Xcloud.id

Tag: Antonio Guterres

  • Ratu Maxima dari Belanda kunjungi pabrik garmen di Sragen

    Ratu Maxima dari Belanda kunjungi pabrik garmen di Sragen

    Sragen (ANTARA) – Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda mengunjungi salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa.

    Kunjungan tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai Ratu Belanda, melainkan sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) yang baru saja ditunjuk oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada September 2024.

    Pada kesempatan itu, Ratu Maxima mengenakan pakaian berwarna kuning dilengkapi dengan syal bermotif batik. Saat tiba di Bandara Adi Soemarmo, ia disambut oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Astrid Widayani.

    Saat tiba di Sragen, Ratu Maxima disambut oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan perwakilan perusahaan yang dikunjungi Ratu Maxima di Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    Terkait kunjungan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kedatangan Ratu Maxima membawa isu kesehatan keuangan.

    “Jadi terkait dengan kesehatan finansial yang diprogramkan oleh perusahaan bagi karyawannya itu dilihat sebagai sesuatu yang positif. Maka oleh beliau ditinjau di sini,” katanya.

    Ia mengaku terkesan dengan kedatangan Ratu Belanda tersebut langsung ke Sragen karena sangat ramah.

    “Sebenarnya kunjungan beliau selaku utusan khusus PBB untuk kesehatan finansial. Jadi tidak kapasitas beliau sebagai ratu, tapi sebagai utusan khusus PBB. Sebagai Ratu Belanda memang sepengetahuan saya ini yang pertama datang ke Sragen,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Beijing –

    Pemerintah China melontarkan kritikan terhadap rencana Jepang menempatkan rudal di sebuah pulau di dekat Taiwan, saat ketegangan kedua negara semakin meningkat. Beijing menyebut rencana Tokyo itu sebagai upaya disengaja untuk “menciptakan ketegangan regional dan memprovokasi konfrontasi militer”.

    Kritikan itu muncul di tengah krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir antara China dan Jepang, setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengatakan pada bulan ini bahwa serangan hipotetis Beijing terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    “Kekuatan sayap kanan di Jepang … membawa Jepang dan kawasan menuju bencana,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin, seperti dilansir Reuters, Senin (24/11/2025).

    “Beijing bertekad dan mampu menjaga kedaulatan teritorial nasionalnya,” tegasnya.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, pada Minggu (23/11) yang mengatakan bahwa rencana menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara di pangkalan militer di Yonaguni, pulau yang berjarak sekitar 110 kilometer dari lepas pantai Timur, “terus bergerak maju”.

    Koizumi menjelaskan bahwa penempatan rudal itu bertujuan untuk melindungi Yonaguni. “Kita meyakini bahwa keberadaan unit ini akan mengurangi kemungkinan serangan bersenjata terhadap negara kita,” ucapnya.

    Mao, dalam tanggapannya, mengkritik rencana penempatan rudal di pulau berpenghuni yang letaknya paling barat di Jepang tersebut.

    “Langkah ini sangat berbahaya dan seharusnya menimbulkan kekhawatiran serius di antara negara-negara tetangga dan komunitas internasional,” kritik Mao.

    Perselisihan diplomatik terbaru ini memicu krisis bilateral terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pada Jumat (21/11), China mengadukan perselisihan diplomatik dengan Jepang ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui surat kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

    Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, dalam suratnya kepada Guterres, menuduh Tokyo mengancam “intervensi bersenjata” terkait Taiwan.

    Fu juga menuduh Takaichi telah melakukan “pelanggaran berat terhadap hukum internasional” dan norma-norma diplomatik ketika dia mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terkait perdamaian di Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rusia dan China memilih untuk tidak bersikap atau abstain.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), resolusi itu berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Alasan Rusia Pilih Abstain

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Resolusi PBB soal Gaza

    Dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    Untuk diketahui, resolusi AS ini terdiri dari rencana 20 poin Trump untuk wilayah Gaza. Dalam resolusi itu, tertulis aturan pasukan keamanan akan melapor kepada “dewan perdamaian” mengenai kondisi Gaza. Dewan Perdamaian itu diketuai oleh Trump.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Hamas Tolak Resolusi untuk Gaza

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Palestina Sambut Resolusi PBB

    Otoritas Palestina menyambut baik resolusi DK PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/11), menyebut resolusi yang didukung mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB itu menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian.

    “Resolusi PBB itu merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang menuju perdamaian,” sebut Shahin saat berbicara kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Manila.

    “Langkah itu diperlukan karena kita tidak dapat memulai apa pun sebelum kita mencapai gencatan senjata,” ujarnya.

    Shahin mengatakan bahwa masih ada isu-isu lainnya yang perlu dibahas, termasuk penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dan kemungkinan kemerdekaan Palestina. Dia juga menyebut proses implementasi rencana perdamaian Trump harus diatur oleh hukum internasional.

    Lebih lanjut dikatakan oleh Shahin bahwa meskipun rencana Trump mengisyaratkan kemungkinan pembentukan negara Palestina, yang hanya terjadi setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi, isu tersebut dapat dibahas kemudian.

    “Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini,” katanya.

    Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB itu dan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian Trump, yang tidak menguraikan peran yang jelas bagi Otoritas Palestina dan hanya merujuk secara samar-samar mengenai status negara Palestina.

    Lihat juga Video: Para Menlu OKI ke Rusia Bahas Gencatan Senjata Hamas-Israel

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Alasan Rusia Abstain di Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza

    Alasan Rusia Abstain di Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza

    New York –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana perdamaian Gaza usulan Presiden Donald Trump. Mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung kecuali dua negara yang memilih abstain yakni China dan Rusia.

    Resolusi itu, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sekjen PBB Kecam Keras Serangan Pemukim Ilegal Israel Terhadap Masjid di Tepi Barat

    Sekjen PBB Kecam Keras Serangan Pemukim Ilegal Israel Terhadap Masjid di Tepi Barat

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis mengecam keras serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap sebuah masjid di Tepi Barat yang diduduki.

    “Sekretaris Jenderal dengan tegas mengecam serangan yang dilaporkan dilakukan oleh pemukim Israel terhadap sebuah masjid di Deir Istiya di Tepi Barat yang diduduki,” kata juru bicaranya, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers, melansir Anadolu 14 November.

    “Tindakan kekerasan dan penodaan situs keagamaan semacam itu tidak dapat diterima,” tandasnya.

    “Situs-situs keagamaan harus dihormati dan dilindungi setiap saat,” kata Sekjen Guterres, mengutuk “semua serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina dan harta benda mereka di Tepi Barat yang diduduki.”

    Pemukim ilegal Israel membakar Masjid Hajja Hamida, yang terletak di antara kota Deir Istiya dan Kifl Haris, barat laut Salfit, Kamis dini hari, dan mencoret-coret slogan-slogan rasis di dindingnya, dikutip dari WAFA.

    Nazmi Salman, aktivis lokal yang menentang perluasan permukiman, mengatakan warga terkejut mengetahui para pemukim telah membakar masjid dengan menuangkan bahan yang mudah terbakar di pintu masuk.

    “Insiden-insiden semacam ini merupakan bagian dari pola kekerasan ekstremis yang semakin meningkat dan memicu ketegangan, dan harus dihentikan segera,” tegas juru bicara tersebut.

    Dujarric juga mencatat bahwa “Israel, sebagai kekuatan pendudukan, harus melindungi populasi sipil Palestina dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut dituntut pertanggungjawabannya.”

    Diketahui, serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal telah meningkat di Tepi Barat yang diduduki sejak perang Gaza pada Oktober 2023, menewaskan lebih dari 1.070 warga Palestina dan melukai 10.300 lainnya, menurut data Palestina.

    Dalam putusan bersejarah pada Juli lalu, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menyerukan evakuasi semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

  • Dunia Kutuk Pembakaran Masjid Palestina oleh Pemukim Israel

    Dunia Kutuk Pembakaran Masjid Palestina oleh Pemukim Israel

    Jakarta –

    Serangan pembakaran oleh para pemukim Israel di sebuah masjid Palestina di Tepi Barat yang diduduki, menuai kecaman internasional.

    Para pemukim Israel membakar Masjid Hajja Hamida di desa Palestina, Deir Istiya, dekat Salfit di utara Tepi Barat, sekitar Kamis (13/11) dini hari waktu setempat, ungkap penduduk setempat kepada Al Jazeera.

    Foto-foto yang diambil di lokasi kejadian menunjukkan slogan-slogan rasis anti-Palestina disemprotkan di dinding masjid, yang rusak akibat kebakaran tersebut. Salinan kitab Al-Qur’an juga dibakar.

    Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mengutuk apa yang disebutnya sebagai “kejahatan keji” yang menyoroti “kebiadaban” Israel dalam memperlakukan tempat-tempat suci Muslim dan Kristen di wilayah Palestina yang diduduki.

    Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan badan dunia tersebut “sangat terganggu” oleh serangan tersebut. “Serangan semacam itu terhadap tempat-tempat ibadah sama sekali tidak dapat diterima,” kata Stephane Dujarric kepada wartawan dalam sebuah pengarahan di markas besar PBB di New York, dilansir Al-Jazeera, Jumat (14/11/2025).

    “Kami telah dan akan terus mengutuk serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina dan properti mereka di Tepi Barat,” kata Dujarric.

    “Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan-serangan ini, termasuk serangan terhadap masjid dan penyemprotan cat berisi kata-kata kasar di masjid tersebut, dimintai pertanggungjawaban,” imbuhnya.

    Kementerian Luar Negeri Yordania juga “mengutuk keras” meningkatnya serangan yang dilakukan para pemukim Israel, menurut pernyataan yang dibagikan oleh kantor berita Palestina, Wafa.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menggambarkan kekerasan tersebut sebagai “perpanjangan dari kebijakan ekstremis dan retorika provokatif pemerintah Israel yang memicu kekerasan dan ekstremisme terhadap rakyat Palestina”.

    Jerman, yang telah menghadapi kritik karena membela Israel di tengah perang Gaza, juga menyerukan penghentian kekerasan para pemukim. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa “insiden-insiden tersebut harus diselidiki secara menyeluruh dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban”.

    Kementerian Luar Negeri Swiss juga mengatakan bahwa serangan pembakaran di Tepi Barat tersebut “tidak dapat diterima”. “Kekerasan ini dan perluasan permukiman ilegal yang berkelanjutan harus dihentikan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Swiss.

    Sebelumnya, dalam insiden pekan lalu, para pemukim Israel membakar sebuah rumah warga Palestina di desa Khirbet Abu Falah, dekat kota Ramallah, saat sebuah keluarga berada di dalamnya, lapor kantor kemanusiaan PBB, OCHA.

    “Saat api menyebar, keluarga tersebut segera dievakuasi sementara tetangga dan tim pertahanan sipil bergegas ke lokasi kejadian dan berhasil memadamkan api. Sang ibu mengalami patah kaki saat melarikan diri dari para pemukim,” kata OCHA.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Perang Saudara Sudah Tak Terkendali bak Genosida, PBB Teriak

    Perang Saudara Sudah Tak Terkendali bak Genosida, PBB Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan bahwa perang saudara di Sudan telah mencapai titik “tak terkendali”. Ia menyerukan agar kedua pihak yang bertikai segera menghentikan kekerasan dan kembali ke meja perundingan.

    “Krisis mengerikan di Sudan semakin tak terkendali,” ujar Guterres di sela KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial di Qatar, dikutip The Guardian, Rabu (5/11/2025).

    “El-Fasher dan wilayah sekitarnya di Darfur Utara telah menjadi pusat penderitaan, kelaparan, kekerasan, dan pengungsian. Ratusan ribu warga sipil terjebak dalam pengepungan, banyak yang sekarat karena kekurangan gizi, penyakit, dan kekerasan,” lanjutnya.

    Peringatan keras ini muncul setelah Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang dilaporkan mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab (UEA), merebut kota el-Fasher pekan lalu usai pengepungan selama hampir 18 bulan. Sejumlah video yang beredar menunjukkan tindakan brutal pasukan RSF terhadap warga sipil, termasuk di rumah sakit bersalin.

    Perang dua tahun antara angkatan bersenjata Sudan (SAF) dan RSF telah menimbulkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk abad ini. Data PBB menyebut lebih dari 150.000 orang tewas dan 14 juta warga mengungsi dari rumah mereka. Jaksa Pengadilan Pidana Internasional kini tengah mengumpulkan bukti dugaan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya di el-Fasher.

    Di sisi lain, pemerintah Sudan yang berbasis di Port Sudan masih mempertimbangkan usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat (AS). Proposal itu mencakup jeda kemanusiaan tiga bulan sebelum menuju gencatan senjata permanen dan transisi sembilan bulan ke pemerintahan sipil.

    Namun, SAF menegaskan bahwa gencatan hanya bisa dilakukan jika RSF menarik pasukannya dari kota-kota besar, termasuk el-Fasher.

    Jatuhnya el-Fasher memberi RSF kendali atas lima ibu kota negara bagian di Darfur, memunculkan kekhawatiran Sudan akan terbelah antara timur dan barat. Meski demikian, Duta Besar Sudan untuk Inggris Babikir Elamin menegaskan bahwa pemisahan bukan solusi.

    “Prioritas kami bukan gencatan senjata, tapi menghentikan pembantaian di el-Fasher,” kata Elamin di London. Ia juga mendesak Washington untuk menetapkan RSF sebagai organisasi teroris dan melarang semua penjualan senjata ke UEA.

    “RSF sekarang secara terbuka bersumpah melakukan kejahatan lebih lanjut. Mereka dengan bangga merekam diri mereka membunuh warga sipil tak berdosa,” ungkapnya.

    Elamin kemudian menuding RSF terus melakukan kekejaman meski perundingan damai tengah dijajaki. “Apa gunanya berbicara damai sementara mereka masih menembaki rakyat?” ujarnya. “Komunitas internasional harus bertindak menghentikan kekejaman dan genosida ini sekarang.”

     

    (luc/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Dorong Dewan Keamanan PBB Sahkan Pasukan Stabilisasi Gaza

    Trump Dorong Dewan Keamanan PBB Sahkan Pasukan Stabilisasi Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB yang akan memberikan mandat bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza selama 2 tahun. Langkah ini menjadi bagian dari rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang berkepanjangan antara Israel dan Hamas.

    Draf resolusi tersebut, yang dikonfirmasi dua pejabat AS kepada The Associated Press, masih dalam tahap pembahasan dan kemungkinan akan mengalami banyak perubahan selama proses negosiasi.

    “Draf ini disiapkan sebagai titik awal untuk mencari konsensus internasional,” kata salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya karena sensitifnya isu ini, dikutip Rabu (5/11/2025).

    Negara-negara Arab dan pihak lain yang mempertimbangkan untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi disebut menunggu legitimasi dari PBB sebelum memberikan dukungan.

    “Yang kami yakini adalah bahwa entitas apa pun yang dibentuk di Gaza harus memiliki legitimasi mandat dari Dewan Keamanan,” ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Doha.

    Rancangan itu menyerukan pembentukan pasukan yang akan memastikan proses “demiliterisasi Jalur Gaza” dan “penonaktifan permanen senjata kelompok bersenjata nonnegara”. Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel serta “Dewan Perdamaian” sementara yang nantinya akan memerintah wilayah Gaza hingga akhir 2027.

    Pasukan stabilisasi juga diharapkan membantu mengamankan perbatasan bersama kepolisian Palestina, memfasilitasi arus bantuan kemanusiaan, dan memastikan distribusi bantuan oleh PBB, Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah berjalan tanpa penyalahgunaan.

    Namun, rencana ini berpotensi menghadapi hambatan politik besar. Dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China dan Rusia, diperkirakan menjadi oposisi utama terhadap langkah AS tersebut.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • El Fasher Jatuh, ‘Neraka Baru’ di Jantung Darfur Sudan

    El Fasher Jatuh, ‘Neraka Baru’ di Jantung Darfur Sudan

    Jakarta –

    Sekitar 260.000 warga sipil terjebak di El Fasher di timur Sudan, separuh dari mereka adalah anak-anak. Selama berbulan-bulan kota itu telah dikepung oleh milisi Rapid Support Forces (RSF) dan terputus dari segala bentuk kontak dengan dunia luar.

    Bahkan pasokan makanan pun sudah lama tidak lagi masuk ke kota yang terletak sekitar 200 kilometer dari perbatasan dengan Chad di Provinsi Darfur. Menurut saksi mata, banyak orang kini bertahan hidup dengan memakan pakan ternak.

    Pada hari Senin (27/10), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Pengambilalihan itu merupakan “eskalasi mengerikan dari konflik,” kata Guterres. “Tingkat penderitaan yang kita saksikan di Sudan sungguh tak tertahankan.”

    Guterres bereaksi terhadap pernyataan dari RSF yang bersifat paramiliter. Mereka pada hari Minggu (26/10) mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh kendali penuh atas kota tersebut. Sementara itu, menurut pernyataan dari Asosiasi Jurnalis Sudan, seluruh komunikasi di kota itu telah diputus, termasuk jaringan satelit.

    Dikhawatirkan terjadi peningkatan tajam situasi

    Para ahli kini memperkirakan akan terjadi peningkatan tajam dalam situasi, yang ditandai dengan kekerasan besar-besaran terhadap penduduk sipil yang terjebak di kota.

    Selama berbulan-bulan warga sipil, begitu pula para tentara Sudanese Armed Forces (SAF) yang ada di sana, hampir tidak memiliki kebutuhan dasar, ujar Ketua Forum Sudan dan Sudan Selatan Jerman, Marina Peter, dalam wawancaranya dengan DW. “Selama berminggu-minggu warga sipil yang terjebak telah mencoba meninggalkan kota. Sejak mulai terlihat bahwa RSF dapat sepenuhnya merebut kota itu, upaya pelarian meningkat kembali.”

    Namun peluang mereka sangat kecil, lanjut Peter: “Memang, beberapa orang masih bisa melarikan diri hingga baru-baru ini. Namun yang lain ditembak mati saat mencoba melarikan diri.”

    Perebutan kekuasaan terbuka

    Konflik di Sudan berakar pada berakhirnya pemerintahan Presiden otoriter Omar al-Bashir pada tahun 2019. Ia membangun kekuasaannya di atas angkatan bersenjata resmi, Sudanese Armed Forces (SAF), yang kini berada di bawah komando penguasa de facto Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Namun, Al-Bashir juga mengandalkan beberapa milisi yang berafiliasi dengan tentara, termasuk yang disebut Rapid Support Forces (RSF), yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Daglo, dikenal sebagai “Hemeti.”

    Kelompok Hemeti, sama seperti SAF, menjadi bagian dari dewan transisi sipil yang dibentuk setelah tergulingnya Al-Bashir. Namun pada Oktober 2021, kedua kelompok tersebut melakukan kudeta bersama. Hemeti menjadi wakil Al-Burhan. Namun kemudian kedua komandan itu berselisih tentang struktur dan hierarki dari sebuah tentara gabungan. Hemeti menolak untuk mengintegrasikan militianya ke dalam angkatan bersenjata nasional.

    Pada bulan April 2023, hal ini berujung pada perebutan kekuasaan terbuka di antara keduanya. Sejak saat itu, negara tersebut berada dalam keadaan perang.

    Pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan

    Rapid Support Forces berasal dari apa yang disebut Janjaweed, milisi berkuda beretnis Arab yang pada awal tahun 2000-an juga digunakan untuk melawan kelompok pemberontak beretnis non-Arab, seperti Sudan Liberation Army (SLA) dan Justice and Equality Movement (JEM) di Darfur Barat. Bahkan saat itu, milisi-milisi tersebut telah menggunakan kekerasan ekstrem, termasuk terhadap warga sipil.

    “RSF dan milisi-milisi sekutunya telah secara luas menargetkan dan membunuh warga sipil, banyak di antaranya karena etnis mereka,” demikian bunyi laporan organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) pada Juni tahun ini. “RSF juga melakukan kekerasan seksual yang meluas, terutama pemerkosaan berkelompok, serta penjarahan. Mereka juga menghancurkan kota dan desa, sering kali dengan cara membakar, serta menjarah bantuan kemanusiaan dalam skala besar.” Mahkamah Pidana Internasional menemukan adanya indikasi kejahatan perang di Sudan.

    Tujuan: Mematahkan semangat musuh

    Pola ini, menurut Peter, dikhawatirkan akan terulang dalam beberapa hari mendatang di El Fasher. Para komandan kerap memerintahkan tentara yang berada di bawah pengaruh narkoba berat. Sebagian dari mereka bahkan adalah tentara anak-anak.

    “Kami mengenali pola dan logika yang kini diterapkan di El Fasher dari tempat-tempat lain di Sudan,” lanjut Peter. “Tujuannya adalah untuk, dalam arti tertentu, mematahkan semangat musuh. Dan hal itu dilakukan paling efektif dengan memperkosa perempuan — dan semakin sering juga laki-laki. Selain itu, RSF telah menggali parit-parit di sekitar kota sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Tujuannya adalah untuk membuat kota itu kelaparan secara sistematis. Nyawa manusia tidak berarti apa-apa dalam konflik ini.”

    Hal serupa juga dilaporkan oleh Arjan Hehenkamp dari organisasi bantuan International Rescue Committee (IRC), kepala penanganan krisis untuk Darfur. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke Kota Tawila, di mana sudah ratusan ribu orang mencari perlindungan. “Orang-orang yang melarikan diri dari El Fasher datang dari neraka,” kata Hehenkamp di situs organisasi tersebut. “Mereka tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang mereka kenakan. Banyak dari mereka sangat trauma dan mencari perlindungan serta harapan.” Namun Tawila pun kini berada di ambang batas kemampuannya. “Tanpa perluasan besar-besaran bantuan kemanusiaan, penderitaan ini akan terus meningkat.”

    Namun bukan hanya RSF yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Sudanese Armed Forces (SAF) juga melakukan “serangan brutal terhadap penduduk sipil,” demikian isi laporan HRW. “Daftar kekejaman mereka semakin panjang, hampir setiap hari.”

    Selama berbulan-bulan, kekhawatiran meningkat bahwa Sudan dapat terpecah akibat perang ini. “Bahaya ini,” pungkas Marina Peter, “menjadi semakin nyata setiap hari perang ini berlangsung.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • MC Salah Sebut Prabowo Jadi Jokowi Bikin Malaysia Minta Maaf

    MC Salah Sebut Prabowo Jadi Jokowi Bikin Malaysia Minta Maaf

    Jakarta –

    Insiden salah sebut nama Presiden Indonesia saat KTT Ke-47 ASEAN berujung permintaan maaf dari Malaysia. Radio Televisyen Malaysia (RTM) sebagai stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia telah mengakui kekeliruan tersebut.

    Seperti diberitakan Antara, Minggu (26/10/2025), dalam sesi siaran langsung ketibaan para pemimpin ASEAN dan pemimpin dunia di KTT ASEAN, Kuala Lumpur, komentator RTM menyebutkan sosok Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Presiden RI Joko Widodo. Wartawan dari berbagai negara mendengar langsung salah penyebutan nama itu di media center KTT ASEAN.

    Permintaan maaf pun disampaikan oleh Malaysia. Mereka mengakui kesalahan ini sebagai hal yang serius.

    “Departemen Penyiaran Malaysia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kesalahan yang terjadi selama siaran langsung RTM dalam rangka KTT Ke-47 ASEAN dan pertemuan terkait yang diadakan di Pusat Konvensi Kuala Lumpur (KLCC),” tulis keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Minggu.

    Pihak RTM menyatakan, berdasarkan hasil penyelidikan internal, ditemukan bahwa komentator siaran telah keliru menyebutkan Presiden Republik Indonesia sebagai Joko Widodo. Padahal Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto.

    “RTM memandang hal ini dengan serius dan telah mengambil tindakan yang sesuai. RTM dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, serta kepada semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini,” tulis keterangan itu.

    RTM menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan editorial dan proses pemeriksaan fakta untuk memastikan bahwa semua informasi yang disiarkan akurat dan disampaikan dengan integritas.

    Kehadiran Prabowo di KTT ASEAN

    Saat menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Prabowo mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dengan kopiah hitam. KTT ASEAN ini disiarkan langsung akun YouTube Bernama TV.

    PM Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah KTT Ke-47 ASEAN menyambut Prabowo selayaknya kawan lama yang bertemu kembali. Hal itu terlihat dari gestur PM Anwar yang menghampiri lebih dahulu Presiden Prabowo, kemudian keduanya berpelukan dan berjabat tangan.

    Perbincangan keduanya juga tampak begitu intensif, saat PM Anwar mempersilakan Prabowo untuk berfoto di hadapan awak media. Sesekali keduanya saling tertawa saat berbincang dan berjabat tangan.

    Presiden Prabowo pun dipersilakan memasuki ruangan Upacara Pembukaan KTT Ke-47 ASEAN, bersama para pemimpin ASEAN lainnya, yang sudah hadir, seperti Presiden Timor Leste José Ramos Horta dan Perdana Menteri Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, karena negara tersebut akan dikukuhkan sebagai anggota ke-11 ASEAN.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, KTT Ke-47 ASEAN juga turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden European Council António Costa, dan pemimpin negara mitra wicara ASEAN antara lain Presiden Donald Trump, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, hingga Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Rangkaian KTT ke-47 ASEAN mencakup 25 pertemuan penting yang akan membahas peningkatan kerja sama ekonomi regional, dorongan transisi energi bersih, dan pengembangan ekonomi digital.

    Salah satu topik yang akan menjadi pembahasan sentral adalah potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi.

    Selain itu, KTT kali ini akan mencatat momen bersejarah dengan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

    Selain isu internal, KTT ASEAN juga dijadwalkan membahas isu global, salah satunya perkembangan situasi di Jalur Gaza dan posisi bersama ASEAN terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut.

    Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan regional yang kuat untuk mendorong stabilitas global.

    Halaman 2 dari 2

    (knv/knv)