Tag: Antony Blinken

  • Israel Sebut Perang Vs Hamas Akan Berlangsung Lama, Tapi Yakin Menang

    Israel Sebut Perang Vs Hamas Akan Berlangsung Lama, Tapi Yakin Menang

    Tel Aviv

    Pemerintah Israel menyatakan bahwa perang melawan Hamas akan berlangsung lama, namun meyakini pihaknya akan menang. Hal ini disampaikan saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken sedang mengunjungi Israel untuk kedua kalinya sejak pecahnya perang Hamas-Israel.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (17/10/2023), Blinken kembali ke Israel setelah mengunjungi enam negara Arab untuk mencegah perang antara Israel dan Hamas semakin meluas. Dia menyaksikan secara langsung konflik yang semakin intensif ketika sirene serangan udara berbunyi saat dirinya bertemu kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu di kompleks Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv pada Senin (16/10) waktu setempat.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menuturkan bahwa Netanyahu, Blinken dan para ajudan mereka segera dievakuasi ke dalam bungker demi keselamatan mereka selama lima menit hingga semuanya aman.

    Para wartawan, yang diantar menuruni tangga menuju ke bungker, mendengar bunyi dentuman yang berasal dari sistem pertahanan udara Iron Dome yang mencegat roket di langit Israel.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa Israel dan seluruh dunia bisa ‘melihat dengan mata mereka sendiri’ dukungan kuat AS — melalui dua kunjungan Blinken, satu kunjungan Menhan AS Lloyd Austin dan pengerahan dua kapal induk AS ke Mediterania bagian timur.

    “Izinkan saya memberitahu Anda, Bapak Menteri, ini akan menjadi perang yang lama, dampaknya akan tinggi, tetapi kami akan menang — untuk Israel, untuk orang-orang Yahudi, dan untuk nilai-nilai yang diyakini kedua negara,” cetus Gallant kepada Blinken setelah keduanya melakukan pembicaraan.

    Blinken merespons dengan menyatakan bahwa AS ‘sangat berkomitmen terhadap hak Israel — bahkan kewajibannya — untuk membela diri’.

  • Korban Tewas Bertambah, Israel: Hamas Lakukan Kejahatan Perang!

    Korban Tewas Bertambah, Israel: Hamas Lakukan Kejahatan Perang!

    Jakarta

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan rapat darurat secara tertutup terkait krisis Israel-Hamas, tanpa mengambil tindakan segera.

    Amerika Serikat (AS) mendesak 15 anggota DK PBB untuk mengutuk “serangan teroris keji yang dilakukan oleh Hamas.” Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, mengatakan, “ada banyak negara yang mengutuk serangan Hamas, tetapi ada juga yang tidak.”

    Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyebut AS menilai bahwa Rusia tidak mengutuk serangan tersebut. Kepada kantor berita Associated Press (AP), Vassily membantah hal itu, seraya menambahkan bahwa “itu tidak benar.”

    “(Kecaman serangan Hamas) itu ada dalam komentar saya,” tambah Vassily. “Kami mengutuk semua serangan terhadap masyarakat sipil.”

    “Penting untuk segera menghentikan pertempuran, melakukan gencatan senjata, dan melakukan negosiasi yang berarti, setelah terhenti selama beberapa dekade,” ujarnya.

    Sesaat sebelum pertemuan dimulai, Duta Besar Cina untuk PBB, Zhang Jun, juga menyerukan deeskalasi.

    “Yang terpenting adalah untuk mencegah adanya eskalasi situasi lebih lanjut dan jatuhnya korban lebih banyak lagi dari masyarakat sipil,” kata Zhang Jun, “Dan yang sangat penting adalah kembali ke solusi dua negara.”

    Menhan AS janjikan bantuan kepada Israel

    “Saya baru saja berbicara dengan Menteri Pertahanan Israel Gallant untuk memastikan kembali bantuan yang tidak tergoyahkan dari AS untuk Israel agar dapat bertahan,” katanya. “Saya juga menyampaikan perkembangan terbaru soal sumber daya, termasuk amunisi, yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Israel untuk membantu memenuhi kebutuhan Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Force/IDF).”

    AS juga mengirimkan kapal perang dan kapal induknya ke perairan dekat Israel. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan “mengungkap bahwa bantuan tambahan untuk Pasukan Pertahanan Israel dalam perjalanan menuju Israel, pasukan tambahan bakal tiba dalam beberapa hari ke depan.”

    Washington menyatakan, “beberapa” warga AS ikut terbunuh dalam serangan Hamas. “Kami telah memastikan bahwa beberapa warga AS turut menjadi korban tewas,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional White House.

    “Kami menyampaikan rasa belasungkawa terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan.”

    Israel kecam “kejahatan perang” Hamas

    Serangan yang menyasar warga Israel di Gaza merupakan kejahatan perang, sebuah klaim yang disampaikan oleh Utusan Tetap Israel untuk PBB pada Minggu (08/10).

    Menjelang pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, Utusan Israel Gilad Erdan juga menyebut sudah waktunya untuk “menghancurkan” infrastruktur militer Hamas.

    “Waktu untuk berunding dengan orang-orang seperti ini sudah berakhir,” katanya. “Sekarang waktunya untuk melenyapkan infrastruktur teror Hamas, menghancurkan sepenuhnya sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi.”

    Informasi soal “perang” Israel-Hamas

    Israel menggempur Jalur Gaza lewat serangan udara pada Minggu (08/10), sehari setelah serangan mendadak dari militan Hamas yang disebut menewaskan ratusan warga Israel.

    Setidaknya 700 orang dilaporkan tewas di Israel dan lebih dari 400 orang tewas di Gaza. Militer Israel sendiri mengaku telah menyerang 800 target di Gaza sejauh ini.

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan, kampanye Israel di Gaza bakal “mengubah kenyataan untuk beberapa generasi.” Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina yang berbasis di Tepi Barat, mengutuk serangan tersebut, dan menyebutnya sebagai “kampanye kematian dan kehancuran yang biadab.”

    Lebih dari 40 jam usai Hamas melancarkan serangan mendadak, pasukan Israel masih bertempur dengan Hamas di sejumlah lokasi di Israel.

    Militer Israel juga terus melanjutkan evakuasi di lima daerah yang berada di dekat Jalur Gaza.

    Hamas dan kelompok Islamic Jihad mengaku telah menawan 130 orang dari kawasan Israel ke daerah Gaza. Mereka menyebut para sandera nantinya akan ditukar demi membebaskan warga Palestina yang dipenjara pihak Israel.

    Untuk diketahui, dua organisasi tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Jerman, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

    Kepada kantor berita ABC, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut setidaknya ada 1.000 militan Hamas yang terlibat dalam serangan tersebut.

    mh/ha/as (Reuters, AFP, AP, dpa)

    Lihat Video ‘Lebih dari Seribu Orang Tewas Akibat Hamas-Israel Memanas’:

    (ita/ita)

  • Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Senin (25/09) bahwa negaranya secara resmi mengakui dua negara kecil di Kepulauan Pasifik.

    Menurut Biden, Washington telah mengakui Kepulauan Cook dan Niue sebagai negara yang “berdaulat dan merdeka” dan akan menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya.

    Langkah ini akan membantu mempertahankan “kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Biden, seraya menambahkan bahwa perjanjian untuk mengakui kedua negara juga akan membantu mengekang penangkapan ikan ilegal, mengatasi perubahan iklim di wilayah yang rentan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    AS dan Niue telah menjalin hubungan diplomatik pada Senin (25/09), ditandai dengan penandatanganan pernyataan bersama Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Perdana Menteri Niue Dalton Tagelagi, demikian keterangan Departemen Luar Negeri AS.

    Mengapa AS tertarik pada Niue dan Kepulauan Cook?

    Kepulauan Cook dan Niue memiliki populasi gabungan kurang dari 20.000 jiwa, tetapi membentuk zona ekonomi yang luas di Pasifik Selatan.

    Keduanya adalah negara yang memiliki pemerintahan sendiri dan berada dalam “asosiasi bebas” dengan Selandia Baru, yang berarti bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan mereka terikat dengan Wellington pada tingkat yang berbeda-beda.

    Setelah beberapa dekade diperlakukan sebagai wilayah yang relatif terpencil, Pasifik Selatan menjadi arena persaingan yang penting antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin agresif.

    Janji Biden kepada para pemimpin Pasifik

    Pengumuman pengakuan Kepulauan Cook dan Niue ini disampaikan pada awal pertemuan puncak dengan Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara, yang dipandang sebagai bagian dari serangan AS untuk memblokir masuknya pengaruh Beijing lebih lanjut ke wilayah strategis yang sudah lama dimiliki Washington.

    Forum ini menyatukan negara-negara bagian dan teritori yang tersebar di seluruh Pasifik, mulai dari Australia hingga negara-negara mikro dan kepulauan yang berpenduduk jarang. Namun, pengaruh Cina akan berbeda dengan tidak adanya Perdana Menteri Manasseh Sogavare dari Kepulauan Solomon, yang kini memiliki hubungan dekat dengan Beijing.

    “Amerika Serikat berkomitmen untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua negara di meja ini untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Biden pada upacara penyambutan.

    Dia menambahkan bahwa pengakuan terhadap kedua negara kepulauan tersebut akan “memungkinkan kita untuk memperluas cakupan kemitraan abadi ini seiring dengan upaya kita untuk mengatasi tantangan-tantangan yang paling penting bagi kehidupan masyarakat kita.”

    Biden juga berjanji untuk bekerja sama dengan Kongres dalam menyediakan dana sebesar $200 juta lebih banyak bagi wilayah tersebut untuk proyek-proyek yang bertujuan memitigasi dampak perubahan iklim, memacu pertumbuhan ekonomi, melawan penangkapan ikan ilegal, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

    ha/rs (AP, AFP, Reuters)

    Lihat juga Video ‘Ukraina Bakal Produksi Senjata Bareng AS’:

    (ita/ita)

  • AS Tolak Permintaan Menlu Iran Berkunjung ke Washington!

    AS Tolak Permintaan Menlu Iran Berkunjung ke Washington!

    Jakarta

    Otoritas Amerika Serikat telah menolak permintaan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran untuk mengunjungi Washington pekan lalu, merujuk pada kekhawatiran mengenai rekam jejak Teheran termasuk penahanan warga AS di masa lalu.

    Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian dilaporkan berusaha melakukan perjalanan mengunjungi bagian kepentingan konsuler Iran di Washington setelah sidang Majelis Umum PBB di New York.

    “Mereka memang mengajukan permintaan itu dan ditolak oleh Departemen Luar Negeri,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, kepada wartawan, dikutip kantor berita AFP, Selasa (26/92023).

    “Kami mempunyai kewajiban untuk mengizinkan para pejabat Iran dan pejabat pemerintah asing lainnya melakukan perjalanan ke New York untuk urusan PBB. Namun kami tidak memiliki kewajiban untuk mengizinkan mereka melakukan perjalanan ke Washington, DC,” katanya.

    “Mengingat penahanan keliru warga AS oleh Iran, mengingat negara Iran mensponsori terorisme, kami tidak yakin bahwa dalam hal ini pantas atau perlu untuk mengabulkan permintaan tersebut,” imbuhmnya pada Senin (25/9) waktu setempat.

    Pekan lalu, pemerintah Iran mengizinkan lima warga AS untuk keluar dari negaranya melalui pertukaran tahanan. AS juga mengatur transfer dana Iran yang dibekukan sebesar US$6 miliar dari Korea Selatan ke rekening di Qatar.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengesampingkan spekulasi bahwa kesepakatan pertukaran tahanan itu dapat mengarah pada gerakan diplomatik yang lebih luas, seperti dimulainya kembali perundingan mengenai program nuklir Iran yang disengketakan.

  • Zelensky Minta Hak Veto Rusia di PBB Dicabut, Ini Kata Menlu Lavrov

    Zelensky Minta Hak Veto Rusia di PBB Dicabut, Ini Kata Menlu Lavrov

    New York

    Rusia menanggapi seruan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar hak veto Moskow dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dicabut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov menegaskan hak veto yang dimiliki Rusia merupakan ‘alat yang sah’ dalam hubungan internasional.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (21/9/2023), Lavrov yang menghadiri forum Dewan Keamanan PBB pada Rabu (20/9) setelah Zelensky pergi meninggalkan ruangan, mencemooh gagasan dicabutnya hak veto Rusia dan menggambarkannya sebagai cara untuk mengendalikan kekuatan Barat.

    “Penggunaan veto adalah alat yang sah sebagaimana tercantum dalam Piagam (PBB) dengan tujuan mencegah keputusan yang dapat menyebabkan perpecahan organisasi,” tegas Lavrov dalam tanggapannya.

    Dalam pidatonya di hadapan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dalam forum yang sama, Lavrov menuduh Barat memicu perselisihan internal di Ukraina selama bertahun-tahun, mempersenjatai Kyiv dan mendorong negara itu ke arah konflik militer melawan Rusia.

    “Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri telah diinjak-injak berkali-kali,” sebut Lavrov.

    Lavrov juga menyatakan Rusia terbuka untuk merundingkan jalan keluar dari krisis Ukraina dan mengecam Zelensky, yang berupaya merebut kembali wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, karena tidak melakukan perundingan.

    “Ketika menyangkut perundingan, kami tidak menolak untuk melakukan perundingan. Tetapi saya ingin mengingatkan Menteri Luar Negeri yang terhormat bahwa Presiden Zelensky telah menandatangani dekrit yang melarang perundingan dengan pemerintahan (Presiden Vladimir) Putin,” tuduhnya.

    Lihat juga Video ‘Zelensky Yakin Kalahkan Rusia Usai Terima Bantuan Jet Tempur F-16’:

  • AS Tolak Permintaan Menlu Iran Berkunjung ke Washington!

    AS-Iran Tukar Tahanan, Biden Dipuji Pentingkan Warga daripada Politik

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat dan Iran melakukan pertukaran tahanan, masing-masing lima tahanan, pada Senin (18/9) waktu setempat. Ini merupakan salah satu kesepakatan pertama yang tercapai antara kedua musuh bebuyutan tersebut setelah bertahun-tahun, seiring Teheran memperoleh akses ke dana sebesar US$6 miliar (Rp 92 triliun) yang dibekukan.

    Lima tahanan asal AS yang dibebaskan oleh Iran, termasuk satu orang yang telah ditahan selama delapan tahun, telah terbang keluar dari Teheran, ibu kota Iran dengan menaiki pesawat Qatar.

    Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden melakukan pembicaraan “telepon emosional” dengan keluarga para tahanan yang dibebaskan, salah satu di antaranya memuji presiden karena mengambil “keputusan yang sangat sulit” untuk membebaskan mereka.

    “Terima kasih, Presiden Biden, karena pada akhirnya menempatkan kehidupan warga Amerika di atas politik,” kata Siamak Namazi, seorang pengusaha yang ditahan sejak tahun 2015, dalam sebuah pernyataan, dikutip kantor berita AFP, Selasa (19/9/2023).

    Menteri Luar Negeri Antony Blinken menegaskan pemerintahan Biden “tidak memiliki prioritas lebih tinggi” selain membebaskan warga AS.

    “Sangat baik untuk mengatakan bahwa sesama warga negara kita telah bebas,” kata Blinken kepada wartawan di New York, tempat dia dan Biden ikut serta dalam pertemuan PBB.

    Sementara itu, dua tahanan Iran kembali ke Teheran setelah transit di Doha, Qatar, kata media resmi Iran. Tiga orang lainnya yang dibebaskan oleh AS memilih untuk tetap berada di Qatar atau di negara ketiga.

  • Menstabilkan Hubungan dengan AS Jadi Prioritas Utama

    Menstabilkan Hubungan dengan AS Jadi Prioritas Utama

    Beijing

    Menteri Luar Negeri (Menlu) China Qin Gang melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Nicholas Burns di Beijing, ibu kota China pekan ini. Dalam percakapan itu, Qin menyatakan ‘prioritas utama’ Beijing adalah menstabilkan hubungan antara kedua negara yang bersaing itu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (9/5/2023), pembicaraan langsung antara Qin dan Burns itu menjadi salah satu pertemuan tingkat tertinggi yang digelar kedua negara sejak Washington menembak jatuh balon mata-mata China yang mengudara di wilayah udara AS pada awal Februari lalu.

    Insiden itu membuat Menlu AS Antony Blinken secara mendadak membatalkan rencana kunjungan yang langka ke China.

    “Prioritas utama adalah untuk menstabilkan hubungan China-AS, menghindari situasi yang semakin memburuk dan mencegah terjadinya insiden antara China dan Amerika Serikat,” ucap Qin kepada Burns dalam pertemuan itu seperti dikutip media pemerintah China.

    “Ini seharusnya menjadi konsensus dasar antara kedua negara dan juga menjadi bottom line yang harus ditegakkan ketika berhadapan dengan hubungan negara-ke-negara, khususnya hubungan antara kedua negara besar,” cetusnya.

    Disampaikan juga oleh Qin kepada Burns bahwa hubungan kedua negara ‘sangat penting’, namun ‘serangkaian kata dan perbuatan yang salah oleh pihak AS’ telah merusak kemajuan sejak Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden melakukan pertemuan di Bali pada November tahun lalu.

  • Upaya Kudeta di Sudan Picu Pertempuran, Ini 6 Hal yang Diketahui

    Upaya Kudeta di Sudan Picu Pertempuran, Ini 6 Hal yang Diketahui

    Jakarta

    Upaya kudeta di Sudan terjadi di wilayah ibu kota, di Khartoum. Pihak paramiliter Rapid Support Forces (RSF) mengklaim telah menguasai istana kepresidenan dan bandara Khartoum. Akibatnya sejumlah warga tewas dan terluka.

    Simak sederet hal yang diketahui sejauh ini terkait adanya upaya kudeta di Sudan, yang dirangkum detikcom pada Minggu (16/4/2023) berikut ini:

    Upaya Kudeta di Sudan: Tentara vs Paramiliter RSF

    Dilansir AFP, upaya kudeta di Sudan memicu adanya pertempuran. Peristiwa kudeta yang terjadi antara tentara Sudan dengan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) pecah pada Sabtu (15/4/2023).

    Paramiliter sendiri mengklaim telah menguasai istana kepresidenan, bandara Khartoum, dan fasilitas vital lainnya. Pihak tentara Sudah membantah klai tersebut, pihaknya mengklaim mereka telah melancarkan serangan udara dan ‘menghancurkan’ dua pangkalan RSF di Khartoum.

    Ledakan aksi kekerasan terjadi dalam minggu-minggu ini seiring dengan perselisihan antara pemimpin militer Abdel Fattah al-Burhan dan orang nomor dua, komandan RSF, Hamdan Daglo. Diketahui Daglo berencana mengintegrasikan tentara RSF ke dalam tentara reguler.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia “sangat prihatin” dan mendesak kedua belah pihak untuk “segera menghentikan kekerasan”.

    Pertempuran Dipicu Upaya Kudeta di Sudan | Foto: REUTERS/MOHAMED NURELDIN ABDALLAHDampak Kudeta di Sudan Picu Pertempuran Berdarah

    Upaya kudeta di Sudan mengakibatkan terjadinya berbagai ledakan dan tembakan di jalan-jalan. Jet tempur berterbangan di langit-langit Sudan. Jendela-jendela dan gedung-gedung apartemen berguncang karena pertempuran itu.

    Jumlah Korban Warga-Pejuang: 56 Tewas, 595 Luka

    Dilansir Reuters, Minggu (16/4/2023), dalam insiden bentrok yang dipicu upaya kudeta di Sudan tersebut, dilaporkan puluhan pejuang dan warga sipil tewas. Persatuan Dokter Sudan melaporkan sedikitnya 56 warga sipil tewas dan 595 orang, termasuk pejuang, terluka.

    Selain itu, puluhan personel militer juga tewas, katanya tanpa memberikan jumlah spesifik karena kurangnya informasi langsung dari banyak rumah sakit tempat para korban itu dirawat. Data korban sejauh ini, sejak pertempuran meletus pada Sabtu.

    Pesawat Arab Saudi Diserang, Penumpang Dievakuasi

    Seperti dilansir Reuters, Minggu (16/4/2023), imbas adanya kudeta di Sudan maskapai Arab Saudi turut diserang. Penyerangan itu terjadi pada Sabtu (15/4/2023) dan berlangsung selama bentrokan terjadi.

    Penumpang, awak dan para staf pesawat Saudi tersebut pun dipindahkan dari bandara ke Kedutaan Saudi di Ibu Kota Khartoum. Penerbangan ke dan dari Sudan juga ditangguhkan sampai pemberitahuan lanjutan.

    Maskapai penerbangan Arab Saudi, Saudia ‘terkena kerusakan akibat tembakan’. Warga setempat, Bakry (24) yang bekerja di bagian pemasaran, mengatakan penduduk Khartoum ‘belum pernah melihat yang seperti ini’. Asap hitam menyelimuti langit Sudan.

    “Orang-orang ketakutan dan berlari pulang. Jalan-jalan kosong dengan sangat cepat,” kata Bakry.

    Pertempuran Dipicu Upaya Kudeta di Sudan | Foto: REUTERS/MOHAMED NURELDIN ABDALLAHKondisi Terkini Pertempuran di Sudan Masih Terjadi

    Dilansir Reuters, militer Sudan meluncurkan serangan udara di pangkalan pasukan paramiliter RSF di dekat ibu kota Sudan, Khartoum, sebagai bentuk penegasan kembali kendali atas negara pada Minggu (16/4/2023), menyusul bentrokan yang dipicu upaya kudeta.

    Para analis menilai Militer dan RSF berkekuatan 100.000 orang, telah bersaing memperebutkan kekuasaan ketika faksi-faksi politik bernegosiasi untuk membentuk pemerintahan transisi setelah kudeta militer di Sudan tahun 2021 lalu.

    Lebih lanjut, pada dini hari di Minggu pagi, seorang saksi mata mendengar suara tembakan artileri berat melintasi Khartoum, Omdurman dan Bahri di dekatnya, dan juga terdengar suara tembakan di kota Laut Merah Port Sudan, di mana tidak ada laporan pertempuran sebelumnya.

    Kemlu Pastikan Tak Ada WNI di Sudan Jadi Korban

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban pertempuran yang dipicu upaya kudeta di Sudan. Diketahui baku tembak terjadi pada sejumlah titik di kota Khartoum.

    “Hingga saat ini, tidak ada WNI yang menjadi korban peristiwa dimaksud. Tercatat terdapat sekitar 1.209 WNI yang menetap di Sudan,” kata Dirjen PWNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha dalam keterangan tertulis, Minggu (15/4/2023).

    Judha memastikan KBRI Khartoum-Sudan terus memantau situasi dan memberikan imbauan ke masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. WNI yang ada di lokasi konflik tersebut juga diminta menjauhi titik-titik rawan yang ada.

    (wia/idn)