Tag: Antony Blinken

  • Menlu AS Singgah di Korsel yang Dilanda Krisis Politik

    Menlu AS Singgah di Korsel yang Dilanda Krisis Politik

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken tiba di Korea Selatan (Korsel) di tengah krisis politik setelah Presiden Yoon Sun Yeol secara singkat mengumumkan darurat militer. Blinken akan bertemu pejabat Korsel dalam kunjungan.

    Seperti dilansir AFP, Senin (6/1/2025), diplomat tertinggi AS tersebut memulai apa yang kemungkinan akan menjadi perjalanan terakhirnya sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump, dengan pemberhentian juga dijadwalkan di Jepang dan Prancis.

    Blinken akan bertemu dengan mitranya Cho Tae-yul, hari yang sama dengan berakhirnya surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol yang ditangguhkan jabatannya usai gagal menerapkan darurat militer pada tanggal 3 Desember.

    Blinken menyoroti upaya Presiden Joe Biden untuk membangun aliansi dan setelah itu akan menuju Tokyo, sehingga penting di mata para penasihatnya untuk tidak mengabaikan Korea Selatan, yang memiliki hubungan yang tegang dan sering kali kompetitif dengan Jepang, yang juga menjadi rumah bagi ribuan tentara Amerika.

    Yoon pernah menjadi kesayangan pemerintahan Biden dengan langkah-langkah beraninya untuk mengakhiri ketegangan dengan Jepang dan pandangannya terhadap peran yang lebih besar bagi Korea Selatan dalam isu-isu global.

    Yoon bergabung dengan Biden untuk pertemuan puncak tiga arah yang bersejarah dengan perdana menteri Jepang dan–beberapa bulan sebelum mengumumkan darurat militer–dipilih untuk memimpin pertemuan puncak demokrasi global, sebuah inisiatif penting bagi pemerintahan AS yang akan berakhir.

    Blinken mungkin menghadapi beberapa kritik dari pihak kiri Korea Selatan selama kunjungan tersebut tetapi seharusnya dapat mengatasi krisis politik, kata Sydney Seiler, mantan perwira intelijen AS yang berfokus pada Korea yang sekarang berada di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

    Blinken memiliki profil yang cukup tinggi untuk berada di atas keributan, dan dapat tetap fokus pada tantangan seperti Tiongkok dan Korea Utara, katanya.

    Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri tidak secara langsung menyebutkan krisis politik tersebut tetapi mengatakan Blinken akan berusaha untuk menjaga kerja sama trilateral dengan Jepang, yang mencakup peningkatan pembagian intelijen tentang Korea Utara.

    (rfs/rfs)

  • Eks PM Pendongkrak Ekonomi India Manmohan Singh Meninggal Dunia

    Eks PM Pendongkrak Ekonomi India Manmohan Singh Meninggal Dunia

    Jakarta, CNN Indonesia

    Mantan Perdana Menteri India Manmohan Singh meninggal dunia di usia 92 tahun.

    Singh dilarikan ke rumah sakit usai “kehilangan kesadaran” ketika berada di rumahnya pada Kamis (26/12).

    Ia dibawa ke All India Institute of Medical Sciences di New Delhi, tempat dirinya menjalani perawatan untuk kondisi medis terkait usia.

    Dokter telah berupaya melakukan upaya darurat namun ia akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (26/12) malam.

    Perdana Menteri India Narendra Modi telah menyampaikan belasungkawa atas kepulangan Singh. Dia menyebut sang mantan PM merupakan salah satu “pemimpin paling terkemuka” di negara itu.

    “Sebagai seorang Perdana Menteri, dia telah melakukan upaya ekstensif untuk meningkatkan kehidupan masyarakat,” kata Modi di X, Kamis.

    Manmohan Singh adalah perdana menteri pertama India dari minoritas Sikh. Ia memimpin negara itu dari 2004 hingga 2014 dalam dua masa jabatan penuh yang jarang terjadi di negara demokrasi terbesar dan seringkali penuh gejolak tersebut.

    Singh merupakan ekonom lulusan Oxford. Ia dikenal sebagai arsitek reformasi besar-besaran yang membuka perekonomian India, mendorong pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama bertahun-tahun, dan mengentaskan kemiskinan bagi puluhan juta masyarakat negara itu.

    Di masa pemerintahan Singh, India dan Amerika Serikat menjalin hubungan yang hangat karena penandatanganan kesepakatan energi nuklir bersejarah antara kedua negara pada 2008.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menyampaikan belasungkawa atas kepergian Singh. Dalam pernyataannya, Blinken menyebut Singh “salah satu pendukung terbesar kemitraan strategis AS-India.”

    “Kami berduka atas meninggalnya Dr. Singh dan akan selalu mengingat dedikasinya untuk mendekatkan Amerika Serikat dan India,” kata Blinken, seperti dikutip CNN.

    Singh merupakan pemimpin yang dikenal berintegritas dan rendah hati. Namun, serangkaian skandal korupsi di antara menteri-menteri kabinetnya telah menodai citra dia.

    Kendati begitu, tak ada satupun skandal korupsi yang menimpanya.

    Singh tidak pernah berniat mencalonkan diri untuk berada di pucuk kekuasaan. Ia ditunjuk menjadi perdana menteri oleh pemimpin Partai Kongres Sonia Gandhi, yang memutuskan menolak jabatan tersebut setelah memimpin partainya meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilu pada 2004.

    Singh lahir pada 1932 di sebuah desa pertanian tanpa listrik yang saat itu dikuasai Inggris. Ia tumbuh dalam kemiskinan dengan sembilan saudara kandung.

    Dia belajar keras hingga akhirnya bisa berkuliah di universitas India, sebelum menuju Inggris untuk mendapatkan gelar master dari University of Cambridge dan PhD di bidang ekonomi dari Oxford.

    Setelah lulus, ia kembali ke India untuk mengajar ekonomi di kampusnya. Dia kemudian bergabung dengan Kementerian Perdagangan sebagai penasihat ekonomi pada 1971, awal mula kariernya di pemerintahan.

    Dua dekade kemudian, Singh naik pangkat menjadi menteri keuangan ketika India berada di ambang keruntuhan ekonomi, dengan cadangan devisa saat itu hanya cukup untuk beberapa pekan impor penting.

    Dengan gesit dia berupaya mengubah ekonomi India yang berorientasi ke dalam negeri, memprivatisasi perusahaan milik negara yang membengkak, dan menarik investasi asing.

    Reformasi tersebut memacu pertumbuhan ekonomi India dan mendorongnya menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia saat ini.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hamas Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Semakin Dekat

    Hamas Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Semakin Dekat

    Jakarta

    Hamas dan dua kelompok Palestina lainnya mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata Gaza dengan Israel “lebih dekat dari sebelumnya”. Asalkan Israel tidak memberlakukan persyaratan baru.

    Seperti dilansir AFP, Minggu (22/12/202), minggu lalu negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat diadakan di Doha, yang menghidupkan kembali harapan akan tercapainya kesepakatan.

    “Kemungkinan tercapainya kesepakatan (untuk gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan) lebih dekat dari sebelumnya, asalkan musuh berhenti memberlakukan persyaratan baru,” kata Hamas, Jihad Islam, dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina yang berhaluan kiri dalam sebuah pernyataan bersama yang langka yang dikeluarkan setelah perundingan di Kairo pada Jumat (20/12).

    Seorang pemimpin Hamas mengatakan bahwa perundingan telah membuat “kemajuan yang signifikan dan penting” dalam beberapa hari terakhir.

    “Sebagian besar poin yang terkait dengan masalah gencatan senjata dan pertukaran tahanan telah disepakati,” katanya dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang untuk berbicara di depan umum tentang masalah tersebut.

    “Beberapa poin yang belum terselesaikan masih ada, tetapi tidak menghalangi prosesnya. Kesepakatan itu dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini, asalkan tidak terganggu oleh persyaratan baru (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu.”

    Pada hari Rabu (18/12), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa ia “berharap” akan tercapainya kesepakatan, tetapi menghindari membuat prediksi apa pun mengenai kapan kesepakatan itu akan benar-benar terwujud.

    “Saya tidak ingin menebak-nebak seberapa besar kemungkinannya,” katanya di Council on Foreign Relations.

    Hamas membawa 251 sandera selama serangan mereka terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 96 orang masih ditahan di Gaza, termasuk 36 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Upaya untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera telah berulang kali gagal karena berbagai kendala utama.

    Meskipun telah dilakukan beberapa putaran perundingan tidak langsung, Israel dan Hamas hanya menyetujui satu gencatan senjata, yang berlangsung selama seminggu pada akhir tahun 2023.

    Negosiasi telah menghadapi berbagai tantangan sejak saat itu, dengan pokok pertikaian utama adalah pembentukan gencatan senjata yang langgeng.

    Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa ia tidak ingin menarik pasukan Israel dari Koridor Philadelphia, sebidang tanah yang telah dibuka dan dikuasai oleh Israel di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir.

    Masalah lain yang belum terselesaikan adalah tata kelola Gaza pascaperang. Hal ini tetap menjadi masalah yang sangat kontroversial, termasuk di dalam kepemimpinan Palestina. Israel telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Hamas menguasai wilayah tersebut lagi.

    (rfs/rfs)

  • Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Suriah Lelah Perang, AS Menyambangi

    Jakarta

    Pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengatakan negaranya sudah lelah perang dan tidak akan menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya atau negara-negara Barat. Merespons itu, Amerika Serikat justru menyambangi Ahmed al-Sharaa.

    Dilansir BBC, Sabtu (21/12/2024), dalam wawancara di Damaskus, ia menyerukan agar sanksi terhadap Suriah dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi-sanksi harus dicabut karena sanksi-sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama. Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” kata Sharaa.

    Sharaa memimpin serangan kilat yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad kurang dari dua minggu lalu. Pria yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani ini adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok dominan dalam aliansi pemberontak.

    Ia kemudian mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB, AS, Uni Eropa, dan Inggris. HTS awalnya ditetapkan sebagai organisasi teroris lantaran merupakan kelompok sempalan al-Qaeda, walau kemudian memisahkan diri pada 2016.

    Sharaa membuat klaim bahwa HTS bukanlah kelompok teroris. HTS tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil, katanya. Bahkan, menurut klaim Sharaa, HTS adalah korban kejahatan rezim Assad.

    Sharaa Bantah Mau Ubah Suriah Jadi Afghanistan Baru

    Kondisi Suriah. (BBC World)

    Dia lantas membantah bahwa dirinya ingin mengubah Suriah menjadi Afghanistan versi baru.

    Sharaa mengatakan negara-negara di Timur Tengah sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda. Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, pola pikir penduduknya berbeda.

    Dia membuat klaim bahwa dirinya meyakini kaum perempuan berhak mendapat pendidikan.

    “Kami telah memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, mengacu pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai pemberontak sejak 2011.

    “Saya pikir persentase perempuan di universitas lebih dari 60%.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu adalah masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada “komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi. Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    AS Sambangi Pemimpin Baru Suriah

    Ilustrasi bendera Amerika Serikat. (BBC World)

    Amerika Serikat pun langsung mengambil langkah usai Sharaa menyampaikan Suriah lelah berperang. Pihak AS mengirimkan misi diplomatik pertama ke Damaskus sejak berkecamuknya Musim Semi Arab 2011 silam.

    Para diplomat akan bertemu dengan perwakilan HTS, yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kelompok teroris, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat prodemokrasi.

    Delegasi AS mencakup Barbara Leaf, pejabat tinggi Kemenlu AS untuk Timur Tengah, dan Daniel Rubinstein, diplomat veteran yang berpengalaman di dunia Arab, kata seorang jurubicara Kemenlu.

    Hadir pula Roger Carstens, negosiator AS, yang ditugaskan mencari petunjuk tentang warga Amerika yang hilang, termasuk Austin Tice, seorang jurnalis yang diculik pada bulan Agustus 2012.

    Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambangi satu per satu negara jiran Suriah. Dalam sebuah pertemuan pada hari Sabtu (14/12) di resor Aqaba, Yordania, negara-negara Barat dan Arab serta Turki bersama-sama menyerukan untuk sebuah “pemerintahan yang inklusif, non-sektarian, dan representatif” yang menghormati hak-hak semua komunitas Suriah yang beragam.

    Seruan itu ikut digaungkan Iran, yang sebelumnya mendukung rejim Assad di Damaskus. Presiden Masoud Pezeskhian mengimbau “partisipasi semua kelompok Suriah pada pemerintahan baru, serta rasa hormat kepada keyakinan dan agama yang berbeda-beda.”

    Desakan yang sama dirasakan sebagian warga Suriah, terutama kaum marjinal dan minoritas etnis. Pada Kamis (19/12), ratusan orang berdemonstrasi di Damaskus demi menolak “negara agama,” dan menuntut demokrasi serta kesetaraan gender.

    Protes juga digalang ribuan warga Kurdi di Qamshli, di timur laut, karena mengkhawatirkan pengaruh Turki, yang kini giat menyerang dari seberang perbatasan. Mereka meneriakkan yel-yel “bangsa Suriah adalah satu,” atau “katakan tidak kepada perang, tolak intervensi militer Turki.”

    Halaman 2 dari 3

    (maa/rfs)

  • Diplomat AS Sambangi Penguasa Baru Suriah

    Diplomat AS Sambangi Penguasa Baru Suriah

    Damaskus

    Kaburnya Bashar Assad dari Damaskus menandakan berakhirnya separuh abad kekuasaan totaliter dan berakhirnya perang saudara di Suriah.

    Kemenangan Hay’at Tahrir al-Sham dan kelompok oposisi bersenjata lain mengejutkan Barat, yang kini berusaha mempengaruhi pembentukan pemerintahan baru di Damaskus agar lebih moderat dan inklusif. Karena meski telah telah meninggalkan terorisme, HTS betapapun juga tetap diisi oleh banyak mantan jihadis jebolan al-Qaeda dan Islamic State.

    Sebab itu, Amerika Serikat mengirimkan misi diplomatik pertama ke Damaskus sejak berkecamuknya Musim Semi Arab 2011 silam. Para diplomat akan bertemu dengan perwakilan HTS, yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kelompok teroris, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat prodemokrasi.

    Delegasi AS mencakup Barbara Leaf, pejabat tinggi Kemenlu AS untuk Timur Tengah, dan Daniel Rubinstein, diplomat veteran yang berpengalaman di dunia Arab, kata seorang jurubicara Kemenlu.

    Hadir pula Roger Carstens, negosiator AS, yang ditugaskan mencari petunjuk tentang warga Amerika yang hilang, termasuk Austin Tice, seorang jurnalis yang diculik pada bulan Agustus 2012.

    Demi Suriah yang inklusif

    Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambangi satu per satu negara jiran Suriah. Dalam sebuah pertemuan pada hari Sabtu (14/12) di resor Aqaba, Yordania, negara-negara Barat dan Arab serta Turki bersama-sama menyerukan untuk sebuah “pemerintahan yang inklusif, non-sektarian, dan representatif” yang menghormati hak-hak semua komunitas Suriah yang beragam.

    Seruan itu ikut digaungkan Iran, yang sebelumnya mendukung rejim Assad di Damaskus. Presiden Masoud Pezeskhian mengimbau “partisipasi semua kelompok Suriah pada pemerintahan baru, serta rasa hormat kepada keyakinan dan agama yang berbeda-beda.”

    Protes juga digalang ribuan warga Kurdi di Qamshli, di timur laut, karena mengkhawatirkan pengaruh Turki, yang kini giat menyerang dari seberang perbatasan. Mereka meneriakkan yel-yel “bangsa Suriah adalah satu,” atau “katakan tidak kepada perang, tolak intervensi militer Turki.”

    Turki gencarkan operasi militer

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan rekonsiliasi dan pemulihan “integritas dan persatuan teritorial” Suriah. Dia juga mendesak “pembentukan Suriah yang bebas dari terorisme.”

    Turki belakangan menggencarkan serangan terhadap gerilyawan Kurdi di Suriah, dan mengatakan pada hari Kamis bahwa operasi akan terus dilanjutkan demi “melucuti senjata.”

    Wilayah timur laut Suriah yang semiotonom dilindungi oleh Pasukan Demokratik Suriah, sebuah kelompok yang dipimpin oleh Unit Perlindungan Rakyat, YPG.

    Turki menuduh YPG sebagai cabang dari Partai Buruh Kurdistan, PKK, yang oleh Washington dan Ankara dianggap sebagai kelompok teroris.

    AS gandakan pasukan di Suriah

    Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan telah menggandakan jumlah pasukannya di Suriah. Demikian diungkapkan Pentagon pada hari Kamis (19/14), yang mengakui bahwa pasukan tambahan tersebut telah berada di sana selama berbulan-bulan atau bahkan lebih dari setahun.

    AS telah mengatakan selama ini bahwa hanya ada sekitar 900 tentara di Suriah. Menurut Mayjen Pat Ryder, sekretaris pers Kementerian Pertahanan, saat ini ada sekitar 2.000 tentara di sana.

    Washington acap bersitegang dengan Turki dan Irak, soal keberadaan pasukannya di Suriah. Ryder mengatakan bahwa dirinya “tidak mengira” adanya tambahan jumlah pasukan di masa mendatang. Namun, hal itu dapat berubah di masa Presiden terpilih Donald Trump yang mengatakan tidak mendukung pasukan AS untuk terlibat lebih jauh di Suriah.

    Ryder mengatakan kepada wartawan bahwa peningkatan jumlah pasukan bersifat sementara dan mereka berada di sana untuk menambah operasi AS melawan kelompok ISIS. Pasukan konvensional dan operasi khusus Angkatan Darat AS merupakan bagian terbesar dari pasukan tambahan tersebut.

    rzn/hp (ap,afp)

    (nvc/nvc)

  • Kunjungan Pertama Diplomat AS di Suriah Pasca-Assad: Dulu Cap HTS Teroris, Kini Mau Kerja Sama – Halaman all

    Kunjungan Pertama Diplomat AS di Suriah Pasca-Assad: Dulu Cap HTS Teroris, Kini Mau Kerja Sama – Halaman all

    Kunjungan Pertama Diplomat AS di Suriah Pasca-Assad: Dulu Cap HTS Teroris, Kini Mau Nego

    TRIBUNNEWS.COM – Diplomat dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah tiba di ibu kota Suriah, Damaskus, Jumat (20/12/2024).

    Perwakilan AS itu dilaporkan akan bertemu dengan pemerintahan sementara baru yang dibentuk oleh Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), sebuah kelompok yang ditetapkan Washington sebagai organisasi teroris.

    Ini adalah kunjungan pertama pejabat AS ke Suriah sejak kelompok pemberontak menggulingkan Bashar Al Assad awal bulan ini.

    Anews, menggambarkan kunjungan perwakilan AS ini sebagai tanda kesiapan Washington untuk terlibat kerja sama dengan HTS, faksi cabang Al Qaeda yang kemudian memutuskan hubungan dengan kelompok teroris tersebut.

    AS juga pernah menawarkan hadiah 10 juta dolar bagi siapapun yang bisa membawa kepala pemimpin HTS, Ahmad Al Shara, yang sekarang menjadi penguasa de facto Suriah.

    Adapun Al Shara – populer dengan nama Muhammad al-Julani, menegaskan kalau kelompok tersebut telah melepaskan sikap ekstremisnya.

    Laporan ANews merinci, Departemen Luar Negeri mengatakan kalau perwakilan diplomat AS itu terdiri dari Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf, mantan utusan khusus untuk Suriah Daniel Rubinstein, dan kepala utusan pemerintahan Biden untuk negosiasi sandera, Roger Carstens.

    Mereka akan mengadakan pembicaraan dengan kelompok sipil Suriah serta pemerintah sementara.

    “Mereka akan terlibat langsung dengan rakyat Suriah, termasuk anggota masyarakat sipil, aktivis, anggota berbagai komunitas, dan suara-suara Suriah lainnya tentang visi mereka untuk masa depan negara mereka dan bagaimana Amerika Serikat dapat membantu mendukung mereka,” kata departemen AS itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (20/12/2024) pagi.

    Cari Keberadaan Jurnalis AS yang Hilang di Suriah

    Kedatangan para diplomat AS ke Suriah itu itu dilakukan seminggu setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS telah melakukan kontak langsung dengan HTS saat ia mengunjungi negara-negara tetangga Suriah.

    Safari Blinken ini menindaklanjuti pendekatan diplomatik oleh Uni Eropa dan negara-negara lain yang mengisyaratkan berakhirnya status paria Suriah di bawah pimpinan Al Assad.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan kalau Leaf, Rubinstein, dan Carstens akan bertemu dengan pejabat HTS, tetapi tidak mengatakan apakah itu termasuk Al Shara, yang telah menampilkan citra moderat sejak pengambilalihan Suriah. 

    Pejabat AS menyambut baik pernyataan Al Shara tentang perlindungan hak-hak minoritas dan perempuan, tetapi mereka tetap skeptis bahwa ia akan menindaklanjutinya dalam jangka panjang.

    Para diplomat AS yang berkunjung akan mencari informasi tentang keberadaan jurnalis Amerika Austin Tice yang hilang di Suriah pada tahun 2012. Tice, yang karyanya telah dipublikasikan di The Washington Post.

    McClatchy dan sejumlah orang lainnya, menghilang di sebuah pos pemeriksaan di daerah yang diperebutkan di sebelah barat Damaskus saat eskalasi perang saudara Suriah meningkat.

    Sebuah video yang dirilis beberapa minggu setelah Tice menghilang menunjukkan dia ditutup matanya dan dipegang oleh orang-orang bersenjata dan berkata, “Oh, Yesus.”

    Dia tidak pernah terdengar kabarnya sejak saat itu. Pemerintah Assad membantah telah menahannya.

    Para diplomat AS juga akan mendorong prinsip-prinsip inklusi, perlindungan terhadap minoritas, dan penolakan terhadap terorisme dan senjata kimia, yang menurut pemerintahan Biden akan sangat penting bagi dukungan AS terhadap pemerintahan baru.

    Minggu lalu, Al Shara bertemu dengan Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, di Damaskus, yang mengatakan bahwa masyarakat internasional “mudah-mudahan akan melihat berakhirnya sanksi dengan cepat, sehingga kita benar-benar dapat melihat adanya upaya untuk membangun Suriah lagi”.

    AS tidak memiliki kehadiran diplomatik resmi di Suriah sejak 2012, ketika negara itu menghentikan operasi di kedutaan besarnya di Damaskus selama perang saudara di negara itu, meskipun pasukan AS telah ditempatkan di timur laut untuk membantu mencegah kebangkitan ISIS.

    Pentagon mengungkapkan pada hari Kamis bahwa mereka telah menggandakan jumlah pasukan AS di Suriah.

    AS juga telah meningkatkan serangan udara terhadap target-target ISIS karena khawatir kekosongan kekuasaan akan memungkinkan kelompok ekstremis itu membangun kembali dirinya.

    Menurut pejabat AS, kunjungan para diplomat ke Damaskus tidak akan mengakibatkan pembukaan kembali kedutaan besar AS, yang berada di bawah perlindungan pemerintah Ceko. Keputusan mengenai pengakuan diplomatik akan dibuat ketika otoritas Suriah yang baru memperjelas maksud mereka, kata para pejabat tersebut.

    HTS Bukan Seperti Taliban

    Adapun Pemimpin aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Muhammad al-Julani menolak tuduhan ekstremis Iran yang menyamakan HTS dengan Taliban di Afghanistan, kelompok yang dilabeli ‘teroris’ oleh Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Barat.

    Ia meminta AS dan sejumlah negara Barat untuk menghapus HTS dari daftar teroris karena tidak menimbulkan ancaman bahaya terhadap negara mereka.

    “Kami tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil,” katanya dalam wawancara dengan BBC, Rabu (18/12/2024).

    Al-Julani bersikap santai sepanjang wawancara itu, mengenakan pakaian sipil, dan berusaha meyakinkan semua orang yang percaya bahwa HTS belum lepas dari masa lalu ekstremisnya.

    Sebelumnya, HTS berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 setelah merebut kota Aleppo, Hama, Homs, hingga Damaskus.

    Menurut al-Julani, HTS adalah korban kekejaman rezim Assad yang berkuasa sejak tahun 2000.

    “Para korban tidak boleh diperlakukan sama seperti para penindas,” ujarnya.

    Al-Julani juga membantah tuduhan yang mengatakan HTS mencoba mengubah Suriah seperti Afghanistan yang kini dipimpin oleh Taliban yang menerapkan aturan mereka secara ketat.

    “Kedua negara tersebut sangat berbeda, dan memiliki tradisi yang berbeda, mengingat Afghanistan adalah masyarakat kesukuan,” katanya.

    Dia menjelaskan Suriah memiliki mentalitas yang berbeda dan dia percaya pada pendidikan perempuan, membandingkan dengan pandangan Taliban yang membatasi akses perempuan Afghanistan untuk memperoleh pendidikan.

    Dalam wawancara itu, al-Julani juga menyerukan kepada pemerintah AS dan negara-negara Barat agar mencabut sanksi yang diterapkan terhadap Suriah yang berlaku selama kekuasaan rezim Assad.

    Pada tahun 2012, Muhammad al-Julani yang merupakan anggota ekstremis al-Qaeda, diminta mendirikan cabang al-Qaeda di Suriah yang diberi nama Front al-Nusra.

    Front al-Nusra kemudian berafiliasi dengan al-Qaeda dan Islamic State (IS/ISIS/ISIL).

    Pada tahun 2016, al-Julani mengumumkan Front al-Nusra memutus hubungan dengan al-Qaeda dan berafiliasi dengan sejumlah oposisi bersenjata Suriah yang kemudian membentuk HTS pada tahun 2017, dikutip dari Al Jazeera.

    Karena rekam jejaknya yang berhubungan dengan ISIS dan al-Qaeda, HTS dimasukkan dalam daftar teroris oleh AS dan negara-negara Barat.

    Namun, baru-baru ini setelah HTS menggulingkan rezim Assad, AS, Inggris dan Rusia mempertimbangkan untuk menghapus HTS dari daftar teroris.

    Jatuhnya Rezim Assad di Suriah

    Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

    Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke luar negeri, keberadaannya belum diketahui namun baru-baru ini dikabarkan pergi ke Rusia.

    Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

    Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

    Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

    (oln/anews/Tribunnews/*)

  • Tiba di Damaskus, Diplomat Tinggi AS Bersiap Bertemu Perwakilan HTS – Halaman all

    Tiba di Damaskus, Diplomat Tinggi AS Bersiap Bertemu Perwakilan HTS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Para diplomat tinggi AS tiba di Ibu Kota Suriah, Damaskus pada hari ini (20/12/2024).

    Tujuan kunjungan para diplomat tinggi AS ini adalah untuk bertemu dengan perwakilan Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Para diplomat AS yang menjadi delegasi ke Damaskus di antaranya, Diplomat Timur Tengah tertinggi Departemen Luar Negeri Barbara Leaf, Utusan Presiden untuk Urusan Sandera Roger Carstens dan Penasihat Senior yang baru diangkat Daniel Rubinstei.

    Ini menjadi pertama kalinya mereka menjadi delegasi AS ke Suriah setelah Presiden Bashar Al-Assad digulingkan.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, para delegasi akan membicarakan terkait pemerintahan Suriah pasca Assad dilengserkan.

    Para delegasi ini nantinya akan langsung mencoba menemui warga Suriah untuk membicarakan ini.

    “Mereka akan terlibat langsung dengan rakyat Suriah, termasuk anggota masyarakat sipil, aktivis, anggota berbagai komunitas, dan suara-suara Suriah lainnya tentang visi mereka untuk masa depan negara mereka dan bagaimana Amerika Serikat dapat membantu mendukung mereka,” kata jubir Departemen luar negeri AS, dikutip dari Al-Arabiya.

    Selain bertemu langsung dengan warga Suriah, para diplomat ini juga akan bertemu dengan perwakilan HTS.

    Pertemuan ini akan membahas pemerintahan transisi Suriah.

    “Mereka juga berencana untuk bertemu dengan perwakilan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) untuk membahas prinsip-prinsip transisi yang didukung oleh AS dan mitra regional di Aqaba, Yordania,” jelasnya.

    Mereka juga akan membahas pencarian wartawan AS yang hilang selama 12 tahun, Austin Tice.

    “Kami berharap untuk mengungkap informasi tentang nasib Austin Tice, Majd Kamalmaz, dan warga negara Amerika lainnya yang hilang di bawah rezim Assad,” katanya.

    Kunjungan ini menjadi pertama kalinya setelah Assad digulingkan dan menjadi kontak resmi pertama pertemuan antara AS dan pemimpin HTS.

    Sebelum ini, menlu AS, Antony Blinken mengatakan bahwa mereka telah melakukan kontak langsung dan menerima tanda-tanda positif dari HTS.

    Awal pekan ini, ia mengatakan bahwa delegasi AS sedang bersiap mengunjungi negara itu.

    “Kami telah melakukan kontak langsung, dan kami juga berupaya untuk mengerahkan orang-orang ke lapangan di Suriah,” kata Blinken pada Kamis dalam sebuah wawancara.

    Sebagai informasi, AS telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Suriah pada tahun 2012.

    Setelah itu, AS menutup kedutaan besarnya di Damaskus.

    Jatuhnya Assad 

    Sebagai informasi, pasukan rezim Assad dan kelompok antirezim kembali bentrok pada 27 November 2024.

    Bentrokan antara 2 kelompok ini terjadi di daerah pedesaan sebelah barat Aleppo, kota besar di Suriah utara.

    Bentrokan ini terjadi selama 10 hari.

    Kelompok pemberontak melancarkan berbagai serangan hingga merebut kota-kota penting di Suriah.

    Puncaknya terjadi pada Minggu (8/12/2024) ketika oposisi yang didukung oleh unit-unit militer yang membelot menyebabkan rezim Assad runtuh setelah perang saudara selama 14 tahun.

    Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

    Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada Minggu (8/12/2024).

    Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

    “Presiden al-Assad dari Suriah telah tiba di Moskow. Rusia telah memberi mereka (dia dan keluarganya) suaka atas dasar kemanusiaan,” tulis Interfax, dikutip dari Al-Arabiya.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Suriah

  • AS: Jumlah Pejuang Hamas Masih Ribuan, Israel Bikin Neraka Sendiri Kalau Caplok Permanen Gaza – Halaman all

    AS: Jumlah Pejuang Hamas Masih Ribuan, Israel Bikin Neraka Sendiri Kalau Caplok Permanen Gaza – Halaman all

    AS: Jumlah Pejuang Hamas Masih Ribuan, Israel Bikin Neraka Sendiri Kalau Caplok Permanen Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, Kamis (19/12/2024) menepis pernyataan dari para pemimpin Israel kalau pendudukan entitas Zionis tersebut di Jalur Gaza akan terus berlangsung.

    Blinken mengatakan kalau “Kepentingan Israel adalah untuk menemukan solusi (keamanan negara pendudukan itu) di Gaza,”.

    Hal itu, kata Blinken, karena Israel telah mencapai dua dari target perang yang dinyatakan di daerah kantong pantai yang terkepung itu.

    “Salah satunya (target perang tercapai) adalah membubarkan organisasi militer Hamas. Mereka berhasil melakukannya. Yang lainnya (target perang yang tercapai) adalah meminta pertanggungjawaban para pemimpin atas peristiwa 7 Oktober. Mereka telah melakukannya. Setelah melakukannya, inilah saatnya untuk menghentikan aksi itu, tetapi Anda harus memulangkan para sandera,” katanya dalam sebuah wawancara dengan MSNBC dilansir Anews, Jumat (20/12/2024).

    Wacana Israel untuk secara permanen menduduki Jalur Gaza, dinilai Blinken bukan jalan keluar yang dimaksud AS. 

    Alih-alih solutif, lanjut Blinken, rencana Israel yang mau mencaplok permanen Jalur Gaza sebagai wilayah pendudukan, justru menciptakan apa yang dia sebut sebagai ‘neraka’ bagi Israel.

    Personel Militer Israel (IDF) mengevakuasi tentaranya yang terluka menggunakan helikopter untuk memindahkan korban dari lokasi pertempuran ke fasilitas medis terdekat. (rntv/tangkap layar)

    “Alternatifnya (wacana yang diinginkan Israel) adalah ini: pendudukan Israel yang berkelanjutan di Gaza, yang kami tolak. Dan kami menolaknya, di antara alasan-alasan lainnya, karena hal itu sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan Israel. Mereka akan menanggung beban pemberontakan jangka panjang,” imbuhnya.

    Blinken mengatakan dari semua pejuang Hamas yang telah “ditarik dari medan perang” (dieleminasi) di Gaza “masih ada ribuan lagi (personel Hamas)”.

    Dia menjelaskan, ribuan pejuang Hamas ini memang “tidak memiliki kapasitas untuk kembali melakukan aksi 7 Oktober lagi”, tetapi justru malah bisa membuat kehidupan menjadi neraka bagi pasukan pendudukan Israel mana pun di Gaza.”

    “Itu bukan kepentingan (tujuan) Israel,” katanya.

    “Namun, agar ini berhasil, kita harus mencapai kesepakatan mengenai (pertukaran) para sandera dan kita harus mencapai kesepakatan mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, rencana untuk hari berikutnya, rencana pascakonflik,” sambung Blinken.

    Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri cadangan melakukan patroli di wilayah Gaza Utara yang tampak rata tanah. Meski sudah beroperasi berbulan-bulan, IDF belum mampu membongkar kemampuan tempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas yang menjalankan taktik gerilya hit and run. (khaberni/HO)

    Israel Mau Kendali Penuh Atas Gaza Pasca-Perang

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan Selasa bahwa Israel ingin mempertahankan kontrol keamanan atas Gaza, termasuk kebebasan bergerak di sana, tanpa batas waktu.

    “Setelah kami mengalahkan kekuatan militer dan pemerintahan Hamas di Gaza, Israel akan memiliki kendali keamanan atas Gaza dengan kebebasan bertindak penuh,” tulisnya di X.

    Israel secara sistematis telah menargetkan fasilitas sipil, termasuk sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, dalam serangannya ke Gaza, berulang kali mengklaim, seringkali tanpa bukti, bahwa mereka menyerang target Hamas.

    Berdasarkan aturan perang, menargetkan fasilitas sipil dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

    Mayat para korban tergeletak di halaman rumah sakit Kamal Adwan di Beit Lahia di Jalur Gaza utara, menyusul serangan Israel di sekitar kompleks medis tersebut pada 6 Desember 2024, saat perang antara Israel dan kelompok militan Hamas Palestina terus berlanjut. (Photo by AFP) (AFP/-)

    Perang Israel di Gaza telah menyebabkan kematian lebih dari 45.100 orang menyusul serangan lintas perbatasan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. PBB memperkirakan bahwa 70 persen korban tewas di Gaza adalah wanita dan anak-anak.

    Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas, dan 250 orang dibawa ke Gaza sebagai sandera. Sekitar 100 orang masih hidup.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bulan lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di Gaza.

     

    (OLAN/ANEWS/*)

  • Arab Saudi Bersikeras Soal Negara Palestina Sebelum Normalisasi Israel

    Arab Saudi Bersikeras Soal Negara Palestina Sebelum Normalisasi Israel

    Jakarta

    Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bersikeras menjadikan negara Palestina sebagai bagian dari kesepakatan apa pun untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan hal tersebut, seraya menambahkan bahwa ini adalah kunci stabilitas jangka panjang di Timur Tengah dan yang akan menjamin keamanan Israel.

    Blinken mengatakan bahwa gencatan senjata Gaza diperlukan terlebih dahulu. Namun setelah itu, fokusnya harus pada stabilitas jangka panjang kawasan tersebut, yang akan mencakup keamanan Israel. “Dan, tentu saja, kuncinya adalah normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi,” katanya dalam wawancara dengan Foreign Affairs yang diterbitkan pada hari Rabu (18/12), sambil menyatakan harapan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump yang nantinya akan menyelesaikan kesepakatan tersebut.

    “Namun agar itu terjadi, kita membutuhkan ketenangan di Gaza – dan itu jelas dari Saudi – tetapi kita juga membutuhkan jalur yang kredibel menuju negara Palestina,” kata Blinken, dilansir Al Arabiya, Kamis (19/12/2024).

    Meskipun ada beberapa laporan sepanjang tahun lalu, termasuk minggu ini, bahwa Arab Saudi bersedia melonggarkan tuntutannya dengan imbalan normalisasi, Riyadh telah berulang kali konsisten dalam pendiriannya yang menuntut pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    Diperkirakan lebih dari 40.000 warga Palestina telah tewas akibat bombardir Israel sejak Oktober lalu, ketika militer Israel mulai menggempur Gaza sebagai respons atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

    Israel juga secara rutin memblokir bantuan kemanusiaan agar tidak masuk ke daerah kantong itu. Hal ini memicu peringatan baru-baru ini dari AS, bahwa jika lebih banyak bantuan tidak masuk, AS dapat mengambil tindakan khusus sebagai tanggapan.

  • Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat – Halaman all

    Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat – Halaman all

    Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Tentara Israel sedang bersiap untuk mengerahkan senapan mesin otomatis yang dipantau dari jarak jauh untuk melindungi pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, Radio Tentara Israel melaporkan pada tanggal 15 Desember.

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Gen Gvir, bersama dengan pejabat Israel lainnya, telah mempersiapkan pemukim Yahudi untuk perang guna mengusir warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki dan menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina.

    Senjata otomatis yang dikembangkan oleh Rafael Combat Systems akan dipasang di menara pengawas di sekitar puluhan permukiman dan di dekat pintu masuknya. Senjata tersebut akan dikendalikan dari jarak jauh dari pusat komando “untuk mencegah serangan bersenjata dan operasi infiltrasi.”

    Sistem yang sama dipasang di perbatasan Gaza pada tahun 2008 dan dioperasikan oleh pengintai di pangkalan-pangkalan. Namun, sistem ini gagal mencegah pejuang dari gerakan Perlawanan Islam, Hamas, mendekati dan menerobos pagar pembatas untuk menyerang permukiman dan pangkalan militer Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

    Selama Operasi Banjir Al-Aqsa, para pejuang Brigade Qassam dilaporkan menggunakan pesawat tak berawak serang untuk melumpuhkan senjata otomatis selama jam-jam pertama operasi.

    Angkatan Darat pertama-tama akan menyebarkan senjata di lokasi yang dianggapnya ‘berisiko tinggi’, dan memperluas penyebarannya dari waktu ke waktu hingga mencakup lokasi tambahan.

    Menurut laporan, Unit Pengintaian ke-636 Divisi Tepi Barat Angkatan Darat akan mengoperasikan sistem tersebut.

    Tentara dan pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza tahun lalu.

    Tentara dan pemukim Israel telah membunuh 812 warga Palestina dan melukai 6.500 orang di Tepi Barat sejak saat itu.

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir telah menyediakan lebih dari 120.000 senjata api kepada pemukim Yahudi di Tepi Barat sejak pecahnya Perang Gaza.

    “Lebih dari 120.000 senjata didistribusikan kepada warga yang memenuhi syarat, sementara puluhan ribu lainnya menerima persetujuan bersyarat,” kata Ben-Gvir, pemimpin Partai Kekuatan Yahudi sayap kanan, di akun X miliknya pada bulan Oktober.

    “Kami bermaksud untuk terus mempersenjatai Israel. Itulah yang telah kami lakukan, dan itulah yang akan terus kami lakukan!”

    Ben Gvir dan sesama politisi dan menteri supremasi Yahudi telah mengumumkan keinginan mereka untuk menggunakan pemukim Yahudi untuk mengusir penduduk asli Palestina dari Tepi Barat yang diduduki dan mencaploknya ke Israel.

    Setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden AS pada bulan November, Ben Gvir, yang merupakan penduduk pemukiman Kiryat Arba, menyatakan bahwa “inilah saatnya untuk kedaulatan” atas Tepi Barat.

    Pada tanggal 9 Desember, setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad di Syra, Bezalel Smotrich menyerukan peningkatan pemukiman Yahudi dan penetapan “fakta di lapangan” untuk memastikan negara Palestina tidak akan pernah didirikan.

     

     

    Netanyahu: Israel akan Kuasai dan Selesaikan Dataran Tinggi Golan Suriah

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada tanggal 15 Desember bahwa pemerintahnya dengan suara bulat menyetujui rencana untuk mendorong pertumbuhan demografi di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki dan pemukiman Katzrin.

    Sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, Israel telah menduduki wilayah Suriah tambahan dalam upaya untuk menciptakan ‘Israel Raya’

    “Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel, dan hal itu sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, membuatnya berkembang, dan menyelesaikannya,” kata Netanyahu.

    Pemerintah telah menyisihkan lebih dari 40 juta NIS untuk melaksanakan rencana tersebut.

    Tentara Israel menduduki Dataran Tinggi Golan Suriah selama Perang Enam Hari tahun 1967. 

    Israel menolak untuk menarik pasukannya atau mengembalikan wilayah tersebut meskipun penaklukan wilayah tersebut tidak dapat diterima selama perang menurut hukum internasional dan di tengah tuntutan Resolusi Dewan Keamanan PBB 242.

    Tentara Israel telah menduduki wilayah Suriah tambahan sejak militan ekstremis dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh mantan pemimpin Al-Qaeda Abu Mohammad al-Julani (sekarang Ahmad al-Sharaa), merebut Damaskus minggu lalu dan menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad.

    Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa pasukan Israel kini berada 15 kilometer dari jalan internasional Beirut-Damaskus setelah memperluas pendudukan mereka di pedesaan Quneitra dan merebut desa baru. 

    Perwira militer Israel telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin lokal dari tujuh desa Suriah di dekat Dataran Tinggi Golan yang diduduki pasukan Israel minggu lalu, Yedioth Ahronoth melaporkan pada tanggal 15 Desember.

    “Para petugas bertemu secara terbuka dengan para tetua desa di rumah mereka untuk meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada hal buruk yang menimpa penduduk dan bahwa kehidupan sehari-hari mereka akan terus berjalan tanpa gangguan,” tulis surat kabar Israel tersebut.

    Kapten Omer, seorang komandan kompi dari Brigade Lapis Baja ke-7, bertemu dengan para pemimpin setempat di desa Umm Batnah, yang terletak 12 km jauh di wilayah Suriah,  

    “Saya meminta tetua desa untuk mengumpulkan senjata dari penduduk setelah mereka mengambil senapan dari pos-pos militer Suriah yang terbengkalai,” kata komandan tersebut.

    Militer mengklaim mereka hanya akan tetap berada di wilayah tersebut sampai wilayah tersebut dapat diserahkan kepada “entitas negara yang mapan dan terdefinisi” untuk mencegah “kelompok teroris” merebut kendali, mengacu pada HTS pimpinan Julani, yang sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra.

    Israel sebelumnya mendukung Front Nusra pimpinan Julani, afiliasi Al-Qaeda di Suriah, dengan senjata, gaji, perawatan medis, dan dukungan udara dari pesawat tempurnya selama perang kelompok sebelumnya melawan pemerintah Suriah dari tahun 2012 hingga 2018.

    Meskipun mendukung Julani di masa lalu, Israel sekarang menggunakan kehadiran kelompoknya sebagai dalih untuk menduduki wilayah Suriah tambahan dan mengebom infrastruktur militer Suriah.

    Gerakan pemukim Yahudi Israel, yang mendapat dukungan luas dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para menterinya, memandang Suriah selatan, termasuk Damaskus, sebagai bagian dari “Israel Raya”.

    Haaretz menulis bahwa Netanyahu ingin membangun “warisan sebagai pemimpin yang memperluas batas wilayah Israel setelah 50 tahun mundur.”

    “Ada dukungan antusias dari pihak kanan terhadap gagasan bahwa hukuman yang tepat bagi musuh-musuh Israel adalah hilangnya wilayah. Netanyahu memiliki mitra utama dalam diri Donald Trump,” tambah surat kabar itu.

    Menurut Suzanne Maloney, wakil presiden Brookings Institution dan direktur program kebijakan luar negerinya, “Pemerintahan baru pasti akan mengambil pendekatan permisif terhadap ambisi teritorial Israel.”

    “Netanyahu ingin dikenang sebagai orang yang menciptakan Israel Raya, bukan hanya sebagai perencana politik yang dituduh melakukan korupsi yang menelantarkan 100 sandera di Gaza. Itulah sebabnya ia akan mencoba memperkuat kendali Israel di Gaza utara. Itulah sebabnya ia tidak akan terburu-buru menarik diri dari wilayah yang baru diduduki di Golan. Dalam keadaan tertentu, ia bahkan mungkin memperluasnya,” pungkas Haaretz .

     

    Suriah Takkan Terlibat Konflik dengan Israel

    Penguasa baru de-facto Suriah dan pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Ahmed al-Sharaa pada tanggal 14 Desember membahas untuk pertama kalinya berbagai pelanggaran Israel terhadap wilayah dan kedaulatan Suriah.

    Mantan komandan ISIS dan Al-Qaeda mengatakan kudeta yang didukung Turki dan AS di Suriah adalah ‘kemenangan atas proyek politik Iran yang berbahaya’ di Asia Barat

    “Kami tidak akan terlibat dalam konflik dengan Israel,” kata Sharaa – yang baru-baru ini menghapus nama samaran Abu Mohammad al-Julani – dalam sebuah wawancara di TV Suriah, seraya menunjuk pada “negara Suriah yang melemah.”

    Mantan wakil komandan ISIS dan salah satu pendiri Al-Qaeda di Suriah itu menambahkan bahwa “argumen” Israel untuk menyerang negara itu “tidak ada lagi.” “Hizbullah dan Iran sudah tidak ada lagi,” katanya.

    Namun, Sharaa gagal mengatasi pendudukan Israel atas sebagian besar tanah Suriah di barat daya negara tersebut, yang menurut para pejabat di Tel Aviv akan berlangsung “ sepanjang musim dingin .”

    Sharaa melanjutkan dengan mengklaim bahwa HTS dan sekutunya “tidak memiliki permusuhan dengan masyarakat Iran.” Meskipun demikian, ia menyebut kudeta yang didukung AS dan Turki di Suriah sebagai “kemenangan atas proyek politik Iran yang berbahaya di kawasan tersebut.”

    Ia juga mengatakan pasukannya “bisa saja menyerang pangkalan Rusia di Suriah” tetapi memutuskan untuk “memberi Rusia kesempatan untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan rakyat Suriah.”

    Laporan di media Rusia minggu ini mengatakan bahwa para pejabat di Moskow yakin mereka telah mencapai “kesepakatan informal” dengan cabang Al-Qaeda tersebut untuk mempertahankan dua pangkalan militernya di negara tersebut – pangkalan angkatan laut di Tartous dan Pangkalan Udara Hmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia.

    Pada hari Sabtu, Reuters mengutip pernyataan pejabat Suriah yang mengatakan bahwa Kremlin “mengurangi” kehadiran militernya di garis depan di Suriah utara dan dari posisi di Pegunungan Alawite tetapi tetap mempertahankan dua pangkalannya.

    Di bagian lain wawancaranya di televisi, Sharaa mengungkapkan bahwa ia tengah berhubungan dengan kedutaan-kedutaan besar negara-negara barat dan “sedang mengadakan diskusi dengan Inggris untuk mengembalikan perwakilannya di Damaskus.”

    “Kami memiliki rencana sistematis untuk mengatasi penghancuran sistematis yang dilakukan oleh rezim tersebut,” kata Sharaa, seraya menambahkan bahwa “pengalamannya ” memerintah provinsi Idlib dengan dukungan Turki “akan berlanjut di provinsi-provinsi lain di negara ini.”

    Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Gedung Putih berhubungan langsung dengan HTS dan Sharaa, yang kepalanya masih dihargai sebesar $10 juta oleh pemerintah AS.

    “Ya, kami telah melakukan kontak dengan HTS dan pihak-pihak lain,” kata Blinken dalam konferensi pers di Aqaba, Yordania. “Pesan kami kepada rakyat Suriah adalah ini: Kami ingin mereka berhasil, dan kami siap membantu mereka melakukannya,” imbuh Blinken.

     

    SUMBER: THE CRADLE