Tag: Antonio Guterres

  • Tiba di Kairo, Prabowo Bakal Hadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh

    Tiba di Kairo, Prabowo Bakal Hadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh pada Senin (13/10/2025).

    Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara beserta rombongan terbatas tiba sekitar pukul 07.00 waktu setempat.

    Kedatangan Prabowo disambut Chamberlain Kepresidenan Mesir Mohammed Mokhtar, Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Laut (P) Dafris D. Syahruddin. Sebelumnya Kepala Negara beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, pada pukul 00.20 WIB. 

    Selama di Kairo, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh. Pada KTT ini rencananya Presiden Prabowo akan menyaksikan upacara penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza.

    KTT tersebut rencananya juga dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Syekh Thamim bin Hamad Al Thani, Presiden Turkiye Recep Tayip Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

    Diundangnya Prabowo pada KTT Sharm El-Sheih menunjukkan peran penting Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Gaza. Selain itu, hal ini juga menjadi bukti komitmen Indonesia dalam menciptakan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan pada pembukaan UUD 1945.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa undangan kepada Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT tersebut diterima secara mendadak, tetapi bersifat penting sebagai bagian dari upaya diplomatik Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah.

    “Undangan tersebut memang agak mendadak dari sisi waktu, tetapi betul-betul memohon kesediaan kehadiran Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insyaallah bisa membawa perdamaian di Palestina, terutama di Gaza,” tuturnya kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (12/10/2025). 

    Menurut Prasetyo, kehadiran Prabowo di KTT Mesir juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara mitra dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian global.

    “Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut, karena itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini untuk terus berkontribusi dalam perdamaian dunia,” katanya.

    Turut mendampingi Presiden RI dalam penerbangan dari Jakarta yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Jejak Dukungan Prabowo untuk Kemerdekaan Palestina di Panggung Dunia

    Jejak Dukungan Prabowo untuk Kemerdekaan Palestina di Panggung Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang satu tahun menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto kerap menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina di panggung internasional.

    Prabowo bertolak ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT terkait perdamaian di Gaza, Palestina, di Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir. Prabowo terbang ke Ibu Kota Mesir tersebut dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (12/10/2025) tengah malam.

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) membahas perdamaian di Gaza akan dipimpin oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    KTT itu rencananya dihadiri oleh 20 lebih pemimpin negara dari negara-negara di kawasan Asia Barat, dan kawasan lainnya, termasuk Asia Tenggara.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga dijadwalkan hadir secara langsung dalam KTT di Kota Sharm el-Sheikh, Senin.

    Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Mesir dan AS, KTT itu digelar untuk mengakhiri perang di Gaza, dan mewujudkan perdamaian serta stabilitas di Timur Tengah, kemudian untuk mengawali fase baru keamanan dan stabilitas di kawasan.

    Jejak Dukungan Prabowo 

    Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan salah satu janji kampanye Prabowo saat mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

    Saat itu, Prabowo menyatakan akan terus mendukung Palestina di berbagai forum internasional jika terpilih menjadi Presiden RI periode 2024–2029.

    “Kami akan terus mendukung hal ini di PBB, sebagai anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), di setiap forum, dan segala cara yang kami bisa hingga konflik tersebut terselesaikan untuk selamanya,” kata Prabowo.

    Jejak perdana dukungan Prabowo kepada Palestina di panggung internasional yakni pada saat menggelar pertemuan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden pada November 2024.

    Setelah itu, Prabowo kembali menyerukan dukungan kepada Palestina pada saat menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada H-1 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024).

    Pada pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia menghargai dan menghormati sikap Antonio dalam menegakkan perdamaian, keadilan serta hukum internasional. Salah satunya mengenai Palestina.

    “Bagi kami, pendirian Anda terhadap banyak isu yang menjadi perhatian dalam situasi saat ini, khususnya isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum internasional, khususnya di Palestina. Kami menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung seluruh upaya PBB,” ujarnya kepada Antonio.

    Prabowo mengemukakan komitmen Indonesia dalam membela Palestina dalam forum internasional World Governments Summit pada Kamis (13/2/2025).

    Berbicara secara daring, orang nomor satu di Indonesia menyerukan kepada para pemimpin dunia bahwa penderitaan Gaza harus dihentikan dan pembangunan kembali perlu segera dilakukan.

    Lebih lanjut, dia menyoroti lingkungan internasional yang berubah dengan sangat cepat, yang ditandai dengan ketidakstabilan dan proteksionisme ekonomi. Menurutnya, jika tidak dihadapi dengan bijak, perubahan itu dapat menjadi tidak terkendali.

    “Negara-negara, berapa pun ukurannya, harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dan melindungi dunia dari konflik yang tak terkendali—baik di Ukraina, Gaza, atau krisis yang muncul di Afrika, seperti Kongo Timur,” kata Prabowo.

    Baru-baru ini, Prabowo memanfaatkan panggung High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution untuk menyatakan dukungan terhadap Palestina.

    Ini adalah Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9/2025) waktu setempat.

    Prabowo mengungkapkan dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.

    “Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza,” kata Prabowo dalam forum tersebut.

    Puncaknya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina diserukan Prabowo dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada Selasa (23/9/2025).

    Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dia menekankan bahwa penyelesaian konflik di Timur Tengah hanya mungkin tercapai melalui solusi dua negara atau two state solution yang adil dan setara yang harus segera diselesaikan.

    “Indonesia tidak akan tinggal diam ketika rakyat Palestina terus dibiarkan tanpa keadilan dan legitimasi. Kami percaya satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan adalah melalui solusi dua negara Palestina yang merdeka dan Israel yang aman,” tegas Prabowo.

  • Prabowo Bakal Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir

    Prabowo Bakal Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir

    Jakarta

    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto diundang untuk menghadiri KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Prabowo disebut akan bertolak ke Mesir malam ini.

    “Malam hari ini tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan. Memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, (12/10/2025).

    Pras berharap KTT perdamaian Gaza di Mesir bisa membawa perdamaian di Gaza, Palestina. Menurutnya, Prabowo akan hadir dalam pertemuan dengan para pemimpin dunia di Mesir.

    “Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, bahwa Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut,” ucapnya.

    Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi akan memimpin KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, besok. Pertemuan untuk mengakhiri perang di Gaza itu akan dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia dan juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa sebuah dokumen untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza diperkirakan akan ditandatangani selama pertemuan bersejarah tersebut.

    “KTT tersebut bertujuan untuk meresmikan babak baru perdamaian dan keamanan… dan meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memastikan dirinya akan hadir. Demikian pula Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga akan berkunjung ke Sharm el-Sheikh. Dewan Eropa akan diwakili oleh presidennya, Antonio Costa.

    “Rencana untuk Gaza menawarkan peluang nyata untuk membangun perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dan Uni Eropa berkomitmen penuh untuk mendukung upaya ini dan berkontribusi pada implementasinya,” kata juru bicara Dewan Eropa.

    Raja Yordania, Abdullah II, juga diperkirakan akan hadir. Namun, hingga saat ini belum ada kabar langsung mengenai kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara Hamas telah menyatakan tidak akan berpartisipasi.

    (fas/fas)

  • Menanti Pemimpin Dunia Kumpul di Mesir Bahas Perdamaian Gaza

    Menanti Pemimpin Dunia Kumpul di Mesir Bahas Perdamaian Gaza

    Jakarta

    Para pemimpin dunia akan berkumpul di Mesir untuk menggelar pertemuan puncak internasional untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron direncanakan hadir.

    Dilansir Channel News Asia, Minggu (12/10/2025), pertemuan para pemimpin dunia itu akan digelar di kota Sharm el-Sheikh, Mesir, pada Senin (13/10). Pertemuan untuk menyelesaikan kesepakatan mengakhiri perang di Gaza itu akan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan berkunjung ke Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Sharm El Sheikh. Para pemimpin dunia akan menandatangani perjanjian perdamaian yang ditengahi AS yang bertujuan mengakhiri konflik di Gaza.

    Fase pertama dari rencana tersebut akan dimulai dengan pembebasan sandera dan tahanan Palestina pada Senin (13/10). Pemerintah Inggris menyebut hal itu menandai ‘titik balik bersejarah’ setelah 2 tahun perang.

    Starmer disebut akan memberikan penghormatan atas peran Trump dan upaya diplomatik Mesir, Qatar, dan Turki dalam menengahi kesepakatan tersebut. Starmer diperkirakan akan menyerukan koordinasi internasional yang berkelanjutan untuk melaksanakan fase selanjutnya, yang mencakup pengerahan misi pemantauan gencatan senjata dan pembentukan pemerintahan transisi di Gaza.

    Starmer akan menegaskan kembali ‘dukungan teguh’ Inggris untuk membantu mengamankan gencatan senjata dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga akan bertolak ke Mesir untuk membahas implementasi rencana perdamaian yang diajukan oleh Trump.

    Macron juga akan menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap solusi dua negara sebagai dasar perdamaian, keamanan, dan rekonstruksi abadi di kawasan tersebut. Trump dan Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, diperkirakan akan memimpin KTT tersebut.

    Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah membahas pengaturan pertemuan tersebut. Termasuk soal partisipasi internasional dalam KTT Sharm El-Sheikh, serta persiapan implementasi fase pertama kesepakatan.

    Dipimpin Trump dan Presiden El-Sisi

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi akan memimpin KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, besok. Pertemuan untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina, itu akan dihadiri para pemimpin dunia dan juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Pertemuan ini akan bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, dan mengawali era baru keamanan regional,” demikian pernyataan kantor Presiden El-Sisi, dilansir AFP, Minggu (12/10).

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa sebuah dokumen untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza diperkirakan akan ditandatangani selama pertemuan bersejarah tersebut.

    “KTT tersebut bertujuan untuk meresmikan babak baru perdamaian dan keamanan… dan meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memastikan dirinya akan hadir. Demikian pula Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga akan berkunjung ke Sharm el-Sheikh. Dewan Eropa akan diwakili oleh presidennya, Antonio Costa.

    “Rencana untuk Gaza menawarkan peluang nyata untuk membangun perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dan Uni Eropa berkomitmen penuh untuk mendukung upaya ini dan berkontribusi pada implementasinya,” kata juru bicara Dewan Eropa.

    Raja Yordania, Abdullah II, juga diperkirakan akan hadir. Namun, hingga saat ini belum ada kabar langsung mengenai kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara Hamas telah menyatakan tidak akan berpartisipasi.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/fas)

  • Trump dan Presiden El-Sisi Bakal Pimpin KTT Perdamaian Gaza di Mesir

    Trump dan Presiden El-Sisi Bakal Pimpin KTT Perdamaian Gaza di Mesir

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi akan memimpin KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, besok. Pertemuan untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina, itu akan dihadiri para pemimpin dunia dan juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (12/10/2025), KTT perdamaian Gaza digelar di kota resor Laut Merah. Rencananya 20 pemimpin negara akan hadir.

    “Pertemuan ini akan bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, dan mengawali era baru keamanan regional,” demikian pernyataan kantor Presiden El-Sisi.

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa sebuah dokumen untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza diperkirakan akan ditandatangani selama pertemuan bersejarah tersebut.

    “KTT tersebut bertujuan untuk meresmikan babak baru perdamaian dan keamanan… dan meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memastikan dirinya akan hadir. Demikian pula Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.

    “Rencana untuk Gaza menawarkan peluang nyata untuk membangun perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dan Uni Eropa berkomitmen penuh untuk mendukung upaya ini dan berkontribusi pada implementasinya,” kata juru bicara Dewan Eropa.

    Raja Yordania, Abdullah II, juga diperkirakan akan hadir. Namun, hingga saat ini belum ada kabar langsung mengenai kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara Hamas telah menyatakan tidak akan berpartisipasi.

    (fas/whn)

  • Lagi-lagi, Houthi Tahan 9 Staf PBB di Yaman

    Lagi-lagi, Houthi Tahan 9 Staf PBB di Yaman

    Jakarta

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras penahanan sewenang-wenang sembilan staf PBB di Yaman oleh kelompok pemberontak Houthi, beserta penyitaan aset dan fasilitas di wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi.

    “Baru-baru ini, otoritas de facto Houthi menahan sembilan lagi personel PBB, sehingga jumlah total staf PBB yang ditahan secara sewenang-wenang menjadi 53 orang sejak 2021,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (7/10/2025).

    “Tindakan-tindakan ini menghambat kemampuan PBB untuk beroperasi di Yaman dan memberikan bantuan penting,” imbuh Dujarric dalam pernyataan tersebut.

    Bulan lalu, PBB merelokasi koordinator kemanusiaan utamanya dari ibu kota Yaman, Sanaa yang dikuasai Houthi, ke kota Aden yang dikuasai pemerintah.

    Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mendirikan kantor pusatnya di kota Aden di Yaman selatan setelah kelompok Houthi mengusir mereka dari Sanaa pada tahun 2014.

    Langkah ini diambil setelah PBB pada bulan Agustus lalu menyatakan bahwa pemberontak Houthi yang didukung Iran, telah menangkap setidaknya 11 pegawainya sebagai bagian dari gelombang penahanan setelah serangan Israel menewaskan perdana menteri Houthi.

    (ita/ita)

  • Didesak Inggris Dkk, PBB Kembali Terapkan Embargo Senjata untuk Iran

    Didesak Inggris Dkk, PBB Kembali Terapkan Embargo Senjata untuk Iran

    New York

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan kembali embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Iran. Embargo itu menyusul proses yang dipicu oleh kekuatan-kekuatan utama Eropa yang telah diperingatkan oleh Teheran akan ditanggapi dengan respons keras.

    Dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025), Inggris, Prancis, dan Jerman memicu kembalinya sanksi terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB atas tuduhan negara itu melanggar kesepakatan tahun 2015 yang bertujuan menghentikan pengembangan bom nuklir. Iran telah membantah berupaya mengembangkan senjata nuklir.

    Berakhirnya kesepakatan nuklir selama satu dekade yang awalnya disepakati oleh Iran, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan China kemungkinan akan memperburuk ketegangan di Timur Tengah. Apalagi, Israel dan AS telah mengebom situs-situs nuklir Iran.

    Sanksi PBB yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi yang diadopsi antara tahun 2006 dan 2010 diberlakukan kembali. Upaya untuk menunda penerapan kembali semua sanksi terhadap Iran gagal di sela-sela pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB.

    “Kami mendesak Iran dan semua negara untuk sepenuhnya mematuhi resolusi-resolusi ini,” ujar para Menteri Luar Negeri Prancis, Inggris, dan Jerman dalam pernyataan bersama.

    Iran pun memperingatkan akan adanya respons yang keras. Meski demikian, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran tidak berniat meninggalkan Perjanjian Non-Proliferasi.

    Iran mengatakan mereka akan memanggil duta besarnya untuk Inggris, Prancis, dan Jerman untuk konsultasi. Rusia telah menolak penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

    “Itu melanggar hukum, dan tidak dapat dilaksanakan,” kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

    Dia juga mengaku telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang memperingatkan bahwa akan menjadi ‘kesalahan besar’ untuk mengakui penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

    Negara-negara Eropa sendiri menawarkan penundaan penerapan kembali sanksi hingga 6 bulan untuk memberi ruang bagi perundingan mengenai kesepakatan jangka panjang. Syaratnya, Iran harus memulihkan akses bagi inspektur nuklir PBB, mengatasi kekhawatiran tentang stok uranium yang diperkaya, dan terlibat dalam perundingan dengan Amerika Serikat.

    “Negara-negara kami akan terus menempuh jalur diplomatik dan negosiasi. Penerapan kembali sanksi PBB bukanlah akhir dari diplomasi. Kami mendesak Iran untuk menahan diri dari tindakan eskalasi apa pun dan untuk kembali mematuhi kewajiban perlindungan yang mengikat secara hukum,” kata para menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman.

    Presiden AS Donald Trump telah menegaskan diplomasi masih menjadi pilihan bagi Iran dan kesepakatan tetap merupakan hasil terbaik bagi rakyat Iran dan dunia.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • PBB Selidiki Klaim Trump Soal Sabotase di Markas Besarnya

    PBB Selidiki Klaim Trump Soal Sabotase di Markas Besarnya

    New York

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberitahu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa pihaknya telah meluncurkan “investigasi menyeluruh” terhadap apa yang diklaim oleh Trump sebagai “triple sabotage” selama kunjungannya ke markas besar badan dunia itu di New York, pekan ini.

    Pemerintah AS telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Rabu (24/9), yang isinya menuntut jawaban atas matinya eskalator yang akan digunakan Trump dan tidak berfungsinya teleprompter, serta sistem pengeras suara yang rusak.

    “Sekretaris Jenderal telah memberitahu Misi Tetap Permanen bahwa beliau telah memerintahkan investigasi menyeluruh, dan beliau menyampaikan bahwa PBB siap bekerja sama dalam transparansi penuh dengan otoritas AS terkait masalah ini untuk menentukan penyebab insiden yang dimaksud oleh Amerika Serikat,” ujar juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Jumat (26/9/2025).

    Pernyataan Dujarric itu dirilis pada Rabu (24/9) malam, merespons surat dari pemerintah AS.

    Trump, dalam postingan media sosial yang panjang dan penuh amarah, menggambarkan serangkaian insiden yang dialaminya “sangat mengerikan”. Dia menyerukan penangkapan orang-orang terkait insiden itu, dan mengatakan bahwa Secret Service juga sedang melakukan penyelidikan.

    “Ini bukan kebetulan, ini merupakan triple sabotage di PBB. Mereka seharusnya malu pada diri mereka sendiri,” tulis Trump dalam pernyataan via akun media sosial Truth Social.

    “Saya menuntut penyelidikan segera,” tegasnya.

    Trump mengalami sejumlah gangguan teknis sebelum dan selama pidato utamanya dalam Sidang Umum PBB, yang dihadiri para pemimpin dunia, pekan ini.

    Rekaman video menunjukkan sang Presiden AS dan Ibu Negara Melania hendak menaiki eskalator di markas besar PBB pada Selasa (23/9), namun tiba-tiba eskalator itu berhenti mendadak dan memaksa mereka untuk menaiki tangga eskalator secara manual.

    Kemudian, ketika memulai pidatonya di Aula Majelis Umum PBB, Trump menyadari teleprompter-nya tidak berfungsi.

    Dia menghabiskan sebagian besar sisa pidatonya untuk mengecam PBB, menuduh badan dunia itu mendanai migrasi ilegal yang mengubah AS dan negara-negara Eropa menjadi “neraka”, dan gagal mendukung upaya perdamaian yang dicetuskannya di Gaza dan Ukraina.

    Meskipun Trump melontarkan candaan soal eskalator yang mati itu, suasana hatinya memburuk sehari kemudian.

    PBB telah secara halus menegaskan bahwa teleprompter dioperasikan oleh Gedung Putih.

    Mengenai eskalator, Dujarric telah merilis pernyataan kepada wartawan pada Rabu (24/9) yang isinya menjelaskan bahwa seorang videografer delegasi AS, yang sedang merekam Trump dan Melania dari anak tangga eskalator bagian atas, secara tidak sengaja mengaktifkan tombol yang membuat anak tangga berhenti.

    Trump juga mengeluhkan sistem pengeras suara, yang diklaim telah dimanipulasi, sehingga pidatonya yang berdurasi satu jam tidak dapat didengar.

    “Sistem suara dirancang agar orang-orang yang duduk di tempat mereka dapat mendengar pidato yang diterjemahkan ke dalam enam bahasa berbeda melalui earphone,” tutur seorang pejabat PBB yang enggan disebut namanya.

    Lihat juga Video: Trump Minta Sekjen PBB Selidiki ‘Sabotase’ Eskalator-Teleprompter

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa Masih Berfungsi?

    Apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa Masih Berfungsi?

    Jakarta

    Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) menginjak usia yang ke-80 tahun minggu ini. Para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk memperingatinya. Namun, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, perubahan iklim yang kian memburuk, dan meningkatnya tantangan tatanan global berbasis hukum, suasana UNGA jauh dari kemeriahan.

    Sebaliknya PBB menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Salah satu penyebab utamanya adalah perpecahan di Dewan Keamanan (DK) PBB terkait perang Israel di Gaza dan invasi Rusia ke Ukraina. Misi penjaga perdamaian PBB di Afrika juga mendapat kritik.

    Selain itu, tahun lalu sekelompok pakar kebijakan iklim, termasuk di dalamnya mantan kepala iklim PBB Christiana Figueres, mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan ilmuwan iklim terkemuka Johan Rockstrm, menyebut KTT iklim COP “sudah tidak lagi sejalan dengan fungsinya.”

    Namun, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menekankan pentingnya PBB dalam menangani isu-isu global. “Tidak ada negara yang bisa menghentikan pandemi sendirian. Tidak ada pasukan yang bisa menghentikan suhu bumi yang terus meningkat,” katanya saat berpidato di Sidang Umum PBB, Selasa (23/9) lalu.

    Apa fungsi Sidang Umum PBB (UNGA)?

    Sebagai salah satu dari enam organ utama PBB, UNGA adalah salah satu badan perwakilan utama PBB yang menyediakan ruang untuk merumuskan kebijakan dan mengeluarkan rekomendasi melalui resolusi.

    Namun, resolusi yang dilahirkan UNGA pada dasarnya hanyalah pernyataan niat. Negara-negara menyatakan posisinya untuk disepakati secara internasional. Namun, resolusi ini secara umum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

    Apakah PBB benar-benar bisa membantu menciptakan perdamaian?

    Dewan Keamanan PBB (UNSC) dianggap sebagai badan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi selama ini kerap dikritik karena komposisinya anggota tetapnya yang terbatas, yang sering menyebabkan resolusi terblokir.

    DK PBB terdiri dari lima anggota tetap: Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Prancis, negara-negara pemenang Perang Dunia II yang juga pemilik senjata nuklir. Selain kelima negara tersebut ada 10 anggota tidak tetap yang dipilih setiap dua tahun berdasarkan sistem rotasi regional.

    Yang sangat krusial adalah kelima anggota tetap memiliki hak veto — kekuatan untuk membatalkan keputusan secara sepihak. Namun bagi 10 anggota tidak tetap tanpa veto, untuk membatalkan suara dibutuhkan tujuh dari sepuluh anggota untuk menolak resolusi agar suara gagal disahkan.

    Hak veto ini secara konsisten digunakan oleh negara-negara besar untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, seperti saat AS memblokir resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza atau Rusia memveto resolusi untuk menghentikan perang di Ukraina.

    Para kritikus mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB sudah tidak lagi relevan dan representatif. Hal ini terutama berlaku bagi Afrika dan Amerika Selatan, yang tidak memiliki perwakilan tetap di DK PBB.

    Daniel Forti, analis senior PBB di lembaga think tank International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa reformasi sulit dilakukan karena “lima anggota tetap enggan menyetujui perubahan apa pun yang bisa mengurangi pengaruh mereka.”

    “Sedikit sekali yang akan mengatakan bahwa Dewan Keamanan berfungsi dengan baik saat ini,” lanjutnya. “Benturan geopolitik antara AS, Cina, dan Rusia telah membuat Dewan Keamanan PBB hampir tidak mampu merespons konflik-konflik terburuk di dunia sepuluh tahun terakhir. Ini telah merusak kredibilitas DK yang juga merambat pada kredibilitas PBB.”

    Apakah AS yang ‘menarik diri’ membuat PBB terpuruk?

    Pendanaan PBB berasal dari kontribusi para negara anggotanya, dalam bentuk sumbangan wajib berdasarkan ukuran dan pendapat negara, serta kontribusi sukarela, yang umumnya datang dari negara-negara maju.

    Meskipun Amerika Serikat masih memberikan kontribusi, keputusan Donald Trump untuk mengeluarkan berbagai perintah eksekutif yang menarik diri dari beberapa lembaga dan program PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), telah membuat organisasi ini mengalami kesulitan keuangan.

    Awal bulan ini, Guterres mengusulkan pemotongan anggaran sebesar $500 juta (sekitar Rp. 8,3 triliun) untuk tahun depan, atau sekitar 15% dari anggaran pokok PBB, dari $3,7 miliar (Rp. 61 triliun) menjadi $3,2 miliar (Rp. 53 triliun). Inisiatif seperti Program Pangan Dunia WFP, untuk pengungsi UNHCR, dan WHO yang memerlukan anggaran dana yang lebih besar, kini menghadapi ketidakpastian.

    “Pemotongan dan pembekuan bantuan yang dilakukan Washington memaksa organisasi ini melakukan pengetatan besar-besaran,” kata Forti. “Tidak ada negara lain yang mengambil alih menutup ‘kesenjangan’ dana dukungan AS … Ini berarti lebih sedikit kampanye vaksinasi, lebih sedikit inisiatif pendidikan, dan lebih sedikit dukungan untuk pemukiman pengungsi.”

    Bisakah PBB direformasi dan dibuat lebih relevan?

    Seruan untuk reformasi PBB sudah ada sejak lama, hampir sepanjang organisasi itu berdiri, tetapi kini semakin keras dan meluas. Presiden Irlandia, Michael D. Higgins, tahun lalu menyerukan agar PBB “dirancang ulang untuk masa depan, dengan memberi peran lebih bagi Afrika, Asia, dan Amerika Latin.”

    Pada bulan Februari, Trump berkata: “Saya selalu merasa bahwa PBB punya potensi besar. Tapi saat ini belum memenuhi potensi tersebut.” Ia mengulangi klaim itu lagi dalam Sidang Umum pekan ini.

    Forti juga melihat perlunya perubahan. “Organisasi ini bisa direformasi. Tapi itu akan menjadi jalan yang sulit. Reformasi serius akan memakan waktu dan mungkin menjadi proses yang menyakitkan bagi negara-negara yang bergantung pada PBB,” katanya.

    “Membawa PBB ke era berikutnya akan membutuhkan visi reformasi yang jelas dari Sekretaris Jenderal berikutnya, dan dukungan diplomatik besar dari banyak negara anggota. Organisasi ini telah melewati masa-masa sulit sebelumnya. Untuk bisa melakukannya lagi, negara-negara harus mampu membuktikan mengapa PBB penting bagi mereka,” tegas analis senior International Crisis Group tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Trump di PBB: Pengakuan Negara Palestina Jadi Hadiah untuk Hamas’:

    (ita/ita)

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Dukungan Tegas untuk Perdamaian

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa yakni urutan ketiga. Sebuah posisi strategis yang menempatkan Indonesia berdampingan dengan dua negara besar, Brasil dan Amerika Serikat. Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun pejabat setingkat menteri. Kini, dengan tampil langsung, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam forum global yang sarat makna simbolik dan politis.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16. Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3—salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia — masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Presiden Prabowo.

    “Bismillahirrahmanirrahim,

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Shalom, Salve, Om swastiastu,

    Salam kebajikan, Rahayu, rahayu.

    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly.

    His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,

    It is indeed a great honor to stand in this august General Assembly Hall, among leaders who represent almost all of humanity.

    We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings — each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness.

    The words of the U.S. Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents — including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican revolutions, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom.

    It also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN in 1948. “All men are created equal” was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. And yet, in our own era of scientific and technological triumphs — an era capable of ending hunger, poverty, and environmental ruin — we also continue to face today’ s grave dangers, challenges, and uncertainties. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future.

    My country knows this pain. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do. 

    In our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity — by the Security Council and this Assembly — gave Indonesia international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the UN Children’s Fund (UNICEF), the UN Food and Agriculture Organization (FAO), the World Health Organization (WHO) and many, many other United Nations institutions.

    And because of that, Indonesia today stands today on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.

    Madam President, excellencies,

    Our world is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and a blatant disregard for international law and human decency.

    In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations’s Secretary General said, “we cannot give up”. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.

    The UN was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution.

    Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger — because years ago this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very Hall.

    Excellency’s, Thucydides warned: “The strong do what they can, the weak suffer what they must.” We must reject this doctrine. The UN exists to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Right cannot be right. Right must be right.

    Indonesia is today one of the largest contributors to United Nation Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations, we will continue to serve where peace needs guardians — not with just words, but with boots on the ground. If and when the Security Council and this Great Assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.

    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.

    Madam President, excellencies,

    I propose to this assembly a message of hope and optimism — grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. It is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great Hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. 

    We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but, we know the world needs a strong United Nations.

    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad whenever we can.

    This year, we recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self‑sufficient in rice and we have exported rice to other nations in need, including providing rice to Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, and investing in climate‑smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident, in a few years time, Indonesia will be the granary of the world.

    As the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in ten years? In twenty years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometres in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. 

    We have to start now. Therefore we choose to confront climate change — not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations.

    We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded land, to reduce forest degradation, and to empower local communities with quality green jobs for the future.

    Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: To lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security.

    Madam President, excellencies,

    We live in a time when hatred and violence can seem like the loudest voices. But beneath this loud noise lies a quieter truth: that every person longs to be safe, to be respected, to be loved, and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership not from textbooks, but from our choices.

    Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and the women? Millions are facing danger at this very moment, as we sit here, they are facing trauma, and irreparable damage to their bodies, they are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?

    Madam President, we must act now. Many speakers have said that. We must stand for multilateral order where peace, prosperity, and progress, are not the privilege of a few but the right of all.

    With a strong United Nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice they deserve. Let us continue humanity’s great journey of ideals — the selfless aspirations that created the United Nations.

    Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilisations: Civilisations of the West, of the East, of the North, of the South. Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world. I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, and humility, overcome hate, overcome suspicion.

    Madam President, Distinguished Delegates,

    We are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history—the path of the moral high ground, path of rectitude, path of justice, humanity, and to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. Not one country can bully the whole community of the human family. 

    We may be weak individually, but the sense of oppression, of injustice, has proven in the history of mankind, will unite with a strong force that will overcome this oppression, this injustice.

    To close, I would like to reiterate again Indonesia’s complete support for the Two-State Solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize and guarantee the safety and security of Israel. Only then can we have real peace: peace without hate, peace without suspicion.

    The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions. We must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality.

    Is this a dream? Maybe. But this is the beautiful dream we must work toward together. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.

    Thank you. Terima kasih.

    Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

    Shalom, Om shanti shanti shanti om.

    Namo Budaya.

    Thank you very much.

    May God bless us all, may peace be upon us.

    Thank you very much.”

    “Yang Mulia, para kepala negara, kepala pemerintahan, para delegasi yang terhormat, hadirin sekalian

    Sungguh merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di Aula Sidang Umum bulan Agustus ini di antara para pemimpin dan perwakilan yang mewakili hampir seluruh umat manusia. 

    Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama hari ini sebagai satu keluarga manusia. Kita di sini, pertama dan terutama, sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak-hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.

    Kata-kata Deklarasi Kemerdekaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menginspirasi gerakan-gerakan demokrasi di seluruh benua, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Deklarasi ini juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, “Semua manusia diciptakan setara.”

    Deklarasi ini membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun, di era kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita sendiri, sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.  

    Kami juga terus menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang serius dan berbahaya saat ini, kebodohan manusia yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid mengancam masa depan kita bersama.

    Nyonya Presiden, Yang Mulia,

    Kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan mungkin terdengar paling keras, tetapi di balik kebisingan ini terdapat kebenaran yang lebih tenang bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, dihormati, dicintai, dan mewariskan dunia yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan, bukan dari buku teks, tetapi dari pilihan kita.

    Saat ini, situasi bencana di Gaza masih terbentang di depan mata kita. Saat ini, orang-orang tak berdosa menangis minta tolong. Menangis untuk diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tak berdosa? Siapa yang akan menyelamatkan para lansia dan perempuan. Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini, sementara kita duduk di sini. Mereka menghadapi trauma. Mereka menghadapi kerusakan yang tak tergantikan pada tubuh mereka. Mereka sekarat karena kelaparan.

    Bisakah kita tetap diam? Akankah jeritan mereka tak terjawab? Akankah kita mengajari mereka bahwa umat manusia dapat bangkit menghadapi tantangan ini?

    Nyonya Presiden, kita harus bertindak sekarang.  Banyak pembicara telah menyatakan bahwa kita harus memperjuangkan tatanan multilateral, di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan hak semua orang. Dengan persatuan bangsa yang kuat, kita dapat membangun dunia di mana kaum lemah tidak menderita apa yang seharusnya mereka derita, melainkan hidup dalam keadilan yang pantas mereka dapatkan.

    Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan, telah membuktikan dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan ini, rasa penindasan ini, akan bersatu menjadi kekuatan yang kuat yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini.

    Sebagai penutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina.

    Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki kedamaian sejati, kedamaian sejati, dan tidak ada lagi kebencian dan kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah ini, solusi dua negara, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni.

    Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi inilah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama. 

    Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini.  Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang telah dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan.

    Terima kasih. Wassalamualaikum.”