Xcloud.id

Tag: Anwar Hafid

  • Melihat Bingkai Praktik ESG dalam Industri Nikel Morowali

    Melihat Bingkai Praktik ESG dalam Industri Nikel Morowali

    Bisnis.com, MOROWALI – Puskesmas Bahomotefe di Kecamatan Bahodopi, Morowali-Sulawesi Tengah, kini berdiri sebagai simbol perbaikan layanan kesehatan dan wujud nyata penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam industri ekstraktif di Tanah Air.

    Morowali dikenal sebagai pusat industri nikel yang berkembang pesat. Nikel menjadi komoditas strategis dunia karena menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik, penopang transisi energi bersih. Indonesia, dengan cadangan terbesar global, memiliki posisi penting dalam rantai pasok tersebut. Namun, perhatian dunia tidak hanya tertuju pada kapasitas produksi, melainkan juga pada tata kelola dan keberlanjutan praktik pertambangan.

    Dalam konteks itu, PT Vale Indonesia Tbk. (PT Vale), dengan rekam jejak panjang di Sorowako-Sulawesi Selatan, berupaya menerjemahkan tuntutan keberlanjutan global melalui operasionalnya di Morowali. Sejak tahap pra-konstruksi, perusahaan menekankan keseimbangan antara kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan.

    Salah satu implementasi nyata komitmen tersebut adalah revitalisasi Puskesmas Bahomotefe. Fasilitas yang dibangun pada 2010 ini sempat mengalami penurunan kualitas, mulai dari atap bocor hingga instalasi yang tidak layak. Pada 2022, PT Vale melakukan renovasi menyeluruh selama satu tahun yang mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas, dan pengadaan ambulans.

    Selain perbaikan fisik, penguatan sumber daya manusia juga menjadi fokus. Sebanyak 40 tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan bersama Dinas Kesehatan dan trainer nasional. Dampaknya, layanan medis umum, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan lingkungan kini berjalan lebih baik dan terstandar.

    Program ini merupakan bagian dari Health Improvement Program, salah satu pilar sosial dalam proyek Indonesia Growth Project (IGP) Morowali investasi nikel terintegrasi senilai US$2 miliar yang mencakup area Bahodopi, Bungku Timur, dan fasilitas pengolahan berteknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) di Sambalagi. Hingga pertengahan 2025, progres konstruksi mencapai 95 persen dan ditargetkan beroperasi penuh akhir tahun.

    “Melalui IGP Morowali, kami menempatkan kesehatan masyarakat sebagai pilar utama. Investasi ini tidak boleh hanya menghasilkan nikel, tapi juga kualitas hidup yang lebih baik bagi warga,” ujar Budiawansyah, Director & Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer PT Vale.

    Hasilnya terlihat dari survei 2024 yang mencatat peningkatan kenyamanan dan rasa aman pasien serta efisiensi biaya berobat. Puskesmas Bahomotefe juga meraih Akreditasi Paripurna, status tertinggi bagi puskesmas di Indonesia. Evaluasi menggunakan metode Social Return on Investment (SROI) menunjukkan rasio 1:1,40 dimana setiap satu rupiah investasi menghasilkan manfaat sosial senilai Rp1,40.

    Program kesehatan kemudian diperluas melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) di 13 desa binaan. Kegiatan mencakup pemeriksaan kesehatan, kampanye gizi seimbang, dan edukasi hidup bersih di sekolah. Posyandu diperkuat, dan tenaga kesehatan didampingi untuk meningkatkan mutu layanan.

    Upaya peningkatan kesehatan ini berjalan beriringan dengan program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. PT Vale melaksanakan edukasi pengelolaan sampah 3R bagi siswa sekolah dasar, memantau kualitas lingkungan melalui laboratorium independen, serta mengembangkan pembibitan reklamasi menggunakan tanaman lokal.

    Sejak 2015 hingga kuartal I/2025, PT Vale menyalurkan Rp68 miliar untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Morowali dengan fokus pada kesehatan, pendidikan, penanganan stunting, dan ekonomi lokal.

    Partisipasi masyarakat juga diperkuat lewat kegiatan sosial. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60, PT Vale menggelar donor darah serentak di Morowali dan Pomalaa yang menghasilkan 84 kantong darah. Tahun ini, bersama Pemkab Morowali, perusahaan meluncurkan Gerak Sehat 2025 di 13 desa binaan dengan fokus edukasi preventif seperti kampanye cuci tangan dan penyuluhan penyakit menular.

    Komitmen PT Vale terhadap kesehatan masyarakat di Morowali tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi diarahkan untuk membentuk sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui kemitraan dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal, perusahaan memperluas layanan preventif serta promotif dengan menempatkan kesehatan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

    Sementara itu, pemerintah daerah menegaskan agar investasi besar seperti IGP Morowali ini memberi manfaat luas. Dalam First Cut Ceremony Bahodopi Blok 1 di Ululere, belum lama ini, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berharap agar kehadiran PT Vale jangan hanya sebagai investor, tapi juga mitra pembangunan yang peduli masyarakat Morowali.

    Anwar Hafid juga menegaskan bahwa komitmen PT Vale terhadap aspek lingkungan dan sosial dapat menjadi contoh bagi perusahaan tambang lain. “Saya berterima kasih kepada PT Vale yang konsisten menjaga lingkungan. Menerapkan pertambangan yang baik dan benar sehingga menjadi contoh,” ujarnya.

    Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya aktualisasi program pemberdayaan masyarakat. Ia mengajak perusahaan serta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari bupati, camat, hingga kepala desa untuk bersama-sama mengawal komitmen terhadap aspek sosial dan lingkungan.

    “Investasi pertambangan harus memberi kontribusi nyata bagi daerah, bukan hanya soal DBH maupun PAD, tapi juga manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Anwar. Ia menambahkan bahwa perusahaan diharapkan lebih banyak memberdayakan tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar.

  • Gubernur Mau Transfer ke Daerah Ditambah? Ini Syarat Purbaya!

    Gubernur Mau Transfer ke Daerah Ditambah? Ini Syarat Purbaya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambahkan anggaran transfer ke daearah (TKD) untuk tahun depan, menyusul banyaknya protes dari berbagai pemerintah daerah (pemda).

    Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

    Meski begitu, dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun. Ia pun memastikan, ruang peningkatan TKD 2026 masih terbuka lagi ke depannya.

    “Jadi dia semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes, saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas meng-update,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Kendati begitu, ia menegaskan, ada syarat untuk menaikkan anggaran TKD pada tahun depan lebih lanjut. Salah satunya ialah ekonomi Indonesia kondisinya harus semakin baik dengan dukungan belanja pemda yang lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Kalau ekonomi bagus otomatis ya penerimaan pajaknya naik ya. nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan aja penyerapan anggaran bagus tepat waktu dan gak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” ucap Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, protes pemangkasan anggaran TKD itu disampaikan Gubenur berbagai wilayah di daerah Indonesia dalam momen audiensi dengan Purbaya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, kemarin, Selasa (7/10/2025).

    Ada sebanyak 18 gubernur yang hadir, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Mereka tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

    Adapun, dalam audiensi dengan Purbaya, muncul tuntutan utama mereka yakni persoalan pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Semua gubernur meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memangkas transfer ke daerah.

    “Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang TKD-nya dipangkas hingga 25%.

    Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang juga hadir dalam pertemuan menambahkan, imbas pemangkasan tersebut pemerintah daerah terpaksa melakukan efisiensi.

    “Hampir semua daerah kita mengalami efisiensi,” tambah Anwar. Hal ini sulit bagi pemda karena mengingat banyak janji yang sudah disampaikan kepada publik saat kampanye.

    Sulteng kena pemangkasan sebesar 45%. Menurut Anwar, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi secara bertahap kebijakan tersebut.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Menurut Menkeu saat ini belum memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih seluruh tanggungan gaji ASN daerah tanpa meningkatkan defisit anggaran di atas rasio 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya menegaskan dirinya tetap menjaga keseimbangan fiskal dengan mengoptimalkan belanja dan pendapatan negara agar ruang kebijakan pemerintah tetap terkendali dan tidak membebani perekonomian nasional.

    “Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya nggak bisa, kecuali saya tembus rasio defisit PDB di atas 3 persen. Jadi saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan,” kata Menkeu.

    Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya.

  • Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari “Middle Income Trap”
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari
    middle income trap
    (jebakan pendapatan menengah).
    Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
    Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun. 
    “Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara,
    northern hemisphere
    (belahan bumi utara), maupun di selatan,
    southern hemisphere
    , belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan,” katanya dalam siaran pers. 
    Namun, kata Tito, Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa bercocok tanam dalam 12 bulan. 
    Tak hanya iklim bersahabat, ia menyebut Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, mulai dari ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur. 
    Potensi tersebut menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.
    “
    Nah
    , jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” ungkap Tito.
    Ia menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah. 
    Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
    “Tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik,
    chip
    , dan lain-lain.
    Nah
    , saya mengatakan
    yes or not. Agree and disagree
    ,” tegas Tito.
    Dia mencontohkan, Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi. 
    Model tersebut, kata Tito, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
    Lebih jauh, dia menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. 
    Presiden, kata Tito, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
    Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor. 
    Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar tindakan normatif.
    “Dengan anggaran yang ada, kami ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya,” imbuh Tito. 
    Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal alam yang besar. Tugas pemerintah adalah meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lainnya. 
    Dalam rakor itu, Tito turut menyaksikan penandatanganan
    memorandum of understanding
    (MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi. 
    Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri minta pemda jawab kritik masyarakat dengan empati

    Mendagri minta pemda jawab kritik masyarakat dengan empati

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan dialog dan komunikasi yang menenangkan.

    Tito menegaskan pentingnya peran dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang.

    “Pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Tito dalam keteranganya yang diterima di Jakarta, Senin (8/9).

    Penegasan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah secara daring, yang diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

    Dalam arahannya, Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis.

    Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain, pertama, kepala daerah diminta menyambangi tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi langsung dan terbuka.

    Kedua, menggelar doa lintas agama sebagai sarana memperkuat harmoni sosial. Ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan meredakan ketegangan saat berbicara kepada publik.

    Arahan Mendagri itu mendapat respons positif dari sejumlah kepala daerah yang langsung bergerak cepat dengan berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial.

    Sebagai contoh, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat daerah, menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

    Sedangjan Wali Kota Medan Rico Waas mengadakan doa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan yang dihadiri tokoh masyarakat lintas agama, guna menjaga keamanan dan memperkuat kerukunan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam proses pemulihan pasca-kericuhan.

    Ia mengatakan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi kunci ketahanan sosial.

    Beberapa kepala daerah juga langsung meluncurkan program prorakyat yang konkret. Di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menginstruksikan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai strategi menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat kecil.

    Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang menjalin kerja sama dengan Bulog melalui penandatanganan MoU dengan pemerintah desa agar kantor desa menjadi titik distribusi beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), serta mengusulkan reaktivasi program Raskin untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dengan mengedepankan pendekatan humanis dan ruang dialog, menurut Tito, pemerintah daerah tidak hanya menghindari eskalasi sosial, tetapi juga memperkuat pondasi jangka panjang untuk ketahanan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, respons daerah yang cepat menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya mampu mengarahkan perubahan sosial, asalkan memahami psikologi publik dan dinamika masyarakat.

    “Instruksi Mendagri itu menyentuh langsung fitrah seorang pemimpin. Makanya, responsnya cepat dan konkret di berbagai daerah. Negara kita saat ini memang butuh kolaborasi kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menghadapi ketidakpastian global,” kata Iwan.

    Namun demikian, Iwan mengingatkan agar keterbukaan kepala daerah terhadap aspirasi publik tidak berhenti di level simbolik atau seremonial. Ia menekankan perlunya keberlanjutan dalam bentuk kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat.

    “Respons yang terbuka harus bermuara pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujar dia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sulteng harap unjuk rasa di Palu jadi contoh untuk Indonesia

    Gubernur Sulteng harap unjuk rasa di Palu jadi contoh untuk Indonesia

    Palu (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berharap aksi unjuk rasa yang damai dan sopan di Palu, dapat menjadi contoh untuk Indonesia.

    “Masyarakat Kota Palu dan Sulteng mengedepankan akal sehat, memperlihatkan sikap demokrasi yang yang sangat tinggi dan mudah-mudahan menjadi contoh untuk Indonesia,” katanya usai bertemu massa aksi di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Senin.

    Gubernur Sulteng bersama seribuan massa aksi duduk bersama di depan Kantor DPRD Sulteng. Aksi yang digelar di tengah rintik hujan itu berlangsung tertib dan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.

    Dalam dialog bersama massa aksi, Anwar juga memaparkan program kerja yang dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang. Salah satunya, adalah komitmen memberikan beasiswa kepada mahasiswa.

    Dalam unjuk rasa itu beberapa isu lokal yang disampaikan diantaranya membatalkan kenaikan gaji pegawai, mengevaluasi program BERANI cerdas dan mengevaluasi seluruh izin tambang di Sulteng.

    Seribuan mahasiswa dari sejumlah kampus dan aliansi ojek online di Kota Palu melakukan aksi unjuk rasa dengan sopan di depan kantor Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin.

    Aksi yang dimulai pukul 11.50 WITA dan berakhir pukul pukul 15.30 WITA. Di depan kantor DPRD Sulteng, masa aksi menyuarakan tuntutan dan aspirasi mereka, khususnya tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Masa aksi ditemui Ketua DPRD Sulteng M Arus Abdul Karim, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, mantan Gubernur Sulteng Rusdi Mastura dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid. Selain itu, hadir pula Komandan Korem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, Wakil Kapolda Sulteng Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma dan Kapolres Palu Kombes Pol. Deny Abrahams.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kawasan Industri IMIP Jadi Angin Segar Ekonomi Kerakyatan

    Kawasan Industri IMIP Jadi Angin Segar Ekonomi Kerakyatan

    Jakarta –

    Sore hari menjelang waktu Magrib, jalan-jalan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) tampak begitu ramai. Keramaian ini tak jarang menimbulkan kepadatan di sejumlah tempat layaknya kota-kota besar.

    Hal itu tidak terlepas dari banyaknya para pekerja PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang selesai mengerjakan proyek pekerjaannya pada sore hari. Berbagai kendaraan mulai dari motor hingga mobil jemputan nampak memadati jalan-jalan di sekitar Kecamatan Bahodopi.

    Pada jam pulang kerja ini, tempat makan dan minum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik masyarakat setempat selalu ramai. Seragam dan helm khas karyawan pun terlihat di sejumlah beranda kost, rumah kontrakan, atau penginapan yang berada di Kecamatan Bahodopi.

    Hal serupa juga terlihat saat pagi hari. Lalu lintas terasa lebih padat saat jam berangkat kerja. Banyak pekerja yang berbondong-bondong memenuhi UMKM di sekitar kawasan untuk membeli sarapan kemudian dibawa ke tempat kerja.

    Saat detikcom berada di lokasi sekitar seminggu lamanya, memenuhi berbagai kebutuhan pribadi juga tidak begitu sulit. Wilayah di sekitar Bahodopi ini sudah terdapat pusat perbelanjaan modern yang menyuguhkan beragam kebutuhan sandang, pangan, papan.

    Bahkan, sejumlah merek kopi kekinian, khas Jakarta pun sudah membuka cabangnya di Kecamatan Bahodopi. Selain jadi tempat berkumpul para pekerja, kehadiran tempat usaha ini juga jadi tempat berkumpulnya aktivitas ekonomi kerakyatan.

    Menurut Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, hiruk pikuk di sekitar kawasan industri ini jadi angin segar bagi masyarakat, para pekerja, UMKM, hingga pelaku usaha. Menurutnya, aktivitas yang dilakukan IMIP telah membuat daerah yang dulunya terbelakang menjadi lebih hidup.

    “Kalau kita jujur memang sebelum kehadiran kawasan industri, daerah itu memang sangat terbelakang. Kita juga harus mengakui bahwa kehadiran industri itu banyak memberi pengaruh baik pada kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Anwar kepada detikcom, dikutip Jumat (29/8/2025).

    “Kemudian juga dari sisi transportasi, fasilitas umum juga dan sebagainya pasti terbuka sangat-sangat jauh perbedaannya sebelum kawasan industri hadir hingga sekarang,” sambungnya.

    IMIP Serap 83.000 Pekerja Indonesia di 2024 (Foto: Dea Duta Aulia/detikcom)

    Menyerap Tenaga Kerja Lokal

    Dia mengatakan kawasan tersebut juga cukup banyak menyerap para pekerja. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan aktivitas hilirisasi IMIP di Bahodopi, Sulawesi Tengah, yang memerlukan banyak sumber daya manusia (SDM).

    “Sudah berjalan dengan berhasil menurut saya ya, dari sisi hilirisasinya. Sangat-sangat berhasil karena sudah memproduksi yang dulunya kita mengirim ore, sekarang sudah banyak turunan produksinya yang dilakukan dari hasil pengolahan itu. Kalau dari sisi itu,” jelasnya.

    “Kemudian dua, dari sisi tentu terbukanya lapangan kerja secara nasional juga itu sudah sangat membantu. Kemudian dari sisi penerimaan negara juga sudah cukup maksimal ya. Ya, sangat membantu,” sambungnya.

    Diketahui, Kawasan Industri IMIP telah menyerap tenaga kerja dengan total mencapai 83.000 orang pada 2024 yang mayoritasnya diisi oleh pekerja Indonesia. Adapun rinciannya yakni tenaga kerja Indonesia sebanyak 93% berasal dari wilayah Sulawesi dan 7% berasal dari luar Sulawesi. Sementara pada 2025, penyerapan tenaga kerja berada di angka 85.520 orang.

    Sejak tahun 2020, penyerapan tenaga kerja Indonesia di IMIP juga terus meningkat. Detailnya 35.592 karyawan pada 2020, 51.542 orang (2021), 68.466 orang (2022), 74.350 orang (2023), dan sekitar 83.000 pada 2024. Adapun untuk penyerapan tenaga kerja asing (TKA), sebanyak 6.426 orang TKA pada 2020, 6.421 orang (2021), 9.875 orang (2022), dan 11.657 TKA (2023).

    Gubernur berharap IMIP terus dapat menyerap tenaga kerja lokal lebih besar. Harapannya, hal ini dapat menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Apalagi saat ini, penurunan angka kemiskinan di Sulteng masih tergolong dinamis dalam 5 tahun belakang ini.

    Berdasarkan data BPS Sulteng, jumlah penduduk berada di angka 404.030 orang (September 2019), 403.740 orang (September 2020), 381.210 orang (September 2021), 389.710 orang (September 2022), 395.660 orang (Maret 2023), 358.330 orang (Maret 2024), dan 356.190 orang (Maret 2025).

    “Nah, cuman memang ya di samping itu juga ada beberapa hal yang masih kita harapkan sih untuk bisa maksimal lagi kedepannya. Perannya, contoh misalnya pemberdayaan tenaga kerja lokal, sumber pembinaan sumber daya manusia lokal. Itu yang perlu sebetulnya harus menjadi prioritas,” jelasnya.

    Kawasan Industri IMIP Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan (Foto: dok. Dea Duta Aulia/detikcom)

    Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan

    Sementara itu, Direktur Komunikasi PT IMIP Emilia Bassar mengatakan kawasan IMIP tergolong seksi di mata para investor. Pasalnya, total investasi yang masuk ke Kawasan IMIP tidak main-main mencapai US$ 34,3 miliar atau Rp 562 triliun periode 2015-2024 dengan asumsi kurs Rp 16.400.

    Dia mengatakan besarnya nilai investasi yang masuk Kawasan IMIP tidak terlepas dari sejumlah strategi yang disiapkan untuk menggaet investor.

    “Yang pertama adalah kepastian atas regulasi perizinan komplain terhadap peraturan perundangan agar proses produksi kemudian pengelolaan kawasan juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian pemerintah juga mendukung dalam bentuk dukungan fiskal sehingga itu juga bisa mempermudah kami untuk mempercepat dan mengelola kawasan juga lebih baik,” tuturnya.

    “Lalu yang lainnya juga ada efisiensi. Karena ini perusahaan pengelolaan kawasan industri nikel berbasis nikel tentu saja efisiensi kami memberikan fasilitas dan dukungan bagi para tenant baik itu dalam bentuk konektivitas darat dan laut. Yang ketiga yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan ini tentu saja terus melakukan upaya-upaya inisiatif keberlanjutan baik itu lingkungan maupun sosial termasuk peningkatan dan kapasitas pengembangan SDM lokal,” sambungnya.

    Menurutnya, tingginya nilai investasi tersebut memberikan efek domino terhadap perekonomian kerakyatan dengan tumbuh suburnya UMKM di sekitar Kawasan IMIP.

    “Di Bahodopi, misalnya, hasil survei internal kami tahun 2025 menunjukkan ada sekitar 7.643 UMKM, meningkat secara konsisten dari 4.697 (2021), lalu 5.034 (2022), 6.617 (2023), dan 7.318 (2024),” kata Emilia.

    Salah satu pelaku UMKM yang merasakan dampak dari kehadiran IMIP yakni Aziz. Pemilik kost dan agen salah satu perbankan BUMN ini mengatakan kehadiran IMIP menjadi angin segar. Pasalnya, hiruk pikuk karyawan menghadirkan peluang sendiri untuk membuka usaha.

    “Sejak 2015 buka usaha kos-kosan dan di tahun 2017 buka usaha BRILink,” kata Aziz kepada detikcom.
    Dia mengatakan banyak karyawan IMIP atau mereka yang bekerja di IMIP menyewa kost dan memanfaatkan layanan perbankan di tempatnya. Perputaran uang dari usaha tersebut tidak mencapai ratusan juta rupiah.

    “Banyak karyawan PT IMIP melakukan transaksi seperti tarik tunai dan transaksi transfer. Kost-kostan 7 kamar. 1 kamar Rp 1 juta per bulan total Rp 7 juta. Omzet AgenBRILink per bulan berkisar Rp 600 juta sampai dengan Rp 900 juta per bulan,” tuturnya.

    Sementara itu, salah satu karyawan IMIP, Kambaton juga bersyukur atas kehadiran IMIP di Bahodopi. Menurutnya, sejak bekerja di IMIP kesejahteraan dirinya dan keluarga meningkat.

    Meskipun tidak menyebutkan secara angka, Kambaton mengatakan penghasilan bulanan yang didapatkan meningkat tajam dibandingkan profesi dulunya sebagai pengajar.

    “Saya pribadi sangat bersyukur karena perbedaannya sangat signifikan,” ujar Kambaton.

    Mencerahkan Industri Hilirisasi RI

    Di sisi lain, Executive Director Indonesia Mining Association Hendra Sinadia menilai pengembangakan kawasan smelter seperti IMIP menghadirkan ‘angin segar’ tersendiri bagi pengembangkan kawasan.

    Menurutnya, kawasan smelter seperti IMIP dan tempat lainnya menawarkan fasilitas yang terintegrasi dalam pengolahan nikel. Tingginya minat investasi itu juga diimbangi dengan kedatangan para pekerja dari berbagai daerah untuk bekerja di kawasan tersebut.

    Pekerja-pekerja ini lah yang menjadi motor utama untuk menghadirkan peluang membuka berbagai macam usaha. Apalagi, para pekerja biasanya tinggal di kawasan smelter dalam periode waktu yang cukup lama.

    Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyebutkan Sulawesi Tengah menempati posisi ke-4 secara nasional dengan realisasi sebesar Rp 31,6 triliun di Semester I 2025. Sulteng mengalahkan Banten hanya Rp 29,7 triliun, Jawa Tengah Rp 23,7 triliun, dan Kalimantan Timur 23,7 triliun di Semester I 2025.

    “Nah kalau dengan terintegrasi gitu kan tentu saja kawasan itu kan pasti di industri tersebut yang isinya bisa puluhan atau ratusan perusahaan kan akan menyerap tenaga kerja (dalam jumlah besar) pasti kan. Tenaga kerja, kemudian di sekitarnya ya tentu saja kan dari tenaga kerjanya terserap ya tumbuh lah industri-industri lokal,” ujar Hendra dihubungi detikcom, Kamis (29/8).

    Menurutnya, kehadiran kawasan pengolahan nikel juga menjadi angin segar bagi pendapatan daerah.
    “Iya, dominan, khususnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah justru. Ini industri pengolahan yang menjadi pemicu ini kan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, otomatis akan menarik sektor-sektor lain tadi kan, ada industri lokalnya gitu,” tuturnya.

    Dia pun mengatakan RI sendiri masih memiliki peluang yang cukup besar untuk menggenjot sektor hilirisasi nikel. Menurutnya, sektor hilir masih potensial untuk dikembangkan oleh Indonesia.

    “Nah kedepannya tentu kan kalau berbicara hilirisasi ini kan yang dihasilkan pengolahan di IMIP, di Morowali, di mana-mana itu kan masih menghasilkan produk antara. Kalau kita ditambahkan produk antara kan, jadi nickel pig iron, nickel stainless steel. Nah hilirnya kan itu rantainya ke sana masih ada banyak. Ada baterai katoda, nantinya katoda baterai, terus ada prekursor baterai, terus nanti jadi baterai kendaraan bermotor listrik, terus nanti ujungnya ini lagi kan itu industri-industri hilir yang akan bertumbuh,” tutupnya.

    (akd/akd)

  • Pemprov Sulteng dan Pemkab Bangkep selaraskan program pembangunan

    Pemprov Sulteng dan Pemkab Bangkep selaraskan program pembangunan

    Program 9 Berani telah kami selaraskan dengan program daerah. Kami yakin sinergisitas ini akan mendorong Banggai Kepulauan bangkit, maju, dan berkelanjutan

    Banggai Kepulauan, Sulawesi Te (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyelaraskan program pembangunan guna mempercepat kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam kunjungannya di Bangkep, Rabu, menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten.

    “Kita harus satu pemahaman. Suksesnya Banggai Kepulauan adalah suksesnya Sulawesi Tengah. Tanpa sinergisitas, kita akan lambat,” katanya.

    Ia menargetkan, penurunan angka kemiskinan minimal satu persen setiap tahun melalui penguatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, dengan harapan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional pada 2029.

    Gubernur juga menyoroti beberapa kebutuhan mendesak, termasuk penyelesaian Pelabuhan Salakan, perbaikan akses jalan, dan penyediaan air bersih.

    Dalam arahannya, ia memaparkan implementasi program Sembilan Berani, yakni Berani Cerdas yang bertujuan memastikan pendidikan 12 tahun dan bebas pungutan di SMA, SMK, dan SLB, dan Berani Sehat menjamin layanan kesehatan Universal Health Coverage berbasis KTP.

    Kemudian, Berani Menyala untuk menghadirkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Berani Lancar fokus pada pengembangan infrastruktur jalan desa, sedangkan Berani Berdering memperluas jaringan komunikasi hingga pelosok.

    Selain itu, Berani Tangkap untuk menyediakan 50 kapal tangkap modern per tahun mulai 2026, Berani Panen Raya untuk menyalurkan bibit kelapa untuk pertanian, dan Berani Berintegritas serta Berani Berkah untuk menguatkan nilai keagamaan, termasuk gerakan shalat berjamaah di masjid.

    Untuk itu, ia menekankan pentingnya membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan.

    Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara organisasi perangkat saerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah dan perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya di bidang pendidikan (Berani Cerdas) dan kesehatan (Berani Sehat).

    Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyatakan pihaknya telah menyelaraskan program unggulan daerah Bangkep Berkah dengan program Sembilan Berani.

    “Program 9 Berani telah kami selaraskan dengan program daerah. Kami yakin sinergisitas ini akan mendorong Banggai Kepulauan bangkit, maju, dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Rusli memaparkan bahwa Bangkep Berkah mencakup beberapa fokus utama, di antaranya Berkah Sejahtera menghadirkan bantuan perumahan bagi petani dan nelayan, jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin, bantuan usaha keluarga, dan santunan kematian.

    Selanjutnya, Berkah Cerdas menghadirkan pendidikan gratis untuk masyarakat, Berkah Sehat memprioritaskan pencapaian Universal Health Coverage dan penurunan stunting, Berkah Infrastruktur mengembangkan jalan provinsi dan kabupaten, menyediakan air bersih, akses listrik, dan membangun pelabuhan laut.

    Kemudian, Berkah Bermartabat untuk memberi insentif untuk pengurus masjid dan gereja, serta menggalakkan gerakan shalat berjamaah serta Berkah Berintegritas fokus pada peningkatan kesejahteraan ASN.

    Selain itu, Berkah Desa untuk meningkatkan alokasi dana desa dari 10 persen menjadi 15 persen, dan Berkah Berdering membangun smart village dengan free wifi di seluruh desa untuk mengatasi blank spot.

    Ia mengatakan kondisi kepulauan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembangunan dengan segala keterbatasan fiskal, sehingga penyelarasan program dan sinergi menjadi strategi penting untuk memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu Resmi Naik Kelas Jadi Internasional

    Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu Resmi Naik Kelas Jadi Internasional

    Palu, Beritasatu.com – Upaya gigih Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam mendorong kemajuan infrastruktur transportasi udara akhirnya membuahkan hasil besar. Setelah tiga bulan mengusulkan kepada pemerintah pusat, status Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu kini resmi naik kelas menjadi bandara internasional penuh.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025, yang menetapkan peningkatan status bandara kebanggaan masyarakat Sulteng ini. Dengan perubahan status tersebut, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri kini memiliki kewenangan melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri, tidak hanya untuk penerbangan carter tetapi juga penerbangan reguler.

    “Kita bersyukur, usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat sejak tiga bulan terakhir ini alhamdulillah membuahkan hasil. Bandara Mutiara SIS Al-Jufri saat ini adalah bandara internasional,” ungkap Gubernur Anwar Hafid dengan penuh rasa syukur.

    Gubernur menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam enam bulan ke depan sebelum operasional penerbangan internasional dimulai. 

    Persiapan ini mencakup koordinasi administrasi dengan pihak terkait seperti bea cukai, imigrasi, dan karantina agar seluruh dokumen, perizinan, dan sistem administrasi memenuhi standar internasional. 

    Di sisi lain, penempatan dan pelatihan personel di pos imigrasi, karantina, dan bea cukai akan segera dilakukan untuk memastikan pelayanan penumpang internasional berjalan optimal. 

    Fasilitas pendukung juga tengah disiapkan, termasuk pengadaan peralatan penting seperti X-ray senilai Rp 2 miliar–Rp 2,5 miliar yang dibutuhkan untuk pemeriksaan keamanan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melengkapi persyaratan teknis lainnya, termasuk rekomendasi dari Kementerian Pertahanan.

    “Kami mohon doa dan dukungan semua pihak. Ini kebanggaan kita bersama. Sultan Nambaso!” seru Gubernur Anwar.

    Salah satu pertimbangan penetapan adalah untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Bandara Mutiara mendapatkan status internasional penuh, berbeda dengan Bandara IMIP di Morowali yang hanya diberikan status internasional untuk penerbangan carter selama satu tahun.

    Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas landasan pacu agar pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 dapat terbang langsung ke Tiongkok atau rute jarak jauh lainnya tanpa perlu transit. 

    Saat ini panjang landasan masih 2.500 meter sehingga penerbangan jarak jauh memerlukan technical landing di Aceh atau Kualanamu untuk pengisian bahan bakar. 

    Dengan perpanjangan landasan, pesawat dapat langsung menuju negara tujuan, biaya perjalanan menjadi lebih murah, dan peluang pelaksanaan ibadah haji maupun umrah langsung dari Palu akan terbuka. 

    Untuk itu, pemerintah provinsi berencana mencari dukungan pendanaan, termasuk melalui skema CSR dari perusahaan besar, guna menambah panjang landasan 500 meter sesuai standar Kementerian Perhubungan.

    Dengan status internasional ini, Gubernur Anwar optimistis Bandara Mutiara SIS Al-Jufri akan menjadi pintu gerbang utama Sulawesi Tengah menuju dunia. Menurutnya, hal ini merupakan peluang besar bagi sektor pariwisata, investasi, dan UMKM, karena wisatawan mancanegara kini bisa datang langsung tanpa harus transit di kota lain. 

    Era baru konektivitas udara ini diharapkan membawa dampak ekonomi yang signifikan serta mempercepat transformasi Sulawesi Tengah sebagai destinasi unggulan di Indonesia Timur.

  • Kadin siap kolaborasi wujudkan 100 ribu hektare lahan durian di Parimo

    Kadin siap kolaborasi wujudkan 100 ribu hektare lahan durian di Parimo

    Parigi, Sulteng (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo) untuk mewujudkan 100 ribu hektare lahan pertanian durian di kabupaten itu.

    “Langkah ini sebagai bagian dari upaya penguatan produksi durian untuk jangka panjang, karena Parigi Moutong dipilih pemerintah pusat sebagai daerah pengekspor pertama durian beku Indonesia ke China,” kata Ketua Kadin Parigi Moutong Faradiba Zaenong di Parigi, Sulawesi Tengah, Jumat.

    Program 100 ribu hektare (ha) pertanian durian sebagai bentuk respon Pemkab Parigi Moutong dalam memajukan sektor pertanian dan memanfaatkan peluang pasar.

    Ia mengatakan saat ini Parigi Moutong memiliki 114.103 pohon durian produktif tersebar di lahan seluas 1.114 ha. Guna meningkatkan produksi maka pemerintah daerah (pemda) harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkaya kuantitas komoditas tersebut.

    “Bila target itu tercapai banyak manfaat ekonomi diperoleh, di antaranya terbuka lapangan kerja baru, lalu membantu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk membuka peluang berdirinya rumah kemas atau ‘packing house’ durian yang baru,” ujar dia.

    Menurut dia, bila program 100 ribu ha lahan durian tercapai, diproyeksikan terjadi perputaran uang Rp21 triliun hingga Rp50 triliun per tahun di Parigi Moutong

    “Kami berharap pemda memanfaatkan dengan baik peluang ini. Parigi Moutong sudah memiliki modal kuat karena keran ekspor sudah terbuka khusus komoditas durian, karena kegiatan ekspor langsung menyasar ke barat tujuan, tidak lagi melalui Thailand,” kata Faradiba.

    Ia mengatakan saat ini Parigi Moutong telah memiliki 16 unit rumah kemas durian yang telah lolos audit protokol ekspor oleh tim General Administration of Customs of China (GACC) sebagai pihak berkompeten China.

    Menurut dia, Kadin bukan hanya berkomitmen terhadap pengembangan pertanian durian sebagai wilayah hulu, tetapi juga ikut mengawal kegiatan ekspor sebagai hulu, berkolaborasi dengan Asosiasi Perkebunan Durian Indonesia (Apdurin).

    “Program ini bentuk nyata dari pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah. Kadin siap berkolaborasi secara aktif untuk memastikan program tersebut berjalan bertahap dan tepat sasaran,” ujar dia.

    Sementara itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengatakan langkah awal pemda yakni membentuk desa durian sebagai percontohan, lalu menggiatkan luas lahan produktif durian di sana.

    Sedangkan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid telah menyatakan komitmennya untuk menyiapkan anggaran pengadaan bibit durian bagi petani.

    “Kami berharap kerja sama yang sudah terbangun dapat semakin kuat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah,” katanya.

    Pewarta: Mohamad Ridwan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.