Tag: Antonio Guterres

  • Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, PBB Ingatkan Hal Ini

    Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, PBB Ingatkan Hal Ini

    Tepi Barat

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan Israel bahwa keputusan menyetujui pembangunan permukiman Yahudi kontroversial, yang disebut sebagai “proyek E1”, di Tepi Barat akan memiliki “dampak kemanusiaan yang menghancurkan” bagi warga Palestina.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Kamis (21/8/2025), mengecam keras keputusan Israel tersebut dan secara tegas menyerukan kepada Tel Aviv untuk “segera menghentikan semua aktivitas permukiman”.

    “Sekretaris Jenderal mengecam keputusan Komite Perencanaan Tinggi yang memberikan persetujuan untuk lebih dari 3.400 unit perumahan di area E1 di Tepi Barat yang diduduki,” demikian pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, seperti dikutip dari situs resmi PBB.

    “Permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, merupakan pelanggaran hukum internasional dan bertentangan langsung dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” imbuh pernyataan tersebut.

    “Kemajuan proyek ini merupakan ancaman nyata bagi solusi dua negara. Proyek ini akan memisahkan wilayah Tepi Barat bagian utara dan bagian selatan, serta memiliki konsekuensi serius bagi kedaulatan wilayah Palestina yang diduduki,” tegas Guterres dalam pernyataannya.

    Dujarric menambahkan bahwa: “Sekretaris Jenderal menegaskan kembali seruannya kepada pemerintah Israel untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman dan untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.”

    Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dalam pernyataan terpisah, menyebut proyek E1 tersebut mengancam pergerakan dan akses warga Palestina karena “secara efektif akan memisahkan Tepi Barat utara dan tengah dari area selatan”.

    “Rencana tersebut akan memiliki dampak kemanusiaan yang menghancurkan, pertama dan yang terutama bagi warga Palestina di wilayah tersebut, tetapi juga bagi wilayah Palestina yang diduduki secara lebih luas,” sebut OCHA dalam peringatannya.

    “Rencana tersebut secara khusus menempatkan 18 komunitas Bedouin Palestina dalam risiko pengungsian yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Perluasan permukiman Yahudi dalam “proyek E1” itu akan mencakup pembangunan jalan pintas yang mengalihkan lalu lintas warga Palestina dari jalanan utama Yerusalem-Yerikho.

    “Ruas jalanan tersebut merusak keutuhan wilayah, meningkatkan waktu tempuh, dan berdampak negatif terhadap mata pencaharian serta akses masyarakat terhadap layanan,” sebut OCHA memperingatkan.

    Menkeu Israel Puji Persetujuan Permukiman, Sebut ‘Palestina Dihapus’

    Persetujuan untuk “proyek E1” diumumkan pekan lalu oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Bezalel Smotrich, dan mendapatkan persetujuan akhir dari komisi perencanaan Kementerian Pertahanan pada Rabu (20/8) waktu setempat.

    Smotrich memberikan pujian untuk persetujuan akhir yang diberikan otoritas Israel.

    “Dengan E1, kita akhirnya mewujudkan apa yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun. Negara Palestina sedang dihapus, bukan dengan slogan-slogan tetapi dengan tindakan,” ucap Smotrich dalam pernyataan terbarunya menyusul persetujuan akhir tersebut, seperti dilansir Reuters.

    Israel sejak lama berambisi membangun permukiman di lahan seluas kurang dari 12 kilometer persegi, yang dikenal sebagai E1 di Yerusalem Timur. Rencana itu terhenti selama bertahun-tahun karena ditentang komunitas internasional, yang menilainya mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak tahun 1967 silam, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas apakah pembangunannya mendapatkan izin dari otoritas Tel Aviv.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Ketua DPR Tunjukan Komitmen Dukungan ke Palestina

    Ketua DPR Tunjukan Komitmen Dukungan ke Palestina

    JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres untuk mendesak penghentian agresi Israel dan operasi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Sebagai representasi parlemen, langkah Puan dinilai sebagai bentuk komitmen RI untuk mendukung kemerdekaan Palestina. 

    “Surat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten meletakkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bagian yang tidak boleh dikompromikan dalam upaya untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia,” ujar Pemerhati Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Shofwan Al Banna Choiruzzad di Jakarta, Sabtu, 16 Agustus. 

    Shofwan memuji bahasa lugas yang disampaikan cucu Bung Karno tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Puan berdasarkan fakta yang telah diakui secara luas oleh berbagai lembaga internasional.

    “Di saat berbagai pihak mencoba mengaburkan masalah, surat ini dengan jujur dan lugas mengatakan bahwa Israel telah secara sengaja dan sistematis menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dan melanggar hukum internasional,” kata Shofwan.

    Shofwan juga menyoroti skeptisisme sebagian kalangan terhadap efektivitas PBB, di mana Indonesia disebut tetap memiliki ruang diplomatik untuk mendorong aksi nyata komunitas global.

    “Indonesia bisa mendorong Resolusi Uniting for Peace di Majelis Umum dan memobilisasi negara-negara yang peduli pada kemanusiaan dan perdamaian untuk memaksa Israel menghentikan blokade dan agresinya di Gaza dan Tepi Barat,” tambahnya.

    Di sisi lain, Shofwan menekankan pentingnya inisiatif kolektif dari negara-negara dunia untuk menjamin akses kemanusiaan di Gaza, seperti yang juga disampaikan oleh Puan.

    “Kalau masyarakat sipil seperti Greta Thunberg berani mencoba menembus blokade dan berhasil menghadirkan tekanan serius untuk Israel, bayangkan jika ratusan negara mengirimkan dokter dan bantuan makanan dalam sebuah konvoi kemanusiaan, dikawal oleh kapal berbagai negara? Tidak untuk menyerang siapapun, tapi untuk menjamin kemanusiaan sebagaimana piagam PBB,” kata Shofwan.

    Sebelumnya, Puan mengirimkan surat resmi kepada Sekjen PBB Antonio Guterres di New York, Amerika Serikat (AS). Dalam surat tersebut, Puan menegaskan apa yang terjadi di Gaza saat ini bukanlah sekadar krisis pangan. Menurutnya, kelaparan warga sipil diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan dijalankan secara sistematis.

    “Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi sekadar krisis pangan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang,” ungkap Puan. 

    Surat yang dikirim Puan ke Antonio Guterres berjudul ‘Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza’. Isi surat Puan pun menyoroti soal ratusan ribu warga Gaza yang kelaparan akibat pengeboman massal.

    Puan kemudian mengutip laporan UNICEF yang mengungkapkan saat ini terdapat lebih dari 1,1 juta warga yang menghadapi kerawanan pangan parah. Bahkan, ada 500.000 anak terindikasi malanutrisi akut.

    Selain itu, lebih dari 70 persen lahan pertanian, pasar, hingga toko makanan telah hancur. Dilaporkan pula akses terhadap makanan pokok dan pelayanan kesehatan juga dibatasi. Puan menegaskan tindakan Israel tidak bisa dibiarkan.

    Mantan Menko PMK itu mendorong PBB segera mengumumkan status darurat kelaparan di Jalur Gaza. Puan juga menuntut Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat, untuk mencegah penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan.

    Kepada PBB, Puan pun meminta agar organisasi organisasi antarpemerintah global tersebut memastikan penyediaan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan di seluruh Gaza.

    “Kami sepenuhnya mendukung kepemimpinan Anda secara moral dan kelembagaan, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak sesuai urgensi yang dibutuhkan krisis ini,” kata Puan Maharani.

  • Bangga! Sekjen PBB Tunjuk Pemuda RI Ini Jadi Penasehatnya

    Bangga! Sekjen PBB Tunjuk Pemuda RI Ini Jadi Penasehatnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres menunjuk seorang pemuda Indonesia untuk menjadi salah satu dari penasehatnya. ia adalah Zagy Berian, yang menjadi satu dari 14 Penasihat Muda Sekjen PBB untuk Perubahan Iklim (Youth Advisory Group on Climate).

    Penobatannya diumumkan pada Hari Internasional Pemuda, Selasa (12/8/2025). Dalam sebuah pernyataan resmi PBB, Zagy merupakan satu-satunya pemuda dari Asia Tenggara yang masuk dalam posisi tersebut.

    Zagy dan 13 pemuda lain akan memberikan masukan praktis, perspektif yang beragam dari anak muda, serta rekomendasi konkret untuk mendukung pekerjaan dalam menangkal masalah iklim. PBB mengatakan suara pemuda dalam aksi iklim penting mengingat tren global yang mengkhawatirkan.

    “Advokasi tanpa kenal takut dari anak muda telah menjadi pendorong utama dalam perjuangan melawan krisis iklim,” kata Guterres dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia.

    “Ini berarti lebih banyak ruang bagi suara muda di meja perundingan, lebih banyak ruang bagi kepemimpinan pemuda, dan lebih banyak ruang untuk membentuk aksi iklim. Kepada anak muda di seluruh dunia, jangan menyerah!,” tambahnya.

    Perlu diketahui, Asia Tenggara termasuk kawasan yang paling rentan terhadap risiko iklim. Mulai dari kenaikan permukaan laut yang mengancam komunitas pesisir hingga cuaca ekstrem yang mengganggu sistem pangan dan mata pencaharian.

    Di PBB,  Zagy adalah pemimpin sosial di bidang lingkungan keberlanjutan yang berfokus pada pemberdayaan pemuda agar berperan aktif di sektor tersebut. Ia adalah pendiri Society of Renewable Energy (SRE) dan menjabat sebagai Regional Facilitator untuk Youth Climate Justice Fund di Asia Selatan.

    Ia berkontribusi dalam strategi keterlibatan pemuda G20 Energy Transition Working Group bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Ia juga terlibat dalam B20 Task Force on Energy, Sustainability, and Climate, serta menjabat sebagai Chief di Southeast Asia Youth Forum on Energy di bawah ASEAN.

    Salah satu inisiatif penting yang ia jalankan adalah program edukasi dan kesadaran energi terbarukan di Pati, Jawa Tengah. Di sana, ia bekerja sama dengan petani setempat untuk mengintegrasikan solusi energi bersih dalam praktik pertanian berkelanjutan.

    “Bagi saya, ini berarti mendorong aksi iklim yang luar biasa melalui kolaborasi, sambil memastikan setiap suara didengar dalam membentuk masa depan global yang lebih adil dan berkelanjutan,” katanya.

    (tps/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Setujui Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, PBB Ingatkan Hal Ini

    Sekjen PBB Kecam Komunitas Global Tutup Mata Soal Kelaparan di Gaza

    Gaza City

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengecam komunitas internasional yang disebutnya menutup mata terhadap kelaparan yang meluas di Jalur Gaza. Guterres menyebut situasi di Jalur Gaza sebagai “krisis moral yang menantang hati nurani global”.

    “Saya tidak dapat menjelaskan tingkat ketidakpedulian dan tidak adanya tindakan yang kita lihat dari terlalu banyak orang di komunitas internasional — kurangnya belas kasih, kurangnya kebenaran, kurangnya kemanusiaan,” ucap Guterres dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (26/7/2025).

    Hal itu disampaikan Guterres saat berbicara kepada majelis global Amnesty International via tautan video pada Jumat (25/7).

    “Ini bukan sekadar krisis kemanusiaan. Ini adalah krisis moral yang menantang hati nurani global. Kami akan terus bersuara di setiap kesempatan,” ujarnya.

    Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan telah memperingatkan tentang lonjakan kasus kelaparan, terutama di kalangan anak-anak, di Jalur Gaza yang dilanda perang dan diblokade total oleh Israel pada Maret lalu, sebelum dilonggarkan dua bulan kemudian.

    Distribusi sedikit bantuan yang mengalir sejak saat itu telah dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung Israel dan Amerika Serikat (AS), menggantikan sistem distribusi yang telah lama dipimpin PBB.

    Kelompok bantuan dan PBB menolak untuk bekerja sama dengan GHF, yang dituduh membantu tujuan militer Israel.

    Guterres mengatakan meskipun dia berulang kali mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Jalur Gaza, “tidak ada yang dapat membenarkan ledakan kematian dan kehancuran sejak saat itu”.

    “Skala dan cakupannya melampaui apa pun yang pernah kita lihat belakangan ini,” sebutnya.

    “Anak-anak berbicara tentang keinginan untuk pergi ke surga, karena setidaknya, kata mereka, ada makanan di sana. Kami melakukan panggilan video dengan para pekerja kemanusiaan kami sendiri yang kelaparan di depan mata kami… Tetapi kata-kata tidak dapat memberi makan anak-anak yang kelaparan,” kata Guteres.

    Guterres juga mengecam pembunuhan lebih dari 1.000 warga Palestina yang mencoba mengakses pasokan bantuan pangan sejak 27 Mei, ketika GHF mulai beroperasi.

    “Kita membutuhkan tindakan: gencatan senjata segera dan permanen, pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, akses kemanusiaan segera dan tanpa hambatan,” cetusnya.

    Dia menambahkan bahwa PBB siap untuk “meningkatkan operasi kemanusiaan secara drastis” di Jalur Gaza jika Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Suriah Berdarah Gara-gara Israel Bikin Dunia Marah

    Suriah Berdarah Gara-gara Israel Bikin Dunia Marah

    Jakarta

    Israel menyerang sejumlah lokasi di Suriah. Serangan Israel itu membuat marah dunia.

    Dilansir AFP, Kamis (17/7/2025), serangan udara dilancarkan setelah Israel berjanji meningkatkan serangan mereka kecuali pemerintah Suriah menarik pasukan dari wilayah bagian selatan. Wilayah di selatan Suriah baru-baru ini dilanda bentrokan mematikan antara para petempur Druze dan Bedouin.

    Serangan udara Israel terhadap wilayah Damaskus ini disebut melibatkan drone. Militer Israel menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi di Suriah bagian selatan menyusul bentrokan berdarah antara Druze dan Bedouin.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) terus memantau perkembangan dan aktivitas terhadap warga sipil Druze di Suriah bagian selatan dan, sesuai dengan arahan eselon politik, menyerang wilayah tersebut dan bersiap menghadapi berbagai skenario,” ujar militer Israel dalam pernyataannya seperti dilansir Times of Israel.

    Televisi pemerintah Suriah melaporkan dua warga sipil mengalami luka-luka akibat serangan di pusat kota Damaskus. Serangan udara Israel terhadap wilayah Suriah ini dilancarkan saat bentrokan berdarah terjadi di wilayah Suweida, yang mayoritas penghuninya merupakan penganut Druze.

    Puluhan orang dilaporkan tewas dalam bentrokan yang terjadi sejak Minggu (13/7) waktu setempat. Pasukan keamanan Suriah, seperti dilansir Al Arabiya, dikerahkan ke wilayah Suweida sejak Senin (14/7) untuk meredakan pertempuran antara para petempur Druze dan kelompok bersenjata Bedouin.

    Namun, mereka malah terlibat bentrok dengan milisi Druze. Pertempuran itu menarik perhatian Israel, yang kemudian melancarkan serangan udara terhadap pasukan pemerintah Suriah pada Senin (14/7) dan Selasa (15/7) dengan tujuan melindungi komunitas Druze.

    Pada Rabu (16/7), Israel memperbarui serangannya di wilayah Suweida, setelah gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan Kementerian Pertahanan Damaskus gagal bertahan lama dengan pertempuran kembali terjadi antara para petempur Druze dan pasukan pemerintah Suriah. Tel Aviv mengatakan pihaknya akan mengirimkan lebih banyak pasukan ke perbatasan dengan Suriah setelah berjanji meningkatkan serangan jika pasukan pemerintah Suriah tidak ditarik dari wilayah Suweida.

    “Sesuai dengan penilaian situasi, (militer Israel) memutuskan untuk memperkuat pasukannya di wilayah perbatasan Suriah,” demikian pernyataan militer Israel.

    Siapa Sebenarnya Kelompok Druze?

    Komunitas Druze (Foto: BBC World)

    Druze adalah komunitas minoritas etnoreligius berbahasa Arab di Suriah, Lebanon, Israel, dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Agama Druze merupakan cabang dari Syiah dengan identitas yang unik.

    Separuh dari sekitar satu juta pengikutnya tinggal di Suriah atau sekitar 3% dari populasi negara tersebut. Komunitas Druze di Israel dianggap loyal karena banyak yang menjalani dinas militer Israel.

    Ada sekitar 152.000 orang Druze yang tinggal di Israel dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, menurut Biro Pusat Statistik Israel. Secara historis, mereka menempati posisi yang genting dalam tatanan politik Suriah.

    Selama perang saudara Suriah yang berlangsung hampir 14 tahun, Druze punya milisi sendiri di Suriah selatan. Sejak Assad dijatuhkan pada Desember 2024, komunitas Druze telah menentang upaya negara Suriah untuk memaksakan otoritas atas Suriah selatan.

    Banyak di antara mereka yang keberatan dengan kehadiran militer resmi Suriah di Suweida dan menolak bergabung dengan tentara Suriah. Mereka memilih mengandalkan milisi lokal.

    Serangan Israel di Suriah Sebabkan Warga Tewas

    Israel gempur Suriah (Foto: BBC World)

    Militer Israel menghancurkan gedung kantor pusat Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus dan pasukan pemerintah di Suriah selatan pada Rabu (16/7). Serangan Israel juga diarahkan ke area sekitar Istana Presiden Suriah di Damaskus, kendaraan-kendaraan lapis baja, serta fasilitas penyimpanan senjata di Suriah selatan.

    Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan serangan Israel menargetkan lembaga-lembaga pemerintah dan fasilitas sipil di Damaskus dan Suweida. Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan beberapa warga sipil tewas dalam serangan tersebut.

    “Serangan terang-terangan ini, yang merupakan bagian dari kebijakan yang disengaja oleh entitas Israel untuk mengobarkan ketegangan, menyebarkan kekacauan, dan merusak keamanan dan stabilitas di Suriah, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional,” ujar Kemlu Suriah.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pasukannya ‘berusaha menyelamatkan saudara-saudara Druze kami dan melenyapkan geng-geng rezim’. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Suriah menuduh Israel melakukan agresi berbahaya.

    Dunia Kecam Serangan Israel ke Suriah

    Kerusakan akibat serangan Israel ke Suriah (Foto: REUTERS/Khalil Ashawi)

    Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mengecam serangan Israel di wilayah kedaulatan Suriah. Kemlu menyampaikan keprihatinannya atas apa yang terjadi di Suweida, Suriah.

    “Indonesia prihatin atas memburuknya situasi di Suweida, Suriah, yang telah menimbulkan banyak korban sipil,” tulis Kemlu RI lewat akun X @Kemlu_RI, Kamis (17/7/2025).

    Indonesia mengecam Israel dan menyebut negara Yahudi itu tidak menghormati kedaulatan Suriah. Indonesia mendorong terjadinya gencatan senjata antara kelompok yang berkonflik.

    “Indonesia juga mengecam intervensi militer Israel yang tidak menghormati kedaulatan Suriah,” katanya.

    Kemlu menyatakan Indonesia selalu mendukung upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah Suriah. Kemlu RI menekankan pentingnya penyelesaikan konflik lewat dialog.

    “Indonesia mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen antara Pemerintah Suriah dan Kelompok Druze, dan terus mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Suriah dalam menciptakan perdamaian di seluruh wilayah Suriah,” ujarnya.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres juga mengecam serangan udara Israel di Suriah. Guterres juga mengecam pengerahan kembali pasukan Israel di dataran tinggi Golan.

    “Sekretaris Jenderal juga mengecam serangan udara Israel yang meningkat di Suweida, Daraa, dan di pusat kota Damaskus, serta laporan pengerahan kembali pasukan IDF di Golan,” ujar juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Kamis (17/7/2025).

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan dirinya sangat khawatir tentang kekerasan di selatan. Tetapi, dia mengaku yakin kekerasan itu akan berakhir dalam beberapa jam.

    “Kami telah menyepakati langkah-langkah spesifik yang akan mengakhiri situasi yang meresahkan dan mengerikan ini malam ini,” tulisnya di X pada Rabu (16/7) malam.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Siapa Druze dan Mengapa Israel Menyerang Suriah?

    Siapa Druze dan Mengapa Israel Menyerang Suriah?

    Jakarta

    Gelombang aksi kekerasan SARA yang baru-baru ini berlangsung di Suriah menyoroti kerapuhan negara tersebut.

    Pada Minggu, 13 Juli, kabar mengenai penculikan seorang pedagang dari kelompok minoritas Druze memicu bentrokan mematikan selama berhari-hari antara milisi Druze dan suku Badui yang beragama Islam Sunni di Suriah selatan.

    Kemudian pada Selasa, 15 Juli, Israel menyerang pasukan propemerintah yang dituduh menyerang komunitas Druze di Suweida. Setidaknya 350 orang dilaporkan tewas di Suweida sejak Minggu (13/07), menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

    Kekerasan ini merupakan yang pertama di Suweida yang mayoritas penduduknya Druze sejak pertempuran pada April dan Mei antara pejuang Druze dan pasukan keamanan Suriah.

    Sebelumnya, bentrokan di provinsi-provinsi pesisir Suriah pada Maret lalu dikabarkan telah menewaskan ratusan anggota komunitas minoritas Alawi. Mantan penguasa Bashar al-Assad berasal dari komunitas tersebut.

    Pertikaian yang mematikan ini, ditambah dengan serangan udara Israel, telah memicu kembali kekhawatiran soal gangguan keamanan di Suriah setelah pengambilalihan Damaskus oleh kelompok pemberontak pada Desember 2024.

    Pemimpin Suriah saat ini, Ahmed al-Sharaa, telah berjanji untuk melindungi minoritas Suriah.

    Siapa komunitas Druze?

    Separuh dari sekitar satu juta pengikutnya tinggal di Suriah, sekitar 3% dari populasi negara tersebut.

    Komunitas Druze di Israel dianggap loyal, karena banyak anggota komunitasnya menjalani dinas militer Israel. Ada sekitar 152.000 orang Druze yang tinggal di Israel dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, menurut Biro Pusat Statistik Israel.

    Secara historis, mereka menempati posisi yang genting dalam tatanan politik Suriah. Selama perang saudara Suriah yang berlangsung hampir 14 tahun, Druze punya milisi sendiri di Suriah selatan.

    Sejak Assad dijatuhkan pada Desember, komunitas Druze telah menentang upaya negara Suriah untuk memaksakan otoritas atas Suriah selatan.

    Banyak di antara mereka yang keberatan dengan kehadiran militer resmi Suriah di Suweida dan menolak bergabung dengan tentara Suriah. Mereka memilih mengandalkan milisi lokal.

    BBC

    Meskipun pemerintah Suriah mengutuk serangan terbaru terhadap penduduk Druze dan berjanji memulihkan ketertiban di Suriah selatan, pasukannya juga dituduh menyerang minoritas tersebut.

    Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di UK mendokumentasikan “eksekusi” terhadap penduduk Druze oleh pasukan pemerintah Suriah.

    Laporan semacam itu telah memicu ketidakpercayaan di antara beberapa anggota komunitas Druze terhadap pihak berwenang di Damaskus.

    Setelah kejatuhan Assad, Israel telah menjangkau komunitas Druze di dekat perbatasan utaranya dalam upaya untuk menjalin aliansi dengan minoritas Suriah.

    Israel semakin memposisikan dirinya sebagai pelindung regional bagi kaum minoritas, termasuk Kurdi, Druze, dan Alawi di Suriah, sambil menyerang lokasi militer di Suriah dan pasukan pemerintah.

    Selama bentrokan sektarian pada Mei, Israel melakukan serangan di dekat Istana Presiden Suriah di Damaskus. Israel mengatakan aksi itu adalah peringatan kepada pemerintah Suriah agar tidak menyerang komunitas Druze.

    Di sisi lain, ada beberapa tokoh Druze di Suriah dan Lebanon yang menuduh Israel mengobarkan perpecahan sektarian untuk memajukan aksi ekspansionis di wilayah tersebut.

    Mengapa Israel menyerang Suriah?

    Serangan terbaru Israel merupakan cara Israel memperingatkan sekaligus mencegah Suriah mengerahkan tentara ke Suriah selatan. Sebab, Israel berupaya menciptakan zona demiliterisasi di wilayah tersebut.

    Israel khawatir dengan keberadaan kelompok Islam di dekat perbatasan utaranya, di sepanjang Dataran Tinggi Golan.

    Meskipun serangan udara Israel pada 15 Juli berfokus pada pasukan keamanan dan kendaraan di Suweida, militer Israel memperluas cakupan serangannya pada 16 Juli dengan menyerang Kementerian Pertahanan dan markas besar tentara Suriah di Damaskus. Suriah mengutuk serangan tersebut.

    Serangan tersebut merupakan eskalasi Israel paling serius di Suriah sejak Desember 2024, saat Israel menghancurkan ratusan lokasi militer di seluruh negeri dan merebut zona penyangga yang dipatroli PBB di Dataran Tinggi Golan Suriah.

    Israel telah menyerang Suriah beberapa kali dengan tujuan mencegah pemerintah baru Suriah membangun kapasitas militernya yang dipandang sebagai ancaman potensial bagi keamanan Israel.

    “Peringatan di Damaskus telah berakhir – kini pukulan berat akan datang,” tulis Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, di media sosial pada 16 Juli, tak lama setelah serangan Israel di Damaskus dimulai.

    Penargetan markas militer Suriah disiarkan langsung oleh saluran TV terkemuka Suriah, dari studionya yang terletak di seberang Gedung.

    Bagaimana reaksi dunia?

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan AS “sangat prihatin” atas kekerasan tersebut.

    Pada 16 Juli, dia merilis pernyataan:

    “Kami telah menyepakati langkah-langkah spesifik yang akan mengakhiri situasi yang meresahkan dan mengerikan ini malam ini.”

    Beberapa negara Arab, termasuk Lebanon, Irak, Qatar, Yordania, Mesir, dan Kuwait, telah mengutuk serangan Israel yang menargetkan pemerintah dan pasukan keamanan Suriah.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengecam apa yang disebutnya sebagai “serangan terang-terangan Israel” terhadap Suriah. Adapun Iran menggambarkan serangan itu sebagai “sangat mudah ditebak”.

    Turki, pemangku kepentingan utama di Suriah pasca-Assad, menggambarkan serangan itu sebagai “tindakan sabotase terhadap upaya Suriah untuk mengamankan perdamaian, stabilitas, dan keamanan”.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengutuk serangan “eskalasi” Israel di Suweida dan Damaskus.

    Apa yang mungkin terjadi selanjutnya?

    Kekerasan tersebut telah menggarisbawahi rapuhnya lanskap keamanan dan politik di Suriah pascaperang saudara. Rentetan kekerasan terbaru memicu kekhawatiran pertikaian SARA akan muncul lagi di seluruh Suriah.

    Ketika Sharaa berupaya menguasai Suriah dan menyatukan berbagai kelompoknya, masih harus dilihat apakah pemerintahannya yang didominasi kaum Islamis akan mampu mendamaikan perpecahan sektarian yang mengakar di Suriah, akibat perang saudara selama bertahun-tahun.

    Bentrokan SARA tersebut, ditambah serangan Israel, mengancam akan menggagalkan upaya pembangunan negara dan pemulihan pascaperang.

    Israel, di sisi lain, kemungkinan akan terus menganggap pemerintah baru, dan para petempur Islamis yang berafiliasi dengan Sharaa di selatan, sebagai ancaman keamanan yang signifikan.

    Israel bisa terdorong untuk menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok yang mungkin merasa terasing oleh pemerintah baru di Suriah.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Video: PBB & Dunia Kecam Serangan Israel ke Suriah

    Video: PBB & Dunia Kecam Serangan Israel ke Suriah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dunia bereaksi atas serangan Israel di Damaskus, Suriah. Perserikatan Bangsa Bangsa pun buka suara. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, serangan Israel bersikap profokatif.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 17/07/2025) berikut ini.

  • Sekjen PBB Kecam Serangan Israel ke Suriah

    Sekjen PBB Kecam Serangan Israel ke Suriah

    Jakarta

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengecam serangan udara Israel di Suriah. Israel melancarkan serangan terhadap Damaskus untuk melindungi minoritas Druze pascabentrokan.

    “Sekretaris Jenderal juga mengecam serangan udara Israel yang meningkat di Suweida, Daraa, dan di pusat kota Damaskus, serta laporan pengerahan kembali pasukan IDF di Golan,” ujar juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Kamis (17/7/2025).

    Pasukan militer Israel sebelumnya diketahui melancarkan serangan udara terhadap Damaskus. Israel mengklaim serangannya menghantam gerbang markas militer Suriah.

    Serangan udara ini dilancarkan setelah Israel berjanji untuk meningkatkan serangan mereka, kecuali pemerintah Damaskus menarik pasukannya dari wilayah-wilayah Suriah bagian selatan, yang baru-baru ini dilanda bentrokan mematikan antara para petempur Druze dan Bedouin.

    Tentara Israel turut menyerang target militer di area istana kepresidenan Suriah di Damaskus. Serangan tersebut setelah menyerang markas militer di ibu kota.

    Dilansir AFP, Kamis (17/7), militer Israel “terus menyerang target militer milik rezim Suriah di Damaskus”, demikian pernyataan militer. “Sebuah target militer di area istana kepresidenan rezim Suriah di Damaskus telah diserang,” tambahnya.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Peringatan 30 Tahun Genosida di Srebrenica

    Peringatan 30 Tahun Genosida di Srebrenica

    Jakarta

    Tepat 30 tahun lalu pada 11 Juli 1995, pasukan Serbia-Bosnia menyerbu kota kecil Srebrenica di Bosnia timur pada bulan-bulan terakhir perang saudara. Lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia dibunuh. Mayat-mayat korban pembantaian massal ini disebar di kuburan-kuburan massal di sekitar Srebrenica, untuk menyembunyikan bukti kejahatan itu.

    Mereka dibunuh secara sistematis oleh tentara Republik Srpska yang dipimpin Jenderal Ratko Mladic. Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag telah memutuskan bahwa pembantaian itu adalah genosida. Tiga puluh tahun kemudian, sekitar 1.000 mayat masih belum teridentifikasi.

    Pembantaian itu terjadi setelah Srebrenica – sebuah “daerah aman” yang ditetapkan PBB bagi warga sipil dalam perang Bosnia tahun 1992-95, yang terjadi setelah terpecahnya federasi Yugoslavia – dikuasai oleh pasukan nasionalis Serbia Bosnia. Mereka membunuh sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim pada hari-hari berikutnya.

    Komandan tentara Serbia Bosnia Ratko Mladic dan pemimpin politik Radovan Karadzic ditangkap setelah perang, dan dihukum karena genosida oleh pengadilan kejahatan perang PBB di Den Haag, atas peran mereka dalam pembunuhan massal tersebut.

    Serbia dan Republika Srpska — entitas Serbia di Bosnia dan Herzegovina — telah mengakui adanya pembantaian di Srebrenica, tetapi tidak mengakui peristiwa itu sebagai genosida.

    Konflik meluas setelah perpecahan Yugoslavia

    Konflik di Bosnia meletus pada tahun 1992, ketika warga etnis Serbia di Bosnia mengangkat senjata dalam pemberontakan terhadap kemerdekaan Bosnia dari bekas Yugoslavia, dan dengan tujuan untuk mendirikan negara sendiri untuk akhirnya bersatu dengan negara tetangga Serbia. Lebih dari 100.000 orang tewas, dan jutaan orang mengungsi selama perang, sebelum perjanjian damai yang ditengahi AS dicapai pada tahun 1995.

    Majelis Umum PBB tahun lalu mengadopsi resolusi untuk memperingati genosida Srebrenica pada 11 Jul. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia telah mengecewakan rakyat Srebrenica — zona aman yang dinyatakan PBB selama perang — bukan karena “kecelakaan sejarah” melainkan karena “kebijakan, propaganda, dan ketidakpedulian internasional.”

    Kekejaman perang terburuk di Eropa setelah PD II

    Korban pembantaian Srebrenica yang baru teridentifikasi, setiap tahun dimakamkan kembali setiap tanggal 11 Juli di pemakaman peringatan yang luas dan terus berkembang di luar kota Srebrenica. Ribuan orang diperkirakan akan memperingati hari peringatan tersebut pada hari Jumat (11/7) di kompleks peringatan Potocari dekat Srebrenica.

    “Srebrenica adalah proyek yang sangat kompleks, karena sejumlah besar korban telah dikuburkan di banyak lokasi berbeda, di kuburan massal primer dan sekunder tempat jenazah dipotong-potong, sehingga kami tidak dapat menemukan jenazah yang utuh,” kata Dragana Vucetic, pakar forensik yang menangani identifikasi korban Srebrenica.

    Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia, ICTY, dan Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag menyatakan insiden ini sebagai tindakan genosida. Peristiwa ini juga dianggap sebagai kekejaman terburuk di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

    Editor: Agus Setiawan

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Megawati jadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global di Beijing

    Megawati jadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global di Beijing

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global yang digelar di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, China, Kamis.

    Dalam forum yang dihadiri sekitar 600 perwakilan dari 144 negara itu, diawali pembukaan dengan pembacaan pesan dari Presiden China Xi Jinping dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres.

    Dilanjutkan sambutan dari Sekretaris Utama di Sekretariat Partai Cai Qi dan Menteri IDCPC Liu Jianchao pun mempersilakan Megawati ke podium.

    Megawati didaulat sebagai pembicara pertama dilanjutkan sejumlah tokoh pimpinan negara, seperti Presiden ke-4 Namibia Nangolo Mbumba, mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Yukio Hatoyama, mantan PM Mesir Essam Sharaf, mantan PM Belgia Yves Leterme, dan mantan PM Nepal Jhala Nath Khanal.

    “Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam, saya berdiri di hadapan para pemimpin dunia, para negarawan dan pemikir lintas peradaban dan pejuang kemanusiaan dari berbagai bangsa, yang pada hari ini berkumpul dengan satu tekad: membangun masa depan umat manusia yang lebih damai, adil, dan berkeadaban,” kata Megawati.

    “Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Republik Rakyat China di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Xi Jinping serta Partai Komunis China, atas kehormatan dan undangan yang diberikan kepada saya untuk hadir dalam forum penting ini,” lanjutnya.

    Megawati mengatakan dialog ini tidak sekadar pertemuan antartokoh-tokoh pemimpin bangsa. Pertemuan ini adalah panggilan hati nurani bagi siapa pun yang merindukan tata dunia yang berkeadaban dan berkeadilan.

    “Pertemuan ini adalah ruang untuk mengingat kembali memori kolektif kita sebagai bangsa-bangsa yang pernah menjadi penyintas puing-puing penjajahan serta memimpikan dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih beradab,” kata Megawati mengawali pidatonya.

    Sebelumnya, pada Rabu (9/7), Menteri Departemen Hubungan Internasional Komite Sentral Partai Komunis China (IDCPC) Liu Jianchao di Kantor IDCPC, Beijing, menyampaikan kepada Megawati soal kesempatan menjadi pembicara pertama diberikan kepada Megawati.

    “Untuk acara dialog, Ibu Megawati akan menjadi pembicaraan pertama pemimpin dari luar negeri. Kami semua menantikan apa yang akan disampaikan Ibu Megawati,” katanya.

    Forum Global Civilizations Dialogue ini merupakan inisiatif dari Pemerintah China dan Partai Komunis China, mengangkat tema Safeguarding Diversity of Human Civilizations for World Peace and Development.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.