Xcloud.id

Tag: Antonio Guterres

  • Lagi-lagi, Houthi Tangkap 10 Staf PBB di Yaman

    Lagi-lagi, Houthi Tangkap 10 Staf PBB di Yaman

    Jakarta –

    Kelompok Houthi di Yaman kembali menangkap 10 staf lokal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (18/12) waktu setempat. Ini merupakan penangkapan terbaru kelompok militan yang didukung Iran tersebut terhadap para pegawai badan dunia itu.

    Kelompok Houthi telah mengganggu dan menahan puluhan staf PBB dan pekerja kemanusiaan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir. Houthi menuduh mereka menjadi mata-mata untuk Amerika Serikat dan Israel — tuduhan yang dapat dihukum mati di Yaman, dan yang telah ditolak keras oleh PBB.

    Milisi tersebut telah meningkatkan penangkapan semacam itu sejak dimulainya perang Gaza lebih dari dua tahun lalu, dan baru-baru ini, setelah serangan Israel melenyapkan hampir setengah dari pemerintahan Houthi termasuk perdana menterinya pada bulan Agustus lalu.

    “Kami dapat mengkonfirmasi penahanan sewenang-wenang hari ini terhadap 10 anggota staf PBB oleh otoritas de facto Houthi di Sanaa, sehingga jumlah total tahanan PBB menjadi 69 orang,” kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dilansir Al Arabiya dan AFP, Jumat (19/12/2025).

    PBB mengkonfirmasi bahwa semua staf tersebut adalah warga Yaman.

    Penangkapan terbaru ini terjadi beberapa hari setelah Guterres membahas penahanan staf PBB dan pekerja kemanusiaan tersebut dengan Sultan Oman, Haitham bin Tariq, yang telah berperan sebagai mediator dalam konflik Yaman.

    Pekan lalu, Guterres mengatakan beberapa karyawan yang ditangkap telah dibawa ke pengadilan khusus Houthi, mendesak kelompok tersebut untuk membatalkan keputusannya dan membebaskan mereka.

    Houthi telah menggunakan sistem peradilan mereka untuk menargetkan LSM, jurnalis, dan lawan politik.

    Bulan lalu, pengadilan Houthi menjatuhkan hukuman mati kepada 17 orang atas tuduhan menjadi mata-mata untuk kekuatan asing, menurut media Houthi.

    Pada pertengahan September, koordinator kemanusiaan PBB di Yaman dipindahkan dari Sanaa, ibu kota Yaman ke kota Aden, pusat pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.

    PBB menyatakan bahwa sepuluh tahun perang saudara telah menjerumuskan Yaman ke dalam salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • HNW: Hari Solidaritas Internasional momen solidaritas untuk Palestina

    HNW: Hari Solidaritas Internasional momen solidaritas untuk Palestina

    Peringatan dan seruan yang disampaikan oleh Sekjen PBB seharusnya bukan hanya slogan atau peringatan seremonial belaka, mestinya menjadi aksi yang lebih konkret lagi dari PBB

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap Hari Solidaritas Internasional tidak hanya sekadar seremonial belaka, namun melahirkan aksi yang lebih konkret dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mewujudkan solidaritas global membela rakyat Palestina untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Palestina.

    “Hari Solidaritas Internasional bersama Rakyat Palestina (29/11) sangat penting tidak hanya untuk terus diperingati tapi untuk aksi-aksi yang lebih nyata, karena sejak PBB menjadikan tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional terhadap bangsa Palestina, nasib mereka tidak semakin baik, bahkan cita-cita menghadirkan negara Palestina merdeka dengan pola two state solution pun semakin jauh dari harapan, terbukti dengan terus berlanjutnya kejahatan genosida oleh Israel terhadap bangsa Palestina yang terus berlanjut di jalur Gaza bahkan kejahatan terhadap warga Palestina di Tepi Barat maupun di Masjid al-Aqsha di Jerusalem,” kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    HNW mengapresiasi keputusan PBB menjadikan dan memperingati tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional dan menyampaikan adanya peringatan Hari Solidaritas Internasional bersama bangsa Palestina yang kembali disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres ini memang harus terus digaungkan, untuk mengingatkan semua pihak bahwa rakyat Palestina seperti bangsa-bangsa yang lain memiliki hak atas martabat, keadilan dan penentuan nasib sendiri.

    Namun, sebagaimana disampaikan Sekjen PBB, terutama selama 2 tahun terakhir, hak-hak ini telah dilanggar oleh Israel dengan mengabaikan semua hukum internasional. Peringatan itu juga penting untuk menyerukan agar segera dihormatinya hak-hak bangsa Palestina dengan diakhirinya pendudukan ilegal di wilayah Palestina.

    “Peringatan dan seruan yang disampaikan oleh Sekjen PBB seharusnya bukan hanya slogan atau peringatan seremonial belaka, mestinya menjadi aksi yang lebih konkret lagi dari PBB,” ujarnya.

    HNW menegaskan bahwa kejahatan Israel terhadap Bangsa Palestina tidak berhenti, meski kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani oleh berbagai pihak.

    Bahkan, kejahatan tersebut semakin parah dan semakin banyak korban rakyat sipil Palestina. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya sudah lebih 280 warga sipil Palestina yang dibunuh, dan setidaknya 67 dari jumlah tersebut anak-anak, pasca gencatan senjata yang disepakati pada 10 Oktober 2025.

    “PBB seharusnya tidak hanya memperingati hari solidaritas bersama bangsa Palestina, tetapi juga melaksanakan semua resolusi yang sudah dibuatnya dan juga keputusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang sudah diambil, untuk menghadirkan perdamaian dan menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina, serta mewujudkan solusi dua negara,” ujarnya.

    Bahkan, kata HNW, Hari Solidaritas Internasional ini juga perlu diperingati dan diingatkan bahwa ada ribuan warga dan anak-anak Palestina yang ditahan oleh Israel secara semena-mena, dan tidak beralasan secara hukum.

    “Ini seharusnya yang jadi pekerjaan rumah PBB sebagai bukti konkret solidaritas terhadap bangsa Palestina, mengeluarkan solidaritas yang sudah dilakukan oleh masyarakat global, agar ada kejujuran solidaritas dari negara-negara anggota PBB terhadap bangsa Palestina betul-betul diwujudkan agar masalah Palestina bisa diselesaikan dengan baik, sehingga rakyat Palestina dapat dipenuhi HAM-nya dan dapat menentukan nasib sendiri, guna membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratu Maxima dari Belanda kunjungi pabrik garmen di Sragen

    Ratu Maxima dari Belanda kunjungi pabrik garmen di Sragen

    Sragen (ANTARA) – Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda mengunjungi salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa.

    Kunjungan tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai Ratu Belanda, melainkan sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) yang baru saja ditunjuk oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada September 2024.

    Pada kesempatan itu, Ratu Maxima mengenakan pakaian berwarna kuning dilengkapi dengan syal bermotif batik. Saat tiba di Bandara Adi Soemarmo, ia disambut oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Astrid Widayani.

    Saat tiba di Sragen, Ratu Maxima disambut oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan perwakilan perusahaan yang dikunjungi Ratu Maxima di Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    Terkait kunjungan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kedatangan Ratu Maxima membawa isu kesehatan keuangan.

    “Jadi terkait dengan kesehatan finansial yang diprogramkan oleh perusahaan bagi karyawannya itu dilihat sebagai sesuatu yang positif. Maka oleh beliau ditinjau di sini,” katanya.

    Ia mengaku terkesan dengan kedatangan Ratu Belanda tersebut langsung ke Sragen karena sangat ramah.

    “Sebenarnya kunjungan beliau selaku utusan khusus PBB untuk kesehatan finansial. Jadi tidak kapasitas beliau sebagai ratu, tapi sebagai utusan khusus PBB. Sebagai Ratu Belanda memang sepengetahuan saya ini yang pertama datang ke Sragen,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Beijing –

    Pemerintah China melontarkan kritikan terhadap rencana Jepang menempatkan rudal di sebuah pulau di dekat Taiwan, saat ketegangan kedua negara semakin meningkat. Beijing menyebut rencana Tokyo itu sebagai upaya disengaja untuk “menciptakan ketegangan regional dan memprovokasi konfrontasi militer”.

    Kritikan itu muncul di tengah krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir antara China dan Jepang, setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengatakan pada bulan ini bahwa serangan hipotetis Beijing terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    “Kekuatan sayap kanan di Jepang … membawa Jepang dan kawasan menuju bencana,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin, seperti dilansir Reuters, Senin (24/11/2025).

    “Beijing bertekad dan mampu menjaga kedaulatan teritorial nasionalnya,” tegasnya.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, pada Minggu (23/11) yang mengatakan bahwa rencana menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara di pangkalan militer di Yonaguni, pulau yang berjarak sekitar 110 kilometer dari lepas pantai Timur, “terus bergerak maju”.

    Koizumi menjelaskan bahwa penempatan rudal itu bertujuan untuk melindungi Yonaguni. “Kita meyakini bahwa keberadaan unit ini akan mengurangi kemungkinan serangan bersenjata terhadap negara kita,” ucapnya.

    Mao, dalam tanggapannya, mengkritik rencana penempatan rudal di pulau berpenghuni yang letaknya paling barat di Jepang tersebut.

    “Langkah ini sangat berbahaya dan seharusnya menimbulkan kekhawatiran serius di antara negara-negara tetangga dan komunitas internasional,” kritik Mao.

    Perselisihan diplomatik terbaru ini memicu krisis bilateral terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pada Jumat (21/11), China mengadukan perselisihan diplomatik dengan Jepang ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui surat kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

    Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, dalam suratnya kepada Guterres, menuduh Tokyo mengancam “intervensi bersenjata” terkait Taiwan.

    Fu juga menuduh Takaichi telah melakukan “pelanggaran berat terhadap hukum internasional” dan norma-norma diplomatik ketika dia mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terkait perdamaian di Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rusia dan China memilih untuk tidak bersikap atau abstain.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), resolusi itu berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Alasan Rusia Pilih Abstain

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Resolusi PBB soal Gaza

    Dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    Untuk diketahui, resolusi AS ini terdiri dari rencana 20 poin Trump untuk wilayah Gaza. Dalam resolusi itu, tertulis aturan pasukan keamanan akan melapor kepada “dewan perdamaian” mengenai kondisi Gaza. Dewan Perdamaian itu diketuai oleh Trump.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Hamas Tolak Resolusi untuk Gaza

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Palestina Sambut Resolusi PBB

    Otoritas Palestina menyambut baik resolusi DK PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/11), menyebut resolusi yang didukung mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB itu menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian.

    “Resolusi PBB itu merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang menuju perdamaian,” sebut Shahin saat berbicara kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Manila.

    “Langkah itu diperlukan karena kita tidak dapat memulai apa pun sebelum kita mencapai gencatan senjata,” ujarnya.

    Shahin mengatakan bahwa masih ada isu-isu lainnya yang perlu dibahas, termasuk penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dan kemungkinan kemerdekaan Palestina. Dia juga menyebut proses implementasi rencana perdamaian Trump harus diatur oleh hukum internasional.

    Lebih lanjut dikatakan oleh Shahin bahwa meskipun rencana Trump mengisyaratkan kemungkinan pembentukan negara Palestina, yang hanya terjadi setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi, isu tersebut dapat dibahas kemudian.

    “Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini,” katanya.

    Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB itu dan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian Trump, yang tidak menguraikan peran yang jelas bagi Otoritas Palestina dan hanya merujuk secara samar-samar mengenai status negara Palestina.

    Lihat juga Video: Para Menlu OKI ke Rusia Bahas Gencatan Senjata Hamas-Israel

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Alasan Rusia Abstain di Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza

    Alasan Rusia Abstain di Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza

    New York –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana perdamaian Gaza usulan Presiden Donald Trump. Mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung kecuali dua negara yang memilih abstain yakni China dan Rusia.

    Resolusi itu, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sekjen PBB Kecam Keras Serangan Pemukim Ilegal Israel Terhadap Masjid di Tepi Barat

    Sekjen PBB Kecam Keras Serangan Pemukim Ilegal Israel Terhadap Masjid di Tepi Barat

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis mengecam keras serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap sebuah masjid di Tepi Barat yang diduduki.

    “Sekretaris Jenderal dengan tegas mengecam serangan yang dilaporkan dilakukan oleh pemukim Israel terhadap sebuah masjid di Deir Istiya di Tepi Barat yang diduduki,” kata juru bicaranya, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers, melansir Anadolu 14 November.

    “Tindakan kekerasan dan penodaan situs keagamaan semacam itu tidak dapat diterima,” tandasnya.

    “Situs-situs keagamaan harus dihormati dan dilindungi setiap saat,” kata Sekjen Guterres, mengutuk “semua serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina dan harta benda mereka di Tepi Barat yang diduduki.”

    Pemukim ilegal Israel membakar Masjid Hajja Hamida, yang terletak di antara kota Deir Istiya dan Kifl Haris, barat laut Salfit, Kamis dini hari, dan mencoret-coret slogan-slogan rasis di dindingnya, dikutip dari WAFA.

    Nazmi Salman, aktivis lokal yang menentang perluasan permukiman, mengatakan warga terkejut mengetahui para pemukim telah membakar masjid dengan menuangkan bahan yang mudah terbakar di pintu masuk.

    “Insiden-insiden semacam ini merupakan bagian dari pola kekerasan ekstremis yang semakin meningkat dan memicu ketegangan, dan harus dihentikan segera,” tegas juru bicara tersebut.

    Dujarric juga mencatat bahwa “Israel, sebagai kekuatan pendudukan, harus melindungi populasi sipil Palestina dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut dituntut pertanggungjawabannya.”

    Diketahui, serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal telah meningkat di Tepi Barat yang diduduki sejak perang Gaza pada Oktober 2023, menewaskan lebih dari 1.070 warga Palestina dan melukai 10.300 lainnya, menurut data Palestina.

    Dalam putusan bersejarah pada Juli lalu, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menyerukan evakuasi semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

  • Dunia Kutuk Pembakaran Masjid Palestina oleh Pemukim Israel

    Dunia Kutuk Pembakaran Masjid Palestina oleh Pemukim Israel

    Jakarta –

    Serangan pembakaran oleh para pemukim Israel di sebuah masjid Palestina di Tepi Barat yang diduduki, menuai kecaman internasional.

    Para pemukim Israel membakar Masjid Hajja Hamida di desa Palestina, Deir Istiya, dekat Salfit di utara Tepi Barat, sekitar Kamis (13/11) dini hari waktu setempat, ungkap penduduk setempat kepada Al Jazeera.

    Foto-foto yang diambil di lokasi kejadian menunjukkan slogan-slogan rasis anti-Palestina disemprotkan di dinding masjid, yang rusak akibat kebakaran tersebut. Salinan kitab Al-Qur’an juga dibakar.

    Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mengutuk apa yang disebutnya sebagai “kejahatan keji” yang menyoroti “kebiadaban” Israel dalam memperlakukan tempat-tempat suci Muslim dan Kristen di wilayah Palestina yang diduduki.

    Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan badan dunia tersebut “sangat terganggu” oleh serangan tersebut. “Serangan semacam itu terhadap tempat-tempat ibadah sama sekali tidak dapat diterima,” kata Stephane Dujarric kepada wartawan dalam sebuah pengarahan di markas besar PBB di New York, dilansir Al-Jazeera, Jumat (14/11/2025).

    “Kami telah dan akan terus mengutuk serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina dan properti mereka di Tepi Barat,” kata Dujarric.

    “Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan-serangan ini, termasuk serangan terhadap masjid dan penyemprotan cat berisi kata-kata kasar di masjid tersebut, dimintai pertanggungjawaban,” imbuhnya.

    Kementerian Luar Negeri Yordania juga “mengutuk keras” meningkatnya serangan yang dilakukan para pemukim Israel, menurut pernyataan yang dibagikan oleh kantor berita Palestina, Wafa.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menggambarkan kekerasan tersebut sebagai “perpanjangan dari kebijakan ekstremis dan retorika provokatif pemerintah Israel yang memicu kekerasan dan ekstremisme terhadap rakyat Palestina”.

    Jerman, yang telah menghadapi kritik karena membela Israel di tengah perang Gaza, juga menyerukan penghentian kekerasan para pemukim. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa “insiden-insiden tersebut harus diselidiki secara menyeluruh dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban”.

    Kementerian Luar Negeri Swiss juga mengatakan bahwa serangan pembakaran di Tepi Barat tersebut “tidak dapat diterima”. “Kekerasan ini dan perluasan permukiman ilegal yang berkelanjutan harus dihentikan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Swiss.

    Sebelumnya, dalam insiden pekan lalu, para pemukim Israel membakar sebuah rumah warga Palestina di desa Khirbet Abu Falah, dekat kota Ramallah, saat sebuah keluarga berada di dalamnya, lapor kantor kemanusiaan PBB, OCHA.

    “Saat api menyebar, keluarga tersebut segera dievakuasi sementara tetangga dan tim pertahanan sipil bergegas ke lokasi kejadian dan berhasil memadamkan api. Sang ibu mengalami patah kaki saat melarikan diri dari para pemukim,” kata OCHA.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Perang Saudara Sudah Tak Terkendali bak Genosida, PBB Teriak

    Perang Saudara Sudah Tak Terkendali bak Genosida, PBB Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan bahwa perang saudara di Sudan telah mencapai titik “tak terkendali”. Ia menyerukan agar kedua pihak yang bertikai segera menghentikan kekerasan dan kembali ke meja perundingan.

    “Krisis mengerikan di Sudan semakin tak terkendali,” ujar Guterres di sela KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial di Qatar, dikutip The Guardian, Rabu (5/11/2025).

    “El-Fasher dan wilayah sekitarnya di Darfur Utara telah menjadi pusat penderitaan, kelaparan, kekerasan, dan pengungsian. Ratusan ribu warga sipil terjebak dalam pengepungan, banyak yang sekarat karena kekurangan gizi, penyakit, dan kekerasan,” lanjutnya.

    Peringatan keras ini muncul setelah Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang dilaporkan mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab (UEA), merebut kota el-Fasher pekan lalu usai pengepungan selama hampir 18 bulan. Sejumlah video yang beredar menunjukkan tindakan brutal pasukan RSF terhadap warga sipil, termasuk di rumah sakit bersalin.

    Perang dua tahun antara angkatan bersenjata Sudan (SAF) dan RSF telah menimbulkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk abad ini. Data PBB menyebut lebih dari 150.000 orang tewas dan 14 juta warga mengungsi dari rumah mereka. Jaksa Pengadilan Pidana Internasional kini tengah mengumpulkan bukti dugaan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya di el-Fasher.

    Di sisi lain, pemerintah Sudan yang berbasis di Port Sudan masih mempertimbangkan usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat (AS). Proposal itu mencakup jeda kemanusiaan tiga bulan sebelum menuju gencatan senjata permanen dan transisi sembilan bulan ke pemerintahan sipil.

    Namun, SAF menegaskan bahwa gencatan hanya bisa dilakukan jika RSF menarik pasukannya dari kota-kota besar, termasuk el-Fasher.

    Jatuhnya el-Fasher memberi RSF kendali atas lima ibu kota negara bagian di Darfur, memunculkan kekhawatiran Sudan akan terbelah antara timur dan barat. Meski demikian, Duta Besar Sudan untuk Inggris Babikir Elamin menegaskan bahwa pemisahan bukan solusi.

    “Prioritas kami bukan gencatan senjata, tapi menghentikan pembantaian di el-Fasher,” kata Elamin di London. Ia juga mendesak Washington untuk menetapkan RSF sebagai organisasi teroris dan melarang semua penjualan senjata ke UEA.

    “RSF sekarang secara terbuka bersumpah melakukan kejahatan lebih lanjut. Mereka dengan bangga merekam diri mereka membunuh warga sipil tak berdosa,” ungkapnya.

    Elamin kemudian menuding RSF terus melakukan kekejaman meski perundingan damai tengah dijajaki. “Apa gunanya berbicara damai sementara mereka masih menembaki rakyat?” ujarnya. “Komunitas internasional harus bertindak menghentikan kekejaman dan genosida ini sekarang.”

     

    (luc/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Dorong Dewan Keamanan PBB Sahkan Pasukan Stabilisasi Gaza

    Trump Dorong Dewan Keamanan PBB Sahkan Pasukan Stabilisasi Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang akan memberikan mandat bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza selama 2 tahun. Langkah ini menjadi bagian dari rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang berkepanjangan antara Israel dan Hamas.

    Draf resolusi tersebut, yang dikonfirmasi dua pejabat AS kepada The Associated Press, masih dalam tahap pembahasan dan kemungkinan akan mengalami banyak perubahan selama proses negosiasi.

    “Draf ini disiapkan sebagai titik awal untuk mencari konsensus internasional,” kata salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya karena sensitifnya isu ini, dikutip Rabu (5/11/2025).

    Negara-negara Arab dan pihak lain yang mempertimbangkan untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi disebut menunggu legitimasi dari PBB sebelum memberikan dukungan.

    “Yang kami yakini adalah bahwa entitas apa pun yang dibentuk di Gaza harus memiliki legitimasi mandat dari Dewan Keamanan,” ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Doha.

    Rancangan itu menyerukan pembentukan pasukan yang akan memastikan proses “demiliterisasi Jalur Gaza” dan “penonaktifan permanen senjata kelompok bersenjata nonnegara”. Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel serta “Dewan Perdamaian” sementara yang nantinya akan memerintah wilayah Gaza hingga akhir 2027.

    Pasukan stabilisasi juga diharapkan membantu mengamankan perbatasan bersama kepolisian Palestina, memfasilitasi arus bantuan kemanusiaan, dan memastikan distribusi bantuan oleh PBB, Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah berjalan tanpa penyalahgunaan.

    Namun, rencana ini berpotensi menghadapi hambatan politik besar. Dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China dan Rusia, diperkirakan menjadi oposisi utama terhadap langkah AS tersebut.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]