Xcloud.id

Tag: Anthony Budiawan

  • Rupiah Terperosok ke Level Terlemah Sejak 1998, Mungkinkah Tembus Rp17.000?

    Rupiah Terperosok ke Level Terlemah Sejak 1998, Mungkinkah Tembus Rp17.000?

    PIKIRAN RAKYAT – Nilai tukar rupiah kembali tertekan. Pada pembukaan perdagangan Selasa pagi, rupiah melemah sebesar 42 poin atau 0,26 persen menjadi Rp16.610 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.568 per dolar AS. Pelemahan ini mencatatkan level terlemah sejak krisis moneter 1998.

    Penyebab Rupiah Melemah

    Menurut Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuabi, pelemahan rupiah dipicu oleh sikap hati-hati investor terhadap potensi risiko dari tarif perdagangan Amerika Serikat (AS).

    “Pelaku pasar menilai potensi risiko dari tarif perdagangan AS yang akan datang. Sentimen pasar bersikap hati-hati menyusul laporan bahwa Presiden Donald Trump berencana untuk menerapkan pendekatan yang lebih selektif terhadap tarif timbal balik mulai 2 April,” tuturnya.

    Donald Trump mengulangi ancamannya pada Minggu 16 Maret 2025 terkait tarif timbal balik, yang diperkirakan memperparah ketegangan perdagangan global. Akibatnya, pasar global diliputi ketidakpastian.

    Selain faktor eksternal, kondisi ekonomi dalam negeri juga menambah tekanan pada rupiah. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran berdampak pada daya beli masyarakat, yang masih belum pulih sejak akhir tahun lalu.

    “Di 2024, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024, yang ternyata berlanjut di dua bulan pertama 2025 ini,” ujar Ibrahim Assuabi.

    Lebaran yang biasanya menjadi momentum pemulihan konsumsi pun diprediksi tidak akan berjalan optimal.

    “Perputaran uang selama periode lebaran biasanya cenderung meningkat. Tapi kali ini, daya beli yang lemah bisa meredam dampak positif itu bagi sektor ritel, pariwisata, makanan dan minuman, serta transportasi,” ucap Ibrahim Assuabi.

    Kepercayaan Investor di Bursa Saham Tergerus

    Ariston Tjendra, Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, menyoroti bahwa pelemahan rupiah juga dipicu oleh menurunnya kepercayaan investor terhadap pasar modal dalam negeri.

    “Kepercayaan investor terhadap bursa saham dalam negeri turut memberikan tekanan ke rupiah. Pesimisme pelaku pasar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri, terefleksi di pergerakan indeks saham BEI (Bursa Efek Indonesia),” katanya.

    Sejak awal tahun, IHSG tercatat melemah 931,21 poin atau 13,13 persen year-to-date (ytd), dari posisi 7.164 pada 2 Januari 2025 ke 6.161,22 per 24 Maret 2025. Ditambah lagi, indeks dolar AS juga naik ke kisaran 104,30 dari sebelumnya 104,10. Ini makin menekan posisi rupiah.

    “Pasar masih mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang akan segera diberlakukan tanggal 2 April, serta kekhawatiran baru dari konflik di Timur Tengah,” tutur Ariston Tjendra.

    Terlemah Sejak 1998

    Pada pukul 09.10 WIB, rupiah menembus Rp16.620 per dolar AS atau melemah 0,39 persen, menjadikannya level terlemah sejak krisis moneter 1998.

    Pada saat pandemi lima tahun lalu, rupiah sempat menyentuh Rp16.575 per dolar AS. Sementara saat krisis moneter 1998, rupiah terpuruk hingga Rp16.650 per dolar AS pada 17 Juni 1998.

    Di pasar Non-Deliverable Forward (NDF), rupiah diperdagangkan di level Rp16.667 per dolar AS untuk kontrak satu bulan. Mayoritas mata uang Asia pun ikut melemah, dengan baht Thailand memimpin pelemahan 0,52 persen.

    Akankah Tembus Rp17.000?

    Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, memperingatkan bahwa tren ini berpotensi membawa rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS — atau bahkan lebih buruk.

    “Kalau melihat tren seperti ini, kemungkinan kurs rupiah akan tembus Rp17.000 sangat besar, bahkan bisa lebih buruk dari itu,” ucapnya.

    Menurut Anthony Budiawan, stabilisasi rupiah menjadi tanggung jawab Bank Indonesia yang seharusnya independen dari pemerintah.

    Selama periode Gubernur Bank Indonesia di bawah Perry Warjiyo sejak Mei 2018, rupiah sudah terdepresiasi dari sekitar Rp14.000 per dolar AS menjadi lebih dari Rp16.500 saat ini. Bank Indonesia nampaknya tidak berdaya menjaga rupiah agar tidak terus melemah.

    Padahal, dia mengatakan fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. Jadi, seharusnya tidak ada alasan nilai tukar rupiah melemah. Namun, faktanya nilai tukar rupiah terus melemah.

    “Kenapa? Apakah berarti ada salah kebijakan? Hanya Bank Indonesia yang dapat menjelaskannya,” ujar Anthony Budiawan.

    Pasar kini menanti respons dan kebijakan yang akan diambil Bank Indonesia untuk memperkuat rupiah dan menahan agar kurs tidak semakin terperosok.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Visi Indonesia Emas Disebut Bodohi Publik, Anthony Budiawan: Kegagalan Fiskal Jokowi Terulang di Era Prabowo

    Visi Indonesia Emas Disebut Bodohi Publik, Anthony Budiawan: Kegagalan Fiskal Jokowi Terulang di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, mengkritik keras kegagalan pengelolaan fiskal selama pemerintahan Jokowi yang diulangi kembali oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Anthony, rancangan APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki landasan yang kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    “Pernyataan tentang nilai strategis APBN 2025 sebagai landasan Indonesia Emas terlalu mengada-ada. Ini hanya membodohi publik,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (23/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani terbukti gagal menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Anthony membeberkan sejumlah data yang menunjukkan kegagalan pengelolaan fiskal selama periode 2014-2024.

    Pertama, tingkat kemiskinan nasional hanya turun 2,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 8,57 persen (2024).
     
    Kedua, utang pemerintah naik lebih dari 230 persen, dari Rp2.609 triliun (2014) menjadi Rp8.680 triliun (2024). 

    Ketiga, angka stunting masih sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

    “Berdasarkan data-data ini, pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani terbukti gagal total dalam mengelola fiskal Indonesia,” tegas Anthony.

    Anthony juga memperingatkan sejumlah risiko serius dalam APBN 2025.

    Seperti penerimaan pajak anjlok lebih dari 30 persen dalam dua bulan pertama tahun 2024. 

  • Prof Jimly: Banyak Anggaran Tak Berguna untuk Rakyat

    Prof Jimly: Banyak Anggaran Tak Berguna untuk Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyoroti langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Jimly, kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan relevansi penggunaan APBN maupun APBD di seluruh Indonesia.

    “Baik untuk dimanfaatkan evaluasi total kualitas dan relevansi anggaran APBN dan APBD seluruh Indonesia dengan tujuan dan sasaran pembangunan,” ujar Jimly di X @JimlyAs (13/2/2025).

    Jimly mengungkapkan bahwa sejak era reformasi, sekitar 50 persen anggaran negara dinilai mubazir dan tidak benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

    “Sejak reformasi, terdapat setidaknya sekitar 50 persen anggaran mubazir yang tidak berguna untuk rakyat,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.

    Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan.

    “Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (10/2/2025).

    Dikatakan Anthony, langkah Presiden Prabowo seolah-olah bahwa akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan.

    “Tetapi, keprihatinan tersebut tidak ada dasarnya,” ucapnya.

  • Bandingkan Pemerintahan Pasca Reformasi, Andi Arief: Ada Pemerintahan yang Jual Aset hingga Berutang Besar

    Bandingkan Pemerintahan Pasca Reformasi, Andi Arief: Ada Pemerintahan yang Jual Aset hingga Berutang Besar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyoroti berbagai pendekatan ekonomi yang telah ditempuh oleh pemerintahan Indonesia sejak era reformasi.

    Dikatakan Andi Arief, setiap pemerintahan memiliki strategi berbeda dalam mengelola ekonomi nasional.

    “Setelah reformasi, ada pemerintahan menjual aset menambal APBN, ada yang hutang besar,” ujar Andi Arief di X @Andiarief_ (11/2/2025).

    Dijelaskan Andi Arief, dalam perjalanannya pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang biasa saja.

    “Tetapi, ada juga yang sukses tumbuh tanpa jual aset tanpa hutang besar,” tukasnya.

    Saat ini, kata Andi, pemerintah menempuh strategi efisiensi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi.

    Meski demikian, ia menilai hasil dari kebijakan tersebut belum dapat dievaluasi dalam waktu dekat.

    “Kini, pemerintah menempuh efisiensi, hasilnya belum bisa dinilai sekarang,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.

    Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan.

    “Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (10/2/2025).

    Dikatakan Anthony, langkah Presiden Prabowo seolah-olah bahwa akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan.

  • Prabowo Pangkas Anggaran Belanja Negara, Anthony Budiawan: Tidak Ada Dasarnya

    Prabowo Pangkas Anggaran Belanja Negara, Anthony Budiawan: Tidak Ada Dasarnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.

    Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan.

    “Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (10/2/2025).

    Dikatakan Anthony, langkah Presiden Prabowo seolah-olah bahwa akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan. “Tetapi, keprihatinan tersebut tidak ada dasarnya,” ucapnya.

    Anthony bilang, pemotongan pos anggaran belanja tersebut tidak akan mengurangi total anggaran belanja negara yang sudah ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar Rp3.621,3 triliun.

    “Selama total belanja negara masih sama jumlahnya seperti yang dianggarkan, maka kebijakan pengalihan anggaran dari satu pos belanja ke pos belanja lainnya tidak akan berpengaruh (besar) pada pertumbuhan ekonomi, ceteris paribus,” bebernya.

    Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kebijakan pengalihan pos anggaran ini bukan merupakan kebijakan fiskal kontraksi.

    “Pengalihan atau realokasi anggaran pada hakekatnya adalah kebijakan untuk melakukan redistribusi pendapatan,” sebutnya.

    “Dengan menunjukkan keberpihakan anggaran kepada kelompok masyarakat tertentu, di atas kelompok masyarakat lainnya,” tambahnya.

  • Viral Foto Kaesang Pakai Kaos Adili Jokowi, Preciosa Kanti: Menantang Presiden Prabowo?

    Viral Foto Kaesang Pakai Kaos Adili Jokowi, Preciosa Kanti: Menantang Presiden Prabowo?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Foto Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, tengah mengenakan kaos putih bertuliskan ‘Adili Jokowi’ mendadak menjadi sorotan publik.

    Salah satu akun di platform X, Preciosa Kanti, turut menanggapi foto tersebut dengan nada menantang.

    “Sepakat! Mengapa kita harus menunggu? Ini seperti menantang Presiden Prabowo, beranikah kamu?,” ujar Preciosa (9/2/2025).

    Ia bahkan kembali menegaskan tantangannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti isu tersebut.

    “Memang. Jadi, Tuan Presiden, beranikah Anda?,” lanjutnya.

    Selain itu, akun tersebut juga menyindir Kaesang sebagai “seorang anak yang senang membully seorang Jenderal”, tanpa menyebut secara spesifik siapa yang dimaksud.

    Foto Kaesang dengan kaos bertuliskan “Adili Jokowi” ini telah memicu berbagai spekulasi dan perdebatan di media sosial.

    Belum diketahui kapan dan dalam konteks apa foto tersebut diambil. Namun, publik kini menantikan tanggapan dari pihak terkait, termasuk Kaesang sendiri.

    Sebelumnya, nama Jokowi kembali disenggol terkait isu gas elpiji 3 Kilogram. Ia dicurigai menyusun framing agar kasus pagar laut tenggelam.

    Pengamat ekonomi dan politik, Anthony Budiawan mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait tabung gas elpiji 3 kilogram patut dicurigai.

    Ia menduga kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi Jokowi dari sorotan negatif yang semakin tajam.

    “Patut diduga, kebijakan gas elpiji 3 kg yang menyengsarakan rakyat ini untuk pengalihan isu sertifikat laut ilegal, yang sudah membuat panik Jokowi dan kroninya,” ujar Anthony kepada fajar.co.id pada Selasa (4/2/2025).

  • Polemik Pagar Laut dan Gas Elpiji, Said Didu: Ini Akibat Demokrasi Sogok, Pejabat Tidak Pikir Nasib Rakyat

    Polemik Pagar Laut dan Gas Elpiji, Said Didu: Ini Akibat Demokrasi Sogok, Pejabat Tidak Pikir Nasib Rakyat

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Jokowi, terus dikaitkan dengan kasus ini.

    Bahkan, ia masuk dalam daftar lima pejabat terkorup dunia versi OCCRP.

    Menurut pengamat ekonomi dan politik, Anthony Budiawan, kebijakan yang dikeluarkan Bahlil terkait tabung gas elpiji 3 kilogram patut dicurigai.

    Ia menduga kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi Jokowi dari sorotan negatif yang semakin tajam.

    “Patut diduga, kebijakan gas elpiji 3 kg yang menyengsarakan rakyat ini untuk pengalihan isu sertifikat laut ilegal, yang sudah membuat panik Jokowi dan kroninya,” ujar Anthony kepada fajar.co.id pada Selasa (4/2/2025).

    Anthony juga berpendapat bahwa para Menteri yang diangkat oleh Jokowi tidak hanya menjadi penghalang dalam pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi juga banyak menghabiskan energi untuk kebijakan yang tidak produktif.

    Oleh karena itu, ia menyarankan Prabowo untuk segera memberhentikan seluruh menteri yang berasal dari Jokowi.

    “Oleh karena itu, Prabowo sebaiknya memberhentikan semua menteri Jokowi,” tegasnya.

    Anthony lebih lanjut mengungkapkan bahwa kebijakan Bahlil mengenai gas elpiji 3 kilogram tampaknya dirancang untuk mendiskreditkan Prabowo demi kepentingan Gibran, anak dari Jokowi.

    “Kemungkinan besar Jokowi yang mengatur,” katanya.

    Ia menyarankan agar untuk memastikan roda pemerintahan Prabowo berjalan sesuai dengan visi dan misinya, orang-orang yang masih loyal kepada Jokowi harus segera disingkirkan.

    “Bahlil, dan orang-orang Jokowi lainnya seharusnya tidak boleh lagi dipakai oleh Prabowo,” tukasnya.

  • Lapor Mas Wapres Mengecewakan, Anthony Budiawan: Kekonyolan dari Orang yang Tidak Layak Secara Syarat dan Kemampuan

    Lapor Mas Wapres Mengecewakan, Anthony Budiawan: Kekonyolan dari Orang yang Tidak Layak Secara Syarat dan Kemampuan

    Dikatakan Ujang, niat baik yang tidak dijalankan dengan kebersamaan dapat berpotensi menjadi masalah besar, terutama menjelang Pilpres 2029.

    Sekadar informasi, 2029 mendatang Indonesia akan kembali menggelar pesta rakyat Pemilihan Presiden (Pilpres) setelah masa jabatan Prabowo selesai.

    “Niat baik kalau tidak dilakukan dengan kebersamaan, menjadi problem,” ujar Ujang dikutip dari unggahan akun x @n_d_r_∅ (12/11/2024).

    Menurut Ujang, pertunjukan yang dilakukan antara Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming merupakan sarat kepentingan menuju 2029.

    “Saya melihat ada kepentingan, sama-sama juga kita tahu menuju ke 2029,” cetusnya.

    Blak-blakan, Ujang menekankan bahwa Kementerian harus dilibatkan dalam program tersebut. Mengingat, Kementerian juga memiliki sentra pengaduan selama ini.

    “Kementerian (harus) dilibatkan, jangan lupa juga koordinasi dengan Presidennya,” Ujang menuturkan.

    Ujang menambahkan, koordinasi dengan Presiden sangat penting agar tidak ada kesenjangan antara lembaga-lembaga pemerintahan.

    “Presiden harus tahu juga, mesti ada langkah-langkah yang dikoordinasikan dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Manajemen pemerintahan itu manajemen kesatuan, terintegrasi satu sama lain,” tambahnya.

    Kata Ujang, jika Wapres melakukan langkah-langkah tanpa memberi tahu Presiden, hal itu bisa menyebabkan frekuensi yang berbeda dalam kebijakan pemerintahan.

    “Jadi kalau Wapresnya kerja apa, presiden harus tahu. Kalau kepentingan yang kompak, sama, oke. Tapi kalau frekuensi berbeda ini yang jadi persoalan,” tandasnya.

  • Abraham Samad, Said Didu hingga Roy Suryo Sambangi KPK Laporkan Dugaan Korupsi, Seret Nama Jokowi?

    Abraham Samad, Said Didu hingga Roy Suryo Sambangi KPK Laporkan Dugaan Korupsi, Seret Nama Jokowi?

    GELORA.CO -Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga sejumlah aktivis dari berbagai kalangan sambangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Januari 2025.

    Pantauan RMOL, para pihak yang hadir ke Gedung Merah Putih KPK, yakni mantan pimpinan KPK Abraham Samad, pakar telematika Roy Suryo, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, aktivis Said Didu, budayawan Erros Djarot, dan aktivis antikorupsi lainnya.

    Kedatangan mereka langsung disambut protokoler pimpinan KPK. Mereka dikabarkan akan bertemu langsung dengan pimpinan KPK.

    Di hadapan pimpinan KPK nantinya, mereka disebut akan melaporkan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Abraham Samad terlihat membawa sebuah amplop cokelat yang berisi sebuah berkas.

    Sementara itu, tim Jurubicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan bahwa KPK menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil.

    “Pertemuan ini sebagai bentuk pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi. Terlebih setiap upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan, baik melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, maupun penindakan, butuh peran serta dan dukungan masyarakat,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat siang, 31 Januari 2025. 

  • Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rugikan Keuangan Negara, Begini Uraiannya

    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rugikan Keuangan Negara, Begini Uraiannya

    GELORA.CO – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat beberapa tahun lalu terindikasi merugikan keuangan negara cukup besar.

    Pakar ekonomi Anthony Budiawan mengurai cara Jokowi mengeluarkan kebijakan pembangunan proyek kereta cepat itu secara instan. Padahal, sebelum ada proyek KCJB, sudah lebih dulu ada proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    “Jadi kalau kita lihat dari 2015, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kebijakan ini langsung dibuatkan perpres pelaksanaan kereta cepat. Ini dasar UU-nya apa?” kata Anthony Budiawan dalam kanal Youtube Bicara DR Ahmad Yani, dikutip Minggu, 12 Januari 2025.

    “Tapi kereta cepat ini ujug-ujug saja, yang kita tahu memang sudah ada trayek yang awalnya Jakarta-Surabaya, kemudian Jokowi naik jadi Jakarta-Bandung,” ucapnya.

    Kemudian, China masuk dan mendapatkan tender untuk menggarap kereta cepat tersebut. Lantas, tender itu dianggap tidak profesional lantaran adanya evaluasi yang bisa merugikan keuangan negara cukup besar. 

    “Kalau kita perhatikan dalam tender itu, ini ada evaluasi yang tidak profesional. Sehingga diduga merugikan keuangan negara. Artinya apa, beberapa faktor yang memenangkan proyek kereta cepat Jakarta,Bandung ini, akhirnya harus dikoreksi,” jelasnya.

    “Artinya pada saat itu tidak benar, tidak benar bisa dilihat juga unsur kesengajaan, untuk memenangkan untuk memberikan proyek itu dari China,” sambung dia.

    Ia mengurai proyek dari China itu tidak memiliki garansi yang dibebankan ke negara, sedangkan dari Jepang mendapatkan garansi dalam proyek tersebut. 

    “Apa yang saya maksud. Ini selisihnya 6 miliar dan  6,2 miliar proyeknya. Yang 6 miliar ini dimenangkan karena pihak China itu tidak mewajibkan, tidak memerkukan yang namanya garansi dari negara dari APBN, Jepang sudah minta ini proyek sekian harus ada garansi dia bilang tidak ada,” bebernya.

    Yang kedua, kata Anthony, 75 persen dari proyek ini, jika biayanya sebesar 6 miliar USD, artinya sekitar 4,5 miliar USD dibiayai oleh pinjaman dari China dengan bunga 2 persen per tahun. Dari Jepang 0,1 persen per tahun.

    “Berarti 20 kali lipat lebih mahal dari Jepang. Ini tidak dimasukkan ke dalam biaya proyek. Saya menghitung kalau ini dimasukkan biaya proyek at least 10 tahun karena 10 tahun itu grass period kita gak bayar cicilan. Ini proyek yang 6 miliar ini sudah melebihi karena apa kalau kita itung2 itu bisa 700-900 juta USD artinya 6,9 vs 6,2,” tutupnya.