Tag: Antony Blinken

AS Umumkan Larangan Visa Warga Israel Imbas Kekerasan di Tepi Barat

Jakarta, CNN Indonesia —

Amerika Serikat pada Selasa (5/12) mengatakan akan menolak visa bagi ekstremis Israel yang menyerang warga Palestina di Tepi Barat selama memanasnya konflik di Gaza dalam beberapa bulan terakhir.

Penolakan itu menjadi langkah sekaligus sanksi yang jarang dilakukan AS terhadap Israel, terutama saat Presiden Joe Biden mendorong sekutu AS tersebut untuk melindungi warga sipil tetapi juga menjanjikan dukungan yang kuat.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat akan menolak masuk siapa pun yang terlibat dalam perusakan perdamaian, keamanan atau stabilitas di Tepi Barat.

Pernyataan itu menambahkan bahwa anggota keluarga dekat juga mungkin terkena pembatasan tersebut.

“Hari ini, saya mengumumkan kebijakan pembatasan visa baru yang menargetkan individu dan anggota keluarga mereka yang terlibat atau berkontribusi secara signifikan terhadap tindakan yang merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Tepi Barat,” cuit Blinken.

Larangan masuk, seperti diberitakan AFP, juga berlaku bagi mereka yang dinilai terlalu membatasi akses warga sipil terhadap layanan penting dan kebutuhan dasar.

“Kami telah menggarisbawahi kepada pemerintah Israel perlunya berbuat lebih banyak untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim ekstremis yang melakukan serangan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat,” kata Blinken.

“Seperti yang telah berulang kali dikatakan oleh Presiden Biden, serangan-serangan itu tidak dapat diterima,” Blinken menegaskan.

Blinken menggarisbawahi bahwa Israel tidak berbuat cukup untuk menghentikan kekerasan pemukim di Tepi Barat yang diduduki, yang menurut kelompok hak asasi manusia kekerasan meningkat di tengah agresi militer Israel.

“Ketidakstabilan di Tepi Barat merugikan rakyat Israel dan Palestina serta mengancam kepentingan keamanan nasional Israel. Mereka yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab.”

[Gambas:Twitter]

Blinken tidak secara terbuka mengidentifikasi siapa saja yang akan ditolak visanya. Namun, pembatasan memasuki Amerika Serikat itu tidak akan berlaku bagi pemukim ekstremis yang merupakan warga negara AS.

Al Jazeera memberitakan Blinken turut menambahkan bahwa Washington juga akan “terus melibatkan Otoritas Palestina untuk memperjelas bahwa mereka harus berbuat lebih banyak untuk mengekang serangan Palestina terhadap Israel.”

Lebih dari 250 warga Palestina telah dibunuh tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat, menurut penghitungan pemerintah Palestina, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober memicu perang baru dengan Israel.

Hamas menguasai Jalur Gaza, bukan Tepi Barat, dan warga Palestina mengeluhkan impunitas atas serangan dan pelecehan yang terjadi di sana.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkoalisi dengan partai-partai sayap kanan yang sangat mendukung pemukiman Yahudi di tanah yang disita pada 1967, sebuah konstruksi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

(tim/chri)

06/12/2023 02:00
Menteri-Pejabat Israel yang Keras Kepala Tolak Setop Agresi Israel

Jakarta, CNN Indonesia —

Gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina kembali diperpanjang hingga Jumat (1/12) atas kesepakatan kelompok Hamas dan Israel dengan Qatar sebagai mediator.

Namun, gencatan senjata ini bukan berarti berakhirnya perang antara Hamas dan Israel.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terus menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan penghancuran kelompok Hamas setelah gencatan senjata berlangsung.

“Sejak awal perang, saya menetapkan tiga tujuan: melenyapkan Hamas, mengembalikan semua korban penculikan, dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” kata perdana menteri Netanyahu, dikutip dari Times of Israel.

Beberapa menteri sampai politikus Israel juga menyampaikan penolakan terhadap pemberhentian agresi Israel ke Palestina.

Berikut deret pejabat hingga menteri Israel yang menolak setop agresi Israel.

Menteri Pertahanan Yoav Gallant

Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengatakan pada Jumat (24/11) bahwa gencatan senjata yang disepakati selama beberapa hari di Gaza hanyalah “Jeda singkat”.

Pernyataan ini dikeluarkan Gallant kepada mitranya dari Italia yang sedang berkunjung ke Tel Aviv, dikutip dari Reuters.

Saat itu, Israel sedang mempersiapkan penerimaan 13 sandera yang dibebaskan dari Gaza sebagai imbalan pembebasan 39 warga Palestina.

“Akan ada jeda singkat dan kemudian kami akan melanjutkan operasi dengan kekuatan militer penuh. Kami tidak akan berhenti sampai kami mencapai tujuan kami: menghancurkan Hamas dan memulangkan sandera dari Gaza ke Israel – ada 240 sandera dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kami tidak bisa menerima dan tidak bisa mentoleransinya,” kata Gallant.

Menteri Kabinet Perang Benny Gantz

Menteri Israel, Benny Gantz, pada pertengahan bulan lalu sempat melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, yang meminta penghentian kekerasan oleh pemukim Israel kepada warga Palestina di Tepi Barat.

Dilansir dari Aljazeera, Benny Gantz merupakan pemimpin oposisi berhaluan tengah yang bergabung dengan kabinet masa perang Netanyahu setelah serangan kelompok Hamas ke Israel 7 Oktober.

Gantz termasuk dalam empat pejabat Israel yang melakukan konferensi pers jumat lalu terkait kesiapan untuk melanjutkan perang.

Keterlibatan Gantz dalam kabinet perang Israel yang dibentuk oleh Netanyahu mengejutkan banyak pihak. Selama ini Gantz dan Netanyahu dikenal berselisih dan bersaing dalam urusan politik.

Mereka mungkin bersatu dalam perang, namun berselisih dalam politik.

Salah satu foto yang diambil saat konferensi pers minggu lalu viral di media sosial karena memperlihatkan Netanyahu yang sendirian, sedangkan Gallant dan Gantz berdiri bersama di samping, dikutip dari Alshar Al-Awsat.

Bersambung ke halaman berikutnya…

Kepala Staf IDF Letjen Herzi Halevi

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Herzi Halevi, menyetujui rencana operasional untuk melanjutkan operasi darat di Jalur Gaza pada Rabu (29/11).

“Herzi Halevi, kepala staf, mengadakan sesi hari ini (Rabu) untuk menyetujui rencana pertempuran tahap selanjutnya di markas Komando Selatan,” kata tentara Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

“Kami tahu apa yang perlu dilakukan, dan kami siap untuk langkah selanjutnya,” imbuhnya.

Halevi selama ini memimpin berbagai serangan Israel ke Jalur Gaza dengan meningkatkan target sasaran serangan.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengancam akan memecah belah pemerintahan jika agresi militer ke Palestina tidak dilanjutkan.

Ancaman tersebut disampaikan Ben Gvir saat terciptanya kesepakatan perpanjangan gencatan senjata hingga Kamis (30/11).

“Menghentikan perang sama dengan menghancurkan pemerintah,” ungkap Ben Gvir, dikutip dari Times of Israel.

Ben Gvir termasuk sebagai menteri yang menolak perjanjian bagi Hamas untuk melepaskan sandera yang mereka tangkap dengan imbalan gencatan senjata selama hari di Gaza.

Ben Gvir memang dikenal sebagai menteri Israel yang sangat anti-Palestina. Ben Gvir sering menimbulkan kontroversi atas komentar-komentarnya terhadap Palestina.

01/12/2023 07:42
Kabinet Perang Israel Rapat Bahas Kemungkinan Perpanjangan Gencatan

Jakarta, CNN Indonesia —

Kabinet perang Israel dilaporkan menggelar rapat tertutup untuk membahas kemungkinan perpanjangan gencatan senjata dengan kelompok Hamas yang akan berakhir hari ini.

Media lokal Israel, Channel 12, melaporkan kabinet perang Israel menggelar rapat pada Rabu (29/11) malam waktu setempat untuk membahas tambahan pembebasan sandera Hamas.

Melansir Al Jazeera, rapat ini juga berlangsung kala Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tiba di Tel Aviv.

Dikutip Times of Israel, Israel-Hamas dikabarkan tengah bernegosiasi untuk kemungkinan perpanjangan gencatan senjata di Gaza hingga setidaknya empat hari lagi.

Sejauh ini, petinggi Hamas telah mengungkapkan keinginannya untuk memperpanjang gencatan senjata. Hamas bahkan telah membebaskan tambahan sekitar 16 sandera hingga Rabu malam waktu setempat.

Di awal perjanjian gencatan senjata, Israel dan Hamas sepakat akan ada tambahan satu hari gencatan senjata untuk setiap pembebasan 10 sandera.

Meski begitu, belum ada pengumuman resmi dari Israel terkait perpanjangan gencatan senjata ini.

Namun, Israel juga tengah merencanakan pembebasan tambahan sekitar 30 warga Palestina yang menjadi tahanan Negeri Zionis tersebut.

Sejumlah analis menuturkan kondisi perang antara Israel dan Hamas telah memasuki masa “pragmatis” dan melibatkan banyak mediator.

Di fase ini, Hamas dinilai sudah terlihat agak “melunak” dengan blak-blakan mengutarakan keinginan untuk memperpanjang jeda pertempurannya dengan Israel.

Hamas dan Israel akhirnya menyepakati perjanjian gencatan senjata pada Rabu (22/11) dan dimulai selama empat hari pada Jumat (24/11). Keduanya sepakat memperpanjang gencatan senjata selama dua hari pada Selasa (28/11) dan kini disebut-sebut tengah berunding untuk memperpanjang jeda pertempuran lagi.

Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, Hamas akan membebaskan sandera-sanderanya yang mereka culik dari Israel dalam serangan dadakan 7 Oktober lalu. Serangan ini mematik agresi brutal Israel ke Palestina hingga hari ini.

Sementara itu, Israel juga sepakat membebaskan warga Palestina yang menjadi tahanan di penjaranya selama bertahun-tahun tanpa pengadilan yang jelas.

Selama gencatan senjata berlangsung, sebagian besar gempuran Israel di Gaza berhenti. Namun, beberapa serangan Israel dan kekerasan di Gaza hingga Tepi Barat tetap terjadi.

Agresi Israel ke Palestina telah menewaskan lebih dari 15.000 orang, termasuk lebih dari 6 ribu anak-anak dan 4 ribu perempuan, sejak 7 Oktober lalu.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

30/11/2023 07:40
Menlu AS Bakal ke Israel dan Tepi Barat di Tengah Gencatan Senjata

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan melakukan kunjungan ke Israel dan Tepi Barat, Palestina, pada pekan ini. Ini merupakan kunjungan ketiga Blinken ke wilayah tersebut sejak agresi dimulai pada 7 Oktober lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pejabat senior Departemen Luar Negeri AS. Ia mengatakan Blinken akan melakukan kunjungan terlebih dahulu ke Brussel, Belgia, untuk pertemuan NATO.

Setelah itu, Blinken akan mengunjungi Israel dan Tepi Barat untuk membahas sejumlah hal, termasuk soal pembebasan sandera dan perlindungan masyarakat Gaza di tengah agresi Negeri Zionis.

“Dalam pertemuannya di Timur Tengah, Menlu akan menekankan perlunya mempertahankan peningkatan aliran bantuan ke Gaza, menjamin pembebasan semua sandera, dan meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil di Gaza,” kata pejabat Kemenlu itu, seperti diberitakan AFP, Senin (27/11).

Selain itu, kata pejabat Kemenlu, Blinken juga bakal membahas jika ada kemungkinan terkait pembentukan negara Palestina merdeka.

“Menlu AS akan berdiskusi dengan mitra-mitra di kawasan mengenai prinsip-prinsip yang ia utarakan untuk masa depan Gaza dan perlunya pembentukan negara Palestina merdeka,” lanjutnya.

Antony Blinken akan menghadiri pertemuan NATO di Brussel dan Skopje, Makedonia, selama dua hari, yaitu 28-29 November 2023. Setelah itu, ia baru akan bertandang ke Israel dan Tepi Barat, Palestina.

Blinken direncanakan untuk bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv dan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Ramallah.

Kunjungan Blinken ke dua wilayah itu datang setelah Qatar selaku mediator mengumumkan militer Israel dan kelompok Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua hari di Jalur Gaza.

Gencatan senjata tahap pertama selama empat hari sudah berakhir pada Senin (27/11) setelah dimulai sejak Jumat (24/11). Sedangkan, tahap kedua ini berlaku mulai hari ini, Selasa (28/11), hingga Kamis (30/11).

Israel telah membebaskan 33 warga Palestina yang menjadi tahanan di beberapa penjara pada Senin (27/11). Di sisi lain, Hamas membebaskan tambahan 11 sandera sebagai bagian dari kesepakatan perpanjangan gencatan senjata.

Hamas sejauh ini telah membebaskan 69 dari total sekitar 200 sandera. Sementara itu, Israel telah membebaskan sekitar 150 warga Palestina yang menjadi tahanan, mayoritas perempuan dan anak-anak.

Ratusan tahanan Palestina ini telah dipenjara di Israel tetapi tidak pernah dikenakan dakwaan secara resmi.

(pra/pra)

28/11/2023 17:47
Menlu AS Temui Presiden Palestina, Sebut Warga Tak Boleh Dipindah Paksa

Jakarta –

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony Blinken bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dalam pertemuan itu Blinken mengatakan warga Gaza ‘tidak boleh dipindahkan secara paksa’.

Dilansir AFP, Minggu (5/11/2023), hal itu disampaikan Blinken saat akan melakukan kunjungan mendadak hari ini ke Tepi Barat yang diduduki Israel. Ini adalah kunjungan pertama diplomat AS ke wilayah Palestina sejak pecahnya perang antara Israel vs Hamas menyusul serangan 7 Oktober.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza menyebut hampir 9.800 orang tewas, sebagian besar warga sipil, akibat serangan balasan darat, udara dan laut Israel.

“Menteri menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa dan dimulainya kembali layanan penting di Gaza dan menjelaskan bahwa warga Palestina tidak boleh dipindahkan secara paksa,” demikian ringkasan pertemuan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

Sementara itu, menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengutuk apa yang dia sebut sebagai ‘genosida’ dalam komentarnya kepada Blinken.

“Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan genosida dan kehancuran yang diderita rakyat Palestina di Gaza akibat mesin perang Israel, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional,” kata Abbas.

Diketahui, Blinken terbang ke Tel Aviv pada Minggu pagi dan melakukan perjalanan dengan konvoi dengan keamanan tinggi ke markas besar Otoritas Palestina di Ramallah – badan yang, menurutnya baru-baru ini, harus menggantikan pemerintah Hamas di Gaza.

“Blinken dan Abbas ‘membahas upaya untuk memulihkan ketenangan dan stabilitas di Tepi Barat, termasuk perlunya menghentikan kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina dan meminta pertanggungjawaban mereka’”, kata Departemen Luar Negeri.

“Menteri Blinken menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memajukan kesetaraan martabat dan keamanan bagi warga Palestina dan Israel,” katanya.

Menurut Otoritas Palestina, lebih dari 150 warga Palestina telah tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel dan serangan oleh pemukim Israel sejak dimulainya perang.

Selain itu sebanyak tiga orang tewas pada hari Minggu di Tepi Barat, menurut kementerian kesehatan Palestina.

Pertemuan Blinken dengan Abbas, yang partai sekulernya, Fatah, merupakan saingan Hamas, terjadi pada saat Washington memberikan dukungan politik dan militer kepada sekutunya, Israel.

Blinken telah menganjurkan “jeda kemanusiaan” di Gaza dalam turnya baru-baru ini di Timur Tengah, untuk melindungi warga sipil dan memudahkan pengiriman bantuan di wilayah padat penduduk tersebut.

Amerika Serikat menganjurkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan keluar dari konflik Israel-Palestina.

(yld/idn)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/11/2023 20:15
Turki Resmi Tarik Duta Besarnya untuk Israel!

Jakarta –

Turki mengatakan pihaknya resmi menarik duta besarnya untuk Israel. Turki juga memutuskan kontak dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu sebagai protes atas pertumpahan darah di Gaza.

Dilansir AFP, Minggu (5/11/2023), Ankara mengumumkan keputusan tersebut menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Turki. Dalam hal ini Turki memperbaiki hubungan yang rusak dengan Israel sejak dimulainya perang Israel dan Hamas bulan lalu.

Namun, Ankara memperkeras sikapnya terhadap Israel dan para pendukungnya di Barat, khususnya Amerika Serikat, ketika pertempuran meningkat dan jumlah korban tewas di kalangan warga sipil Palestina melonjak.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Duta Besar Sakir Ozkan Torunlar dipanggil kembali untuk berkonsultasi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Lior Haiat menyebut langkah tersebut sebagai langkah lain dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang berpihak pada organisasi teroris Hamas.

Pasukan Israel diketahui telah mengepung kota terbesar di Gaza ketika mencoba untuk menghancurkan Hamas sebagai pembalasan atas serangan tanggal 7 Oktober ke Israel. Serangan itu diklaim Israel menewaskan sekitar 1.400 orang yang sebagian besar warga sipil dan menyebabkan sekitar 240 orang disandera.

Sementara, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan sekitar 9.500 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas dalam serangan Israel.

“Netanyahu bukan lagi seseorang yang dapat kami ajak bicara. Kami telah mengabaikannya,” ujar Erdogan.

Lihat juga Video: RS Indonesia di Gaza Krisis Listrik, Padahal Harapan Warga Palestina

(azh/azh)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/11/2023 00:45
AS Sebut Hamas Tak Bisa Jadi Masa Depan Pemerintahan Gaza

Kirby dalam pernyataannya menyebut bahwa Hamas tidak mewakili warga Palestina yang ada di Jalur Gaza. Dia mencetuskan bahwa pemerintahan yang memiliki kepentingan terbaik dan memperhatikan aspirasi warga Palestina yang pantas memimpin Jalur Gaza di masa depan.

“Apa pun itu, tidak bisa Hamas, dan itu harus pemerintahan yang memiliki kepentingan terbaik dan aspirasi rakyat Gaza, warga Palestina di Gaza, pada intinya, sebagai landasan, karena begitu banyak dari mereka, mereka tidak berkaitan dengan Hamas,” tegasnya.

“Hamas tidak mewakili mereka. Kami tidak memiliki jawaban-jawaban tersebut, namun saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada diri kami sendiri dan mitra-mitra kami, dan kami sedang berusaha melakukan upaya besar untuk memikirkan Gaza pascakonflik, dan seperti apa bentuknya,” jelas Kirby dalam pernyataannya.

Sementara itu, saat ditanya lebih lanjut soal apakah AS berencana mengirim pasukan ke Jalur Gaza sebagai penjaga perdamaian jika Hamas disingkirkan dari daerah kantong Palestina itu, Kirby memberikan jawaban tegas.

“Tidak ada rencana atau niat untuk menempatkan pasukan militer AS di Gaza baik sekarang atau pun di masa depan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menuturkan bahwa pemerintah Washington dan beberapa negara lainnya sedang mempertimbangkan ‘berbagai kemungkinan permutasi’ untuk masa depan Jalur Gaza, jika Hamas sepenuhnya disingkirkan dari kekuasaan.

Blinken, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, mengatakan kepada Komite Alokasi Senat yang menggelar rapat pada Selasa (31/10) waktu setempat, bahwa status quo Hamas yang bertanggung jawab atas Jalur Gaza tidak bisa dilanjutkan. Di sisi lain, ujar Blinken, Israel juga tidak ingin menguasai Jalur Gaza.

(nvc/idh)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

02/11/2023 16:58
Hamas Vs Israel Makin Panas, AS Akan Balas Jika Pasukannya Diserang

Jakarta –

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Antony Blinken mengingatkan bahwa Washington siap untuk membalas, jika pasukan AS menjadi sasaran selama perang Israel-Hamas. Hal ini disampaikan Blinken seiring kemungkinan meluasnya konflik di Timur Tengah.

Blinken, yang berbicara dalam wawancara di acara Meet the Press di NBC, mengatakan dia memperkirakan perang akan meningkat melalui keterlibatan proksi-proksi Iran. Dia menambahkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden siap untuk merespons jika personel Amerika menjadi sasaran serangan semacam itu.

“Kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kami dapat membela rakyat kami secara efektif dan merespons dengan tegas jika diperlukan,” kata Blinken, dikutip Al Jazeera, Senin (23/10/2023). Dia menekankan bahwa aset militer tambahan telah dikerahkan ke Timur Tengah, termasuk dua kelompok tempur kapal induk.

Menlu AS itu juga mengatakan Israel tidak ingin menguasai Jalur Gaza setelah perang dengan Hamas hampir berakhir, menurut pembicaraannya dengan para pejabat Israel.

Namun Blinken menekankan bahwa setelah perang, status quo tidak bisa kembali.

“Anda [Israel] tidak bisa berada dalam posisi di mana Anda terus-menerus dihadapkan pada ancaman serangan teroris paling mengerikan dari Jalur Gaza,” kata Blinken.

23/10/2023 13:22
AS Jatuhkan Sanksi terhadap 10 Anggota-Penyandang Dana Hamas

Washington DC –

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap 10 anggota dan fasilitator keuangan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dan sedang berperang melawan Israel. Penjatuhan sanksi dilakukan Washington menyusul serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.

Seperti dilansir AFP, Kamis (19/10/2023), Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya menyebut sanksi-sanksi terbaru ini menargetkan individu-individu yang berbasis di Gaza dan beberapa lokasi lainnya, seperti Sudan, Turki, Aljazair dan Qatar.

“Amerika Serikat mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menargetkan penyandang dana dan fasilitator Hamas, menyusul pembantaian brutal dan tidak berperikemanusiaan terhadap warga sipil Israel, termasuk anak-anak,” sebut Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

Hamas melancarkan serangan besar-besaran dengan mengirimkan ratusan militer bersenjata yang menyerbu wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober lalu, dengan rentetan roket ditembakkan dari Jalur Gaza. Tidak hanya menewaskan 1.400 orang, Hamas juga menyandera ratusan orang yang dibawa ke Jalur Gaza.

Serangan Hamas itu memicu gempuran besar-besaran Israel terhadap Jalur Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari sepekan terakhir. Menurut otoritas kesehatan Gaza, sedikitnya 3.478 orang tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza sejauh ini. Lebih dari 12.000 orang lainnya mengalami luka-luka.

Penjatuhan sanksi terhadap Hamas itu diumumkan saat Presiden AS Joe Biden mengunjungi Israel pada Rabu (18/10) waktu setempat, untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menyebut bahwa pihak-pihak yang dikenai sanksi telah membantu dalam memungkinkan Hamas ‘melancarkan tindakan-tindakan seperti serangan keji terhadap Israel’.

19/10/2023 16:38
Apa Itu Perbatasan Rafah? Mengapa Jadi Jalur Penyelamat Warga Gaza?

Jakarta –

Warga Palestina telah berkumpul di pintu perbatasan Rafah yang membatasi Mesir dan Gaza selatan. Mereka semua berharap dapat meninggalkan Gaza sebelum serangan darat Israel terjadi.

Media AS telah melaporkan bahwa Mesir akan membuka perbatasan itu bagi warga dengan kewarganegaraan ganda keluar dari Gaza dan memberikan izin masuk bagi bantuan kemanusiaan, tanpa memberikan batasan waktunya.

Namun, pos perbatasan tetap ditutup pada Senin (16/10) pagi.

Apa itu perbatasan Rafah?

Ini adalah pos perbatasan paling selatan dari Gaza dan berbatasan dengan semenanjung Sinai di Mesir .

Hanya ada dua perlintasan perbatasan lain dari dan ke Jalur Gaza Erez, pos perbatasan bagi orang-orang dengan Israel di Gaza utara, dan Kerem Shalom, satu-satunya pos perbatasan untuk akses barang komersial dengan Israel di Gaza selatan. Keduanya ditutup.

Mengapa ini penting sekarang?

Kelompok milisi Palestina, Hamas, yang menguasai Gaza, menyerang Israel dengan melintasi perbatasan Erez di Gaza utara pada 7 Oktober.

Serangan yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya itu menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel.

Baca juga:

Rafah kini juga menjadi satu-satunya akses untuk bantuan kemanusiaan.

Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pihaknya mengarahkan penerbangan bantuan internasional umtuk Gaza ke bandara El-Arish di Sinai bagian utara.

Sementara puluhan truk yang membawa bahan bakar dan barang-barang kemanusiaan diparkir di sisi penyeberangan Rafah di Mesir, menunggu untuk diizinkan lewat.

BBC

Apa yang terjadi di perbatasan?

Sejak dimulainya serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, laporan yang berlainan mengenai situasi di perbatasan Rafah banyak beredar.

Hamas dan Mesir memegang kendali atas siapa yang dapat melewatinya, namun serangan udara Israel di sekitar wilayah tersebut telah mengganggu operasi di pos perbatasan.

Media Mesir mengatakan penyeberangan tersebut ditutup menyusul tiga serangan Israel di Rafah pada tanggal 9 dan 10 Oktober, yang menurut media tersebut menyebabkan korban luka di sisi perbatasan Mesir dan Palestina.

Pada tanggal 12 Oktober, pemerintah Mesir meminta Israel untuk menghentikan serangan udara di dekat perbatasan Rafah sehingga dapat berfungsi sebagai “jalur bantuan” bagi orang-orang di Gaza.

Pemerintah Mesir juga menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka jalur tersebut sampai ada jaminan keamanan bagi petugas perbatasan.

Baca juga:

Negara-negara Barat juga turut terlibat dalam upaya memastikan bahwa Rafah adalah jalur yang aman bagi pemegang paspor asing di Gaza dan bantuan kemanusiaan.

Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan mereka bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan “pihak politik lainnya di kawasan untuk membuka perbatasan tersebut.

Pekan lalu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa warganya diminta untuk pindah ke Rafah karena “mungkin hanya ada sedikit pemberitahuan jika penyeberangan dibuka dan mungkin hanya dibuka untuk waktu yang terbatas”.

Desas-desus bahwa perbatasan itu mungkin akan dibuka membuat warga Gaza melakukan perjalanan ke sana dengan harapan bisa diizinkan lewat.

Pada hari Senin, kerumunan orang berkumpul menyusul laporan yang menyatakan bahwa Rafah dapat dibuka kembali untuk sementara setelah adanya perjanjian gencatan senjata, namun baik Israel dan Hamas dengan cepat membantahnya.

Mengapa perbatasan ditutup?

Israel ingin mencegah kelompok milisi Hamas meninggalkan Gaza dan ingin memeriksa semua truk yang menuju Gaza untuk memastikan mereka tidak membawa senjata.

Sementara itu, meskipun Mesir tampak bekerja sama dengan negara lain dalam merundingkan pembukaan kembali perbatasan bagi pemegang paspor asing dan bantuan kemanusiaan, pemerintah Mesir khawatir dengan potensi eksodus warga Palestina ke Sinai.

Mesir kemungkinan besar tidak ingin membuka perbatasan kepada setiap dan seluruh warga Gaza yang ingin mengungsi.

Mereka juga khawatir dengan kemungkinan masuknya milisi Hamas ke negara tersebut.

Bagaimana biasanya perbatasan Rafah digunakan?

Pos perbatasan Rafah tidak mengizinkan warga Palestina keluar dari Gaza dengan mudah.

Warga Palestina yang ingin menggunakan melintasi perbatasan harus mendaftar ke otoritas Palestina setempat dua hingga empat minggu sebelumnya dan mungkin ditolak oleh otoritas Palestina atau Mesir tanpa peringatan atau penjelasan.

Menurut PBB, pada Agustus 2023, pemerintah Mesir mengizinkan 19.608 orang keluar dari Gaza dan menolak masuk 314 orang.

(ita/ita)

17/10/2023 17:31