Tag: Antony Blinken

UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pasca-Perang di Gaza dengan AS dan Israel – Halaman all

UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pascaperang di Gaza dengan AS dan Israel

TRIBUNNEWS.COM – Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan telah berdiskusi dengan Israel dan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara Gaza pascaperang.

Rencana ‘cawe-cawe’ UEA di Gaza itu disebutkan akan berlangsung hingga Otoritas Palestina (PA) yang direformasi mampu mengambil alih, tulis laporan Reuters menurut orang-orang yang mengetahui pembicaraan tersebut, Selasa (7/1/2025).

“Diskusi di balik layar, tersebut mencakup kemungkinan UEA dan Amerika Serikat (AS), bersama dengan negara-negara lain, untuk sementara waktu mengawasi tata kelola, keamanan, dan rekonstruksi Gaza setelah militer Israel mundur dan sampai pemerintahan Palestina (PA) mampu mengambil alih,” tulis laporan berlabel eksklusif Reuters.

Sebagai latar belakang, UEA merupakan mitra keamanan dekat AS. Selain itu, tidak seperti kebanyakan pemerintah Arab, Abu Dhabi memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Faktor kedekatan ini memberi negara Teluk itu pengaruh terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

“Setelah lebih dari setahun berperang, Israel tetap enggan menguraikan visinya sendiri untuk Gaza dan masyarakat internasional telah berjuang untuk merumuskan rencana yang layak,” kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena percakapan tersebut bersifat pribadi, lansir Reuters.

Laporan, rencana ikut campurnya UEA di pemerintahan Gaza pasca-Gaza masih kurang rinci dan belum dituangkan dalam rencana tertulis formal, maupun diadopsi oleh pemerintah mana pun.

“Dalam pembicaraan di balik layar, Abu Dhabi menganjurkan Otoritas Palestina (PA) yang direformasi untuk memerintah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur di bawah negara Palestina yang merdeka,” kata sumber tersebut – sesuatu yang ditentang secara terbuka oleh Israel.

“UEA tidak akan berpartisipasi dalam rencana apa pun yang gagal mencakup reformasi signifikan Otoritas Palestina, pemberdayaannya, dan pembentukan peta jalan yang kredibel menuju negara Palestina,” kata seorang pejabat UEA kepada Reuters, menanggapi pertanyaan tentang diskusi tersebut.

“Elemen-elemen ini – yang saat ini masih kurang – sangat penting bagi keberhasilan rencana pasca-Gaza,” tambahnya menyoroti kalau PA dinilai tidak mewakili entitas Palestina sepenuhnya.

Personel keamanan Otoritas Palestina. Dalam beberapa pekan belakangan, Otoritas Palestina terlibat bentrokan bersenjata dengan sejumlah milisi perlawanan Palestina seperti Brigade Al-Quds di Jenin dan Brigade Martir Al-Aqsa. (khaberni/tangkap layar)

PA Kurang Berpengaruh

PA didirikan tiga dekade lalu berdasarkan Perjanjian Oslo 1993-1995, yang ditandatangani oleh Israel dan Palestina, dan diberi kewenangan terbatas atas Tepi Barat dan Gaza.

PA masih menjalankan sebagian pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki Israel, tetapi diusir dari Gaza pada tahun 2007 oleh Hamas setelah perang saudara singkat.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters bahwa telah ada pembicaraan dengan beberapa mitra, termasuk UEA, mengenai opsi untuk pemerintahan, keamanan, dan rekonstruksi, dan bahwa berbagai rancangan proposal, rencana, dan ide telah diajukan oleh para mitra.

“Ini merupakan diskusi yang terus berlanjut, sembari kami mencari cara terbaik untuk maju,” kata juru bicara tersebut, menolak berkomentar lebih jauh mengenai “percakapan diplomatik pribadi”.

Kantor Perdana Menteri Israel menolak berkomentar mengenai lapoaran ini. Otoritas Palestina tidak menanggapi pertanyaan Reuters.

Potret kehancuran total di Jalur Gaza akibat agresi militer Israel selama lebih dari setahun sejak 7 Oktober 2023. Israel juga memblokade bantuan kebutuhan dasar warga Palestina yang akan memasuki Gaza. (khaberni/HO)

Usulkan Penggunaan Pasukan Militer Swasta

Selain mereformasi PA, empat diplomat dan pejabat Barat mengatakan kalau pejabat UEA telah mengusulkan penggunaan kontraktor militer swasta sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian pascaperang di Gaza.

Sumber-sumber lain mengonfirmasi kalau mereka diberi pengarahan tentang apa yang mereka gambarkan sebagai usulan pascaperang Emirat, yang mencakup kemungkinan penggunaan pasukan semacam itu.

Para diplomat dan pejabat Barat mengatakan setiap pengerahan kontraktor semacam itu akan memicu kekhawatiran di antara negara-negara Barat.

Kontraktor militer swasta, yang dipekerjakan oleh Amerika Serikat dan pemerintah lain, punya citra negatif dengan seabrek catatan dan rekam jejak penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penggunaan kekuatan berlebihan, di antara tuduhan lainnya, termasuk di Irak dan Afghanistan.

Pejabat UEA tidak menanggapi pertanyaan tentang penggunaan kontraktor militer.

Dua siluet bocah Palestina menyaksikan kehancuran Jalur Gaza karena pemboman Israel. (anews/tangkap layar)

Rekonstruksi Gaza Butuh Waktu Bertahun-tahun

Membangun kembali Gaza, termasuk lembaga-lembaga politiknya, diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya puluhan miliar dolar.

Selain itu, rekonstruksi Gaza memerlukan dukungan internasional yang besar, setelah 15 bulan operasi militer Israel menghancurkan tiap sendi kehidupan wilayah tersebut.

Meski UEA telah mengkritik perilaku militer Israel dan Netanyahu sendiri, Israel tetap masih menginginkan negara kaya minyak itu terlibat di Gaza pascaperang, menurut dua mantan pejabat Israel, yang menolak disebutkan namanya.

Seperti Israel, negara Teluk itu menentang Hamas, kelompok pembebasan Palestina yang dilabeli AS sebagai ‘grup teror.

Hamas, sebagai respons aksi represif dan penindasan Israel selama bertahun-tahun, memimpin serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang.

“Abu Dhabi memandang Hamas dan kelompok Islamis lainnya sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas,” kata ulasan Reuters.

Pejabat UEA juga telah menyatakan kekhawatiran secara terbuka atas dampak perang terhadap stabilitas di Timur Tengah dan terhadap upaya menuju integrasi regional dan pembangunan ekonomi yang lebih besar.

Hamas: Gaza Harus Bebas dari Intervensi Asing Pasca-Perang

Ketika ditanya apakah Hamas mengetahui proposal yang dibahas oleh UEA, Basem Naim, salah satu pejabat senior organisasi tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa setelah perang, Gaza harus menjadi “wilayah Palestina yang khas” dan tanpa “intervensi asing”.

Washington bersama mediator Mesir dan Qatar, tengah mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.

Adapun Israel dan Hamas saling menyalahkan pada akhir Desember atas keterlambatan dalam mencapai gencatan senjata – yang menurut kedua belah pihak tampaknya sudah dekat bulan lalu.

Pada Senin (6/1/2025), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington ingin melihat kesepakatan gencatan senjata diselesaikan dalam dua minggu ke depan.

Ketika ditanya tentang masa depan Gaza, Brian Hughes, juru bicara tim transisi Donald Trump, mengatakan presiden terpilih AS – yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari – akan bekerja sama erat dengan mitra Arab dan Israel “untuk memastikan bahwa Gaza suatu hari nanti dapat makmur”.

Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

Reformasi Otoritas Palestina

UEA mengatakan mereka hanya akan mengirim pasukan ke misi multinasional pasca perang atas undangan Otoritas Palestina dan dengan keterlibatan AS.

Namun, Netanyahu mengatakan dia menentang Otoritas Palestina dalam bentuknya saat ini yang memerintah Gaza, dengan mengutip keluhannya yang sudah lama mengenai silabus sekolah PA, yang menurutnya memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakannya memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.

UEA telah meminta perdana menteri baru untuk memimpin Otoritas Palestina, yang sering dikritik oleh pejabat Emirat sebagai lembaga yang korup dan tidak kompeten selama pembicaraan tertutup, kata para diplomat dan pejabat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa, yang menjabat pada bulan Maret, telah berjanji untuk melaksanakan reformasi di dalam Otoritas Palestina yang keuangannya telah kacau selama bertahun-tahun karena negara-negara donor telah memotong pendanaan hingga korupsi dan pemborosan ditangani.

Para pejabat Emirat telah menyebut mantan Perdana Menteri Salam Fayyad, seorang mantan pejabat Bank Dunia berpendidikan AS, sebagai tipe orang yang dapat dipercaya untuk memimpin Otoritas Palestina yang dirombak, menurut para diplomat dan pejabat.

Fayyad menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2007 hingga mengundurkan diri pada tahun 2013 setelah berselisih dengan Presiden Mahmoud Abbas, yang masih menjabat.

“Reuters tidak dapat menghubungi Fayyad untuk dimintai komentar,” bunyi disclaimer laporan tersebut.

(oln/rtrs/*)

07/01/2025 20:53
Korut Uji Coba Rudal Hipersonik yang Mampu Tangkal Musuh di Pasifik

Pyongyang –

Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengklaim sistem rudal hipersonik terbaru yang diuji coba pada Senin (6/1) akan membantu dalam menangkal musuh negaranya di kawasan Pasifik. Uji coba itu dilakukan saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengunjungi Korea Selatan (Korsel).

“Sistem rudal hipersonik dapat diandalkan untuk menangkal musuh di kawasan Pasifik yang dapat mempengaruhi keamanan negara kita,” ucap Kim Jong Un, yang mengawasi peluncuran tersebut, seperti dikutip kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) dan dilansir AFP, Selasa (7/1/2025).

Uji peluncuran rudal hipersonik itu dilakukan Korut saat Blinken mengunjungi Korsel, yang merupakan sekutu strategis AS dan rival utama Korut. Kedua negara itu secara teknis masih berperang.

Kim Jong Un, dalam pernyataannya, mengklaim rudal hipersonik yang diuji coba itu mampu mengudara sejauh 1.500 kilometer — melampaui angka 1.100 kilometer yang dilaporkan militer Korsel — dan melesat dengan kecepatan 12 kali kecepatan suara sebelum jatuh ke lautan.

“Ini jelas merupakan rencana dan upaya untuk mempertahankan diri, bukan rencana dan tindakan ofensif,” sebut Kim Jong Un dalam pernyataannya.

Namun, dia menambahkan bahwa kinerja sistem rudal tersebut “tidak dapat diabaikan di dunia”. Dia menyebut sistem rudal itu mampu “memberikan serangan militer yang serius terhadap musuh sekaligus secara efektif menembus penghalang pertahanan yang ketat”.

“Pengembangan kemampuan pertahanan DPRK yang bertujuan menjadi kekuatan militer akan semakin dipercepat,” ujar Kim Jong Un menggunakan nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

Lihat Video ‘Korut Tembakan Rudal Balistik saat Menlu AS Kunjungi Korsel’:

07/01/2025 11:16
Korut Uji Coba Rudal Hipersonik Saat Menlu AS Kunjungi Korsel

Jakarta –

Korea Utara (Korut) telah melakukan uji coba peluncuran sistem rudal hipersonik. Pemimpin Korut, Kim Jong Un, mengatakan sistem rudal canggih itu digunakan sebagai upaya menjaga keamanan negaranya di kawasan Pasifik.

“Sistem rudal hipersonik dapat diandalkan untuk menahan musuh di kawasan Pasifik yang dapat mempengaruhi keamanan negara kita,” kata Kim dalam komentar yang disampaikan oleh kantor berita KCNA, dilansir AFP, Selasa (7/1/2025).

Uji coba tersebut dilakukan pada Senin (6/1) waktu setempat. Kegiatan itu terjadi saat Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi sekutu strategisnya, Korea Selatan, yang merupakan saingan berat Korea Utara.

Kim Jong Un mengatakan rudal hipersonik itu mampu terbang sejauh 1.500 km. Angka itu melampaui capaian milik militer Korea Selatan di kisaran 1.100 km. Rudal Korut ini melaju dengan kecepatan 12 kali kecepatan suara sebelum mendarat di air.

“Ini jelas merupakan rencana dan upaya untuk membela diri, bukan rencana dan tindakan ofensif,” kata Kim.

Dia mengatakan kinerja sistem rudal tersebut “tidak dapat diabaikan di seluruh dunia”. Kim juga menyebut sistem tersebut dapat menimbulkan serangan militer yang serius terhadap lawannya sekaligus secara efektif menembus penghalang pertahanan yang ketat.

“Pengembangan kemampuan pertahanan DPRK yang bertujuan menjadi kekuatan militer akan semakin dipercepat,” kata Kim, menggunakan akronim nama resmi Korea Utara.

Peluncuran sebelumnya dilakukan pada bulan November, ketika negara tersebut melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) berbahan bakar padat yang paling canggih dan kuat.

Lihat Video ‘Korut Tembakan Rudal Balistik saat Menlu AS Kunjungi Korsel’:

(ygs/isa)

07/01/2025 08:08
AS Dukung Penuh Choi Sang-mok Pimpin Korsel, Singgung Aliansi Perdamaian

Jakarta –

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken bertemu dengan Plt Presiden Korea Selatan, Choi Sang-mok. Dalam pertemuan itu, Blinken menegaskan posisi penting Korsel dalam kerja sama dengan Amerika.

Pertemuan keduanya berlangsung hari ini di Seoul, Korea Selatan. Blinken mengaku Amerika tetap menaruh kepercayaan terhadap Korsel meski saat ini tengah dilanda krisis akibat ketidakpastian politik.

“Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Senin menegaskan kembali keyakinan penuh AS terhadap kekuatan demokrasi Korea Selatan dan kepemimpinan penjabat Presiden Choi Sang-mok,” bunyi keterangan Kementerian Keuangan Seoul dilansir Yonhap News Agency, Senin (6/1/2025).

Presiden Choi diketahui menjabat usai terjadi pemakzulan terhadap dua Presiden Korsel sebelumnya. Jabatan orang nomor satu di Korsel sebelumnya dipegang oleh Yoon Suk Yeol. Namun, ia dicopot dari jabatannya usai melakukan darurat militer secara sepihak pada Desember 2024.

Posisi Yoon lalu sempat diisi oleh Perdana Menteri Han Duck-soo. Namun, setelah dua pekan menjabat ia dicopot dari jabatannya dan diganti oleh Choi Sang-mok yang menjabat sebagai Presiden sementara Korsel.

Blinken mengatakan Amerika Serikat tetap yakin Korsel mampu melewati krisis politik yang kini tengah melanda negaranya. Dia juga menegaskan posisi strategis Korsel dalam riwayat panjang kerja sama dengan Amerika.

“Aliansi 70 tahun antara Korea Selatan dan Amerika Serikat tetap menjadi landasan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik,” kata Blinken yang dikutip kementerian tersebut.

Blinken mengatakan bahwa pencapaian tersebut akan dipertahankan dan diperluas lebih lanjut.

Selama pembicaraan, Blinken juga menyampaikan belasungkawa atas hilangnya nyawa secara tragis terkait kecelakaan pesawat Jeju Air dan menegaskan kembali komitmen AS untuk membantu Korsel.

Choi dan Blinken juga membahas kerja sama AS dan Korsel serta memperkuat kerja sama bilateral dan kerja sama trilateral dengan Jepang dalam berbagai isu penting global dan regional, termasuk selama tahun tuan rumah Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik Korea Selatan pada tahun 2025.

Kunjungan Blinken menandai perjalanan pertama pejabat tinggi AS ke Seoul sejak pemakzulan Yoon, sementara pembicaraannya dengan Choi menandai keterlibatan tingkat tinggi pertama antara kedua negara sekutu tersebut.

(ygs/idn)

06/01/2025 23:02
Menlu Korsel-AS Ketemu, Bahas Korut Sampai Isu Pemakzulan

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Selatan Cho Tae Yul dan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken akan mengadakan pembicaraan di Seoul pada Senin (6/1/2025). Menurut para pejabat yang mengetahui masalah tersebut, seperti dilaporkan Yonhap, keduanya akan fokus membahas aliansi bilateral negara, upaya untuk mencegah ancaman Korea Utara, dan isu-isu utama lainnya.

Kunjungan Blinken menandai perjalanan pertama pejabat tinggi AS. Sementara pembicaraan yang direncanakannya dengan Cho akan menjadi keterlibatan tingkat tinggi pertama sekutu tersebut sejak pemakzulan Yoon. Blinken sendiri telah tiba di Korsel pada Minggu malam.

Pembicaraan dilakukan saat Korea Selatan berupaya memastikan aliansinya dengan AS tetap kuat meskipun ada ketidakpastian politik menyusul pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas upaya darurat militernya yang gagal.

Pemberlakuan darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon memicu kekhawatiran bahwa hal itu dapat merusak aliansi dengan Washington dan koordinasi kebijakan mengenai isu-isu Korea Utara, terutama menjelang peluncuran pemerintahan Donald Trump yang kedua.

Foto: Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, (kiri), dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, (kanan), berjabat tangan selama jamuan makan siang di Kementerian Luar Negeri di Seoul, Korea Selatan, Senin, 6 Januari 2025. (Lee Jin-man/Pool via REUTERS)
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, (kiri), dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, (kanan), berjabat tangan selama jamuan makan siang di Kementerian Luar Negeri di Seoul, Korea Selatan, Senin, 6 Januari 2025. (Lee Jin-man/Pool via REUTERS)

AS telah menegaskan kembali dukungannya yang kuat terhadap aliansi “kuat” dengan Korea Selatan dan menyuarakan kepercayaannya pada kepemimpinan sementara negara itu, meskipun mantan Presiden sementara Han Duck Soo dimakzulkan oleh parlemen hanya kurang dari dua minggu setelah pemakzulan Yoon.

Sekutu telah sepakat untuk sepenuhnya melanjutkan jadwal diplomatik dan keamanan bilateral yang ditunda setelah bencana darurat militer. Pembicaraan Senin kemungkinan akan difokuskan pada penegasan kembali komitmen mereka terhadap aliansi dan pencegahan Washington terhadap Pyongyang meskipun situasi politiknya seperti itu.

Cho dan Blinken juga diharapkan untuk membahas kerja sama militer yang semakin dalam antara Korea Utara dan Rusia, serta pengerahan pasukan Pyongyang ke Rusia untuk mendukung perangnya melawan Ukraina.

Mereka juga diharapkan untuk menggarisbawahi komitmen mereka untuk memajukan kerja sama trilateral dengan Jepang, sebuah pencapaian diplomatik utama bagi pemerintahan Biden yang akan berakhir dan dua sekutunya di Asia.

Pembicaraan tersebut juga akan membahas upaya penguatan untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan makmur, serta upaya trilateral dengan Jepang. Blinken akan melakukan lawatan ke tiga negara minggu ini, dengan rencana singgah di Jepang dan Prancis. Perjalanan tersebut secara luas diperkirakan akan menjadi kunjungan luar negeri terakhirnya sebagai diplomat tertinggi AS di bawah pemerintahan Biden.

(tfa/wur)

06/01/2025 21:50
Ada di Korsel Saat Korut Luncurkan Rudal, Menlu AS Lontarkan Kecaman

Seoul –

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken sedang berkunjung ke Korea Selatan (Korsel) ketika Korea Utara (Korut) meluncurkan rudal balistik dari wilayahnya yang kemudian jatuh ke lautan. Blinken mengecam keras peluncuran rudal Pyongyang tersebut.

Kecaman itu, seperti dilansir AFP, Senin (6/1/2025), disampaikan Biden bersama-sama dengan Menlu Korsel Cho Tae Yul saat menggelar konferensi pers gabungan di Seoul pada Senin (6/1) waktu setempat.

“Kami mengecam peluncuran rudal DPRK hari ini, yang merupakan pelanggaran lainnya terhadap banyak resolusi Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)” ucap Blinken dalam konferensi pers tersebut, menggunakan nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

Militer Korsel sebelumnya melaporkan Korut meluncurkan rudal balistik dari wilayahnya pada Senin (6/1) waktu setempat. Disebutkan bahwa rudal yang itu jatuh ke perairan Laut Timur, atau yang juga disebut sebagai Laut Jepang.

Aktivitas peluncuran rudal itu merupakan yang pertama dilakukan Pyongyang pada tahun ini.

Laporan militer Korsel menyebut rudal Korut itu mengudara sejauh 1.100 kilometer sebelum jatuh ke lautan. Seoul mengatakan pihaknya “memperkuat pengintaian dan kewaspadaan” untuk aktivitas peluncuran lebih lanjut.

Militer Korsel menambahkan bahwa pihaknya juga “berkoordinasi erat dengan AS dan Jepang” mengenai peluncuran rudal Korut tersebut.

Lihat Video ‘Korut Tembakan Rudal Balistik saat Menlu AS Kunjungi Korsel’:

06/01/2025 13:57
Badan Anti-Korupsi Korea Selatan Desak Polisi Tangkap Yoon Suk Yeol

Seoul –

Badan Anti-Korupsi Korea Selatan (Korsel) telah meminta polisi untuk mengambil alih eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, pada Senin (6/01). Sebelumnya upaya penangkapan gagal dilakukan pada Jumat (3/1). Saat itu, para pengawal Yoon membentuk rantai manusia untuk memblokir akses para penyelidik.

Tim penyelidik gabungan dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan polisi sedang menyelidiki tuduhan bahwa Yoon mendalangi pemberontakan dengan pemberlakuan darurat militer yang hanya berlangsung singkat.

Dalam pernyataannya kepada wartawan, CIO telah mengirimkan pemberitahuan kepada polisi untuk mengambil alih wewenang. Langkah ini dilakukan di tengah rasa frustrasi para pengkritik Yoon terhadap CIO karena hingga saat ini belum juga mengeksekusi surat perintah penangkapan, yang berakhir pada Senin, 6 Januari 2025.

Melansir Reuters, seorang pejabat polisi mengatakan bahwa mereka sedang “meninjau hukum secara internal” menyusul permintaan dari CIO.

Pengacara Yoon berargumen bahwa pasukan anti-korupsi yang memimpin investigasi kriminalnya tidak memiliki wewenang di bawah hukum Korea Selatan untuk menyelidiki kasus apa pun yang melibatkan tuduhan pemberontakan.

Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Minggu (5/1) menolak keberatan yang diajukan oleh tim hukum Yoon yang berusaha untuk membatalkan surat perintah penangkapan presiden dan menggeledah kediaman resminya.

Melansir AP, tim kuasa hukum Yoon mengatakan bahwa mereka akan mengajukan tuntutan terhadap Kepala Jaksa Penuntut Umum Badan Anti-korupsi Korsel, Oh Dong-woon, dan sekitar 150 penyelidik dan petugas polisi yang terlibat dalam upaya penahanan pada Jumat (3/1), yang menurut mereka melanggar hukum.

Menteri Luar Negeri AS akan berkunjung ke Korea Selatan

Melansir Reuters, di tengah ketegangan politik yang sedang berlangsung, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken akan mengunjungi Korea Selatan pada minggu ini. Menurut Departemen Luar Negeri AS, Blinken akan bertemu dengan para pejabat senior pemerintah untuk menegaskan kembali aliansi dengan Seoul.

Kunjungannya dilakukan setelah deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Yoon bulan lalu membuat Korea Selatan mengalami kekacauan politik, yang memicu kecaman dari para pejabat di Washington.

CIO sendiri adalah lembaga independen yang diluncurkan pada Januari 2021 untuk menyelidiki pejabat tinggi termasuk presiden dan anggota keluarga mereka, tetapi tidak memiliki wewenang untuk mengadili presiden.

Sebaliknya, CIO diwajibkan oleh hukum untuk merujuk kasus tersebut ke kantor kejaksaan untuk mengambil tindakan apa pun termasuk dakwaan setelah pemeriksaan selesai.

Yoon sebut akan “berjuang sampai akhir” untuk tak digulingkan

Melansir AP, Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Selasa (31/12) telah mengeluarkan surat perintah untuk menahan Yoon dan surat perintah terpisah untuk menggeledah kediamannya setelah Yoon menolak hadir untuk diinterogasi terkait dekrit darurat militer yang dikeluarkannya pada tanggal 3 Desember 2024. Namun, mengeksekusi surat perintah tersebut menjadi rumit selama Yoon masih berada di kediaman resminya.

Yoon telah bersumpah untuk “berjuang sampai akhir” melawan upaya untuk menggulingkannya. Meskipun darurat militer hanya berlangsung beberapa jam, hal ini memicu gejolak yang mengguncang politik, diplomasi, dan pasar keuangan Korsel selama berminggu-minggu dan mengekspos kerapuhan demokrasi Korea Selatan di tengah masyarakat yang sangat terpolarisasi.

Kekuasaan kepresidenan Yoon dibekukan setelah Majelis Nasional yang didominasi oleh oposisi memilih untuk memakzulkannya pada tanggal 14 Desember 2024, dengan menuduhnya melakukan pemberontakan, dan nasibnya sekarang berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang sedang mempertimbangkan apakah akan secara resmi mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikan jabatannya.

Jumat (3/1), puluhan penyidik badan anti-korupsi dan polisi gagal menahan Yoon. Setelah melewati unit militer yang menjaga kediaman Yoon, para penyelidik dan polisi berhasil mendekat sekitar 218 meter dari kediaman Yoon, tapi dihentikan oleh barikade yang terdiri dari sekitar 10 kendaraan dan sekitar 200 anggota pasukan keamanan presiden dan tentara. Namun, tak bisa dipastikan apakah saat itu Yoon berada di dalam kediamannya.

Dalam sebuah pesan video pada Minggu (5/1), Kepala Dinas Keamanan Kepresidenan, Park Jong-joon, mengatakan bahwa mereka memiliki kewajiban hukum untuk melindungi presiden yang sedang menjabat. Park mengatakan bahwa ia menginstruksikan anggotanya untuk tidak menggunakan kekerasan dan menyerukan kepada badan anti-korupsi dan polisi untuk mengubah pendekatan mereka.

Pengacara Yoon pun berargumen bahwa penahanan dan penggeledahan terhadap presiden tidak dapat dilakukan di kediamannya karena adanya undang-undang yang melindungi lokasi yang berpotensi terkait dengan rahasia militer tanpa persetujuan orang yang bertanggung jawab, yaitu Yoon sendiri.

Ratusan warga Korsel berunjuk rasa di dekat kediaman Yoon

Sejak Senin (6/1) dini hari, selama berjam-jam, ratusan warga Korea Selatan berunjuk rasa di dekat kediaman Yoon dengan membungkus diri mereka dengan tikar berlapis perak untuk melawan suhu yang sangat dingin. Ini adalah malam kedua protes berturut-turut dilakukan para demonstran yang menyerukan penggulingan dan penangkapan Yoon.

Sejak Minggu (5/1), ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan yang bersalju di Seoul untuk berunjuk rasa, baik mendukung dan menentang penangkapan Yoon.

“Kita harus membangun kembali fondasi masyarakat kita dengan menghukum presiden yang telah mengingkari konstitusi,’ kata Yang Kyung-soo, Pemimpin Konfederasi Serikat Buruh Korea, kelompok buruh utama yang turut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut.

“Kita harus menjatuhkan penjahat Yoon Suk Yeol dan menangkap serta menahannya sesegera mungkin,” tambahnya.

Unjuk rasa pro Yoon

Tidak jauh dari demonstrasi anti-Yoon terdapat kelompok pendukung yang memegang spanduk bertuliskan “Kami akan berjuang untuk Presiden Yoon Suk Yeol.”

Plakat lainnya bertuliskan “Hentikan Pencurian” – frasa yang dipopulerkan oleh para pendukung Presiden AS terpilih Donald Trump setelah ia kalah dari Joe Biden dalam Pemilu AS 2020.

Mereka mengecam pemakzulannya dan berjanji untuk memblokir setiap upaya untuk menahannya.

mel/rs (Reuters, AP)

(nvc/nvc)

06/01/2025 13:00
Antony Blinken Kunjungi Seoul, Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Korea Utara menembakkan rudal balistik ke laut di lepas pantai timurnya pada Senin (6/1/2025).

Peluncuran rudal tersebut, bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, ke Seoul di tengah situasi politik yang kacau di Korea Selatan.

Dilansir Reuters, militer Korea Selatan mengonfirmasi peluncuran tersebut.

Penjaga pantai Jepang juga melaporkan bahwa sebuah proyektil, yang diyakini sebagai rudal yang ditembakkan oleh Korea Utara, telah jatuh di laut.

Peluncuran ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Korea Utara sejak 5 November, ketika negara tersebut menembakkan sedikitnya tujuh rudal balistik jarak pendek di lepas pantai timurnya.

Sebelumnya, Blinken bertemu Penjabat Presiden Korea Selatan, Choi Sang-mok.

Choi Sang-mok menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan setelah pemberlakuan darurat militer pada 3 Desember.

Blinken menekankan komitmen pertahanan AS terhadap Korea Selatan.

Ia juga menyerukan komunikasi diplomatik dan keamanan yang erat untuk mencegah kemungkinan provokasi dari Korea Utara, menurut pernyataan resmi.

Nasib Y

Yoon Suk Yeol menjadi presiden Korea Selatan pertama yang menghadapi penangkapan atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. (Yonhap/Korea Herald)

Dilaporkan Yonhap, tim kuasa hukum Yoon Suk Yeol telah mengajukan pengaduan kepada jaksa penuntut terhadap kepala badan antikorupsi negara dan 10 orang lainnya atas upaya mereka minggu lalu untuk melaksanakan surat perintah penahanan terhadap presiden yang dimakzulkan tersebut.

Upaya Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) untuk melaksanakan surat perintah penahanan Yoon pada Jumat (3/1/2025) gagal karena staf keamanan dan para pendukung sang presiden mengerubungi kediamannya.

Pengacara Yoon mengajukan pengaduan terhadap Oh Dong-woon, kepala CIO, dan beberapa lainnya ke Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada Senin (6/1/2025).

CIO dituduh secara ilegal melaksanakan surat perintah untuk menahan Yoon dan menggeledah kediamannya.

Tim hukum Yoon berpendapat bahwa CIO tidak memiliki kewenangan untuk memobilisasi petugas polisi dalam upaya penahanan tersebut.

Tim tersebut, juga mengajukan pengaduan terhadap Pelaksana Tugas Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional, Lee Ho-young, dan Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan, Kim Seon-ho.

Keduanya dituduh lalai dalam tugas serta menyalahgunakan wewenang dengan menolak permintaan dinas keamanan presiden untuk menambah personel keamanan.

Pada hari Minggu (5/1/2025), pengacara Yoon menyatakan bahwa mereka akan mengajukan pengaduan terhadap semua personel kepolisian dan Kementerian Pertahanan yang terlibat dalam pelaksanaan surat perintah tersebut.

Mereka juga berencana untuk mengajukan lebih banyak pengaduan setelah mengonfirmasi rincian orang-orang yang terlibat.

Penangkapan yang Gagal pada 6 Januari 2025
lihat foto
Pendukung Yoon Suk Yeol di luar kediamannya di Seoul pada 3 Januari 2025

Pada 6 Januari lalu, ketika Yoon Suk Yeol akan ditangkap, lebih dari 100 petugas polisi hadir membawa surat perintah penangkapan.

Namun, mereka gagal menangkap Yoon Suk Yeol setelah kebuntuan selama enam jam di luar rumahnya, lapor BBC News.

Petugas polisi terlibat konfrontasi dengan tim keamanan Yoon, yang membentuk barikade manusia dan menggunakan kendaraan untuk menghalangi tim penangkapan, menurut laporan media lokal.

Dua bulan terakhir menjadi momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Korea Selatan.

Perintah darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon pada 3 Desember 2024, langsung diganjar oleh pemungutan suara pemakzulan terhadapnya.

Setelah itu, muncul penyelidikan kriminal, penolakan Yoon untuk hadir dalam interogasi, hingga akhirnya surat perintah penangkapannya.

Pemimpin sayap kanan tersebut masih memiliki basis pendukung yang kuat.

Itulah mengapa ribuan pendukungnya berkumpul di luar rumahnya pada Jumat pagi untuk menghalangi penangkapannya.

Namun, menurut banyak laporan, Yoon kini dianggap sebagai pemimpin yang dipermalukan, setelah dimakzulkan oleh parlemen dan diskors dari jabatannya.

Ia kini sedang menunggu keputusan pengadilan konstitusi, yang dapat memberhentikannya secara resmi dari jabatannya sebagai presiden.

(Tribunnews.com)

06/01/2025 12:03
Korut Tes Perdana Rudal Balistik Tahun Ini, Jatuh Dekat Jepang

Jakarta, CNN Indonesia —

Korea Utara kembali melancarkan uji coba rudal balistik ke arah Laut Timur, sebagai tes perdana rudal tahun ini.

Militer Korea Selatan menyebut rudal balistik yang jatuh di Laut Timur dekat Jepang.

“Korea Utara meluncurkan rudal balistik yang belum teridentifikasi ke Laut Timur,” demikian pernyataan militer Korsel seperti dikutip dari AFP.

Peluncuran rudal balistik oleh Korut dilakukan setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Seoul, untuk bertemu sejumlah menteri Korsel.

Rudal balistik yang diluncurkan Korut merupakan uji coba perdana tahun ini. Pada November tahun lalu, Korut melancarkan uji coba rudal balistik yang disebut-sebut merupakan jenis rudal antarbenua (Inter Continental Balistic Missile/ICBM) dengan bahan bakar oksigen padat.

Uji coba itu merupakan yang perdana dilakukan pemimpin Korut Kim Jong Un sejak mengirimkan para tentaranya ke Rusia untuk memerangi pasukan Ukraina.

Rudal itu dilaporkan jatuh dekat wilayah Korsel. Seoul kemudian merespons dengan melakukan uji coba rudal balistik ke laut.

Belakangan, situasi politik di Korsel memanas setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan parlemen pada awal Desember tahun lalu.

Media Korut pun menyebut bahwa situasi politik Korsel sedang kacau dan lumpuh setelah tim penyelidik Korsel berupaya menangkap Presiden Yoon setelah dimakzulkan.

(bac/bac)

[Gambas:Video CNN]

06/01/2025 11:50
Korut Kembali Luncurkan Rudal Balistik, Jatuh ke Lautan

Pyongyang –

Korea Utara (Korut) kembali meluncurkan rudal balistik dari wilayahnya pada Senin (6/1) waktu setempat. Rudal yang diluncurkan Pyongyang itu dilaporkan jatuh ke perairan Laut Timur, atau yang juga disebut sebagai Laut Jepang.

Aktivitas peluncuran rudal Korut ini, seperti dilansir AFP, Senin (6/1/2025), dilaporkan oleh militer Korea Selatan (Korsel) dan merupakan yang pertama dilakukan Pyongyang pada tahun ini.

“Korea Utara mengirimkan rudal balistik tidak teridentifikasi ke Laut Timur,” sebut militer Korsel dalam pernyataannya.

Peluncuran rudal terbaru Korut ini bertepatan ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken datang mengunjungi Seoul untuk melakukan pembicaraan dengan jajaran menteri utama Korsel.

Selain merupakan peluncuran pertama pada tahun ini, aktivitas balistik ini terjadi setelah pada November lalu, Korut melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) yang berbahan bakar solid dan diklaim sebagai rudal paling canggih dan kuat.

Itu menjadi uji coba senjata pertama yang dilakukan rezim pemimpin Korut Kim Jong Un sejak dituduh mengirimkan tentara untuk membantu Rusia berperang melawan Ukraina.

06/01/2025 11:12