Tag: Antony Blinken

  • Prabowo terima kunjungan Dubes AS untuk PBB

    Prabowo terima kunjungan Dubes AS untuk PBB

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Linda tiba di Istana Merdeka pukul 13.00 WIB, dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di dalam Istana Merdeka, Jakarta.

    Baca juga: Presiden China Xi Jinping telepon Prabowo Subianto, ucapkan selamat

    Linda kemudian menandatangani buku tamu dan diajak Prabowo masuk ke dalam ruang Jepara Istana Merdeka.

    Prabowo sempat memperkenalkan sejumlah menteri yang mendampinginya kepada Linda.

    “Ini menteri saya yang baru menjabat dua jam,” seloroh Prabowo.

    Keduanya beserta para pendamping lalu melakukan pertemuan tertutup di dalam Istana Merdeka.

    Baca juga: Antony Blinken ucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo
    Baca juga: Polandia yakin pemerintah baru RI akan sangat aktif di kancah dunia
    Baca juga: PM Belanda ucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • AS Beri Israel Waktu 30 Hari untuk Tingkatkan Bantuan ke Gaza

    AS Beri Israel Waktu 30 Hari untuk Tingkatkan Bantuan ke Gaza

    Jakarta

    Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Matthew Miller, mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah mengirim surat kepada para pejabat Israel untuk menyampaikan kekhawatiran Gedung Putih tentang kondisi kemanusiaan di Gaza.

    Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer. Surat itu dikirim setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden mencatat bahwa bantuan yang sampai ke Gaza mengalami penurunan.

    Miller menjelaskan, Blinken dan Austin meminta pemerintah Israel untuk segera melakukan perubahan agar bantuan yang masuk ke Gaza bisa kembali meningkat dari jumlah yang sangat rendah saat ini.

    Dalam surat itu disebutkan bahwa jumlah bantuan yang masuk ke Gaza harus naik menjadi minimal 350 truk per hari, agar Israel tetap menerima bantuan militer dari AS. Israel juga diminta untuk menambah jeda kemanusiaan dan meningkatkan perlindungan untuk lokasi bantuan kemanusiaan. Israel diberi waktu 30 hari untuk merespons.

    Miller menambahkan bahwa AS yakin bantuan bisa lebih banyak masuk ke Gaza dan hambatan birokrasi serta logistik bisa diatasi. Dia juga menegaskan bahwa ada konsekuensi hukum di AS terkait hal ini, dan berharap Israel segera mengambil tindakan sesuai isi surat tersebut.

    Surat itu juga menekankan kebijakan AS mengenai bantuan kemanusiaan dan penyaluran senjata ke Israel. Surat ini dikirim saat situasi di Gaza utara semakin memburuk dan setelah ada laporan serangan Israel di sebuah lokasi tenda rumah sakit di Gaza tengah.

    Netanyahu tolak gencatan senjata sepihak

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan bahwa dia telah memberitahu Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa dia tidak setuju dengan kesepakatan gencatan senjata sepihak yang tidak menghentikan Hizbullah mempersenjatai diri kembali.

    “Perdana Menteri menolak gencatan senjata sepihak yang tidak akan mengubah situasi keamanan di Lebanon dan hanya akan membuat situasi kembali seperti semula,” kata pernyataan dari kantornya.

    Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel beroperasi untuk melawan Hizbullah guna mencegah mereka mengancam warga Israel di perbatasan utara dan memungkinkan warga untuk kembali ke rumah dengan aman.

    Prancis menolak permintaan Netanyahu untuk menarik mundur pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, dari posisinya di Lebanon. Selain itu, Prancis memanggil duta besar Israel di Paris terkait insiden penembakan yang dilakukan tentara Israel terhadap tiga posisi pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan.

    rs/ha/hp (AP, AFP, dpa, Reuters)

    Simak: Video: Kecaman AS Terhadap Israel soal Situasi Buruk di Gaza

    (ita/ita)

  • Kapal Induk China Terdeteksi Dekat Wilayahnya, Taiwan Waspada!

    Kapal Induk China Terdeteksi Dekat Wilayahnya, Taiwan Waspada!

    Taipei

    Taiwan dalam keadaan “waspada” setelah mendeteksi keberadaan kapal induk China di perairan selatan wilayahnya pada Minggu (13/10) waktu setempat. Hal ini terjadi saat ketegangan antara kedua negara semakin meningkat.

    “Kelompok kapal induk China Liaoning telah memasuki perairan di dekat Selat Bashi dan kemungkinan akan melanjutkan pelayaran ke Pasifik bagian barat,” sebut Kementerian Pertahanan Taiwan dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Minggu (13/10/2024).

    China semakin meningkatkan aktivitas militer di sekitar wilayah Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Beijing mengirimkan rentetan pesawat tempur dan pesawat militer lainnya, dengan kapal-kapal militer negara itu terus mempertahankan kehadiran di sekitar perairan Taiwan.

    Terdeteksinya kapal induk Liaoning di sekitar Taiwan ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, memperingatkan China pada Jumat (11/10) untuk tidak mengambil tindakan “provokatif” terhadap Taipei.

    Peringatan Washington itu disampaikan setelah Presiden Taiwan Lai Ching-te menyampaikan pidato pada perayaan Hari Nasional negara tersebut sehari sebelumnya, yang menuai reaksi keras China.

    Lai, yang disebut oleh Beijing sebagai “separatis”, bersumpah dalam pidatonya untuk “menolak aneksasi” Taiwan. Dia juga menegaskan bahwa Beijing dan Taipei “tidak saling tunduk satu sama lain”.

    Dalam tanggapannya, otoritas China menyebut pidato Lai sebagai “provokasi” yang akan mengakibatkan “bencana” bagi rakyat Taiwan.

    Selama ini, China selalu menegaskan Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Beijing bahkan mengatakan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taipei kembali di bawah kendalinya.

    Beberapa waktu terakhir, militer China mengerahkan puluhan pesawat tempur dan kapal angkatan lautnya ke dekat wilayah Taiwan. Laporan Kementerian Pertahanan Taiwan pada 26 September lalu menyebut sedikitnya 43 pesawat militer China dan delapan kapal angkatan laut terdeteksi dalam periode 24 jam di dekat wilayahnya hingga pagi hari.

    Sekitar 29 pesawat militer tambahan — termasuk jet tempur dan pesawat nirawak — terdeteksi hingga sore hari pada hari yang sama.

    Menurut para pakar militer, peningkatan jumlah pesawat, kapal, dan drone yang dilakukan China itu merupakan bentuk “gangguan zona abu-abu” yang membuat Angkatan Bersenjata Taiwan selalu waspada. Para pakar militer menilai taktik-taktik semacam ini, yang tidak termasuk tindakan perang langsung, digunakan untuk menguras habis tenaga pasukan militer Taiwan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Koalisi Global Demi Negara Palestina Diinisiasi Arab Saudi

    Koalisi Global Demi Negara Palestina Diinisiasi Arab Saudi

    Jakarta

    Arab Saudi kembali menyampaikan inisiatif terbaru berkaitan dengan nasib negara Palestina. Arab Saudi, lewat Menteri Luar Negerinya, Pangeran Faisal bin Farhan, menyampaikan inisiatif baru untuk mendirikan negara Palestina.

    Inisiatif ini mencuat setelah beragam upaya untuk mendorong solusi dua negara tidak kunjung membuahkan hasil. Padahal, solusi dua negara tersebut sudah disuarakan sejak beberapa dekade lalu.

    Apa inisiatif yang dimaksud? Dilansir dari Al Arabiya, Jumat (27/9/2024), inisiatif itu berkaitan dengan aliansi global. Aliansi itu nantinya akan mendorong solusi dua negara.

    Pangeran Faisal menyampaikan inisiatif tersebut saat pertemuan yang melibatkan Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Norwegia pada Kamis (26/8) waktu setempat.

    Dia mengatakan bahwa pertemuan perdana untuk aliansi global itu akan digelar di Riyadh, ibu kota Saudi. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menambahkan bahwa pertemuan lanjutan pertama juga akan digelar di Riyadh dan Brussels.

    Dalam pidatonya, Pangeran Faisal menyebut inisiatif tersebut merupakan upaya bersama negara-negara Arab dan Eropa.

    “Kita akan melakukan segala upaya untuk mencapai rencana yang bisa diandalkan dan tidak dapat diubah untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan komprehensif,” cetusnya.

    Ditegaskan kembali oleh Pangeran Faisal soal perlunya bergerak secara kolektif untuk mengambil keputusan, yang akan membawa hasil nyata menuju gencatan senjata segera dan menerapkan solusi dua negara.

    “Yang terutama adalah negara Palestina yang merdeka,” sebutnya.

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

    Arab Saudi Tak Akan Berhubungan dengan Israel Sampai Palestina Merdeka

    Sikap tegas Arab Saudi terhadap Israel juga sempat dinyatakan oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dia mengatakan bahwa kerajaan tersebut tidak akan menjalin hubungan dengan Israel sampai negara Palestina terbentuk.

    “Kami memperbarui penolakan dan kecaman keras kerajaan atas kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Putra Mahkota Mohammed bin Salman dilansir AFP, Kamis (19/9).

    “Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tak kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina,” tambahnya.

    Kesepakatan normalisasi yang ditengahi oleh presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2020 antara Israel dan Bahrain serta Uni Emirat Arab telah mengakhiri konsensus Arab yang telah lama ada bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa negara Palestina yang merdeka dan menyoroti tetangga mereka yang lebih kuat, Arab Saudi.

    Baru-baru ini pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah mengulurkan prospek pembentukan hubungan yang cepat dengan raja minyak Teluk Arab sebagai potensi keuntungan bagi Israel dari kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera untuk Gaza.

    Blinken telah mengatakan selama kunjungan ke Haiti pada tanggal 6 September bahwa ia masih berharap untuk mengunci kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi sebelum Presiden AS Joe Biden mengundurkan diri pada bulan Januari.

    “Saya pikir jika kita bisa mendapatkan gencatan senjata di Gaza, masih ada peluang melalui keseimbangan pemerintahan ini untuk bergerak maju dalam normalisasi,” kata diplomat tinggi AS tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/maa)

  • Saudi Tak Akan Berhubungan dengan Israel Tanpa Negara Palestina

    Saudi Tak Akan Berhubungan dengan Israel Tanpa Negara Palestina

    Jakarta

    Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), mengatakan bahwa kerajaan tersebut tidak akan menjalin hubungan dengan Israel sampai negara Palestina terbentuk. Hal tersebut merupakan pukulan bagi upaya Amerika Serikat (AS) untuk kesepakatan normalisasi.

    “Kami memperbarui penolakan dan kecaman keras kerajaan atas kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Putra Mahkota Mohammed bin Salman dilansir AFP, Kamis (19/9/2024).

    “Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya yang tak kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa negara Palestina,” tambahnya.

    Kesepakatan normalisasi yang ditengahi oleh presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2020 antara Israel dan Bahrain serta Uni Emirat Arab telah mengakhiri konsensus Arab yang telah lama ada bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa negara Palestina yang merdeka dan menyoroti tetangga mereka yang lebih kuat, Arab Saudi.

    Baru-baru ini pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah mengulurkan prospek pembentukan hubungan yang cepat dengan raja minyak Teluk Arab sebagai potensi keuntungan bagi Israel dari kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera untuk Gaza.

    Blinken telah mengatakan selama kunjungan ke Haiti pada tanggal 6 September bahwa ia masih berharap untuk mengunci kesepakatan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi sebelum Presiden AS Joe Biden mengundurkan diri pada bulan Januari.

    “Saya pikir jika kita bisa mendapatkan gencatan senjata di Gaza, masih ada peluang melalui keseimbangan pemerintahan ini untuk bergerak maju dalam normalisasi,” kata diplomat tinggi AS tersebut.

    Sebagai bagian dari kesepakatan apa pun, Riyadh diharapkan untuk bersikeras pada jalur menuju kenegaraan bagi Palestina serta jaminan keamanan bergaya aliansi dari Washington.

    “Untuk melanjutkan normalisasi, diperlukan dua hal–ketenangan di Gaza dan jalur yang kredibel menuju negara Palestina,” kata Blinken dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Riyadh.

    Namun, pemerintahan sayap kanan Israel pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menentang keras negara Palestina. Tingginya jumlah korban tewas warga sipil akibat perang Israel melawan Hamas di Gaza dan kerusakan besar yang terjadi di wilayah Palestina telah memberikan tekanan besar pada kerajaan itu untuk menahan diri dari pembukaan diplomatik besar apa pun.

    (rfs/rfs)

  • Murka AS Sebab Warganya Ditembak Mati Israel yang Ngaku Tak Sengaja

    Murka AS Sebab Warganya Ditembak Mati Israel yang Ngaku Tak Sengaja

    Jakarta

    Tel Aviv mengklaim tentaranya tidak sengaja menembak mati seorang aktivis Amerika Serikat dalam aksi protes di Tepi Barat pekan lalu. Tindakan Israel itu membuat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken murka.

    Blinken menyebut pembunuhan semacam itu ‘tidak bisa dibenarkan’ dan menyerukan ‘perubahan mendasar’ pada cara pasukan Israel beroperasi di Tepi Barat setelah kematian aktivis perempuan, berkewarganegaraan AS, yang bernama Aysenur Ezgi Eygi tersebut.

    Teguran tajam Blinken itu dilontarkan setelah Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengatakan pada Selasa (10/9) waktu setempat bahwa Eygi “sangat mungkin terkena tembakan IDF secara tidak langsung dan secara tidak disengaja”.

    Dalam penyelidikan awal terhadap insiden itu, IDF mengatakan tembakan tersebut tidak ditargetkan terhadap sang aktivis, namun terhadap ‘penghasut utama’ dari ‘kerusuhan dengan kekerasan’ yang terjadi di Persimpangan Beita, yang diklaim menjadi lokasi warga Palestina membakar ban dan melemparkan batu ke arah pasukan Israel. Tidak disebutkan lebih lanjut nama tersangka penghasut yang dimaksud.

    Gerakan Solidaritas Internasional (ISM), di mana Eygi menjadi sukarelawan, mengatakan bahwa aksi protes kelompoknya pada 6 September lalu di Tepi Barat berlangsung damai.

    Dalam konferensi pers di London, pada Selasa (10/9), Blinken menyebut pembunuhan Eygi ‘tidak beralasan dan tidak bisa dibenarkan’. Dia menuntut perubahan aturan keterlibatan pasukan Israel yang beroperasi di wilayah Tepi Barat.

    “Tidak seorang pun, tidak seorang pun boleh ditembak dan dibunuh karena menghadiri aksi protes. Tidak seorang pun boleh mempertaruhkan nyawanya hanya karena mengutarakan pandangan mereka,” tegas Blinken dalam pernyataannya dilansir CNN, Rabu (11/9/2024).

    “Sekarang ada warga Amerika kedua yang terbunuh di tangan pasukan keamanan Israel. Itu tidak bisa diterima. Itu harus berubah. Dan kita akan memperjelas hal ini kepada anggota-anggota paling senior dalam pemerintahan Israel,” ucapnya.

    Warga Amerika pertama yang tewas di tangan pasukan Israel adalah Rachel Corrie, yang berstatus warga negara AS, yang terbunuh tahun 2003 silam saat berusaha menghentikan buldoser Israel menghancurkan rumah-rumah warga Palestina di Jalur Gaza.

    Blinken menambahkan bahwa AS “sudah sejak lama melihat” laporan soal pasukan Israel yang mengabaikan tindak kekerasan para pemukim Yahudi ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat, juga laporan soal penggunaan kekuatan berlebihan oleh tentara Tel Aviv terhadap warga Palestina.

    Tindak kekerasan Israel di wilayah Tepi Barat semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, AS telah menjatuhkan rentetan sanksi menargetkan para pemukim Yahudi yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Keluarga Aktivis AS Tak Percaya Investigasi Israel, Tuntut Penyelidikan Independen

    Keluarga aktivis AS berusia 26 tahun itu tidak mempercayai klaim Israel soal penembakan yang menewaskan Eygi dilakukan secara tidak disengaja. Mereka menyerukan kepada pemimpin-pemimpin AS untuk melakukan penyelidikan independen atas kematian Eygi.

    “Kami sangat tersinggung dengan anggapan bahwa pembunuhannya oleh seorang penembak jitu terlatih adalah hal yang tidak disengaja,” demikian pernyataan keluarga aktivis AS tersebut.

    Eygi yang lahir di Turki dan baru saja lulus dari Universitas Washington ini, ditembak saat berpartisipasi dalam aksi protes mingguan menentang permukiman Israel di dekat desa Beita, Palestina. Semua permukiman Yahudi yang dibangun Israel di Tepi Barat dianggap ilegal di bawah hukum internasional.

    Keluarga Eygi menyebut temuan penyelidikan Israel “sama sekali tidak memadai”.

    “Ini tidak boleh disalahartikan sebagai apa pun kecuali serangan yang disengaja, ditargetkan dan terarah oleh militer terhadap seorang warga sipil yang tidak bersenjata,” tegas pihak keluarga Eygi.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/whn)

  • Israel Tak Sengaja Tembak Mati Warga Amerika di Tepi Barat, AS Murka!

    Israel Tak Sengaja Tembak Mati Warga Amerika di Tepi Barat, AS Murka!

    London

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken murka dan mengecam keras sekutunya, Israel, setelah militer Tel Aviv mengaku tentaranya “tidak sengaja” menembak mati seorang aktivis Amerika dalam aksi protes di Tepi Barat pekan lalu.

    Blinken menyebut pembunuhan semacam itu “tidak bisa dibenarkan” dan menyerukan “perubahan mendasar” pada cara pasukan Israel beroperasi di Tepi Barat setelah kematian aktivis perempuan, berkewarganegaraan AS, yang bernama Aysenur Ezgi Eygi tersebut.

    Demikian seperti dilansir CNN, Rabu (11/9/2024).

    Teguran tajam Blinken itu dilontarkan setelah Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengatakan pada Selasa (10/9) waktu setempat bahwa Eygi “sangat mungkin terkena tembakan IDF secara tidak langsung dan secara tidak disengaja”.

    Dalam penyelidikan awal terhadap insiden itu, IDF mengatakan tembakan tersebut tidak ditargetkan terhadap sang aktivis, namun terhadap “penghasut utama” dari “kerusuhan dengan kekerasan” yang terjadi di Persimpangan Beita, yang diklaim menjadi lokasi warga Palestina membakar ban dan melemparkan batu ke arah pasukan Israel. Tidak disebutkan lebih lanjut nama tersangka penghasut yang dimaksud.

    Gerakan Solidaritas Internasional (ISM), di mana Eygi menjadi sukarelawan, mengatakan bahwa aksi protes kelompoknya pada 6 September lalu di Tepi Barat berlangsung damai.

    Dalam konferensi pers di London, pada Selasa (10/9), Blinken menyebut pembunuhan Eygi “tidak beralasan dan tidak bisa dibenarkan”. Dia menuntut perubahan aturan keterlibatan pasukan Israel yang beroperasi di wilayah Tepi Barat.

    “Tidak seorang pun, tidak seorang pun boleh ditembak dan dibunuh karena menghadiri aksi protes. Tidak seorang pun boleh mempertaruhkan nyawanya hanya karena mengutarakan pandangan mereka,” tegas Blinken dalam pernyataannya.

    “Sekarang ada warga Amerika kedua yang terbunuh di tangan pasukan keamanan Israel. Itu tidak bisa diterima. Itu harus berubah. Dan kita akan memperjelas hal ini kepada anggota-anggota paling senior dalam pemerintahan Israel,” ucapnya.

    Warga Amerika pertama yang tewas di tangan pasukan Israel adalah Rachel Corrie, yang berstatus warga negara AS, yang terbunuh tahun 2003 silam saat berusaha menghentikan buldoser Israel menghancurkan rumah-rumah warga Palestina di Jalur Gaza.

    Blinken menambahkan bahwa AS “sudah sejak lama melihat” laporan soal pasukan Israel yang mengabaikan tindak kekerasan para pemukim Yahudi ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat, juga laporan soal penggunaan kekuatan berlebihan oleh tentara Tel Aviv terhadap warga Palestina.

    Tindak kekerasan Israel di wilayah Tepi Barat semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, AS telah menjatuhkan rentetan sanksi menargetkan para pemukim Yahudi yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Keluarga Aktivis AS Tak Percaya Investigasi Israel, Tuntut Penyelidikan Independen

    Keluarga aktivis AS berusia 26 tahun itu tidak mempercayai klaim Israel soal penembakan yang menewaskan Eygi dilakukan secara tidak disengaja. Mereka menyerukan kepada pemimpin-pemimpin AS untuk melakukan penyelidikan independen atas kematian Eygi.

    “Kami sangat tersinggung dengan anggapan bahwa pembunuhannya oleh seorang penembak jitu terlatih adalah hal yang tidak disengaja,” demikian pernyataan keluarga aktivis AS tersebut.

    Eygi yang lahir di Turki dan baru saja lulus dari Universitas Washington ini, ditembak saat berpartisipasi dalam aksi protes mingguan menentang permukiman Israel di dekat desa Beita, Palestina. Semua permukiman Yahudi yang dibangun Israel di Tepi Barat dianggap ilegal di bawah hukum internasional.

    Keluarga Eygi menyebut temuan penyelidikan Israel “sama sekali tidak memadai”.

    “Ini tidak boleh disalahartikan sebagai apa pun kecuali serangan yang disengaja, ditargetkan dan terarah oleh militer terhadap seorang warga sipil yang tidak bersenjata,” tegas pihak keluarga Eygi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sayap Bersenjata Hamas Klaim Dalangi Ledakan Bom di Tel Aviv Israel

    Sayap Bersenjata Hamas Klaim Dalangi Ledakan Bom di Tel Aviv Israel

    Jakarta

    Sayap bersenjata kelompok Hamas, Brigade Al-Qassam pada hari Senin (19/8) mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom mematikan di Tel Aviv, Israel pada hari Minggu (18/8).

    Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa mereka melakukan operasi militer tersebut bekerja sama dengan sayap bersenjata gerakan Jihad Islam, Brigade Al Quds.

    Dilansir Al Arabiya dan Reuters, Senin (19/8/2024), dalam sebuah pernyataan, Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa mereka “melaksanakan operasi bunuh diri yang terjadi pada Minggu malam di kota Tel Aviv”.

    Brigade Al-Qassam pun mengancam akan melakukan lebih banyak serangan seperti itu di Israel “selama pembantaian, pemindahan warga sipil, dan kebijakan pembunuhan terus berlanjut”.

    Polisi Israel dan badan intelijen domestik Israel, Shin Bet menyebut ledakan bom di Tel Aviv pada hari Minggu malam waktu setempat tersebut sebagai serangan teroris.

    Pria yang membawa bom, yang meledak di dekat sebuah sinagoge, tewas dan seorang pejalan kaki terluka, menurut polisi di tempat kejadian.

    “Sekarang dapat dipastikan bahwa ini adalah serangan teror,” kata polisi Israel dan Shin Bet dalam pernyataan bersama pada hari Senin.

    Ledakan bom tersebut terjadi sekitar satu jam setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tiba di Tel Aviv untuk mendorong gencatan senjata di Gaza, yang akan mengakhiri perang 10 bulan antara Israel dan Hamas.

    Ada peningkatan urgensi untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di tengah kekhawatiran akan eskalasi di seluruh wilayah yang lebih luas. Iran telah mengancam akan membalas Israel setelah pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada tanggal 31 Juli lalu.

    Israel belum mengklaim bertanggung jawab atas kematiannya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS Minta Iran-Israel-Hamas Tak Ganggu Perundingan Gencatan Senjata di Doha

    AS Minta Iran-Israel-Hamas Tak Ganggu Perundingan Gencatan Senjata di Doha

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, memperingatkan ke semua pihak untuk tidak merusak perundingan gencatan senjata yang akan digelar di Doha, Qatar. Wanti-wanti dari Blinken itu disebut sebagai peringatan tersirat kepada Iran, Israel, dan Hamas.

    Blinken telah melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani pada Rabu (14/8). Dia menyebut kedua negara telah sepakat untuk menjaga suasana kondusif selama perundingan gencatan senjata akan berlangsung.

    “Tidak ada pihak di kawasan yang boleh mengambil tindakan yang akan merusak upaya untuk mencapai kesepakatan,” kata pernyataan Departemen Luar Negeri AS dilansir AFP, Kamis (15/8/2024).

    “Keduanya membahas “upaya untuk meredakan ketegangan di kawasan dan pentingnya menyelesaikan gencatan senjata di Gaza,” sambung pernyataan tersebut.

    Blinken juga berbicara pada hari Rabu (14/8) dengan diplomat tinggi Mesir. Dalam beberapa hari terakhir ia juga berkonsultasi dengan Yordania, Arab Saudi dan Turki, serta Israel.

    Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada pekan lalu secara terbuka mendesak agar perundingan dimulai pada hari Kamis (15/8) untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama 10 bulan.

    Inisiatif ini muncul setelah Biden merasa frustrasi dengan dugaan serangan Israel di Iran yang menewaskan pemimpin politik Hamas, yang terlibat dalam negosiasi gencatan senjata. Amerika Serikat sejak itu mendesak Iran untuk tidak melakukan ancaman serangan balik terhadap Israel.

    Sementara pihak Hamas mengaku enggan menghadiri pertemuan tersebut. Dilansir Al-Jazeera, Hamas menilai perundingan itu tidak akan menghasilkan kesepakatan yang baik untuk mereka.

    “Melakukan perundingan baru memungkinkan pendudukan untuk menerapkan persyaratan baru dan menggunakan labirin negosiasi untuk melakukan lebih banyak pembantaian,” kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri.

    (ygs/ygs)

  • Ulah Menteri Garis Keras Israel Ajak Yahudi ke Al-Aqsa Picu Dunia Marah

    Ulah Menteri Garis Keras Israel Ajak Yahudi ke Al-Aqsa Picu Dunia Marah

    Jakarta

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, mengajak ribuan warga Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem timur yang dianeksasi, dan melaksanakan ibadah untuk memperingati hari raya Yahudi. Ulah menteri garis keras Israel ini memicu kemarahan dunia internasional.

    Ben Gvir, yang kerap menentang larangan lama pemerintah Israel untuk melaksanakan ibadah keagamaan Yahudi di kompleks masjid tersebut, bersumpah untuk “mengalahkan Hamas” di Gaza dalam sebuah video yang ia rekam selama kunjungannya pada Selasa (13/8) waktu setempat.

    Kompleks ini merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam dan simbol identitas nasional Palestina. Namun, tempat ini juga merupakan tempat tersuci dalam agama Yahudi, dihormati sebagai kuil kuno yang dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi.

    Meskipun umat Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi kompleks masjid tersebut pada jam-jam tertentu, mereka tidak diizinkan untuk berdoa atau menampilkan simbol-simbol keagamaan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan tersebut makin kerap dilanggar oleh kelompok nasionalis religius garis keras seperti Ben Gvir, yang memicu reaksi keras dari warga Palestina.

    Foto yang diunggah di jejaring media sosial pada Selasa (13/8) menunjukkan Ben Gvir berada di dalam kompleks masjid tersebut sementara beberapa warga Israel bersujud di tanah melakukan ritual Talmud.

    Ben Gvir merilis pernyataan video di media sosial X, yang direkamnya sendiri di dalam kompleks tersebut, yang menegaskan kembali penolakannya terhadap segala gencatan senjata dalam perang di Gaza.

    “Kita harus memenangkan perang ini. Kita harus menang dan tidak pergi ke perundingan di Doha atau Kairo,” katanya, merujuk pada perundingan yang didukung Amerika Serikat untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera untuk Gaza yang akan dilanjutkan pada hari Kamis mendatang.

    “Kita bisa mengalahkan Hamas… kita harus membuat mereka bertekuk lutut,” kata Ben Gvir.

    Masuknya ke kompleks Al-Aqsa pada hari Selasa bertepatan dengan hari berkabung Yahudi Tisha Be’Av yang memperingati penghancuran kuil kuno tersebut.

    Kunjungan Ben Gvir ke kompleks masjid tersebut menuai kecaman keras dari negara-negara Muslim serta kekuatan Barat, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Ben Gvir menunjukkan “pengabaian yang mencolok” terhadap status quo di situs tersebut dan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencegah tindakan tersebut.

    “Tindakan provokatif ini hanya memperburuk ketegangan di saat yang krusial ketika semua fokus seharusnya tertuju pada upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata (Gaza) dan mengamankan pembebasan semua sandera serta menciptakan kondisi untuk stabilitas regional yang lebih luas,” katanya.

    Kementerian luar negeri Yordania juga mengutuk “penyerbuan” masjid tersebut, menyebutnya sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional”.

    “Pelanggaran berkelanjutan terhadap status quo historis dan hukum di Yerusalem dan kesuciannya memerlukan posisi internasional yang jelas dan tegas yang mengutuk pelanggaran ini,” kata juru bicara kementerian Sufyan al-Qudah dalam sebuah pernyataan.

    Organisasi Kerja Sama Islam, sebuah kelompok payung negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, juga “mengutuk keras” insiden tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah “provokasi terhadap perasaan umat Muslim di seluruh dunia”.

    Farhan Haq, wakil juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, mengatakan PBB “menentang segala upaya untuk mengubah status quo di tempat-tempat suci”.

    “Perilaku semacam ini tidak membantu dan sangat provokatif,” tambahnya.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengunggah di X bahwa blok tersebut “mengutuk keras provokasi” oleh Ben Gvir.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/ygs)