Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di Ibu Kota Qatar, Doha. Ia mengatakan Israel melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Qatar.
Ia juga mengungkit peran Qatar dalam proses kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas.
Jakarta –
Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) “Plus” di Tianjin, China. Sugiono menyampaikan sikap Indonesia, termasuk soal gerakan non-blok.
“Kehadiran kami di KTT SCO Plus ini merupakan bukti betapa pentingnya Indonesia bagi organisasi ini, untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap multilateralisme, gerakan non-blok, dan kesediaan kami untuk bekerja sama di SCO, untuk berdiri dan berjuang mengumpulkan suara negara-negara berkembang dan memperkuat kerja sama multilateral,” kata Menlu Sugiono dilansir Antara, Selasa (2/9/2025).
Pada sesi pleno yang dipimpin Presiden China Xi Jinping tersebut, hadir kepala negara dan pemerintahan dari 10 negara anggota tetap SCO yaitu China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran dan Belarus. Hadir juga satu kepala negara pemantau yaitu Monglia dan delapan kepala negara dan pemerintahan mitra dialog yaitu Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Myanmar dan Maladewa.
Namun, dalam KTT SCO kali ini, China juga mengundang empat negara di luar anggota tetap, pengamat maupun mitra dialog yaitu Indonesia, Laos, Malaysia dan Vietnam Artinya, total 23 perwakilan negara menyampaikan pernyataan dalam KTT SCO Plus Tianjin.
“Dan yang lebih penting, untuk menunjukkan komitmen Indonesia sebagai sahabat, mitra dan pihak yang bekerja sama dengan Anda semua sebagai keluarga besar,” kata Sugiono
“Pada 1965, banyak negara terinspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan, untuk bersatu demi kemerdekaan, keadilan dan kerja sama. Kini, banyak dari kita berjuang untuk menemukan titik temu yang tepat guna memastikan bahwa pembangunan dalam PBB dapat diakses oleh semua orang,” imbuhnya.
Sugiono mengatakan, Indonesia yakin kerja sama hanya dapat terus berkembang dalam lingkungan yang tepat, yaitu dunia yang di dalamnya terdapat tatanan global dan hukum internasional.
“Pemerintahan global sebagaimana diusulkan oleh ketua, juga sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia, terutama dalam hal menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang merupakan tujuan utama pembangunan,” tambah Menlu Sugiono.
“Hal tersebut sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi semakin penting terutama dalam menangani situasi seperti yang terjadi di Gaza karena itu kesejahteraan sosial, penghormatan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan,” jelasnya.
Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto yang batal menghadiri KTT SCO Plus maupun parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang karena harus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.
Dalam KTT SCO Plus tersebut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan sikapnya. China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organisation (SCO) periode 2024-2025.
Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.
SCO Tianjin juga menghasilkan “Tianjin Declaration” yang menguraikan prioritas strategis dan kerangka kerja sama SCO dalam dekade mendatang (2026-2035), dengan menekankan multilateralisme, keamanan, integrasi ekonomi, dan reformasi tata kelola global.
(wnv/wnv)
Sanaa –
Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman mengatakan mereka telah menembakkan rudal dalam serangan terhadap sebuah kapal tanker yang berlayar di perairan Laut Merah. Serangan terbaru Houthi ini dilancarkan setelah kematian Perdana Menteri (PM) yang memimpin pemerintahan mereka di Yaman.
Houthi, seperti dilansir AFP, Senin (1/9/2025), menyebut para petempurnya menargetkan kapal tanker berbendera Liberia bernama Scarlet Ray dalam serangan terbarunya. Kelompok yang didukung Iran ini telah menenggelamkan dua kapal tanker lainnya pada Juli lalu.
Diklaim oleh Houthi bahwa serangan terbarunya itu mengenai langsung kapal tanker tersebut. Namun Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) mengatakan bahwa serangan di Laut Merah itu meleset dari target.
Perusahaan keamanan maritim Ambrey menambahkan bahwa kapal tanker yang diserang Houthi tersebut merupakan milik Israel.
UKMTO, yang memantau kawasan tersebut, mengatakan para awak kapal “menyaksikan percikan di dekat kapal mereka dari proyektil yang tidak diketahui dan mendengar suara ledakan keras”.
“Semua awak selamat dan kapal melanjutkan pelayarannya,” sebut UKMTO dalam laporannya.
Klaim serangan terbaru itu disampaikan setelah Houthi, pada Sabtu (30/8), mengonfirmasi bahwa PM mereka, Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi, bersama sejumlah pejabat lainnya tewas akibat serangan Israel pada Kamis (28/8) lalu.
Militer Israel, dalam pernyataannya, menyebut serangan mereka di Sanaa, ibu kota Yaman, yang dikuasai Houthi telah menewaskan Rahawi. Dia menjadi pejabat paling senior yang diketahui tewas dalam serangan di Yaman yang terjadi selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.
Usai kematian Rahawi, menurut sumber keamanan Yaman yang berbicara kepada AFP, Houthi telah menangkap puluhan orang di Sanaa dan beberapa area lainnya “karena dicurigai bekerja sama dengan Israel”.
Pada Minggu (31/8), kelompok Houthi menyerbu markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menahan setidaknya 11 pekerja PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat” para pekerja PBB tersebut.
Menurut utusan PBB untuk Yaman Hans Grundberg, Houthi telah menahan 23 personel PBB, beberapa di antaranya sejak tahun 2021 dan tahun 2023.
Houthi mengklaim penangkapan yang dilakukan pada Juni 2024 melibatkan “jaringan mata-mata Amerika-Israel” yang beroperasi di bawah naungan organisasi-organisasi kemanusiaan. Tuduhan itu dengan tegas dibantah keras oleh PBB.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
Jakarta –
Pertemuan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Cina Xi Jinping menjadi pusat perhatian pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Tianjin, Cina.
Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Modi ke Cina sejak hubungan kedua negara memburuk akibat bentrokan mematikan antara pasukan di perbatasan Himalaya pada 2020. Dalam sambutan pembuka, Modi menegaskan bahwa hubungan India dan Cina kini bergerak ke arah yang lebih bermakna, dengan suasana perbatasan yang lebih damai.
Xi, menurut siaran CCTV, mengatakan isu perbatasan tidak seharusnya mendefinisikan keseluruhan hubungan kedua negara. Ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya menjadi fokus utama.
Modi menyatakan India berkomitmen memperkuat hubungan dengan Cina berdasarkan rasa saling menghormati, saling percaya, dan sensitivitas terhadap kepentingan masing-masing. Xi menegaskan kedua negara harus melihat hubungan dari perspektif strategis jangka panjang, terutama karena tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik. “India dan Cina adalah mitra, bukan pesaing. Keduanya mewakili peluang pembangunan, bukan ancaman,” kata Xi seperti dikutip Xinhua.
Pertemuan berlangsung hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif 50 persen terhadap produk India terkait pembelian minyak dari Rusia. Sejumlah analis menilai kebijakan itu justru bisa mendorong India semakin mendekat ke Cina.
Di sela-sela KTT, Xi juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Media pemerintah Rusia menyiarkan video keduanya saling menyapa hangat. Putin dijadwalkan pula bertemu Modi, pada saat hubungan kedua negara mendapat sorotan global setelah tarif tinggi dari Washington mulai berlaku.
Putin dan sejumlah pemimpin lain diperkirakan tetap berada di Beijing hingga 3 September untuk menghadiri parade militer memperingati berakhirnya Perang Dunia II. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga disebut akan hadir.
KTT SCO didorong jadi penyeimbang pengaruh Barat
Dalam jamuan makan malam resmi, Xi Jinping menekankan bahwa SCO kini memikul tanggung jawab lebih besar menjaga perdamaian dan stabilitas regional. “SCO pasti akan memainkan peran lebih besar, memperkuat persatuan antar anggota, menggalang kekuatan Global South, dan mendorong kemajuan peradaban manusia,” ujarnya.
Xinhua menyebut pertemuan kali ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah organisasi. Forum ini beranggotakan 10 negara, Cina, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Belarus, ditambah 16 negara lain berstatus mitra dialog atau pengamat.
KTT berlangsung di tengah ketegangan perdagangan global setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif terhadap berbagai negara. Kebijakan itu mendorong banyak negara mencari mitra dagang baru di tengah ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Washington.
Sejak berdiri pada 2001, SCO berkembang menjadi forum kerja sama ekonomi dan keamanan. Cina memanfaatkan forum ini untuk memperluas pengaruh ekonominya, sementara Rusia menjadikannya sarana menjaga hubungan dengan Asia Tengah. Perang di Ukraina membuat Moskow semakin bergantung pada SCO.
Bagi India, forum ini juga memberi panggung penting, terutama setelah hubungan dengan AS kembali tegang akibat kebijakan tarif. Kehadiran Modi di Tianjin menandai kunjungan pertamanya ke Cina dalam tujuh tahun terakhir.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang turut hadir menegaskan pentingnya multilateralisme, menyebut Cina sebagai pilar fundamental sistem internasional.
Rangkaian Pertemuan Bilateral
Hari pertama KTT juga diwarnai serangkaian pertemuan bilateral. Putin tiba di Tianjin dengan sambutan karpet merah dari pejabat senior Cina. Media pemerintah Cina menggambarkan kunjungan empat harinya sebagai simbol “hubungan terbaik sepanjang sejarah,” paling stabil, dewasa, dan signifikan secara strategis di antara negara besar. Dalam wawancara dengan Xinhua sebelum keberangkatan, ia menegaskan Rusia dan Cina sama-sama menolak sanksi Barat yang dianggap diskriminatif. Ekonomi Rusia sendiri kini berada di ambang resesi akibat perang di Ukraina dan tekanan sanksi internasional.
Turki menekankan pentingnya investasi perusahaan Cina di negaranya serta membahas isu Gaza, perang di Ukraina, dan pembangunan kembali Suriah setelah jatuhnya Presiden Bashar Assad tahun lalu. Suriah kini tengah berusaha bangkit di bawah pemerintahan sementara yang dipimpin kelompok Islamis. Menurut Xinhua, Xi menegaskan bahwa Cina dan Turki sama-sama negara besar yang sedang tumbuh dengan semangat independen.
Azerbaijan menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis komprehensif dengan Beijing, termasuk penguatan jalur transportasi internasional Trans-Kaspia yang menghubungkan barang-barang Cina melalui Azerbaijan serta kerja sama energi dengan memanfaatkan cadangan gas alam. Beijing juga menegaskan dukungan terhadap rencana Azerbaijan bergabung sebagai anggota penuh SCO. Pada 2023, Azerbaijan merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh yang mayoritas penduduknya etnis Armenia, sementara Cina sebelumnya telah mengakui wilayah itu sebagai bagian dari Azerbaijan. Dukungan Baku terhadap prinsip Satu-Cina, termasuk pengakuan Taiwan sebagai bagian dari wilayah Cina, memperkuat kedekatan kedua pihak.
Armenia di sisi lain mengumumkan peningkatan status hubungan dengan Beijing menjadi kemitraan strategis. Perdana Menteri Nikol Pashinyan menyebut langkah ini akan membuka peluang kerja sama baru. Kedua pihak sepakat memperdalam kolaborasi Belt and Road, memperluas konektivitas, serta pertukaran di bidang pendidikan, teknologi, budaya, dan pariwisata. Yerevan menegaskan komitmennya pada prinsip satu-Cina, sedangkan Beijing menyatakan mendukung Armenia untuk memperluas peran di SCO. Taiwan sendiri tetap memerintah dengan pemerintahannya sendiri meski dianggap Beijing sebagai provinsi, dan Presiden Taiwan William Lai berulang kali menegaskan kedaulatan negaranya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
Editor: Rahka Susanto
Tonton juga video “Trump Ancam Naikkan Tarif Impor untuk India gegara Beli Minyak Rusia” di sini:
(ita/ita)
Jakarta –
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa kelompok Houthi menahan setidaknya 11 stafnya dalam serangan ke kompleks PBB pada hari Minggu (31/8) waktu setempat. Itu terjadi setelah kelompok pemberontak di Yaman itu melakukan banyak penangkapan menyusul tewasnya perdana menteri (PM) mereka akibat serangan Israel.
Houthi belum mengomentari laporan serangan itu, tetapi kelompok tersebut sebelumnya telah menangkap para pekerja bantuan internasional.
Dilansir kantor berita AFP, Senin (1/9/2025), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat” para pekerja PBB tersebut. Pemimpin badan dunia itu membenarkan bahwa 11 personel PBB telah menjadi sasaran “penahanan sewenang-wenang… oleh otoritas de facto Houthi”.
Utusan PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, mengatakan penahanan tersebut, yang dilakukan di ibu kota Sanaa dan kota Hodeidah, terjadi setelah Houthi “masuk paksa ke kompleks PBB dan menyita properti PBB”.
Grundberg mengatakan bahwa Houthi telah menahan 23 personel PBB, beberapa di antaranya sejak tahun 2021 dan 2023. Pada bulan Januari lalu, pemberontak Houthi menahan delapan pekerja PBB.
Pada hari Minggu (31/8) waktu setempat Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan salah satu stafnya telah ditahan di ibu kota Sanaa yang dikuasai Houthi.
Tonton juga video “PM dan Sejumlah Menteri Houthi Yaman Tewas Akibat Serangan Israel” di sini:
WFP menyatakan “sedang mencari informasi tambahan secara mendesak” dari Houthi, yang merebut Sanaa pada tahun 2014 dan kini menguasai sebagian besar wilayah Yaman.
Grundberg mengatakan penangkapan tersebut melanggar “kewajiban mendasar untuk menghormati dan melindungi keselamatan, martabat, dan kemampuan mereka (personel PBB) untuk melaksanakan pekerjaan penting mereka di Yaman”.
Perang saudara selama satu dekade telah menjerumuskan Yaman ke dalam salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan lebih dari separuh penduduknya bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara Caracas dan Washington kembali memanas setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan pasukan Amerika Serikat dapat memasuki wilayah negaranya, meski kehadiran militer AS di kawasan Karibia terus bertambah.
Pernyataan itu ia sampaikan pada Kamis (28/8/2025) waktu setempat, bersamaan dengan pengerahan kapal perang dan kapal selam bertenaga nuklir AS di perairan dekat Venezuela dalam operasi yang diklaim Washington sebagai upaya melawan kartel narkoba Amerika Latin.
“Tidak ada cara mereka bisa memasuki Venezuela,” tegas Maduro dalam pidatonya di hadapan pasukan, dilansir Al Jazeera. “Hari ini, kami lebih kuat dari kemarin. Hari ini, kami lebih siap untuk membela perdamaian, kedaulatan, dan integritas teritorial.”
Langkah AS itu juga menuai protes diplomatik. Duta Besar Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Samuel Moncada, bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyampaikan keberatan negaranya.
Usai pertemuan, Moncada menuding Washington melakukan kampanye pencitraan untuk membenarkan intervensi militer.
“Ini adalah operasi propaganda besar-besaran untuk membenarkan apa yang oleh para pakar disebut aksi kinetik – artinya intervensi militer di sebuah negara yang berdaulat, merdeka, dan tidak mengancam siapa pun,” kata Moncada.
Ia bahkan menyindir klaim Amerika dengan menyebut, “Mereka mengatakan mengirim kapal selam nuklir. Sungguh konyol membayangkan mereka melawan narkotika dengan kapal selam nuklir.”
Sementara itu, pihak militer Amerika Serikat membenarkan pengerahan armada tersebut. Laksamana Daryl Claude, Kepala Operasi Angkatan Laut AS, memastikan kapal-kapal perang dikerahkan ke perairan Amerika Selatan dengan alasan keterlibatan sejumlah warga Venezuela dalam operasi narkoba berskala besar.
Menurut laporan Reuters yang mengutip pejabat AS tanpa menyebut nama, sebanyak tujuh kapal perang dan satu kapal selam penyerang bertenaga nuklir telah berada atau dijadwalkan tiba di kawasan dalam sepekan. Armada itu membawa lebih dari 4.500 personel, termasuk sekitar 2.200 marinir.
Operasi besar-besaran tersebut diluncurkan setelah pemerintahan Donald Trump menuding Maduro dan sejumlah pejabat tinggi Venezuela terlibat dalam perdagangan kokain melalui jaringan yang dikenal sebagai Cartel de los Soles. AS bahkan menetapkan jaringan itu sebagai organisasi teroris dan menawarkan hadiah hingga US$50 juta untuk penangkapan Maduro.
Sebagai respons, Caracas meningkatkan kesiagaan militer. Pemerintah Venezuela mengerahkan kapal perang dan drone untuk berpatroli di sepanjang garis pantai, serta melancarkan kampanye perekrutan ribuan anggota milisi baru guna memperkuat pertahanan domestik. Sebanyak 15.000 tentara juga dikirim ke perbatasan dengan Kolombia untuk menindak perdagangan narkoba dan kelompok kriminal bersenjata.
Maduro dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan terima kasih kepada Kolombia karena mengirim tambahan 25.000 personel militer di wilayah perbatasan kedua negara. Langkah itu, menurut Maduro, merupakan bagian dari upaya bersama memerangi “geng narco-teroris”.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – 21 Negara menandatangani Pernyataan Bersama yang Mengutuk Proyek Pemukiman Israel di Tepi Barat, Kamis (21/8/2025). Ini termasuk dua negara Barat yang saat ini berencana untuk mengakui Palestina, yaitu Prancis dan Inggris.
Dalam sebuah pernyataan bersama, London dan Paris, ditambah Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, Australia, Kanada, Italia, yang diikuti juga oleh lembaga multilateral Uni Eropa menyebut persetujuan Israel atas proyek pemukiman besar di Tepi Barat tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional.
“Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan pembatalannya segera dengan tegas,” kata pernyataan para Menteri Luar Negeri itu
Pernyataan tersebut mencatat bahwa rencana, yang digaungkan Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, hanya akan membuat solusi dua negara menjadi tidak mungkin dengan membagi negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.
“Ini tidak membawa manfaat bagi rakyat Israel,” tegas 22 Menteri Luar Negeri itu. “Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, membawa kita semakin jauh dari perdamaian.”
“Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 agar tidak berlanjut. Kami mendorong mereka untuk segera menarik kembali rencana ini,” tambah mereka.
Israel menyetujui rencana untuk sebidang tanah seluas sekitar 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1, tepat di sebelah timur Yerusalem, pada hari Rabu. Rencana itu bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif tersebut, yang terletak di antara Yerusalem dan pemukiman Israel Ma’ale Adumim.
Semua pemukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan Israel.
Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah telah mengecam langkah terbaru ini. Kecaman juga datang dari Kepala PBB Antonio Guterres dan Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini.
“Proyek ini akan sepenuhnya memutus Tepi Barat bagian utara dan tengah dari Tepi Barat bagian selatan – yang berarti tidak akan ada lagi kesinambungan teritorial,” kata Lazzarini.
Pada hari Kamis, Inggris memanggil duta besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.
“Jika diterapkan, rencana pemukiman ini akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan akan membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua, secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kantor Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta –
Sebanyak 21 negara, termasuk Inggris dan Prancis menandatangani pernyataan bersama yang mengutuk persetujuan Israel atas proyek permukiman besar di Tepi Barat sebagai “tidak dapat diterima dan pelanggaran hukum internasional”.
Dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/8/2025), Israel menyetujui rencana pembangunan sebidang tanah seluas kurang lebih 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1 di sebelah timur Yerusalem pada hari Rabu lalu.
“Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan dengan keras pembatalannya segera,” demikian pernyataan para menteri luar negeri, yang juga ditandatangani oleh Australia, Kanada, dan Italia pada Kamis (21/8) waktu setempat.
Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia juga menandatangani pernyataan tersebut, demikian pula kepala urusan luar negeri Komisi Eropa.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan rencana tersebut “akan membuat solusi dua negara menjadi mustahil dengan memecah belah negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.”
“Ini tidak membawa manfaat apa pun bagi rakyat Israel,” kata para menteri luar negeri.
“Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, yang semakin menjauhkan kita dari perdamaian,” imbuh mereka dalam pernyataan bersama tersebut.
“Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 lebih jauh lagi. Kami mendesak mereka untuk segera mencabut rencana ini,” tambah mereka.
Rencana tersebut bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif, yang terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel di Maale Adumim.
Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan dari Israel.
Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah juga mengecam langkah terbaru tersebut, yang juga dikritik oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.
Pemerintah Inggris pada hari Kamis memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.
“Jika dilaksanakan, rencana permukiman ini akan menjadi pelanggaran berat hukum internasional dan akan memecah belah negara Palestina di masa depan, yang secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan.
Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
Jakarta –
Israel kembali berulah dengan memulai operasi mengambil alih Kota Gaza. Militer Israel mengklaim sudah menguasai pinggiran Kota Gaza.
Militer Israel sejak Rabu (20/8) telah mengerahkan puluhan ribu pasukan cadangan untuk menyiapkan serangan. Kabinet keamanan Israel, yang diketuai Netanyahu, menyetujui rencana bulan ini untuk memperluas kampanye di Gaza dengan tujuan merebut Kota Gaza. Sebanyak 60.000 prajurit cadangan dikerahkan melakukan operasi tersebut.
Dilansir Reuters, Kamis (21/8/2025), Juru Bicara Militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin mengatakan operasi tahap awal yakni dengan melakukan serangan ke Kota Gaza.
Defrin mengatakan pasukan sudah beroperasi di pinggiran Kota Gaza. Dia mengklaim Hamas telah ‘babak belur’.
“Kami telah memulai operasi awal dan tahap pertama serangan terhadap Kota Gaza, dan saat ini pasukan IDF telah menguasai pinggiran Kota Gaza,” ujar Defrin.
Hamas, dalam sebuah pernyataan di Telegram, menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan gencatan senjata demi melanjutkan ‘perang brutal terhadap warga sipil tak berdosa di Kota Gaza’.
“Pengabaian Netanyahu terhadap proposal para mediator… membuktikan bahwa dialah yang sebenarnya menghalangi kesepakatan apa pun,” kata Hamas.
Hamas Beri Peringatan
Kelompok Hamas bereaksi keras terhadap pengumuman militer Israel yang memulai operasi mencaplok Gaza. Hamas menuduh Israel mengabaikan upaya mediasi menghentikan pertempuran dan pembebasan sandera.
“Pengumuman hari ini oleh tentara pendudukan teroris tentang dimulainya operasi terhadap Kota Gaza dan hampir satu juta penduduk serta pengungsi di sana…menunjukkan…pengabaian secara terang-terangan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh para mediator,” kata Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025).
Hamas juga mengkritik kurangnya tanggapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan para mediator. Hamas telah memberikan persetujuan untuk proposal terbaru yang diajukan Qatar dan Mesir sebagai mediator.
Hamas menuduh Netanyahu sebagai ‘penghalang nyata bagi kesepakatan apa pun’. Hamas juga menuding Netanyahu tidak peduli dengan nyawa para sandera Israel.
Israel Dikecam
Langkah Israel mencaplok Gaza menuai kecaman dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut langkah Tel Aviv itu hanya akan semakin memicu ‘bencana’ dan membawa wilayah itu ke “perang permanen”.
Macron mengatakan bahwa serangan militer Israel untuk menaklukkan Kota Gaza hanya akan menyebabkan bencana total bagi kedua bangsa. Macron menyebut rencana Israel itu “akan menyeret kawasan tersebut ke dalam perang permanen”. Dia juga menegaskan kembali seruannya untuk “misi stabilisasi internasional”.
Pernyataan Macron itu disampaikan setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyetujui rencana militer untuk menaklukkan Kota Gaza. Dia mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 tentara cadangan Israel.
Kecaman juga disampaikan oleh Jerman, yang menyatakan ‘penolakan eskalasi’ dari operasi militer Israel di Kota Gaza. Juru bicara pemerintah Berlin Steffen Meyer mengatakan kepada wartawan bahwa Jerman merasa “semakin sulit untuk memahami bagaimana tindakan ini akan mengarah pada pembebasan semua sandera, atau gencatan senjata” di Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania, Ayman Safadi, mengatakan dalam kunjungan ke Moskow bahwa operasi militer Israel yang semakin meluas di Jalur Gaza telah “membunuh semua prospek” perdamaian di Timur Tengah. Dia juga menyebut serangan Tel Aviv menyebabkan “pembantaian dan kelaparan” di Jalur Gaza.
Safadi mengatakan dirinya berharap dapat membahas “upaya untuk mengakhiri agresi di Gaza, serta pembantaian dan kelaparan yang ditimbulkannya”. Dia menyebut hal itu semakin menambah “tindakan ilegal yang terus merusak solusi dua negara dan mematikan semua prospek perdamaian di kawasan”.
“Kami menghargai posisi Anda yang jelas terhadap perang dan tuntutan Anda untuk mencapai gencatan senjata permanen,” ujar Safadi.
Reaksi keras lainnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza setelah Israel mengumumkan dimulainya langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza.
“Sangat penting untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa gencatan senjata diperlukan “untuk menghindari kematian dan kehancuran yang tidak terelakkan akibat operasi militer terhadap Kota Gaza”.
Israel Ajak Hamas Berunding
Netanyahu telah memerintahkan negosiasi segera untuk membebaskan sandera Israel yang tersisa di Gaza. Hal itu diumukan usai dimulainya operasi merebut Kota Gaza.
“Saya datang untuk menyetujui rencana IDF (militer) untuk menguasai Kota Gaza dan mengalahkan Hamas,” kata Netanyahu dilansir AFP, Jumat (22/8/2025).
“Pada saat yang sama, saya telah menginstruksikan untuk segera memulai negosiasi untuk pembebasan semua sandera kami dan mengakhiri perang dalam kondisi yang dapat diterima oleh Israel,” imbuhnya.
Para mediator telah menunggu berhari-hari terkait gencatan senjata kedua pihak.
“Saya sangat menghargai komitmen tentara cadangan, dan tentu saja tentara reguler, untuk misi vital ini,” kata Netanyahu.
“Kedua hal ini -mengalahkan Hamas dan membebaskan semua sandera kami- berjalan beriringan,” sambungnya.
Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:
Halaman 2 dari 4
(idn/idn)
Paris –
Kecaman menghujani Israel yang baru saja mengumumkan dimulainya operasi militer untuk mengambil alih kendali Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut langkah Tel Aviv itu hanya akan semakin memicu “bencana” dan membawa wilayah itu ke “perang permanen”.
Macron dalam pernyataannya via media sosial, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (21/8/2025), mengatakan bahwa “serangan militer” Israel untuk menaklukkan Kota Gaza “hanya akan menyebabkan bencana total bagi kedua bangsa”.
Disebutkan oleh Macron bahwa rencana Israel itu “akan menyeret kawasan tersebut ke dalam perang permanen”. Dia juga menegaskan kembali seruannya untuk “misi stabilisasi internasional”.
Pernyataan Macron itu disampaikan setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Rabu (20/8) menyetujui rencana militer untuk menaklukkan Kota Gaza. Dia mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 tentara cadangan Israel.
Setelah mendapatkan persetujuan Katz tersebut, militer Israel mengumumkan bahwa langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza telah dimulai. Tel Aviv mengklaim saat ini pasukannya telah menguasai pinggiran Kota Gaza, dengan para petempur Hamas disebut telah menjadi pasukan gerilya yang “babak belur”.
Namun di sisi lain, operasi militer Israel terhadap Kota Gaza itu memaksa ribuan orang mengungsi.
Kecaman juga disampaikan oleh Jerman, yang menyatakan “penolakan eskalasi” dari operasi militer Israel di Kota Gaza.
Juru bicara pemerintah Berlin Steffen Meyer mengatakan kepada wartawan bahwa Jerman merasa “semakin sulit untuk memahami bagaimana tindakan ini akan mengarah pada pembebasan semua sandera, atau gencatan senjata” di Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania, Ayman Safadi, mengatakan dalam kunjungan ke Moskow bahwa operasi militer Israel yang semakin meluas di Jalur Gaza telah “mematikan semua prospek” perdamaian di Timur Tengah. Dia juga menyebut serangan Tel Aviv menyebabkan “pembantaian dan kelaparan” di Jalur Gaza.
Berbicara kepada Menlu Rusia Sergei Lavrov dalam kunjungan itu, Safadi mengatakan dirinya berharap dapat membahas “upaya untuk mengakhiri agresi di Gaza, serta pembantaian dan kelaparan yang ditimbulkannya”.
Dia menyebut hal itu semakin menambah “tindakan ilegal yang terus merusak solusi dua negara dan mematikan semua prospek perdamaian di kawasan”.
“Kami menghargai posisi Anda yang jelas terhadap perang dan tuntutan Anda untuk mencapai gencatan senjata permanen,” ujar Safadi.
Reaksi keras lainnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza setelah Israel mengumumkan dimulainya langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza.
“Sangat penting untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza,” tegasnya, sembari mengingatkan bahwa gencatan senjata diperlukan “untuk menghindari kematian dan kehancuran yang tidak terelakkan akibat operasi militer terhadap Kota Gaza”.
Halaman 2 dari 2
(nvc/idh)