Xcloud.id

Tag: Antonio Guterres

  • PBB Kecam Serangan Rusia Bikin 1 Juta Orang di Ukraina Hidup Tanpa Pemanas-Air

    PBB Kecam Serangan Rusia Bikin 1 Juta Orang di Ukraina Hidup Tanpa Pemanas-Air

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil di Ukraina. Antonio mengatakan serangan ini telah membuat warga di Ukraina hidup tanpa pemanas dan air.

    “Serangan-serangan ini telah mengakibatkan banyak korban sipil dan merampas layanan penting bagi jutaan warga Ukraina, termasuk listrik, pemanas, dan air pada saat kebutuhan kemanusiaan sangat mendesak,” kata juru bicara Antonio Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP, Sabtu (10/1/2026).

    Antonio melalui jubirnya itu mengatakan serangan terhadap warga dan infrastruktur sipir melanggar hukum internasional. Serangan itu, katanya, tidak dapat dibenarkan dan harus dihentikan.

    “Serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil melanggar hukum humaniter internasional. Di mana pun serangan itu terjadi, serangan tersebut tidak dapat diterima, tidak dapat dibenarkan, dan harus segera dihentikan,” ujarnya.

    Rentetan serangan Rusia terhadap Ukraina kemarin malam telah menyebabkan lebih dari satu juta orang di wilayah Dnipropetrovsk harus hidup tanpa pasokan atau pemanas selama musim dingin, dengan suhu turun di bawah titik beku.

    Laporan operator jaringan listrik negara, Ukrenergo, seperti dilansir AFP, Kamis (8/1), menyebut serangan drone Rusia dalam skala besar telah melumpuhkan aliran listrik di wilayah Zaporizhzhia, yang menyebabkan ribuan orang tanpa listrik atau pemanas.

    “Pekerjaan perbaikan terus berlanjut di wilayah Dnipropetrovsk untuk memulihkan pasokan pemanas dan air bagi lebih dari satu juta pelanggan,” ucap Menteri Restorasi Oleksiy Kuleba dalam pernyataan via media sosial.

    Kepala otoritas militer di wilayah Dnipropetrovsk, Vladyslav Gaivanenko, mengatakan bahwa infrastruktur energi penting di Dnipropetrovsk mengalami kerusakan akibat serangan Rusia tersebut.

    (whn/whn)

  • Sekjen PBB Khawatirkan Ketidakstabilan di Venezuela dan Legalitas Operasi Amerika Serikat

    Sekjen PBB Khawatirkan Ketidakstabilan di Venezuela dan Legalitas Operasi Amerika Serikat

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Hari Senin menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan peningkatan ketidakstabilan di Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat.

    “Saya sangat prihatin tentang kemungkinan peningkatan ketidakstabilan di negara tersebut, dampak potensialnya terhadap kawasan, dan preseden yang mungkin ditimbulkannya tentang bagaimana hubungan antar negara dijalankan,” kata Sekjen Guterres dalam pernyataan yang disampaikan kepada dewan oleh kepala urusan politik PBB, Rosemary DiCarlo, melansir Al Arabiya dari AFP (6/1).

    Lebih lanjut Sekjen Guterres menyerukan kepada semua aktor Venezuela untuk terlibat dalam dialog inklusif dan demokratis, menambahkan: “Saya menyambut dan siap mendukung semua upaya yang bertujuan untuk membantu warga Venezuela menemukan jalan damai ke depan.”

    Ia juga menyatakan keprihatinannya, bahwa operasi AS untuk menangkap Presiden Maduro di Caracas pada Hari Sabtu tidak menghormati aturan hukum internasional.

    Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara bertemu di markas besar PBB di New York beberapa jam sebelum Presiden Maduro dijadwalkan hadir di pengadilan federal Manhattan atas tuduhan narkoba, termasuk konspirasi terorisme narkoba.

    Presiden Maduro membantah keterlibatan kriminal apa pun dan mengatakan dirinya tetap Presiden Venezuela.

    Kolombia, yang meminta pertemuan pada hari Senin, mengutuk operasi AS sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik dan integritas teritorial Venezuela.

    “Tidak ada pembenaran sama sekali, dalam keadaan apa pun, untuk penggunaan kekuatan sepihak untuk melakukan tindakan agresi,” kata Duta Besar Kolombia untuk PBB Leonor Zalabata Torres kepada dewan.

    “Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tambahnya.

    Sementara itu, para ahli hukum mengatakan operasi AS itu ilegal karena tidak memiliki otorisasi Dewan Keamanan PBB, tidak mendapat persetujuan Venezuela, dan bukan merupakan pembelaan diri terhadap serangan bersenjata.

    Namun, Amerika Serikat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran apa pun oleh Dewan Keamanan PBB, yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    Negeri Paman Sam memiliki hak veto – bersama dengan Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis – sehingga dapat memblokir tindakan apa pun.

    Diketahui, Piagam PBB menyatakan bahwa negara-negara anggota “harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.”

    Presiden Trump telah mengancam akan melakukan serangan lain jika Venezuela tidak bekerja sama dalam membuka industri minyaknya dan menghentikan aliran narkoba.

  • Kata Sekjen PBB Soal AS Tangkap Maduro: Tak Hormati Hukum Internasional

    Kata Sekjen PBB Soal AS Tangkap Maduro: Tak Hormati Hukum Internasional

    New York –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran soal peningkatan ketidakstabilan di Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS).

    Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan 15 negara, menggelar pertemuan terbaru di markas besar PBB di New York, AS, pada Senin (5/1) waktu setempat, atau beberapa jam sebelum Maduro menjalani sidang di pengadilan federal Manhattan atas berbagai tuduhan, termasuk dugaan konspirasi narkoterorisme.

    Maduro membantah keterlibatannya dalam tindak pidana apa pun.

    “Saya sangat prihatin tentang kemungkinan peningkatan ketidakstabilan di negara tersebut, dampak potensialnya terhadap kawasan, dan preseden yang mungkin ditimbulkannya terhadap bagaimana hubungan antar negara dijalankan,” kata Guterres dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (6/1/2026).

    Pernyataan Guterres itu disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB melalui kepala urusan politik PBB, Rosemary DiCarlo.

    Guterres juga menyerukan kepada semua pemain politik di Venezuela untuk terlibat dalam dialog yang inklusif dan demokratis. “Saya menyambut baik dan siap mendukung semua upaya yang dimaksudkan untuk membantu warga Venezuela menemukan jalan damai ke depan,” ucapnya.

    Dia juga menyatakan keprihatinan soal operasi militer AS untuk menangkap Maduro di Caracas, pada Sabtu (3/1) dini hari, yang disebutnya tidak menghormati aturan hukum internasional.

    “Saya secara konsisten menekankan pentingnya penghormatan penuh, oleh semua pihak, terhadap hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjadi landasaan bagi pemelihataan perdamaian dan keamanan internasional,” tegas Guterres dalam pernyataannya.

    “Saya tetap sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati sehubungan dengan aksi militer 3 Januari,” ucapnya, seperti dilansir Anadolu Agency.

    Kolombia, yang meminta digelarnya pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Senin (5/1), mengutuk operasi militer AS sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial Venezuela.

    “Tidak ada pembenaran sama sekali, dalam keadaan apa pun, untuk penggunaan kekuatan sepihak untuk melakukan aksi agresi,” tegas Duta Besar Kolombia untuk PBB, Leonor Zalabata Torres, kepada forum Dewan Keamanan PBB.

    “Tindakan semacam itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” sebutnya.

    Para pakar hukum menilai operasi militer AS di Venezuela itu ilegal karena tidak memiliki otorisasi Dewan Keamanan PBB, tidak mendapat persetujuan Venezuela, dan bukanlah merupakan pembelaan diri terhadap serangan bersenjata.

    Namun, AS tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran apa pun oleh Dewan Keamanan PBB, yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. AS memiliki hak veto — bersama dengan Rusia, China, Inggris, dan Prancis — sehingga dapat memblokir tindakan apa pun.

    Piagam PBB secara jelas menyatakan bahwa negara-negara anggota “harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pengeluaran Militer Global 2025 Melonjak Jadi Rp 45 Kuadriliun

    Pengeluaran Militer Global 2025 Melonjak Jadi Rp 45 Kuadriliun

    Pengeluaran militer global melonjak hingga USD 2,7 triliun atau sekitar Rp 45 kuadriliun (15 nol), menurut Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres. Angka ini meningkat hampir 10 persen dan tiga belas kali lebih banyak dari seluruh bantuan pembangunan dan setara dengan seluruh Produk Domestik Bruto Afrika.

    “Saat kita menutup lembaran tahun yang penuh gejolak ini satu fakta berbicara lebih keras. Pengeluaran militer global telah melonjak menjadi 2,7 triliun dolar,” ungkap Guterres saat menyampaikan seruan menjelang pergantian tahun 2026.

    “Semua itu terjadi sementara konflik berkecamuk pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia II,” tambahnya.

    Tonton berita video lainnya di sini!

  • Partai Pro-Junta Raup Suara Mayoritas dalam Pemilu Myanmar

    Partai Pro-Junta Raup Suara Mayoritas dalam Pemilu Myanmar

    Naypyitaw –

    Partai pendukung militer di Myanmar disebut telah “memenangkan mayoritas suara” dalam putaran pertama pemilu yang diselenggarakan oleh junta. Hanya saja, kelompok pemantau demokrasi memperingatkan bahwa pemilu ini justru akan meningkatkan kekuasaan militer.

    Kantor berita AFP mengatakan bahwa informasi perolehan suara tersebut didapatkan pada Senin (29/12) melalui seorang sumber.

    Meskipun pihak junta mengklaim pemilu ini sebagai sebuah kemajuan yang penting, sekitar setengah daerah di Myanmar dilaporkan tidak ikut serta akibat perang saudara yang berkecamuk sejak kudeta.

    Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pusat-pusat perkotaan utama Myanmar dibuka pada Minggu (28/12). Hanya saja, tingkat partisipasi jauh lebih rendah dibandingkan pemilu bersejarah pada 2015 dan 2020.

    Suasana pemilu tahun 2025 ini cukup berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya di Myanmar. Pada Minggu (28/12) jalanan dilaporkan sepi karena mayoritas warga lebih memilih untuk beraktivitas ketimbang datang ke TPS. Padahal, ketika pemilu-pemilu sebelumnya, antrean pemilih mengular sejak pagi hari.

    Seorang perempuan muda yang keluar dari bilik suara di Yangon menolak berbicara dengan Tim DW, sambil mengatakan, “Maaf, saya tidak ingin berkomentar.”

    Perasaan hati-hati di kalangan anak muda sangat terasa sepanjang hari pertama pemilu.

    Pemilu bertahap di tengah perang saudara

    Dalam beberapa minggu menjelang pemilihan, tim DW mencoba untuk berbicara dengan sejumlah anak muda yang mengkhawatirkan dampak negatif jika tidak memilih.

    “Kami khawatir tentang dampak dari tidak memilih. Apakah ini akan mencegah kami meninggalkan negara atau apakah akan ada pemeriksaan bukti pemilihan di bandara?” kata seorang lelaki berusia 30 tahun dari Yangon yang meminta DW untuk tidak menuliskan namanya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    TPS di kota-kota besar mengalami peningkatan jumlah pemilih lanjut usia. Perubahan ini berkaitan dengan banyaknya anak muda yang pergi dari Myanmar. Tren ini semakin meningkat karena penindasan pascakudeta dan adanya pemberlakuan wajib militer oleh junta militer sejak tahun 2024.

    Seorang perempuan berusia 37 tahun, yang juga memilih tidak menyebutkan namanya karena alasan keamanan, berada di TPS untuk memberikan suaranya bersama anaknya. Kepada DW, dia mengatakan tentang kelelahan yang dia rasakan terhadap situasi saat ini.

    “Saya memilih, hanya untuk berharap ada perubahan setelah pemilu,” ujarnya, tetapi menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

    Sejumlah negara sebut “pemilu palsu” di Myanmar

    Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan sejumlah negara Barat lainnya telah menolak pemilihan tersebut dan menganggapnya sebagai pemilu “palsu”. Alasannya, mereka berpendapat bahwa pemilu hanya menguntungkan para jenderal militer dan memperparah nasib Myanmar.

    “Sangat jelas bahwa dalam keadaan konflik saat ini dan mengingat catatan hak asasi manusia junta militer… bahwa kondisi untuk pemilihan bebas dan adil tidak ada,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam KTT ASEAN di Malaysia pada akhir Oktober 2025.

    Setelah kudeta 2021, simbol Myanmar dan pemimpin de facto pemerintah demokrasi,Aung San Suu Kyi, ditahan dan dipenjara bersama para pemimpin sipil terpilih lainnya.

    Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi juga telah dilarang.

    Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Association for Political Prisoners/AAPB), sejak 2021, lebih dari 7.630 warga sipil tewas akibat tindakan pasukan keamanan. Selain itu, AAPB melaporkan bahwa sekitar 30.000 orang saat ini ditahan dengan tuduhan kasus politik.

    “Agar pemilu dapat dipercaya, para pemimpin oposisi dan anggota parlemen harus dibebaskan dan diizinkan untuk berpartisipasi,” kata Ejaz Min Khant, seorang pakar hak asasi manusia di Fortify Rights, sebuah kelompok hak asasi regional, kepada DW.

    “Sebuah pemilu yang dijalankan secara eksklusif oleh militer tanpa pihak oposisi utama adalah pemilu palsu,” tambahnya, sambil argumen bahwa proses bertahap tersebut mencerminkan kesulitan junta dalam mempertahankan stabilitas di seluruh negeri.

    Selain tidak ada oposisi, pemungutan suara juga tidak dilakukan di wilayah yang berada di luar kendali militer.

    Komisi Pemilihan Umum (Union Election Commission/UEC) yang ditunjuk junta Myanmar menambah daftar panjang wilayah yang dikecualikan untuk ikut pemilu. Sehari sebelum tahap pertama, mereka menambahkan sembilan daerah sehingga total wilayah tanpa hak pilih mencapai 65 daerah.

    Ambisi Presiden Min Aung Hlaing

    Setelah memberikan suaranya di TPS di Naypyitaw, pemimpin junta Min Aung Hlaing meyakinkan para wartawan bahwa pemilu akan berlangsung bebas dan adil.

    Namun, seorang pengacara di Yangon yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada DW kalau masalahnya “bukan sekadar pemilu yang adil atau siapa penyelenggaranya, entah itu militer atau pihak lain.”

    “Yang terpenting adalah orang-orang ingin melihat perubahan sekarang, bukan hanya membiarkan keadaan ini terus berlarut-larut dalam keadaan kolaps,” kata pengacara tersebut.

    Meskipun beberapa pengamat berharap junta akan melonggarkan beberapa pembatasan untuk pemilihan, banyak yang percaya hanya akan ada sedikit pelonggaran, tujuannya cuma untuk menguntungkan rezim yang berharap mendapatkan keterlibatan dan legitimasi internasional yang lebih besar.

    Di luar tempat pemungutan suara pada Minggu (28/12), Min Aung Hlaing tampaknya berusaha meredam ambisi presidennya.

    “Saya adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan seorang pegawai negeri. Saya tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa saya ingin melakukan hal ini atau itu. Saya bukan pemimpin partai politik,” ungkapnya dan menambahkan bahwa potensi kepresidenannya hanya dapat dibahas setelah parlemen menetapkan proses pemilihan presiden.

    Junta klaim pemilu sebagai “kemajuan demokrasi”

    Media dan pendukung pro-junta mempromosikan pemilu ini sebagai sebuah keberhasilan, menampilkan dokumentasi sejumlah warga yang memberikan suara. Namun, media independen seperti Mizzima News dan Myanmar Now melaporkan bahwa pegawai pemerintah, personel militer, dan keluarga mereka ditekan untuk memilih, serta diminta membuktikan partisipasi.

    Pekan lalu, kepala junta memperingatkan bahwa tidak memilih berarti menolak “kemajuan menuju demokrasi.”

    Di tengah upaya pihak junta untuk terus menjalankan pemilu, konflik di lapangan terus memburuk. Militer berusaha merebut kembali wilayah yang hilang dan memaksa kelompok oposisi untuk menyerah.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Levie Wardana

    Editor: Muhammad Hanafi

    (nvc/nvc)

  • Serangan Udara Arab Saudi Sasar Pasukan Separatis Yaman di Hadramaut

    Serangan Udara Arab Saudi Sasar Pasukan Separatis Yaman di Hadramaut

    Sanaa –

    Kelompok separatis yang didukung UEA menuduh Arab Saudi menyerang posisi mereka di Hadramaut, Yaman. Serangan itu disebut terjadi sehari setelah Saudi, pendukung utama pemerintah Yaman yang diakui internasional, mendesak kelompok separatis mengembalikan wilayah yang baru saja direbut.

    Dilansir AFP, Jumat (26/12/2025), tidak ada laporan langsung tentang korban jiwa dalam serangan udara tersebut. Namun, serangan itu menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi setelah bertahun-tahun wilayah tersebut relatif tenang.

    Konflik di Yaman telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan melibatkan pemain regional seperti Iran dan Arab Saudi. Kemajuan separatis telah menambah tekanan pada Saudi dan UEA.

    Kedua negara itu disebut mendukung kelompok-kelompok saingan di dalam pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Pemerintahan Yaman sendiri merupakan gabungan dari berbagai kelompok, termasuk separatis, yang disatukan oleh penentangan bersama terhadap Houthi yang didukung Iran.

    “Angkatan Udara Saudi membom posisi Pasukan Elit Hadrami di Wadi Nahb di Hadramaut,” kata Aden Independent Channel yang berafiliasi dengan kelompok separatis dalam sebuah unggahan media sosial.

    Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung UEA mengatakan kepada AFP bahwa Arab Saudi telah melakukan dua serangan di daerah tersebut. Koalisi pimpinan Saudi, yang mendukung pemerintah Yaman, tidak segera menanggapi permintaan AFP untuk mengkonfirmasi serangan tersebut.

    Serangan udara itu terjadi setelah bentrokan pecah di daerah itu pada Kamis (25/12) antara kelompok separatis dan seorang pemimpin suku yang dekat dengan Arab Saudi. Seorang pejabat militer di Hadramaut mengatakan pemimpin suku tersebut telah meninggalkan daerah itu setelah pertempuran.

    Serangan Saudi itu juga terjadi sehari setelah Arab Saudi mendesak kelompok separatis untuk mundur dari provinsi Hadramaut dan Mahra yang direbut kelompok separatis awal bulan ini. Saudi dan UEA selama ini berupaya menampilkan persatuan meskipun mendukung pihak yang berbeda dalam bentrokan terbaru.

    Delegasi militer Saudi-Emirati juga mengunjungi Aden awal bulan ini untuk meminta STC mengembalikan dua provinsi yang baru-baru ini mereka rebut. Sebuah sumber yang dekat dengan STC mengatakan delegasi tersebut meminta mereka untuk mundur dari wilayah yang baru direbut tetapi kelompok tersebut menolak.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memperingatkan kemajuan STC meningkatkan risiko ‘eskalasi yang lebih luas dan fragmentasi lebih lanjut’ di Yaman.

    “Kembalinya permusuhan secara penuh dapat memiliki konsekuensi serius terhadap perdamaian dan keamanan regional,” katanya sambil mendesak semua pihak untuk meredakan ketegangan.

    Pada bulan Desember, STC yang didukung UEA, ingin menghidupkan kembali negara Yaman Selatan yang sebelumnya merdeka. Mereka juga mau mengusir pasukan pemerintah lainnya dan sekutu mereka dari sebagian besar wilayah negara itu hingga memicu kekhawatiran akan ketidakstabilan lebih lanjut.

    Yaman telah terpecah selama lebih dari satu dekade, setelah Houthi mengusir pemerintah dari ibu kota Sanaa pada tahun 2014 dan kemudian menguasai sebagian besar wilayah utara, yang mencakup pusat-pusat populasi utama negara itu.

    Houthi yang didukung Iran telah berperang dengan pemerintah, yang didukung oleh koalisi pimpinan Saudi sejak 2015, dalam konflik yang telah menewaskan ratusan ribu warga Yaman dan memicu krisis kemanusiaan besar. Pertempuran mulai berkurang secara signifikan sejak gencatan senjata yang dinegosiasikan PBB pada tahun 2022.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/dhn)

  • Kabinet Israel Setujui Pembangunan 19 Permukiman Baru di Tepi Barat

    Kabinet Israel Setujui Pembangunan 19 Permukiman Baru di Tepi Barat

    Tepi Barat –

    Kabinet keamanan Israel menyetujui pembangunan 19 permukiman baru di wilayah Tepi Barat. Seorang menteri kontroversial Israel menyebut langkah ini bertujuan untuk mencegah pembentukan negara Palestina.

    Persetujuan terbaru ini, seperti dilansir AFP, Senin (22/12/2025), diberikan beberapa hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut bahwa perluasan permukiman Israel di Tepi Barat — yang semuanya dianggap ilegal menurut hukum internasional — telah mencapai tingkat tertinggi sejak setidaknya tahun 2017.

    Kantor Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, seorang pendukung kuat bagi perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat, mengumumkan persetujuan itu dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu (21/12) waktu setempat.

    “Usulan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz untuk mendeklarasikan dan meresmikan 19 permukiman baru di Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk Tepi Barat-red) telah disetujui oleh kabinet,” demikian pernyataan kantor Smotrich, tanpa menyebut kapan keputusan itu diambil.

    Keputusan tersebut, menurut pernyataan kantor Smotrich, akan menjadikan total jumlah permukiman yang disetujui selama tiga tahun terakhir di Tepi Barat mencapai 69 permukiman.

    “Di lapangan, kita menghalangi pembentukan negara teror Palestina,” tegas Smotrich dalam pernyataannya.

    “Kita akan terus mengembangkan, membangun, dan mendiami tanah warisan leluhur kita, dengan keyakinan pada keadilan jalan kita,” sebutnya.

    Sejak perang Gaza berkecamuk, seruan untuk pembentukan negara Palestina semakin meluas, dengan beberapa negara Eropa, Kanada, dan Australia baru-baru ini secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah tersebut menuai kecaman keras dari Israel.

    Selain wilayah Yerusalem Timur, yang dianeksasi oleh Tel Aviv pada tahun 1967 silam, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat, bersama dengan sekitar 3 juta penduduk Palestina.

    Disebutkan oleh kantor Smotrich dalam pernyataannya bahwa 19 permukiman baru yang disetujui itu terletak di area yang digambarkan sebagai daerah yang “sangat strategis”. Dua area di antaranya — Ganim dan Kadim di sebelah utara Tepi Barat — disebut akan dibangun kembali setelah dibongkar dua dekade lalu.

    Lima dari 19 permukiman baru tersebut sebenarnya sudah ada, tetapi sebelumnya belum diberikan status hukum berdasarkan aturan hukum Israel.

    Meskipun semua permukiman Israel di wilayah Palestina dianggap ilegal menurut hukum internasional, beberapa pos terdepan liar juga ilegal di mata pemerintah Tel Aviv. Namun, banyak dari pos terdepan itu kemudian dilegalkan oleh otoritas Israel.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres baru-baru ini mengecam apa yang disebutnya sebagai perluasan permukiman Israel yang “tanpa henti” di wilayah Palestina yang diduduki.

    “Hal itu terus memicu ketegangan, menghambat akses warga Palestina di tanah mereka dan mengancam kelangsungan hidup negara Palestina yang sepenuhnya merdeka, demokratis, berkesinambungan, dan berdaulat,” katanya awal bulan ini.

    Sementara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memperingatkan Israel soal pencaplokan Tepi Barat. “Israel akan kehilangan semua dukungan dari Amerika Serikat jika hal itu terjadi,” tegasnya dalam wawancara dengan majalah TIME beberapa waktu terakhir.

    Tonton juga video “Israel Tak Berhenti Bombardir Gaza Meski Masih Gencatan Senjata”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Lagi-lagi, Houthi Tangkap 10 Staf PBB di Yaman

    Lagi-lagi, Houthi Tangkap 10 Staf PBB di Yaman

    Jakarta –

    Kelompok Houthi di Yaman kembali menangkap 10 staf lokal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (18/12) waktu setempat. Ini merupakan penangkapan terbaru kelompok militan yang didukung Iran tersebut terhadap para pegawai badan dunia itu.

    Kelompok Houthi telah mengganggu dan menahan puluhan staf PBB dan pekerja kemanusiaan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir. Houthi menuduh mereka menjadi mata-mata untuk Amerika Serikat dan Israel — tuduhan yang dapat dihukum mati di Yaman, dan yang telah ditolak keras oleh PBB.

    Milisi tersebut telah meningkatkan penangkapan semacam itu sejak dimulainya perang Gaza lebih dari dua tahun lalu, dan baru-baru ini, setelah serangan Israel melenyapkan hampir setengah dari pemerintahan Houthi termasuk perdana menterinya pada bulan Agustus lalu.

    “Kami dapat mengkonfirmasi penahanan sewenang-wenang hari ini terhadap 10 anggota staf PBB oleh otoritas de facto Houthi di Sanaa, sehingga jumlah total tahanan PBB menjadi 69 orang,” kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dilansir Al Arabiya dan AFP, Jumat (19/12/2025).

    PBB mengkonfirmasi bahwa semua staf tersebut adalah warga Yaman.

    Penangkapan terbaru ini terjadi beberapa hari setelah Guterres membahas penahanan staf PBB dan pekerja kemanusiaan tersebut dengan Sultan Oman, Haitham bin Tariq, yang telah berperan sebagai mediator dalam konflik Yaman.

    Pekan lalu, Guterres mengatakan beberapa karyawan yang ditangkap telah dibawa ke pengadilan khusus Houthi, mendesak kelompok tersebut untuk membatalkan keputusannya dan membebaskan mereka.

    Houthi telah menggunakan sistem peradilan mereka untuk menargetkan LSM, jurnalis, dan lawan politik.

    Bulan lalu, pengadilan Houthi menjatuhkan hukuman mati kepada 17 orang atas tuduhan menjadi mata-mata untuk kekuatan asing, menurut media Houthi.

    Pada pertengahan September, koordinator kemanusiaan PBB di Yaman dipindahkan dari Sanaa, ibu kota Yaman ke kota Aden, pusat pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.

    PBB menyatakan bahwa sepuluh tahun perang saudara telah menjerumuskan Yaman ke dalam salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • HNW: Hari Solidaritas Internasional momen solidaritas untuk Palestina

    HNW: Hari Solidaritas Internasional momen solidaritas untuk Palestina

    Peringatan dan seruan yang disampaikan oleh Sekjen PBB seharusnya bukan hanya slogan atau peringatan seremonial belaka, mestinya menjadi aksi yang lebih konkret lagi dari PBB

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap Hari Solidaritas Internasional tidak hanya sekadar seremonial belaka, namun melahirkan aksi yang lebih konkret dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mewujudkan solidaritas global membela rakyat Palestina untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Palestina.

    “Hari Solidaritas Internasional bersama Rakyat Palestina (29/11) sangat penting tidak hanya untuk terus diperingati tapi untuk aksi-aksi yang lebih nyata, karena sejak PBB menjadikan tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional terhadap bangsa Palestina, nasib mereka tidak semakin baik, bahkan cita-cita menghadirkan negara Palestina merdeka dengan pola two state solution pun semakin jauh dari harapan, terbukti dengan terus berlanjutnya kejahatan genosida oleh Israel terhadap bangsa Palestina yang terus berlanjut di jalur Gaza bahkan kejahatan terhadap warga Palestina di Tepi Barat maupun di Masjid al-Aqsha di Jerusalem,” kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    HNW mengapresiasi keputusan PBB menjadikan dan memperingati tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional dan menyampaikan adanya peringatan Hari Solidaritas Internasional bersama bangsa Palestina yang kembali disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres ini memang harus terus digaungkan, untuk mengingatkan semua pihak bahwa rakyat Palestina seperti bangsa-bangsa yang lain memiliki hak atas martabat, keadilan dan penentuan nasib sendiri.

    Namun, sebagaimana disampaikan Sekjen PBB, terutama selama 2 tahun terakhir, hak-hak ini telah dilanggar oleh Israel dengan mengabaikan semua hukum internasional. Peringatan itu juga penting untuk menyerukan agar segera dihormatinya hak-hak bangsa Palestina dengan diakhirinya pendudukan ilegal di wilayah Palestina.

    “Peringatan dan seruan yang disampaikan oleh Sekjen PBB seharusnya bukan hanya slogan atau peringatan seremonial belaka, mestinya menjadi aksi yang lebih konkret lagi dari PBB,” ujarnya.

    HNW menegaskan bahwa kejahatan Israel terhadap Bangsa Palestina tidak berhenti, meski kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani oleh berbagai pihak.

    Bahkan, kejahatan tersebut semakin parah dan semakin banyak korban rakyat sipil Palestina. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya sudah lebih 280 warga sipil Palestina yang dibunuh, dan setidaknya 67 dari jumlah tersebut anak-anak, pasca gencatan senjata yang disepakati pada 10 Oktober 2025.

    “PBB seharusnya tidak hanya memperingati hari solidaritas bersama bangsa Palestina, tetapi juga melaksanakan semua resolusi yang sudah dibuatnya dan juga keputusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang sudah diambil, untuk menghadirkan perdamaian dan menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina, serta mewujudkan solusi dua negara,” ujarnya.

    Bahkan, kata HNW, Hari Solidaritas Internasional ini juga perlu diperingati dan diingatkan bahwa ada ribuan warga dan anak-anak Palestina yang ditahan oleh Israel secara semena-mena, dan tidak beralasan secara hukum.

    “Ini seharusnya yang jadi pekerjaan rumah PBB sebagai bukti konkret solidaritas terhadap bangsa Palestina, mengeluarkan solidaritas yang sudah dilakukan oleh masyarakat global, agar ada kejujuran solidaritas dari negara-negara anggota PBB terhadap bangsa Palestina betul-betul diwujudkan agar masalah Palestina bisa diselesaikan dengan baik, sehingga rakyat Palestina dapat dipenuhi HAM-nya dan dapat menentukan nasib sendiri, guna membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratu Maxima dari Belanda kunjungi pabrik garmen di Sragen

    Ratu Maxima dari Belanda kunjungi pabrik garmen di Sragen

    Sragen (ANTARA) – Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda mengunjungi salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa.

    Kunjungan tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai Ratu Belanda, melainkan sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) yang baru saja ditunjuk oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada September 2024.

    Pada kesempatan itu, Ratu Maxima mengenakan pakaian berwarna kuning dilengkapi dengan syal bermotif batik. Saat tiba di Bandara Adi Soemarmo, ia disambut oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Astrid Widayani.

    Saat tiba di Sragen, Ratu Maxima disambut oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan perwakilan perusahaan yang dikunjungi Ratu Maxima di Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    Terkait kunjungan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kedatangan Ratu Maxima membawa isu kesehatan keuangan.

    “Jadi terkait dengan kesehatan finansial yang diprogramkan oleh perusahaan bagi karyawannya itu dilihat sebagai sesuatu yang positif. Maka oleh beliau ditinjau di sini,” katanya.

    Ia mengaku terkesan dengan kedatangan Ratu Belanda tersebut langsung ke Sragen karena sangat ramah.

    “Sebenarnya kunjungan beliau selaku utusan khusus PBB untuk kesehatan finansial. Jadi tidak kapasitas beliau sebagai ratu, tapi sebagai utusan khusus PBB. Sebagai Ratu Belanda memang sepengetahuan saya ini yang pertama datang ke Sragen,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.