Xcloud.id

Tag: Antonio Guterres

  • Isi Pasal 99 Piagam PBB yang Bikin Israel Ngamuk

    Isi Pasal 99 Piagam PBB yang Bikin Israel Ngamuk

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Israel dibuat marah oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres lantaran mengajukan Pasal 99 Piagam PBB untuk merespons situasi di Jalur Gaza Palestina.

    Dalam sebuah surat kepada Presiden DK PBB, Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez, Guterres menyampaikan kecemasannya tentang situasi Gaza yang makin hancur akibat agresi Israel sambil menyinggung Pasal 99 Piagam PBB.

    “Saya menulis surat ini berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan suatu permasalahan yang, menurut pendapat saya, dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,” kata Guterres dalam suratnya yang ditujukan kepada Presiden DK PBB Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez pada Rabu (6/12).

    DK PBB merupakan badan yang paling kuat di PBB, beranggotakan 15 negara, mencakup 5 negara anggota permanen dan 10 negara anggota tidak tetap atau bergilir.

    Salah satu tanggung jawab utama DK PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    Dalam suratnya kepada Presiden DK PBB, Guterres menyinggung tanggung jawab dewan tersebut dengan mengatakan bahwa situasi di Palestina “dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.”

    Ini merupakan langkah langka yang dilakukan seorang Sekjen PBB. Surat ini dikirim Guterres lantaran DK PBB, sebagai badan yang paling berpengaruh di PBB, tak kunjung berhasil mengadopsi resolusi untuk mendesak Israel-Hamas gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Ini pertama kalinya António Guterres melakukan hal ini sejak ia menjadi Sekretaris Jenderal pada tahun 2017,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam pernyataannya.

    Berdasarkan Piagam PBB, Sekretaris Jenderal memiliki kekuasaan terbatas dan tidak bisa begitu saja menginisiasi rapat atau pembahasan di Dewan Keamanan PBB. Sebab, peran utama Sekjen PBB adalah sebagai Kepala Pejabat Administratif PBB yang dipilih negara anggota setiap lima tahun.

    Sementara itu, Pasal 99 Piagam PBB itu memberikan kewenangan “khusus” bagi Sekjen PBB untuk dapat mengangkat masalah apa pun ke Dewan Keamanan.

    Pasa 99 Piagam PBB berisikan: “Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan isu dan masalah apa pun kepada Dewan Keamanan yang menurut penilaiannya bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.”

    Dikutip laman resmi PBB, Pasal 99 ini terakhir kali digunakan yakni pada 1989. Sekjen PBB saat itu, Javier Pérez de Cuéllar, meminta Dewan Keamanan PBB membahas perang sipil di Lebanon yang telah berlangsung sejak 1975. 

    “Fakta bahwa pasal ini tidak digunakan sejak tahun 1989 memang bergema secara diplomatis dan simbolis di sini di New York,” kata Daniel Forti, analis senior advokasi dan penelitian PBB di International Crisis Group, kepada Al Jazeera.

    Forti menilai Pasal 99 ini tidak akan “secara mendasar mengubah perhitungan politik anggota Dewan Keamanan yang paling berkuasa.”

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Isi Pasal 99 Piagam PBB yang Bikin Israel Ngamuk

    Sekjen PBB Perdana Surati Dewan Keamanan: Gaza di Ambang Kehancuran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya atas kondisi di Jalur Gaza, Palestina, yang kian mengkhawatirkan.

    Dalam sebuah surat kepada Presiden DK PBB, Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez, Guterres menyampaikan kecemasannya tentang Gaza sambil menyinggung Pasal 99 Piagam PBB.

    Guterres mengatakan aksi Israel di Gaza selama lebih dari delapan pekan ini telah membuat “warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya besar”.

    “Di tengah pemboman terus-menerus yang dilakukan tentara Israel (IDF), dan tanpa tempat berlindung atau hal-hal penting untuk bertahan hidup, saya memperkirakan ketertiban umum akan segera rusak karena kondisi yang menyedihkan ini,” tulis Guterres, seperti dikutip laman resmi PBB.

    “Yang membuat bantuan kemanusiaan yang terbatas sekalipun tidak mungkin dilakukan,” tulisnya.

    Dalam surat yang menjadi langkah tak biasanya ini, Guterres juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang memburuk sehingga bisa menyebabkan bencana bagi warga Palestina.

    Dia menuliskan lebih dari 15.000 orang dilaporkan tewas, dengan lebih dari 40 persen di antaranya merupakan anak-anak. Sekitar 80 persen populasi Gaza juga telah dipindahkan secara paksa ke daerah-daerah yang semakin kecil.

    Jutaan orang juga mencari perlindungan di UNRWA hingga membuat kondisi “yang penuh sesak, tidak bermartabat, dan tidak higienis.”

    Lebih dari itu, sistem perawatan kesehatan di Gaza juga telah runtuh, dengan rumah sakit yang kini berubah menjadi medan perang.

    Padahal, ribuan orang mencari perlindungan dan membutuhkan perawatan di sana. Dengan keadaan ini, Guterres pun menyebut akan ada lebih banyak orang yang meninggal dunia akibat tak mendapatkan obat dan perlindungan.

    “Situasi yang lebih buruk bisa terjadi, termasuk penyakit epidemi dan meningkatnya tekanan untuk melakukan pengungsian massal ke negara-negara tetangga,” bunyi pernyataan Guterres.

    Dia kemudian menggarisbawahi Resolusi 2712 (2023) DK PBB yang menyerukan peningkatan penyediaan pasokan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga sipil, terutama anak-anak.

    “Kondisi saat ini membuat operasi kemanusiaan yang berarti tidak mungkin dilakukan,” kata Guterres dalam surat itu, seraya menambahkan bahwa “tidak ada tempat yang aman di Gaza.”

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Guterres mengatakan sistem kemanusiaan di Gaza saat ini dihadapkan oleh risiko keruntuhan parah.

    Ia pun mendesak komunitas internasional untuk melakukan segala cara guna mencegah hal tersebut dan mengakhiri krisis yang telah berlangsung.

    “Saya mendesak para anggota Dewan Keamanan untuk mencegah bencana kemanusiaan. Saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan segera diserukan. Ini mendesak. Penduduk sipil harus terhindar dari bahaya yang lebih besar,” tulis dia.

    “Dengan gencatan senjata kemanusiaan, sarana untuk bertahan hidup dapat dipulihkan, dan bantuan kemanusiaan dapat disampaikan dengan cara yang aman dan tepat waktu di Jalur Gaza.”

    Pada pertengahan November, DK PBB akhirnya menyerukan “jeda kemanusiaan” di Jalur Gaza, yang merupakan pertama kalinya dewan itu menetapkan sikap mengenai konflik tersebut, setelah empat rancangan resolusi ditolak melalui veto.

    Menurut sumber diplomatik, anggota Dewan Keamanan saat ini sedang mengerjakan rancangan resolusi baru yang berfokus pada bantuan kemanusiaan.

    Namun Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan resolusi Dewan Keamanan tidak akan berguna pada saat ini.

    “Banyak upaya baik yang dilakukan untuk memperbaiki situasi telah terjadi di kawasan ini, dan kita perlu melanjutkannya.”

  • Taktik Hamas Dinilai Makin Canggih hingga Israel Minta Maaf ke Lebanon

    Taktik Hamas Dinilai Makin Canggih hingga Israel Minta Maaf ke Lebanon

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kelompok Hamas dinilai pengamat militer memiliki taktik yang semakin canggih menghadapi agresi Israel.

    Kabar lainnya adalah pernyataan langka dari Israel yang minta maaf usai tak sengaja menewaskan tentara Lebanon.

    Berikut berita 24 jam terakhir yang terangkum dalam Kilas Internasional pagi ini:

    Milisi Hamas Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih selama dua bulan melawan agresi Israel ke Jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober.

    Lembaga think tank berbasis di Washington D.C, Institute for the Study of War (ISW), memaparkan Hamas dan milisi sekutunya di Gaza terus menerapkan taktik yang lebih canggih untuk melawan Israel terutama sejak gencatan senjata berakhir dan perang memasuki fase baru.

    ISW menganalisis bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Menurut lembaga itu, strategi ini konsisten dengan “strategi pembersihan” atau clearing operations.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan potensi ketertiban umum “bisa segera rusak sepenuhnya di Gaza” menyusul agresi militer yang masih terjadi di sana sejak 7 Oktober.

    Peringatan yang jarang diberikan itu disampaikan Guterres melalui surat kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu (6/12), seperti diberitakan AFP.

    Surat itu mengacu pada Pasal 99 Piagam PBB yang menyatakan “Sekretaris Jenderal PBB dapat menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap masalah yang menurut pandangannya bisa mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.”

    “Di tengah pemboman terus-menerus yang dilakukan tentara Israel (IDF), dan tanpa tempat berlindung atau hal-hal penting untuk bertahan hidup, saya memperkirakan ketertiban umum akan segera rusak karena kondisi yang menyedihkan ini,” tulis Guterres.

    “Sehingga bantuan kemanusiaan yang terbatas sekalipun tidak mungkin dilakukan,” katanya.

    Israel minta maaf usai serangan udara menewaskan satu tentara Lebanon saat hendak menargetkan milisi Hizbullah di selatan negara tersebut.

    Permintaan maaf itu diutarakan dalam rilis resmi Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defence Forces/ IDF).

    “IDF menerima laporan bahwa sejumlah tentara di angkatan bersenjata Lebanon terluka dalam serangan itu,” demikian rilis militer Israel, dikutip Times of Israel, Rabu (6/12).

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Israel Makin Brutal Gempur Gaza Selatan, Masa Bodoh Peringatan AS-PBB

    Israel Makin Brutal Gempur Gaza Selatan, Masa Bodoh Peringatan AS-PBB

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasukan Israel makin brutal menggempur wilayah Gaza selatan, mengabaikan peringatan dari Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk melindungi warga sipil. 

    Dalam laporan Reuters pada Selasa (5/12), AS disebut masih bungkam untuk mengambil sikap melindungi warga sipil yang dianggap berada di zona aman dari target gempuran Israel. 

    “Warga dan jurnalis di lokasi mengatakan bahwa serangan udara Israel di [Gaza] selatan menargetkan wilayah berpenduduk yang tadinya diminta Israel sebagai lokasi pengungsian,” demikian laporan Reuters.

    Sekjen PBB Antonio Guterres meminta Israel untuk menahan tindakan lebih jauh, yang bisa memperburuk situasi di Gaza dan membuat warga sipil di sana kian menderita.

    “Sekjen [PBB] benar-benar marah dengan kembalinya pertempuran antara Israel dengan Hamas. Bagi warga yang diminta evakuasi, sudah tidak ada lagi tempat aman dan sangat kecil untuk bertahan,” ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric.

    Sebelumnya, Israel sudah menggempur sisi utara Gaza sejak November. Sejak gencatan senjata berhenti pada Jumat (1/12) lalu, kini pasukan Israel bergerak ke Selatan untuk melakukan serangan.

    Terdapat pertempuran sengit di wilayah utara dan timur Khan Younis, kota terbesar di bagian selatan Gaza. Jalan utama di Khan Younis hingga ke sisi utara dikabarkan menjelma menjadi zona pertempuran.

    Tank-tank milik Israel juga sudah bergerak ke rute yang menghubungkan Gaza selatan dan utara. Pihak Israel menyatakan ada tiga tentara mereka yang tewas di Gaza pada Senin (4/12) lalu.

    Sementara itu sejak gencatan senjata berakhir dan agresi Israel berlanjut, lebih dari 700 orang di Palestina tewas sehingga total korban tewas selama agresi Israel nyaris mencapai 16 ribu orang.

    (ikw/dna)

  • Erdogan Desak PBB Seret Israel ke Pengadilan Internasional

    Erdogan Desak PBB Seret Israel ke Pengadilan Internasional

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan Israel harus bertanggung jawab di pengadilan internasional, atas kejahatan perang yang dilakukan di Gaza.

    Hal ini disampaikan Erdogan saat melakukan percakapan telepon dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

    Kantor Kepresidenan Turki membeberkan bahwa dalam percakapan itu, Erdogan dan Guterres membahas “harapan komunitas internasional mengenai serangan ilegal Israel”.

    Keduanya juga membahas akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza, dan upaya untuk perdamaian abadi.

    “Selama panggilan telepon tersebut, Presiden Erdogan mengatakan bahwa Israel tanpa malu-malu terus menginjak-injak hukum internasional, hukum perang, dan hukum kemanusiaan internasional,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Turki.

    “Israel harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya di hadapan dunia,” lanjut pernyataan itu, dilansir Reuters.

    Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan akan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York.

    Turki mengecam keras serangan Israel di Gaza dan terus menyerukan gencatan senjata penuh untuk memungkinkan diskusi mengenai solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina yang lebih luas.

    Erdogan menyebut serangan Israel di Gaza sebagai genosida dan menuduh Israel sebagai “negara teror”. Namun Israel menolak tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka bertindak untuk membela diri.

    Saat ini Israel dan kelompok Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza, demi membebaskan lebih banyak sandera dan tahanan Palestina.

    Gencatan senjata ini akan berakhir pada Rabu (29/11) waktu setempat. Namun dunia internasional telah mendesak agar gencatan senjata ini dapat ditetapkan permanen sehingga memungkinkan pemulihan situasi kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza.

    (dna/dan)

    [Gambas:Video CNN]

  • Peran AS-Inggris di Balik Gagalnya Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

    Peran AS-Inggris di Balik Gagalnya Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal lagi menciptakan konsensus untuk menghentikan perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Penyebabnya, Amerika Serikat (AS), dan Inggris menentang rencana resolusi karena menyebut soal gencatan senjata.

    Sidang Dewan Keamanan PBB sebelumnya juga gagal menyepakati resolusi soal Jalur Gaza, termasuk karena adanya dua veto dari AS. Situasi ini semakin menggarisbawahi kompleksitas dalam mencapai konsensus mengenai masalah penting ini.

    Diketahui bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB berbeda dengan resolusi Majelis Umum PBB, yang dalam rapat darurat pada akhir Oktober lalu berhasil meloloskan resolusi yang menyerukan ‘gencatan senjata kemanusiaan segera’ di Jalur Gaza.

    Resolusi Majelis Umum PBB soal gencatan senjata itu mendapatkan 122 suara dukungan dan 14 suara menolak, dengan sebanyak 55 negara lainnya abstain. Meskipun didukung mayoritas negara anggota, resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat dan hanya mencerminkan sikap berbagai negara.

    Sementara itu, resolusi Dewan Keamanan PBB diketahui bersifat mengikat secara hukum, dan bisa digunakan untuk menuntut Israel agar menerima gencatan senjata atau jeda kemanusiaan di Jalur Gaza.

    AS dan Inggris Tolak Rencana Resolusi

    Seperti dilansir CNN, Selasa (7/11/2023), Dewan Keamanan PBB menggelar sidang tertutup pada Senin (6/11), waktu setempat. Sidang itu diharapkan bisa menghasilkan resolusi untuk menangani perang dan krisis kemanusiaan di Gaza.

    Rancangan resolusi tersebut, sebelumnya disusun oleh kelompok E-10, yang terdiri dari 10 negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

    Namun, AS dan Inggris yang sama-sama merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan memiliki hak veto, menentang rancangan resolusi tersebut.

    Negara-negara Barat, khususnya AS dan Inggris, menolak isi resolusi yang menyertakan seruan gencatan senjata di Jalur Gaza. Padahal, seruan gencatan senjata telah didukung oleh beberapa anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

    Lihat juga Video ‘Israel Rilis Video Pengeboman Jalur Masuk Terowongan Hamas’:

    Selanjutnya: AS ingin jeda kemanusiaan.

    AS Ingin Jeda Kemanusiaan

    AS, sekutu dekat Israel, lebih mendorong ‘jeda kemanusiaan’ dibandingkan gencatan senjata di Jalur Gaza. Mereka juga belum menentukan berapa lama jeda dalam pertempuran akan diberlakukan.

    Wood menyatakan bahwa pembahasan soal jeda kemanusiaan sedang berlangsung. “Dan kami tertarik untuk membahas hal tersebut,” ujarnya.

    Namun demikian, lanjut Wood, ada juga perbedaan pendapat dalam Dewan Keamanan PBB mengenai apakah hal itu bisa diterima.

    Duta Besar China Jun Zhang, secara terpisah, menyerukan sentimen senada yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, dengan menekankan bahwa ‘Gaza menjadi kuburan bagi anak-anak’. Dia menyerukan gencatan senjata segera untuk memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan.

    “Saat kita berbicara saat ini, warga sipil Palestina terus dibunuh. Anak-anaklah yang paling terkena dampaknya, seperti yang telah disampaikan oleh beberapa pejabat AS. Gaza menjadi kuburan bagi anak-anak. Tidak ada yang aman,” tegasnya.

    Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada awal pekan ini, negara-negara anggota mendengarkan penjelasan dari para pejabat kemanusiaan PBB soal situasi keamanan yang mengerikan di daerah kantong Palestina tersebut.

    Selanjutnya: Israel tolak gencatan senjata.

    Netanyahu Tolak Gencatan Senjata

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menolak gencatan senjata tanpa adanya pembebasan sandera yang ditahan Hamas di Jalur Gaza. Namun dia mempertimbangkan ‘jeda taktis’ demi memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan atau pembebasan sandera.

    Seperti dilansir Al Arabiya dan Al Jazeera, Selasa (7/11), serangan udara Israel terhadap Jalur Gaza dan operasi darat menargetkan Hamas masih berlanjut. Menurut otoritas kesehatan Gaza, sedikitnya 10.000 orang tewas akibat serangan Israel selama sebulan terakhir.

    Gempuran Israel itu menjadi respons atas serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober lalu, yang menurut para pejabat Tel Aviv, menewaskan lebih dari 1.400 orang dan membuat 240 orang disandera di Jalur Gaza. Tidak hanya warga sipil dan tentara Israel, sejumlah warga negara asing juga menjadi sandera Hamas.

    Baik Israel dan Hamas menolak tekanan internasional yang semakin besar untuk menerapkan gencatan senjata di Jalur Gaza. Israel meminta Hamas membebaskan para sandera terlebih dahulu, sedangkan Hamas menyatakan enggan membebaskan sandera atau menghentikan pertempuran saat Jalur Gaza terus diserang.

    Ketika ditanya apakah dirinya bersedia menerima jeda kemanusiaan di Jalur Gaza dalam wawancara dengan media terkemuka Amerika Serikat (AS), ABC News, Netanyahu menjawab: “Ya, tidak akan ada gencatan senjata, tidak ada gencatan senjata secara umum di Gaza tanpa pembebasan para sandera.”

    Namun dia menambahkan soal kemungkinan adanya ‘jeda taktis’ yang berlangsung sebentar demi membuka akses untuk bantuan kemanusiaan atau membuka peluang untuk pembebasan sandera oleh Hamas.

    “Namun untuk jeda taktis sebentar — satu jam di sini, satu jam di sana — kami sudah pernah melakukan itu sebelumnya,” ucap Netanyahu dalam wawancara dengan ABC News seperti dilansir Reuters.

    “Saya kira kami akan memeriksa keadaannya, demi memungkinkan barang-barang, barang-barang kemanusiaan, bisa masuk, atau para sandera, sandera individu, bisa pergi,” cetusnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pilu Gaza Jadi Kuburan Bagi Anak-anak Kala 10 Ribu Orang Tewas

    Pilu Gaza Jadi Kuburan Bagi Anak-anak Kala 10 Ribu Orang Tewas

    Gaza –

    Jumlah korban tewas terus bertambah seiring serangan Israel terhadap militan Palestina makin intens. Total korban jiwa di Gaza sudah mencapai 10 ribu orang.

    Dilansir AFP, Selasa (7/11/2023), diketahui Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah berjanji tidak akan menyerah meskipun ada seruan untuk gencatan senjata. Pejabat Israel mengatakan hal itu buntut serangan Hamas pada 7 Oktober yang menyebabkan 1.400 orang tewas di Israel, yang menurutnya sebagian besar warga sipil, dan menyebabkan lebih dari 240 orang disandera.

    Belum Ada Tanda-tanda Gencatan Senjata

    Gedung Putih mengatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Netanyahu membahas potensi ‘jeda taktis’ dalam panggilan telepon pada Senin (6/11) kemarin.

    Namun tidak ada kesepakatan yang diumumkan kedua pihak. Selain itu, kedua pihak tidak membicarakan kemungkinan gencatan senjata kemanusiaan, yang menurut PBB sangat diperlukan.

    Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza terus bertambah. Foto: REUTERS/MOHAMMED SALEM

    Lebih dari 4.000 Anak Tewas

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyebut korban tewas di Gaza termasuk lebih dari 4.000 anak-anak. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada wartawan bahwa wilayah yang dibombardir itu menjadi ‘kuburan bagi anak-anak’.

    Biden sebelumnya mempertanyakan validitas angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza, meskipun juru bicara Pentagon pada Senin mengakui bahwa korban sipil berjumlah ribuan.

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya

    Pasukan darat dengan tank telah membanjiri bagian utara Jalur Gaza dan memperketat pengepungan Kota Gaza, yang secara efektif membagi wilayah tersebut menjadi dua.

    Terowongan Hamas

    Tentara Israel mengatakan mereka telah menggempur Gaza dengan serangan ‘signifikan’ terhadap 450 sasaran selama 24 jam sejak Minggu pagi, dan pasukannya menargetkan komandan Hamas di terowongan bawah tanah.

    Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza terus bertambah. Foto: REUTERS/MOHAMMED SALEM

    “Kami akan mampu membongkar Hamas, benteng demi benteng, batalion demi batalion, sampai kami mencapai tujuan akhir, yaitu menyingkirkan Jalur Gaza – seluruh Jalur Gaza – dari Hamas,” kata juru bicara militer Israel Jonathan Conricus.

    Namun pejabat tinggi Hamas di Lebanon, Osama Hamdan, mengatakan kelompok tersebut-yang militannya menembakkan 16 roket dari Lebanon ke arah Israel utara pada Senin kemarin, tidak akan pernah menerima pemerintahan boneka di Gaza dan mengatakan bahwa “tidak ada kekuatan di bumi yang dapat memusnahkannya”.

    Sementara itu, pemberontak Huthi di Yaman yang didukung Iran mengklaim bahwa mereka telah melancarkan serangan pesawat tak berawak baru terhadap Israel, meningkatkan kampanye serangan yang mengganggu di tengah kekhawatiran perang dapat meluas.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Berencana Pasok Bom Presisi Tinggi Senilai Rp 5 T ke Israel

    AS Berencana Pasok Bom Presisi Tinggi Senilai Rp 5 T ke Israel

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dilaporkan berencana memasok sejumlah bom berpresisi tinggi ke Israel, yang sedang berperang melawan Hamas di Jalur Gaza. Pasokan bom berpresisi tinggi itu disebut bernilai mencapai US$ 320 juta (Rp 5 triliun).

    Seperti dilansir Al Arabiya dan Reuters, Selasa (7/11/2023), rencana AS memasok bom ke Israel itu diungkapkan oleh media terkemuka Wall Street Journal (WSJ) dalam laporan terbarunya, yang mengutip sumber yang memahami rencana tersebut.

    Laporan WSJ menyebut pemerintahan Biden telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Kongres AS pada 31 Oktober lalu, soal rencana memasok bom presisi bernama ‘Spice Family Gliding Bom Assemblies’, merupakan sejenis senjata berpemandu presisi yang ditembakkan dari jet tempur.

    Berdasarkan perjanjian tersebut, menurut laporan WSJ, produsen senjata Rafael USA akan memasok bom tersebut ke perusahaan induknya di Israel, Rafael Advanced Defense Systems, untuk digunakan oleh Kementerian Pertahanan Israel.

    Namun disebutkan juga bahwa pasokan bom itu telah diminta oleh Israel sebelum serangan mengejutkan Hamas terjadi pada 7 Oktober lalu.

    “Senjata tersebut diminta oleh Israel sebelum tanggal 7 Oktober, dengan pemberitahuan awal dan informal yang dikirimkan kepada para pemimpin Kongres awal tahun ini,” sebut WSJ dalam laporannya.

    Informasi soal kesepakatan senjata ini mencuat saat perang berkecamuk di Jalur Gaza, dengan Israel terus menggempur daerah kantong Palestina itu untuk merespons serangan Hamas sebulan lalu. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut lebih dari 10.000 orang tewas akibat serangan Israel.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, pada Senin (6/11) waktu setempat, memperingatkan bahwa Jalur Gaza menjadi ‘kuburan bagi anak-anak’.

    “Operasi darat oleh Angkatan Bersenjata Israel dan pengeboman yang terus berlanjut, menghantam warga sipil, rumah sakit, kamp pengungsi, masjid, gereja, dan fasilitas PBB — termasuk tempat penampungan. Tidak ada yang aman,” sebut Guterres.

    “Pada saat yang sama, Hamas dan militan-militan lainnya menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia dan terus meluncurkan roket tanpa pandang bulu ke arah Israel,” imbuhnya.

    Dalam pernyataannya, Guterres kembali menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza.

    “Bencana yang sedang terjadi membuat kebutuhan akan gencatan senjata kemanusiaan menjadi semakin mendesak seiring berjalannya waktu,” cetus Guterres.

    “Pihak-pihak yang berkonflik — dan tentu saja, masyarakat internasional — menghadapi tanggung jawab mendesak dan mendasar: menghentikan penderitaan kolektif yang tidak manusiawi ini dan secara dramatis memperluas bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujarnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Peran AS-Inggris di Balik Gagalnya Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

    AS-Inggris Bikin DK PBB Gagal Sepakati Resolusi Gencatan Senjata Gaza

    New York –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali gagal mencapai konsensus soal rancangan resolusi yang bertujuan menghentikan perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Amerika Serikat (AS) dan Inggris menentang rancangan resolusi itu karena menyebut soal gencatan senjata.

    Seperti dilansir CNN, Selasa (7/11/2023), kegagalan menyepakati resolusi soal situasi perang di Jalur Gaza itu terjadi saat Dewan Keamanan PBB menggelar sidang tertutup pada Senin (6/11) waktu setempat. Sidang itu diharapkan menghasilkan resolusi penting soal perang dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    “Belum ada kesepakatan pada saat ini,” tegas Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, dalam pernyataannya.

    Rancangan resolusi yang dibahas dalam sidang tertutup pada awal pekan ini disusun oleh kelompok E-10, yang terdiri atas 10 negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

    Namun, AS dan Inggris yang sama-sama merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan memiliki hak veto, menentang rancangan resolusi tersebut.

    Negara-negara Barat, khususnya AS dan Inggris, menolak untuk menyertakan seruan gencatan senjata segera di Jalur Gaza dalam rancangan resolusi tersebut. Padahal seruan gencatan senjata telah didukung oleh beberapa anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

    AS, yang merupakan sekutu dekat Israel, lebih mendorong adanya ‘jeda kemanusiaan’ dibandingkan gencatan senjata di Jalur Gaza, meskipun mereka belum menentukan berapa lama jeda dalam pertempuran akan diberlakukan.

    Tonton Video: Massa Blokir Kapal Militer AS Diduga Bawa Senjata untuk Israel

    Wood menyatakan bahwa pembahasan soal jeda kemanusiaan sedang berlangsung. “Dan kami tertarik untuk membahas hal tersebut,” ujarnya.

    Namun demikian, lanjut Wood, ada juga perbedaan pendapat dalam Dewan Keamanan PBB mengenai apakah hal itu bisa diterima.

    Duta Besar China Jun Zhang, secara terpisah, menyerukan sentimen senada yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, dengan menekankan bahwa ‘Gaza menjadi kuburan bagi anak-anak’. Dia menyerukan gencatan senjata segera untuk memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan.

    “Saat kita berbicara saat ini, warga sipil Palestina terus dibunuh. Anak-anaklah yang paling terkena dampaknya, seperti yang telah disampaikan oleh beberapa pejabat AS. Gaza menjadi kuburan bagi anak-anak. Tidak ada yang aman,” tegasnya.

    Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada awal pekan ini, negara-negara anggota mendengarkan penjelasan dari para pejabat kemanusiaan PBB soal situasi keamanan yang mengerikan di daerah kantong Palestina tersebut.

    Sidang Dewan Keamanan PBB sebelumnya juga gagal menyepakati resolusi soal Jalur Gaza, termasuk karena adanya dua veto dari AS. Situasi ini semakin menggarisbawahi kompleksitas dalam mencapai konsensus mengenai masalah penting ini.

    Diketahui bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB berbeda dengan resolusi Majelis Umum PBB, yang dalam rapat darurat pada akhir Oktober lalu berhasil meloloskan resolusi yang menyerukan ‘gencatan senjata kemanusiaan segera’ di Jalur Gaza.

    Resolusi Majelis Umum PBB soal gencatan senjata itu mendapatkan 122 suara dukungan dan 14 suara menolak, dengan sebanyak 55 negara lainnya abstain. Meskipun didukung mayoritas negara anggota, resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat dan hanya mencerminkan sikap berbagai negara.

    Sementara itu, resolusi Dewan Keamanan PBB diketahui bersifat mengikat secara hukum, dan bisa digunakan untuk menuntut Israel agar menerima gencatan senjata atau jeda kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Makin Sporadis Israel Serang Gaza hingga Sekjen PBB Miris

    Makin Sporadis Israel Serang Gaza hingga Sekjen PBB Miris

    Jakarta –

    Serangan Israel ke Gaza semakin parah. Bahkan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres merasa ngeri.

    Guterres mengaku miris dengan serangan Israel ke konvoi ambulans di Gaza pada Jumat (3/11/2023). Dalam insiden ini terdapat 15 orang tewas dan 60 lainnya luka-luka.

    “Saya ngeri dengan laporan serangan di Gaza terhadap konvoi ambulans di luar rumah sakit Al Shifa. Gambaran jasad-jasad yang berserakan di jalan di luar rumah sakit sungguh mengerikan,” kata Guterres dalam pernyataannya, dikutip kantor berita AFP, Sabtu (4/11).

    Gutteres menyebut keamanan di Gaza kini ‘mengerikan’. Dia meminta serangan ini harus dihentikan.

    “Selama hampir satu bulan, warga sipil di Gaza, termasuk anak-anak dan perempuan, telah dikepung, tidak diberi bantuan, dibunuh, dan dibom keluar dari rumah-rumah mereka,” ujarnya.

    “Ini harus dihentikan,” tegas pemimpin badan dunia itu.

    20 Orang Tewas di Serangan Sekolah

    Sedikitnya 20 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan Israel yang “menargetkan” sebuah sekolah di Gaza utara. Demikian disampaikan Kementerian Kesehatan yang dikendalikan Hamas di wilayah Palestina tersebut pada Sabtu (4/11) pagi waktu setempat.

    “Beberapa mortir tank jatuh ke sekolah yang menjadi sasaran langsung tersebut,” imbuh kementerian.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu