Xcloud.id

Tag: Antony Blinken

  • Pemerintahan Baru Buka Sekolah di Suriah Sepekan Rezim Assad Runtuh

    Pemerintahan Baru Buka Sekolah di Suriah Sepekan Rezim Assad Runtuh

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Siswa kembali ke ruang-ruang kelas di Suriah pada Minggu setelah penguasa baru negara itu memerintahkan sekolah dibuka kembali sebagai tanda meyakinkan kondisi telah normal sepekan setelah pemberontak menyerbu ibu kota untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad.

    Kini, pemimpin de facto baru negara itu, Ahmad al-Sharaa, menghadapi tantangan besar membangun kembali Suriah setelah 13 tahun perang saudara yang sudah menewaskan ratusan ribu orang.

    Kota-kota dibom hingga hancur, ekonomi hancur karena sanksi internasional dan jutaan pengungsi masih tinggal di kamp-kamp di luar Suriah.

    Para pejabat mengatakan sebagian besar sekolah dibuka di seluruh negeri pada Minggu, yang merupakan hari pertama kerja dalam sepekan di sebagian besar negara Arab. Namun masih ada sebagian orang tua yang tidak mengirim anak-anak mereka ke kelas karena ketidakpastian atas situasi tersebut.

    Melansir dari Reuters, para murid di Jawdat al-Hashemi menunggu dengan riang di halaman sekolah menengah atas khusus laki-laki di Damaskus pada Minggu (15/12) pagi dan bertepuk tangan saat sekretaris sekolah, Raed Nasser, mengibarkan bendera yang diadopsi otoritas baru.

    “Semuanya baik-baik saja. Kami memiliki perlengkapan lengkap. Kami bekerja dua, tiga hari untuk melengkapi sekolah dengan layanan yang dibutuhkan agar para siswa dapat kembali ke sekolah dengan selamat,” kata Nasser.

    Di salah satu ruang kelas, seorang siswa menempelkan bendera baru di dinding.

    “Saya optimis dan sangat bahagia,” kata salah satu siswa, Salah al-Din Diab.

    “Saya dulu berjalan di jalan sambil takut akan direkrut menjadi tentara. Saya dulu takut ketika mencapai pos pemeriksaan,” katanya lagi.

    Ketika Suriah mulai mencoba membangun kembali, negara-negara tetangganya dan kekuatan asing lainnya masih menyusun sikap baru terhadap negara itu, seminggu setelah runtuhnya pemerintahan Assad yang didukung Iran dan Rusia.

    Sharaa, yang lebih dikenal dengan nama samaran pemberontaknya Abu Mohammed al-Golani, memimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok Islamis yang menyingkirkan Assad dari kekuasaan pekan lalu.

    HTS adalah kelompok yang sebelumnya bersekutu dengan al Qaeda yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh banyak pemerintah.

    Para diplomat tinggi dari Amerika Serikat, Turki, Uni Eropa, dan negara-negara Arab bertemu di Yordania pada Sabtu dan sepakat bahwa pemerintahan baru di Suriah harus menghormati hak-hak minoritas, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

    (kid/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rezim Assad Runtuh, Utusan Khusus PBB Serukan Keadilan di Suriah, Bukan Aksi Balas Dendam – Halaman all

    Rezim Assad Runtuh, Utusan Khusus PBB Serukan Keadilan di Suriah, Bukan Aksi Balas Dendam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, menyerukan “keadilan dan akuntabilitas” di negara tersebut, alih-alih tindakan “balas dendam”.

    Pernyataan Geir Pedersen ini menyusul penggulingan Bashar al-Assad dari jabatan Presiden Suriah.

    “Dan kita perlu memastikan bahwa hal itu melalui sistem peradilan yang kredibel,” kata Pedersen di Damaskus, Minggu (15/12/2024), dilansir Al Jazeera.

    Ia juga mendesak peningkatan bantuan segera ke negara yang dilanda perang tersebut.

    “Suriah telah mengalami krisis kemanusiaan yang sangat besar,” kata Pedersen.

    “Kita perlu memastikan bahwa Suriah menerima bantuan kemanusiaan yang lebih banyak dan segera,” tegasnya.

    Serukan Pencabutan Sanksi

    Di sisi lain, Geir Pedersen menyerukan agar sanksi Barat segera diakhiri setelah Presiden Bashar Assad digulingkan.

    Pemerintah Suriah telah berada di bawah sanksi ketat oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain selama bertahun-tahun sebagai akibat dari tanggapan brutal Assad terhadap apa yang dimulai sebagai protes antipemerintah yang damai pada tahun 2011 dan kemudian berubah menjadi perang saudara.

    Diberitakan Arab News, konflik tersebut telah menewaskan hampir setengah juta orang dan membuat setengah dari populasi negara itu yang berjumlah 23 juta jiwa mengungsi.

    Pembangunan kembali sebagian besar terhambat oleh sanksi yang bertujuan untuk mencegah pembangunan kembali infrastruktur dan properti yang rusak di wilayah yang dikuasai pemerintah tanpa adanya solusi politik.

    “Kami berharap dapat melihat berakhirnya sanksi dengan cepat sehingga kami dapat melihat benar-benar adanya gerakan untuk membangun Suriah,” kata Geir Pedersen kepada wartawan selama kunjungan ke Damaskus, Minggu.

    Pedersen datang ke ibu kota Suriah untuk bertemu dengan para pejabat dari pemerintahan sementara yang dibentuk oleh mantan pasukan oposisi yang menggulingkan Assad, yang dipimpin oleh kelompok militan Islam Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

    HTS ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh AS, yang juga dapat mempersulit upaya rekonstruksi.

    Namun, para pejabat di Washington telah mengindikasikan bahwa pemerintahan Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk mencabut penetapan tersebut.

    Pemerintah sementara akan memerintah hingga Maret, tetapi belum menjelaskan proses yang akan dilakukan oleh pemerintahan permanen baru untuk menggantikannya.

    “Kita perlu memulai proses politik yang melibatkan semua warga Suriah,” kata Pedersen.

    “Proses itu jelas perlu dipimpin oleh warga Suriah sendiri,” sambungnya.

    Perkembangan Terkini Konflik Suriah

    Siswa kembali ke ruang kelas di Suriah setelah penguasa baru negara itu memerintahkan sekolah untuk dibuka kembali.

    Lebih dari 7.600 pengungsi Suriah melintasi perbatasan Turki untuk kembali ke rumah dalam lima hari setelah jatuhnya al-Assad, kata menteri dalam negeri Turki.

    Angkatan udara Israel melancarkan 61 serangan rudal terhadap lokasi militer di seluruh Suriah sementara pasukan darat menghancurkan jalan, saluran listrik, dan jaringan air di tenggara Quneitra.

    Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mengutuk perampasan tanah dan serangan yang sedang berlangsung oleh Israel, tetapi mengatakan negaranya terlalu “lelah” untuk konflik baru.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintahan Biden telah “berhubungan” dengan HTS, yang dipimpin oleh al-Sharaa tetapi ditetapkan sebagai organisasi “teroris” oleh Washington.

    Anggota masyarakat Suriah meneriakkan slogan-slogan saat berkumpul di Lapangan Syntagma di Athena untuk merayakan berakhirnya rezim diktator Suriah Bashar al-Assad setelah pejuang pemberontak menguasai ibu kota Suriah, Damaskus, pada malam hari, 8 Desember 2024. (AFP/ANGELOS TZORTZINIS)

    Militer Israel melancarkan lebih dari 60 serangan terhadap Suriah dalam waktu lima jam pada Sabtu malam, sehingga jumlah total serangan dalam seminggu menjadi sekitar 800.

    Pasukan Israel terus menduduki Quneitra di Suriah selatan dekat Damaskus, dengan koresponden kami melaporkan bahwa pasukan penyerang telah menghancurkan jalan, jaringan air, dan kabel listrik.

    Menteri Perhubungan pemerintahan sementara Suriah mengatakan negara itu akan segera membuka kembali wilayah udaranya untuk lalu lintas.

    Pejabat militer Israel mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi dan wali kota di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Suriah dan meminta mereka untuk mengumpulkan senjata yang disita dari posisi rezim yang ditinggalkan.

    Jumlah warga sipil yang terbunuh oleh persenjataan yang tidak meledak dalam seminggu terakhir meningkat menjadi 24 setelah tiga orang lainnya terbunuh dalam ledakan ranjau darat, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • AS Bareng Negara Arab dan PBB Sudah Komunikasi dengan HTS, Bahas Pemerintahan Transisi Suriah – Halaman all

    AS Bareng Negara Arab dan PBB Sudah Komunikasi dengan HTS, Bahas Pemerintahan Transisi Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengaku pihaknya telah melakukan kontak langsung dengan kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham atau HTS pada Sabtu (14/12/2024).

    Dikutip dari Associated Press (AP), hal itu disampaikan oleh Blinken dalam sebuah konferensi pers di Yordania.

    Blinken menuturkan komunikasi tersebut dilakukan bersama delapan negara Arab, Turki, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dalam komunikasi itu, Blinken menyebut adanya penandatanganan seperangkat prinsip terkait panduan pemerintahan transisi di Suriah setelah rezim Bashar al-Assad tumbang.

    Adapun prinsip tersebut diharapkan dapat menjadikan Suriah menjadi negara damai, nonsektarian, dan inklusif.

    Namun, Blinken tidak mau membahas secara lebih rinci apa saja yang dibicarakan dengan HTS.

    Dia hanya menekankan bahwa penting bagi AS untuk menyampaikan pesan kepada kelompok HTS soal tindakannya dan bagaimana mereka akan memerintah dalam masa transisi.

    “Ya kami telah melakukan kontak dengan HTS dan dengan pihak-pihak lain. Pesan kami kepada rakyat Suriah adalah kami ingin mereka berhasil dan kami siap membantu mereka melakukannya,” kata Blinken dalam konferensi pers di kota pelabuhan Aqaba, Yordania, dikutip pada Minggu (15/12/2024).

    Di sisi lain, ada yang unik dalam pertemuan antara AS dan kelompok HTS tersebut.

    Adapun keunikan yang dimaksud adalah HTS dicap oleh AS sebagai organisasi teroris sejak tahun 2018.

    Penetapan tersebut berujung pada sanksi berat berupa larangan pemberian “dukungan material” kepada kelompok ataupun anggota HTS.

    Hanya saja, tidak ada larangan dari pejabat AS untuk berkomunikasi dengan kelompok dari HTS.

    Pimpinan HTS Mau Calonkan Diri jadi Presiden Suriah jika Diminta

    Sementara itu, pemimpin HTS, Muhammad al-Julani, bakal mencalonkan diri sebagai Presiden Suriah jika diinginkan.

    “Saya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Suriah jika warga atau orang-orang di sekitar saya meminta saya untuk melakukannya,” kata al-Julani kepada media Suriah, Sabtu (14/12/2024).

    Al-Julani mengatakan, meski kemenangan di Suriah diraih dengan jalan revolusi, ia menekankan agar kepemimpinan Suriah tidak dijalankan dengan mentalitas revolusi.

    “Negara perlu membentuk negara berdasarkan hukum dan institusi untuk menjamin stabilitas berkelanjutan,” katanya.

    “Saya menekankan perlunya mentransfer mentalitas dari aksi revolusioner ke pembangunan negara, mengingat masa depan Suriah bergantung pada pembentukan fondasi pemerintahan dan keadilan,” katanya.

    Di sisi lain, ia menegaskan pemerintahan baru akan mengakhiri produksi Captagon, pil simultan ilegal di Suriah, setelah rezim Assad sebelumnya mengubah negara tersebut menjadi pabrik Captagon, menurut laporan internasional.

    Ia juga mengungkapkan situasi internal di Suriah setelah jatuhnya rezim Assad.

    “Kementerian Pertahanan akan membubarkan semua faksi dan tidak akan ada senjata di luar kewenangan negara Suriah,” katanya.

    “Kami memiliki hubungan dengan umat Kristen dan Druze, dan mereka berperang bersama kami di dalam Departemen Operasi Militer,” lanjutnya.

    Abu Mohammad al-Julani, panglima tertinggi kelompok Hay’at Tahrir al-Sham saat ini, yang mungkin tewas dalam serangan udara Rusia dan militer Suriah di Idlib pada Minggu (1/12/2024). (DailyMail)

    Mengenai bentuk kewenangan di Suriah di masa depan, al-Julani mengatakan hal ini akan diserahkan kepada ahli.

    “Hal ini diserahkan kepada keputusan para ahli dan ahli hukum, dan rakyat Suriahlah yang memutuskan,” katanya.

    “Kompetensi dan kemampuan menjadi dasar evaluasi dalam hal ini,” lanjutnya, seperti diberitakan Aljazeera.

    Dia mengatakan komite dan dewan yang peduli dengan kajian ulang konstitusi akan dibentuk.

    Selain itu, ia juga mengomentari pemboman Israel di sebagian besar Suriah.

    Rezim Bashar-al Assad Jatuh, Assad Diselamatkan Putin 

    Kolase foto Vladimir Putin dan Bashar al-Assad (Kolase Tribunnews/TASS)

    Setelah dikudeta oleh kelompok militan HTS, eks Presiden Suriah Bashar al-Assad langsung terbang ke Rusia pada Minggu (8/12/2024) pekan lalu.

    Adapun juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengungkapkan ada peran pihaknya sehingga Bashar al-Assad bisa terbang ke Rusia.

    Serangan kilat yang dilakukan HTS membuat Presiden Rusia, Vladimir Putin langsung memberikan suaka kepada Bashar al-Assad.

    Dikutip dari Sputnik, keputusan pemberian suaka tersebut merupakan langkah pribadi Putin.

    “Tentu saja, keputusan semacam itu tidak dapat dibuat tanpa persetujuan kepala negara. Itu adalah keputusannya (Putin),” ujarnya di Moskow.

    Sementara, menurut laporan jurnalis Aljazeera, Yulia Shapovalova, bahwa memang Bashar al-Assad tidak ditelantarkan oleh Putin.

    “Presiden Suriah yang mengundurkan diri dalam situasi yang sulit seperti ini membuanya dievakuasi oleh pesawat Rusia dari pangkalan udara Rusia di Latakia,” katanya.

    Shapovalova menuturkan belum ada informasi dari Rusia terkait keputusan pemberian suaka kepada Bashar al-Assad akan memengaruhi aset mantan Presiden Suriah tersebut.

    Sebagai informasi, Suriah merupakan sekutu penting Uni Soviet (sebelum Rusia) di Timur Tengah sejak awal tahun 1970-an.

    Hubungan baik kedua negara terus terjalin meski Perang Dingin telah berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

    Artikel lain terkait Konflik Suriah 

  • Assad Tumbang, AS Berkomunikasi Langsung dengan Penguasa Baru Suriah

    Assad Tumbang, AS Berkomunikasi Langsung dengan Penguasa Baru Suriah

    Jakarta –

    Rezim Bashar al-Assad di Suriah tumbang oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan negaranya melakukan “kontak langsung” dengan kelompok HTS meskipun telah menetapkan kelompok itu sebagai teroris.

    “Kami telah melakukan kontak dengan HTS dan pihak-pihak lain,” kata Blinken kepada wartawan setelah pembicaraan mengenai Suriah di resor Laut Merah Yordania, Aqaba, seperti dilansir kantor berita AFP, Minggu (15/12/2024).

    Ia tidak memberikan perincian tentang bagaimana kontak tersebut terjadi tetapi ketika ditanya apakah Amerika Serikat menghubunginya secara langsung, ia berkata: “Kontak langsung — ya.”

    Blinken mengatakan kontak itu sebagian terkait dengan pencarian Austin Tice, jurnalis AS yang diculik pada tahun 2012 menjelang dimulainya perang saudara yang brutal.

    “Kami telah mendesak semua orang yang kami hubungi mengenai pentingnya membantu menemukan Austin Tice dan membawanya pulang,” kata Blinken.

    Ia mengatakan bahwa dalam dialog dengan HTS, Amerika Serikat juga “berbagi prinsip” mengenai Suriah yang telah ia sampaikan secara publik.

    Mengacu pada pernyataan HTS sejak kemenangan mereka, Blinken berkata: “Kami menghargai beberapa kata positif yang kami dengar dalam beberapa hari terakhir, tetapi yang penting adalah tindakan–dan tindakan berkelanjutan.

    “Ini tidak bisa menjadi keputusan berdasarkan kejadian satu hari,” katanya.

    (rfs/rfs)

  • AS Mau Angkut Ribuan Tank Soviet Milik Suriah Rezim Assad ke Ukraina Buat Lawan Rusia – Halaman all

    AS Mau Angkut Ribuan Tank Soviet Milik Suriah Rezim Assad ke Ukraina Buat Lawan Rusia – Halaman all

    AS Mau Angkut Ribuan Tank Soviet Milik Suriah Rezim Assad ke Ukraina Buat Lawan Rusia

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah runtuhnya pemerintahan Suriah pada 8 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dilaporkan melakukan kunjungan diplomatik mendadak ke Yordania dan Turki pada tanggal 11 Desember.

    Situs militer BM melansir, tujuan resmi perjalanan Blinken itu adalah mendiskusikan tentang masa depan Suriah yang kini terpecah-pecah dan mempengaruhi situasi geopolitik kawasan secara luas.

    Namun, rupanya ada tujuan lain Blinken, yaitu berkenaan dengan potensi akses Barat ke gudang senjata besar Suriah rezim Bashar al Assad yang kini menjadi ‘tak bertuan’.

    Sebelum direbut dan dikendalikan pihak oposisi yang kin berkuasa di Suriah, AS rupanya ingin menyita senjata-senjata Suriah itu untuk membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia.

    Menariknya, sebagian besar gudang senjata militer Suriah merupakan senjata era Soviet dan yang dipasok Rusia sendiri saat rezim Assad berkuasa.

    “Persenjataan ini mencakup segala hal mulai dari peluru artileri canggih hingga tank tempur utama (Main Battle Tank) dan kendaraan lapis baja yang canggih,” kata laporan BM, dikutip Sabtu (14/12/2024).

    Laporan itu menyatakan, persenjataan Suriah, yang telah lama dianggap sebagai aset strategis bagi kekuatan regional dan global, kini diposisikan sebagai pengubah permainan potensial dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina.

    Apa saja yang ada di gudang senjata Suriah?

    Persediaan senjata Suriah—mulai dari sejumlah besar peluru artileri 152 mm dan 122 mm hingga lebih dari 3.000 tank termasuk model T-54/55, T-62, T-72, dan T-90.

    Barisan persenjataan ini dapat secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di garis depan, terutama karena sumber daya militer Ukraina sendiri terus menyusut.

    “Dengan Rusia yang telah meningkatkan pasokan dan produksi senjatanya melalui peningkatan internal dan dukungan eksternal dari Korea Utara, perbedaan kekuatan senjata antara kedua belah pihak terus tumbuh,” tambah laporan itu.

    Apa yang Terjadi Kalau Ukraina Pakai Senjata Eks-Militer Suriah?

    Dari sudut pandang teknis, peralatan militer Suriah menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pasukan Ukraina. 

    Tank T-72 dan T-90, meski tidak canggih menurut standar modern, tetap memiliki kemampuan tangguh, termasuk lapis baja komposit, senjata laras halus 125 mm yang kuat, dan sistem penargetan canggih yang dapat memberi Ukraina peningkatan signifikan dalam brigade tank mereka.

    Kemungkinan mengintegrasikan tank Suriah ke dalam pasukan Ukraina yang ada sangat penting, karena persediaan tank modern milik Kiev sendiri masih terbatas.

    Adapun perlengkapan perang yang dipasok Barat masih lambat terwujud.

    Aspek artileri dari persediaan senjata Suriah juga memiliki nilai strategis yang signifikan.

    Diperkirakan 1 juta peluru artileri dalam persediaan senjata Suriah akan secara substansial meningkatkan kemampuan Ukraina untuk mempertahankan pemboman berkelanjutan terhadap posisi Rusia.

    Peluru artileri 152 mm, khususnya, bisa jadi sangat menarik, karena kompatibel dengan sistem lama buatan Soviet dan artileri lebih modern yang digunakan oleh pasukan Ukraina.

    “Dampak pasokan semacam itu akan terasa bukan hanya dari besarnya volume amunisi tetapi juga dari fleksibilitas operasional yang diberikannya kepada unit artileri Ukraina, yang berpotensi memberi pengaruh besar dalam pertempuran berkepanjangan,” tulis ulasan BM, memperkirakan dampak bila ribuan persenjataan dan amunisi Suriah pindah ke tangan Ukraina.

    Di lapangan, transfer logistik sejumlah besar persenjataan dari Suriah ke Ukraina tetap menjadi tantangan utama. 

    Pengaruh Turki terhadap milisi Islamis Suriah, yang menguasai sebagian besar wilayah utara Suriah, kemungkinan akan menjadi kunci dalam memfasilitasi transfer ini.

    Pengaruh Ankara terhadap milisi-milisi ini—yang banyak di antaranya memiliki hubungan dengan unit-unit militer Turki—menempatkannya pada peran sentral.

    “Sebagai imbalan atas kerja sama, AS dapat menawarkan berbagai insentif kepada Turki, seperti mengurangi dukungan bagi kelompok-kelompok Kurdi di Suriah, meningkatkan bantuan ekonomi, dan berpotensi memfasilitasi kembalinya Turki ke program F-35,” kata laporan itu

    Secara teknis, proses transfer akan memerlukan koordinasi antara intelijen AS, logistik Turki, dan pejabat militer Ukraina untuk memastikan pergerakan senjata-senjata ini secara efektif.

    Sementara transfer senjata Barat terhambat oleh tantangan logistik dan lingkungan keamanan yang kompleks di Suriah, skala dan urgensi transfer potensial ini menunjukkan bahwa operasi yang terkoordinasi dengan baik dapat dilakukan.

    “Lebih jauh lagi, potensi masuknya senjata-senjata ini dapat menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam keseimbangan kekuatan di Ukraina sejak perang dimulai,” kata ulasan itu.

    Tank Rusia menggempur posisi tentara Ukraina di garis depan Donetsk (Kementerian Pertahanan Rusia/TASS)

    Pemindahan artileri dan persenjataan Suriah akan memberi pasukan Ukraina tidak hanya lebih banyak daya tembak tetapi juga redundansi yang sangat dibutuhkan dalam sistem persenjataan mereka, meningkatkan kemampuan mereka untuk mempertahankan tekanan terhadap pasukan Rusia, khususnya di Donbas dan front selatan.

    Namun, implikasi yang lebih luas dari perkembangan ini tidak hanya terbatas pada perangkat keras militer. Pengalihan senjata Suriah ke Ukraina, yang difasilitasi oleh Turki, dapat menandakan perubahan signifikan dalam aliansi regional dan perhitungan strategis.

    Dengan memanfaatkan persediaan besar Suriah, Barat tidak hanya akan meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina tetapi juga semakin mengikis keunggulan strategis Rusia di kawasan tersebut.

    Saat Rusia terus menghadapi kesulitan dalam mempertahankan jalur pasokan dan produksi persenjataannya, persediaan Suriah merupakan sumber daya penting yang dapat memperpanjang durasi konflik dan semakin melemahkan upaya Rusia untuk menegaskan dominasinya di wilayah tersebut.

    Potensi pengalihan ini menggarisbawahi sifat peperangan modern yang semakin teknis dan beraneka ragam, di mana pengendalian dan pergerakan sumber daya militer yang besar sama pentingnya dengan pertempuran di medan perang.

    Saat perang di Ukraina terus berlanjut, kemampuan untuk memanfaatkan sumber pasokan militer yang tidak terduga—seperti Suriah—mungkin terbukti menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam membentuk hasil konflik.

    Apa Langkah untuk Mencegah Senjata Suriah Pindah ke Ukraina?

    Dengan jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada tanggal 8 Desember, Rusia menemukan dirinya dalam ikatan strategis, dengan pertanyaan utama adalah bagaimana mencegah persenjataan Suriah jatuh ke tangan Ukraina.

    Persediaan besar Suriah, termasuk lebih dari 1 juta peluru artileri dan ribuan tank tempur utama seperti T-54/55, T-62, dan T-72, merupakan sumber daya yang signifikan bagi militer Ukraina, yang sedang bergulat dengan kekurangan peralatan yang semakin meningkat.

    Masalah utama bagi Rusia bukan hanya hilangnya kendali langsung atas angkatan bersenjata Suriah menyusul jatuhnya Assad tetapi juga ketidakstabilan yang disebabkan oleh fragmentasi wilayah Suriah.

    Beberapa faksi bersenjata, masing-masing dengan kepentingannya sendiri, kini bersaing untuk menguasai aset militer yang penting. Meskipun Rusia mungkin berupaya memengaruhi faksi-faksi ini, situasi politik yang terpecah-pecah membuat hal ini menjadi tugas yang sulit.

    Pasukan Rusia mungkin mencoba melakukan serangan terarah terhadap rute logistik yang dapat dilalui senjata untuk mengalir ke Ukraina, termasuk serangan udara atau serangan siber.

    Namun, mengingat semakin besarnya pengaruh Turki dan Israel di wilayah tersebut, tindakan tersebut mungkin terbukti tidak efektif.

    Secara teknis, Rusia dapat menggunakan pengaruh terbatas atas jaringan logistik, tetapi menghentikan transfer senjata ini akan menjadi tantangan jika Turki atau perantara lain memilih untuk berpartisipasi dalam pengaturan tersebut.

    Kemungkinan besar, Rusia akan fokus pada upaya diplomatik dengan Iran dan Turki untuk memblokir transfer ini. Upaya ini dapat mencakup tekanan kepada Turki untuk menutup rute transportasi melalui wilayahnya atau mencegah pergerakan senjata Suriah berdasarkan perjanjian perdagangan.

    “Namun, kemampuan Rusia untuk mengambil tindakan signifikan masih dibatasi oleh realitas geopolitik, yang tidak lagi menguntungkan Moskow,” kata ulasan tersebut.

  • AS Umumkan Paket Bantuan Militer Senilai Rp 5 Triliun untuk Ukraina – Halaman all

    AS Umumkan Paket Bantuan Militer Senilai Rp 5 Triliun untuk Ukraina – Halaman all

    AS Umumkan Paket Bantuan Militer Senilai Rp 5 Triliun untuk Ukraina

    TRIBUNNEWS.COM- Menjelang pelantikan Trump, pemerintahan Biden mengalokasikan paket senjata lain ke Ukraina.

    Amerika Serikat meluncurkan paket bantuan militer baru senilai $500 juta arau Rp 5 Triliun untuk Ukraina, yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan Kiev menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump.

    “Amerika Serikat menyediakan paket penting lainnya berupa persenjataan dan peralatan yang sangat dibutuhkan bagi mitra Ukraina kami saat mereka mempertahankan diri dari serangan Rusia yang terus berlanjut,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

    Ini menyusul paket bantuan keamanan sebelumnya sebesar $988 juta dan $725 juta yang diumumkan awal bulan ini. Pemerintah saat ini tengah berupaya mempercepat penyaluran bantuan ke Ukraina sebelum Trump menjabat.

    Paket baru ini mencakup amunisi untuk peluncur roket ganda HIMARS, peluru artileri, drone, kendaraan lapis baja, dan peralatan pelindung untuk ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir, di antara sumber daya lainnya.

    Perlu dicatat bahwa persenjataan dan aset lainnya yang akan dikirim ke Ukraina akan diambil dari persediaan militer AS. 

    Kemenangan Trump pada bulan November telah menimbulkan pertanyaan tentang masa depan bantuan AS untuk Ukraina, sehingga menciptakan peluang yang sempit untuk pencairan dana sebelum pemerintahannya mulai menjabat. Presiden yang baru menjabat telah menganjurkan pendekatan yang sama sekali berbeda terhadap hubungan dengan Ukraina, dengan menganjurkan kesepakatan damai antara kedua negara.

    Sementara itu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menekankan bahwa Presiden Joe Biden tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan, dengan mengatakan, “Kami akan terus memberikan paket tambahan hingga akhir pemerintahan ini.”

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • AS Setujui Paket Bantuan Senjata Rp8 T Buat Ukraina Lawan Rusia

    AS Setujui Paket Bantuan Senjata Rp8 T Buat Ukraina Lawan Rusia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Amerika Serikat menyetujui tambahan paket bantuan senjata senilai USD500 juta atau setara Rp8 triliun untuk Ukraina.

    Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, pada Kamis (12/12) waktu setempat.

    Blinken menjelaskan, paket bantuan senjata tersebut meliputi amunisi, sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS), dan rudal antiradiasi berkecepatan tinggi (HARM)

    Paket bantuan senjata ini bakal dikirimkan ke Ukraina dalam waktu dekat tanpa menunggu persetujuan Kongres AS, demikian dikutip Reuters.

    Sebelumnya, AS juga sudah mengirimkan rudal, amunisi, ranjau antipersonel, dan bantuan senjata lainnya untuk militer Ukraina senilai USD725 juta atau Rp11,6 triliun.

    Pengiriman bantuan senjata ini merupakan bentuk komitmen Presiden Joe Biden untuk selalu membantu Ukraina memerangi Rusia.

    Sebab, ia sudah berjanji akan terus menjadi pihak pendukung Kyiv dan Presiden Volodymyr Zelensky hingga ia lengser dari jabatannya tahun depan.

    Rusia sendiri saat ini makin gencar melakukan serangan terhadap Ukraina di wilayah Kursk.

    Mereka kini juga dibantu pasukan Korea Utara untuk memberangus pasukan Ukraina di wilayah tersebut.

    Pasukan Ukraina saat ini juga sudah merebut desa-desa yang berada di wilayah timur Ukraina, wilayah yang berada di dekat perbatasan Rusia.

    Mereka juga kerap menyerang fasilitas-fasilitas energi di negara tersebut.

    Hal ini membuat warga Ukraina terancam mati kedinginan saat musim dingin tiba lantaran tidak bisa menghidupkan penghangat ruangan.

    (gas/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • AS Bilang Netanyahu Siap untuk Gencatan Senjata

    AS Bilang Netanyahu Siap untuk Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan mengunjungi Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, untuk mendukung upaya yang baru-baru ini dihidupkan kembali demi mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Setelah pertemuan itu, Sullivan mengatakan ia “mendapat kesan” bahwa pemimpin Israel itu “siap untuk membuat kesepakatan” yang akan mengamankan berakhirnya permusuhan antara Israel dan Hamas di Gaza. Kesepakatan itu juga akan memastikan pembebasan 100 sandera yang masih ditahan oleh Hamas, setelah diculik masuk ke Jalur Gaza dalam serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang warga sipil Israel.

    “Tujuan saya adalah menempatkan kami pada posisi untuk dapat menyelesaikan kesepakatan itu pada bulan ini,” kata Sullivan dalam konferensi pers di Tel Aviv. Kelompok Hamas dikategorikan sebagai kelompok teror oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan beberapa negara lain.

    Serangan balasan Israel kepada Hamas telah menewaskan setidaknya 44.805 orang di Gaza, di mana kebanyakan korban adalah warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas, tetapi dianggap dapat dipercaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kamis (12/12), Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata sesegera mungkin dan tanpa syarat apa pun.

    Serangan di Gaza terus berlanjut

    Otoritas yang dipimpin Hamas di Gaza mengatakan bahwa serangan udara Israel baru-baru ini telah menewaskan setidaknya 33 orang, termasuk 12 penjaga yang mengamankan truk-truk bantuan.

    Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan pihaknya menargetkan militan yang merencanakan pembajakan kendaraan-kendaraan itu.

    Juru bicara UNRWA Louise Wateridge mengatakan kepada wartawan yang mengunjungi Nuseirat di Gaza tengah bahwa kondisi masyarakat di Jalur Gaza “mengerikan dan apokaliptik” atau layaknya hari kiamat.

    Israel juga melakukan serangan ke Lebanon selatan. IDF mengatakan pasukannya telah menargetkan militan Hizbullah yang kehadirannya di daerah itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

    IDF juga serang target-target di Suriah

    Di wilayah lain, Israel terus beroperasi di Suriah setelah jatuhnya rezim Assad.

    Pasukan IDF masih berada di zona penyangga yang diawasi oleh PBB, yang memisahkan pasukan Israel dan Suriah di Dataran Tinggi Golan, dalam langkah yang menurut PBB melanggar perjanjian gencatan senjata 1974.

    Selama kunjungan ke Yordania, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengatakan, Israel khawatir terhadap kekosongan kekuasaan yang dapat diisi oleh para ekstremis, tetapi Washington telah berbicara dengan pihak Israel mengenai langkah selanjutnya.

    “Pada saat seperti ini, sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa kami tidak akan memicu konflik tambahan,” kata Blinken.

    Pada Senin (09/12), Israel mengatakan pihaknya telah menyerang “senjata kimia yang tersisa atau misil atau roket jarak jauh, agar tidak jatuh ke tangan para ekstremis.”

    Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia OPCW, Fernando Arias, mengatakan kelompoknya “mengikuti dengan seksama” laporan-laporan serangan terhadap fasilitas militer.

    “Kami belum tahu apakah serangan ini telah mempengaruhi wilayah yang terkait dengan senjata kimia. Serangan udara semacam itu dapat menimbulkan risiko kontaminasi,” katanya dalam sebuah pidato.

    kp/rs/hp (AFP, AP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Pesan AS ke Erdogan Usai Assad Tumbang: Warga Suriah Perlu Dilindungi

    Pesan AS ke Erdogan Usai Assad Tumbang: Warga Suriah Perlu Dilindungi

    Ankara –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa warga sipil Suriah perlu dilindungi, setelah rezim Presiden Bashar al-Assad ditumbangkan oleh pasukan pemberontak yang didukung Ankara.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Blinken kepada Erdogan dalam pertemuan di Ankara pada Kamis (12/12) malam waktu setempat. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menuturkan bahwa Blinken dan Erdogan melakukan pembicaraan selama lebih dari satu jam di ruang tunggu bandara Ankara.

    Pertemuan keduanya terjadi setelah Erdogan melepas Perdana Menteri (PM) Hungaria Viktor Orban yang baru saja berkunjung ke Ankara.

    Dituturkan Miller, seperti dilansir AFP, Jumat (13/12/2024), bahwa Blinken dan Erdogan membahas situasi terkini di Suriah setelah rezim Assad digulingkan.

    “(Blinken) Menegaskan kembali pentingnya semua aktor di Suriah menghormati hak asasi manusia, menegakkan hukum kemanusiaan internasional, dan mengambil semua langkah yang mungkin untuk melindungi warga sipil, termasuk para anggota kelompok minoritas,” tutur Miller dalam pernyataannya.

    Turki telah menekankan kekhawatiran akan situasi keamanan terkini menyusul pergolakan di Suriah, di mana mereka bertempur melawan pasukan pimpinan Kurdi yang didukung AS sebagai pemain kunci dalam perang melawan kelompok radikal Islamic State atau ISIS di negara tersebut.

    Setelah bertahun-tahun mengalami kebuntuan, pasukan pemberontak yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada akhir pekan lalu menggulingkan rezim Assad yang memimpin Suriah dengan tangan besi selama puluhan tahun.

    Lihat Video ‘Momen Pengungsi Suriah Ramai-ramai Kembali Setelah Rezim Assad Tumbang’:

  • Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1024: Mark Rutte Sebut Putin Ingin Hapus Ukraina dari Peta – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-1024: Mark Rutte Sebut Putin Ingin Hapus Ukraina dari Peta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah sejumlah peristiwa yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina, yang telah memasuki hari ke-1024 pada Jumat (13/12/2024).

    Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengeluarkan peringatan serius tentang ambisi Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang berupaya menghapus Ukraina dari peta.

    Dalam pernyataannya kepada lembaga riset Carnegie Europe, Rutte menekankan bahwa ancaman ini tidak hanya terbatas pada Ukraina, tetapi juga dapat meluas ke negara-negara lain di Eropa.

    “Sudah waktunya untuk beralih ke pola pikir masa perang,” katanya, dikutip dari The Guardian.

    Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan Rusia menggunakan kawanan pesawat tanpa awak yang dapat menimbulkan dampak fatal di Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya.

    Peringatan ini disampaikan Rutte dalam pidato pelantikan sebagai Sekretaris Jenderal NATO, hanya dua bulan setelah ia menjabat sebagai pejabat sipil tertinggi di organisasi tersebut.

    Dengan situasi yang semakin memanas, Rutte meminta semua pihak untuk bersiap menghadapi potensi ancaman yang lebih besar dari Rusia.

    Simak peristiwa lainnya berikut ini.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1024:

    Paket Senjata Terbaru dari AS

    Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengumumkan paket bantuan senjata terbaru untuk Ukraina pada hari Kamis.

    Paket ini bernilai 500 juta dollar AS, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan resmi.

    Juru bicara Gedung Putih, John Kirby, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan terus memberikan dukungan tambahan kepada Ukraina hingga akhir masa pemerintahan Biden.

    “Kami berkomitmen untuk membantu Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia,” ujar Kirby.

    Sebagai bagian dari dukungan ini, Washington juga mengumumkan 10 hari yang lalu bahwa mereka akan mengirimkan bantuan senjata lainnya.

    Paket itu termasuk rudal, amunisi ranjau antipersonel, dan berbagai senjata lainnya, dengan total nilai mencapai 725 juta dollar AS.

    Pemerintahan Biden berusaha untuk memperkuat posisi Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Januari.

    Setelah itu, presiden terpilih Donald Trump akan mengambil alih kepemimpinan.

    Biden dan timnya berfokus pada upaya untuk memastikan Ukraina mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam waktu yang terbatas ini, sebagai bagian dari strategi untuk melawan agresi yang sedang berlangsung.

    Pertahanan Ukraina di Pokrovsk Terus Diuji

    Pertempuran di sekitar Kota Pokrovsk, Ukraina timur, semakin intensif.

    Hal ini disampaikan oleh komandan militer tertinggi Ukraina setelah serangan Rusia yang berlangsung selama berbulan-bulan.

    Analis memperkirakan bahwa pasukan Rusia kini hanya berjarak beberapa kilometer dari Pokrovsk.

    Staf Umum Ukraina melaporkan pada hari Kamis bahwa selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina berhasil menangkis hampir 40 upaya serangan dari Rusia untuk menyerbu pertahanan di sekitar Pokrovsk.

    Pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk telah mengalami tekanan yang signifikan sejak awal tahun ini akibat serangan Rusia yang terus-menerus.

    Pokrovsk merupakan salah satu benteng pertahanan utama Ukraina dan juga berfungsi sebagai pusat logistik penting di wilayah Donetsk.

    Keberadaan kota ini sangat strategis bagi pertahanan Ukraina dalam menghadapi agresi militer Rusia.

    Dengan situasi yang semakin memanas, fokus internasional kini tertuju pada kemampuan Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan yang terus berlanjut.

    Ukraina Belum Siap Perundingan dengan Rusia

    Dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Kamis (12/12/2024) malam oleh penyiar publik Suspilne, Yermak menyatakan bahwa Ukraina tidak memiliki dua elemen penting yang dibutuhkan untuk memulai dialog: senjata jaminan keamanan dan status internasional yang diinginkan.

    “Belum hari ini,” ujar Yermak ketika ditanya tentang kesiapan Ukraina untuk memulai perundingan.

    Pernyataan ini muncul di tengah pertimbangan terbuka Presiden Volodymyr Zelensky mengenai kemungkinan penyelesaian yang dinegosiasikan untuk konflik yang dimulai sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022.

    Meskipun ada diskusi tentang perundingan, Yermak menegaskan bahwa kondisi saat ini belum mendukung langkah tersebut.

    Dengan situasi yang masih tidak menentu, Ukraina tetap berfokus pada upaya untuk mendapatkan dukungan internasional dan memperkuat posisi pertahanannya sebelum melanjutkan dialog dengan Rusia.

    Kaja Kallas: Gunakan Dana Rusia untuk Mendukung Ukraina

    Miliaran dana negara Rusia yang saat ini dibekukan di Uni Eropa harus dialokasikan untuk membantu Ukraina.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Kaja Kallas, diplomat utama Uni Eropa yang juga merupakan perwakilan tinggi untuk urusan luar negeri dan keamanan.

    Kallas menegaskan bahwa Ukraina memiliki klaim yang sah untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat invasi Rusia.

    Kallas mengilustrasikan pentingnya aset yang dibekukan dengan pernyataan, “Lebih baik memiliki burung kecil di tangan Anda daripada burung besar di atap.”

    Ia menekankan bahwa saat ini Uni Eropa memiliki “burung kecil” tersebut, yaitu aset yang dibekukan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung Ukraina.

    Usulan Kallas muncul di tengah meningkatnya pertanyaan mengenai cara mendanai Ukraina dalam jangka menengah serta membayar tagihan rekonstruksi yang sangat besar.

    Dengan situasi yang terus berkembang, penggunaan dana yang dibekukan dapat menjadi solusi strategis dalam mendukung Ukraina dan menekan Rusia lebih lanjut.

    Kedepannya, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat segera dimanfaatkan demi kepentingan Ukraina dan stabilitas regional.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)