Xcloud.id

Tag: Antonio Guterres

  • Diperintahkan ICJ Setop Serangan ke Rafah, Israel Bilang Begini

    Diperintahkan ICJ Setop Serangan ke Rafah, Israel Bilang Begini

    Tel Aviv –

    Israel menanggapi putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan negaranya untuk segera menghentikan serangannya di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Tel Aviv bersikeras menyatakan operasi militer mereka di Rafah “tidak berisiko memicu kehancuran penduduk sipil Palestina”.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (25/5/2024), ICJ dalam putusan pada Jumat (24/5) waktu setempat menyatakan Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Tel Aviv, dalam tanggapannya, menolak dasar-dasar yang diberikan oleh ICJ, dan bersikeras menyatakan operasi militer mereka di Rafah sudah sejalan dengan hukum internasional.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah, yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    ICJ dalam putusannya juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, yang awal bulan ini ditutup saat dimulainya serangan Tel Aviv terhadap kota tersebut.

    “Israel akan terus mengizinkan perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk masuknya bantuan kemanusiaan dari sisi perbatasan Mesir, dan akan mencegah kelompok-kelompok teror mengendalikan jalur tersebut,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Afrika Selatan membawa kasus ini ke hadapan ICJ tahun lalu dengan tuduhan yang menyebut serangan Israel terhadap Jalur Gaza melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Tuduhan itu telah dibantah mentah-mentah oleh Tel Aviv.

    “Tuduhan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag adalah keliru, keterlaluan dan menjijikkan secara moral,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Putusan ICJ itu bersifat mengikat secara hukum, namun tidak memiliki mekanisme penegakan langsung.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa putusan ICJ itu bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. “Putusan pengadilan itu bersifat mengikat dan mempercayai para pihak akan mematuhi perintah pengadilan,” tegas Guterres dalam pernyataan via juru bicaranya.

    Selain memerintahkan Israel menghentikan serangannya di Rafah, putusan ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    “Pengadilan mendapati sangat meresahkan karena banyak sandera yang masih ditahan dan menegaskan kembali seruan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat,” tegas ICJ dalam putusannya.

    Hamas telah menanggapi putusan ICJ itu, dengan melontarkan pujian, namun tidak merespons seruan ICJ soal pembebasan para sandera di Jalur Gaza. Hamas, dalam tanggapannya, justru menyesalkan putusan itu hanya berlaku untuk Rafah dan bukan untuk seluruh wilayah Jalur Gaza.

    Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan Israel untuk mematuhi perintah tersebut segera.

    Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu terhadap putusan ICJ tersebut. Namun anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz, menegaskan Israel tetap berkomitmen untuk terus bertempur “demi memulangkan para sandera dan menjamin keamanan warganya setiap saat dan di mana saja, juga di Rafah”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Perintah ICJ Soal Israel Setop Serang Rafah Harus Dipatuhi

    Perintah ICJ Soal Israel Setop Serang Rafah Harus Dipatuhi

    New York –

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menegaskan bahwa putusan Mahkamah Internasional atau ICJ bersifat “mengikat” setelah pengadilan tinggi PBB itu memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Guterres juga mengingatkan bahwa putusan ICJ harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

    “Putusan pengadilan itu bersifat mengikat dan mempercayai para pihak akan mematuhi perintah pengadilan,” tegas Guterres dalam pernyataan via juru bicaranya, seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024).

    ICJ dalam putusan, yang diumumkan pada Jumat (24/5) waktu setempat, memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangannya di wilayah Rafah. Putusan ini berpotensi meningkatkan tekanan internasional untuk mewujudkan gencatan senjata setelah perang berkecamuk selama tujuh bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Putusan ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Pengadilan yang berkantor di Den Haag, Belanda itu juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir. Perlintasan perbatasan itu ditutup sejak awal bulan ini saat militer Tel Aviv mulai melancarkan serangan darat terhadap Rafah.

    Dalam putusannya yang sangat ditunggu-tunggu, ICJ menyatakan Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Ditegaskan juga oleh ICJ dalam putusannya bahwa Israel harus “menjaga perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”.

    “Pengadilan mendapati sangat meresahkan karena banyak sandera yang masih ditahan dan menegaskan kembali seruan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat,” tegas ICJ dalam putusannya.

    Perang yang berkecamuk di Jalur Gaza selama tujuh bulan terakhir dipicu oleh serangan Hamas terhadap wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Dilaporkan otoritas Tel Aviv bahwa serangan Hamas itu menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil.

    Lebih dari 250 orang lainnya, menurut otoritas Israel, diculik dan disandera oleh Hamas di Jalur Gaza. Dengan puluhan orang dibebaskan selama kesepakatan gencatan senjata singkat pada November tahun lalu, Tel Aviv meyakini sekitar 121 sandera masih berada di Jalur Gaza, termasuk 37 orang yang diyakini tewas.

    Sementara itu, rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan Hamas dilaporkan telah menewaskan lebih dari 35.800 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak.

    Dalam tanggapan terhadap putusan ICJ, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan Israel untuk mematuhi perintah tersebut segera. Sedangkan Hamas memuji ICJ atas putusannya memerintahkan Tel Aviv menghentikan serangan di Rafah, namun menyesalkan putusan itu hanya berlaku untuk Rafah dan bukan untuk seluruh wilayah Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Panel Independen Temukan Masalah ‘Netralitas’ di Tubuh UNRWA

    Panel Independen Temukan Masalah ‘Netralitas’ di Tubuh UNRWA

    Jakarta –

    Sebuah panel independen pada hari Senin (22/04) menyerukan agar Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melakukan “perbaikan segera” guna menjaga netralitasnya.

    Panel independen ini sebelumnya ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan pemeriksaan terhadap UNRWA setelah Israel menuduh 12 pekerjanya mungkin telah ikut serta dalam serangan teror Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Meski begitu, diplomat Prancis, Catherine Colonna, yang memimpin panel independen tersebut, menegaskan, mereka ditugaskan untuk secara khusus memeriksa netralitas UNRWA, bukan memeriksa tuduhan Israel terkait 12 pekerja tersebut.

    Untuk menindaklanjuti tuduhan Israel itu, Guterres telah memerintahkan pengawas internal PBB untuk melakukan penyelidikan terpisah.

    Temuan panel independen terkait netralitas UNRWA

    Dalam laporan setebal 54 halaman, panel independen mengaku telah mengidentifikasi “masalah terkait netralitas” dalam prosedur-prosedur yang dijalankan oleh UNRWA. Hal ini dilakukan guna “memastikan terwujudnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip netralitas kemanusiaan.”

    Laporan tersebut mengutip sejumlah pernyataan politik para staf di ranah publik, “konten bermasalah” dalam buku pelajaran sekolah, dan politisasi serikat pekerja.

    “Sebagian besar dugaan pelanggaran netralitas berkaitan dengan postingan di media sosial,” tulis laporan tersebut, seraya mencatat bahwa postingan itu seringkali diunggah setelah terjadinya insiden kekerasan yang berdampak pada kolega atau keluarga dari individu tersebut.

    Terkait buku pelajaran sekolah, laporan tersebut mengungkap ada kemajuan yang dilakukan oleh UNRWA dalam membersihkan sekolah-sekolah dari buku-buku pelajaran yang bias.

    Meski begitu, hampir 4% buku teks sekolah masih berisi pernyataan yang menyebut Israel sebagai “pendudukan Zionis,” atau Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

    Panel independen mengeluarkan rekomendasi kepada UNRWA, agar meningkatkan netralitasnya, tidak hanya melalui keterlibatan dengan donor, tapi juga melalui netralitas staf, pendidikan, juga tata kelola yang dijalankan.

    Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini sebelumnya telah mengatakan, ia akan menerima apa pun rekomendasi panel independen. Namun, ia juga memperingatkan terkait apa yang disebutnya sebagai “kampanye terpadu yang disengaja” oleh Israel untuk membubarkan organisasi tersebut.

    Panel independen: Israel belum memberikan bukti

    Colonna mengatakan Israel belum memberikan bukti untuk mendukung tuduhannya.

    “Israel membuat tuduhan secara publik bahwa sejumlah besar pegawai UNRWA adalah anggota organisasi teroris. Namun, Israel belum memberikan bukti pendukung mengenai hal ini,” kata Colonnna kepada wartawan di New York.

    Tuduhan itu sebelumnya disampaikan oleh Israel pada bulan Maret lalu, mengklaim sekitar 450 pekerja UNRWA di Gaza adalah “teroris.”

    Panel independen juga mempertanyakan, dari puluhan ribu nama dalam daftar staf UNRWA yang diterima sejak tahun 2011, Israel sebelumnya tidak pernah menyatakan kekhawatirannya terkait satu pun nama tersebut.

    UNRWA saat ini telah mempekerjakan sekitar 32.000 orang, dan 13.000 di antaranya berada di Gaza.

    Israel kritik laporan panel independen

    Merespons laporan yang dikeluarkan oleh panel independen, Kementerian Luar Negeri Israel menyerukan agar negara-negara donor segera meninggalkan UNRWA.

    “Laporan Colonna mengabaikan parahnya masalah, dan hanya menawarkan solusi kosmetik yang tidak ada hubungannya dengan besarnya cakupan inflitrasi Hamas ke UNRWA,” kata juru bicara Kemenlu Israel, Oren Marmorstein.

    “Layaknya pohon apel, masalah UNRWA-Gaza itu bukan cuma perkara beberapa buah saja yang buruk tapi pohonnya busuk dan beracun yang akarnya adalah Hamas,” ujar Marmorstein seraya menambahkan bahwa laporan “ini adalah upaya untuk menghindari masalah, namun tidak mengatasinya secara langsung.’

    Hamas, kelompok militan Islam yang menguasai Gaza, diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), dan beberapa negara Arab.

    Tuduhan Israel picu disrupsi bantuan ke UNRWA

    Tuduhan Israel terhadap UNRWA sebelumnya telah membuat para donor internasional dengan cepat membekukan pendanaan senilai $450 juta (setara dengan Rp7,3 triliun) kepada lembaga PBB tersebut.

    Panel independen menyebut pendanaan ini sebagai hal yang “tak tergantikan dan sangat diperlukan bagi pembangunan manusia dan ekonomi di Palestina.”

    Sebagian besar negara saat ini telah melanjutkan donasinya, namun masih ada beberapa negara seperti AS, Inggris yang terus menjaga jarak.

    AS merupakan donor terbesar UNRWA. Setiap tahunnya, negara donor memberikan bantuan antara $300-$400 juta. Namun, saat ini mereka telah mengeluarkan undang-undang yang mengunci jeda pendanaan UNRWA hingga setidaknya Maret 2025.

    UNRWA didirikan pada tahun 1949 untuk membantu warga Palestina yang melarikan diri atau diusir selama perang tahun 1948. Saat ini mereka memberikan layanan kepada hampir 6 juta pengungsi Palestina.

    gtp/rs/as (AFP, AP, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perintah ICJ Soal Israel Setop Serang Rafah Harus Dipatuhi

    Sekjen PBB Geram 7 Relawan di Gaza Tewas Akibat Ulah Israel: Tak Masuk Akal!

    Jakarta –

    Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengecam kasus tewasnya tujuh pekerja kemanusiaan akibat serangan udara Israel di Gaza. Guterres mengatakan peristiwa tersebut tidak masuk akal.

    “Insiden ini menjadikan jumlah pekerja bantuan yang tewas dalam konflik ini menjadi 196 orang, termasuk lebih dari 175 anggota staf PBB kami,” kata Guterres dalam pidatonya di Majelis Umum PBB dilansir AFP, Rabu (3/4/2024).

    Tujuh korban tewas merupakan staf dari badan amal bantuan makanan World Center Kitchen. Para korban meninggal ini merupakan pekerja bantuan berkewarganegaraan Australia, Inggris, Palestina, Polandia, dan Amerika Serikat-Kanada.

    Guterres mengatakan tewasnya para relawan di Gaza tidak masuk akal. Namun, hal itu menjadi imbas dari perang yang tidak kunjung selesai di wilayah tersebut.

    “Ini tidak masuk akal. Tapi ini adalah akibat yang tidak bisa dihindari dari cara perang dilakukan,” katanya.

    Sekjen PBB itu juga mendesak kasus tewasnya 7 relawan tersebut dijadikan alarm untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza.

    “Ini sekali lagi menunjukkan perlunya gencatan senjata kemanusiaan segera, pembebasan semua sandera tanpa syarat, dan perluasan bantuan kemanusiaan ke Gaza seperti yang diminta Dewan Keamanan dalam resolusinya,” tutur Guterres.

    “Resolusi tersebut harus dilaksanakan tanpa penundaan,” kata Guterres.

    Dalih PM Israel soal Kematian 7 Relawan di Gaza

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengakui militer Israel melancarkan serangan udara di Gaza dan menyebabkan tujuh pekerja kemanusiaan meninggal dunia. Netanyahu berdalih tewasnya korban akibat ketidaksengajaan pasukannya.

    “Sayangnya, pada hari terakhir ada kasus tragis di mana pasukan kami secara tidak sengaja memukul orang-orang yang tidak bersalah di Jalur Gaza,” kata Netanyahu dilansir AFP.

    “Hal ini terjadi dalam perang, kami akan menyelidikinya sampai akhir… Kami telah melakukan kontak dengan pemerintah dan kami akan melakukan segalanya agar hal ini tidak terjadi lagi,” sambungnya.

    Ketujuh korban yang tewas itu merupakan pekerja kemanusiaan yang bekerja untuk World Central Kitchen (WCK). Mereka merupakan relawan yang bertugas mengirimkan bantuan makanan ke Gaza melalui jalur laut dari Siprus.

    Para korban tewas dalam serangan udara yang dilakukan Israel di Gaza pada Senin (1/4) waktu setempat. Tujuh korban meninggal ini merupakan warga negara Australia, Polandia, Inggris, berkewarganegaraan ganda AS dan Kanada, serta Palestina.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kelaparan Parah, Menggigil dan Ancaman Serangan Israel

    Kelaparan Parah, Menggigil dan Ancaman Serangan Israel

    Gaza –

    Hari pertama Ramadan tiba seperti hari-hari lain bagi warga Palestina di Gaza yang sedang dilanda perang. Warga di Gaza dilanda kelaparan dan penyakit, menggigil di tenda-tenda serta terancam oleh serangan mematikan dari militer Israel.

    Dilansir AFP, Selasa (12/3/2024), banyak warga Gaza yang terus mencari korban selamat dan jenazah di antara puing-puing rumah yang hancur saat Ramadan telah tiba.

    Laporan PBB, yang mengutip Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, mengatakan 25 orang telah meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi akut. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak.

    “Kita kehabisan waktu. Jika kita tidak secara eksponensial meningkatkan jumlah bantuan yang masuk ke wilayah utara, kelaparan akan segera terjadi,” kata kepala Program Pangan Dunia (WFP) Cindy McCain.

    PBB telah melaporkan kesulitan dalam mengakses Gaza utara untuk pengiriman makanan dan bantuan lainnya. Warga di seluruh wilayah Gaza juga semakin merasakan kekurangan selama bulan Ramadan.

    “Kami tidak tahu apa yang akan kami makan untuk berbuka puasa. Saya hanya punya tomat dan mentimun dan saya tidak punya uang untuk membeli apa pun,” kata Zaki Abu Mansour di tenda pengungsiannya.

    Barang-barang di pasar dijual dengan harga tinggi karena langka. Pertempuran juga berkecamuk di seluruh Gaza, bahkan ketika Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan ‘gencatan senjata’ selama bulan suci Ramadan dan mengatakan dia ‘terkejut dan marah karena konflik terus berlanjut’.

    Seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan Siprus telah menyediakan platform di pelabuhan Larnaca untuk ‘penyaringan oleh pejabat Israel terhadap barang-barang tujuan Gaza’. Juru bicara pemerintah Siprus, Konstantinos Letymbiotis, mengatakan ‘ini adalah sebuah inisiatif, yang kompleksitasnya memerlukan kehati-hatian dan perhatian agar kapal dapat berangkat dan muatannya dapat dengan aman mencapai penduduk sipil di Gaza’.

    Perang di Gaza pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang mengakibatkan sekitar 1.160 orang tewas di Israel, sebagian besar warga sipil. Para militan juga menyandera sekitar 250 orang.

    Israel kemudian melakukan serangan besar-besaran ke Gaza. 31.112 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel di mana sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak.

    Pembicaraan selama berminggu-minggu yang melibatkan mediator AS, Qatar dan Mesir gagal menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera menjelang Ramadan. Meski mengalami kekurangan yang meluas, beberapa warga Gaza tetap membuat dekorasi sederhana dan membagikan lentera tradisional di antara tenda mereka untuk menyambut awal Ramadan.

    Di Rafah, puluhan warga Gaza melaksanakan salat Tarawih pertama di sekitar reruntuhan masjid yang terkena serangan udara Israel beberapa hari lalu.

    Lihat Video: Houthi Targetkan Serangan ke Kapal ‘Pinocchio’ AS di Laut Merah

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perintah ICJ Soal Israel Setop Serang Rafah Harus Dipatuhi

    Sekjen PBB Terkejut dan Marah Konflik di Gaza Tak Berhenti Meski Ramadan

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku terkejut dengan konflik di Gaza, Palestina tetap berlanjut meski bulan suci Ramadan telah dimulai. Gutteres menyerukan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas di wilayah Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, pada Senin (12/3/2024), Guitteres bicara setelah kegagalan upaya untuk merundingkan gencatan senjata, Guterres menyerukan “membungkam senjata” di Gaza dan memperingatkan bahwa “kelaparan dan kekurangan gizi” sedang terjadi.

    “Ini sangat memilukan dan sama sekali tidak dapat diterima,” kata Guterres kepada wartawan.

    “Saya terkejut dan marah karena konflik terus berlanjut di Gaza selama bulan suci ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa “semua hambatan” dalam pengiriman bantuan harus dihilangkan.

    PBB mengatakan kurangnya bantuan kemanusiaan i kelaparan merupakan risiko yang semakin besar di Gaza, di mana 2,4 juta orang berada di bawah pengepungan total oleh militer Israel, saat mereka memerangi militan Hamas.

    Perang tersebut, yang dimulai oleh serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Balasan dari Israel telah mengakibatkan kematian 31.112 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

    Presiden AS Joe Biden menyerukan gencatan senjata sementara menjelang Ramadan tetapi seruannya tidak terjawab ketika umat Islam di Gaza menandai dimulainya liburan satu bulan pada hari Senin.

    “Kita tidak bisa mengabaikannya. Kita harus bertindak untuk menghindari lebih banyak kematian yang bisa dicegah,” kata Guterres.

    “Kita telah menyaksikan pembunuhan dan penghancuran warga sipil dari bulan ke bulan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal,” katanya.

    Namun bantuan “datang dalam jumlah kecil – bahkan jika memang ada. Hukum humaniter internasional sudah compang-camping.”

    Tonton juga Video: 5 Warga Gaza Tewas Tertimpa Paket Bantuan, AS Bantah Terlibat

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa Itu UNRWA? Mengapa Pendanaannya Ditangguhkan?

    Apa Itu UNRWA? Mengapa Pendanaannya Ditangguhkan?

    Jakarta –

    Pendanaan untuk badan PBB yang menangani warga Palestina di Gaza, UNRWA, telah ditangguhkan. Apa sebabnya dan apa dampaknya?

    Namun, sebelum ke sana, simak penjelasan apa itu UNRWA dan bagaimana lembaga itu didanai.

    Apa itu UNRWA?

    UNRWA adalah singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

    Lembaga tersebut mengelola sekolah, layanan sosial, pusat kesehatan dan mendistribusikan bantuan makanan kepada 5,9 juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, ditambah Lebanon, Suriah, dan Yordania.

    Kapan UNRWA didirikan?

    UNRWA didirikan pada 1949 untuk membantu pengungsi Palestina setelah pembentukan negara Israel dan perang tahun 1948.

    Sedikitnya 750.000 warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan tanah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut Nakba atau “bencana”.

    Lembaga tersebut mengatakan telah berkontribusi pada “kesejahteraan dan pembangunan manusia bagi empat generasi pengungsi Palestina”.

    Bagaimana cara UNRWA memperoleh pendanaan?

    Donor terbesar adalah Amerika Serikat, yang menyumbang US$343,9 juta pada tahun 2022. Adapun Jerman adalah negara penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi US$202,1 juta. Kedua negara ini menyumbang hampir setengah dari seluruh pendanaan UNRWA yang mencapai US$1,17 miliar.

    BBC

    Apa yang UNRWA lakukan di Gaza?

    UNRWA mengelola tempat penampungan bagi para pengungsi dan mendistribusikan satu-satunya akses bantuan yang diizinkan masuk oleh Israel.

    Lebih dari itu, lembaga ini juga menyediakan infrastruktur dan fasilitas penting untuk kehidupan sehari-hari yang sangat kurang di Gaza akibat siklus kekerasan, pengepungan, pemiskinan yang tidak ada habisnya.

    UNRWA menjalankan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Gaza, termasuk pusat pelatihan guru dan hampir 300 sekolah dasar. Mereka juga memproduksi buku pelajaran untuk mendidik generasi muda Palestina.

    Di Gaza saja, badan ini mempekerjakan sekitar 13.000 orang. Sebagai lembaga PBB terbesar yang beroperasi di Gaza, UNRWA, berperan penting dalam upaya kemanusiaan.

    UNRWA juga menjadi sasaran politis dari berbagai pihak selama bertahun-tahun. Keberadaan mereka dikritik oleh Israel karena dianggap memperkuat status warga Palestina sebagai pengungsi, dan mendorong harapan orang-orang Palestina untuk mendapatkan hak untuk kembali ke tempat mereka terusir pada 1948 atau selama perang.

    Nasib para pengungsi ini telah menjadi topik utama dalam konflik Arab-Israel. Banyak warga Palestina memimpikan kembali ke Palestina yang bersejarah, yang sebagian wilayahnya kini berada di Israel.

    Sementara itu, Israel menolak klaim tersebut dan sering mengkritik pembentukan UNRWA karena mengizinkan status pengungsi diwariskan.

    Bagaimana situasinya sejak perang di Gaza?

    Sejak Israel melancarkan serangan di Gaza, UNRWA adalah satu dari sedikit lembaga bantuan internasional yang masih bisa beroperasi di kawasan itu.

    Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi ke selatan dan setidaknya 1,7 juta warga Palestina berlindung di fasilitas UNRWA.

    Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 26.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah terbunuh sejak Israel melancarkan serangan udara dan invasi darat sebagai pembalasan atas serangan 7 Oktober.

    Sebelumnya, 500 truk masuk ke Gaza setiap hari dan sekarang jumlahnya berkurang menjadi sekitar 200 truk.

    Rekaman-rekaman video menampilkan orang-orang yang memanjat truk bantuan yang berhasil masuk ke Gaza. PBB mengatakan dua juta orang membutuhkan bantuan makanan.

    UNRWA juga mengatakan sedikitnya 142 stafnya di Gaza tewas.

    Mengapa pendanaan UNRWA ditangguhkan?

    Lebih dari 10 negara, termasuk AS dan Jerman, telah menangguhkan pendanaan UNRWA menyusul tuduhan intelijen Israel bahwa setidaknya 12 anggota UNRWA terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan lebih dari 240 orang disandera di Jalur Gaza.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan kepada BBC bahwa tuduhan tersebut “sangat serius” dan mereka telah mengambil “tindakan luar biasa” dengan memecat para staf.

    EPAWarga Gaza terancam mengalami kelaparan jika bantuan dihentikan

    Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa dia “ngeri” dengan tuduhan tersebut, namun telah mengimbau negara-negara pendonor untuk “menjamin kelangsungan operasi UNRWA”.

    “Dari 12 orang yang terlibat, sembilan orang segera teridentifikasi dan telah diberhentikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini; satu orang dipastikan dan identitas dua orang lainnya sedang diklarifikasi,” kata Guterres pada Minggu.

    Dia mengatakan bahwa Gaza tidak boleh terkena sanksi, dan dengan pendanaan yang tersedia saat ini, berarti pada Februari mendatang UNRWA tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dua juta warga sipil yang menggantungkan hidupnya dari bantuan.

    Komisaris Jenderal Philippe Lazzarini telah mengeluarkan pernyataan tegas mengenai pemotongan dana tersebut. “Warga Palestina di Gaza tidak membutuhkan hukuman kolektif tambahan ini,” katanya. “Ini menodai kita semua.”

    Bagaimana dampaknya bagi warga Gaza?

    Getty ImagesSejak Israel melancarkan serangan di Gaza, UNRWA adalah satu dari sedikit lembaga bantuan internasional yang masih bisa beroperasi di kawasan itu.

    Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan bantuan yang menopang kelangsungan hidup sekitar dua juga warga Gaza dapat berakhir, karena sejumlah negara Barat menangguhkan pendanaannya akibat dugaan tersebut.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya “sangat putus asa” mengingat jutaan warga Palestina di Gaza menggantungkan hidup dari bantuan UNRWA.

    “Kami sangat putus asa. Hal ini terjadi pada saat kebutuhan kemanusiaan di Gaza semakin meningkat,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia baru saja mengunjungi wilayah tersebut minggu lalu.

    “Orang-orang terus mengungsi. Orang-orang kelaparan. Waktu berjalan begitu cepat menuju kelaparan.”

    “Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah kelaparan. Namun kekurangan dana yang kami hadapi saat ini, ketika setidaknya 10 donor terbesar menghentikan sementara pendanaan, akan berdampak sangat buruk dan sangat serius terhadap operasi kemanusiaan terbesar di Gaza saat ini.”

    Hal ini juga dapat berdampak signifikan terhadap keseluruhan 5,3 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di dalamnya.

    Sementara di Gaza, lebih dari 26.000 orang telah tewas sejak Israel melancarkan operasi militer besar-besaran, menurut catatan Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Apa respons negara-negara Barat?

    Penasihat Keamanan Nasional AS, John Kirby, telah menekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir staf “tidak boleh membuat keseluruhan lembaga terganggu”, yang menurutnya telah “membantu menyelamatkan ribuan nyawa di Gaza.”

    “Mereka melakukan pekerjaan penting,” kata Kirby.

    Namun AS, sebagai pendonor terbesar yang menyumbang sekitar US$340 juta pada 2022, adalah salah satu negara yang turut menangguhkan pendanaannya.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa mereka “sangat prihatin dengan dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan teror terhadap Israel” ketika mengumumkan keputusannya pada Jumat malam.

    Jepang “sangat mendesak” UNRWA untuk menyelidiki tuduhan tersebut “dengan capet dan menyeluruh”.

    Austria juga memutuskan hal serupa dan menyerukan “penyelidikan yang komprehensif, cepat dan menyeluruh atas tuduhan tersebut”.

    Sebelumnya pada Jumat, seorang penasihat perdana menteri Israel mengatakan kepada BBC bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober melibatkan “orang-orang yang digaji [UNRWA]”.

    Mark Regev mengeklaim ada pula informasi yang menunjukkan bahwa para guru yang bekerja di sekolah UNRWA “secara terbuka merayakan” serangan 7 Oktober.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sekjen PBB Turun Tangan Usai AS dkk Setop Dana Badan Pengungsi Palestina

    Sekjen PBB Turun Tangan Usai AS dkk Setop Dana Badan Pengungsi Palestina

    Jakarta –

    Sekjen PBB Antonio Guterres akan bertemu dengan negara pendonor utama Badan Pengungsi Palestina (UNRWA) pekan ini. Pertemuan akan dilakukan di tengah krisis pendanaan yang dipicu Israel yang menuduh beberapa karyawan UNRWA terlibat serangan 7 Oktober.

    Dilansir Anadolu Agensi, Selasa (30/1/2024), Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan Guterres akan menjadi tuan rumah pertemuan di markas besar PBB di New York City pada Selasa sore.

    Dia belum menjelaskan detail apa saja yang akan disampaikan Guterres dalam pertemuan dengan pimpinan UNRWA serta para pemimpin regional. Diketahui, sekitar setengah dari donor utama UNRWA telah menghentikan pendanaan mereka.

    Dujarric mengatakan UNRWA melayani jutaan orang di Gaza, Yerusalem Timur, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Dia mengatakan nasib orang-orang yang selama ini dibantu UNRWA sangat suram.

    “Pekerjaan kemanusiaan penting yang dilakukan PBB tidak hanya di Gaza tetapi di seluruh kawasan, perlu didukung. Kehidupan masyarakat bergantung padanya,” ujar Dujarric.

    Dujarric mengatakan Guterres bertemu dengan utusan Amerika untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, pada Senin pagi, setelah Washington menangguhkan kontribusinya.

    UNRWA mempekerjakan lebih dari 13.000 orang di Gaza. Sekitar 12 orang dituduh oleh Israel ikut serta dalam serangan itu.

    Setidaknya 12 negara seperti Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Austria, dan Jepang telah menangguhkan dana untuk UNRWA yang didirikan pada tahun 1949 untuk membantu pengungsi Palestina di Timur Tengah.

    Tuduhan Israel muncul ketika Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat menemukan klaim Afrika Selatan bahwa Israel melakukan genosida adalah masuk akal. Pengadilan mengeluarkan putusan sementara yang mendesak Israel untuk berhenti menghalangi pengiriman bantuan ke Gaza dan memperbaiki situasi kemanusiaan.

    UNRWA telah meluncurkan penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut. UNRWA menanggapi dengan serius tuduhan tersebut.

    “Menanggapi dengan sangat serius semua tuduhan yang telah dilontarkan,” kata Dujarric.

    Sementara itu Israel terus melanjutkan perangnya di Jalur Gaza dan mengabaikan keputusan sementara ICJ. Setidaknya, 26.637 warga Palestina tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 65.387 lainnya terluka sejak 7 Oktober

    Serangan Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

    Adapun Israel memperkirakan 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas pada bulan Oktober 2023.

    (yld/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Tolak Solusi 2 Negara, Sekjen PBB: Tak Bisa Diterima!

    Netanyahu Tolak Solusi 2 Negara, Sekjen PBB: Tak Bisa Diterima!

    Jakarta –

    Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam penolakan Israel terhadap gagasan solusi dua negara dengan Palestina. Pemimpin badan dunia tersebut menyebut penolakan Israel itu tak bisa diterima dan dapat memperpanjang perang di Gaza.

    “Penolakan yang jelas dan berulang pada minggu lalu terhadap solusi dua negara di tingkat tertinggi pemerintahan Israel, tidak dapat diterima,” kata Guterres dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/1) waktu setempat.

    “Penolakan ini, dan penolakan terhadap hak kenegaraan rakyat Palestina, akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global,” ujar Sekjen PBB itu dalam pertemuan tersebut, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (24/1/2024).

    Hasil seperti itu “akan memperburuk polarisasi dan menguatkan ekstremis di mana pun,” tambahnya.

    Guterres pun menyerukan pengakuan universal atas “hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri yang sepenuhnya merdeka.”

    Dalam beberapa hari terakhir, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuai kecaman global dengan menolak seruan untuk membentuk negara Palestina. Penolakan Netanyahu ini berarti menentang Amerika Serikat, yang memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel.

    Kantor Netanyahu pekan lalu mengatakan Israel “harus mempertahankan kendali keamanan atas Gaza,” bahkan setelah “Hamas dihancurkan”. Hal ini disampaikan beberapa hari setelah Netanyahu juga menolak kedaulatan Palestina atas Tepi Barat yang diduduki.

    Penolakan itu terjadi seiring Israel terus memerangi Hamas di Gaza, di mana jumlah korban tewas telah mencapai hampir 25.500 pada hari Selasa (23/1), dengan sekitar 70 persen kematian adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Hamas.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Resolusi Terbaru DK PBB Tuntut Bantuan Kemanusiaan Skala Besar ke Gaza

    Resolusi Terbaru DK PBB Tuntut Bantuan Kemanusiaan Skala Besar ke Gaza

    New York –

    Resolusi terbaru yang disetujui dan diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam skala besar. Resolusi ini secara tegas menuntut agar semua rute menuju Jalur Gaza dibuka demi penyaluran bantuan kemanusiaan.

    Resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab ini disepakati Dewan Keamanan PBB dalam voting yang digelar pada Jumat (22/12) waktu setempat, setelah mengalami penundaan beberapa hari. Beberapa bagian penting dalam draf resolusi itu mengalami perubahan demi mengamankan kompromi.

    Hasil voting menunjukkan 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan, sedangkan Amerika Serikat (AS) dan Rusia memilih abstain.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (23/12/2023), resolusi yang berhasil diadopsi Dewan Keamanan PBB itu “menuntut” agar semua pihak dalam perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas untuk mengizinkan “pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara aman dan tanpa hambatan”.

    Resolusi ini juga menyerukan penciptaan “kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan”, namun demikian, tidak menyerukan diakhirinya pertempuran dengan segera.

    Disebutkan juga dalam resolusi tersebut bahwa Dewan Keamanan PBB menuntut agar “semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk perlintasan perbatasan” dibuka untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Sejauh ini, baru perlintasan perbatasan Rafah yang dibuka untuk akses bantuan kemanusiaan.

    Tidak hanya itu saja, resolusi Dewan Keamanan PBB ini juga meminta adanya penunjukan seorang koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan negara ketiga ke Jalur Gaza.

    Draf resolusi sebelum diubah menyatakan bahwa mekanisme bantuan untuk mempercepat penyaluran bantuan akan “secara eksklusif” berada di bawah kendali PBB.

    Namun kini, resolusi yang telah disetujui itu menyatakan bahwa bantuan akan dikelola melalui konsultasi dengan “semua pihak terkait” — yang berarti Israel akan tetap melakukan pengawasan operasional terhadap penyaluran bantuan tersebut.

    Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB mengikat secara hukum, namun banyak yang mengabaikannya termasuk Israel.

    Sebelum voting untuk resolusi terbaru itu digelar, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut bahwa serangan Israel menjadi “masalah sebenarnya” dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Guterres juga menyerukan kembali untuk gencatan senjata kemanusiaan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu