Tag: Antonio Guterres

Tentara Israel ‘Diperintahkan’ Tembaki Pencari Bantuan Tak Bersenjata di Gaza, Terkuak Pengakuan Mengejutkan

PIKIRAN RAKYAT – Laporan terbaru dari surat kabar Haaretz memicu kemarahan internasional setelah mengungkap kesaksian bahwa tentara Israel penjajah diduga mendapat perintah langsung untuk menembaki warga Palestina tidak bersenjata yang sedang mengantre bantuan pangan di Gaza.

Temuan ini memperkuat tuduhan bahwa aksi militer di lokasi distribusi bantuan bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Pengakuan Tentara: “Kami Menembakkan Senapan Mesin dan Melempar Granat”

Dalam laporan Haaretz yang terbit Jumat 21 Juni 2025, beberapa tentara Israel penjajah yang identitasnya disamarkan mengaku bahwa mereka diinstruksikan menembak kerumunan warga Palestina, meski tahu para pencari bantuan tersebut tidak membawa senjata dan tak menimbulkan ancaman.

“Kami menembakkan senapan mesin dari tank dan melemparkan granat,” kata seorang tentara kepada Haaretz.

“Ada satu insiden di mana sekelompok warga sipil terkena serangan saat maju di bawah penutup kabut,” tuturnya menambahkan.

Pengakuan serupa datang dari tentara lain yang menyebut bahwa di titik penempatan mereka di Gaza, antara satu hingga lima orang tewas setiap hari.

“Ini adalah ladang pembunuhan,” ucapnya tegas.

Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, hingga Kamis 20 Juni 2025, sedikitnya 549 warga Palestina tewas dan 4.066 lainnya terluka di lokasi distribusi bantuan yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung Israel penjajah dan Amerika Serikat.

Ironisnya, GHF yang didirikan Mei lalu justru menuai kritik tajam karena menjadi magnet penembakan massal di area distribusi. Beberapa pusat distribusi, menurut Al Jazeera, kini disebut warga Gaza sebagai “jebakan maut”.

Israel Membantah, Namun Buka Penyelidikan

Militer Israel penjajah menepis laporan tersebut. Dalam pernyataan resminya di Telegram, Angkatan Pertahanan Israel (IDF) menegaskan tuduhan itu tidak sesuai fakta lapangan.

“Setiap tuduhan pelanggaran hukum atau perintah militer akan diperiksa secara menyeluruh, dan tindakan lebih lanjut akan diambil sesuai kebutuhan. Tuduhan api sengaja yang diarahkan kepada sipil tidak diakui di lapangan,” tutur pernyataan IDF.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel penjajah Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengecam laporan Haaretz sebagai “fitnah darah”.

“IDF beroperasi dalam kondisi sulit melawan musuh teroris yang bersembunyi di balik populasi sipil,” kata Netanyahu dalam pernyataan dikutip The Times of Israel.

Bagian dari Metode ‘Kontrol Kerumunan’?

Nir Hasson, jurnalis Haaretz yang terlibat dalam investigasi, menjelaskan bahwa perintah menembak warga sipil ini bukan kebetulan.

“Sebenarnya ini praktik untuk mengendalikan kerumunan dengan api. Jika Anda ingin kerumunan pergi dari suatu tempat, Anda tembakkan kepada mereka meskipun Anda tahu mereka tidak bersenjata,” kata Hasson dari Yerusalem Barat.

Meski demikian, nama komandan yang diduga memberi perintah tembak tidak diungkapkan. Namun Hasson menduga orang tersebut memiliki jabatan tinggi di militer.

Kecaman Dunia: “Pembantaian yang Menyamar Sebagai Bantuan”

Temuan ini segera memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang menegaskan pentingnya akuntabilitas.

“Kami tidak perlu laporan semacam itu untuk mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran besar terhadap hukum internasional (di Gaza),” ujar Guterres dalam konferensi pers di New York.

“Dan ketika ada pelanggaran hukum internasional, harus ada pertanggungjawaban,” ucapnya menambahkan.

Organisasi medis internasional Doctors Without Borders (MSF) menyebut pusat distribusi bantuan GHF sebagai “pembantaian yang menyamar sebagai bantuan kemanusiaan.”

Jebakan Maut di Tengah Kelaparan

Banyak warga Gaza terjebak dalam pilihan tragis: menunggu makanan dengan risiko ditembak, atau mati perlahan karena kelaparan. Wartawan Al Jazeera, Hamdah Salhut, melaporkan dari Amman, Yordania.

“Orang-orang di Gaza mengatakan pusat distribusi ini sekarang menjadi jebakan maut bagi warga Palestina. Mereka tidak punya pilihan: mati kelaparan atau mati mencari makanan yang sedikit,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.

Saat ini, GHF mengoperasikan empat titik distribusi: satu di Gaza Tengah dan tiga di Gaza Selatan. Namun, penembakan di area distribusi justru semakin sering terjadi sejak blokade Israel penjajah mencabut sebagian pembatasan per Mei lalu.

Korban Terus Bertambah

Sejak Israel penjajah memulai serangan ke Gaza pada Oktober 2023, data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat setidaknya 56.331 orang tewas dan 132.632 orang terluka. Insiden penembakan di lokasi bantuan menambah panjang daftar korban sipil.***

28/06/2025 07:47
Sekjen PBB Antonio Guterres Sangat Khawatir Atas Serangan Amerika Serikat ke Iran Akan Perparah Ketegangan

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan “sangat khawatir” atas serangan militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran yang berpotensi memperparah ketegangan kawasan.

“Hal tersebut merupakan eskalasi berbahaya di kawasan yang sudah semakin terancam — dan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” ucap Sekjen PBB dalam media sosial X, dipantau Minggu, demikian dilansir Antara.

Menurut dia, risiko bahwa konflik yang terjadi saat ini dapat semakin tak terkendali, sehingga menyebabkan “konsekuensi terburuk bagi rakyat sipil, kawasan, dan dunia”, semakin meningkat.

Ia juga menyerukan supaya anggota-anggota PBB mengutamakan de-eskalasi dan memenuhi kewajiban mereka menurut Piagam PBB dan hukum internasional. “Di masa-masa yang genting seperti ini, penting bagi kita menghindar dari pusaran kekacauan,” ucap Guterres.

“Tidak ada namanya solusi militer. Satu-satunya jalan ke depan adalah diplomasi. Satu-satunya harapan adalah perdamaian,” tambah Sekjen PBB.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa AS telah menyelesaikan “serangan yang sangat sukses” terhadap tiga titik fasilitas nuklir di Iran, Sabtu (21/6).

Serangan tersebut dilancarkan setelah Israel dilaporkan meminta AS terlibat dalam serangan udara yang sudah dilakukannya duluan terhadap sejumlah titik di Iran.

Israel juga telah menyerang beberapa fasilitas yang terkait dengan program pengembangan nuklir Teheran sejak mereka meluncurkan serangan rudal pada 13 Juni.

Namun demikian, Pemerintah Iran sudah memprediksi serangan terhadap fasilitas nuklir Fordow, sehingga fasilitas itu telah dievakuasi, kata penasihat ketua parlemen Iran Mehdi Mohammadi.

Menurutnya, berkat antisipasi tersebut maka tidak ada kerusakan di fasilitas nuklir Fordow yang tidak dapat dipulihkan.

Keterlibatan AS dalam agresi Israel terhadap Iran, menentang peringatan Teheran supaya AS tidak ikut campur, diperkirakan akan menyebabkan pemburukan eskalasi yang tak terhindarkan di kawasan.

23/06/2025 01:07
Menlu Iran Bertolak ke Moskow, Bujuk Rusia Lawan AS?

GELORA.CO – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan mengunjungi Rusia untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ini terkait serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran, Ahad.

Berbicara pada konferensi pers di Istanbul pada Ahad pagi, diplomat top Iran mengumumkan bahwa dia akan mengunjungi Moskow pada Senin. Kunjungan itu untuk melakukan konsultasi serius di Rusia.

“Rusia adalah teman Iran dan kami menikmati kemitraan strategis,” katanya. “Kami selalu berkonsultasi satu sama lain dan mengoordinasikan posisi kami,” kata Araghchi.

Ia menambahkan menyebutkan bahwa Rusia adalah salah satu penandatangan JCPOA. “Saya akan melakukan konsultasi serius dengan Presiden Rusia besok dan kami terus bekerja sama.” Kunjungan Araghchi ke Moskow terjadi di tengah agresi Israel dan AS di wilayah Iran.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Israel dan AS telah “meledakkan” diplomasi dengan serangan udara mereka dalam beberapa pekan terakhir. Ia menegaskan, Iran tak bisa lagi dirayu kembali ke perundingan karena bukan mereka yang meninggalkan meja perundingan itu.

Hal ini disampaikan Abbas Araghchi menanggapi seruan dari Inggris dan Uni Eropa agar Iran kembali ke meja perundingan. Dalam postingannya di X, dia berkata: “Pekan lalu, kami melakukan negosiasi dengan AS ketika Israel memutuskan untuk menghentikan diplomasi tersebut.”

“Pekan ini, kami mengadakan pembicaraan dengan E3/EU ketika AS memutuskan untuk menghentikan diplomasi tersebut. Kesimpulan apa yang akan Anda ambil?” Ia tak habis pikir, bagi Inggris dan Perwakilan Tinggi UE, Iranlah yang harus ‘kembali’ ke meja perundingan. “Tapi bagaimana Iran bisa kembali ke diplomasi yang tidak pernah ia tinggalkan, apalagi diledakkannya?”

Ketika ditanya apakah masih ada ruang untuk diplomasi setelah serangan AS, Araghchi menekankan “tidak sekarang”. “Pintu diplomasi harus selalu terbuka, namun hal tersebut tidak terjadi saat ini,” kata Menteri Luar Negeri Iran.

“Negara saya sedang diserang, di bawah agresi, dan kami harus merespons berdasarkan hak sah kami untuk membela diri.” Serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran, katanya, “merupakan pelanggaran hukum internasional yang tidak dapat dimaafkan”.

Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan “mayoritas” negara menentang “tindakan Israel dan Amerika Serikat”. “Trump, yang datang sebagai presiden pembawa perdamaian, memulai perang baru untuk AS,” katanya di saluran Telegram-nya setelah serangan AS terhadap Iran. “Amerika Serikat terlibat dalam konflik baru dengan prospek operasi darat. Dengan keberhasilan seperti ini, Trump tidak akan memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.”

Rusia sebelumnya telah memberikan peringatan kepada Amerika Serikat untuk tidak ikut menyerang Iran karena langkah itu akan secara radikal mengganggu stabilitas Timur Tengah. Hal itu diutarakan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Rabu (18/6/2025), sambil menuding serangan Israel ke Iran berisiko memicu sebuah kehancuran nuklir.

Pada Januari 2025, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kerja sama strategis. Rusia diketahui juga memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski belakangan merenggang lantaran akibat perang Rusia-Ukraina.

Sementara, Kepala Badan Intelijen Asing Rusia, Sergei Naryshkin, mengatakan situasi ketegangan antara Iran dan Israel saat ini berada dalam kondisi kritis. Adapun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengatakan, serangan Israel terhadap infrastruktur nuklir Iran berarti dunia berjarak ‘milimeter’ terhadap kehancuran.

Sementara, menteri Luar Negeri Perancis mengatakan negaranya tidak ambil bagian dalam serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Jean-Noel Barrot mengatakan dalam sebuah pesan di media sosial pada hari Ahad bahwa Prancis “telah memelajari dengan penuh keprihatinan” atas tindakan militer AS terhadap tiga situs nuklir.

“Kami tidak terlibat dalam serangan-serangan ini atau dalam perencanaan mereka,” kata Barrot, seraya menambahkan bahwa Perancis “mendesak semua pihak untuk menahan diri guna menghindari eskalasi yang dapat menyebabkan perpanjangan konflik.”

Barrot juga menegaskan kembali penolakan Perancis terhadap Iran yang mendapatkan akses terhadap senjata nuklir. “Prancis yakin bahwa solusi jangka panjang terhadap masalah ini memerlukan solusi yang dinegosiasikan dalam kerangka Perjanjian Non-Proliferasi,” katanya. “Mereka tetap siap untuk berkontribusi dalam hal ini bersama dengan mitra-mitranya.”

Menteri Kabinet Jonathan Reynolds mengatakan kepada Sky News bahwa Inggris telah diberitahu AS sebagai sekutu utamanya, meskipun dia tidak mengetahui waktu sebenarnya. Dia mengatakan AS tidak meminta dukungan dan Inggris tidak terlibat.

“Meskipun pemerintah Inggris tidak terlibat dalam serangan ini, kami telah melakukan persiapan ekstensif untuk segala kemungkinan,” kata Reynolds. Dia mengatakan pemerintah sedang berupaya untuk menjaga warga negara Inggris serta pangkalan militer, personel, dan infrastruktur di wilayah tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia “sangat khawatir” dengan penggunaan kekuatan Amerika Serikat, dan menyebut serangan itu sebagai “eskalasi yang berbahaya.” Para pemimpin dunia mengeluarkan seruan untuk diplomasi. “Ada peningkatan risiko bahwa konflik ini dapat dengan cepat menjadi tidak terkendali – dengan konsekuensi bencana bagi warga sipil, kawasan ini, dan dunia,” kata Guterres dalam sebuah pernyataan di X. “Saya menyerukan kepada negara-negara anggota untuk melakukan deeskalasi.”

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan Iran tidak boleh mengembangkan senjata nuklir, namun mendesak untuk menahan diri. “Saya mendesak semua pihak untuk mundur, kembali ke meja perundingan dan mencegah eskalasi lebih lanjut,” katanya dalam postingan media sosial. Kallas akan memimpin pertemuan para menteri luar negeri blok 27 negara tersebut di Brussels pada hari Senin, dengan agenda utama perang Israel-Iran.

Serangan AS terjadi setelah seminggu konflik terbuka antara Israel dan Iran, yang dipicu oleh rentetan serangan mendadak Israel terhadap struktur nuklir dan militer Iran.

Serangan Israel dimulai pada 13 Juni. Menargetkan situs militer dan nuklir Iran, mereka membunuh beberapa pejabat tinggi militer dan ilmuwan nuklir. Iran membalas dengan menembakkan ratusan rudal dan drone ke Israel, beberapa di antaranya menembus sistem pertahanan udara multi-tingkat yang dibanggakan negara itu. Perang sejauh ini telah menewaskan ratusan orang dan melukai lebih dari 1.000 orang di Iran, serta menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya di Israel.

Iran menegaskan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Namun Israel memandang program nuklir Iran sebagai ancaman nyata dan mengatakan kampanye militernya diperlukan untuk mencegah Iran membuat senjata atom.

Meskipun badan-badan intelijen AS telah menilai bahwa Teheran tidak secara aktif membuat bom, Trump dan para pemimpin Israel berpendapat bahwa Teheran dapat dengan cepat membuat senjata nuklir, sehingga menjadikannya ancaman yang segera terjadi.

Wilayah ini berada dalam ketegangan selama dua tahun terakhir ketika Israel berupaya memusnahkan kelompok militan Hamas, sekutu Iran, di Jalur Gaza, di mana perang masih berkecamuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

Presiden Donald Trump mengumumkan “serangan presisi besar-besaran” semalam terhadap situs nuklir Fordo, Isfahan dan Natanz Iran dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih.

Menggambarkan hal tersebut sebagai “keberhasilan militer yang spektakuler,” ia mengatakan bahwa mereka telah “sepenuhnya melenyapkan” situs-situs nuklir. Iran, katanya, sekarang harus berdamai.

Organisasi Energi Atom Iran membenarkan serangan tersebut, namun menegaskan program nuklirnya tidak akan dihentikan. Iran dan badan pengawas nuklir PBB mengatakan tidak ada tanda-tanda kontaminasi radioaktif di tiga lokasi setelah serangan tersebut.

Situs pengayaan bahan bakar nuklir di Fordo terkubur jauh di bawah gunung, dan serangan terhadap situs tersebut menggunakan bom penghancur bunker yang dirancang untuk menembus tanah sebelum meledak, kata seorang pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama saat membahas operasi militer. Hanya Amerika Serikat yang memiliki amunisi seberat 30.000 pon dan pesawat pengebom siluman yang digunakan untuk mengirimkannya.

Trump memperingatkan akan ada serangan tambahan jika Teheran membalas terhadap pasukan AS, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji keputusan Trump untuk menyerang.

22/06/2025 18:48
Sekjen PBB Sebut Tewasnya Ratusan Warga Gaza saat Mencari Makanan Tidak Dapat Diterima

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan tewasnya warga Jalur Gaza, Palestina saat mencari makanan tidak dapat diterima, menyerukan dilakukannya penyelidikan.

Lebih dari 300 orang tewas dan 2.00 lainnya luka-luka saat mencoba memeroleh bantuan yang disalurkan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang memulai operasinya dengan dukungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Mei lalu, meski mendapatkan penentangan dari PBB dan kelompok bantuan internasional.

Peristiwa kekerasan di lokasi distribusi bantuan terus berulang. Terbaru, 30 warga Gaza tewas karena tembakan tentara Israel di lokasi distribusi di barat laut Gaza pada Selasa malam, dikutip dari WAFA 18 Juni.

“Sekretaris Jenderal mengutuk hilangnya nyawa dan cedera warga sipil di Gaza, di mana sekali lagi ditembaki saat mencari makanan,” kata wakil juru bicara Sekjen PBB Farhan Haq di markas besar PBB New York, Amerika Serikat, dikutip dari Al Jazeera.

“Ini tidak dapat diterima,” tambah Farhan Haq.

“Hingga kemarin, 338 orang telah tewas dan lebih dari 2.800 orang terluka saat mencoba mengakses makanan, makanan di dekat lokasi distribusi,” tandasnya.

GHF beroperasi seiring dengan pencabutan blokade total selama hampir tiga bulan terhadap obat-obatan, pangan dan barang penting ainnya yang menyebabkan kekhawatiran krisis kelaparan dan kesehatan penduduk di wilayah kantong Palestina itu.

PBB dan kelompok bantuan menolak bekerja sama dengan GHF, khawatir lembaga itu memprioritaskan sasaran militer Israel daripada kebutuhan kemanusiaan.

Militer Israel mengatakan, penembakan dilepaskan sebagai peringatan kepada apa yang disebutnya sebagai tersangka yang mendekati posisi mereka.

Hingga kemarin, jumlah korban tewas Palestina sejak konflik baru di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023 telah mencapai 55.493 orang, mayoritas anak-anak dan perempuan, sementara korban luka-luka mencapai 129.320 orang.

19/06/2025 18:33
Infografis Ketegangan Perang Iran vs Israel hingga Dampak bagi Dunia – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Ketegangan perang antara Iran vs Israel sampai saat ini masih terus berlangsung. Hingga Senin 16 Juni 2025, konflik masih terus berlangsung tanpa ada indikasi penurunan tensi dari kedua belah pihak.

Serangan udara dan peluncuran rudal masih terjadi secara bergantian. Iran dan Israel sama-sama sesumbar melanjutkan operasi militer jika diperlukan, seperti dirangkum dari Al Jazeera dan Euronews.

Namun rupanya, konflik antara Iran vs Israel telah berlangsung sejak 2019. Kala itu, Israel melakukan serangkaian serangan di Suriah, Lebanon, dan Irak untuk mencegah Iran melengkapi sekutu Arabnya dengan rudal berpemandu presisi, pesawat nirawak, dan senjata canggih lainnya.

Lalu pada Juli 2021, sebuah kapal tanker minyak yang dikelola oleh perusahaan pelayaran milik Israel diserang di lepas pantai Oman.

Menurut perusahaan dan tiga pejabat Israel serangan ini menewaskan dua awak kapal. Dua pejabat mengatakan, serangan itu tampaknya dilakukan oleh pesawat nirawak Iran.

Lalu, bagaimana dampaknya bagi dunia? Sejumlah pemimpin dunia pun telah angkat bicara. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan penahanan maksimum guna menghindari jatuh ke dalam konflik yang lebih dalam.

“Sekretaris Jenderal mengecam segala bentuk eskalasi militer di Timur Tengah,” kata Juru Bicaranya, Farhan Haq.

Kemudian, Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri atau PM Singapura Lawrence Wong juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, Palestina serta meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran.

Kedua pemimpin negara menyerukan gencatan senjata segera dilakukan untuk mengakhiri perang.

“Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Gaza dan eskalasi konflik Israel-Iran. Kami menekankan pentingnya solusi damai, negosiasi, dan kami menyerukan gencatan senjata segera,” ujar Prabowo.

Lantas, bagaimana perjalanan konflik Iran vs Israel yang masih berlangsung hingga saat ini? Apa dampaknya bagi dunia? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

18/06/2025 09:02
Pemimpin Dunia Tuntut Aturan Batasi Tambang Dasar Laut

Jakarta –

Kekhawatiran bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memicu gelombang penambangan laut dalam turut membayangi pembukaan KTT Samudera di Prancis, Senin (9/6).

“Saya kira adalah sebuah kegilaan untuk melakukan tindakan bisnis yang ganas dan akan mengganggu dasar laut, merusak keragaman hayati dan melepas ceruk karbondioksida, tanpa kita pernah tahu tentangnya,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidato sambutan.

Implementasi moratorium penambangan dasar laut adalah “kebutuhan internasional”, imbuhnya lagi.

Jumlah negara yang menentang penambangan dasar laut naik menjadi 36 pada hari Senin, menurut penghitungan Deep Sea Conservation Coalition, sebuah organisasi non-pemerintah.

Donald Trump tidak termasuk di antara sekitar 60 kepala negara dan pemerintahan yang hadir pada KTT yang digelar di kota tepi laut Nice itu. Tapi kebijakannya tetap menjadi momok di awal konferensi, terutama setelah Trump mengabaikan Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA), dan mengeluarkan izin langsung kepada perusahaan yang ingin menambang di perairan di luar yurisdiksi AS.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyerukan “tindakan tegas” dari otoritas dasar laut untuk mengakhiri “perlombaan predator” untuk memburu mineral laut dalam. “Kita sekarang melihat ancaman unilateralisme yang membayangi lautan. Kita tidak bisa membiarkan apa yang terjadi pada perdagangan internasional terjadi di laut,” kata Lula.

“Laut dalam, Greenland, dan Antartika tidak untuk dijual”, timpal Macron sebagai kritik terhadap klaim ekspansionis Trump.

Guterres menggugat eksploitasi

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak kehati-hatian saat negara-negara dunia meniti jalan di “perairan baru di pertambangan dasar laut” ini. “Laut dalam tidak boleh menjadi tanah tak bertuan,” katanya, disambut tepuk tangan dari lantai pleno.

Guterres, yang berbicara pada pembukaan Konferensi Kelautan PBB ketiga di Nice, memperingatkan bahwa penangkapan ikan ilegal, polusi plastik, dan meningkatnya suhu laut mengancam ekosistem dan warga yang bergantung padanya.

“Lautan adalah sumber daya bersama yang utama. Namun, kita gagal melindunginya,” kata Guterres, merujuk kepada populasi ikan yang menurun, naiknya permukaan air laut, dan tingginya pengasaman laut.

Lautan juga berperan penting dalam melawan perubahan iklim, dengan menyerap sekitar 30% emisi gas rumah kaca. Namun proses ini ikut memanaskan suhu airnya. Temperatur air laut yang lebih panas kemudian merusak ekosistem dan akhirnya mengancam kemampuan lautan untuk menyerap CO2.

“Fenomena ini adalah gejala krisis pada sebuah sistem, yang saling mendukung mempercepat kerusakan, mengurai rantai makanan. Menghancurkan mata pencaharian. Memperdalam kerentanan,” tukasnya.

Marak dukungan bagi regulasi

Perjanjian Laut Lepas, yang diadopsi pada tahun 2023, mengizinkan negara-negara untuk membangun taman laut di perairan internasional, yang mencakup hampir dua pertiga luas lautan dan sebagian besar tidak diatur. Hingga saat ini, baru sekitar 1% perairan internasional, yang dikenal sebagai “laut lepas”, telah mendapat status dilindungi.

Daftar 36 negara penolak penambangan dasar laut terutama mencakup negara kepulauan Pasifik, Amerika Selatan dan sebagian Eropa. Ilmuwan mengkhawatirkan, kegiatan penambangan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ekosistem yang sebagian besar belum dieksplorasi oleh manusia.

“Di sini, di Nice, kita dapat merasakan bahwa ancaman penambangan laut dalam yang membayangi, dan perilaku industri yang gegabah, baru-baru ini dipandang oleh banyak negara sebagai hal yang tidak dapat diterima,” kata Megan Randles dari Greenpeace.

Di menit terakhir, KTT di Nice berhasil merangkai perjanjian untuk melindungi 60 persen lautan dunia di luar yurisdiksi nasional.

Kepada wartawan, Macron mengatakan bahwa 55 negara telah meratifikasi perjanjian laut lepas, hanya kurang lima dari jumlah yang dibutuhkan untuk pemberlakuannya. Sang presiden mengacungkan dua jempol dan menyeringai lebar saat berpose dengan perwakilan negara pendatang baru yang telah meratifikasi.

Macron menegaskan kesepakatan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Menurut PBB, sebanyak 18 negara menyusul membubuhkan tandatangan pada hari Senin, sehingga totalnya menjadi 50. Sisanya diklaim akan tiba dalam beberapa hari mendatang.

“Bertambahnya daftar negara peratifikasi Perjanjian Laut Lepas adalah harapan dan alasan besar untuk merayakan,” kata Rebecca Hubbard, direktur Aliansi Laut Lepas, kepada AFP.

Tauladan dari negara kepulauan

Pada hari Senin, Inggris mengumumkan rencana untuk memperpanjang larangan parsial penggunaan pukat di beberapa wilayah laut yang dilindungi, menyusul langkah serupa yang dilakukan Prancis pada akhir pekan.

Di sela-sela KTT Samudera di Nice, Yunani, Brasil, dan Spanyol juga mengumumkan pembentukan taman laut baru. Baru-baru ini Samoa telah lebih dulu mengumumkan langkah ambisius melindungi 30 persen wilayah lautnya.

Adapun Polinesia Prancis di Pasifik Selatan meluncurkan apa yang akan menjadi zona perlindungan laut terbesar di dunia, tulis Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).

Saat ini hanya delapan persen lautan dunia yang ditetapkan untuk konservasi laut, meskipun target global untuk mencapai cakupan 30 persen pada tahun 2030. Macron mengatakan dirinya berharap cakupan tersebut akan tumbuh menjadi 12 persen pada penutupan KTT pada hari Jumat (13/6).

Kelompok lingkungan menegaskan, agar taman laut terlindungi, negara perlu melarang penggunaan pukat dan mendanai pengawasan dengan baik.

Negara-negara kaya menghadapi tekanan di Nice untuk membuat komitmen pendanaan guna mewujudkan konservasi laut di negara miskin.

Sementara negara-negara kepulauan kecil memimpin upaya untuk mendapatkan dana dan dukungan politik guna memerangi kenaikan permukaan laut, sampah laut, dan penjarahan stok ikan yang merugikan ekonomi.

“Kami katakan kepada Anda, jika Anda serius ingin melindungi laut, buktikanlah,” kata Presiden Surangel Whipps Jr dari Palau, negara Pasifik dataran rendah.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Agus Setiawan

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

11/06/2025 13:03
Konvoi Truk Bantuan Kemanusiaan Diserang di Sudan, 5 Orang Tewas

Jakarta –

Konvoi bantuan kemanusiaan menuju Kota El-Fasher di Sudan diserang. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan 5 orang pekerja bantuan tewas.

Dilansir AFP, Rabu (4/6/2025), Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan penyelidikan atas serangan terbaru terhadap bantuan kemanusiaan di Sudan yang dilanda perang. Hingga saat ini, sebanyak empat juta orang melarikan diri melintasi perbatasan dalam lebih dari dua tahun perang.

Konvoi 15 truk yang diorganisir oleh Program Pangan Dunia dan UNICEF diserang pada hari Senin (2/6) di dekat desa Al-Koma di negara bagian Darfur Utara, kata PBB dalam sebuah pernyataan bersama.

PBB mengatakan serangan itu menewaskan lima anggota konvoi dan menyebabkan beberapa lainnya terluka sementara “beberapa truk terbakar dan pasokan kemanusiaan penting rusak”.

PBB tidak menyebutkan siapa yang berada di balik serangan itu, yang terjadi di wilayah yang dikuasai oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter, yang telah berperang dengan tentara reguler sejak April 2023.

Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengutuk serangan itu sebagai “tindakan kekerasan yang mengerikan terhadap personel kemanusiaan”.

“Ini adalah pelanggaran hukum humaniter internasional, dan kami menyerukan penyelidikan segera dan agar para pelaku dimintai pertanggungjawaban,” kata Stephane Dujarric kepada wartawan.

(lir/lir)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

04/06/2025 02:36
PBB Dihantam Krisis, Bakal PHK 6.900 Pekerja

Jakarta –

Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah bersiap untuk melakukan efisiensi sebesar 20% atau sekitar US$ 3,7 miliar. Langkah ini diproyeksikan akan berdampak pada aksi pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) terhadap 6.900 pekerja.

Informasi tersebut dibagikan perusahaan melalui memo internal kepada karyawan. PBB juga meminta seluruh unit untuk menyampaikan rincian rencana efisiensi paling lambat 13 Juni 2025.

Sebagaimana dilansir dari Reuters, Sabtu (31/5/2025), efisiensi akan berlaku mulai 1 Januari, awal siklus anggaran berikutnya. Rencana tersebut muncul di tengah krisis keuangan yang sebagian dipicu oleh Amerika Serikat (AS), yang setiap tahun mendanai hampir seperempat dari badan dunia tersebut.

Selain pemotongan bantuan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump yang telah menguras habis lembaga kemanusiaan PBB, AS sendiri juga memiliki tunggakan dan belum melunasi iuran tahun fiskal saat ini dengan jumlah hampir US$ 1,5 miliar.

Meski tidak menyebutkan secara langsung kegagalan AS membayar utang, penulis memo tersebut, Pengawas PBB Chandramouli Ramanathan, mencatat bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian dari tinjauan yang diluncurkan sejak bulan Maret lalu hang diberi nama UN80.

“Ini adalah upaya ambisius untuk memastikan bahwa PBB sesuai dengan tujuannya untuk mendukung multilateralisme abad ke-21, mengurangi penderitaan manusia, dan membangun kehidupan dan masa depan yang lebih baik untuk semua,” kata Ramanathan.

“Saya mengandalkan kerja sama Anda untuk upaya kolektif ini yang jadwal agresifnya telah diketahui,” sambungnya.

Dalam pengarahan publik kepada diplomat PBB bulan ini, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan perombakan besar-besaran yang akan menggabungkan departemen-departemen utama dan mengalihkan sumber daya ke seluruh dunia.

Ia mengatakan, PBB dapat menggabungkan beberapa lembaga, melakukan pemangkasan, memindahkan staf ke kota-kota yang lebih murah, mengurangi duplikasi, dan menghilangkan birokrasi yang berlebihan.

“Ini adalah masa-masa yang berbahaya, tetapi juga merupakan masa-masa yang penuh peluang dan kewajiban yang besar,” kata Guterres pada 12 Mei lalu.

“Jangan salah, keputusan yang tidak nyaman dan sulit ada di depan mata. Mungkin lebih mudah dan bahkan tergoda untuk mengabaikannya atau menundanya. Namun, jalan itu adalah jalan buntu,” sambungnya.

Kegagalan AS untuk membayar iurannya juga telah menciptakan krisis likuiditas bagi PBB, yang diperburuk oleh keterlambatan pembayaran berulang oleh China. Adapun kedua negara tersebut menyumbang lebih dari 40% pendanaan PBB.

Selain itu, pemerintahan Trump telah menarik ratusan juta dolar dalam bentuk dana diskresioner, yang memaksa penghentian mendadak puluhan program kemanusiaan PBB. Kondisi ini menurut pejabat PBB akan menyebabkan korban jiwa.

Anggaran AS yang diusulkan untuk tahun mendatang, yang harus disetujui oleh Kongres, telah menghilangkan atau secara drastis mengurangi pendanaan untuk beberapa program PBB, termasuk pemeliharaan perdamaian.

Pada bulan April lalu, Tom Fletcher dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menyampaikan kepada staf bahwa pemotongan dana dari AS akan memaksa lembaganya memangkas 20% staf untuk menutup defisit senilai US$ 58 juta.

“Para diplomat berpikir bahwa Guterres berharap bahwa jika ia menunjukkan akan melakukan pemotongan ini, maka pemerintahan akan melonggarkan ancaman mereka untuk menghentikan pendanaan bagi PBB,” kata Gowan.

“Itu mungkin saja. Ada kemungkinan juga bahwa pemerintahan akan mengantongi pemotongan tersebut dan tidak membuat konsesi apa pun,” sambungnya.

(shc/fdl)

31/05/2025 11:30
Israel Umumkan Ekspansi Permukiman Berskala Besar di Tepi Barat

Jakarta –

Israel pada Kamis (29/5) mengumumkan rencana pendirian 22 permukiman Yahudi baru di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina.

Keputusan tersebut diambil oleh kabinet keamanan Israel dan diumumkan oleh Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang juga seorang pemukim, serta Menteri Pertahanan Israel Katz, yang mengawasi pemukiman Yahudi di wilayah Palestina.

Ekspansi nantinya dibarengi jaminan legalisasi bagi pos-pos permukiman ilegal yang sudah dibangun tanpa izin pemerintah. Sementara pada saat yang sama, serangan udara Israel ke Jalur Gaza menewaskan sedikitnya 13 orang dalam semalam, menurut pejabat kesehatan setempat.

Israel merebut Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Palestina ingin menjadikan ketiga wilayah tersebut sebagai bagian dari negara masa depan. Sebabnya, komunitas internasional menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal dan sebagai hambatan utama bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa keputusan pembangunan permukiman Yahudi “memperkuat cengkeraman kita di Yudea dan Samaria”, ujarnya merujuk kepada istilah Alkitab untuk wilayah Tepi Barat.

Dia menambahkan bahwa ekspansi pemukiman di daerah pendudukan “menegaskan hak historis bangsa Yahudi atas Tanah Israel, sekaligus menjadi jawaban telak terhadap terorisme Palestina.” Menurutnya, pembangunan permukiman juga merupakan “langkah strategis untuk mencegah pembentukan negara Palestina yang bisa membahayakan Israel.”

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Ekspansi terbesar sejak Kesepakatan Oslo

Israel telah membangun lebih dari 100 permukiman di Tepi Barat yang kini dihuni sekitar 500.000 warga Israel. Bentuk permukiman Yahudi ini bervariasi, mulai dari pos kecil di atas bukit hingga komunitas lengkap dengan blok apartemen, pusat perbelanjaan, pabrik, dan taman. Kebanyakan pemukiman dihuni kaum Yahudi garis keras yang membenarkan praktik pendudukan. Militer Israel berkewajiban melindungi setiap pemukiman, meski artinya membatasi ruang gerak sekitar tiga juta warga Palestina di kampung halamannya sendiri.

Di Tepi Barat, warga sipil Palestina secara umum hidup di bawah kekuasaan militer Israel. Adapun Otoritas Palestina hanya menguasai kota-kota besar. Sementara warga Israel yang hidup di wilayah pendudukan menikmati status kewarganegaraan penuh.

Peace Now menyebutkan, rencana pemerintah mencakup legalisasi 12 pos permukiman ilegal, pembangunan 9 permukiman baru, serta pengklasifikasian ulang zona pemukiman untuk dimekarkan.

“Pemerintah secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka lebih memilih memperkuat pendudukan dan melakukan aneksasi de facto ketimbang mengupayakan perdamaian,” kata Peace Now.

Minimnya tekanan dari AS

Sejak beberapa tahun terakhir, Israel sudah mempercepat pembangunan permukiman Yahudi, bahkan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza. Perluasan ini semakin membatasi ruang gerak warga Palestina dan menjauhkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang layak dan merdeka.

Pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS untuk pertama kalinya mendukung klaim Israel atas wilayah yang direbut melalui perang, serta mengambil langkah-langkah yang melegitimasi permukiman. Adapun Presiden Joe Biden, yang secara resmi menentang permukiman, juga tidak banyak menekan Israel untuk menghentikan ekspansi.

Mahkamah Internasional (ICJ) tahun lalu menyatakan bahwa keberadaan pemukim Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal. Majelis di Den Haag itu menuntut dihentikannya segala bentuk pembangunan atau peresmian permukiman.

Israel menolak opini non-mengikat dari ke15 hakim tersebut, dengan menyatakan bahwa wilayah Tepi Barat Yordan adalah bagian dari tanah historis bangsa Yahudi.

Permukiman Israel di Gaza

Israel sebenarnya telah menarik semua pasukan dan membubarkan seluruh permukiman di Jalur Gaza saat hengkang pada tahun 2005. Kini, sejumlah pejabat pemerintah menyerukan agar warga Israel bisa kembali bermukim secara permanen di wilayah tersebut.

Mereka meminta sebagian besar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke tempat lain secara sukarela. Oleh banyak pihak, rencana ini dianggap sebagai bentuk pengusiran paksa dan melanggar hukum internasional.

Saat ini, Israel menguasai lebih dari 70 persen wilayah Jalur Gaza, menurut Profesor Yaakov Garb dari Universitas Ben Gurion yang telah lama meneliti penggunaan lahan di wilayah Israel-Palestina. Area ini mencakup zona penyangga di sepanjang perbatasan Israel serta Kota Rafah di selatan yang kini nyaris kosong, dan wilayah-wilayah lain yang telah diperintahkan Israel untuk dievakuasi.

Kritik dan kecaman

Rencana Israel memicu kritik tajam dari sejumlah negara, termasuk sekutu di Barat. Pemerintah Inggris, misalnya, menyebut tindakan itu sebagai “rintangan yang disengaja” bagi negara Palestina, sementara juru bicara kepala PBB Antonio Guterres mengatakan langkah Israel mendorong upaya menuju solusi dua negara “ke arah yang salah”.

Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Hamish Falconer, mengatakan rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu membahayakan “solusi dua negara” dan tidak melindungi Israel.

Sementara Yordania menyebut langah Israel Ilegal, dan “merusak prospek perdamaian dengan memperkuat pendudukan”.

“Kami menentang semua” perluasan permukiman, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengulangi seruan agar Israel menghentikan kegiatan yang menghalangi perdamaian dan pembangunan ekonomi.

“Pemerintah Israel tidak lagi berpura-pura. Pencaplokan wilayah pendudukan dan perluasan permukiman adalah tujuan utamanya,” tulis organisasi HAM Peace Now.

Dalam pengumumannya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memberikan pembelaan awal, saat mengatakan: “Kami tidak mengambil tanah asing, tetapi warisan leluhur kami.”

Editor: Yuniman Farid

Tonton juga “Kisah Dokter di Gaza Kehilangan 9 Anaknya Akibat Serangan Israel” di sini:

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

31/05/2025 10:21
47 Orang Luka-luka dalam Ricuh Distribusi Bantuan Kemanusiaan Gaza

Gaza City –

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sekitar 47 orang mengalami luka-luka dalam kericuhan yang terjadi ketika ribuan orang menyerbu pusat distribusi bantuan kemanusiaan terbaru, yang dikelola kelompok kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat (AS), di Jalur Gaza bagian selatan.

Disebutkan PBB bahwa sebagian besar korban luka itu terkena tembakan yang dilepaskan oleh tentara-tentara Israel saat kericuhan terjadi pada Selasa (27/5).

Kericuhan itu terjadi di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, ketika pusat distribusi bantuan kemanusiaan terbaru yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung AS, diserbu oleh ribuan warga Gaza yang sangat kekurangan pasokan makanan dan obat-obatan akibat blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel.

“Dari informasi yang kami miliki, ada sekitar 47 orang yang mengalami luka-luka,” sebut Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestina, Ajith Sunghay, saat berbicara kepada asosiasi koresponden PBB di Jenewa, Swiss, seperti dilansir AFP, Rabu (28/5/2025).

Dia menambahkan bahwa “sebagian besar dari mereka yang terluka disebabkan oleh tembakan”, dan berdasarkan informasi yang dia miliki, “itu merupakan tembakan dari IDF” — menyebut nama resmi Angkatan Bersenjata Israel.

Insiden itu terjadi beberapa hari setelah Tel Aviv melonggarkan blokade bantuan kemanusiaan Gaza yang diberlakukan sejak 2 Maret lalu.

Penyaluran bantuan kemanusiaan Gaza dengan mekanisme baru yang dicetuskan AS dan sekutunya, Israel, itu menuai kritikan organisasi kemanusiaan internasional karena dianggap mem-bypass sistem PBB yang sudah ada dan gagal memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan.

Sunghay, dalam pernyataannya, menekankan bahwa pihaknya masih melakukan penaksiran dan mengumpulkan informasi tentang gambaran lengkap insiden itu.

“Jumlahnya bisa bertambah. Kami mencoba untuk mengonfirmasi apa yang telah terjadi pada mereka,” sebutnya, merujuk pada kondisi para korban luka.

Militer Israel sebelumnya mengatakan “pasukannya melepaskan tembakan peringatan di area luar kompleks” distribusi bantuan pada Selasa (27/5), dan bahwa mereka telah berhasil memulihkan “kendali atas situasi”.

PBB dan badan-badan bantuan kemanusiaan internasional telah menegaskan tidak akan bekerja sama dengan GHF, di tengah tuduhan bahwa GHF bekerja sama dengan Israel tanpa melibatkan Palestina.

“Kami telah menyampaikan banyak kekhawatiran terhadap mekanisme ini. Apa yang kami lihat kemarin adalah contoh yang sangat jelas tentang bahaya mendistribusikan makanan dalam situasi seperti yang dilakukan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza,” ucap Sunghay.

Sekjen PBB Sebut Kericuhan Distribusi Bantuan Gaza ‘Memilukan’

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut pemandangan ribuan orang menyerbu pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza bagian selatan sebagai situasi “memilukan”. Dalam pernyataan melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, Guterres menegaskan perlunya “rencana operasional yang baik”.

“Kita telah menyaksikan video yang muncul dari Gaza di sekitar salah satu titik distribusi yang ditetapkan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza. Dan sejujurnya, video ini, dan gambar ini, sangat memilukan,” ucap Dujarric dalam pernyataan mewakili Guterres.

“Seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal pekan lalu, kami dan mitra kami memiliki rencana yang detail, berprinsip, dan operasional yang baik yang didukung oleh negara-negara anggota untuk menyalurkan bantuan kepada penduduk yang putus asa,” imbuh pernyataan itu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

28/05/2025 16:38