Xcloud.id

Tag: Antonio Guterres

  • Sekjen PBB Ingatkan Dunia Tak Boleh Terintimidasi Israel

    Sekjen PBB Ingatkan Dunia Tak Boleh Terintimidasi Israel

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa dunia tidak boleh “terintimidasi” oleh Israel yang terus melancarkan perang Gaza dan mengupayakan pendudukan Tepi Barat.

    Israel telah mengancam akan mencaplok Tepi Barat jika negara-negara Barat mengakui negara Palestina pada pertemuan tingkat tinggi PBB minggu depan di New York.

    “Kita tidak boleh merasa terintimidasi oleh risiko pembalasan, karena dengan atau tanpa melakukan apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan ini akan terus berlanjut dan setidaknya ada peluang untuk memobilisasi komunitas internasional guna menekan agar tindakan-tindakan tersebut tidak terjadi,” ujar Guterres, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (20/9/2025).

    “Saya rasa kita tidak sedang membicarakan pembalasan terkait ini atau itu. Ada kemajuan yang konstan dalam langkah-langkah pemerintah Israel untuk menghancurkan Gaza sepenuhnya dan melakukan aneksasi perlahan di Tepi Barat,” imbuh pemimpin badan dunia itu.

    Guterres telah memimpin seruan agar Israel menahan diri dari kampanye sengitnya di Gaza dan membatalkan ancaman melakukan serangan yang “belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap Kota Gaza.

    “Ini adalah tingkat kematian dan kehancuran terburuk yang pernah saya saksikan selama menjabat sebagai sekretaris jenderal, mungkin seumur hidup saya, dan penderitaan rakyat Palestina tak terlukiskan — kelaparan, kurangnya layanan kesehatan yang efektif, orang-orang yang hidup tanpa tempat tinggal yang layak di daerah konsentrasi yang luas,” tutur Guterres.

    Sekjen PBB tersebut tetap menahan diri untuk menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida,” meskipun badan-badan PBB telah menggunakan kata yang ditentang keras oleh Israel tersebut.

    “Masalahnya adalah bukan fungsi saya untuk menentukan secara hukum soal genosida,” ujarnya.

    “Itu bukan wewenang saya. Tapi, perlu diperjelas, masalahnya bukan pada kata tersebut. Masalahnya adalah realitas di lapangan,” ujarnya.

    Di Gaza minggu ini, militer Israel melancarkan serangan darat pada hari Selasa lalu, dan selama berhari-hari telah memberi tahu penduduk untuk menuju ke wilayah selatan. Namun, warga Palestina mengatakan perjalanan itu sangat mahal dan mereka tidak tahu ke mana harus pergi.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Eropa Percepat Sanksi Energi Rusia di Tengah Tekanan Politik

    Eropa Percepat Sanksi Energi Rusia di Tengah Tekanan Politik

    Brussels –

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan Uni Eropa (UE) akan mempercepat langkah menghentikan seluruh impor minyak dan gas Rusia. Ia menekankan bahwa pendapatan Moskow dari menjual energi fosil menjadi penopang utama ekonomi perang Rusia.

    Von der Leyen juga mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mengaitkan sanksi tambahan AS terhadap Rusia dengan syarat Eropa menghentikan pembelian minyak Rusia serta menaikkan tarif impor dari Cina.

    Rencana yang ada saat ini menargetkan penghentian penuh impor minyak Rusia pada 2027 dan gas pada 2028. Namun, Ursula von der Leyen mengatakan Komisi Eropa akan segera mengajukan paket sanksi ke-19 yang mencakup sektor kripto, perbankan, dan energi.

    Protes ribuan warga Slovakia terhadap pemerintahan yang pro-Rusia

    Di saat yang sama, ribuan warga Slovakia turun ke jalan untuk memprotes kebijakan ekonomi dan sikap pro-Rusia Perdana Menteri Robert Fico.

    Aksi itu berlangsung ketika Fico melakukan perjalanan ke Cina untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini merupakan pertemuan ketiganya sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina dimulai.

    Para pengkritik menilai Fico mengikuti jejak Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang dikenal kerap menghambat upaya sanksi Uni Eropa terhadap Moskow.

    Sekjen PBB ‘tidak optimistis’ soal perdamaian Ukraina

    Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan pandangannya terkait situasi di Ukraina dalam sebuah konferensi pers di New York.

    “Saya tidak terlalu optimistis soal kemajuan upaya perdamaian dalam waktu dekat di Ukraina,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres.

    Guterres menambahkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina kemungkinan akan berlangsung “setidaknya untuk beberapa waktu,” menunjukkan bahwa konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir meski ada berbagai upaya diplomasi.

    Pernyataan ini muncul di tengah harapan yang sempat timbul setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Agustus 2025, yang sempat dinilai bisa membuka jalan untuk negosiasi perdamaian, tapi hingga kini belum membuahkan hasil konkret.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

    Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya Rahman

    (nvc/nvc)

  • Israel Lancarkan Serangan Darat-Udara ke Gaza, Ini Respons PBB

    Israel Lancarkan Serangan Darat-Udara ke Gaza, Ini Respons PBB

    Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut penghancuran sistematis sedang berlangsung di Gaza pada Selasa (16/9). Ia mengatakan kondisi di Gaza saat ini sangat mengerikan. Diketahui, Israel tengah melancarkan serangan darat di Gaza hari ini.

    Guterres mengatakan serangan Israel tidak dapat ditoleransi secara moral, politik, dan hukum. Ia juga mengatakan siap bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump di PBB minggu depan

  • Bikin Merinding saat Puluhan Mayat Korban Geng Haiti Dimakan Anjing

    Bikin Merinding saat Puluhan Mayat Korban Geng Haiti Dimakan Anjing

    Jakarta –

    Serangan geng berdarah di Haiti menyebabkan puluhan orang tewas. Jasad korban masih tergeletak di semak-semak sampai dimakan anjing.

    Dikutip kantor berita AFP, Selasa (16/9/2025), peristiwa ini terjadi pada 11 dan 12 September di wilayah utara Ibu Kota Haiti, Port-au-Prince. Serangan ini merupakan pembunuhan massal terbaru yang mengerikan di negara Karibia yang dilanda krisis.

    Jaringan Pertahanan Hak Asasi Manusia Nasional (RNDDH) dalam sebuah laporan pada Senin (15/9) waktu setempat menyampaikan ada sejumlah korban yang belum ditemukan. Bahkan mayat-mayat masih belum dievakuasi.

    “Hingga 14 September 2025, beberapa korban masih belum ditemukan, sementara mayat-mayat masih tergeletak di semak-semak, dimakan oleh anjing,” kata RNDDH dalam laporannya.

    Kasus Kekerasan Melonjak

    Haiti, negara termiskin di belahan bumi Barat, telah dilanda kekerasan yang melonjak. Sebagian besar wilayah negara tersebut dan sebagian besar ibu kota Haiti hingga saat ini berada di bawah kendali geng-geng bersenjata.

    Situasi semakin memburuk pada awal 2024. Pada saat itu sebuah koalisi geng melancarkan gelombang serangan yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry dan penyerahan kekuasaan kepada dewan transisi presidensial.

    Ariel Henry, mengajukan pengunduran diri resminya ketika badan pemerintahan baru yang beranggotakan sembilan orang itu ditugaskan untuk memulihkan ketertiban. Salah satu tugas pertama dewan adalah menunjuk perdana menteri baru.

    Haiti tidak memiliki parlemen yang berfungsi dan belum memiliki presiden sejak pembunuhan Jovenel Moise pada tahun 2021. Pemilu terakhir diadakan pada tahun 2016.

    Badan transisi baru ini dijadwalkan memimpin negara ini hingga pemilu baru, dan pemerintahan terpilih akan mengambil alih pada 6 Februari 2026.

    Pembantaian Kejam terhadap Sipil

    Pengerahan pasukan multinasional yang dipimpin Kenya untuk mendukung polisi Haiti, gagal meredam kekerasan. Menurut RNDDH, koalisi geng ‘Viv Ansanm’ yang telah menguasai kota Cabaret sejak Maret 2024, “melakukan pembantaian yang sangat kejam terhadap penduduk sipil” di kota terdekat, Laboderie.

    Wilayah tersebut terletak sekitar 25 kilometer (15,5 mil) di utara Port-au-Prince.

    “Mereka membunuh lebih dari 50 orang dan membakar puluhan rumah,” kata kelompok itu.

    “Beberapa korban selamat berhasil melarikan diri ke daerah tetangga, sementara yang lain turun ke laut dengan perahu untuk mencoba melarikan diri dari para penyerang,” tambahnya.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bulan lalu bahwa “otoritas negara sedang runtuh” di Haiti. Dia memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa kekerasan menyebar ke luar ibu kota Haiti, tempat geng-geng menguasai lebih dari 90 persen wilayah tersebut.

    Pada hari Minggu lalu, Guterres mengutuk serangan di kawasan Cabaret, dan menyerukan negara-negara untuk “mempercepat upaya penguatan misi Dukungan Keamanan Multinasional dengan logistik, personel, & pendanaan.”

    Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, setidaknya 3.141 orang tewas di Haiti pada paruh pertama tahun ini.

    Puluhan Ribu Orang Eksodus pada 2024

    Lebih dari 40.000 orang telah meninggalkan rumah-rumah mereka di area Port-au-Prince hanya dalam waktu 10 hari pada akhir 2024 lalu. Badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), seperti dilansir AFP, Selasa (26/11/2024), menggambarkan gelombang pengungsian ini sebagai gelombang pengungsian terburuk dalam dua tahun terakhir di negara tersebut.

    Disebutkan IOM bahwa total 40.965 orang di Port-au-Prince telah mengungsi dalam periode 10 hari, yakni antara 11 November hingga 20 November. Beberapa orang di antaranya disebut telah melakukan pengungsian kedua atau ketiga kalinya.

    “Skala pengungsian ini belum pernah terjadi sebelumnya, sejak kami mulai merespons krisis kemanusiaan pada tahun 2022,” sebut Kepala IOM di Haiti, Gregoire Goodstein, dalam pernyataan terbarunya.

    Secara total, menurut laporan IOM, lebih dari 700.000 orang telah mengungsi akibat maraknya kekerasan geng kriminal bersenjata di Haiti.

    “Krisis ini bukan hanya tantangan kemanusiaan. Ini menjadi ujian atas tanggung jawab kita bersama,” ucap Goodstein dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video: Gangster Haiti ‘Menggila’ Bantai 184 Lansia

    Halaman 2 dari 3

    (idn/idn)

  • Horor! 50 Orang Tewas dalam Serangan Geng Haiti, Mayat Dimakan Anjing

    Horor! 50 Orang Tewas dalam Serangan Geng Haiti, Mayat Dimakan Anjing

    Jakarta –

    Lebih dari 50 orang tewas dalam serangkaian serangan geng di Haiti pekan lalu. Ini merupakan pembunuhan massal terbaru yang mengerikan di negara Karibia yang dilanda krisis tersebut.

    Serangan tersebut terjadi pada 11 dan 12 September di wilayah utara ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Demikian disampaikan Jaringan Pertahanan Hak Asasi Manusia Nasional (RNDDH) dalam sebuah laporan pada Senin (15/9) waktu setempat.

    “Hingga 14 September 2025, beberapa korban masih belum ditemukan, sementara mayat-mayat masih tergeletak di semak-semak, dimakan oleh anjing,” kata RNDDH dalam laporannya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (16/9/2025).

    Haiti, negara termiskin di belahan bumi Barat, telah dilanda kekerasan yang melonjak. Sebagian besar wilayah negara tersebut dan sebagian besar ibu kota Haiti hingga saat ini berada di bawah kendali geng-geng bersenjata.

    Situasi semakin memburuk pada awal 2024, ketika sebuah koalisi geng melancarkan gelombang serangan, yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry dan penyerahan kekuasaan kepada dewan transisi presidensial.

    Pengerahan pasukan multinasional yang dipimpin Kenya untuk mendukung polisi Haiti, juga gagal meredam kekerasan.

    Menurut RNDDH, koalisi geng “Viv Ansanm”, yang telah menguasai kota Cabaret sejak Maret 2024, “melakukan pembantaian yang sangat kejam terhadap penduduk sipil” di kota terdekat, Laboderie.

    Wilayah tersebut terletak sekitar 25 kilometer (15,5 mil) di utara Port-au-Prince.

    “Mereka membunuh lebih dari 50 orang dan membakar puluhan rumah,” kata kelompok itu.

    “Beberapa korban selamat berhasil melarikan diri ke daerah tetangga, sementara yang lain turun ke laut dengan perahu untuk mencoba melarikan diri dari para penyerang,” tambahnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bulan lalu bahwa “otoritas negara sedang runtuh” di Haiti.

    Ia memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa kekerasan menyebar ke luar ibu kota Haiti, tempat geng-geng menguasai lebih dari 90 persen wilayah tersebut.

    Pada hari Minggu lalu, Guterres mengutuk serangan di kawasan Cabaret, dan menyerukan negara-negara untuk “mempercepat upaya penguatan misi Dukungan Keamanan Multinasional dengan logistik, personel, & pendanaan.”

    Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, setidaknya 3.141 orang tewas di Haiti pada paruh pertama tahun ini.

    Lihat juga Video ‘Gangster Haiti ‘Menggila’ Bantai 184 Lansia’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • PM Israel: Tidak Akan Ada Negara Palestina

    PM Israel: Tidak Akan Ada Negara Palestina

    Yerusalem –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah bahwa tidak akan ada negara Palestina. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu saat berbicara pada upacara penandatanganan proyek permukiman besar di Tepi Barat yang diduduki.

    “Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina, tempat ini milik kami,” kata Netanyahu pada acara di Maale Adumim, sebuah permukiman Israel di sebelah timur Yerusalem, dilansir AFP, Jumat (12/9/2025).

    “Kami akan menjaga warisan kami, tanah kami, dan keamanan kami… Kami akan menggandakan populasi kota ini,” imbuhnya.

    Israel telah lama berambisi membangun di atas lahan seluas kurang lebih 12 kilometer persegi yang dikenal sebagai E1. Akan tetapi rencana tersebut telah tertunda selama bertahun-tahun karena adanya pertentangan internasional.

    Lokasi tersebut terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel di Maale Adumim, dekat dengan rute yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Palestina.

    Bulan lalu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mendukung rencana pembangunan sekitar 3.400 rumah di atas lahan yang sangat sensitif tersebut.

    Pengumumannya menuai kecaman. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa permukiman tersebut secara efektif akan membelah Tepi Barat menjadi dua dan menimbulkan “ancaman eksistensial” bagi negara Palestina yang bersebelahan.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan dari Israel.

    Beberapa pemerintah Barat, termasuk Inggris dan Prancis, telah mengumumkan niat mereka untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa akhir bulan ini.

    Inggris menyatakan akan mengambil langkah tersebut jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza.

    Para menteri sayap kanan Israel dalam beberapa bulan terakhir secara terbuka menyerukan aneksasi Israel atas wilayah tersebut.

    LSM Israel, Peace Now, yang memantau aktivitas permukiman di Tepi Barat, mengatakan pekan lalu bahwa pekerjaan infrastruktur di E1 dapat dimulai dalam beberapa bulan, dan pembangunan perumahan dalam waktu sekitar satu tahun.

    Lembaga tersebut menyatakan bahwa rencana E1 “mematikan bagi masa depan Israel dan bagi peluang apa pun untuk mencapai solusi dua negara yang damai”.

    Tidak termasuk Yerusalem timur yang dianeksasi Israel, Tepi Barat adalah rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina, serta sekitar 500.000 pemukim Israel.

    (lir/lir)

  • PBB Kutuk Keras Insiden Penembakan Charlie Kirk

    PBB Kutuk Keras Insiden Penembakan Charlie Kirk

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres “mengecam” pembunuhan aktivis konservatif berpengaruh Charlie Kirk. PBB pun sampaian duka cita atas tewasnya Charlie Kirk dalam insiden berdarah itu.

    Penyelidik AS mengatakan bahwa mereka telah menemukan senapan bolt-action yang mereka yakini digunakan untuk membunuh Kirk dan merilis gambar orang yang dicurigai saat mereka mencari penembak

  • Update Terkini Chaos Nepal: Pemerintahan Kolaps, Militer Kuasai Negeri

    Update Terkini Chaos Nepal: Pemerintahan Kolaps, Militer Kuasai Negeri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tentara Nepal dikerahkan untuk berpatroli di jalan-jalan ibu kota Kathmandu pada Rabu (10/9/2025) dalam upaya memulihkan ketertiban setelah gelombang protes besar-besaran yang berujung pada pembakaran gedung parlemen serta pengunduran diri perdana menteri.

    Kerusuhan ini disebut sebagai yang terburuk dalam dua dekade terakhir di negara Himalaya tersebut.

    Dengan pengeras suara, tentara mengumumkan pemberlakuan jam malam sementara kendaraan lapis baja melintas di antara bangkai mobil dan gedung-gedung yang hangus terbakar. Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, menyerukan para demonstran agar “menghentikan aksi protes dan terlibat dalam dialog.”

    Adapun kerusuhan berawal pada Senin di Kathmandu sebagai bentuk kemarahan atas kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan media sosial dan kasus dugaan korupsi. Gelombang protes yang dipimpin generasi muda dan menamakan diri gerakan “Gen Z” itu kemudian berubah menjadi ledakan kemarahan nasional, dengan sejumlah gedung pemerintah dibakar menyusul penindakan aparat yang menewaskan sedikitnya 19 orang.

    Militer memperingatkan bahwa “vandalisme, penjarahan, pembakaran, atau serangan terhadap individu dan properti atas nama protes akan diperlakukan sebagai tindak pidana yang bisa dihukum.”

    Bandara internasional Kathmandu diperkirakan kembali beroperasi pada Rabu setelah lumpuh akibat kerusuhan. Asap masih mengepul dari gedung-gedung pemerintah, rumah politikus, hingga pusat perbelanjaan yang jadi sasaran massa.

    Di dinding parlemen yang menghitam akibat kebakaran, tampak coretan pesan perpisahan kasar kepada pemerintah yang tumbang, bertuliskan mereka telah memilih “lawan yang salah,” ditandatangani dengan nama “Gen Z.”

    Kerusuhan juga menyasar rumah mantan perdana menteri empat periode sekaligus pemimpin Partai Komunis, KP Sharma Oli (73), yang diserang dan dibakar massa pada Selasa. Oli kemudian mengundurkan diri untuk memberi jalan “menuju solusi politik”, meski hingga kini keberadaannya tidak diketahui.

    “Ini akibat dari perbuatan buruk para pemimpin kita,” kata Dev Kumar Khatiwada (60), pensiunan polisi, saat berbincang dengan rekan-rekannya di sebuah warung teh, sebagaimana dikutip AFP.

    Namun, ia menambahkan bahwa pembakaran gedung-gedung besar tidak bisa dibenarkan. “Vandalisme bukanlah jalan keluar yang tepat dari masalah ini.”

    Mengutip Newsweek, pembakaran yang dilakukan massa juga berujung kematian istri Oli. Jhala Nath Khanal tewas setelah terbakar hidup-hidup ketika rumahnya dibakar warga yang marah pada Selasa.

    Reaksi Internasional

    Kelompok think tank International Crisis Group menyebut krisis ini sebagai “titik balik besar dalam pengalaman demokrasi Nepal yang penuh ketidakpastian.”

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar semua pihak menahan diri demi mencegah eskalasi lebih jauh. “Perlu ada pengendalian diri untuk menghindari peningkatan kekerasan,” ujar juru bicara Stephane Dujarric dalam pernyataannya.

    Namun arah politik Nepal pascakerusuhan masih samar. “Para demonstran, pemimpin yang mereka percayai, dan militer harus duduk bersama untuk membuka jalan menuju pemerintahan sementara,” kata pengacara konstitusi Dipendra Jha kepada AFP.

    Analis Crisis Group, Ashish Pradhan, juga menegaskan perlunya “pengaturan transisi yang harus segera digagas dan melibatkan tokoh-tokoh yang masih dipercaya masyarakat, khususnya kaum muda.”

    Meski demikian, dengan cepatnya pergerakan massa yang didorong generasi muda, belum jelas siapa sosok yang dapat menjadi figur pemersatu.

    Krisis Generasi Muda

    Lebih dari 20% warga Nepal berusia 15-24 tahun saat ini menganggur, menurut data Bank Dunia. Produk domestik bruto (PDB) per kapita hanya sebesar US$1.447, menambah alasan frustrasi kaum muda yang merasa terpinggirkan.

    Sebelum kerusuhan, pemerintah sempat memblokir akses ke 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X. Namun setelah pencabutan larangan tersebut, video di TikTok-yang tidak sempat diblokir-justru menjadi wadah penyebaran pesan perlawanan.

    Banyak video viral menyoroti kesenjangan antara kehidupan rakyat biasa dengan anak-anak pejabat yang memamerkan barang mewah serta liburan mahal.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tentara Nepal Patroli di Ibu Kota Usai Demo Berdarah Gulingkan PM

    Tentara Nepal Patroli di Ibu Kota Usai Demo Berdarah Gulingkan PM

    Jakarta –

    Para tentara Nepal berpatroli di jalan-jalan ibu kota Nepal, Kathmandu pada hari Rabu (10/9) untuk mengembalikan ketertiban, setelah para pengunjuk rasa membakar gedung parlemen dan memaksa perdana menteri mundur. Ini merupakan kekerasan terburuk yang melanda negara Himalaya itu dalam dua dekade.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/9/2025), aksi-aksi demo dimulai pada hari Senin (8/9) lalu di Kathmandu untuk menentang larangan pemerintah terhadap media sosial. Namun, aksi tersebut kemudian meningkat menjadi luapan kemarahan nasional, dengan gedung-gedung pemerintah dibakar setelah tindakan keras kepolisian yang merenggut setidaknya 19 nyawa.

    Kekacauan yang cepat ini mengejutkan banyak orang. Kepulan asap mengepul dari gedung-gedung pemerintah, tempat tinggal politisi, supermarket, dan bangunan-bangunan lain yang menjadi sasaran pengunjuk rasa, kata seorang reporter AFP pada hari Rabu (10/9/2025).

    Jalan-jalan ibu kota Nepal dipenuhi bangkai kendaraan dan ban yang terbakar.

    “Hari ini sepi, tentara ada di mana-mana di jalanan”, ujar seorang tentara yang sedang memeriksa mobil di pos pemeriksaan darurat di jalan.

    Sebelumnya pada Selasa (9/9), massa menyerang dan membakar rumah KP Sharma Oli, perdana menteri berusia 73 tahun yang telah menjabat selama empat periode dan merupakan pemimpin Partai Komunis.

    Ia kemudian mengundurkan diri untuk memberi “langkah-langkah menuju solusi politik”. Keberadaannya saat ini tidak diketahui.

    Panglima militer Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, telah meminta adanya perundingan, dalam sebuah pesan video yang dikeluarkan Selasa malam waktu setempat.

    “Untuk memberikan resolusi damai kepada bangsa, kami mendesak semua kelompok yang terlibat dalam aksi protes untuk membatalkannya dan berdialog”, ujarnya.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres telah mendesak “pengendalian diri untuk menghindari eskalasi kekerasan lebih lanjut”. Demikian disampaikan juru bicaranya, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum jelas.

    “Para pengunjuk rasa, para pemimpin yang mereka percayai, dan tentara harus bersatu untuk membuka jalan bagi pemerintahan sementara,” kata pengacara konstitusi Dipendra Jha kepada AFP.

    Tonton juga video “Demo Berdarah di Nepal, Massa Bakar Rumah dan Serang Menteri” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Video Sekjen PBB Sebut Serangan Israel di Qatar Adalah Pelanggaran Kedaulatan

    Video Sekjen PBB Sebut Serangan Israel di Qatar Adalah Pelanggaran Kedaulatan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di Ibu Kota Qatar, Doha. Ia mengatakan Israel melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Qatar.

    Ia juga mengungkit peran Qatar dalam proses kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas.