Xcloud.id

Tag: Antonio Guterres

  • Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Soal Gaza, Israel: Selama 77 Tahun, Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami – Halaman all

    Keki Usulan Mesir Bangun Gaza, Israel: Selama 77 Tahun Negara Arab Jadikan Palestina Sebagai Pion Lawan Kami

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dan Amerika Serikat (AS) menolak rencana dan usulan Mesir yang disajikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab, di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025) terkait rekonstruksi, pembangunan kembali, Jalur Gaza yang hancur karena perang, agresi militer Israel.

    Berbeda dari Israel dan AS yang merasa keki, gerakan perlawanan Palestina, Hamas menyambut baik usulan Mesir tersebut.

    Secara garis besar, KTT Darurat negara-negara Arab tersebut, menentang usulan Presiden AS, Donald Trump yang menyerukan pemindahan massal (pengusiran paksa) warga Palestina di Gaza sementara wilayah kantung Palestina itu dibangun ulang.

    Israel justru mendukung rencana Trump ini yang dikutuk oleh para negara Arab yang menilai rencana itu justru menilai hal itu akan menimbulkan gelombang ketidakstabilan geopolitik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

    Pada gilirannya, KTT Arab ini mendukung usulan Mesir terkait rekonstruksi Gaza.

    Adapun Kementerian Luar Negeri Israel mengkritik tajam pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa, menuduhnya mengabaikan kenyataan di lapangan menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Israel kesal bin dongkol, rapat tinggi negara-negara Arab tersebut tidak menyinggung soal Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas.

    Israel makin tidak senang, karena KTT tersebut juga tidak menyatakan kecaman atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 silam.

    “Pernyataan (KTT Arab) itu masih berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman,” kata kementerian itu, seraya menambahkan kalau pernyataan itu “gagal menyebutkan serangan Hamas, yang mengakibatkan ribuan orang Israel tewas dan ratusan orang diculik.”

    Israel juga mengecam pertemuan puncak itu karena gagal mengecam Hamas secara eksplisit.

    Sebagai catatan, Israel melabeli Hamas sebagai ‘organisasi teror’ dalam kritiknya terhadap KTT Arab tersebut. Sebaliknya, negara-negara Arab dinilai memandang Hamas sebagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Berikut pernyataan lengkap Israel soal tanggapannya atas hasil KTT Darurat Negara Arab tersebut:

    The statement issued at the Emergency Summit of the Extraordinary Arab Summit fails to address the realities of the situation following October 7th, 2023, remaining rooted in outdated perspectives. Notably, Hamas’ brutal terrorist attack, which resulted in thousands of Israeli deaths and hundreds of kidnappings, is not mentioned, nor is there any condemnation of this murderous terrorist entity, despite its well-documented atrocities and the threat it poses to Israel and the region.

    The statement continues to rely on the Palestinian Authority and UNRWA — Both have repeatedly demonstrated corruption, support for terrorism, and failure in resolving the issue.

    For 77 years, Arab states have used Palestinians as pawns against Israel, condemning them to eternal “refugee” status. 

    Now, with President Trump’s idea, there is an opportunity for the Gazans to have free choice based on their free will. This should be encouraged! Instead, Arab states have rejected this opportunity, without giving it a fair chance, and continue to level baseless accusations against Israel.

    Hamas’ attack on Israel has destabilized all of the region. Its terror regime in Gaza prevents any chance of security for Israel and its neighbors. Therefore, for the sake of peace and stability, Hamas can’t be left in power.

    Israel urges responsible regional states to break free from past constraints and  collaborate to create a future of stability and security in the region.

    Pernyataan itu dapat diartikan sebagai berikut:

    “Pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Darurat KTT Arab Luar Biasa gagal mengatasi realitas situasi setelah 7 Oktober 2023, dan tetap berakar pada perspektif yang sudah ketinggalan zaman. Khususnya, serangan teroris brutal Hamas, yang mengakibatkan ribuan kematian warga Israel dan ratusan penculikan, tidak disebutkan, juga tidak ada kecaman terhadap entitas teroris pembunuh ini, meskipun kekejamannya terdokumentasi dengan baik dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel dan kawasan tersebut.

    Pernyataan tersebut terus bergantung pada Otoritas Palestina dan UNRWA — Keduanya telah berulang kali menunjukkan korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

    Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke status “pengungsi” abadi.

    Sekarang, dengan gagasan Presiden Trump, ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong! Sebaliknya, negara-negara Arab telah menolak kesempatan ini, tanpa memberinya kesempatan yang adil, dan terus melontarkan tuduhan tak berdasar terhadap Israel.

    Serangan Hamas terhadap Israel telah membuat seluruh kawasan tidak stabil. Rezim terornya di Gaza mencegah peluang keamanan bagi Israel dan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa.

    Israel mendesak negara-negara regional yang bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari kendala masa lalu dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan tersebut.”

    WARGA GAZA BUKBER. – Foto merupakan tangkap layar dari YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Minggu (2/3/2025), menunjukkan momen warga Gaza berbuka puasa di tengah reruntuhan. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Tak Percaya Lagi ke PA dan UNRWA, Tuding Negara Arab

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menyoroti gaung usulan Mesir dalam rencana rekonstruksi Gaza yang menggemakan peran Otoritas Palestina (PA) dan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

    Israel secara jelas menyatakan menolak dua organisasi ikut serta dalam rencana pembangunan ulang Gaza.

    Mereka menuduh PA dan UNWRA melakukan korupsi, mendukung aksi Hamas, dan gagal menyelesaikan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

    Israel justru menuding kalau rencana Mesir yang didukung negara-negara Arab tersebut sebagai ‘alat’ untuk melawan Israel dengan menggunakan warga Palestina itu sendiri.

    “Selama 77 tahun, negara-negara Arab telah menggunakan warga Palestina sebagai pion melawan Israel, mengutuk mereka ke dalam status ‘pengungsi’ abadi,” bunyi pernyataan itu.

    GAZA TRUMP – Tangkap layar video rekaan AI yang diunggah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Rabu (26/2/2025) menunjukkan sosok dirinya dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bertelanjang dada tengah bersantai di Tepi Pantai Gaza yang sudah dibangun kembali. Trump mengunggah video tersebut untuk menggambarkan usulannya membangun ulang Gaza, hal yang menuai kecaman warga Palestina dan Dunia Arab. (RNTV/TangkapLayar)

    Dorong Usulan Trump

    Di sisi lain, Israel justru merujuk pada usulan-usulan lain soal Gaza, termasuk gagasan-gagasan yang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump. 

    “Ada peluang bagi warga Gaza untuk memiliki pilihan bebas berdasarkan keinginan bebas mereka. Ini harus didorong!” kata kementerian tersebut.

    Sebaliknya, kementerian itu menuduh negara-negara Arab menolak kesempatan ini secara langsung sambil terus melontarkan “tuduhan-tuduhan tak berdasar” terhadap Israel.

    Sebagai informasi, KTT Arab tersebut menilai ada upaya sistematis dari Israel untuk kembali melakukan ‘Nakba’, pengusiran besar-besaran warga Palestina dari rumah-rumah mereka.

    Pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel juga memperingatkan kalau tindakan Hamas telah membuat kawasan itu tidak stabil dan membiarkan kelompok itu berkuasa akan mencegah peluang terciptanya keamanan yang langgeng.

    “Demi perdamaian dan stabilitas, Hamas tidak dapat dibiarkan berkuasa,” kata kementerian tersebut.

    Israel meminta para pelaku regional untuk bergerak melampaui batasan-batasan masa lalu dan bekerja sama menuju masa depan yang aman dan stabil.

    “Kami mendesak negara-negara regional untuk bekerja sama dalam menciptakan masa depan yang stabil dan aman di kawasan ini,” pernyataan itu menyimpulkan.

    Gedung Putih: “Realitas Kalau Gaza Saat Ini Tidak Layak Huni Malah Diabaikan

    Senada Israel, AS juga mengkritik hasil KTT Arab yang mendukung proposal Mesir soal rekonstruksi Gaza tersebut.

    Gedung Putih mengatakan bahwa rencana rekonstruksi Gaza yang diajukan Kairo tidak mengatasi kenyataan pahit di lapangan saat ini.

    “Usulan saat ini tidak membahas kenyataan bahwa Gaza tidak dapat dihuni, dan penduduknya tidak dapat hidup di sana secara manusiawi ketika wilayah itu ditutupi puing-puing dan bom yang belum meledak,” kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

    Hughes juga menegaskan kembali sikap Trump terhadap masa depan Gaza, dengan menyatakan, “Presiden Trump mendukung visinya untuk membangun kembali Gaza tanpa Hamas.”

    Meskipun rencana tersebut ditolak, ia menekankan bahwa Amerika Serikat tetap terbuka untuk “melanjutkan pembicaraan” mengenai masalah tersebut.

    Posisi Gedung Putih, dijelaskan, menggarisbawahi apa yang dilihat pemerintah AS sebagai kebutuhan kritis akan pendekatan baru untuk membangun kembali Gaza, pendekatan yang mencerminkan kondisi saat ini dan menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.

    Usulan Trump  melibatkan pemukiman kembali penduduk Gaza selama pembangunan kembali daerah kantong itu menjadi pusat ekonomi global.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu  memuji  rencana Trump mengenai Gaza pada hari Senin, menyebutnya “visioner dan inovatif” dalam sebuah pesan ucapan terima kasih kepada presiden atas dukungannya selama perang Gaza.

    Hamas Sambut Baik Rencana Mesir

    Adapun Gerakan Hamas pada Selasa (4/3/2025) menyatakan dukungannya terhadap rencana Mesir, yang akan membentuk sebuah komite untuk mengawasi upaya pembangunan kembali dan pemerintahan di wilayah yang dilanda perang.

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok perlawanan Palestina tersebut mengatakan, 

    “Kami menyambut baik rencana rekonstruksi Gaza yang diadopsi dalam pernyataan akhir KTT tersebut dan menyerukan untuk memastikan semua sumber daya yang diperlukan demi keberhasilannya.”

    Mereka juga menyuarakan dukungan mereka terhadap pembentukan “Komite Dukungan Masyarakat” yang akan mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan tata kelola di Gaza, sebagaimana yang diuraikan dalam badan administratif sementara yang diusulkan oleh KTT Liga Arab di Kairo.

    DUKUNG RENCANA MESIR – Para menteri luar negeri Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025). Negara-negara Arab mendukung proposal Mesir dalam hal rekonstruksi Gaza pasca-perang.

    Uni Eropa dan PBB Mendukung Rencana Mesir

    Pada pertemuan puncak di Kairo, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan dukungan kuatnya terhadap inisiatif yang dipimpin Arab tersebut, dengan menyatakan, “Saya sangat mendukung rencana ini. PBB siap bekerja sama sepenuhnya dalam upaya ini.”

    Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa juga memuji rencana yang diajukan oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut “memberikan harapan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan di luar negeri” bahwa “penderitaan mengerikan yang kita semua saksikan selama satu setengah tahun terakhir” dapat berakhir.

    Pemimpin Arab Terima Rencana Mesir

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menyampaikan pada sesi penutupan pertemuan puncak tersebut bahwa rencana yang disajikan “telah disetujui,” dan sebelumnya mengklaim bahwa “tidak akan ada perdamaian sejati tanpa berdirinya negara Palestina.”

    Setelah pertemuan puncak itu, el-Sissi menyatakan keterbukaannya terhadap segala usulan dan gagasan dari masyarakat internasional, seraya menambahkan kalau ia berharap dapat bekerja sama dengan Donald Trump.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Rincian Proposal Mesir

    Rencana Mesir soal rekonstruksi Gaza ini terhimpun dalam draf dokumen setebal 112 halaman yang menguraikan rencana lima tahun Kairo untuk membangun kembali Gaza dengan biaya $53 miliar dengan pendekatan dua tahap.

    Tahap pemulihan enam bulan awal akan difokuskan pada pembersihan puing-puing dan pendirian perumahan sementara, dengan perkiraan biaya $3 miliar.

    Tahap pertama rencana tersebut bertujuan untuk membangun 200.000 unit rumah di Gaza selama dua tahun ke depan, diikuti oleh tahap kedua yang akan menambah 200.000 unit lagi.

    Pada tahun 2030, rencana tersebut memproyeksikan pembangunan ratusan ribu rumah baru, yang dapat menampung hingga 3 juta orang.

    Rencana tersebut juga mencakup rencana untuk membangun bandara, kawasan industri, hotel, dan taman.

    El-Sissi menyatakan kalau badan Palestina yang “independen” akan mengawasi pengelolaan Gaza di bawah rencana rekonstruksi, dengan kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapannya bagi PA untuk memainkan peran dalam upaya tersebut.

    Rencana tersebut, yang ditinjau oleh  Reuters , memproyeksikan lembaga bernama ‘Misi Bantuan Tata Kelola’ internasional berperan mengawasi bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi di Gaza.

    Pembukaan presentasi rancangan Mesir tersebut menekankan kalau tidak ada pendanaan internasional yang signifikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza yang akan diberikan selama Hamas tetap menjadi kekuatan politik bersenjata dominan yang mengendalikan pemerintahan lokal.

    Rencana tersebut mengusulkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang dipimpin oleh negara-negara Arab, pendanaan melalui konferensi donor, dan keterlibatan Palestina dalam upaya pembangunan kembali.

    “Rencana tersebut mengecualikan Hamas dan tidak menempatkan PA dalam peran sentral. Sebaliknya, dewan pengarah yang terdiri dari negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, Amerika Serikat, dan Uni Eropa akan mengawasi pelaksanaannya,” tulis Reuters.

     

    (oln/jns/rtrs/*)

  • Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

    Liga Arab Sepakati Rencana Rekonstruksi Gaza di Bawah Otoritas Palestina

    Jakarta –

    Namun sejauh ini belum jelas apakah Otoritas Palestina, PA, yang berkuasa di Tepi Barat Yordan akan diterima oleh warga Gaza. Selain itu, Israel menolak keterlibatan PA di masa depan, sementara Donald Trump, selama masa jabatan pertamanya, menutup kantor penghubung Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, di Washington dan meningkatkan dukungan bagi Israel.

    Trump memicu kecaman global setelah menyarankan agar AS “mengambil alih” dan membangun ulang Jalur Gaza sebagai pusat pengembangan properti mewah, sementara warga Palestina dipindahkan ke Mesir atau Yordania.

    KTT Liga Arab di Kairo pada Selasa (4/3), digelar sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan dukungan terhadap proposal Trump. Pertemuan itu menawarkan “rencana Arab yang komprehensif,” mencakup pembentukan dana perwalian untuk membiayai rekonstruksi Gaza dan mendesak komunitas internasional untuk berkontribusi.

    “Seluruh upaya ini berjalan seiring dengan peluncuran jalur politik menuju pembentukan negara Palestina,” demikian pernyataan Liga Arab, meski Solusi Dua Negara ditentang oleh para pemimpin Israel.

    Liga Arab juga menyambut baik “keputusan Palestina untuk membentuk komite administrasi Gaza di bawah naungan pemerintah Palestina”.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Hamas bersikap hati-hati

    Dalam KTT Arab di Mesir, perwakilan Palestina ingin disatukan di bawah Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, organisasi payung yang membentuk Otoritas Palestina, PA, dan didominasi fraksi Fatah dan tidak mencakup Hamas.

    PA pernah mengelola Gaza setelah berakhirnya pendudukan Israel, sebelum kehilangan kendali pada 2007 akibat pengambilalihan oleh Hamas.

    Hamas menyatakan menyambut baik rencana KTT serta pembentukan komite sementara untuk “mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan pemerintahan”. Namun, belum jelas sejauh mana Hamas bersedia melepaskan kendali atas Gaza.

    Israel sebaliknya menilai usulan Liga Arab telah gagal “menyesuaikan diri dengan realitas”, serta mengkritik ketergantungan pada Otoritas Palestina dan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina.

    “Keduanya telah berulang kali menunjukkan indikasi korupsi, dukungan terhadap terorisme, dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel.

    Sementara itu, negara-negara Arab, Palestina, dan banyak pemerintah Eropa menolak usulan Presiden AS Donald Trump agar AS mengambil alih Gaza dan menggusur penduduknya. Meski belakangan Trump terlihat melunak dengan mengatakan ia “tidak memaksakan” rencana tersebut, para ahli menilai hal itu bisa melanggar hukum internasional.

    Liga Arab ingin cegah ‘Nakba’ kedua

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa rencana KTT akan memastikan warga Palestina “tetap di tanah mereka”, meskipun menghindari kritik langsung terhadap Trump.

    Komunike akhir KTT memperingatkan terhadap “upaya keji untuk menggusur rakyat Palestina”, yang menurut mereka akan “membawa seisi kawasan ke babak baru konflik”.

    Bagi Palestina, ancaman pengusiran paksa membangkitkan ingatan akan “Nakba,” bencana pengusiran massal yang terjadi dalam perang pendirian Israel pada 1948.

    Presiden Sisi menyebut komite pengelola baru, yang terdiri dari teknokrat Palestina, bertujuan “membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza”.

    Pemimpin Palestina Mahmud Abbas, dalam pidatonya di KTT, mengatakan bahwa komite kerja telah dibentuk untuk mempersiapkan PA kembali menjalankan perannya di Gaza.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendukung inisiatif di Kairo untuk membangun kembali Gaza dan menyatakan PBB siap bekerja sama sepenuhnya.

    Israel blokir bantuan Gaza

    Serangan militer Israel di Gaza telah menyebabkan setidaknya 48.405 kematian, yang juga mayoritas warga sipil, menurut data dari kedua pihak. Perang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2024 yang menewaskan 1.218 orang di Israel, sebagian besar warga sipil.

    Gencatan senjata rapuh yang berlangsung sejak bulan Januari memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, pada hari Minggu (2/3), Israel mengumumkan akan memblokir pengiriman bantuan hingga Hamas menyetujui syarat untuk memperpanjang gencatan senjata.

    Fase pertama gencatan senjata selama enam pekan berakhir pada akhir pekan lalu, di mana terjadi pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

    Israel menyatakan ingin memperpanjang fase pertama hingga pertengahan April, sementara Hamas bersikeras untuk segera masuk ke fase kedua, yang diharapkan akan mengarah pada penghentian perang secara permanen.

    Beberapa jam sebelum KTT dimulai pada Selasa, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menegaskan bahwa negaranya menuntut “demiliterisasi total Gaza” dan penghapusan Hamas sebagai syarat untuk melanjutkan ke fase kedua gencatan senjata.

    Pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri menolak tuntutan tersebut.

    rzn/yf (ap,afp)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah fakta baru muncul di perang Gaza. Israel mengeluarkan ancaman ke Hamas yang makin membuat gencatan senjata terancam.

    Hamas bahkan menyebut langkah Israel sebagai pemerasan murahan. Berikut lengkapnya dirangkum CNBC Indonesia, Senin (3/3/2025).

    1.Israel Ancam Hamas

    Israel telah mengeluarkan ancaman ke Hamas. Israel mengatakan akan ada konsekuensi jika jika kelompok Palestina itu tidak setuju untuk memperpanjang fase pertama perjanjian gencatan senjata yang kini telah berakhir.

    Fase pertama perjanjian berakhir pada hari Sabtu kemarin. Tetapi Israel belum melanjutkan fase kedua, yang pada akhirnya akan mengarah pada akhir perang secara permanen.

    Ini menyusul proposal yang diajukan oleh utusan presiden Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff. Perlu diketahui menurut rencana Witkoff, setengah dari tawanan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan dibebaskan lagi setelah Sabtu sedangkan sisanya dibebaskan jika gencatan senjata permanen tercapai.

    Mengutip Al-Jazeera, Minggu pagi, pernyataan dari kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pembicaraan masih belum meyakinkan. Pengumuman Israel lainnya mengatakan akan menghentikan masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, di mana Negeri Zionis mengancam dapat melanjutkan operasi militer jika negosiasi terbukti “tidak efektif”.

    Hamas sendiri menanggapi dengan menolak rumusan perpanjangan fase satu gencatan senjata dan menyerukan langsung ke fase kedua, seperti yang direncanakan semula. Hamas mengatakan langkah itu “merupakan upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan tidak melakukan negosiasi untuk fase kedua”.

    “Keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan adalah pemerasan murahan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap perjanjian,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    “Penjahat perang Netanyahu mencoba memaksakan fakta politik di lapangan, yang gagal dibangun oleh tentara fasisnya selama 15 bulan genosida brutal, berkat keteguhan, keberanian, dan perlawanan rakyat kita,” tambahnya.

    “Ia berusaha menggulingkan perjanjian yang ditandatangani demi perhitungan politik internalnya yang sempit, dengan mengorbankan tahanan pendudukan di Gaza dan nyawa mereka.”

    Sementara itu, laporan laman yang sama melaporkan bagaimana warga Gaza sangat tertekan. Mereka, lapor AlJazeera merasa gencatan senjata sangat rapuh.

    “Ada jet dan pesawat nirawak Israel yang terbang di langit, membuat warga Palestina merasa bahwa setiap saat, pasukan Israel dapat menargetkan tempat mana pun di seluruh Jalur Gaza,” lapornya.

    Di sisi lain, Direktur Studi Timur Tengah Universitas San Francisco, Stephen Zunes mengatakan bahwa proposal AS sangat menguntungkan Israel. Zunes juga mengatakan penolakan Israel untuk terlibat dalam perundingan tahap kedua menempatkan Hamas dalam “situasi sulit”.

    “Ini hal yang biasa,” katanya.

    “Hamas dan Israel akan menyetujui sesuatu. Kemudian Israel akan mencoba merevisinya agar menguntungkannya,” tambahnya lagi.

    “Kemudian AS akan mengajukan proposal baru yang menguntungkan Israel dan kemudian AS akan menyalahkan Hamas karena tidak menerima proposal itu,” jelasnya seraya menambahkan bahwa ini adalah pola yang terlihat sejak awal perang.

    2.Israel Sebut Kelaparan Gaza Kebohongan

    Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut kelaparan di Gaza adalah sebuah kebohongan. Ia pun mengklaim Israel memiliki hak untuk memblokir bantuan agar tidak masuk ke Gaza sejak tahap pertama gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru.

    “Sehubungan dengan (klaim) kelaparan ini, itu adalah kebohongan selama perang ini. Itu adalah kebohongan,” kata Saar dalam konferensi pers di Yerusalem Barat.

    Pada Desember 2024, badan PBB untuk pengungsi Palestina melaporkan lebih dari 19.000 anak telah dirawat di rumah sakit karena kekurangan gizi akut dalam periode empat bulan. Pada tahun pertama perang- yang berakhir pada Oktober 2024- 37 anak meninggal karena kekurangan gizi atau dehidrasi.

    3.Demonstrasi di Rumah Menteri Israel

    Surat kabar Israel Haaretz melaporkan demonstrasi sedang berlangsung di depan rumah menteri pemerintah Israel. Demonstran menyerukan gencatan senjata dan pembebasan tawanan agar dilanjutkan.

    Demonstran dilaporkan berkumpul di luar rumah Menteri Luar Negeri Gideon Saar; Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Gila Gamliel; Menteri Transportasi dan Keselamatan Jalan Raya Miri Regev; Menteri Urusan Strategis Ron Dermer; dan Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel. Dalam sejumlah berita foto, terlihat demonstran membawa foto Netanyahu yang ditulis “Perang Harus Terus Berlangsung, Supaya (Netanyahu) Bisa Terus Berkuasa (di Israel)”.

    4.Gencatan Senjata Terancam Good Bye?

    Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan penembakan artileri dan tembakan tank Israel di dekat kota selatan Khan Yunis pada hari Minggu siang. Kemungkinan besar ini menjadi langkah terbaru perang Israel di sana setelah pemerintah Netanyahu dan Hamas tak sepakat tentang cara memperpanjang gencatan senjata di wilayah Palestina.

    “Penembakan artileri dan tembakan dari tank Israel menargetkan wilayah perbatasan kota Abasan al-Kabira, timur kota Khan Yunis, di Jalur Gaza selatan,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Israel sendiri enggan mengomentari hal ini. Ketika dimintai komentar, tentara Israel mengatakan sedang menyelidiki masalah tersebut.

    5.Perang Baru Gaza Picu Bencana Besar

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan soal potensi perang baru pecah di Gaza seiring tak disepakatinya tahap baru gencatan senjata. Ia mengatakan hl itu adalah “bencana besar”.

    “Gencatan senjata permanen dan pembebasan semua sandera sangat penting untuk mencegah eskalasi dan menghindari konsekuensi yang lebih menghancurkan bagi warga sipil,” tegasnya.

    6.Konferensi Palestina di Swiss

    Swiss mengatakan akan menjadi tuan rumah konferensi internasional pada 7 Maret tentang perlindungan warga sipil Palestina di wilayah yang diduduki. Ini sesuai dengan permintaan sejumlah negara dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 18 September lalu.

    “Sebanyak 196 penandatangan Konvensi Jenewa akan diundang ke pertemuan tersebut, yang akan dihadiri oleh para duta besar,” kata juru bicara kementerian luar negeri Swiss, dikutip AFP.

    “Konferensi pihak-pihak yang terikat kontrak tingkat tinggi tersebut tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat tetapi dapat menegaskan kembali aturan hukum humaniter internasional dan kewajibannya”, kata pemerintah Swiss di situs webnya.

    Gaza sendiri sedang khawatir dengan serangan baru Israel seiring tak dilanjutkannya fase kedua gencatan senjata. Di Tepi Barat, pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga sipil Palestina, sementara tentara Israel telah melancarkan operasi keamanan besar yang telah mengungsikan sekitar 40.000 warga Palestina.

    7.AS Kirim Buldoser Rp 49 T ke Israel

    AS Jumat lalu mengumumkan persetujuan penjualan amunisi, buldoser, dan peralatan terkait senilai lebih dari US$3 miliar (Rp 49 triliun) ke Israel. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menandatangani penjualan bom dan hulu ledak senilai US$2,04 miliar, bom dan perlengkapan panduan lainnya senilai US$675,7 juta, dan buldoser serta peralatan terkait senilai US$295 juta.

    “AS telah menetapkan dan memberikan justifikasi terperinci bahwa ada keadaan darurat yang mengharuskan penjualan segera kepada pemerintah Israel atas barang-barang pertahanan dan layanan pertahanan di atas demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat,” kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA).

    “Hal itu mengakibatkan pengabaian persyaratan umum bahwa penjualan tersebut harus disetujui oleh Kongres,” katanya.

    “AS berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Israel mengembangkan dan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap,” tambah DSCA.

    Transaksi senjata terbaru terjadi setelah Washington menyetujui penjualan lebih dari $7,4 miliar dalam bentuk bom, rudal, dan peralatan terkait ke Israel awal bulan ini. Israel melancarkan serangan yang sangat merusak terhadap Hamas di Gaza, menewaskan 48.000 jiwa.

    (sef/sef)

  • Negara Palestina yang Berdaulat Mencakup Gaza dan Tepi Barat

    Negara Palestina yang Berdaulat Mencakup Gaza dan Tepi Barat

    PBB – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa negara Palestina yang berdaulat di bawah pemerintahan Palestina harus mencakup Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

    Dalam pengarahan media di Markas Besar PBB, Jumat (28/2), Guterres “kerangka politik yang jelas” untuk memastikan stabilitas dan pemulihan jangka panjang di wilayah tersebut.

    “Itu berarti Gaza tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina yang merdeka, demokratis, dan berdaulat, tanpa pengurangan wilayahnya atau pemindahan paksa penduduknya,” ujarnya.

    Lebih lanjut Guterres menyatakan bahwa baik Gaza maupun Tepi Barat yang diduduki—termasuk Yerusalem Timur—harus diperlakukan sebagai satu kesatuan secara politik, ekonomi, dan administratif, dan diperintah oleh pemerintah Palestina yang diterima dan didukung oleh rakyat Palestina

    “Ini berarti mencegah segala bentuk pembersihan etnis dan tidak boleh ada kehadiran militer Israel dalam jangka panjang di Gaza,” katanya.

    Pada saat yang sama, Sekjen PBB mengakui bahwa kekhawatiran keamanan dari Israel juga harus ditangani.

    Sumber: RIA Novosti/Sputnik

  • Sekjen PBB Sambut Bulan Ramadan: Saya Berdiri Bersama Mereka yang Berpuasa di Gaza, Sudan dan Sahel – Halaman all

    Sekjen PBB Sambut Bulan Ramadan: Saya Berdiri Bersama Mereka yang Berpuasa di Gaza, Sudan dan Sahel – Halaman all

    Antonio kerap lakukan kunjungan solidaritas dan berpuasa dengan umat Muslim di seluruh dunia. Misi-misi ini mengingatkan dunia wajah Islam sebenarnya.

    Tayang: Jumat, 28 Februari 2025 18:35 WIB

    HO/UN

    UCAPAN RAMADAN SEKJEN PBB – Presiden Prabowo Subianto dengan Sekjen PBB Antonio Guterrez. Menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengirimkan salam dan harapan terhangat kepada seluruh umat Muslim di seluruh dunia. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) Antonio Guterres mengirimkan salam dan harapan terhangat kepada seluruh umat Muslim di seluruh dunia.

    “Saya mengirimkan harapan terhangat saya seiring umat Muslim di seluruh dunia mulai memperingati bulan suci Ramadan,” kata Antonio dikutip dari situs Indonesia.un.org, Jumat(28/2/2025).

    Menurutnya, bulan Ramadan adalah kesempatan mewujudkan nilai-nilai belas kasih, empati dan kemurahan hati.

    “Ini adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Kesempatan untuk mengingat mereka yang kurang beruntung,” kata Antonio.

    Lebih jauh Antonio mengatakan bagi semua orang yang akan menghabiskan waktu sakral seperti bulan Ramadan ini di tengah pengusiran dan kekerasan, ia ingin menyatakan pesan dukungan khusus.

    “Saya berdiri bersama semua orang yang dilingkupi penderitaan. Dari Gaza dan wilayah yang lebih luas, ke Sudan, gurun Sahel dan wilayah yang lebih luas lagi. Dan saya bersama dengan mereka yang memperingati Ramadan untuk menyerukan kedamaian dan saling menghormati,” kata dia.

    Setiap Ramadan, lanjut Antonio dirinya kerap melakukan kunjungan solidaritas dan berpuasa dengan komunitas Muslim di seluruh dunia. Misi-misi ini mengingatkan dunia wajah Islam yang sebenarnya.

    “Dan saya selalu semakin terinspirasi oleh rasa damai yang luar biasa yang mengiringi masa-masa Ramadan ini.  Di bulan suci ini, mari kita semua membangkitkan diri dengan nilai-nilai ini dan merangkul rasa kemanusiaan kita untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai untuk semua.,” ujarnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Perang Rusia-Ukraina Genap Tiga Tahun, Sekjen PBB: Cukup Sudah

    Perang Rusia-Ukraina Genap Tiga Tahun, Sekjen PBB: Cukup Sudah

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan pada Hari Senin, negara-negara harus bekerja untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, menyerukan perdamaian yang adil dan abadi, saat invasi Rusia ke Ukraina genap tiga tahun.

    “Kita harus mengerahkan segala upaya untuk mengakhiri konflik ini, dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi Majelis Umum,” katanya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, melansir Reuters 24 Februari.

    Itu disampaikan Sekjen Guterres jelang pertemuan Majelis Umum PBB mengenai Ukraina pada Hari Senin di New York, Amerika Serikat.

    AS mendesak Majelis Umum untuk mendukung resolusinya yang menurutnya difokuskan untuk mengakhiri perang, mengadunya dengan teks tandingan oleh Ukraina dan sekutu Eropa. Usulan tersebut mengulangi tuntutan PBB agar Rusia menarik pasukannya dan menghentikan permusuhan.

    Sementara dalam cuitannya di media sosial X Sekjen Guterres menuliskan, menegaskan kembali kebutuhan mendesak perdamaian yang adil, berkelanjutan dan menyeluruh, menjunjung tinggi kedaulatan, kemerdekaan serta integritas teritorial Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi Majelis Umum.

    “Sejak hari pertama perang, PBB telah berdiri dalam solidaritas penuh dengan rakyat Ukraina, memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa kepada jutaan orang yang membutuhkan dan mendukung upaya pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang,” cuit Sekjen Guterres.

    Sekjen Guterres menambahkan, perang di Ukraina merupakan ancaman serius tidak hanya bagi perdamaian dan keamanan Eropa, tetapi juga bagi fondasi dan prinsip-prinsip dasar PBB.

    “Sudah cukup. Setelah tiga tahun kematian dan kehancuran, saya sekali lagi menyerukan de-eskalasi yang mendesak dan segera mengakhiri permusuhan,” serunya.

    “Saya menyambut semua upaya untuk mencapai perdamaian yang adil dan inklusif. PBB siap mendukung upaya tersebut,” pungkasnya.

    Diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus ke wilayah Ukraina dengan tujuan untuk demiliterisasi dan denazifikasi pada 24 Februari 2022.

    Pergerakan pasukan Rusia terhambat di dekat Kyiv, menjadikan perang berkepanjangan, dengan Agustus tahun lalu Ukraina mampu melakukan serangan lintas batas ke wilayah Rusia di Kursk, serangan lintas batas pertama di wilayah negara itu sejak Perang Dunia II.

    Beberapa waktu lalu, Presiden AS Donald Trump bergerak menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan kemudian Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan keduanya menginginkan perdamaian.

    Langkah itu disusul pertemuan delegasi tingkat tinggi Washington dan Moskow di Riyadh, Arab Saudi pekan lalu untuk membahas sejumlah masalah, dan direncanakan pertemuan kedua negara akan kembali dilakukan pekan ini.

  • Sekjen PBB Menyuarakan Kekhawatiran Serius atas Meningkatnya Kekerasan Israel di Tepi Barat – Halaman all

    Sekjen PBB Menyuarakan Kekhawatiran Serius atas Meningkatnya Kekerasan Israel di Tepi Barat – Halaman all

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hari ini mengatakan dia “sangat prihatin” atas meningkatnya kekerasan di Tepi Barat yang diduduki

    Tayang: Senin, 24 Februari 2025 18:47 WIB

    Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English

    TEPI BARAT – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Kamis (6/2/2025) yang menunjukkan tank-tank Israel menyerbu kota Jenin, Tepi Barat pada Rabu (5/2/2025) 

    Sekjen PBB Menyuarakan Kekhawatiran Serius atas Meningkatnya Kekerasan Israel di Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hari ini mengatakan dia “sangat prihatin” atas meningkatnya kekerasan di Tepi Barat yang diduduki dan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza.

    Guterres, saat berpidato di hadapan sidang ke-58 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, mengatakan: “Saya sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat yang diduduki oleh pemukim Israel dan pelanggaran lainnya, serta seruan untuk aneksasi.”

    “Di Wilayah Palestina yang Diduduki, pelanggaran hak asasi manusia telah meroket,” katanya.

    Menggambarkan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Palestina Hamas sebagai “bersifat genting”, ia mendesak: “Kita harus menghindari dengan segala cara dimulainya kembali permusuhan. Orang-orang di Gaza sudah terlalu menderita.”

    “Sudah saatnya untuk gencatan senjata permanen, pembebasan bermartabat semua sandera yang tersisa, kemajuan yang tidak dapat diubah menuju solusi dua negara, diakhirinya pendudukan, dan pembentukan Negara Palestina yang merdeka, dengan Gaza sebagai bagian integralnya,” tambahnya.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Sekjen PBB Tolak Rencana AS untuk Menggusur Warga Palestina dari Gaza – Halaman all

    Sekjen PBB Tolak Rencana AS untuk Menggusur Warga Palestina dari Gaza – Halaman all

    Sekjen PBB Tolak Rencana AS untuk Menggusur Warga Palestina dari Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Dalam pengarahan PBB pada hari Senin, juru bicara Farhan Haq menegaskan kembali penolakan PBB terhadap kebijakan apa pun yang bertujuan mengusir penduduk Gaza.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan tegas mengecam segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, menyusul usulan Presiden AS Donald Trump untuk menggusur penduduk Jalur Gaza secara permanen. 

    Pernyataan Trump, yang menegaskan bahwa warga Palestina tidak boleh diizinkan kembali ke tanah air mereka, telah memicu kemarahan, yang memicu kekhawatiran bahwa Amerika Serikat dan “Israel” tengah memajukan rencana pembersihan etnis di Gaza.

    Dalam pengarahan PBB pada hari Senin, juru bicara Farhan Haq menegaskan kembali penolakan PBB terhadap kebijakan apa pun yang bertujuan untuk mengusir penduduk Gaza. 

    Menanggapi komentar Trump, Haq menyatakan, “Jelas, Sekretaris Jenderal tidak setuju dengan apa pun yang melibatkan pemindahan paksa penduduk.” 

    Ia juga menunjukkan bahwa Guterres sebelumnya telah memperingatkan bahwa tidak ada resolusi untuk warga Palestina yang melibatkan pembersihan etnis, dengan menegaskan bahwa setiap langkah untuk mengusir warga Palestina dari Gaza akan menjadi pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

    Pernyataan Trump, yang disampaikan pada hari itu, mengabaikan hak warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka, dan sebaliknya menganjurkan pemukiman kembali permanen di negara-negara asing. 

    Pernyataannya sejalan dengan upaya Israel yang telah lama dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk Gaza dan menghalangi kedaulatan Palestina di masa mendatang atas tanah mereka. 

    Para pemimpin Palestina dan kelompok hak asasi manusia telah mengecam usulan tersebut, dengan memperingatkan bahwa usulan tersebut mencerminkan kebijakan pengusiran massal Zionis yang dimulai pada tahun 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka.

    Respons internasional sangat negatif. Negara-negara Arab , termasuk Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, telah menolak mentah-mentah usulan Trump, dengan menekankan bahwa pemindahan paksa warga Palestina akan menjadi tindakan perang dan pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak nasional mereka.

    Pemerintah Eropa , termasuk Jerman, Prancis, dan Inggris, juga telah menyatakan kekhawatiran, dengan menyatakan bahwa warga Palestina harus dapat kembali ke tanah air mereka dan merebut kembali tanah mereka. 

    Sementara itu, organisasi hak asasi manusia telah menggambarkan usulan Trump sebagai cetak biru untuk pembersihan etnis, dengan memperingatkan bahwa AS dan “Israel” sedang berusaha untuk mengubah demografi wilayah tersebut dengan cara yang secara permanen menggusur warga Palestina dari rumah mereka yang sah.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di sisi lain, secara terbuka menyambut baik usulan Trump, melihatnya sebagai peluang strategis untuk secara permanen menyingkirkan penduduk Palestina dari Gaza. 

    Dukungan Netanyahu telah memperdalam ketegangan dengan Mesir, yang menuduh “Israel” sengaja menghalangi upaya diplomatik untuk menstabilkan Gaza guna membenarkan agresi dan perampasan tanah yang berkelanjutan.

    Sebelumnya hari ini, mediator Mesir memperingatkan bahwa gencatan senjata saat ini di Gaza berisiko runtuh karena pelanggaran terus-menerus yang dilakukan “Israel” terhadap perjanjian tersebut, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan dan agresi militer yang berkelanjutan terhadap warga Palestina.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia RI (DPD RI) menggelar perayaan dua resolusi PBB, yaitu World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day for Human Fraternity (IDHF) di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Ketua Kehormatan Inter Religious Council (IRC) Indonesia, Prof. Dr. Din Syamsuddin, sejumlah tokoh agama, diplomat, dan pemimpin organisasi lintas iman.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, peserta akan mendengarkan pesan perdamaian dari Paus Fransiskus dan Grand Syaikh Al-Azhar Al-Sharif melalui video.

    Selain itu, para pemuka agama dari berbagai majelis di Indonesia akan menyampaikan doa bersama untuk dunia yang lebih damai.

    Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, perayaan ini untuk mempererat kerukunan antarumat beragama dan memperingati Hari Persaudaraan Kemanusiaan Dunia.

    Selain itu juga menjadi wujud nyata semangat persaudaraan kemanusiaan yang diusung oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed El-Teyeb.

    Dia mengatakan, hingga kini masih banyak terjadi diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan etnis di berbagai belahan dunia, yang mengancam perdamaian dan kehidupan yang lebih baik.

    “Seperti yang diumumkan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, tugas kita semua, termasuk para pemimpin agama, adalah mengupayakan terjadinya dialog dan bukan membiarkan perpecahan terjadi,” ujarnya.

    Kita harus menghapus kebencian di mana pun ditemukan sebelum kebencian itu menguasai dan menyebar,” katanya.

    Ia juga menegaskan, Indonesia percaya pada komitmen dan tanggung jawab moral bersama terhadap kemanusiaan, dengan menegakkan hak asasi dan martabat manusia untuk menciptakan tatanan global yang lebih adil dan damai.

    Sebagai negara yang kaya akan keberagaman agama dan budaya, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat dalam membangun harmoni.

    Sultan Baktiar Najamudin menekankan, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, negara ini bukan negara Islam, melainkan negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

    “Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki pandangan hidup dan ideologi negara yang khas, yaitu Pancasila. Sebuah konsensus kebangsaan yang berisikan prinsip-prinsip ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial,” katanya.

    Ia juga menegaskan, para pemimpin agama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah tantangan global seperti konflik geopolitik, bencana alam, dan perubahan iklim.

    Menurutnya, para tokoh agama merupakan teladan dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

    “Meskipun Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, kita bukan negara Islam. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Dia mengutip ayat suci Al-Qur’an dan kitab Injil sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan. “Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman ‘Innallaha ya’murukum bil Adli wal Ihsan’ (Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan).

    Sedangkan dalam Injil disebutkan, ‘Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri’ (Matius 22:39). Ajaran ini menjadi dasar bagi kita untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

    Dia juga mengutip pernyataan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa siapa pun yang memeluk agama tertentu tetap harus mempertahankan identitas kebangsaan dan budaya Nusantara.

    “Bung Karno pernah berkata, ‘Kalau percaya Hindu, jangan jadi orang India. Kalau memeluk Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau memeluk Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat-budaya Nusantara yang kaya raya ini’,” ujarnya.

    Menurutnya, Pancasila mengandung misi perdamaian dan kemakmuran universal, di mana toleransi dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa.

    “Tanpa toleransi dan kolaborasi, nilai-nilai Pancasila akan kehilangan maknanya,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, acara akan diakhiri dengan pagelaran seni dan budaya lintas agama. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa keindahan harmoni dapat terwujud melalui seni, yang merupakan bahasa universal perdamaian.

    Di tengah situasi dunia yang masih dipenuhi ketegangan, perayaan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa persaudaraan kemanusiaan adalah kunci untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai.

    “Dalam suasana geopolitik dunia yang masih mengandalkan kekuatan persenjataan dan eksploitasi ekonomi yang berujung pada pertumpahan darah, kita membutuhkan pegangan moral yang lebih moderat.”

    “Perdamaian, keadilan, dan kemakmuran hanya dapat terwujud jika setiap negara mampu mengedepankan sikap toleran dan kolaboratif,” tutupnya.

    Melalui kegiatan ini, para pemimpin bangsa ingin menyampaikan pesan bahwa jika bangsa-bangsa dapat hidup rukun dan saling menghormati, tidak ada alasan untuk bermusuhan dan berkonflik.

    Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika semangat persatuan menjadi nafas interaksi global.(tribunnews/fin)

  • Respons Kelompok Yahudi hingga Muslim Tanggapi Rencana Trump Ingin Ambil Alih Gaza – Halaman all

    Respons Kelompok Yahudi hingga Muslim Tanggapi Rencana Trump Ingin Ambil Alih Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam konferensi pers bersama di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (4/2/2025)malam, Presiden Donald Trump mengusulkan agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke luar wilayah.

    Sementara Amerika Serikat mengambil alih dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah.”

    Seperti yang diharapkan, usulan Trump tersebut dikritik keras oleh organisasi-organisasi Muslim di Amerika Serikat dan di tempat lain, sementara reaksi di antara organisasi-organisasi Yahudi Amerika beragam.  

    Forum Kebijakan Israel menyatakan rencana Presiden Trump untuk memindahkan warga Palestina keluar dari Gaza tanpa persetujuannya dan agar AS mengambil alih kendali langsung atas wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan dan akan merusak kepentingan AS dan stabilitas regional. 

    Mereka menambahkan usulan agar Amerika mengambil alih Gaza meremehkan hak-hak warga Palestina yang tidak ingin dipindahkan.

    “Membahayakan sandera Israel yang tersisa dengan kemungkinan membatalkan kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata.”

    Mereka juga  menyulut pendapat Hamas sebagai satu-satunya aktor yang bersedia melawan dugaan rencana untuk menghancurkan nasionalisme Palestina.

    Komite Yahudi Amerika mengatakan rencana Trump untuk mengambil alih Gaza oleh Amerika menimbulkan pertanyaan.

    “Yang pertama adalah dampak pengumuman tersebut terhadap gencatan senjata dan perjanjian pembebasan sandera.”

     “Pembebasan semua sandera yang tersisa, dan pemenuhan tujuan akhir perjanjian untuk membebaskan Gaza dari kekuasaan Hamas harus tetap menjadi prioritas AS dan Israel,” bunyi pernyataan AJC.

    Liga Anti-Pencemaran Nama Baik (Anti-Defamation League) menyatakan percaya bahwa semua rencana harus memperhitungkan kebutuhan keamanan Israel dan kesejahteraan warga Palestina di Gaza.

    Amy Spitaltnik, CEO Dewan Yahudi untuk Urusan Publik menulis di media sosial bahwa usulan Trump sangat mengerikan dan kejam bagi warga Palestina. 

    “Sangat bodoh dalam hal kepentingan AS. Dan sangat bertentangan dengan masa depan Israel sendiri—karena tidak ada Israel yang demokratis dan Yahudi tanpa penentuan nasib sendiri Palestina.”

    Kelompok Zionis Liberal J Street menyatakan, J Street tidak dapat menyatakan penolakan yang cukup kuat terhadap gagasan yang diajukan oleh Presiden Trump mengenai Gaza. 

    “Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa jijik kami terhadap gagasan pemindahan paksa warga Palestina dengan bantuan Amerika Serikat.”

    Halie Soifer, CEO Dewan Demokratik Yahudi Amerika, menyatakan bahwa , gagasan Trump mengambil alih Gaza, termasuk dengan pengerahan pasukan AS, tidak hanya ekstrem.

    “Itu sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Di dunia mana ini terjadi? Bukan dunia yang kita tinggali. Netanyahu memuji pemikirannya yang ‘di luar kebiasaan’, tetapi jujur ​​saja—itu gila.”

    Mort Klein, kepala Organisasi Zionis Amerika, melihat usulan Trump sebagai “deklarasi luar biasa yang dapat memastikan berakhirnya kelompok teroris Islam-Arab Hamas, dan mengamankan Israel selatan setelah puluhan tahun serangan teroris dan peluncuran rudal dari Hamas di Gaza.”

    “Ini juga akan menjadi langkah besar menuju perdamaian sejati di kawasan itu,” seraya menambahkan bahwa “langkah Trump dapat memungkinkan Israel dan AS untuk mengembangkan oasis tepi laut ini sebagai surga di Timur Tengah.

    Sekaligus memberi Israel tanah yang dibutuhkannya untuk berkembang sebagai raksasa teknologi, ilmiah, budaya, dan agama.”

    Tanggapan AIPAC terhadap pernyataan Trump tidak menyebutkan Gaza.

    Sebaliknya, unggahan mereka di X mengatakan: “Kami memuji @POTUS@realDonaldTrump karena mengarahkan kampanye tekanan maksimum di seluruh pemerintah terhadap Iran. Karena rezim Iran mempercepat program senjata nuklirnya, sekaranglah saatnya untuk bertindak. Siapa pun yang membeli, mengirim, membiayai, atau bertransaksi dengan minyak bumi Iran harus dikenai sanksi. Kami mendesak pemerintah untuk menerapkan dan menegakkan UU SHIP, sebuah RUU bipartisan yang menargetkan pelabuhan dan kilang minyak Tiongkok yang memproses minyak Iran.”

    Reaksi dari kelompok Muslim

    Omar Shakir, direktur Human Rights Watch untuk Israel dan Palestina menyebut rencana Trump tak bermoral.

    “Mengusir warga Palestina akan menjadi ‘kekejian moral.’ Hukum humaniter internasional melarang pemindahan paksa penduduk di wilayah yang diduduki. Jika pemindahan paksa tersebut meluas, hal itu dapat dianggap sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya kepada Reuters.

    Dr. Sara Husseini, direktur Komite Palestina Inggris, menyatakan bahwa rencana Trump merupakan perpanjangan dari perampasan dan dehumanisasi tanpa henti terhadap warga Palestina yang telah kita alami selama beberapa dekade.

    “Israel semakin berani melanggar hukum humaniter internasional, berkat impunitas yang diberikan oleh AS, Inggris, dan sekutu lainnya, bersama dengan penyediaan dukungan militer dari pemerintah AS dan Inggris berturut-turut.”

    Liga Arab mengatakan dalam sebuah pernyataan mengkritik Trump.

    “Merupakan resep untuk ketidakstabilan” dan tidak memajukan negara Palestina.

    Kelompok yang beranggotakan 22 orang itu juga menyatakan bahwa mereka menolak pemindahan warga Palestina dan bahwa Gaza merupakan bagian integral dari negara Palestina di masa depan.

    Dewan Hubungan Amerika-Islam menyatakan  Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan Amerika Serikat.

    “Seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak mungkin. Jika rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan citra dan kedudukan internasional bangsa kita yang tersisa.”

    Organisasi Kerja Sama Islam menilai bahwa rencana Trump berkontribusi terhadap konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial, dan perampasan tanah Palestina dengan paksa.

    “Ini yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.”

    Netanyahu Lirik Arab Saudi

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, Arab Saudi memiliki cukup tanah untuk memberikan Palestina sebuah negara.

    “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi ; mereka punya banyak tanah di sana,” katanya, dikutip dari The Jerusalem Post.

    Dalam wawancara dengan Channel 14 pada hari Kamis (6/2/2025), Netanyahu ditanya tentang syarat normalisasi Palestina.

    Netanyahu mengatakan tidak akan membuat perjanjian yang akan membahayakan Israel.

    “Terutama bukan negara Palestina. Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina, dan lihat apa yang kita dapatkan – pembantaian terbesar sejak Holocaust,” kata perdana menteri.

    Wawancara tersebut dilakukan selama kunjungan Netanyahu ke Washington, yang diawali dengan konferensi pers bersama dengan Presiden AS Donald Trump di mana presiden mengumumkan rencananya agar AS mengendalikan Jalur Gaza.

    Selain itu, keduanya membahas potensi normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.

    “Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya mungkin, saya pikir itu akan terjadi,” katanya.

    Namun, segera setelah konferensi pers, Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan tidak akan membahas hubungan dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina.

    Awal minggu ini, sejumlah pejabat Israelmengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa mereka khawatir Netanyahu akan bersedia mengakhiri perang di Gaza dan menunda aneksasi Tepi Barat demi memajukan kesepakatan normalisasi dengan Arab Saudi.

    Para pejabat khawatir bahwa perdana menteri akan menggunakan penundaan aneksasi sebagai kompromi.

    Yakni dalam upaya untuk mempengaruhi Riyadh agar tidak menuntut jalan menuju negara Palestina.

    Rencana AS

    Sementara diberitakan eurointegration, Presiden AS Donald Trump telah menegaskan kembali rencananya bagi Amerika Serikat untuk “mengambil alih” Jalur Gaza tanpa melibatkan pasukan Amerika.

    Trump mengatakan di  Truth Social  bahwa Israel dapat menyerahkan Gaza kepada Amerika Serikat setelah permusuhan berakhir, yang memungkinkan AS untuk meluncurkan apa yang ia yakini sebagai salah satu proyek paling mengesankan di Bumi.

    Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran berakhir. Warga Palestina, seperti Chuck Schumer, sudah akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah-rumah baru dan modern di wilayah tersebut.

    AS, yang bekerja sama dengan tim-tim pengembang hebat dari seluruh dunia, akan perlahan-lahan dan hati-hati memulai pembangunan yang kelak akan menjadi salah satu pembangunan terbesar dan paling spektakuler di dunia.

    “Tidak diperlukan tentara AS! Stabilitas untuk kawasan itu akan terwujud!!!”

    Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat dan seorang Demokrat, mengkritik Trump dalam pidatonya minggu lalu karena “ceroboh dan melanggar hukum”.

    Pada tanggal 4 Februari, Trump menyatakan bahwa AS dapat ” mengambil alih ” Gaza dan “melakukan pekerjaan di sana” dengan mengubah wilayah Palestina menjadi “Riviera” baru di Timur Tengah.

    Ia juga menganjurkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara lain.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio  mendukung  rencana Trump, dengan menyatakan bahwa “Gaza HARUS BEBAS dari Hamas”.

    Steve Witkoff, utusan khusus AS untuk Timur Tengah,  mengatakan  usulan Trump untuk pemukiman kembali Palestina akan memberi mereka “lebih banyak harapan” untuk masa depan yang lebih baik.

    Irlandia Disorot

    Belum rampung wacana dan rencana pemindahan warga Gaza keluar dari Palestina, Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Katz baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial.

    Belakangan, ia mengusulkan sebuah negara menjadi lokasi selanjutnya pemindahan warga Gaza.

    Negara tersebut adalah Irlandia.

    Bukan tanpa sebab, Katz memiliki alasan tersendiri agar Irlandia bersedia menerima relokasi tersebut. 

    Diberitakan Irish Independent pada Kamis (6/2/2025), Israel Katz, hari ini memerintahkan tentara untuk menyiapkan rencana guna mengizinkan “keberangkatan sukarela” penduduk dari Jalur Gaza.

    Ia mengusulkan Irlandia sebagai salah satu negara yang diwajibkan secara hukum untuk mengizinkan penduduk Gaza memasuki wilayah mereka.

    Menurutnya, Irlandia adalah salah satu negara yang “menyampaikan tuduhan dan klaim palsu terhadap Israel atas tindakannya di Gaza”.

    Tegas PBB

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan kepada Presiden Donald Trump pada hari Rabu untuk menghindari pembersihan etnis di Gaza.

    Setelah pemimpin AS tersebut mengusulkan agar warga Palestina diusir dan Amerika Serikat mengambil alih daerah kantong yang dilanda perang tersebut.

    “Dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap setia pada dasar hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis,” kata Guterres dalam pertemuan komite PBB yang telah direncanakan sebelumnya.

    “Kita harus menegaskan kembali solusi dua negara,” katanya.

    Sekretaris Jenderal PBB mengatakan solusi tidak boleh “memperburuk masalah” saat ia menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk menduduki Gaza, diberitakan The New Arab.

    Meskipun Guterres tidak menyebutkan Trump atau usulannya mengenai Gaza selama pidatonya di hadapan Komite tentang Pelaksanaan Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina, juru bicaranya Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan sebelumnya bahwa akan menjadi “asumsi yang adil” untuk memandang pernyataan Guterres sebagai sebuah tanggapan.

    Sebelumnya pada hari Rabu Guterres juga berbicara dengan Raja Yordania Abdullah tentang situasi di kawasan itu, kata Dujarric.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. 

    Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, semua wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak 1967.

    “Setiap perdamaian yang langgeng akan memerlukan kemajuan yang nyata, tidak dapat diubah, dan permanen menuju solusi dua negara, diakhirinya pendudukan, dan didirikannya negara Palestina yang merdeka, dengan Gaza sebagai bagian integralnya,” kata Guterres.

    “Negara Palestina yang layak dan berdaulat, yang hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel adalah satu-satunya solusi berkelanjutan bagi stabilitas Timur Tengah,” katanya.

    Israel menarik tentara dan pemukim dari Gaza pada tahun 2005. 

    Wilayah tersebut telah dikuasai oleh Hamas sejak tahun 2007 tetapi masih dianggap berada di bawah pendudukan Israel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel dan Mesir mengendalikan akses.

    Ramai-ramai Menolak

    Para menteri Arab dan seorang pejabat Palestina telah menyampaikan surat kepada Menlu AS, Marco Rubio untuk menyatakan penolakan mereka terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.

    Lima menteri luar negeri Arab dan seorang pejabat senior Palestina menolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengusir paksa warga Palestina dari Gaza, dan mengusulkan agar mereka terlibat dalam proses rekonstruksi wilayah tersebut, Axios melaporkan. 

    Para pejabat tersebut dilaporkan menyampaikan surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang merupakan upaya bersama sekutu Arab Amerika Serikat untuk menekan Trump agar mengingkari pernyataannya.

    Trump telah berulang kali menyarankan agar Mesir dan Yordania menerima pengungsi Palestina dari Gaza, dengan menyebut Jalur Gaza sebagai “lokasi pembongkaran” akibat pemboman Israel selama berbulan-bulan. Perang tersebut telah menyebabkan sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi.

    Berbicara di atas Air Force One, Trump mengklaim bahwa ia telah membahas masalah tersebut dengan el-Sisi, dengan menyatakan,

    “Saya berharap ia mau mengambil sebagian. Kami banyak membantu mereka, dan saya yakin ia akan membantu kami… Namun saya rasa ia akan melakukannya, dan saya rasa Raja Yordania juga akan melakukannya.” Namun, Mesir membantah bahwa pembicaraan tersebut telah terjadi.

    Negara-negara Arab secara historis menolak usulan untuk menggusur warga Palestina dari tanah mereka.

    Sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023, baik Mesir maupun Yordania telah memperkuat penentangan mereka terhadap usulan tersebut. 

    Yordania, yang telah menampung lebih dari dua juta warga Palestina dan menghadapi tekanan ekonomi, telah menolak gagasan tersebut secara langsung.

     “Solusi untuk masalah Palestina terletak di Palestina,” kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi, dikutip dari AL MAYADEEN.

    Oleh karena itu, menteri luar negeri Arab Saudi, UEA, Qatar, Mesir, dan Yordania, serta penasihat presiden Palestina Hussein al-Sheikh, berkumpul di Kairo pada hari Sabtu dan akhirnya memutuskan untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah surat kepada Rubio. 

    Apa isi surat itu? 

    Para pejabat menekankan bahwa Timur Tengah sudah berjuang dengan populasi pengungsi dan terlantar terbesar di dunia, yang menekankan kondisi ekonomi dan sosial yang rapuh di kawasan itu.  

    Mereka memperingatkan bahwa pemindahan lebih lanjut, meskipun sementara, dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan regional, radikalisasi, dan kerusuhan.

    Mereka juga menggarisbawahi perlunya melibatkan penduduk Palestina dalam rekonstruksi Gaza , dengan menegaskan bahwa mereka harus memiliki peran dalam membangun kembali tanah mereka dan tidak boleh dikesampingkan dalam proses tersebut, yang seharusnya didukung oleh masyarakat internasional.  

    Selain itu, para menteri Arab memperingatkan terhadap kemungkinan pengusiran warga Palestina oleh “Israel”, menegaskan kembali dukungan tegas mereka terhadap tekad warga Palestina untuk tetap berada di tanah mereka dan menekankan bahwa tindakan seperti itu akan membawa dimensi baru yang berbahaya terhadap konflik tersebut.  

    “Warga Palestina akan tinggal di tanah mereka dan membantu membangunnya kembali, dan tidak boleh dilucuti hak mereka selama pembangunan kembali, dan harus mengambil kepemilikan atas proses tersebut dengan dukungan masyarakat internasional,” bunyi surat tersebut. 

    Pada tingkat yang lebih luas, para menteri menyampaikan kesediaan negara mereka untuk bekerja sama dengan visi Presiden Trump untuk perdamaian Timur Tengah, dengan menyatakan keyakinannya pada kemampuannya untuk mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh presiden AS sebelumnya.

    Mereka menekankan bahwa pendekatan yang paling efektif adalah solusi “dua negara” dan menegaskan kesiapan mereka untuk mendorong kondisi regional yang akan menjamin keamanan “Israel” dan Palestina.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)