Xcloud.id

Tag: Antony Blinken

  • AS Kembali Tetapkan Houthi Yaman sebagai Kelompok Teroris

    AS Kembali Tetapkan Houthi Yaman sebagai Kelompok Teroris

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) telah menetapkan kembali kelompok militan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris global. Penetapan itu akan memberikan dampak berupa sanksi keuangan yang ketat terhadap kelompok yang didukung oleh Iran tersebut.

    Langkah ini diambil setelah meningkatnya ketegangan di Laut Merah, akibat kelompok Houthi melancarkan puluhan serangan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi jalur pelayaran penting itu.

    Pekan lalu, pesawat tempur, kapal perang, hingga kapal selam milik AS dan Inggris juga telah melancarkan puluhan serangan udara balasan terhadap kelompok Houthi.

    Memotong pendanaan dan persenjataan Houthi

    Para pejabat AS mengatakan, penetapan kembali Houthi sebagai kelompok teror ini bertujuan untuk memotong pendanaan dan persenjataan organisasi tersebut.

    “Amerika Serikat menetapkan… Houthi sebagai teroris global yang ditunjuk secara khusus,” demikian ungkap seorang pejabat senior pemerintahan AS kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa penetapan ini belum akan berlaku selama 30 hari ke depan dan masih dapat dicabut “jika Houthi menghentikan serangan mereka.”

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken sebelumnya telah mencoret kelompok tersebut dari daftar organisasi teroris asing dan teroris global pada Februari 2021.

    Ketegangan di Laut Merah

    Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman menyatakan serangan mereka terhadap pelayaran kapal komersial di Laut Merah itu ditujukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dalam perang Israel-Hamas di Gaza.

    Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara lain memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.

    Ian Ralby, peneliti senior nonresiden di Centre for Maritime Strategy, mengatakan kepada DW bahwa “tidak perlu melakukan banyak hal hanya untuk mengganggu pelayaran kapal” dan Houthi “memiliki kemampuan untuk mengganggu pelayaran tanpa batas waktu, mengingat kemampuan teknologi yang rendah dapat menjadi pendekatan yang sangat mengganggu.”

    Dia menambahkan, pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional membutuhkan lebih banyak dukungan dalam menghadapi pemberontakan Houthi yang didukung Iran.

    “Sebagian dari itu membutuhkan pelabelan Houthi sebagai organisasi teroris asing dan mendukung pemerintah Yaman untuk terlibat dan merebut kembali beberapa wilayah yang dikuasai oleh Houthi, yang memungkinkan kelompok itu untuk melancarkan serangan-serangan ini.”

    kp/ha/as (AP, Reuters, AFP)

    Simak video ‘Houthi Klaim Berhasil Serang Kapal AS di Teluk Aden’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ngeri! Pesawat Boeing 737 Menlu AS Alami Kebocoran Oksigen

    Ngeri! Pesawat Boeing 737 Menlu AS Alami Kebocoran Oksigen

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Antony Blinken terpaksa berganti pesawat setelah pesawatnya mengalami kegagalan kritis terkait dengan kebocoran oksigen.

    Dilansir CNN, Kamis (18/1/2024), Blinken dan rombongannya hendak menaiki sebuah pesawat Boeing 737 di Zurich, Swiss pada hari Rabu (17/1) waktu setempat untuk kembali ke Washington, AS usai mengikuti rangkaian kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos. Namun, setelah mereka naik, pesawat diketahui mengalami masalah dan rombongan Blinken pun terpaksa turun dari pesawat.

    Sebuah pesawat baru yang lebih kecil sedang dikirim untuk menerbangkan Blinken, dan banyak orang dalam rombongan perjalanan tersebut sekarang akan kembali ke Washington secara komersial, demikian menurut pers perjalanan.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan pesawat tersebut mengalami masalah mekanis. Dia mengatakan Blinken diperkirakan tetap akan kembali ke Washington pada Rabu malam waktu setempat.

    “Ada masalah mekanis pada pesawatnya,” kata Miller, dikutip BBC, Kamis (18/1/2024). “Angkatan Udara sudah mengirimkan pesawat pengganti. Kami diperkirakan tetap akan kembali malam ini, namun beberapa jam lebih lambat dari rencana semula,” imbuhnya.

    Ini adalah masalah terbaru yang menerpa Boeing yang dulunya terkenal, namun sekarang reputasinya tercoreng. Sebelumnya pada tanggal 5 Januari lalu, sebuah panel jendela pesawat Boeing milik maskapai Alaska Airlines terlepas tak lama setelah lepas landas ketika pesawat berada di ketinggian 16.000 kaki.

    Untungnya tidak ada seorang pun yang duduk di kursi dekat jendela, dan tidak ada yang terluka parah. Namun, insiden tersebut menyebabkan penghentian sementara operasional seluruh pesawat Boeing 737 MAX 9 seiring maskapai-maskapai penerbangan diperintahkan untuk memeriksa kemungkinan adanya kesalahan perakitan dan baut yang longgar atau lepas.

    Tonton juga Video: Houthi Klaim Berhasil Serang Kapal AS di Teluk Aden

    Meskipun penyebab kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan, CEO Boeing Dave Calhoun telah mengakui “kesalahan” Boeing yang menyebabkan insiden tersebut.

    Pesawat Alaska Air itu adalah versi 737 yang lebih baru daripada yang akan ditumpangi Blinken, yang merupakan model lama yang dimodifikasi untuk digunakan oleh militer. Namun versi terbaru dari 737, yakni 737 Max, juga telah mengalami serangkaian masalah serius jauh sebelum insiden Alaska Air bulan ini.

    Dua kecelakaan pesawat 737 Max, yang terjadi pada tahun 2018 di Indonesia dan awal tahun 2019 di Ethiopia, menewaskan seluruh 346 orang di dalamnya. Tragedi itu mengakibatkan pesawat tersebut dilarang terbang selama 20 bulan sementara Boeing berupaya untuk memperbaiki cacat desain tersebut yang menyebabkan pesawat jatuh.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Jakarta –

    Kanselir Jerman Olaf Scholz tidak ingin lebih lama lagi menghalangi pengiriman jet tempur Eurofighter ke Arab Saudi. Tindakan ini diambil meski ada kekhawatiran dari beberapa anggota partainya dan dari mitra koalisi pemerintahannya.

    Kanselir sependapat dengan penilaian Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, bahwa Arab Saudi mengambil “sikap yang sangat konstruktif” terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah saat ini, kata juru bicara pemerintah Steffen Hebestreit, Senin (08/01) di Berlin. Angkatan Udara Saudi juga telah menggunakan Eurofighters untuk memblokir roket yang ditembakkan pemberontak Houthi di Yaman ke arah Israel.

    Bagi Scholz dan Baerbock, argumen tentang “sikap konstruktif” Arab Saudi melebihi kekhawatiran sebagian anggota partai koalisi tentang peran Arab Saudi dalam perang Yaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Bukan mereka saja yang melakukan pendekatan ini.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memberikan komentar positif atas peran Arab Saudi setelah kunjungannya ke Riyadh pada hari Senin. Ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, lapornya dari percakapannya dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS). Menurut laporan lembaga tersebut, Saudi memiliki “kepentingan yang jelas untuk melanjutkan hal ini,” kata Blinken.

    Tertundanya pemulihan hubungan Israel-Arab Saudi

    Ini berarti Blinken, Scholz, dan Baerbock memberikan penilaian yang jauh lebih positif dibandingkan beberapa pakar Timur Tengah. Sejumlah pakar justru melihat jarak antara Israel dan Saudi kian jauh setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan perang Gaza. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman dan beberapa negara lainnya.

    Menghentikan pemulihan hubungan ini jelas merupakan salah satu motif Hamas melakukan serangan skala besar. Pada awal Desember, beberapa peserta di Forum Doha (pertemuan para pakar Timur Tengah Arab dan internasional) mengatakan bahwa proses normalisasi Israel-Saudi tidak mungkin dilakukan.

    Arab Saudi memang telah menunda proses normalisasi hubungan, setidaknya untuk saat ini, mengingat perang yang menewaskan ribuan orang di Gaza. Namun, proses ini belum berakhir secara resmi. Pemulihan hubungan masih tertunda.

    Namun reaksi militer Israel terhadap serangan Hamas telah mengubah situasi. Seperti kebanyakan negara Arab dan Islam, Riyadh menilai tindakan militer Israel secara lebih kritis dibandingkan sebagian besar negara-negara Barat.

    Pada bulan November, di pertemuan puncak digital negara-negara BRICS, bin Salman menyerukan agar tidak ada lagi pengiriman senjata ke Israel. Beberapa pengamat bahkan berasumsi bahwa Arab Saudi akan semakin dekat dengan Iran karena pengaruh perang Gaza.

    Arab Saudi telah dengan jelas mengartikulasikan dirinya mengenai perang tersebut. Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan al-Saud, mengambil alih kepemimpinan komite diplomatik yang diprakarsai oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam, dan menganjurkan gencatan senjata segera. Hal ini bertentangan dengan keinginan Israel.

    Patut dicatat bahwa pertemuan pertama bin Farhan mengenai masalah ini terjadi di Beijing dan Moskow, bukannya di Washington, menurut jurnal Foreign Policy. “Sebuah sinyal yang jelas bagi Washington bahwa Arab Saudi memiliki pilihan lain di dunia multipolar yang terus berkembang ini,” tulis jurnal tersebut. Dan: “Elit kepemimpinan Saudi ingin menghindari keterlibatan dalam wacana Israel.”

    Kepentingan Arab Saudi tetap sama

    Terlepas dari semua retorika kritis terhadap Israel, ada satu hal yang jelas, kata Philipp Dienstbier, kepala program regional Negara-Negara Teluk di Yayasan Konrad Adenauer (KAS) yang berbasis di Yordania. Menurutnya, kepentingan kebijakan luar negeri Arab Saudi bahkan setelah dimulainya perang Gaza tidak berubah secara mendasar.

    Dengan cara ini, Kerajaan Saudi akan dapat memenuhi keinginan AS untuk menjalin hubungan baik dengan Israel karena Saudi masih terus bergantung pada kemitraan keamanan dengan Washington.

    “Setelah kecewa atas kurangnya respons AS terhadap penembakan fasilitas produksi minyak Saudi pada 2019, Arab Saudi kini mengharapkan respons yang lebih solid dan dapat diandalkan dari kemitraan keamanan dengan AS,” kata Dienstbier, “Riyadh mencari dukungan AS untuk program nuklirnya, serta kerja sama senjata.”

    Negara ini juga mempunyai kepentingan khusus sehubungan dengan Israel, kata Dienstbier. Sebagai bagian dari modernisasi ekonomi, Kerajaan Arab Saudi mengupayakan pertukaran ekonomi yang erat dengan negara-negara besar di kawasan.

    “Dan tentu saja Israel berada di garis depan, terutama dalam hal teknologi tinggi. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam proyek perdagangan dan infrastruktur,” kata pakar asal Jerman tersebut.

    Tergantung pada stabilitas regional

    Terlepas dari semua itu, Arab Saudi mempunyai kepentingan yang sangat besar untuk menjaga stabilitas kawasan sebaik mungkin, meskipun terjadi perang di Gaza. Krisis dan perang di lingkungan sekitar telah menghalangi rencana modernisasi Arab Saudi sendiri.

    Namun, serangan yang dilakukan milisi Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah menunjukkan betapa rapuhnya keamanan dan stabilitas saat ini di seluruh kawasan. “Arab Saudi belum mengonfirmasi, tapi juga tidak menyangkal” bahwa mereka juga mencegat beberapa roket yang ditembakkan oleh Houthi ke arah Israel, ujar Dienstbier.

    Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah memimpin aliansi militer internasional melawan milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Gencatan senjata yang dinegosiasikan baru-baru ini sebagian besar masih berlaku, meskipun secara resmi telah berakhir.

    Arab Saudi akan terus melakukan upaya lebih besar untuk mengamankan wilayah perbatasannya. Oleh karena itu, instalasi militer yang digunakan kerajaan untuk mempertahankan diri dari serangan Yaman dalam beberapa tahun terakhir masih beroperasi. (ae/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gaza, Ukraina, AI Jadi Perhatian Utama di Davos 2024

    Gaza, Ukraina, AI Jadi Perhatian Utama di Davos 2024

    Jakarta –

    Orang-orang kaya dan berkuasa dari seluruh dunia kembali berkumpul di Davos, sebuah resor indah di Swiss untuk menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum (WEF).

    Acara tahunan ini diadakan saat berbagai krisis tengah melanda dunia. Perang dahsyat di Gaza dan Ukraina, terobosan dalam kecerdasan buatan (AI) yang menimbulkan kegembiraan sekaligus kekhawatiran, krisis utang yang sangat besar di tengah perlambatan dan kemerosotan ekonomi, dan memburuknya kesehatan planet Bumi.

    Lebih dari 2.800 peserta dijadwalkan menghadiri acara 5 hari yang dimulai Senin (15/01), termasuk lebih dari 60 kepala negara dan pemerintahan. Tema pertemuan para pemimpin politik dan bisnis global, selebriti dan aktivis sosial terkemuka tahun ini adalah “Membangun Kembali Kepercayaan.”

    “Tema ini adalah respons langsung atas terkikisnya kepercayaan yang terlihat jelas di masyarakat dan antara negara,” kata Direktur Pelaksana Forum Ekonomi Dunia Davos, Mirek Dusek saat konferensi pers.

    Beberapa orang mungkin secara langsung menghubungkan kesenjangan ini dengan “transformasi mendalam yang terjadi di sekitar kita, baik itu geopolitik, geoekonomi, atau yang terkait dengan iklim dan alam,” ujarnya.

    Gaza dan Ukraina, agenda utama Davos

    Di antara para pemimpin politik terkemuka yang akan ambil bagian di Davos adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Presiden Argentina yang baru terpilih dan kontroversial, Javier Milei, juga diperkirakan hadir.

    Amerika Serikat (AS) akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia akan bergabung dengan para pemangku kepentingan utama dalam perang di Gaza, termasuk Presiden Israel Isaac Herzog dan Perdana Menteri Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, untuk membahas cara-cara mengakhiri konflik di Gaza dan menghindari eskalasi lebih lanjut yang dikhawatirkan banyak orang.

    Masalah ekonomi dan krisis utang

    Lambannya pertumbuhan ekonomi dan krisis biaya hidup berkepanjangan di tengah kenaikan suku bunga memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat di seluruh dunia.

    Bank Dunia baru-baru ini memperingatkan bahwa di akhir 2024 perekonomian global akan menunjukkan pertumbuhan PDB separuh dekade paling lambat selama 30 tahun.

    Ketakutan terhadap resesi global memang agak mereda berkat pertumbuhan yang kuat di Amerika Serikat. Namun terdapat kekhawatiran bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik dapat menggagalkan pemulihan. Perlambatan yang terjadi di Cina sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, juga telah memperburuk prospek banyak negara berkembang di Afrika dan Asia.

    Isu lain yang juga akan mendominasi agenda ini adalah besarnya utang yang dimiliki oleh negara-negara berkembang, sebagian besar di Afrika, dalam beberapa tahun terakhir untuk menghadapi berbagai krisis seperti pandemi COVID-19, kekurangan energi, dan perubahan iklim.

    Saat ini, 3,3 miliar orang di seluruh dunia tinggal di negara-negara yang membelanjakan anggaran lebih banyak untuk pembayaran bunga dibandingkan untuk sektor pendidikan atau kesehatan, menurut PBB. Anggaran di banyak negara berkembang tertekan oleh tingginya biaya pangan dan energi serta tingginya biaya pinjaman.

    Perekonomian dan krisis utang akan menjadi agenda utama para pemimpin Afrika yang diperkirakan akan hadir dalam jumlah besar di Davos. Mereka rencananya akan dipimpin oleh Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu dan Presiden Kenya William Ruto.

    “Jika berbicara tentang Afrika, yang terpenting adalah membangun kepercayaan terhadap Afrika sebagai pusat peluang pada saat ini dan di masa depan, terutama dividen demografisnya,” menurut Leonard Stiegeler dari Africa Collective, sebuah platform untuk mempromosikan kepentingan Afrika kepada investor global.

    “Dalam hal penciptaan lapangan kerja di masa depan, pembukaan lapangan kerja di masa depan, Afrika adalah tempat yang bisa ditengok dan ini adalah hal yang ingin dipromosikan oleh para pemimpin Afrika,” kata Stiegeler kepada DW.

    AI, isu kunci di Davos

    Booming di sektor kecerdasan buatan atau AI telah membuka peluang sekaligus menyulitkan para regulator. AI menjadi topik utama tahun ini dengan digelarnya sejumlah diskusi panel yang didedikasikan untuk revolusi teknologi.

    Survei risiko tahunan yang diterbitkan oleh WEF pada hari Rabu (10/01) menempatkan misinformasi dan disinformasi yang disebabkan oleh AI sebagai bahaya terbesar dalam dua tahun ke depan.

    Survei tersebut mengatakan “hubungan antara informasi yang dipalsukan dan kerusuhan di masyarakat akan menjadi pusat perhatian” pertemuan Davos tahun ini ketika negara-negara besar seperti AS, Uni Eropa, dan India mengadakan pemilu.

    “Kami ingin menjadi paranoid secara positif terhadap teknologi terdepan dan isu-isu terdepan lainnya,” kata Dusek. “Dan sudah menerapkan dialog dan kerja sama pemerintah-swasta dalam isu-isu ini sehingga kita tidak mengejar ketertinggalan seperti yang dikatakan sebagian orang ketika menyangkut AI generatif.”

    Forum Ekonomi Dunia di Davos akan berlangsung hingga 19 Januari. (ae/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Kamis (04/01) mengatakan, Palestina akan sepenuhnya memegang kendali di Gaza, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza dan Israel tidak akan menjalankan urusan sipil atas Gaza,” kata Gallant, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters dan media lainnya.

    “Penduduk Gaza adalah orang Palestina, oleh karena itu, badan-badan Palestina akan bertanggung jawab sepenuhnya, dengan syarat tidak ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” tegasnya.

    Gallant menambahkan bahwa Israel akan tetap memiliki hak untuk beroperasi secara militer di Gaza.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kini sering menahan diri untuk tidak memberikan gambaran garis besar yang jelas mengenai Gaza pascaperang. Netanyahu sebelumnya mengatakan, Hamas tidak akan memerintah Gaza, begitu pula Fatah, yang saat ini menguasai Tepi Barat.

    Selain itu, negara-negara Arab dan Muslim juga enggan untuk mengambil kendali politik atas Gaza setelah terjadinya perang yang masih terus berlangsung.

    PBB ‘terganggu’ rencana Israel ungsikan warga Gaza

    Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Türk mengatakan, dirinya “sangat terganggu dengan pernyataan pejabat tinggi Israel,” terkait rencana pemindahan warga sipil dari Jalur Gaza ke negara ketiga.

    Türk menekankan; “hukum internasional melarang pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi di dalam wilayah yang diduduki atau terdeportasi dari wilayah yang diduduki.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada hari Senin (01/01) menyerukan “solusi untuk mendukung emigrasi bagi warga Gaza.”

    Komentar Ben-Gvir yang memicu kontroversi itu, dilontarkan setelah sebelumnya Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, juga mendesak dikembalikannya para pemukim Yahudi ke Gaza pascaperang.

    Walau begitu, pemerintah Israel belum secara resmi mengajukan rencana untuk mengusir warga Gaza atau mengembalikan pemukim Yahudi kembali ke wilayah konflik, sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada bulan Oktober 2023.

    Blinken mulai upaya diplomasi baru di Timur Tengah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken memulai kunjungan ke Timur Tengah pada hari Kamis (04/01), untuk mengintensifkan upaya diplomatik, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa perang Israel-Hamas akan menjadi ancaman konflik regional yang lebih luas.

    Selain melakukan kunjungan ke Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki, Blinken juga akan mengunjungi Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Turki, hingga Yunani dalam satu minggu ke depan, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Matthew Miller.

    “Tidak ada satu pihakpun, baik itu Israel, kawasan ini, maupun dunia, yang menghendaki konflik ini menyebar hingga ke luar Gaza,” kata Miller.

    Blinken telah melakukan beberapa kali perjalanan ke wilayah konflik tersebut, sejak serangan teror Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    “Kami tidak memperkirakan setiap pembicaraan dalam perjalanan ini akan berlangsung mudah,” ujar Miller. Dia menambahkan, “jelas ada isu-isu sulit yang dihadapi kawasan ini dan pilihan-pilihan sulit yang menanti.”

    Miller juga mengatakan bahwa Blinken akan fokus pada perluasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, mendesak Israel untuk meminimalisir korban warga sipil Palestina, pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas, dan pentingnya perencanaan bagi urusan sipil Gaza pascaperang.

    kp/ha/as (Reuters, AFP, dpa, AP)

    Lihat Video ‘Penampakan Dampak Serangan Israel di Pemukiman Warga di Rafah Gaza’

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Palestina Usai AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gaza: Ini Pembawa Bencana

    Palestina Usai AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gaza: Ini Pembawa Bencana

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengungkapkan kekecewaan atas pemungutan suara Dewan Keamanan PBB terkait resolusi gencatan senjata di Gaza pada Jumat (8/12). Resolusi itu tak bisa diadopsi karena diveto AS.

    Dalam pertemuan di New York itu, Riyad Mansour mengatakan hasil pemungutan suara itu “pembawa bencana.” Dari 15 anggota DK PBB, 13 mendukung resolusi, AS dan Inggris sebagai anggota tetap memilih veto dan abstain.

    “Ini sangat disesalkan dan membawa bencana,” kata Riyad Mansour, seperti diberitakan UN News, Sabtu (9/12).

    “Jutaan nyawa warga Palestina berada dalam bahaya. Setiap nyawa adalah berharga, layak diselamatkan,” ia menegaskan.

    “Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Bagaimana seseorang bisa membenarkan pembantaian seluruh rakyat?” ujarnya.

    Resolusi DK PBB baru bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya. Anggota tetap DK PBB adalah AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis.

    Dalam pengambilan suara, wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan kepada dewan rancangan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab adalah teks yang terburu-buru dan tidak seimbang.

    “Itu tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak akan membawa kemajuan dalam hal yang konkret,” ujar Robert Wood.

    “Kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menanam benih bagi perang berikutnya,” kata Wood.

    AS sebelumnya menawarkan amandemen substansial terhadap rancangan tersebut, termasuk kecaman atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.

    Sementara itu, Inggris memilih abstain karena resolusi itu tidak menyertakan kecaman terhadap Hamas yang melakukan serangan pada Israel.

    “Israel harus mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas dan perlu melakukannya dengan cara yang mematuhi hukum kemanusiaan internasional sehingga serangan seperti itu tidak akan terjadi lagi,” ucap Barbara Woodward selaku perwakilan Inggris di PBB.

    Sedangkan Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan tidak berpidato di Dewan Keamanan setelah pemungutan suara tersebut. Namun, ia mengomentari resolusi gencatan senjata di Gaza melalui sebuah pernyataan.

    “Gencatan senjata hanya akan mungkin terjadi jika semua sandera kembali dan Hamas hancur,” kata Gilad Erdan.

    Amerika Serikat lebih memilih diplomasinya sendiri dibandingkan DK PBB untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel untuk lebih melindungi warga sipil di Gaza ketika mereka melakukan pembalasan terhadap Hamas.

    Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (7/12) mengakui bahwa ada “celah” antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dan kenyataan di lapangan. Sehingga, ia minta Israel benar-benar jaga keselamatan warga sipil di Gaza.

    Israel telah membombardir Gaza dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk wilayah kantong Palestina telah diusir dari rumah mereka.

    Per Jumat (8/12), Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan 17.487 warga Palestina tewas akibat gempuran Israel, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

    (tim/chri)

  • AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

    AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Amerika Serikat memveto permintaan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Veto diberikan dalam pemungutan suara DK PBB atas konflik di Gaza yang berlangsung pada Jumat (8/12).

    “Resolusi itu berbeda dari kenyataan,” kata perwakilan AS di PBB Robert Wood, seperti diberitakan AFP. Ia pun menambahkan resolusi tersebut “tidak akan memberikan dampak positif di lapangan.”

    Dalam pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi singkat yang diajukan Uni Emirat Arab.

    Sementara itu, Inggris abstain.

    Pemungutan suara dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (6/12) membuat langkah yang jarang terjadi, yaitu secara resmi memperingatkan 15 anggota DK PBB mengenai ancaman global dari agresi militer Israel di Palestina yang berlangsung dua bulan.

    DK PBB terdiri dari 15 negara anggota meliputi 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap, yakni China, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis.

    Resolusi bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya.

    Selama agresi Israel, DK PBB menjadi sorotan lantaran berulang kali gagal mengeluarkan resolusi atau bahkan pernyataan kemanusiaan tentang situasi di Jalur Gaza yang kian mengkhawatirkan.

    Sejumlah pihak menilai DK PBB gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian.

    Sepanjang agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu, hampir 17.500 warga Palestina telah tewas dan puluhan ribu orang lainnya terluka. Selama periode yang sama, DK PBB baru sekali mengeluarkan resolusi saat presidensi ada di tangan China.

    Sebelumnya, AS dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas.

    Washington malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan warga yang disandera Hamas dalam serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober.

    Jeda tujuh hari – yang menyebabkan Hamas membebaskan beberapa sandera dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza – berakhir pada 1 Desember.

    Setelah beberapa kali gagal dalam mengambil tindakan, Dewan Keamanan pada November 2023 menyerukan penghentian sementara pertempuran untuk memungkinkan akses bantuan ke Gaza, yang kemudian digambarkan oleh Guterres sebagai “mimpi buruk kemanusiaan yang terus meningkat.”

    AS lebih memilih diplomasinya sendiri, dibandingkan tindakan DK PBB, untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel agar lebih melindungi warga sipil di Gaza ketika mereka membalas serangan Hamas yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang.

    Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (7/12) mengakui bahwa ada “celah” antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dan kenyataan di lapangan. Sehingga, ia minta Israel benar-benar jaga keselamatan warga sipil di Gaza.

    [Gambas:Twitter]

    (AFP/chri)

  • Hamas Minta DK PBB Hentikan Kebrutalan Israel di Gaza

    Hamas Minta DK PBB Hentikan Kebrutalan Israel di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hamas meminta Dewan Keamanan PBB mengakhiri kebrutalan Israel di Jalur Gaza. Permintaan itu disampaikan pada Jumat (8/12) jelang DK PBB melakukan pengambilan suara untuk mengatasi kondisi di Gaza akibat gempuran Israel sejak 7 Oktober.

    “Kami menyerukan kepada Dewan Keamanan, komunitas internasional dan semua negara di seluruh dunia untuk mengakhiri perang brutal ini,” kata kantor media pemerintah Hamas di Palestina, seperti diberitakan AFP.

    “Dan untuk menyelamatkan Jalur Gaza sebelum terlambat,” mereka menegaskan.

    Dewan Keamanan PBB akan melakukan pemungutan suara mengenai rencana gencatan senjata yang diusulkan Arab pada Jumat (8/12) dan beberapa upaya sebelumnya untuk menjadi perantara gencatan senjata telah diveto.

    Namun, hal tersebut ditunda beberapa jam mendatang menunggu hasil pertemuan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dengan para menteri Arab terkait kondisi di Gaza.

    Sebelum rapat DK PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyurati mereka dan menyatakan Gaza sudah di ambang kehancuran. Dalam surat itu, ia menggunakan Pasal 99 Piagam PBB yang jarang digunakan.

    Hal itu dilakukan untuk meminta perhatian DK PBB mengenai “masalah apa pun yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.”

    Guterres mengupayakan “gencatan senjata kemanusiaan” untuk mencegah “bencana yang berpotensi menimbulkan dampak yang tidak dapat diubah bagi rakyat Palestina” dan seluruh Timur Tengah.

    Pada Jumat (8/12), Guterres juga mengatakan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tak akan pernah bisa menjadi pembenaran “hukuman kolektif” (collective punishment) terhadap warga Palestina.

    “Kebrutalan yang dilakukan Hamas tidak akan pernah bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina,” kata Guterres, seperti diberitakan AFP, Jumat (8/12).

    “Sekitar 130 orang masih disandera. Saya menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat, serta perlakuan manusiawi dan kunjungan Komite Palang Merah hingga mereka semua dibebaskan,” tuturnya.

    Kendati demikian, Guterres kembali menegaskan pernyataannya itu tidak membenarkan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang dilaporkan menewaskan 1.200 orang.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza pada 8 Desember mengumumkan 17.487 orang warga Palestina tewas akibat agresi Zionis di Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

    (AFP/chri)

  • Biden Telepon Netanyahu, Ingatkan Pentingnya Lindungi Warga Sipil Gaza

    Biden Telepon Netanyahu, Ingatkan Pentingnya Lindungi Warga Sipil Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa melindungi warga sipil di Gaza adalah hal yang “penting”. Biden juga mengatakan lebih banyak bantuan harus diizinkan masuk, kata Gedung Putih.

    Biden, yang berbicara melalui telepon dengan Netanyahu pada Kamis (7/12) waktu setempat untuk pertama kalinya sejak 26 November, menyerukan pembentukan koridor kemanusiaan untuk “memisahkan penduduk sipil dari Hamas”.

    “Presiden menekankan kebutuhan penting untuk melindungi warga sipil dan memisahkan penduduk sipil dari Hamas, termasuk melalui koridor yang memungkinkan orang untuk bergerak dengan aman dari wilayah perang tertentu,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/12/2023).

    Amerika Serikat sangat membela hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menurut Israel, menewaskan 1.200 orang, sementara 138 orang masih disandera.

    Namun, pemerintahan Biden menyebut terlalu banyak warga sipil Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Gaza. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 17.177 pada hari Kamis (7/12).

    Ketika pertempuran sengit di perkotaan terjadi di kota-kota terbesar di Gaza dan sekitarnya pada hari Kamis (7/12) waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Israel perlu berbuat lebih banyak.

    “Penting bagi Israel untuk mengutamakan perlindungan warga sipil,” kata Blinken saat konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron yang sedang berkunjung pada hari Kamis.

    Gedung Putih menyatakan, Biden juga menyambut baik keputusan Israel untuk memberikan lebih banyak bahan bakar menyusul gagalnya gencatan senjata “tetapi menekankan bahwa lebih banyak bantuan sangat dibutuhkan secara menyeluruh.”

    Biden juga meminta Hamas untuk mengizinkan Palang Merah mengakses para sandera yang masih ditahan oleh kelompok milisi Palestina tersebut.

    Secara terpisah, Biden juga berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II, seiring upaya terus dilakukan untuk memulihkan gencatan senjata singkat yang gagal pekan lalu, kata Gedung Putih.

    Kedua pemimpin sepakat untuk mengupayakan “perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan di Timur Tengah termasuk pembentukan negara Palestina,” imbuh Gedung Putih.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Biden Tekan Netanyahu Soal Keselamatan Warga Sipil di Gaza

    Biden Tekan Netanyahu Soal Keselamatan Warga Sipil di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden AS Joe Biden kembali menekankan pentingnya melindungi warga sipil kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu ia sampaikan lagi di tengah agresi militer yang masih berlangsung di Gaza kini sejak 7 Oktober.

    Biden menegaskan “melindungi warga sipil di Gaza adalah hal penting.” Tak hanya itu, ia juga meminta lebih banyak lagi bantuan yang diizinkan masuk.

    “Presiden menekankan kebutuhan penting untuk melindungi warga sipil,” kata Gedung Putih seperti diberitakan AFP pada Jumat (8/12).

    Itu disampaikan dalam panggilan telepon pertama Biden dan Netanyahu setelah 26 November. Dalam kesempatan tersebut, Biden juga disebut menyerukan pembentukan koridor kemanusiaan untuk “memisahkan penduduk sipil dari Hamas”.

    “Dan memisahkan penduduk sipil dari Hamas termasuk melalui koridor yang memungkinkan orang untuk bergerak dengan aman dari wilayah permusuhan tertentu,” ungkap Gedung Putih.

    AS sejak awal sangat membela hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan 138 orang masih disandera.

    Namun, pemerintahan Biden menilai sudah terlalu banyak warga sipil Palestina yang tewas dalam serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan sudah 17.177 orang tewas per Kamis (7/12) sejak serangan balasan 7 Oktober.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengingatkan Israel untuk berbuat lebih banyak untuk memastikan keselamatan warga sipil Palestina, terutama saat sedang melakukan serangan darat ke wilayah selatan.

    “Penting bagi Israel untuk mengutamakan perlindungan warga sipil,” kata Blinken saat konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron yang sedang berkunjung pada Kamis (7/12).

    “Masih ada kesenjangan antara niat [Israel] untuk melindungi warga sipil dan hasil nyata yang kami lihat di lapangan.”

    Amerika Serikat juga telah berupaya untuk memberikan lebih banyak bantuan ke Gaza.

    Biden menyambut baik keputusan Israel untuk memberikan lebih banyak bahan bakar menyusul gagalnya gencatan senjata “tetapi menekankan bahwa lebih banyak bantuan sangat dibutuhkan secara menyeluruh.

    Gedung Putih turut mengungkapkan Joe Biden secara terpisah berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II sebagai upaya untuk memulihkan gencatan senjata singkat yang gagal pekan lalu.

    “Kedua pemimpin sepakat untuk mengupayakan perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan di Timur Tengah termasuk pembentukan negara Palestina,” ungkap Gedung Putih.

    (tim/chri)