkan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid telah menyatakan komitmennya untuk menyiapkan anggaran pengadaan bibit durian bagi petani.

    “Kami berharap kerja sama yang sudah terbangun dapat semakin kuat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah,” katanya.

    Pewarta: Mohamad Ridwan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASN di Sulteng Wajib Pakai Seragam Putih dan Kopiah Setiap Jumat

    ASN di Sulteng Wajib Pakai Seragam Putih dan Kopiah Setiap Jumat

    Palu, Beritasatu.com – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menetapkan kebijakan baru bagi aparatur sipil negara (ASN) laki-laki di lingkungan Pemprov Sulteng untuk mengenakan seragam putih dan kopiah setiap Jumat. 

    Kebijakan ini berlaku mulai pertengahan Juli 2025 dan diumumkan dalam rapat pimpinan (rapim) di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (11/7/2025).

    “Kita sepakati, setiap hari Jumat kita pakai baju putih dan kopiah. Yang muslim wajib, yang non-muslim silakan menyesuaikan. Ini bagian dari identitas dan semangat kebersamaan,” ujar Anwar.

    Menurut Anwar, kebijakan ini tidak hanya bernilai simbolik, tetapi juga untuk memperkuat karakter ASN yang religius, rapi, dan siap melayani.

    Selain itu, Anwar juga menggagas kegiatan hari bebas kendaraan atau car free day ASN sebulan sekali. Seluruh pegawai dapat mengikuti kegiatan jalan sehat bersama keluarga sebagai ajang silaturahmi dan penguatan kebersamaan antarpegawai.

    “Biar ada ruang kumpul bersama, bawa istri, bawa suami, kita jalan sehat. Kita pilih tanggalnya tiap bulan, bisa di jalur dua atau halaman rumah jabatan,” katanya.

    Kebijakan ini rencananya akan ditindaklanjuti dalam bentuk surat edaran resmi dan mulai diterapkan dalam waktu dekat.

  • Setelah Raja Ampat, 2 IUP Batuan di Sulteng Resmi Ditutup

    Setelah Raja Ampat, 2 IUP Batuan di Sulteng Resmi Ditutup

    Palu, Beritasatu.com – Setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut permanen empat izin tambang di Raja Ampat, kini giliran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengambil langkah serupa. Gubernur Anwar Hafid secara resmi mencabut dan menutup permanen dua izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Palu, tepatnya di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi.

    Dua perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora. Langkah ini diambil menyusul gelombang protes masyarakat yang sudah berlangsung selama 8 bulan.

    Di hadapan ribuan warga saat aksi damai pada Selasa (10/6/2025), Anwar Hafid menyatakan perizinan sebelumnya tidak memperhitungkan risiko terhadap keselamatan warga, terutama karena letak tambang berada di atas permukiman yang rawan bencana.

    “Siapa pun pemilik izin di wilayah ini, kalau dulu dikeluarkan tanpa melihat risiko, maka saya sebagai Gubernur hari ini mencabutnya secara permanen,” tegas Anwar Hafid.

    Ia didampingi oleh Sekretaris Kota Palu Irmayanti Pettalolo dan Bupati Sigi Rizal Intjenae.

    Menurut Anwar, topografi wilayah Tipo yang berada di dataran tinggi dan mengarah ke permukiman padat penduduk membuat aktivitas tambang menjadi sangat berbahaya.

    “Melihat kondisi geografisnya, wilayah ini tidak layak untuk aktivitas pertambangan apa pun. Kalau dibiarkan, kita mempertaruhkan nyawa warga yang tinggal di bawahnya,” lanjutnya.

    Keputusan tegas ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Gubernur Sulteng sebelumnya, Rusdi Mastura yang sempat menerbitkan surat penghentian sementara. Kini, statusnya dinaikkan menjadi penghentian permanen.

    Anwar Hafid juga menyampaikan komitmennya untuk menerapkan moratorium tambang di seluruh wilayah permukiman warga.

    “Selama saya menjadi Gubernur, saya pastikan tidak ada lagi izin tambang yang dikeluarkan di atas wilayah tempat tinggal rakyat. Kita sudah pernah mengalami bencana besar. Kalau kawasan atas ini tidak dijaga, kita bisa tertimbun suatu saat nanti,” ujarnya dengan nada emosional.

    Dukungan dan Haru Warga Tipo

    Keputusan ini disambut penuh haru oleh warga Kelurahan Tipo dan sekitarnya. Aliansi Pemuda dan Lingkungan Tipo bersama dua lembaga adat, Ulujadi dan Kinovaro telah berjuang selama berbulan-bulan agar aktivitas tambang dihentikan demi keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

    Faizal, koordinator lapangan sekaligus ketua Aliansi Pemuda dan Lingkungan Tipo menyampaikan rasa terima kasih mendalam. Menurutnya, aksi damai ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap lingkungannya.

    “Hari ini air mata kami mengalir. Kami tidak pernah anarkis, kami taat aturan. Tapi selama delapan bulan, kami hanya mendapat kekecewaan. Hari ini luka itu sembuh berkat kehadiran Pak Gubernur,” kata Faizal penuh haru.

    Ia menegaskan, kawasan Gunung Kinovaro dan sekitarnya adalah paru-paru alam bagi wilayah Palu dan Sigi, serta perlu dijaga bersama demi generasi mendatang.

    Dengan pencabutan dua IUP tambang batu di Sulteng ini, harapan baru muncul bagi warga Palu, terutama di Tipo, untuk hidup lebih tenang tanpa ancaman bencana dari aktivitas tambang. Kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi kini lebih berpihak pada keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan.

  • Mutiara Sis Al-Jufri Palu Diusulkan Jadi Bandara Internasional

    Mutiara Sis Al-Jufri Palu Diusulkan Jadi Bandara Internasional

    Palu, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) resmi mengusulkan peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Kota Palu, menjadi bandara internasional. Usulan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid di kantor gubernur pada Selasa (3/6/2025).

    Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk kepala Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, perwakilan Bea Cukai, Imigrasi, Balai Karantina, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Camat Palu Selatan, serta perwakilan Pemerintah Kota Palu.

    Gubernur Anwar Hafid menyebut peningkatan status bandara ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas Sulteng dengan negara lain. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk memfasilitasi keberangkatan jemaah haji secara langsung dari Palu tanpa perlu transit di kota lain.

    “Alhamdulillah, saya baru saja selesai memimpin rapat dengan instansi terkait. Kita membicarakan bagaimana supaya Bandara Sis Al-Jufri ini bisa kita tingkatkan statusnya menjadi bandara internasional,” ujar Anwar seusai rapat.

    Gubernur juga menyampaikan seluruh unsur yang hadir telah menyatakan kesiapan untuk mendukung proses administratif dan teknis agar usulan ini dapat segera ditindaklanjuti di tingkat nasional.

    “Mohon doa seluruh warga Sulteng, mudah-mudahan niat dan kerja keras yang telah kita rencanakan ini dimudahkan. Semua tim yang hadir hari ini luar biasa dan saya percaya kita bisa wujudkan ini bersama-sama,” tambahnya.

  • Gubernur Sulteng lantik Bupati-Wabup Parigi Moutong dan Banggai

    Gubernur Sulteng lantik Bupati-Wabup Parigi Moutong dan Banggai

    Palu (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melantik Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai.

    Pelantikan dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Senin, diawali pembacaan Keputusan Mendagri dan dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan oleh gubernur. Pasangan yang dilantik adalah Erwin Burase dan Abdul Sahid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Selanjutnya, Amiruddin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai.

    Gubernur Anwar Hafid menyebut Parigi Moutong dan Banggai sebagai dua daerah strategis, yang dia sebut sebagai “raksasa” Sulawesi Tengah.

    Hal itu dikarenakan karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Ia meyakini pelantikan ini merupakan bagian dari momentum penting untuk mendorong percepatan pembangunan di kedua kabupaten tersebut.

    “Saya yakin ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari skenario tuhan. Dua daerah ini adalah andalan Sulawesi Tengah. Pelantikan ini adalah awal dari tanggung jawab besar untuk menjawab harapan masyarakat,” katanya menegaskan.

    Ia menyampaikan rasa syukur karena diberikan kepercayaan langsung oleh Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri untuk melantik para kepala daerah di dua kabupaten terbesar di Sulteng.

    Gubernur berharap agar kepala daerah yang baru dilantik segera bekerja cepat dan efektif, terutama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

    Ia menggambarkan para pemimpin baru ini sebagai “baterai baru yang penuh daya”, yang harus segera dimanfaatkan untuk berlari membawa perubahan.

    “Dalam 100 hari pertama bukan sekadar simbol. Itu adalah energi baru, semangat baru. Gunakan momentum ini untuk menghadirkan dampak nyata bagi rakyat,” pesannya.

    Selain itu, Anwar juga menitipkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih program dan anggaran. Ia menegaskan bahwa Gubernur hadir sebagai mitra kerja dan tenaga bantu bagi para bupati dan wali kota.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • TRK Holding Jajaki Investasi Rp87 Triliun untuk Smelter HPAL Cobalt, Gandeng Guangzhou Industrial Investment Holdings Group

    TRK Holding Jajaki Investasi Rp87 Triliun untuk Smelter HPAL Cobalt, Gandeng Guangzhou Industrial Investment Holdings Group

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT TRK Holding kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung hilirisasi industri nikel dan penguatan ekosistem baterai nasional. Dalam pertemuan strategis yang digelar di BNI Codae Jakarta pada 23 Mei 2025, TRK Holding menjajaki kerja sama pembangunan smelter HPAL cobalt bersama Guangzhou Industrial Investment Holdings Group, perusahaan asal Tiongkok.

    Pertemuan ini dihadiri Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta CEO TRK Holding H. Najmuddin.

    Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi langkah TRK Holding yang menghadirkan investasi baru ke Indonesia. “Kami sangat menghargai upaya ini. Investasi ini akan memberi dampak signifikan pada perekonomian nasional, terutama dalam mendukung program hilirisasi dan penguatan industri baterai,” ujarnya.

    CEO TRK Holding, H. Najmuddin, menambahkan, pemerintah Indonesia sangat mendukung realisasi proyek ini. “Kami melihat pemerintah begitu respek dan terbuka untuk pembangunan HPAL cobalt ini. Investasi yang kami jajaki bersama mitra dari Tiongkok ini nilainya sekitar Rp87 triliun. Fokusnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

    Najmuddin optimistis, investasi ini akan mendukung program strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi mineral dan membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat.

    “Kami ingin investasi ini memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

    Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung realisasi investasi ini. “Sulawesi Tengah terbuka untuk mendukung perusahaan yang berinvestasi. Apalagi HPAL cobalt ini sangat dibutuhkan dunia untuk sektor baterai,” ujarnya.

  • Gubernur Anwar Hafid Soroti Dampak Aktivitas Tambang di Sulawesi Tengah – Halaman all

    Gubernur Anwar Hafid Soroti Dampak Aktivitas Tambang di Sulawesi Tengah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyuarakan keprihatinannya terkait dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi akibat maraknya aktivitas pertambangan di wilayahnya. 

    Ia menegaskan bahwa meskipun Sulteng menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar, rakyatnya tidak merasakan hasil dari eksploitasi tambang yang terjadi.

    Dia menyampaikan keprihatinan mendalam terkait dampak besar yang ditimbulkan oleh industri pertambangan nikel di daerahnya.

    Dalam pertemuan resmi dengan Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, Anwar menegaskan bahwa meskipun sektor pertambangan menyumbang devisa yang signifikan bagi negara, rakyat Sulawesi Tengah tidak merasakan manfaat yang sebanding.

    “Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana. Tapi rakyat kami tidak menikmati hasilnya,” ungkap Anwar dengan nada penuh keprihatinan. 

    Pernyataan ini mengungkapkan kegelisahan yang dirasakan masyarakat setempat, yang merasa tidak mendapatkan keuntungan langsung dari sumber daya alam yang mereka miliki.

    Anwar juga menyoroti adanya ketimpangan dalam pengelolaan industri tambang, di mana otoritas pemerintah daerah sering kali dilemahkan oleh kepentingan industri besar. 

    “Gubernur tidak bisa masuk, Pak. Para pengusaha itu bilang ini kawasan industri spesial. Enggak boleh. Semua berdalih atas izin Undang-Undang Usaha Industri,” jelasnya, menekankan bahwa pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kontrol atas keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan besar.

    Sulawesi Tengah, meskipun menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia dari sektor pertambangan, hanya memperoleh Rp222 miliar dari bagi hasil tambang, sebuah angka yang dianggap sangat kecil dibandingkan dengan potensi besar yang dimiliki daerah tersebut.

    Menurut Anwar, industri pertambangan harus menguntungkan daerah penghasilnya, namun kenyataannya, banyak yang merasa terabaikan.

    Chairman Rabu Hijrah, Phirman Rezha, yang juga merupakan putra Sulawesi Tengah, mendukung pernyataan Gubernur Anwar. 

    Phirman menekankan pentingnya perbaikan sistemik agar rakyat di daerah penghasil bisa merasakan manfaat dari kekayaan alam mereka.

    “Tambang itu pasti akan habis. Tapi kalau selama proses eksploitasi rakyat tidak merasakan dampak positif yang signifikan, maka merekalah yang paling dirugikan. Negara harus hadir untuk mensejahterakan rakyatnya,” ujar Phirman dengan tegas.

    Phirman juga mendesak pemerintah pusat untuk merevisi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar dana bagi hasil (DBH) dari sektor pertambangan bisa lebih adil dan proporsional untuk daerah penghasil.

    Ia menekankan pentingnya menjadikan model PT Vale sebagai contoh distribusi yang lebih berpihak kepada daerah.

    “Belajarlah dari model PT Vale. Ini soal keadilan fiskal. Jangan sampai daerah penghasil hanya jadi penonton dari perusakan alam mereka sendiri,” tambah Phirman.

    Dengan adanya desakan dari berbagai pihak, Phirman berharap evaluasi menyeluruh terhadap regulasi pertambangan nasional, serta mendorong kebijakan yang lebih adil, menjamin keterlibatan pemerintah daerah, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

    “Isu ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam nasional, di mana kepentingan ekonomi harus selalu berjalan beriringan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan daerah,” pungkas Phirman.

  • Sulteng Targetkan Investasi Rp 162,57 Triliun pada 2025

    Sulteng Targetkan Investasi Rp 162,57 Triliun pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sulawesi Tengah (Sulteng) sukses menarik investasi Rp 139,88 triliun pada 2024. Tahun ini targetnya ditingkatkan menjadi Rp 162,57 triliun atau setara 8,53% dari target nasional.

    Hal itu terungkap dalam pertemuan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Kota Palu.

    “Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan kinerja luar biasa dengan realisasi investasi sebesar Rp 139,88 triliun pada 2024, melampaui target sebesar 128,27%, dan menempati peringkat kedua secara nasional dalam penanaman modal asing,” ujar Todotua, Jumat (18/4/2025). 

    Todotua bertemu Anwar Hafid membahas pengembangan potensi investasi di Sulteng dan menghadiri Rapat Konsolidasi Target Realisasi Investasi 2025 bersama kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Sulawesi Tengah.

    Dalam pertemuan tersebut, Todotua menyampaikan pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, dengan kebutuhan realisasi investasi mencapai Rp 13.032,8 triliun hingga 2029. 

    Sebanyak 86,65% dari target tersebut diharapkan berasal dari investasi swasta. Oleh karena itu, pemerintah daerah seperti Sulteng memiliki peran krusial dalam menarik investasi langsung.

    Kontribusi terbesar investasi Sulteng berasal dari sektor logam dasar, kimia, farmasi, pertambangan, serta kawasan industri. 

    Kabupaten Morowali menjadi penyumbang tertinggi investasi di Sulteng berkat pengembangan industri hilirisasi nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik. 

    Todotua juga meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu guna mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan potensi pengembangan investasi berkelanjutan di kawasan tersebut.

    Dalam kunjungan itu, ia mengunjungi sejumlah perusahaan hilirisasi, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, seperti PT Asbuton Jaya Abadi yang bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, dengan nilai investasi Rp 55,7 miliar. 

    Kemudian PT Hong Thai Internasional, yang mengelola pengolahan getah pinus, dengan investasi sebesar Rp 26,15 miliar, serta PT Wanhong Nonferrous Recycling Utilization, perusahaan smelter tembaga dengan nilai investasi mencapai Rp 296,2 miliar.

    “Investasi bukan hanya soal angka, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan,” tegas Todotua.

    Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah pusat dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan investasi di kawasan strategis. 

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai model sinergi investasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” pungkasnya.

    Dengan dukungan pemerintah daerah dan semangat gotong royong, Sulteng diharapkan terus menjadi motor penggerak investasi nasional sekaligus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Wamendagri ajak pemda di Sulteng pahami visi besar Presiden

    Wamendagri ajak pemda di Sulteng pahami visi besar Presiden

    Presiden Prabowo terinspirasi oleh tokoh reformis Tiongkok Deng Xiaoping.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk bersama-sama memahami visi besar Presiden RI Prabowo Subianto.

    Wamendagri mengatakan bahwa pokok-pokok pikiran Presiden dapat dibaca dalam buku berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya.

    “Silakan baca maka kita akan punya gambaran lengkap dan lebih bisa menjiwai pemikiran Presiden Prabowo,” kata Bima saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Kota Palu, Senin.

    Dengan membaca buku tersebut, menurut dia, daerah akan lebih mudah memahami latar belakang sejumlah program penting pemerintah pusat. Hal ini meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga kebijakan efisiensi anggaran.

    Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Bima menjelaskan bahwa Presiden Prabowo terinspirasi oleh tokoh reformis Tiongkok Deng Xiaoping. Tokoh tersebut diketahui berhasil mendorong perubahan signifikan di negaranya hingga mampu menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

    Semangat tersebut diharapkan juga dapat dimiliki oleh para pemimpin di Indonesia.

    “Saya mengajak Bapak/Ibu memahami jalan pikiran Presiden sebelum mengutak-atik RPJMD dan lain sebagainya,” kata Bima di hadapan peserta Musrenbang RKPD Provinsi Sulteng Tahun 2026.

    Saat ini, kata dia, Indonesia terus berupaya keluar dari ancaman jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Caranya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target sebesar 8 persen.

    Bima berharap target tersebut dapat tercapai sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pasalnya, sebagai negara besar, Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran (mixed economy).

    Sistem tersebut, lanjut dia, memungkinkan terbukanya kemudahan investasi. Akan tetapi, di sisi lain juga melindungi masyarakat ekonomi bawah melalui kebijakan Koperasi Desa Merah Putih.

    Dalam konteks itu, Bima mengajak pejabat di lingkungan pemda untuk bersama-sama memahami kebijakan tersebut.

    Dalam forum tersebut, dia mengapresiasi Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang mampu menjalin keakraban dengan jajarannya. Modal tersebut dianggap penting karena dapat mempermudah sinergisitas dan sinkronisasi antar-pemda.

    Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu poin penting yang disuarakan Mendagri dalam gelaran Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

    “Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ketika retret, semua diminta untuk fokus pada tiga hal ini. Setiap gubernur diminta untuk sering-sering berkumpul bersama wali kota dan bupati,” kata Bima.

    Dalam forum tersebut, Bima turut menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi Sulteng Tahun 2025 oleh Gubernur Anwar Hafid dan bupati/wali kota se-Sulteng.

    Bima juga menyaksikan pemberian penghargaan atas capaian penurunan angka kemiskinan kepada sejumlah kabupaten/kota di Sulteng.

    Turut hadir dalam acara ini, antara lain, anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Moh. Arus Abdul Karim, bupati/wali kota se-Sulteng, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan: Denda dan Tunggakan Dihapus

    5 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan: Denda dan Tunggakan Dihapus

    Jakarta –

    Setidaknya lima provinsi di Indonesia menerapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Tak cuma denda keterlambatan yang dihapus, tunggakan pokok pajak tahun-tahun sebelumnya juga diampuni.

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini menjadi kesempatan emas bagi pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak bertahun-tahun. Sebab, jika pajak kendaraan telat dibayarkan dan tanpa ada pemutihan, maka denda dan tunggakan pajak semakin menumpuk.

    Dengan adanya pemutihan ini, pemilik kendaraan tinggal membayar pajak tahun berjalan (2025). Denda dan pokok pajak tahun-tahun sebelumnya dibebaskan.

    Berikut lima provinsi di Indonesia yang menerapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai April 2025.

    Jawa Barat

    Pertama adalah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Tak cuma dendanya yang dihapus, bahkan tunggakan pajak di masa lalu juga diputihkan.

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Jawa Barat, program ini menjadi hadiah lebaran untuk warga Jawa Barat. Pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini akan menghapuskan semua denda dan tunggakan pokok pajak hanya dengan membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya). Adapun waktu pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini mulai 20 Maret 2025. Program pemutihan di Jawa Barat diperpanjang jadi sampai 30 Juni 2025.

    Jawa Tengah

    Dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, warga Jawa Tengah bisa memanfaatkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keringanan itu berupa program pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku.

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah sudah dimulai hari ini, Selasa (8/4/2025). Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah berlaku sampai 30 Juni 2025.

    Untuk mendapatkan keringanan tersebut, masyarakat bisa mendatangi langsung ke Samsat terdekat, kemudian membayar pajak berjalan tahun ini (2025). Dengan membayar pajak untuk tahun 2025 di periode program yang diberlakukan, maka tunggakan pajak dan denda yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

    Banten

    Pemerintah Provinsi Banten mengumumkan pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten ini berlangsung mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni 2025.

    Bebas Pokok dan Sangsi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB Tahun 2025.

    Kalimantan Timur

    Dikutip dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum)mengumumkan program THR bagi masyarakat Kaltim. Salah satu program THR buat masyarakat Kaltim adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Kalimantan Timur berlangsung selama 3 bulan. Program ini berlaku mulai hari ini, Selasa (8/4/2025) sampai dengan 30 Juni 2025.

    Lewat program ini, wajib pajak cukup membayar pajak tahunan berjalan. Tunggakan pajak dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan.

    Program pemutihan pajak kendaraan di Kaltim berlaku untuk kendaraan pribadi, termasuk kendaraan sosial keagamaan. Tidak termasuk keterlambatan pembayaran untuk kendaraan baru, mutasi antarprovinsi, ubah bentuk, ganti mesin, dan/atau ex dump/lelang yang belum terdaftar. Program ini juga tidak termasuk biaya SWDKLLJ dan PNBP.

    Sulawesi Tengah

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menerapkan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak di Sulawesi Tengah ini berlaku dalam rangka HUT Ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/083/BAPENDA-G.ST/2025. Adapun pemutihan yang berlaku di Sulawesi Tengah berupa pembebasan atas tunggakan pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

    Insentif ini berlaku di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan akan dilaksanakan mulai 14 April 2025 hingga 14 Mei 2025. Namun, insentif ini tidak berlaku untuk kendaraan baru, kendaraan ex dump/lelang serta kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar daerah.

    (rgr/din)