Xcloud.id

Tag: Antony Blinken

  • Lagi, AS Umumkan Bantuan Militer Rp 8 T untuk Ukraina

    Lagi, AS Umumkan Bantuan Militer Rp 8 T untuk Ukraina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengumumkan paket bantuan militer terbaru senilai US$ 500 juta (Rp 8 triliun) untuk Ukraina. Bantuan terbaru ini diumumkan saat pemerintahan Washington di bawah Presiden Joe Biden berupaya meningkatkan dukungan untuk Kyiv sebelum Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat.

    “Amerika Serikat memberikan paket senjata dan peralatan signifikan lainnya yang sangat dibutuhkan kepada mitra Ukraina, saat mereka mempertahankan diri dari serangan Rusia yang sedang berlangsung,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (13/12/2024).

    Bantuan militer terbaru untuk Ukraina itu akan diambilkan dari pasokan militer AS.

    Kemenangan Trump dalam pilpres November lalu telah menimbulkan keraguan untuk masa depan bantuan AS bagi Ukraina. Saat ini, ada peluang terbatas muncul bagi bantuan senilai miliaran dolar AS yang sudah disahkan untuk bisa dicairkan sebelum Trump dilantik bulan depan.

    Partai Republik mengatakan pemerintahan Trump yang akan datang “kemungkinan” akan mengurangi bantuan untuk Ukraina, yang telah didukung secara kuat oleh Washington sejak Rusia menginvasi negara itu tiga tahun lalu.

    Paket bantuan militer terbaru untuk Ukraina yang diumumkan Blinken pada Kamis (12/12) ini mencakup amunisi bagi peluncur roket HIMARS, amunisi artileri, drone, kendaraan lapis baja dan peralatan untuk melindungi dari serangan kimia, biologi, radiologi dan nuklir, serta peralatan militer lainnya.

    Paket bantuan ini berbeda dengan paket bantuan keamanan lainnya senilai US$ 988 juta dan paket terpisah senilai US$ 725 juta, yang terlebih dulu diumumkan oleh AS pada awal bulan ini.

  • Pasca Assad Lengser dari Jabatan, Menlu AS Peringati ISIS Bisa Berkuasa di Suriah

    Pasca Assad Lengser dari Jabatan, Menlu AS Peringati ISIS Bisa Berkuasa di Suriah

    ERA.id – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memperingati bahwa ISIS berpotensi untuk menduduki Suriah pasca lengsernya Presiden Bashar al-Assad. Blinken menekankan warga Suriah harus memilih masa depan mereka sendiri tanpa campur tangan ISIS.

    Blinken mengatakan bahwa rakyat Suriah harus memilih masa depan mereka sendiri selepas lengsernya Assad dalam pemerintahan. Keruntuhan rezim Assad disebut Blinken sebagai momen bersejarah namun juga penuh dengan risiko.

    “Akhir dari rezim ini adalah kekalahan bagi semua orang yang membiarkan kebiadaban dan korupsinya, tidak lain adalah Iran, Hizbullah, dan Rusia. Jadi, momen ini menghadirkan peluang bersejarah, tetapi juga membawa risiko yang cukup besar,” kata Blinken, dikutip Reuters, Selasa (10/12/2024).

    Salah satu risiko nyata yang bisa muncul di wilayah Suriah adalah kehadiran ISIS yang akan membangun kembali kekuatannya. Namun Blinken menekankan Amerika Serikat tidak akan membiarkan hal itu terjadi.

    “ISIS akan mencoba menggunakan periode ini untuk membangun kembali kemampuannya, untuk menciptakan tempat yang aman. Seperti yang ditunjukkan oleh serangan presisi kami pada akhir pekan, kami bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi,” tegasnya.

    Pemberontak Suriah merebut ibu kota Damaskus tanpa perlawanan pada hari Minggu (8/12) setelah kemajuan pesat yang membuat Presiden Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia. Lengsernya Assad dari pemerintahan ini terjadi setelah perang saudara selama 13 tahun dan lebih dari lima dekade pemerintahan otokratis keluarganya.

    Lengsernya Assad dari Suriah juga menghancurkan jaringan pengaruh Iran di Timur Tengah. Namun Israel, Amerika Serikat dan negara-negara Arab harus menghadapi risiko ketidakstabilan pasca Assad lengser.

    ISIS pada tahun 2014 menguasai sebagian besar wilayah Suriah dan Irak dan mendirikan kekhalifahan Islam sebelum digulingkan oleh koalisi pimpinan AS pada tahun 2019.

    Blinken menekankan AS akan terus melindungi personelnya dari ancaman apa pun.

    Komando Pusat AS mengatakan pasukannya melakukan puluhan serangan udara terhadap sasaran ISIS di Suriah tengah pada hari Minggu (8/12). Dalam sebuah pernyataan, CENTCOM mengatakan serangannya bertujuan untuk memastikan ISIS tidak mengambil keuntungan dari situasi saat ini di Suriah.

  • Netanyahu Bilang Tak Akan Setop Perang Gaza Sekarang

    Netanyahu Bilang Tak Akan Setop Perang Gaza Sekarang

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tidak akan menghentikan perang yang berkecamuk di Jalur Gaza sekarang. Penegasan ini disampaikan setelah upaya terbaru untuk mewujudkan gencatan senjata sedang dilakukan.

    “Jika kita menghentikan perang sekarang, Hamas akan kembali, memulihkan diri, membangun kembali kelompok mereka dan menyerang kita lagi — dan itulah yang tidak inginkan terjadi kembali,” tegas Netanyahu dalam konferensi pers di Yerusalem, seperti dilansir AFP, Selasa (10/12/2024).

    Ditegaskan oleh Netanyahu bahwa dirinya telah menetapkan tujuan “pembinasaan Hamas, pemusnahan kemampuan militer dan administratifnya” untuk mencegah serangan di masa depan. Dia menyebut tujuan tersebut belum tercapai.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan pada 23 Oktober lalu bahwa Israel telah “berhasil membongkar kapasitas militer Hamas” dan memusnahkan kepemimpinan senior kelompok yang menguasai Jalur Gaza tersebut.

    Dengan keberhasilan tersebut, menurut Blinken, sudah waktunya untuk “memulangkan para sandera dan mengakhiri perang dengan pemahaman tentang apa yang akan terjadi selanjutnya”.

    Dalam beberapa hari terakhir, terdapat tanda-tanda bahwa negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera yang gagal selama berbulan-bulan mungkin akan dihidupkan kembali dan mampu mencapai terobosan.

    Qatar yang menjadi mediator utama, mengatakan pada Sabtu (7/12) bahwa ada “momentum” baru untuk negosiasi yang diciptakan oleh terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS selanjutnya dalam pemilu bulan lalu.

  • AS Dukung Transisi Pemerintahan Suriah usai Rezim Assad Tamat

    AS Dukung Transisi Pemerintahan Suriah usai Rezim Assad Tamat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Amerika Serikat mendukung penuh transisi pemerintahan Suriah usai rezim otoriter Bashar Al Assad digulingkan oleh kelompok pemberontak pada Minggu (8/12).

    Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, berharap transisi pemerintahan tersebut bisa dilakukan secara damai.

    “AS sangat mendukung transisi kekuasaan secara damai menuju pemerintahan Suriah yang bertanggung jawab melalui proses inklusif yang dipimpin oleh Suriah,” kata Blinken dilansir Al Jazeera.

    Blinken menambahkan, transisi pemerintahan ini bakal menjadi harapan bagi warga Suriah untuk lepas dari pemerintahan yang otoriter.

    Sebab selama masa transisi, warga Suriah punya hak “untuk menuntut pemeliharaan institusi negara, kelanjutan layanan utama, dan perlindungan bagi komunitas yang rentan.”

    “Selama periode transisi ini, rakyat Suriah memiliki hak penuh untuk menuntut pemeliharaan institusi negara, kelanjutan layanan utama, dan perlindungan bagi komunitas yang rentan,” ujar Blinken.

    “Kami telah mencatat pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin pemberontak dalam beberapa hari terakhir. Namun, seiring mereka mengambil tanggung jawab lebih besar, kami akan menilai bukan hanya kata-kata mereka, tetapi juga tindakan mereka,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden AS, Joe Biden, juga sudah membuat pernyataan soal jatuhnya rezim Al Assad di Suriah. Ia mengatakan bahwa jatuhnya rezim Al Assad merupakan “keadilan mendasar” bagi warga Suriah.

    Hal tersebut disampaikan beberapa jam setelah Bashar Al Assad meninggalkan Suriah saat pemberontak memasuki Damaskus.

    Biden kemudian menyatakan Bashar al-Assad yang kini sudah tumbang harus bertanggung jawab atas kekuasaannya atas Suriah sekarang setelah pemerintahannya digulingkan.

    “Akhirnya, rezim Assad telah jatuh. Rezim ini telah melakukan kebrutalan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap ratusan ribu warga Suriah yang tidak bersalah. Jatuhnya rezim ini adalah tindakan keadilan yang mendasar,” tutur Biden.

    Usai digulingkan dari kursi presiden, Al Assad kini dilaporkan berada di Rusia. Ia terbang ke Moskow guna mencari suaka politik.

    (gas/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1017: Rusia Minta Ukraina Jadi Negara Non-Blok jika Mau Damai – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1017: Rusia Minta Ukraina Jadi Negara Non-Blok jika Mau Damai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1017 pada Jumat (6/12/2024).

    Pada tengah malam, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan Rusia mencoba 37 kali untuk menerobos pertahanan Ukraina ke arah Pokrovsky.

    Pada pukul 01.00 waktu setempat, satu dari enam drone mencoba terbang menuju Ukraina.

    Setidaknya lima UAV Rusia terdeteksi di wilayah utara Ukraina pada pukul 03.00 waktu setempat, seperti diberitakan Telegraf.

    Menlu Rusia: Tak Boleh Gabung NATO, Ukraina Harus Jadi Negara Non-Blok

    Menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengungkapkan syarat untuk melakukan perundingan damai dengan Ukraina.

    “Presiden Vladimir Putin sering dituduh secara keliru menolak berunding dengan Ukraina,” kata Lavrov mengatakan kepada Carlson dalam wawancara yang dipublikasikan pada Kamis (5/12/2024).

    Menurutnya, pihak Ukraina-lah yang menolak perundingan itu karena Zelensky menandatangani perintah yang melarang perundingan apapun dengan Rusia.

    “Sebagai permulaan, mengapa Anda tidak memberi tahu dia (Zelensky) untuk membatalkannya (perintah) secara terbuka? Ini akan menjadi sinyal bahwa dia menginginkan negosiasi,” kata Lavrov.

    Ia menyebutkan beberapa syarat yang pernah disampaikan oleh Putin, terutama larangan bagi Ukraina untuk bergabung dengan NATO, aliansi pertahanan pimpinan AS.

    “Prinsip utamanya adalah status non-blok Ukraina. Tidak ada NATO. Sama sekali tidak. Tidak ada pangkalan militer, tidak ada latihan militer di tanah Ukraina dengan partisipasi pasukan asing,” tegasnya.

    Sekutu Ukraina Memaki Menlu Rusia soal Perang di Ukraina

    Negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS) mengecam keras menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov, atas perang di Ukraina dalam sebuah pertemuan tahunan Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa di Malta.

    “Pesan saya kepada delegasi Rusia adalah sebagai berikut: Kami tidak tertipu oleh kebohongan Anda. Kami tahu apa yang Anda lakukan. Anda mencoba membangun kembali kekaisaran Rusia dan kami tidak akan membiarkan Anda. Kami akan melawan Anda semaksimal mungkin,” kata Menteri luar negeri Polandia, Radoslaw Sikorski.

    Menlu Ukraina Walkout saat Menlu Rusia Berpidato

    Menteri luar negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menyampaikan dalam pertemuan itu bahwa negaranya terus berjuang demi haknya untuk hidup.

    “Dan penjahat perang Rusia di meja ini harus tahu: Ukraina akan memenangkan hak ini dan keadilan akan menang,” kata Andrii Sybiha.

    Menteri luar negeri Polandia, Ukraina dan lainnya meninggalkan ruangan ketika Sergei Lavrov akan berpidato.

    Sementara itu, Sergei Lavrov tidak hadir saat menteri luar negeri AS, Antony Blinken, menyampaikan pidatonya di mana ia menyebut Lavrov sangat mahir menenggelamkan pendengar dalam tsunami misinformasi, seperti diberitakan The Guardian.

    Gubernur Kursk Mundur Setelah Invasi Ukraina, Putin Tunjuk Pejabat Baru

    Presiden Rusia Vladimir Putin menunjuk Alexander Khinshtein sebagai penjabat gubernur wilayah Kursk selatan.

    “Manajemen krisis diperlukan di wilayah tersebut,” kata Putin.

    Setelah serangan mendadak pada awal Agustus lalu, Ukraina kini menduduki sebagian wilayah Kursk.

    Sementara itu Gubernur Kursk saat ini, Alexei Smirmnov, telah mengundurkan diri.

    Zelensky Marah, PBB Tidak Berbuat Maksimal untuk Pulangkan Tawanan Ukraina di Rusia

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengkritik PBB dan Palang Merah yang dinilai tidak berbuat cukup banyak untuk membawa kembali warga Ukraina yang ditawan oleh Rusia. 

    “Apakah saat ini kita menerima banyak bantuan dari organisasi-organisasi seperti PBB atau Komite Internasional Palang Merah dalam melindungi dan mengamankan kembalinya tahanan Ukraina yang ditahan di Rusia? Faktanya, kita tidak,” kata Zelensky pada sebuah konferensi hak asasi manusia di Kyiv.

    “Kita semua melihat, khususnya, betapa lemahnya respons dunia terhadap apa yang dilakukan Rusia terhadap tahanan Ukraina,” lanjutnya.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Rusia dan Ukraina

  • Beredar Rumor Israel Bangun Pangkalan di Gaza, AS Bilang Gini

    Beredar Rumor Israel Bangun Pangkalan di Gaza, AS Bilang Gini

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) menanggapi rumor yang menyebut Israel sedang membangun pangkalan permanen di wilayah Jalur Gaza. Washington menyatakan keprihatinan atas rumor tersebut, dan menyuarakan penolakannya terhadap langkah pembangunan semacam itu.

    Rumor itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (4/12/2024), mencuat setelah media terkemuka AS, New York Times (NYT), melaporkan percepatan aktivitas pembangunan oleh militer Israel.

    Laporan NYT itu menyebut analisis citra satelit menunjukkan peningkatan dan percepatan pembangunan pangkalan, yang disertai pembongkaran lebih dari 600 bangunan di wilayah Jalur Gaza bagian tengah, yang mengindikasikan kehadiran militer Tel Aviv dalam jangka panjang.

    Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya tidak dapat mengonfirmasi laporan NYT tersebut.

    Namun ditekankan oleh Departemen Luar Negeri AS bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Antony Blinken pada awal perang Gaza menegaskan penolakan terhadap kehadiran permanen militer Israel di wilayah Jalur Gaza.

    “Jika laporan itu benar, tentu saja hal itu tidak konsisten dengan sejumlah prinsip yang telah ditetapkan oleh Menlu Blinken,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, dalam pernyataannya ketika ditanya lebih lanjut soal laporan NYT.

    “Tidak boleh ada pengurangan wilayah Gaza. Selain itu, tidak boleh ada pengungsian paksa terhadap warga Palestina dari rumah-rumah mereka,” katanya saat berbicara kepada wartawan.

    Saksikan juga video: Pilu! Warga Gaza Diserang Israel saat Menunggu Makanan, 6 Orang Tewas

  • AS Tolak Tuduhan Genosida terhadap Israel

    AS Tolak Tuduhan Genosida terhadap Israel

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan temuan sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa metode perang Israel konsisten dengan “genosida” dan tuduhan kelompok Human Rights Watch tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan” di Gaza.

    Laporan Komite Khusus PBB yang menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai taktik perang, “adalah sesuatu yang sangat tidak kami setujui,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel, dilansir kantor berita AFP, Jumat (15/11/2024).

    “Kami pikir ungkapan dan tuduhan semacam itu tentu tidak berdasar,” ujarnya.

    Dia juga mempersoalkan laporan Human Rights Watch yang mengatakan, bahwa Israel telah memindahkan paksa warga Gaza selama lebih dari setahun perang dalam apa yang merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan.”

    Pemindahan paksa warga Palestina “akan menjadi garis merah” bagi Amerika Serikat dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan pada awal perang oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan sekutu-sekutu Kelompok Tujuh, kata Patel.

    “Adalah sangat konsisten dan dapat diterima untuk meminta warga sipil untuk mengungsi dari area tertentu saat mereka melakukan operasi militer tertentu, dan kemudian mereka dapat pulang,” kata Patel.

    “Kami belum melihat adanya pemindahan paksa secara khusus,” imbuhnya.

    Saksikan juga video: Duh! Pria di AS Nyamar Jadi Beruang-Rusak Mobil Mewah Demi Asuransi

  • AS Desak Israel Perbaiki Situasi di Gaza – Espos.id

    AS Desak Israel Perbaiki Situasi di Gaza – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Kondisi reruntuhan di Gaza Utara, di mana Israel juga menahan sejumlah orang, Jumat (25/10/2024). (Istimewa/X/PalYouthNews)

    Esposin, GAZA — Pemerintah Amerika Serikat telah mendapatkan komitmen lebih lanjut dari Israel dalam dua hari terakhir mengenai situasi di Jalur Gaza, ungkap Gedung Putih pada Rabu (13/11/2024). 

    Perkembangan tersebut muncul setelah adanya laporan dari kelompok bantuan yang mengatakan Israel belum menjalani tuntutan bantuan AS dalam waktu 30 hari, menurut surat tertanggal 13 Oktober 2024.

    Promosi
    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards

    Surat yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan, Lloyd Austin, menguraikan tuntutan khusus, termasuk persyaratan minimal 350 truk bantuan untuk memasuki Gaza setiap hari.

    Surat itu juga meminta Israel untuk menahan diri dari mengadopsi undang-undang kontroversial yang akan melarang semua kegiatan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) di Israel dan wilayah pendudukan.

    Delapan organisasi bantuan kemanusiaan, termasuk Anera dan Oxfam, merilis laporan pada Selasa (12/11/2024) yang menyatakan bahwa Israel “tidak hanya gagal memenuhi kriteria AS yang mengindikasikan dukungan terhadap respons kemanusiaan, tetapi juga mengambil tindakan yang secara dramatis memperburuk situasi di lapangan, khususnya di Gaza utara.”

    Sementara itu, Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya telah bertemu Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer pada Selasa untuk membahas secara rinci dan konstruktif mengenai situasi terbaru di Timur Tengah.

    Menegaskan AS mendesak peningkatan jumlah bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza, Sullivan mengatakan “Kami telah membuat beberapa kemajuan dalam hal itu. Kami memperoleh komitmen lebih lanjut dari pihak Israel selama beberapa hari terakhir. Kami ingin komitmen tersebut ditindaklanjuti,” katanya sebagaimana dikutip dari Anadolu yang dilansir Antara, Kamis (14/11/2024). 

    “Kami yakin bahwa dapat terus menangani semua isu yang relevan, baik itu bantuan kemanusiaan atau memastikan pertahanan Israel terhadap serangan Iran atau mengupayakan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan di Gaza, atau pada akhirnya membawa resolusi diplomatik ke Lebanon, yang tengah kami garap secara aktif,” katanya. “Kami akan terus melakukannya setiap hari selama kami masih menjabat.”

    DIa mengatakan pemerintahan Biden telah mengirim sinyal kepada pemerintahan Trump yang akan datang bahwa mereka siap berkoordinasi dalam perjanjian sandera Gaza, menambahkan bahwa topik tersebut dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump di Gedung Putih pada Rabu.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Korut-Rusia Kian Erat Picu Kekhawatiran AS, China Bilang Gini

    Korut-Rusia Kian Erat Picu Kekhawatiran AS, China Bilang Gini

    Beijing –

    Hubungan yang semakin erat antara Korea Utara (Korut) dan Rusia memicu kekhawatiran Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Washington mengingatkan bahwa 8.000 tentara Korut sudah berada di area perbatasan Rusia dan siap bertempur melawan pasukan Ukraina.

    Pemerintah China, menanggapi kekhawatiran tersebut, menegaskan bahwa hubungan yang terjalin antara Korut dan Rusia bukan menjadi urusan Beijing.

    “Korea Utara dan Rusia merupakan dua negara berdaulat yang independen. Cara mereka mengembangkan hubungan bilateral adalah urusan mereka sendiri,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, seperti dilansir AFP, Jumat (1/11/2024).

    Dalam mengupayakan keuntungan dalam invasi besar-besaran ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendatangkan pasukan dan perangkat keras militer dari Korut. Ini menjadi momen pertama kalinya, selama lebih dari satu abad terakhir, bagi Moskow mengundang pasukan asing ke wilayahnya.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, dengan mengutip intelijen Washington, menyebut sekitar 8.000 tentara Korut di antaranya, dari 10.000 tentara yang diyakini kini berada di wilayah Rusia, telah bergerak menuju ke wilayah perbatasan Kursk.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam apa yang disebutnya sebagai sikap diam dari sekutu-sekutunya soal pengerahan pasukan Korut ke Rusia. Zelensky bahkan mengakui dirinya terkejut dengan “bungkamnya” China.

    “Posisi China yang mengharapkan berbagai pihak akan mendorong diredakannya situasi dan mengupayakan solusi politik terhadap krisis Ukraina, tidak berubah,” tegas Lin dalam pernyataannya.

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

  • 8 Ribu Tentara Korut Sudah Sampai di Dekat Ukraina

    8 Ribu Tentara Korut Sudah Sampai di Dekat Ukraina

    Moskow –

    Sebanyak 8 ribu dari 10 ribu tentara Korea Utara sudah sampai di dekat Ukraina. Tentara Kim Jong-Un dikerahkan Rusia untuk menyerang tetangganya itu.

    Dilansir AFP, Jumat (1/11/2024), informasi kedatangan 8 ribu pasukan Korea Utara ini disampaikan pihak intelijen Amerika Serikat (AS), disampaikan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken.

    “Kami belum melihat pasukan ini dikerahkan dalam pertempuran melawan pasukan Ukraina, tetapi kami memperkirakan itu akan terjadi dalam beberapa hari mendatang,” kata Blinken dalam konferensi pers setelah pembicaraan empat arah dengan menteri luar negeri dan pertahanan Korea Selatan.

    Posisi 8 ribu tentara Pyongyang itu sudah sampai di Kursk, kota di Rusia yang berada di sebelah timur laut Ukraina. Bagi Rusia, ini adalah pertama kalinya sejak satu abad bahwa negara tersebut mengundang tentara asing untuk bertempur.

    Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan bahwa pasukan Korea Utara dipasok dengan seragam buatan Rusia.

    “Jangan salah, jika pasukan Korea Utara ini terlibat dalam operasi tempur atau dukungan tempur terhadap Ukraina, mereka akan menjadikan diri mereka sebagai target militer yang sah,” kata Austin.

    Rusia telah melatih pasukan Korea Utara dalam artileri, pesawat tanpa awak, operasi artileri dasar, dan pembersihan parit. Menurut AS, Rusia bermaksud menempatkan tentara-tentara dari Asia ini sebagai pasukan garis depan.

    (dnu/zap)