Tag: Antonio Guterres

Hamas Akan Pulangkan Seluruh Sandera Israel, Syaratnya Hanya Dua

PIKIRAN RAKYAT – Hamas akan membebaskan semua sandera Israel yang masih tersisa di Gaza. Namun, terdapat syarat mutlak yang wajib ditepati Israel Penjajah.

Salah seorang pejabat senior Hamas saat ini sedang terlibat dalam negosiasi di Kairo dengan mediator dari Mesir dan Qatar, setelah gencatan senjata Gaza gagal Januari lalu.

Tokoh Hamas telah menyampaikan tuntutannya secara jelas saat serangan IOF terus menghancurkan wilayah yang terkepung itu.

“Kami siap untuk membebaskan semua sandera Israel sebagai imbalan untuk kesepakatan pertukaran tahanan yang serius, penghentian perang, penarikan pasukan Israel dari Gaza dan masuknya bantuan kemanusiaan,” kata pejabat senior Hamas, Taher al-Nunu, Selasa, 15 April 2025.

Dengan demikian, syaratnya hanya ada dua, yakni pertukaran tahanan yang serius dan penarikan militer penuh dari Gaza.

“Masalahnya bukan jumlah sandera, melainkan bahwa penjajah (Israel) mengingkari komitmennya, menghalangi pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata, dan melanjutkan perang,” kata Al-Nunu.

“Hamas oleh karena itu menekankan perlunya jaminan untuk memaksa penjajah (Israel) untuk mematuhi kesepakatan,” ucap dia lagi.

Namun, ia mengatakan Hamas tidak akan menyerahkan senjata, meskipun itu adalah salah satu syarat utama bagi negosiator Israel.

Hari ini, proposal baru yang diajukan kepada kelompok Hamas menyarankan agar mereka membebaskan 10 dari sekitar 24 sandera hidup yang masih ditahan di Gaza. Imbalannya, Israel janji akan memulai negosiasi untuk fase kedua dari gencatan senjata.

Fase pertama gencatan senjata, yang dimulai pada 19 Januari dan melibatkan beberapa pertukaran sandera-tahanan, hanya bertahan dua bulan sebelum Israel melanjutkan pemboman Gaza.

Setelah fase pertama gencatan senjata berakhir pada awal Maret, Israel memberlakukan blokade total terhadap semua bantuan kemanusiaan ke Gaza.

60.000 Anak di Gaza Berisiko Kurang Gizi

Israel penjajah telah melakukan blokade bantuan ke Gaza sejak 2 Maret 2025 yang membuat warga Palestina di wilayah tersebut berada dalam situasi yang sulit.

Blokade oleh Israel ini telah memperparah genosida di Gaza sejak serangan Oktober 2023 lalu yang menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina dan lebih dari 115.000 warga lainnya mengalami luka-luka.

Israel tetap tak menggubris kecaman demi kecaman terkait blokade bantuan ke Gaza ini. Bahkan, dilaporkan setidaknya 60.000 anak di Gaza berisiko mengalami komplikasi kesehatan serius akibat kekurangan gizi.

Kementerian Kesehatan setempat mengatakan hal ini karena pasokan terus menyusut di tengah blokade yang berlangsung.

Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menolak usulan baru Israel untuk mengendalikan pengiriman bantuan di Gaza. Namun, hal ini dinilai bisa membuat Israel semakin mengendalikan dan membatasi bantuan secara kejam.

“Kurangnya gizi dan air minum yang memadai akan memperparah tantangan kesehatan, dengan terus berlanjutnya larangan vaksinasi untuk anak-anak, terutama vaksinasi polio,” demikian pernyataan Kementerian Kesehatan.

Bantuan-bantuan internasional seperti makanan, pasokan medis hingga bahan bakar dilarang masuk ke wilayah yang berpenduduk 2,3 juta orang itu sejak 2 Maret. Israel telah menutup perbatasan penting dan melarang masuknya segala hal.

Imbas blokade ini, 21 pusat gizi terpaksa ditutup. Juga, perawatan 350 anak yang dilaporkan mengalami kekurangan gizi parah telah terganggu. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

15/04/2025 16:15
Calon Kanselir Jerman Sebut Serangan di Sumy ‘Kejahatan Perang’ Rusia

Jakarta –

Calon kanselir Jerman berikutnya, Friedrich Merz, menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kejahatan perang setelah serangan rudal Rusia menewaskan sedikitnya 34 orang, termasuk anak-anak, di kota Sumy, Ukraina.

Dalam wawancara dengan media publik Jerman, ARD, pada hari Minggu (13/04), pemimpin Uni Kristen Demokrat (CDU) yang beraliran tengah-kanan ini mengatakan bahwa serangan rudal Rusia mematikan itu adalah “kejahatan perang yang disengaja dan diperhitungkan.”

“Ada dua gelombang serangan, dan gelombang kedua datang saat petugas penyelamat sedang merawat para korban,” kata Merz.

“Itulah tanggapannya, itulah yang dilakukan (Presiden Rusia Vladimir) Putin terhadap mereka yang berbicara dengannya tentang gencatan senjata,” tambah Merz, seraya menyinggung ada pihak-pihak di Jerman yang “naif” menyerukan perundingan damai dengan Putin.

“Keinginan kami untuk berdiskusi dengannya ditafsirkan bukan sebagai tawaran serius untuk berdamai, tetapi sebagai kelemahan,” kata Merz.

Merz masih terbuka untuk kirim rudal Taurus ke Ukraina

Kanselir yang akan segera menjabat ini juga menegaskan kembali dukungannya untuk memasok rudal jarak jauh Taurus bagi Ukraina, asalkan tindakan tersebut dikoordinasikan dengan para sekutu Eropa.

Merz mencatat bahwa Inggris, Prancis dan Amerika Serikat (AS) adalah beberapa negara yang telah menyediakan rudal-rudal tersebut kepada Ukraina.

Meski begitu, Scholz, yang berasal dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, ikut mengecam serangan ke Sumy, menyebutnya “biadab” dan mengatakan: “Serangan semacam itu menunjukkan bahwa klaim Rusia yang menginginkan perdamaian tidak sesuai dengan kenyataan.”

Mantan Dubes Ukraina untuk Jerman kritik kesepakatan koalisi

Pernyataan tegas Merz terhadap Rusia muncul di tengah pembentukan pemerintahan baru Jerman, di mana CDU dan partai saudaranya dari Bayern, Uni Kristen Sosial (CSU), telah mencapai kesepakatan koalisi dengan SPD. Kesepakatan ini tercapai setelah CDU menang dalam pemilihan umum Jerman yang berlangsung cepat pada bulan Februari lalu.

Namun, mantan Duta Besar Ukraina untuk Jerman, Andrij Melnyk, mengkritik kesepakatan koalisi tersebut. Ia meragukan komitmen pemerintahan baru dalam mendukung Ukraina.

“Jika (Presiden Rusia Vladimir) Putin membaca perjanjian koalisi yang tidak jelas ini, dia bisa langsung buka sebotol sampanye Krimea,” kata Melnyk, merujuk pada aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea Ukraina pada tahun 2014.

Melnyk menyayangkan tidak adanya jaminan militer yang jelas dalam kesepakatan koalisi tersebut. Ia juga menyebut bahwa isinya hanya “rumusan umum yang bahkan tidak sesuai dengan Olaf Scholz.”

Kesepakatan koalisi tersebut mengatakan bahwa Jerman akan secara substansial memperkuat dan melanjutkan “dukungan militer, sipil dan politik” kepada Ukraina bersama dengan mitra-mitranya, dan mengatakan bahwa Jerman akan berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina, di antara upaya-upaya lainnya.

Melnyk telah dinominasikan untuk menjadi Duta Besar Ukraina untuk PBB, sehingga ia mungkin akan berhubungan dengan pemerintah baru Jerman di masa depan.

Apa yang terjadi dalam serangan di Sumy?

Sedikitnya 34 orang tewas ketika dua rudal balistik Rusia menghantam pusat kota Sumy, Ukraina bagian timur laut, pada hari Minggu (13/04).

Rudal-rudal tersebut menghantam sekitar pukul 10.15 pagi waktu setempat (07.15 GMT) ketika orang-orang berkumpul untuk merayakan hari raya Minggu Palma.

Serangan ini terjadi ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang mendorong gencatan senjata di Ukraina.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “serangan rudal ke Sumy adalah pengingat yang jelas dan tajam tentang mengapa upaya Presiden Donald Trump untuk mencoba mengakhiri perang yang mengerikan ini terjadi pada saat yang genting.”

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa serangan tersebut membuktikan bahwa Rusia mengulur-ulur waktu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

“Jumat (11/04) ini menandai tepat satu bulan sejak Rusia menolak proposal AS untuk gencatan senjata penuh dan tanpa syarat. Mereka tidak takut. Itu sebabnya mereka terus meluncurkan rudal balistik,” kata Zelenskyy.

“Hanya tekanan, hanya tindakan tegas yang dapat mengubah hal ini,” tambah Zelenskyy.

Sekjen PBB dan para pemimpin Eropa ikut mengecam

Serangan ini memicu kemarahan di antara para pemimpin Eropa dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, yang “sangat khawatir dan terkejut” atas kejadian ini.

Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan “pola yang menghancurkan dari serangan-serangan terhadap kota-kota di Ukraina dalam beberapa minggu terakhir, dan mengingatkan bahwa “serangan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil dilarang oleh hukum humaniter internasional.”

Sebelumnya pada hari Minggu (13/04), para pemimpin Eropa secara serempak mengutuk serangan di Sumy.

“Serangan mematikan ini adalah pengingat yang tajam akan pertumpahan darah yang terus berlanjut oleh (Presiden Rusia) Putin,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Donald Tusk dari Polandia mengkritik serangan sebagai “gencatan senjata versi Rusia” pada “Minggu Palma Berdarah.”

sementara Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecamnya sebagai “serangan yang mengerikan dan pengecut”, dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menggambarkannya sebagai “tindakan kriminal”.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Melisa Lolindu
Editor: Prihardani Purba

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

14/04/2025 16:02
Tanda Kiamat Makin Kuat, Waktu Penduduk Bumi Tinggal 10 Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia – Dunia menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin nyata. Laporan terbaru dari Layanan Perubahan Iklim Copernicus (C3S) mencatat suhu Bumi pada Januari 2025 sudah 1,75 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan era pra-industri.

Data ini memperkuat prediksi Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) yang menyebut Bumi akan melampaui ambang batas pemanasan global 1,5 derajat Celsius dalam 10 tahun ke depan. Jika batas ini terlampaui, dampaknya terhadap Bumi akan bersifat permanen dan tak dapat diperbaiki.

IPCC menegaskan, kondisi ini berarti warga Bumi berhadapan dengan dekade paling krusial dalam sejarah manusia. Organisasi ini pun mendesak masyarakat global untuk segera memangkas emisi secara drastis.

“Kita sudah memiliki teknologi, peralatan, dan anggaran. Yang kurang hanyalah kemauan politik yang kuat,” ujar Ketua IPCC Lee Hoesung, dikutip dari AFP, Minggu (13/4/2025).

Fenomena pemanasan global kini sudah terlihat nyata melalui cuaca ekstrem. Ilmuwan dari Imperial College London, Friederike Otto mengingatkan, “tahun terpanas yang kita alami sekarang akan menjadi tahun terdingin bagi generasi mendatang.”

Jika pemanasan global terus berlanjut, dunia akan menghadapi berbagai bencana, seperti percepatan kepunahan spesies, gagal panen, kematian terumbu karang, hingga mencairnya es di kutub.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan negara-negara maju untuk mempercepat target netral karbon dari 2050 menjadi 2040 demi “menjinakkan bom iklim.”

“Manusia berdiri di atas lapisan es yang sangat tipis, dan lapisan itu mencair dengan cepat,” kata Guterres.

IPCC memperkirakan jika suhu Bumi hanya mampu ditekan hingga 1,8 derajat Celcius, setengah populasi dunia akan hidup dalam kondisi panas dan kelembaban ekstrem pada 2100. Asia Tenggara, sebagian Brasil, dan Afrika Barat menjadi wilayah paling terdampak.

Menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Januari 2025 menandai bulan ke-18 dari 19 bulan terakhir di mana suhu global konsisten 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Tahun 2024 juga tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah.

Namun, WMO menegaskan, pencapaian suhu di atas 1,5 derajat dalam satu tahun belum berarti target jangka panjang Perjanjian Paris gagal. Target tersebut dinilai dalam periode beberapa dekade, bukan tahunan.

Kendati begitu, setiap kenaikan kecil dalam suhu membawa konsekuensi besar. Sepuluh tahun terakhir tercatat sebagai dekade terpanas sepanjang sejarah.

Adapun distribusi suhu tidak merata. Januari 2025 menunjukkan suhu di atas rata-rata di sebagian besar dunia, namun lebih rendah di Amerika Serikat, Greenland, dan Rusia bagian timur jauh. Selain itu, luas es laut Arktik juga tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah.

(luc/luc)

13/04/2025 08:45
Presiden Trump Tunda Pemberlakuan Tarif, Kecuali untuk China

Anda tengah menyimak Dunia Hari Ini dari ABC Indonesia, yang merangkum sejumlah informasi utama dari berbagai negara selama 24 jam terakhir.

Kita akan mengawali edisi hari ini, Kamis, 10 April 2025, dengan berita dari Amerika Serikat.

AS tunda tunda pemberlakukan tarif

Presiden Donald Trump menunda pemberlakukan tarif “timbal balik” selama 90 hari, hanya beberapa jam setelah diberlakukan kepada negara-negara yang memasukkan produknya ke Amerika Serikat.

Semua mitra dagang, kecuali China, sekarang akan dikenakan tarif “dasar” yang sama sebesar 10 persen, bukan tarif tambahan yang diumumkan oleh Trump pada “hari pembebasan” minggu lalu.

Dalam unggahan media sosialnya, Presiden Trump mengatakan kembali menaikkan tarif pada barang-barang China, kali ini menjadi 125 persen dan berlaku segera.

Presiden Trump memutuskan untuk menunda sementara kebijakan tarif ini atas dasar ada lebih dari 75 negara yang berusaha “untuk merundingkan solusi”, dan mereka tidak “melakukan pembalasan dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun.”

Kunjungan dadakan Raja dan Ratu Inggris ke Paus Fransiskus

Raja Charles III dan Ratu Camilla secara mendadak mengunjungi Paus Fransiskus selama kunjungan kenegaraan mereka ke Italia.

Raja berusia 76 tahun itu seharusnya melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Vatikan, tetapi menunda rencananya setelah dokter meminta Paus untuk istirahat selama dua bulan setelah mengalami serangan pneumonia.

Sebuah pernyataan Vatikan menyebutkan Paus bertemu dengan Raja dan Ratu Inggris di Casa Santa Marta dan menyampaikan harapan terbaiknya untuk ulang tahun pernikahan ke-20 mereka, yang mereka rayakan pada hari Rabu.

Istana Buckingham juga mengatakan pasangan kerajaan Inggris “senang Paus cukup sehat untuk menjamu mereka, dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan harapan terbaik mereka secara langsung.”

Julie Bishop melakukan perjalanan pertama ke Myanmar

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Julie Bishop, yang juga mantan politisi Australia, melakukan kunjungan pertamanya ke Myanmar.

Myanmar baru saja dilanda gempa bumi yang menewaskan lebih dari 3.600 orang, dan Julie bertemu Menteri Luar Negeri Than Swe dan pejabat lainnya di area tenda darurat, Rabu kemarin.

Mantan menteri luar negeri Australia dan kanselir Universitas Nasional Australia tersebut ditunjuk sebagai utusan sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar pada bulan April tahun lalu.

Laporan MRTV mengatakan kedatangan Julie untuk membahas koordinasi antara Myanmar dan PBB mengenai bantuan bagi orang-orang yang terkena dampak gempa, tetapi tidak merincinya lebih lanjut.

Ukraine sebut 155 warga China bertempur untuk Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan ia memiliki informasi intelijen yang menunjukkan 155 warga negara China bertempur untuk Rusia di wilayah negaranya.

Klaim tersebut muncul sehari setelah Zelenskyy mengumumkan militernya sudah menangkap dua pria China yang bertempur dengan unit Rusia di Ukraina timur.

Informasi tersebut kemudian didukung oleh pejabat tinggi Amerika Serikat

China belum menanggapi klaim terbaru Presiden Zelenskyy, tapi juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan negaranya sedang mempelajari informasinya serta sudah melarang warganya bepergian ke zona perang.

10/04/2025 14:22
60.000 Anak di Gaza Berisiko Alami Komplikasi Kesehatan Serius Akibat Kekurangan Gizi

PIKIRAN RAKYAT – Israel penjajah telah melakukan blokade bantuan ke Gaza sejak 2 Maret 2025 yang membuat warga Palestina di wilayah tersebut berada dalam situasi yang sulit.

Blokade oleh Israel ini telah memperparah genosida di Gaza sejak serangan Oktober 2023 lalu yang menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina dan lebih dari 115.000 warga lainnya mengalami luka-luka.

Israel tetap tak menggubris kecaman demi kecaman terkait blokade bantuan ke Gaza ini. Bahkan, dilaporkan setidaknya 60.000 anak di Gaza berisiko mengalami komplikasi kesehatan serius akibat kekurangan gizi.

Kementerian Kesehatan setempat mengatakan hal ini karena pasokan terus menyusut di tengah blokade yang berlangsung.

Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menolak usulan baru Israel untuk mengendalikan pengiriman bantuan di Gaza. Namun, hal ini dinilai bisa membuat Israel semakin mengendalikan dan membatasi bantuan secara kejam.

“Kurangnya gizi dan air minum yang memadai akan memperparah tantangan kesehatan, dengan terus berlanjutnya larangan vaksinasi untuk anak-anak, terutama vaksinasi polio,” demikian pernyataan Kementerian Kesehatan.

Bantuan-bantuan internasional seperti makanan, pasokan medis hingga bahan bakar dilarang masuk ke wilayah yang berpenduduk 2,3 juta orang itu sejak 2 Maret. Israel telah menutup perbatasan penting dan melarang masuknya segala hal.

Imbas blokade ini, 21 pusat gizi terpaksa ditutup. Juga, perawatan 350 anak yang dilaporkan mengalami kekurangan gizi parah telah terganggu.

Bulan lalu, Program Pangan Dunia PBB (WFP) juga memperingatkan bahwa ratusan ribu orang di Gaza berisiko mengalami kelaparan parah dan kekurangan gizi akibat perluasan aktivitas militer Israel yang sangat mengganggu operasi bantuan pangan.

“WFP dan mitra dari sektor keamanan pangan tidak dapat membawa pasokan makanan baru ke Gaza selama lebih dari tiga minggu,” kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan dilaporkan Al Jazeera.

Sejak peringatan tersebut, WFP memprediksi stok makanan yang tersisa hanya cukup maksimal untuk dua minggu.

Ini bukan kali pertama Israel menggunakan makanan dan bantuan kemanusiaan internasional sebagai ‘alat’ genosida terhadap rakyat Palestina selama 18 bulan terakhir.

“Semua persediaan dasar hampir habis. Ini berarti bayi dan anak-anak tidur dalam keadaan kelaparan. Setiap hari tanpa persediaan dasar ini, Gaza semakin dekat dengan kelaparan yang sangat, sangat parah,” kata Juliette Touma dari UNRWA, badan PBB untuk bantuan Palestina.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

10/04/2025 13:00
Gaza Telah Menjadi Ladang Pembantaian, Lingkaran Kematian yang Tak Berujung

PIKIRAN RAKYAT – Kerusakan masif serta banyaknya jumlah korban genosida di Gaza telah menuai kecaman dunia. Namun, Israel tetaplah Israel yang bebal dan tak mengindahkan kecaman tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan setempat, sejak serangan Israel ke Gaza Oktober 2023 lalu, Israel telah menewaskan 50.810 warga Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai 115.688 lainnya.

Banyaknya korban jiwa serta kerusakan masif yang semakin meluas, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengatakan Gaza telah menjadi “ladang pembantaian”.

Selain itu, dia menyebut Gaza telah dibiarkan dengan kondisi yang mengenaskan tanpa setetes bantuan pun lebih dari sebulan. Situasi ini begitu mengerikan dan membuat penduduk Palestina di wilayah tersebut tersiksa.

“Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat-obatan. Tidak ada pasokan komersial,” katanya kepada wartawan di New York.

“Ketika bantuan telah habis, pintu air kengerian telah terbuka kembali. Gaza adalah ladang pembantaian dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak berujung,” tuturnya dilaporkan WAFA.

Tak hanya melakukan genosida, Israel juga tak mengizinkan bantuan internasional masuk ke kawasan tersebut. Padahal, bantuan sangat diperlukan oleh warga Palestina di Gaza yang kian hari berada dalam situasi sulit.

“Tidak ada pasokan kemanusiaan yang dapat memasuki Gaza. Sementara itu, di titik-titik penyeberangan, pasokan makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung menumpuk, dan peralatan vital tertahan,” kata Guterres.

“Saya tegaskan, kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, imparsialitas, independensi, dan netralitas. Akses kemanusiaan tanpa hambatan harus dijamin,” katanya.

Guterres juga turut menanggapi usulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang ingin memindahkan warga Palestina ke berbagai negara.

“Warga Palestina memiliki hak untuk hidup di Palestina, di negara Palestina, berdampingan dengan negara Israel. Dipaksa untuk dipindahkan adalah melanggar hukum internasional,” tuturnya.

Setidaknya 58 warga Palestina tewas dan 213 lainnya terluka di Jalur Gaza selama 25 jam terakhir akibat genosida Israel yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, menurut laporan medis.

Menurut sumber yang sama, layanan darurat masih belum dapat menjangkau banyak korban dan mayat yang terjebak di bawah reruntuhan atau berserakan di jalan.

Di sisi lain pasukan pendudukan Israel terus menargetkan ambulans dan kru pertahanan sipil dalam genosida di Gaza.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/04/2025 17:12
Gaza Jadi Medan Pembunuhan, Israel Penjajah Perketat Rezim Militer di Tepi Barat

PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyampaikan kecaman keras terhadap agresi militer Israel penjajah di Jalur Gaza yang terus berlanjut tanpa jeda.

Dia menyebut Gaza telah berubah menjadi “medan pembunuhan” akibat serangan brutal Israel penjajah yang menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina.

“Gaza adalah medan pembunuhan – dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak ada habisnya,” kata Antonio Guterres dalam konferensi pers di New York, Selasa 8 April 2025.

Gaza Tanpa Bantuan, Situasi Kemanusiaan Memburuk

Guterres menyoroti kondisi kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan di Gaza. Selama lebih dari sebulan, tidak ada bantuan kemanusiaan yang berhasil masuk ke wilayah itu.

“Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat. Tidak ada pasokan komersial,” ucapnya.

Antonio Guterres juga menolak keras mekanisme baru yang diusulkan Israel penjajah untuk mengontrol masuknya bantuan, menyebutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

“Kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan: kemanusiaan, ketidakberpihakan, kemandirian dan netralitas,” tuturnya.

Agresi Terus Berlanjut: Serangan Udara Tewaskan Anak-anak

Serangan udara Israel penjajah pada Selasa 8 April 2025 malam menewaskan enam warga sipil, termasuk tiga anak-anak, di daerah pengungsian al-Mawasi, sebelah barat Khan Younes, Jalur Gaza bagian selatan. Jet-jet tempur dilaporkan menargetkan tenda pengungsi dan beberapa titik di lingkungan Zeitoun, Gaza.

Menurut sumber medis, hanya dalam 24 jam terakhir, sedikitnya 58 jenazah warga Palestina ditemukan, dan 213 orang terluka di berbagai wilayah Gaza.

Sejak Israel penjajah kembali melanjutkan serangan udara besar-besaran pada 18 Maret 2025, usai mengakhiri secara sepihak gencatan senjata, lebih dari 1.449 orang tewas dan 3.647 terluka dalam waktu kurang dari sebulan.

Secara keseluruhan, sejak awal agresi Oktober 2023, Israel penjajah telah menewaskan 50.810 warga Palestina dan melukai 115.688 lainnya, mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Selain itu, sekitar 10.000 orang masih dinyatakan hilang dan diduga tewas tertimbun di bawah reruntuhan.

Tepi Barat: Pengetatan Militer dan Penutupan Sekolah UNRWA

Sementara itu, Israel penjajah juga terus memperketat kontrol di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pada Selasa malam, tentara Israel penjajah meningkatkan pembatasan di pos pemeriksaan Beit Furik, timur kota Nablus.

Warga dilaporkan dipaksa turun dari kendaraan dengan tangan terangkat, mengalami kekerasan fisik, dan ditahan dalam waktu lama hingga menyebabkan kemacetan parah.

Sejak dimulainya gencatan senjata awal tahun ini, militer Israel penjajah justru memperluas blokade dan membangun penghalang baru. Setidaknya 898 titik penghalang kini mengisolasi wilayah Tepi Barat, termasuk 18 gerbang militer baru yang dibangun sejak awal 2025.

Pengetatan ini bertepatan dengan penutupan enam sekolah yang berafiliasi dengan UNRWA di Yerusalem Timur. Penutupan dilakukan oleh aparat Israel penjajah dengan dalih keamanan, meski dikecam luas sebagai bentuk pembungkaman hak pendidikan warga Palestina.

Pengusiran Sistematis dan Serangan terhadap Komunitas Badui

Di wilayah Jericho, komunitas Arab al-Mlaihat menjadi sasaran serangan brutal kolonis Israel penjajah. Penjajah bersenjata dan bertopeng dilaporkan menyerbu pemukiman Badui, menggeledah lumbung ternak, dan mencoba menabrak seorang guru perempuan.

“Serangan ini adalah bagian dari upaya sistematis pendudukan untuk menggusur komunitas Badui dan mencuri tanah mereka demi perluasan permukiman ilegal,” kata Hasan Mlaihat, pengawas dari Organisasi al-Baidar.

Sekitar satu juta warga Israel penjajah saat ini tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang menurut hukum internasional merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.

Guterres: Pemindahan Paksa adalah Kejahatan

Menanggapi usulan dari mantan Presiden AS Donald Trump untuk “memindahkan warga Palestina ke negara-negara lain”, Guterres dengan tegas menolaknya.

“Palestina memiliki hak untuk tinggal di Palestina, di negara Palestina, berdampingan dengan negara Israel. Dipaksa untuk dipindahkan bertentangan dengan hukum internasional,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari WAFA News.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/04/2025 16:30
China Tuding Donald Trump Tak Serius Berunding Soal Tarif Impor AS

PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian menyebut bahwa Donald Trump tak serius berdiskusi seputar tarif impor Amerika Serikat (AS). Bila serius, pemerintah negara adidaya ini seharusnya menunjukkan sikap hormat.

“Jika AS benar-benar ingin berunding, mereka harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap memperlakukan pihak lain dengan setara, hormat dan saling menguntungkan,” katanya.

Sementara itu, Trump menegaskan bersedia berunding dengan China. Namun, dengan catatan negara ini tak menaikkan tarif impor. Hal ini disampaikan olehnya setelah Negeri Tirai Bambu ini menetapkan tarif impor produk negara adidaya ini sebesar 34 persen.

Sementara itu, Menkeu AS Scott Bessent menyarankan agar negara yang terdampak sebaiknya diam. Bila membalas, ia menegaskan akan terjadi eskalasi.

Karena China tak mencabutnya, Trump mengancam akan menambah tarif impor sebesar 50 persen. Bila ditetapkan harga produk China naik sebesar 104 persen. Lin Jian menegaskan bahwa negaranya tak gentar dengan ancaman tersebut.

Ia menegaskan tak akan membiarkan siapa pun mengambil hak rakyatnya. “Kami tidak akan membiarkan siapa pun merampas hak sah rakyat China untuk membangun,” ujarnya.

Lin Jian pun mengutarakan bahwa kebijakan AS tersebut ditentang masyarakat dunia. “Ini adalah langkah khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi, yang ditentang luas oleh masyarakat internasional,” ujarnya.

Lin Jian lalu menegaskan bahwa negara dan seluruh dunia siap melawan kebijakan tersebut. China tercatat sebagai eksportir terbesar ke AS. Nilai total impor sebesar 439 miliar dolar AS (sekira Rp7,4 kuadriliun).

Saat Trump mengumumkan tarif impor AS pekan kemarin, China menempati peringkat pertama. Produk asal negara berpenduduk terbesar di dunia ini dikenai tarif 54 persen.

Respons PBB

PBB merespons perang dagang antara AS dengan China. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa perang dagang takkan ada pemenangnya dan merugikan dunia. “Perang dagang sangat negatif. Tidak ada pemenang, semua orang cenderung kalah,” katanya.

Setelah Trump resmi mengumumkan tarif impor AS pekan kemarin, ada negara yang membalas dan ada juga mengupayakan negosiasi. Indonesia menempuh langkah yang kedua.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/04/2025 14:21
Sekjen PBB Bilang Gaza Jadi ‘Ladang Pembantaian’, Israel Disalahkan

Jakarta –

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa Gaza kini telah menjadi “ladang pembantaian”. Pemimpin badan dunia itu menyalahkan Israel karena menghalangi bantuan dan gagal dalam “kewajiban tegasnya” untuk memenuhi kebutuhan penduduk wilayah Palestina.

“Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat-obatan. Tidak ada pasokan komersial. Ketika bantuan telah mengering, pintu air kengerian telah terbuka kembali,” kata Guterres kepada para wartawan, dilansir Al-Arabiya dan AFP, Rabu (9/4/2025).

Merujuk pada Konvensi Jenewa yang mengatur perlakuan terhadap orang-orang dalam perang, ia menekankan kewajiban “kekuatan pendudukan” untuk memastikan penyediaan makanan dan pasokan medis bagi penduduk.

“Tidak satu pun dari itu terjadi hari ini. Tidak ada pasokan kemanusiaan yang dapat memasuki Gaza,” kata Guterres.

“Pihak berwenang Israel baru-baru ini mengusulkan ‘mekanisme otorisasi’ untuk pengiriman bantuan yang berisiko semakin mengendalikan dan membatasi bantuan hingga kalori dan tepung terakhir,” kata Guterres kepada wartawan di markas besar PBB di New York.

Ia merujuk pada usulan Israel baru-baru ini untuk mengendalikan bantuan ke Gaza, yang menurut sumber PBB kepada AFP, mencakup pemantauan kalori untuk mencegah penyalahgunaan oleh Hamas.

“Saya tegaskan – kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan – kemanusiaan, ketidakberpihakan, independensi, dan netralitas,” katanya, menuntut jaminan untuk masuknya bantuan tanpa hambatan ke Gaza.

Guterres juga mengangkat kekhawatiran tentang situasi di Tepi Barat.

“Jalan saat ini adalah jalan buntu – sama sekali tidak dapat ditoleransi di mata hukum dan sejarah internasional,” katanya.

“Dan risiko Tepi Barat yang diduduki berubah menjadi Gaza lainnya membuatnya semakin buruk,” imbuh Guterres.

“Sudah saatnya mengakhiri dehumanisasi, melindungi warga sipil, membebaskan para sandera, memastikan bantuan yang menyelamatkan nyawa, dan memperbarui gencatan senjata,” tandasnya.

Lihat juga Video ‘Korban Tewas di Gaza Tembus 50.810 Orang’:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

09/04/2025 10:34
Terkejutnya 2 Anggota Parlemen Inggris Ditolak Israel Masuk Tepi Barat

Jakarta –

Dua anggota parlemen Inggris yang ditolak masuk ke Israel telah kembali ke London setelah mencoba mengunjungi Tepi Barat dalam perjalanan pencarian fakta. Dua anggota parlemen tersebut, Abtisam Mohamed dan Yuan Yang mengaku terkejut atas penolakan tersebut.

Dilansir Reuters, Senin (7/4/2025), Abtisam Mohamed dan Yuan Yang dari Partai Buruh yang berkuasa di Inggris bepergian sebagai bagian dari delegasi parlemen. Namun menurut kedutaan besar Israel di Inggris, perjalanan kedua anggota parlemen itu dihentikan di perbatasan dengan alasan mereka diduga bermaksud memprovokasi kegiatan anti-Israel.

Diketahui, pemblokiran kunjungan kedua anggota parlemen Inggirs itu menandai upaya terbaru dari serangkaian upaya Israel untuk membatasi masuknya anggota parlemen dan pejabat asing yang mengkritik kebijakan negara tersebut. Sementara itu Mohamed dan Yang mengaku terkejut dengan tindakan Israel yang mendeportasinya.

“Kami terkejut dengan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diambil oleh otoritas Israel untuk menolak masuknya anggota parlemen Inggris dalam perjalanan kami untuk mengunjungi Tepi Barat yang diduduki,” kata Mohamed dan Yang dalam pernyataan bersama.

“Sangat penting bagi anggota parlemen untuk dapat menyaksikan secara langsung situasi di wilayah Palestina yang diduduki,” imbuhnya.

Mohamed dan Yang mengatakan mereka telah berbicara di parlemen Inggris tentang konflik antara Israel dan Palestina serta pentingnya mematuhi hukum internasional.

“Anggota parlemen seharusnya merasa bebas untuk berbicara jujur di DPR, tanpa takut menjadi sasaran,” kata mereka.

“Orang-orang ini menuduh Israel membuat klaim palsu, terlibat aktif dalam mempromosikan sanksi terhadap menteri Israel, dan mendukung kampanye yang bertujuan memboikot Negara Israel,” kata Kedubes Israel di London.

Sebelumnya, pada bulan November, Mohamed, sempat bertanya kepada pemerintah Inggris apakah mereka akan meninjau hubungannya dengan Israel mengingat “kekejaman yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, dan di Lebanon”. Yang, juga telah memberi tahu parlemen bahwa penting bagi Inggris untuk melanjutkan sanksi terhadap pejabat pemerintah Israel.

Pada bulan Oktober, menteri luar negeri Israel mengatakan bahwa ia melarang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasuki negara tersebut karena ia belum “dengan tegas” mengutuk serangan rudal oleh Iran terhadap Israel.

Inggris Geram 2 Anggota Parlemennya Ditahan Israel

Pemerintah Inggris geram atas penahanan dua anggota parlemen negara tersebut oleh otoritas Israel. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan bahwa penahanan tersebut “tidak dapat diterima”.

Yuan Yang dan Abtisam Mohamed, dari Partai Buruh yang berkuasa, terbang dari London, Inggris ke Israel pada Sabtu (5/4) waktu setempat, tetapi dilarang untuk memasuki negara itu dan dideportasi, media Inggris melaporkan.

“Tidak dapat diterima, kontraproduktif, dan sangat memprihatinkan bahwa dua anggota parlemen Inggris dalam delegasi parlemen ke Israel telah ditahan dan ditolak masuk oleh otoritas Israel,” kata Lammy dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Minggu (6/4/2025).

“Saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di pemerintahan Israel bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk memperlakukan anggota parlemen Inggris, dan kami telah menghubungi kedua anggota parlemen malam ini untuk memberikan dukungan kami,” imbuhnya.

“Fokus pemerintah Inggris tetap mengamankan kembalinya gencatan senjata dan negosiasi untuk menghentikan pertumpahan darah, membebaskan para sandera, dan mengakhiri konflik di Gaza,” ujarnya.

Lihat juga Video Kepala Kantor HAM PBB: Israel Caplok Wilayah Palestina di Tepi Barat!

(yld/idn)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

07/04/2025 18:16

Tag: Antonio Guterres

Inggris Geram 2 Anggota Parlemennya Ditahan Israel