Xcloud.id

Tag: Antony Blinken

  • Harga Minyak Dunia Melesat Selama Sepekan Imbas Sanksi AS ke Rusia – Page 3

    Harga Minyak Dunia Melesat Selama Sepekan Imbas Sanksi AS ke Rusia – Page 3

    Sebelumnya, harga minyak turun pada Kamis, 16 Januari 2025. Koreksi harga minyak terjadi seiring milisi Houthi Yaman akan hentikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    Selain itu, investor juga mencermati data penjualan eceran Amerika Serikat (AS) yang kuat. Demikian mengutip dari Yahoo Finance, Jumat (17/1/2025).

    Harga minyak Brent berjangka ditutup melemah 74 sen atau 0,9 persen ke posisi USD 81,29 per barel, setelah naik 2,6 persen pada sesi sebelumnya ke harga tertinggi sejak 26 Juli.

    Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) merosot USD 1,36 atau 1,7 persen menjadi USD 78,68 per barel, usai naik 3,3 persen pada Rabu ke level tertinggi sejak 19 Juli. Harga minyak mentah AS turun lebih dari USD 2 pada beberapa waktu selama sesi tersebut.

    Sementara itu, pejabat keamanan maritim memperkirakan milisi Houthi akan mengumumkan serangannya terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Hal ini setelah kesepakatan gencatan senjata dalam perang di Gaza antara Israel dan kelompok militant Palestina Hamas.

    Serangan tersebut telah menganggu pengiriman global, dan memaksa perusahaan untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh dan lebih mahal di sekitar Afrika Selatan selama lebih dari setahun.

    “Perkembangan Houthi dan gencatan senjata di Gaza membantu kawasan tersebut tetap tenang, mengurangi sebagian premi keamanan dari harga minyak,” ujar Partner Again Capital, John Kilduff.

    “Ini semua tentang aliran minyak,” Kilduff menambahkan.

    Namun, investor tetap berhati-hati karena pemimpin Houthi mengatakan kelompoknya akan memantau penerapan kesepakatan gencatan senjata dan melanjutkan serangannya terhadap kapal atau Israel jika kesepakatan itu dilanggar.

    “Gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada Minggu sesuai rencana, meskipun negosiator perlu menyelesaikan “masalah yang belum terselesaikan,” ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

  • Mesir Desak Gencatan Senjata di Gaza Harus Segara Dimulai

    Mesir Desak Gencatan Senjata di Gaza Harus Segara Dimulai

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa penerapan gencatan senjata di Gaza harus “dimulai tanpa penundaan”. Desakan ini sehari setelah mediator mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai gencatan senjata.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (17/1/2025), kesepakatan tersebut, yang diumumkan oleh mediator Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir, akan mulai berlaku pada Minggu (19/1) dan melibatkan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, setelah itu persyaratan untuk mengakhiri perang secara permanen akan dirampungkan.

    Sejak kesepakatan tersebut diumumkan, badan pertahanan sipil Gaza mengatakan sedikitnya 80 orang telah tewas dan ratusan lainnya terluka dalam serangan oleh militer Israel, yang mengatakan pada Kamis (16/1) telah menyerang sekitar 50 target selama sehari terakhir.

    Dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyerukan dimulainya gencatan senjata segera dan menekankan “perlunya para pihak untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya dan bekerja untuk melaksanakan tahapan-tahapannya pada tanggal yang ditentukan”.

    Dalam pernyataan terpisah, kementerian tersebut mengatakan Mesir siap menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang rekonstruksi Jalur Gaza, di mana PBB mengatakan akan memakan waktu lebih dari satu dekade untuk membangun kembali infrastruktur sipil.

    Pada Kamis (16/1), Kairo menyerukan penyaluran bantuan kemanusiaan yang cepat, aman, dan efektif, serta “proyek pemulihan dini sebagai persiapan untuk rekonstruksi”.

    (rfs/rfs)

  • Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya? – Halaman all

    Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas dan Israel akhirnya mencapai kata sepakat atas gencatan senjata di Gaza setelah 15 bulan berperang.

    Kesepakatan gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

    Meski telah mencapai kata sepakat, namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan masih dalam tahap pengerjaan.

    Akan tetapi, Netanyahu berterima kasih kepada Presiden AS, Joe Biden karena telah “mempromosikan” kesepakatan itu.

    Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Hamas dan Israel damai?

    Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, ada beberapa rencana pascaperang di Gaza.

    Rencana pascaperang di Gaza ini sempat diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken pada Selasa (14/1/2025) lalu.

    Dalam pernyataan publik terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri, Blinken berusaha membela kebijakan pemerintahan Biden terkait Gaza – sebuah kebijakan yang telah menuai kritik tajam dari sejumlah anggota parlemen Demokrat dan pejabat AS saat ini dan sebelumnya, serta organisasi hak asasi manusia yang mengatakan Israel melakukan genosida.

    Dalam pidatonya, diplomat tinggi AS itu mengakui adanya perpecahan mendalam atas kebijakan pemerintah di Gaza.

    “Saya berharap dapat berdiri di sini hari ini dan memberi tahu Anda dengan pasti bahwa kami telah mengambil setiap keputusan dengan benar. Saya tidak bisa,” kata Blinken, dikutip dari CNN.

    “Saya berharap dapat memberi tahu Anda bahwa para pemimpin di kawasan ini selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan mereka sendiri.”

    “Namun, mereka tidak melakukannya,” lanjutnya.

    Blinken mengatakan rencana tersebut akan mengharuskan “semua pihak untuk mengumpulkan kemauan politik untuk membuat keputusan yang sulit, untuk membuat kompromi yang sulit”.

    Hal itu, ujar Blinken, termasuk reformasi dari Otoritas Palestina (PA) dan penerimaan oleh pemerintah Israel atas aturan PA atas negara Palestina yang bersatu.

    “Kami percaya bahwa Otoritas Palestina harus mengundang mitra internasional untuk membantu mendirikan dan menjalankan pemerintahan sementara yang bertanggung jawab atas sektor-sektor sipil utama di Gaza, seperti perbankan, air, energi, kesehatan, koordinasi sipil dengan Israel,” jelas Blinken.

    Blinken mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan mencakup warga Palestina dari Gaza dan anggota PA.

    “Mereka akan menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pemerintahan PA yang telah direformasi sepenuhnya segera setelah memungkinkan,” katanya.

    Tanpa menyebut nama negara tertentu, Blinken mengatakan bahwa “beberapa mitra AS telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyumbangkan pasukan dan polisi untuk misi tersebut”.

    “Tetapi jika dan hanya jika disepakati bahwa Gaza dan Tepi Barat disatukan kembali di bawah PA yang direformasi sebagai bagian dari jalan menuju negara Palestina yang merdeka,” ujar Blinken.

    Blinken mengatakan bahwa jalur tersebut harus “terikat waktu” dan “berdasarkan kondisi,” dan mengatakan bahwa “prinsip-prinsip tersebut saling memperkuat”.

    “Terbatas waktu, karena tidak seorang pun akan percaya atau menerima proses yang tidak ada habisnya,” katanya.

    “Berdasarkan kondisi karena meskipun warga Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, hak tersebut disertai dengan tanggung jawab.”

    “Tidak seorang pun boleh mengharapkan Israel untuk menerima negara Palestina yang dipimpin oleh Hamas atau ekstremis lainnya,” ungkap Blinken.

    Diplomat tertinggi AS itu mengangkat prospek kesepakatan normalisasi Israel-Saudi yang sulit dipahami sebagai “peluang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah lama dicari yakni integrasi Israel yang lebih besar di kawasan tersebut”.

    Blinken menyetujui ekstremisme pejabat sayap kanan Israel seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

    “Israel harus meninggalkan mitos bahwa mereka dapat melakukan aneksasi de facto tanpa biaya dan konsekuensi bagi demokrasi Israel, kedudukannya, dan keamanannya.”

    “Kami sungguh berharap para pihak akan siap untuk membuat pilihan sulit di masa mendatang, namun, kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa hingga saat ini, mereka gagal membuat keputusan sulit atau bertindak dengan cara yang membuat kesepakatan dan perdamaian jangka panjang semakin sulit dicapai,” lanjutnya.

    Pemerintah Israel, kata Blinken, secara sistematis telah merusak kapasitas dan legitimasi satu-satunya alternatif yang layak bagi Hamas, yakni Otoritas Palestina.

    Blinken mengungkapkan bahwa Israel terus menahan pendapatan pajak PA yang dikumpulkannya atas nama Palestina, dana yang merupakan milik Palestina dan yang dibutuhkan PA untuk membayar orang-orang yang menyediakan layanan penting.

    “Israel memperluas permukiman resmi dan menasionalisasi tanah dengan kecepatan lebih cepat daripada sebelumnya dalam satu dekade terakhir, sambil menutup mata terhadap pertumbuhan permukiman ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    “Serangan kekerasan oleh pemukim ekstremis terhadap warga sipil Palestina telah mencapai rekor tertinggi,” ungkap Blinken.

    Tangisan Warga Gaza

    Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, warga di Jalur Gaza bersorak sambil menangis kegirangan.

    “Saya bahagia, ya, saya menangis, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan,” kata salah seorang warga Gaza, Ghada, dikutip dari Middle East Monitor.

    “Kami terlahir kembali, dengan setiap jam penundaan, Israel melakukan pembantaian baru, saya harap semuanya segera berakhir,” lanjut Ghada.

    Para pemuda menabuh rebana, meniup terompet, dan menari di jalan di Khan Yunis di bagian selatan daerah kantong tersebut beberapa menit setelah mendengar berita tentang perjanjian yang dicapai di Ibu Kota Qatar, Doha.

    Kesepakatan tersebut, yang belum diumumkan secara resmi, menguraikan fase gencatan senjata awal selama enam minggu dan mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.

    Kesepakatan itu juga mengatur pembebasan sandera yang ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan Israel, kata seorang pejabat yang diberi pengarahan mengenai negosiasi tersebut kepada Reuters.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Hamas Masih Ada, Sandera Belum Bebas, Israel Telan Kerugian Ekonomi Rp 1.102 di Perang Gaza – Halaman all

    Hamas Masih Ada, Sandera Belum Bebas, Israel Telan Kerugian Ekonomi Rp 1.102 di Perang Gaza – Halaman all

    Hamas Masih Ada, Sandera Belum Bebas, Israel Telan Kerugian Ekonomi Rp 1.102 di Perang Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Israel menderita kerugian besar dan belum juga mencapai target perang mereka di Jalur Gaza sejak melancarkan invasi militer darat ke wilayah kantung Palestina tersebut pada 7 Oktober 2023 silam.

    Dalam 16 bulan, kerugian ekonomi akibat perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza mencapai sekitar 250 miliar shekel ($67,57 miliar atau setara Rp 1.102 triliun) pada akhir tahun 2024, menurut sebuah laporan.

    Surat kabar bisnis Israel, Calcalist merilis angka tersebut pada hari Jumat yang mencerminkan perkiraan Bank Israel,

    Kerugian ekonomi itu mencakup biaya militer langsung, pengeluaran sipil, dan kerugian pendapatan, tetapi bukan dampak finansial sepenuhnya.

    Laporan tersebut menggambarkan biaya tersebut sebagai ” beban berat ” dan mengkritik “kegagalan” upaya perang, menyoroti perlunya peningkatan substansial dalam anggaran pertahanan Israel selama dekade berikutnya.

    Ketegangan anggaran telah memicu diskusi di Israel , khususnya mengenai realokasi pendapatan dari sumber daya gas alam di Mediterania, yang awalnya ditujukan untuk perawatan kesehatan dan pendidikan tetapi sekarang tampaknya dialokasikan untuk belanja pertahanan.

    Laporan itu juga menyebutkan rekomendasi terkini dari Komite Nagel , yang menyarankan tambahan 275 miliar shekel ($74 miliar) untuk pertahanan selama dekade berikutnya dengan peningkatan tahunan sebesar 27,5 miliar shekel ($7 miliar).

    Dua serdadu Israel (IDF) tampak membetulkan rantai tank tempur yang bermasalah. Perang banyak front yang berlarut secara nyata menguras ekonomi Israel sebagai dampak dari beban perang. (khaberni/tangkap layar)

    Komite mengusulkan untuk memperkuat sistem pertahanan udara berlapis-lapis milik Israel , termasuk Iron Dome dan sistem laser yang baru dioperasikan, di samping memperkuat perbatasan Lembah Jordan dengan penghalang yang dijaga ketat.

    Tentara Israel telah menewaskan lebih dari 46.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, di Gaza sejak serangan lintas perbatasan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Serangan tersebut telah menghancurkan daerah kantong itu dan risiko kelaparan meluas.

    Namun, di balik aksi genosida tersebut, Israel belum bisa mencapai target perang yang mereka ditetapkan di awal invasi, termasuk memberangus gerakan Hamas dan membebaskan para sandera Israel yang ditahan di Gaza.

    Keluarga sandera Israel yang ditawan oleh militan Palestina menyalakan Hanukkiah, sebuah kandil menorah bercabang sembilan yang digunakan pada hari raya Yahudi Hanukkah (AHMAD GHARABLI / AFP)

    Sandera Israel di Gaza Dikawal Brigade Bunuh Diri

    Terkait kondisi sandera Israel di Gaza, seorang pejabat senior Hamas mengklaim tanggung jawab pengamanan warga Israel yang disandera di Jalur Gaza diserahkan kepada brigade khusus yang disebut “brigade bunuh diri”.

    Brigade itu berisi para pejuang terlatih yang memang ditugaskan memastikan keamanan dan perlindungan bagi para sandera di tengah perundingan gencatan senjata Hamas-Israel.

    Saat diwawancarai Al Araby Al Jadeed, pejabat yang enggan disebutkan namanya itu tidak mengungkapkan rincian tentang struktur dan metode brigade itu.

    Dia lalu menyinggung keputusan Hamas baru-baru ini perihal upaya untuk mendorong kemajuan perundingan gencatan senjata.

    Keputusan itu, misalnya kesepakatan untuk menambah sandera yang akan dibebaskan, adalah respons atas situasi buruk kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza.

    “Kami tidak jauh dari perjanjian (gencatan senjata) jika [Perdana Menteri Israel] Benjamin Netanyahu menunjukkan respons positif atas isu gencatan senjatan senjata permanen dan penarikan mundur [pasukan Israel],” katanya.

    Dia mengatakan Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya ingin secepatnya mewujudkan perjanjian gencatan senjata.

    “Kami bernegosiasi dengan fokus yang jelas untuk memperluas kepentingan rakyat kami,” kata dia.

    Petempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas, membidik sasaran. (Khaberni)

    Menurutnya, pemerintah Israel menekan Hamas agar bisa mendapatkan rincian identitas dan lokasi para sandera. Hal itu adalah bagian dari strategi intelijen Israel.

    Namun, Hamas dan sekutunya tetap teguh melawan setiap upaya untuk memanipulasi proses perundingan demi mendapatkan data intelijen.

    “Situasinya sudah jelas. Netayahu memainkan permainan berbahaya dengan nyawa para sandera, dan setiap keterlambatan dalam proses ini tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.

    Kata dia, jika militer atau dinas intelijen Israel berhasil mendapatkan lokasi para sandera, Israel tidak akan mendapatkan para sandera itu hidup-hidup, kecuali kesepakat berhasil dicapai.

    “Bahkan, jika mereka bisa mengetahui lokasi sandera, peluang untuk memulangkan mereka hidup-hidup sangat kecil. Satu-satunya skenario yang bisa memungkinkan kembalinya mereka secara aman ialah dengan perjanjian yang dinegosiasikan.”

    Perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS). Selama beberapa hari terakhir digelar pembicaraan di Kota Doha, Qatar.

    Perundingan itu berfokus pada tahap pertama gencatan yang melibatkan pembebasan sandera.

    Poin yang paling penting ialah perihal “akhir perang”. Israel menyodorkan usul “penghentian operasi militer secara permanen” dan “penerapan ketenangan secara penuh”.

    Hamas menolak usul itu karena tidak jelas dan hanya menunjukkan penghentian pertempuran untuk sementara saja.

    Biden: Ada kemajuan nyata

    Presiden AS Joe Biden pada hari Kamis menyebut ada “kemajuan nyata” dalam pembicaraan gencatan senjata Israel-Hamas.

    “Kita membuat sedikit kemajuan nyata, saya bertemu dengan para negosiator dari ini,” kata Biden di Gedung Putih, dikutip dari Al Arabiya.

    “Saya masih berharap kita bisa mewujudkan pertukaran tahanan.”

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim gencatan senjata dan pembebasan sandera “sudah sangat dekat”.

    Blinken berharap hal itu bisa terwujud sebelum Biden lengser dan pemerintahan dipegang oleh Donald Trump.

    Menurut dia, andaipun gencatan senjata itu belum bisa terwujud pada masa pemerintahan Biden, rezim selanjutnya akan mewujudkannya.

    Presiden AS Joe Biden (Instagram Joe Biden)

    Sandera mengeluh

    Seorang warga Israel yang disandera Hamas di Gaza mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintahan Netanyahu.

    Keluh kesahnya itu disampaikan lewat video yang diunggah sayap militer Hamas, Brigade Al Qassam, hari Sabtu, (4/1/2025).

    Dalam pernyataannya selaama 3,5 menit, sandera berama Liri Albag itu mengklaim kabinet Netanyahu ingin membunuh para sandera.

    “Kalian ingin membunuh kami?” tanya Elbag dikutip dari IRNA.

    Albag berusia 19 tahun. Sebelumnya, dia menjadi tentara perempuan yang bertugas memantau perbatasan Israel-Gaza.

    Dia mengkritik pemerintah Israel. Menurutnya, pembebasan sandera di Gaza bukanlah prioritas kabinet maupun militer Israel.

    Albag juga khawatir dunia mulai melupakan para sandera. Kata dia, keberlangsungan hidup sandera tergantung pada penarikan pasukan Israel dan upaya IDF untuk menjangkau sandera.

    “Jika orang-orang terkasih kalian disandera, akankah perang masih berlanjut?” tanya Albag.

    Perempuan itu meragukan komitmen Israel untuk mengakhiri perang di Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setahun.

    Kemudian, dia menyampaikan pesan kepada Menteri Pertahanan Israel.

    “Lihatlah mata ayah saya dan beri tahu dia dan ibu saya bahwa mereka tak akan pernah memeluk anak perempuan mereka lagi,” katanya.

    “Anda tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Saya sadar bahwa kami hanya pion dalam permainan Anda.”

    Di samping itu, dia berpesan kepada orang-orang yang berada di dalam kabinet Netanyahu.

    “Kalian tidak akan menyelamatkan kami melalui operasi militer, kalian tahu tak akan bisa.”

    “Ini pencarian yang menjengkelkan, dan kami dibombardir setiap hari. Bagaimana bisa seseorang tinggal di suatu tempat yang kalian bombardir, tanpa tempat berlindung?”

     

  • Imbas Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, ICC Dapat Sanksi dari DPR AS – Halaman all

    Imbas Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, ICC Dapat Sanksi dari DPR AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Kamis (9/1/2025) sepakat untuk memberlakukan sanksi terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Langkah tersebut diambil DPR AS sebagai protes atas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan-nya Yoav Gallant terkait agresi Israel di Gaza.

    Kebijakan ini diambil oleh DPR AS setelah mereka melakukan pemungutan suara.

    Melalui metode tersebut, tercatat ada 243 anggota DPR AS yang mendukung sanksi untuk ICC dan 140 anggota lainnya menentang.

    Sebanyak 45 anggota Partai Demokrat bergabung dengan 198 anggota Partai Republik yang mendukung langkah ini.

    Dari pemungutan suara yang ada, tidak ada anggota Partai Republik yang menentangnya.

    “Amerika sedang mengesahkan kebijakan ini karena sebuah pengadilan kanguru berusaha menangkap perdana menteri sekutu besar kita, Israel,” kata Wakil Brian Mast, ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik

    Pemungutan suara Dewan ini juga menegaskan dukungan kuat dari anggota Partai Republik dan Presiden terpilih AS Donald Trump terhadap pemerintah Israel.

    Apalagi Partai Republik sekarang menjadi mayoritas di Kongres dengan menguasai Senat dan DPR.

    Menanggapi hasil tersebut, ICC mengaku prihatin dan memperingatkan bahwa DPR AS telah merampas keadilan dan harapan bagi korban kekejaman.

    “Pengadilan dengan tegas mengutuk setiap tindakan yang dimaksudkan untuk mengancam pengadilan dan pejabatnya, merongrong independensi yudisial dan mandatnya, serta merampas keadilan dan harapan bagi jutaan korban kekejaman internasional di seluruh dunia,” kata ICC dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada Reuters.

    Bukan Sanksi Pertama dari AS untuk ICC

    Sanksi dari AS kepada ICC ini bukanlah kejadian yang pertama kali.

    Di masa pemerintahan pertama Trump, AS juga memberlakukan sanksi terhadap ICC pada tahun 2020.

    Sanksi tersebut kala itu ditujukan sebagai respons terhadap langkah ICC yang ingin menyeret AS dalam penyelidikan kejahatan perang di Afghanistan,.

    ICC kala itu menuding bahwa AS terlibat dalam tuduhan penyiksaan warga negara Afghanistan.

    Akibat sanksi tersebut, jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, dan staf lainnya yang memiliki kartu kredit dan rekening bank di AS mengalami pembekuan aset.

    Sanksi tersebut kemudian dicabut dalam era pemerintahan Presiden Joe Biden, meskipun Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pada Mei tahun lalu bahwa pemerintahannya bersedia bekerja sama dengan Kongres untuk kembali memberlakukan sanksi baru terhadap ICC.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Menlu China Kunjungi Afrika di Tengah Surutnya Pengaruh Barat

    Menlu China Kunjungi Afrika di Tengah Surutnya Pengaruh Barat

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden, melakukan kunjungan pertama ke Afrika pada bulan Desember 2024 silam, di penghujung masa jabatannya.

    Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menegakkan tradisi selama tiga dekade dengan menjadikan Afrika sebagai tujuan pertama dalam kalender diplomatik Beijing.

    Pada akhir minggu ini, Wang akan mengunjungi Namibia, Republik Kongo, Chad, dan Nigeria.

    Meskipun tidak pernah jelas sebelumnya di mana delegasi Cina akan berlabuh, kunjungan tersebut “bergema di Afrika sebagai pengingat komitmen Cina yang konsisten, berbeda dengan pendekatan AS, Inggris, dan Uni Eropa,” kata Eric Olander, salah satu pendiri China-Global South Project, sebuah proyek multimedia yang meliput keterlibatan Cina di Selatan, kepada kantor berita Reuters.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memulai tahun 2024 dengan kunjungan ke Tanjung Verde, Pantai Gading, Nigeria, dan Angola. “Namun, perbedaan antara pendekatan Amerika Serikat dan Cina sangat mencolok, menurut analis Nigeria Ovigwe Eguegu, yang meneliti keterlibatan Beijing di seluruh Afrika.

    “Yang satu berkunjung saat dia cuma punya waktu senggang, yang lain menjadikannya tradisi. Ini bukan hanya tentang simbolisme, tetapi juga substansi, karena itulah yang membuat hubungan berkembang,” katanya kepada DW, seraya mencatat bahwa Cina telah menjadi mitra dagang terbesar Afrika selama 15 tahun terakhir.

    Diplomasi untuk Afrika

    Berbicara di ibu kota Namibia, Windhoek, Wang mengatakan dia berharap kunjungannya akan “menunjukkan kepada dunia bahwa Cina akan selalu menjadi teman yang dapat dipercaya bagi Afrika, mitra paling dapat diandalkan dalam mengejar pembangunan dan revitalisasi.”

    Bagi Christian-Geraud Neema, seorang analis di China-Global South Project, keuntungan Cina adalah bahwa negara Barat, dan khususnya Eropa, kesulitan berinteraksi dengan negara-negara Afrika dengan cara yang menarik bagi para pemimpin Afrika.

    “Kesenjangan ekonomi antara Eropa dan Afrika terlalu besar, dari pembangunan hingga infrastruktur. Eropa tidak tahu tawaran seperti apa yang harus diajukan yang sesuai untuk negara-negara Afrika,” katanya.

    Jalan baru bagi ekonomi ekspor Cina

    Keputusan Wang mengunjungi Afrika, dan khususnya Republik Kongo, dinilai penting secara strategis. Pemerintah di Brazzaville baru-baru ini menjadi ketua bersama Forum Kerja Sama Cina-Afrika, FOCAC, yang menetapkan agenda hubungan kedua pihak.

    Banyak analis percaya Cina menggunakan KTT FOCAC 2024 untuk memformalkan inisiatif ekonomi di seluruh Afrika, sambil menjanjikan bantuan keuangan senilai USD51 miliar.

    “Rencana pembangunan jangka panjang Afrika sedang dipertimbangkan. Kami melihat Cina menyelaraskan diri dengan Agenda 2063, yang diusulkan oleh Uni Afrika, misalnya,” kata Cliff Mboya, seorang peneliti di Afro-Sino Center of International Relations yang berbasis di Ghana.

    Contoh proyek infrastruktur yang dibangun Cina semakin meningkat, baik dari segi visibilitas maupun kepentingan, baik itu Jalan Tol Nairobi yang baru, ladang angin di provinsi Northern Cape, Afrika Selatan, atau Pelabuhan Lekki dan Zona Perdagangan Bebas Nigeria.

    Namun, ekonomi Cina melambat dalam beberapa tahun terakhir, dan negara-negara Afrika menawarkan peluang bisnis dan jalan keluar krisis bagi perusahaan infrastruktur milik pemerintah Cina.

    Sektor energi terbarukan Cina yang sedang berkembang juga sedang mencari pelanggan baru di luar AS dan Uni Eropa. “Kami melihat penekanan pada keberlanjutan dan pembangunan hijau. FOCAC tahun lalu sangat penting karena Afrika tampil sangat kuat untuk memperjelas apa yang mereka harapkan dari Cina. Dan kami melihat Cina menanggapi dengan janji-janji dan rencana ini,” kata Mboya.

    Integrasi pasar Afrika dengan Cina

    Dia berharap, kunjungan Wang akan berperan penting dalam menjalankan rencana tersebut. Namun bagi Ovigwe Eguegu, Cina, dengan melanjutkan penekanannya pada perdagangan di Afrika, mulai menuai apa yang telah ditaburnya.

    “Terlepas dari berbagai masalah di benua itu, Afrika memiliki populasi dan kelas menengah yang tumbuh cepat, dan bagi negara yang berorientasi ekspor seperti Cina, benua ini bisa menjadi pasar eksternal untuk mengimbangi kecemasan geopolitik saat ini,” katanya.

    Tantangannya, dari perspektif Beijing, adalah membuat konsumen dan pasar Afrika siap untuk menampung produk-produk Cina, “khususnya energi dan teknologi terbarukan,” kata Eguegu.

    “Hal ini memerlukan investasi di sektor-sektor tertentu di seluruh Afrika untuk mendorong industrialisasi guna menciptakan lapangan kerja dan permintaan akan barang-barang Cina.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Menlu Cina Wang Yi Kunjungi Afrika di Tengah Surutnya Pengaruh Barat – Halaman all

    Menlu Cina Wang Yi Kunjungi Afrika di Tengah Surutnya Pengaruh Barat – Halaman all

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden, melakukan kunjungan pertama ke Afrika pada bulan Desember 2024 silam, di penghujung masa jabatannya.

    Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menegakkan tradisi selama tiga dekade dengan menjadikan Afrika sebagai tujuan pertama dalam kalender diplomatik Beijing.

    Pada akhir minggu ini, Wang akan mengunjungi Namibia, Republik Kongo, Chad, dan Nigeria.

    Meskipun tidak pernah jelas sebelumnya di mana delegasi Cina akan berlabuh, kunjungan tersebut “bergema di Afrika sebagai pengingat komitmen Cina yang konsisten, berbeda dengan pendekatan AS, Inggris, dan Uni Eropa,” kata Eric Olander, salah satu pendiri China-Global South Project, sebuah proyek multimedia yang meliput keterlibatan Cina di Selatan, kepada kantor berita Reuters.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memulai tahun 2024 dengan kunjungan ke Tanjung Verde, Pantai Gading, Nigeria, dan Angola. “Namun, perbedaan antara pendekatan Amerika Serikat dan Cina sangat mencolok, menurut analis Nigeria Ovigwe Eguegu, yang meneliti keterlibatan Beijing di seluruh Afrika.

    “Yang satu berkunjung saat dia cuma punya waktu senggang, yang lain menjadikannya tradisi. Ini bukan hanya tentang simbolisme, tetapi juga substansi, karena itulah yang membuat hubungan berkembang,” katanya kepada DW, seraya mencatat bahwa Cina telah menjadi mitra dagang terbesar Afrika selama 15 tahun terakhir.

    Diplomasi untuk Afrika

    Berbicara di ibu kota Namibia, Windhoek, Wang mengatakan dia berharap kunjungannya akan “menunjukkan kepada dunia bahwa Cina akan selalu menjadi teman yang dapat dipercaya bagi Afrika, mitra paling dapat diandalkan dalam mengejar pembangunan dan revitalisasi.”

    Kunjungan tersebut juga menandai pertama kalinya presiden Namibia yang baru terpilih, Netumbo Nandi-Ndaitwah, menjamu Wang. Sebagai pemimpin nasional di benua Afrika, yang memegang lebih dari 50 suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengaruhnya dapat membantu upaya Beijing untuk membentuk kembali lembaga multilateral dan menafsirkan kembali norma-norma global agar lebih sejalan dengan kepentingannya.

    Bagi Christian-Geraud Neema, seorang analis di China-Global South Project, keuntungan Cina adalah bahwa negara Barat, dan khususnya Eropa, kesulitan berinteraksi dengan negara-negara Afrika dengan cara yang menarik bagi para pemimpin Afrika.

    “Kesenjangan ekonomi antara Eropa dan Afrika terlalu besar, dari pembangunan hingga infrastruktur. Eropa tidak tahu tawaran seperti apa yang harus diajukan yang sesuai untuk negara-negara Afrika,” katanya.

    Jalan baru bagi ekonomi ekspor Cina

    Keputusan Wang mengunjungi Afrika, dan khususnya Republik Kongo, dinilai penting secara strategis. Pemerintah di Brazzaville baru-baru ini menjadi ketua bersama Forum Kerja Sama Cina-Afrika, FOCAC, yang menetapkan agenda hubungan kedua pihak.

    Banyak analis percaya Cina menggunakan KTT FOCAC 2024 untuk memformalkan inisiatif ekonomi di seluruh Afrika, sambil menjanjikan bantuan keuangan senilai USD51 miliar.

    “Rencana pembangunan jangka panjang Afrika sedang dipertimbangkan. Kami melihat Cina menyelaraskan diri dengan Agenda 2063, yang diusulkan oleh Uni Afrika, misalnya,” kata Cliff Mboya, seorang peneliti di Afro-Sino Center of International Relations yang berbasis di Ghana.

    Contoh proyek infrastruktur yang dibangun Cina semakin meningkat, baik dari segi visibilitas maupun kepentingan, baik itu Jalan Tol Nairobi yang baru, ladang angin di provinsi Northern Cape, Afrika Selatan, atau Pelabuhan Lekki dan Zona Perdagangan Bebas Nigeria.

    Namun, ekonomi Cina melambat dalam beberapa tahun terakhir, dan negara-negara Afrika menawarkan peluang bisnis dan jalan keluar krisis bagi perusahaan infrastruktur milik pemerintah Cina.

    Sektor energi terbarukan Cina yang sedang berkembang juga sedang mencari pelanggan baru di luar AS dan Uni Eropa. “Kami melihat penekanan pada keberlanjutan dan pembangunan hijau. FOCAC tahun lalu sangat penting karena Afrika tampil sangat kuat untuk memperjelas apa yang mereka harapkan dari Cina. Dan kami melihat Cina menanggapi dengan janji-janji dan rencana ini,” kata Mboya.

    Integrasi pasar Afrika dengan Cina

    Dia berharap, kunjungan Wang akan berperan penting dalam menjalankan rencana tersebut. Namun bagi Ovigwe Eguegu, Cina, dengan melanjutkan penekanannya pada perdagangan di Afrika, mulai menuai apa yang telah ditaburnya.

    “Terlepas dari berbagai masalah di benua itu, Afrika memiliki populasi dan kelas menengah yang tumbuh cepat, dan bagi negara yang berorientasi ekspor seperti Cina, benua ini bisa menjadi pasar eksternal untuk mengimbangi kecemasan geopolitik saat ini,” katanya.

    Tantangannya, dari perspektif Beijing, adalah membuat konsumen dan pasar Afrika siap untuk menampung produk-produk Cina, “khususnya energi dan teknologi terbarukan,” kata Eguegu.

    “Hal ini memerlukan investasi di sektor-sektor tertentu di seluruh Afrika untuk mendorong industrialisasi guna menciptakan lapangan kerja dan permintaan akan barang-barang Cina.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Anthony Blinken: Perjanjian Gencatan Senjata antara Israel dan Hamas Sudah Sangat Dekat – Halaman all

    Anthony Blinken: Perjanjian Gencatan Senjata antara Israel dan Hamas Sudah Sangat Dekat – Halaman all

    Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken sekali lagi mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan sudah sangat dekat.

    Tayang: Kamis, 9 Januari 2025 22:01 WIB

    X/Twitter

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat di New York Kamis (26/9/2024) 

    Blinken: Perjanjian Gencatan Senjata antara Israel dan Hamas Sudah Sangat Dekat

    TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken sekali lagi mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan dan sandera antara Israel dan Hamas “sangat dekat,” dan menyatakan harapannya bahwa hal itu akan “tercapai” sebelum diplomasi AS diserahkan kepada pemerintahan berikutnya. Presiden terpilih Donald Trump.

    Blinken mengatakan, saat singgah di Paris untuk menghadiri pertemuan pada hari Rabu: “Di berbagai bidang, kami melakukan banyak hal, beberapa di antaranya tidak dapat kami selesaikan, namun hal tersebut menciptakan peluang nyata untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik,” menurut Pers Terkait.

    Blinken mengindikasikan bahwa meskipun rencana pemerintahan Presiden Joe Biden mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas tidak tercapai sebelum pelantikan Presiden terpilih AS Donald Trump, dia yakin rencana tersebut akan dilaksanakan setelahnya.

    Dia menambahkan: “Saya yakin ketika kita mencapai kesepakatan ini, dan kita akan mencapai kesepakatan ini, hal itu akan didasarkan pada rencana yang disampaikan Presiden Biden kepada dunia.”

     

     

    SUMBER: AAWSAT

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Paus Fransiskus Sebut Situasi di Gaza Sangat Serius dan Memalukan – Halaman all

    Paus Fransiskus Sebut Situasi di Gaza Sangat Serius dan Memalukan – Halaman all

    Paus Fransiskus Sebut Situasi di Gaza Sangat Serius dan Memalukan

    TRIBUNNEWS.COM- Paus Fransiskus telah meningkatkan kritiknya baru-baru ini terhadap kampanye militer Israel di Gaza, menyebut situasi kemanusiaan di wilayah Palestina “sangat serius dan memalukan”.

    Dalam pidato tahunannya kepada para diplomat yang disampaikan atas namanya oleh seorang ajudan, Paus Fransiskus tampaknya merujuk pada kematian yang disebabkan oleh cuaca dingin di Gaza, di mana hampir tidak ada listrik.

    “Kami tidak dapat menerima pengeboman terhadap warga sipil dengan cara apa pun,” kata teks itu.

    “Kita tidak dapat menerima bahwa anak-anak mati kedinginan karena rumah sakit hancur atau jaringan energi suatu negara terganggu.”

    Paus hadir dalam pidato tersebut tetapi meminta seorang ajudan untuk membacakannya karena ia sedang dalam pemulihan dari flu.

    Di Gaza, badan pertahanan sipil wilayah itu mengatakan serangan Israel menewaskan sedikitnya 12 orang termasuk tiga gadis.

    Serangan terbaru terjadi saat Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat memediasi negosiasi di Doha antara Israel dan militan Hamas untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri pertempuran di Gaza dan menjamin pembebasan sandera.

    Tiga anak perempuan dan ayah mereka tewas ketika serangan udara menghantam rumah mereka di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah, badan pertahanan sipil melaporkan.

    Dalam serangan terpisah, delapan orang tewas ketika rumah mereka diserang di kota Jabalia di Gaza utara, tempat tentara memfokuskan serangannya sejak 6 Oktober.

    Beberapa orang lainnya terluka dalam serangan itu, kata badan pertahanan sipil.

    Serangan udara dan penembakan Israel terus berlanjut di Gaza, bahkan saat para mediator terus melanjutkan upaya mereka untuk menghentikan pertempuran dan mengamankan kesepakatan untuk pembebasan para sandera yang masih ditawan di Gaza.

    Kemarin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan di Paris bahwa gencatan senjata “sangat dekat”.

    “Saya berharap kita dapat menyelesaikannya dalam waktu yang kita miliki,” kata Blinken, mengacu pada pelantikan presiden terpilih Donald Trump pada tanggal 20 Januari.

    Namun jika tidak, “Saya yakin bahwa ketika kita mendapatkan kesepakatan itu – dan kita akan mendapatkannya – itu akan didasarkan pada rencana yang diajukan Presiden (Joe) Biden kepada dunia pada bulan Mei lalu.”

    Pada bulan Mei, Tn. Biden meluncurkan rencana tiga tahap untuk pembebasan para sandera dan gencatan senjata di Gaza.

     

    SUMBER: RTE

  • Menlu AS Blinken Tegaskan Gencatan Senjata di Israel Hampir Terlaksana

    Menlu AS Blinken Tegaskan Gencatan Senjata di Israel Hampir Terlaksana

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyampaikan perkembangan terkait rencana gencatan senjata antara Israel dan Palestina di Gaza. Dia menegaskan gencatan senjata hampir terlaksana.

    “Di Timur Tengah, kita hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan,” kata Blinken kepada wartawan di Paris, dilansir AFP, Kamis (9/1/2025).

    Blinken berharap gencatan senjata bisa terlaksana dalam waktu dekat. Pasalnya, Blinken akan meninggalkan jabatannya sebagai Menlu AS pada 20 Januari mendatang.

    “Saya berharap kita dapat menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang kita miliki,” kata dia

    Dia optimistis rencana gencatan senjata tersebut akan terlaksana sesuai dengan rencana Presiden AS Joe Biden.

    “Saya yakin ketika kita mencapai kesepakatan itu — dan kita akan mencapainya — hal itu akan didasarkan pada rencana yang diajukan Presiden Biden kepada dunia pada bulan Mei lalu,” ujarnya.

    (maa/maa)