Tag: Antony Blinken

  • Hamas Ditawari Gencatan Senjata 40 Hari Demi Pembebasan Sandera-Tahanan

    Hamas Ditawari Gencatan Senjata 40 Hari Demi Pembebasan Sandera-Tahanan

    Gaza City

    Perundingan terbaru untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza digelar di Kairo, Mesir. Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris David Cameron mengungkapkan Hamas ditawari gencatan senjata 40 hari dan pembebasan ribuan tahanan Palestina, sebagai imbalan atas pembebasan para sandera tersisa.

    Delegasi Hamas dilaporkan telah meninggalkan Kairo dan kembali ke Qatar, yang menjadi markas biro politik mereka, untuk membahas tawaran gencatan senjata terbaru dan mengambil keputusan. Hamas menyatakan akan memberikan respons atas tawaran itu sesegera mungkin.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), Cameron mengungkapkan isi proposal gencatan senjata terbaru antara Hamas dan Israel itu saat berbicara dalam panel terakhir pertemuan khusus Forum Ekonomi (WEF) yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.

    Disebutkan Cameron bahwa Hamas telah ditawari “gencatan senjata berkelanjutan selama 40 hari, pembebasan ribuan tahanan Palestina, sebagai imbalan atas pembebasan para sandera”. Cameron menyebut tawaran itu sebagai “tawaran yang murah hati”.

    Cameron mengharapkan Hamas menerima tawaran yang diberikan kepada mereka.

    Namun demikian, Cameron dalam pernyataannya pada forum WEF juga menyampaikan keraguan bahwa solusi politik akan segera tercapai jika kepemimpinan Hamas dan mereka yang ada di balik serangan 7 Oktober tidak segera meninggalkan Jalur Gaza.

    “Orang-orang yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober harus meninggalkan Gaza dan infrastruktur teroris harus dibongkar,” cetus Cameron, sembari menyerukan agar semua sandera harus dibebaskan.

    Setelah serangan Hamas pada Oktober tahun lalu, lebih dari 250 orang diculik dan disandera di Jalur Gaza. Dengan puluhan sandera di antaranya dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata singkat pada November lalu, diperkirakan saat ini masih ada lebih dari 100 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Menatap ke depan, Cameron menambahkan bahwa setelah pertempuran di Jalur Gaza dihentikan, menjadi penting untuk memberlakukan gencatan senjata permanen dan mengakhiri perang melalui proses politik.

    Dia menilai bahwa berinvestasi pada Otoritas Palestina, dan memastikan berdirinya negara Palestina yang aman berdampingan dengan Israel yang juga aman, sangatlah penting.

    “Anda tidak akan pernah bisa mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, kecuali Anda mengatasi pertanyaan soal masa depan rakyat Palestina,” sebut Cameron. “Hamas tidak mendukung solusi dua negara, mereka mendukung solusi tanpa adanya Israel,” imbuhnya.

    Dua unsur penting dalam hubungan Israel dan Palestina yang stabil, menurut Cameron, adalah “sebuah negara bagi rakyat Palestina yang memberikan mereka martabat kenegaraan dan menjamin keamanan Israel”.

    “Saya pikir itu sangat penting, karena jika tidak, masalah hanya akan terulang kembali dengan cara yang berbeda,” ucapnya.

    Delegasi Hamas Tinggalkan Perundingan di Mesir, Janjikan Respons Segera

    Seorang sumber Hamas, yang memahami proses perundingan yang berlangsung, menuturkan kepada AFP bahwa delegasi Hamas telah meninggalkan Mesir usai terlibat perundingan gencatan senjata, dan kembali ke Qatar.

    “Untuk membahas gagasan dan proposal (gencatan senjata) tersebut… dan kami ingin meresponsnya secepat mungkin,” ucap sumber Hamas tersebut.

    Menurut beberapa sumber Mesir, yang dikutip media Al-Qahera News yang terkait badan intelijen Kairo, delegasi Hamas akan “kembali dengan tanggapan tertulis terhadap proposal gencatan senjata”.

    Selama berbulan-bulan, tiga negara yang menjadi mediator dalam perundingan gencatan senjata — Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS) — berupaya menengahi kesepakatan terbaru antara Israel dan Hamas.

    Gencatan senjata sebelumnya hanya berlangsung selama satu minggu di Jalur Gaza pada November tahun lalu. Sekitar 80 sandera Israel dibebaskan oleh Hamas, ditukar dengan 240 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel.

    Diplomasi yang digencarkan dalam beberapa hari terakhir tampaknya memberikan dorongan baru untuk terwujudnya gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, dalam pernyataan terpisah, mengharapkan Hamas akan menerima tawaran gencatan senjata terbaru. Dia menyebut tawaran terbaru itu “luar biasa, luar biasa murah hari dari pihak Israel”.

    Blinken menyerukan Hamas untuk “memutuskan dengan cepat”. “Saya berharap mereka akan mengambil keputusan yang tepat,” ucap Blinken saat berbicara dalam forum WEF di Riyadh.

    Sementara Menlu Mesir Sameh Shoukry, yang juga menghadiri forum WEF, menyebut “proposal itu telah mempertimbangkan posisi kedua belah pihak”. “Kami penuh harapan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putra Mahkota Arab Saudi Bertemu Presiden Palestina, Bahas Apa?

    Putra Mahkota Arab Saudi Bertemu Presiden Palestina, Bahas Apa?

    Riyadh

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, atau yang biasa disebut MBS telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Apa yang dibahas keduanya?

    Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), kantor berita Saudi Press Agency (SPA) melaporkan pada Senin (29/4) waktu setempat, bahwa MBS menegaskan kepada Abbas soal dukungan teguh Riyadh kepada rakyat Palestina sampai mereka mendapatkan hak-hak mereka.

    MBS, menurut SPA, juga menegaskan bahwa Saudi terus berupaya tanpa kenal lelah untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang tengah dilanda perang antara Israel dan Hamas sejak Oktober tahun lalu.

    Pertemuan dengan MBS itu dilakukan setelah Abbas menghadiri pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang digelar di Riyadh. Dalam forum itu, Abbas berterima kasih kepada kepemimpinan Saudi karena menyediakan platform untuk membahas perang yang berkecamuk selama berbulan-bulan di Jalur Gaza.

    Saat berpidato dalam forum WEC, Abbas menyebut Israel memanfaatkan serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu untuk menyerang warga Palestina di Jalur Gaza.

    “Israel memanfaatkan serangan itu (serangan Hamas pada 7 Oktober-red) untuk membalas secara tidak proporsional dengan dalih bahwa itu adalah balas dendam terhadap Hamas,” tuding Abbas dalam pernyataannya.

    Abbas juga menyerukan negara-negara kekuatan global, khususnya Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu Tel Aviv, untuk mendesak Israel “menahan serangannya” saat invasi darat ke Rafah diperkirakan akan segera terjadi.

    “Kami menyerukan kepada Amerika Serikat untuk meminta Israel menghentikan operasi Rafah karena Amerika adalah satu-satunya negara yang mampu mencegah Israel melakukan kejahatan tersebut,” cetusnya.

    Abbas memperingatkan bahwa invasi darat oleh Israel terhadap Rafah akan memicu “bencana terbesar dalam sejarah rakyat Palestina”. Rafah merupakan wilayah paling selatan di Jalur Gaza, yang kini menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang mengungsi akibat perang.

    Selain bertemu Abbas, menurut laporan SPA pada Senin (29/4) waktu setempat, MBS juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dan Menlu Inggris David Cameron yang berkunjung ke Saudi.

    Menurut Departemen Luar Negeri AS, Blinken berada di Riyadh untuk menghadiri pembicaraan soal gencatan senjata Gaza, termasuk “melalui jalur menuju negara Palestina yang merdeka dengan jaminan keamanan bagi Israel”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Menlu AS Temui Pangeran MBS, Bahas Keamanan hingga Pasca-Perang di Gaza

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh. Keduanya membahas terkait serangan Israel ke Gaza, Palestina.

    Dilansir Reuters, Selasa (30/4/2024) Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Blinken membahas tentang perlunya mempertahankan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, gencatan senjata, pembebasan sandera dan mencegah kemungkinan penyebaran konflik lebih lanjut.

    Blinken berada di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan ke Timur Tengah yang bertujuan untuk berdiskusi dengan mitra-mitra Arab di Gaza pascaperang dan untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengambil langkah-langkah yang diminta Presiden AS Joe Biden bulan ini untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

    Sebelumnya, Blinken juga bertemu Pangeran Faisal bin Farhan, menteri luar negeri Arab Saudi, dan para menteri luar negeri dari lima negara Arab lainnya. Setelah itu, Blinken akan melakukan perjalanan ke Yordania dan Israel pada Selasa (30/4).

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Minta Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata di Gaza

    AS Minta Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan Hamas telah menerima proposal dari Israel terkait gencatan senjata di Gaza. Blinken mendesak Hamas untuk segera memutuskan dengan cepat dan tepat.

    “Saat ini, satu-satunya penghalang bagi rakyat Gaza dan gencatan senjata adalah Hamas,” kata Blinken dalam pertemuan khusus World Economic Forum di Riyadh dilansir AFP, Selasa, (30/4/2024).

    “Mereka harus mengambil keputusan-dan mereka harus mengambil keputusan dengan cepat. Saya berharap mereka akan membuat keputusan yang tepat,” sambungnya.

    Delegasi dari Hamas dijadwalkan pada hari Senin (29/4) di Mesir, yang bersama Qatar berusaha menjadi perantara kesepakatan yang akan menghentikan serangan Israel dan membebaskan para sandera.

    Blinken juga membahas proposal gencatan senjata di Riyadh dengan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dari Turki, tempat Hamas berkantor dan pemimpin militan Ismail Haniyeh sering berkunjung.

    Lihat juga Video: Korban Tewas Serangan Israel di Gaza Capai 34 Ribu Orang

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Sita 800 Hektar Tanah di Tepi Barat, Arab Saudi Kutuk Keras!

    Israel Sita 800 Hektar Tanah di Tepi Barat, Arab Saudi Kutuk Keras!

    Jakarta

    Pemerintah Arab Saudi mengutuk keras keputusan Israel menyita 800 hektar tanah di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

    Dilansir Al Arabiya, Rabu (27/3/2024), kerajaan Arab Saudi “mengutuk keras pengumuman pendudukan Israel, dan menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan resolusi yang relevan,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

    “Tindakan Israel tersebut merusak peluang perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara,” imbuh kementerian dalam pernyataannya.

    Pemerintah Arab Saudi juga meminta komunitas internasional untuk menghentikan pelanggaran sistematis yang dilakukan para pemukim Israel dan memastikan kembalinya tanah Palestina yang disita.

    Pekan lalu, otoritas Israel mengumumkan penyitaan 800 hektar tanah di Tepi Barat yang diduduki, yang oleh para aktivis disebut sebagai tindakan penyitaan terbesar dalam beberapa dekade.

    “Meskipun ada orang-orang di Israel dan dunia yang berusaha melemahkan hak kami atas wilayah Yudea dan Samaria dan negara secara umum, kami mempromosikan permukiman melalui kerja keras dan dengan cara yang strategis di seluruh negeri,” kata Menteri Keuangan Israel Bezalel kata Smotrich, menggunakan istilah Israel untuk Tepi Barat.

    Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza dalam perang Arab-Israel tahun 1967.

    Permukiman di wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional.

    Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melaporkan percepatan drastis pembangunan permukiman ilegal sejak perang Israel di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, dan mengatakan hal ini berisiko menghilangkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang layak.

    Pengumuman Israel ini disampaikan seiring Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Israel untuk melakukan pembicaraan mengenai perang Gaza. Blinken sebelumnya menyebut perluasan permukiman sebagai “kontraproduktif untuk mencapai perdamaian abadi” dengan Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korban Tewas di Gaza Akibat Serangan Israel Bertambah Jadi 32.226 Orang

    Korban Tewas di Gaza Akibat Serangan Israel Bertambah Jadi 32.226 Orang

    Jakarta

    Korban tewas akibat serangan Israel di Palestina terus bertambah. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan setidaknya 32.226 orang telah tewas selama lebih dari lima bulan perang Israel dan Hamas.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, Minggu (24/3/2024), berdasarkan pernyataan Kementerian Kesehatan, jumlah korban tersebut mencakup sedikitnya 84 orang tewas dalam 24 jam terakhir. Selain itu 74.518 orang terluka di Jalur Gaza sejak 7 Oktober.

    Di tengah banyaknya korban yang berjatuhan di jalur Gaza, Israel masih enggan menghentikan serangan. Israel bahkan menyiapkan serangan ke wilayah Rafah, Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (22/3) telah menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken di Tel Aviv, Israel. Netanyahu mengatakan pihaknya akan tetap melakukan serangan ke daerah Rafah.

    “Kami tidak punya cara untuk mengalahkan Hamas tanpa masuk ke Rafah dan melenyapkan batalion yang tersisa di sana,” kata Netanyahu dilansir AFP, Jumat (22/3).

    Netanyahu mengatakan rencana tersebut juga telah disampaikan kepada Blinken dalam pertemuan di Israel hari ini. Dia menyebut Israel akan tetap menyerang Rafah meski tanpa dukungan Amerika Serikat sebagai sekutu.

    “Saya mengatakan kepadanya (Blinken) bahwa saya berharap bisa melakukan itu dengan dukungan Amerika Serikat, tapi jika perlu, kami akan melakukannya sendirian,” ujar Netanyahu.

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu AS Kunjungi Jeddah, Bahas Gencatan Senjata Gaza dengan Menlu Saudi

    Menlu AS Kunjungi Jeddah, Bahas Gencatan Senjata Gaza dengan Menlu Saudi

    Jeddah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken untuk ke sekian kalinya mengunjungi Arab Saudi. Dalam kunjungannya ke Jeddah, Blinken bertemu Menlu Saudi Pangeran Faisal bin Farhan untuk membahas upaya melindungi warga sipil di Jalur Gaza dengan mewujudkan gencatan senjata terbaru.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (21/3/2024), Blinken mendarat di Jeddah pada Rabu (20/3) waktu setempat dalam tur Timur Tengah yang diperluas hingga mencakup Israel. Dia bertemu Pangeran Faisal sebelum melakukan pembicaraan dengan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

    Diungkapkan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, bahwa Blinken dan Pangeran Faisal membahas “kebutuhan mendesak untuk melindungi seluruh warga sipil di Gaza dan segera meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan”.

    “Blinken menekankan pentingnya melanjutkan koordinasi yang erat dengan mitra regional dan internasional dalam menyelesaikan konflik di Gaza dan mempersiapkan fase pasca-konflik,” sebut Miller.

    Saudi menandai perhentian pertama dalam rangkaian kunjungan keenam yang dilakukan Blinken ke kawasan Timur Tengah sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

    Dia dijadwalkan akan melanjutkan kunjungan ke Mesir pada Kamis (21/3) waktu setempat. Kairo selama ini terlibat dalam upaya mediasi untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Dari Kairo, Blinken akan kembali mengunjungi Israel dalam kunjungan yang sebelumnya tidak dijadwalkan di tengah ketegangan hubungan antara Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Disebutkan Miller bahwa Blinken nantinya akan berdiskusi dengan para pejabat Tel Aviv mengenai “negosiasi yang sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan semua sandera” yang masih ditahan di Jalur Gaza dan upaya meningkatkan penyaluran bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    “Juga akan membahas perlunya memastikan kekalahan Hamas, termasuk di Rafah, dengan cara yang melindungi penduduk sipil… dan meningkatkan keamanan Israel secara keseluruhan,” sebut Miller.

    Washington telah mendukung Tel Aviv dengan bantuan militer senilai miliaran dolar Amerika sejak perang berkecamuk pada 7 Oktober tahun lalu, setelah Hamas melancarkan serangan mematikan yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera.

    Rentetan serangan yang dilancarkan militer Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan Hamas itu memicu kehancuran dan banyak kematian. Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 31.923 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan-serangan Israel.

    Banyaknya korban jiwa membuat AS semakin frustrasi dengan kegagalan Israel, sekutunya, dalam mengurangi kematian warga sipil atau membiarkan bantuan penting masuk ke Jalur Gaza.

    Hal lainnya yang menjadi perhatian utama Washington adalah nasib kota Rafah di ujung selatan Jalur Gaza. Biden telah menekan Netanyahu untuk membatalkan rencana operasi darat sekala penuh ke Rafah, yang menadi tempat berlindung bagi sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina yang menghindari gempuran Israel.

    Namun Netanyahu menolak permintaan Biden dan menegaskan bahwa Israel akan tetap melancarkan serangan darat ke Rafah, untuk memusnahkan batalion Hamas yang bersembunyi di sana.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korut Tembakkan Rudal Balistik saat Menlu AS Kunjungi Seoul

    Korut Tembakkan Rudal Balistik saat Menlu AS Kunjungi Seoul

    Jakarta

    Korea Utara menembakkan rudal balistik ke laut untuk pertama kalinya dalam dua bulan. Hal itu terjadi ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Seoul, Korea Selatan, untuk menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengenai kemajuan demokrasi.

    Dilansir Reuters, Senin (18/3/2024) militer Korea Selatan mengatakan beberapa rudal jarak pendek ditembakkan dari wilayah selatan ibu kota Korea Utara, Pyongyang, dan mendarat di timur semenanjung Korea, hari ini. Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut dan mengatakan pihaknya berbagi informasi mengenai peluncuran tersebut dengan Amerika Serikat dan Jepang.

    Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengutuk peluncuran rudal balistik tersebut setelah penjaga pantai negaranya juga melaporkan penembakan yang tampaknya merupakan rudal balistik dan menyebutkan bahwa kapal tersebut telah mengakhiri penerbangannya.

    Jepang kemudian mengatakan bahwa mereka telah mendeteksi apa yang tampaknya merupakan peluncuran rudal balistik kedua oleh Korea Utara, dan keduanya berada di luar wilayah zona ekonomi eksklusifnya.

    “Serangkaian tindakan Korea Utara mengancam perdamaian dan keamanan kawasan kami dan komunitas internasional, dan benar-benar tidak dapat diterima,” kata Kishida, seraya menyebut peluncuran tersebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB.

    Militer Korea Utara telah melakukan latihan menggunakan senjata konvensional dalam beberapa pekan terakhir, sering kali diawasi secara pribadi oleh pemimpin Korut Kim Jong Un.

    Unjuk kekuatan yang dilakukan Pyongyang terjadi tepat setelah militer Korea Selatan dan Amerika Serikat menyelesaikan latihan militer gabungan tahunan skala besar selama 10 hari pada Kamis lalu.

    Diketahui, Blinken termasuk di antara pejabat senior dari seluruh dunia yang menghadiri konferensi KTT Demokrasi, yang dibuka pada hari Senin. Blinken juga akan bertemu dengan Menteri Luar Korsel, Cho Tae-yul.

    KTT ini merupakan inisiatif Presiden AS Joe Biden yang bertujuan untuk membahas cara-cara menghentikan kemunduran demokrasi dan erosi hak dan kebebasan di seluruh dunia.

    Dalam peluncuran balistik terakhirnya pada 14 Januari, Korea Utara menembakkan rudal hipersonik jarak menengah yang menggunakan bahan bakar padat untuk menguji mesin booster baru dan hulu ledak yang dapat bermanuver.

    Sebulan kemudian, Korut meluncurkan beberapa rudal jelajah di lepas pantai timurnya, termasuk yang dikatakan sebagai rudal anti-kapal baru.

    (yld/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perdana Menteri Haiti Mundur di Tengah Kerusuhan Geng Bersenjata

    Perdana Menteri Haiti Mundur di Tengah Kerusuhan Geng Bersenjata

    Haiti

    Perdana Menteri Haiti Ariel Henry menyatakan mengundurkan diri setelah berminggu-minggu tekanan dan meningkatnya kekerasan di negara tersebut. Henry mundur usai para pemimpin regional bertemu di Jamaika untuk membahas transisi politik di Haiti.

    Dilansir BBC, Selasa (12/3/2024), Henry saat ini terdampar di Puerto Rico setelah dicegah oleh geng bersenjata untuk kembali ke Haiti. Dalam video pengunduran dirinya, Henry meminta masyarakat Haiti untuk tetap tenang.

    “Pemerintahan yang saya pimpin akan segera mengundurkan diri setelah pelantikan dewan (transisi),” kata Henry.

    “Saya ingin berterima kasih kepada rakyat Haiti atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya meminta seluruh warga Haiti untuk tetap tenang dan melakukan segala yang mereka bisa agar perdamaian dan stabilitas dapat kembali secepat mungkin,” sambungnya.

    Henry, yang seharusnya memimpin negara itu untuk sementara waktu sejak Juli 2021 setelah pembunuhan mantan Presiden Jovenel Moïse, telah berulang kali menunda pemilu dengan mengatakan keamanan harus dipulihkan terlebih dahulu. Banyak warga Haiti mempertanyakan mengapa dia memerintah selama ini tanpa presiden terpilih.

    Geng-geng bersenjata berat telah menguasai jalan-jalan di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, dalam beberapa hari terakhir. Mereka menuntut pengunduran diri Perdana Menteri yang tidak dipilih itu.

    Port-au-Prince dan wilayah sekitarnya berada dalam keadaan darurat selama sebulan. Jam malam juga telah diperpanjang.

    Proses pengunduran dirinya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari. Kelompok Caricom yang beranggotakan negara-negara Karibia telah menyatakan dengan jelas bahwa Henry dipandang sebagai hambatan bagi stabilitas Haiti dan bahwa dia harus mundur agar pergerakan ke dewan transisi dapat dimulai.

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) awalnya ingin melihat Henry kembali ke Haiti untuk mengawasi proses transisi. Namun, keganasan pertempuran di negara tersebut mengubah sikap Washington dalam beberapa hari terakhir.

    Tanpa dukungan dari Departemen Luar Negeri AS atau negara-negara tetangganya, jelas Henry tidak punya pilihan selain mundur. Henry telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Haiti, namun masih menunggu situasi keamanan membaik.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memberikan tambahan dana sebesar USD 100 juta kepada pasukan keamanan beranggotakan 1.000 orang yang didukung PBB yang diperkirakan akan dipimpin oleh Kenya di Haiti. Usulan kontribusi AS kepada pasukan keamanan kini berjumlah USD 300 juta setelah pengumuman Blinken, dengan tambahan USD 33 juta dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan.

    “Kami mengakui pengunduran dirinya setelah pembentukan dewan presiden transisi dan penunjukan perdana menteri sementara,” kata Ketua kelompok Caricom dan Presiden Guyana Irfaan Ali.

    Ali mengatakan dewan transisi presiden Haiti akan terdiri dari dua pengamat dan tujuh anggota pemungutan suara, termasuk perwakilan dari beberapa koalisi, sektor swasta dan masyarakat sipil, serta satu pemimpin agama.

    Dewan telah diberi mandat untuk ‘dengan cepat’ menunjuk perdana menteri sementara, katanya, seraya menambahkan bahwa siapapun yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu Haiti berikutnya tidak akan dapat berpartisipasi dalam dewan itu. Dewan diharapkan akan membuka jalan bagi pemilu pertama di Haiti sejak tahun 2016.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Palestina Desak Hamas Segera Setujui Kesepakatan Gaza

    Presiden Palestina Desak Hamas Segera Setujui Kesepakatan Gaza

    Jakarta

    Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak kelompok Hamas untuk segera menyetujui kesepakatan soal Gaza guna menghindari “konsekuensi yang mengerikan”.

    “Kami menyerukan gerakan Hamas untuk segera menyelesaikan kesepakatan tahanan, untuk menyelamatkan rakyat Palestina dari bencana lainnya dengan konsekuensi yang mengerikan, yang tidak kalah berbahayanya dengan Nakba tahun 1948,” kata Abbas seperti dilaporkan kantor berita resmi Palestina, Wafa, dilansir kantor berita AFP, Rabu (14/2/2024).

    Nakba yang disebut Abbas mengacu pada perang yang menyertai pembentukan Israel, yang menyebabkan sekitar 760.000 warga Palestina mengungsi atau terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    Otoritas Palestina pimpinan Abbas yang diakui secara internasional, tidak terlibat dalam pembicaraan minggu ini yang diadakan oleh pemerintah Mesir, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel setelah lebih dari empat bulan perang di Gaza.

    Amerika Serikat – pendukung utama militer Israel dan penyandang dana Otoritas Palestina – telah mengatakan pihaknya mendukung pembentukan negara Palestina, namun menginginkan perombakan kepemimpinan.

    Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, mengatakan bahwa Abbas “berkomitmen” untuk mereformasi Otoritas Palestina “sehingga mereka dapat secara efektif mengambil tanggung jawab atas Gaza, sehingga Gaza dan Tepi Barat dapat bersatu kembali di bawah kepemimpinan Palestina.”

    Gaza sendiri memiliki pemerintahan terpisah yang dijalankan oleh kelompok Hamas sejak 2007, ketika para loyalis Abbas terusir dari wilayah tersebut.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini