Xcloud.id

Tag: Anthony Budiawan

  • Kekayaan Alam Melimpah, Indonesia Justru Peringkat 4 Penduduk Miskin Terbanyak Versi Bank Dunia

    Kekayaan Alam Melimpah, Indonesia Justru Peringkat 4 Penduduk Miskin Terbanyak Versi Bank Dunia

    GELORA.CO – Mengejutkan. Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, berdasarkan data terbaru dari Bank Dunia.

     

    Dalam laporan yang dirilis pekan ini, Bank Dunia mencatat bahwa 60,3 persen atau sekitar 171,8 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional sebesar 6,85 dolar AS per hari (dalam paritas daya beli/PPP 2017). 

     

    Setelah dilakukan pembaruan standar menjadi PPP 2021 dengan garis kemiskinan sebesar 8,3 dolar AS per hari, angka tersebut melonjak menjadi 193,5 juta penduduk atau setara 68,3 persen dari total populasi Indonesia.

    Posisi Indonesia hanya lebih baik dari tiga negara lainnya: Afrika Selatan (63,4%), Namibia (62,5%), dan Botswana (61,9%). 

     

    Sementara itu, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat lebih buruk dibandingkan sejumlah negara lain seperti Guatemala dengan angka 57,3 persen.

     

    Kemudoan Armenia (51%), Fiji (50,1%), bahkan Vietnam (17,9%) yang masih dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah bawah.

    Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih belum mencapai standar hidup layak menurut ukuran internasional. 

     

    Hal ini menimbulkan keprihatinan serius di tengah klaim Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

     

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai kondisi ini sebagai ironi yang memprihatinkan. 

     

    “Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun kenyataannya mayoritas rakyatnya hidup dalam kemiskinan,” ujarnya.

     

    Menurut Budiawan, tingginya angka kemiskinan ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

     

    Ia juga menyebut bahwa situasi ini mengarah pada kegagalan negara jika tidak ada perubahan besar dan menyeluruh.

    Bank Dunia secara berkala menyesuaikan garis kemiskinan internasional untuk merefleksikan kondisi ekonomi global yang aktual. 

     

    Pada 2022, Bank Dunia telah menaikkan garis kemiskinan dari 5,5 dolar AS (PPP 2011) menjadi 6,85 dolar AS (PPP 2017). 

     

    Kini, angka tersebut kembali naik menjadi 8,3 dolar AS (PPP 2021), meningkatkan jumlah penduduk miskin di banyak negara, termasuk Indonesia.

     

    Kenaikan garis kemiskinan ini memperlihatkan tantangan yang semakin besar bagi negara-negara berkembang dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

     

    Budiawan menegaskan bahwa untuk keluar dari jurang kemiskinan, Indonesia membutuhkan reformasi struktural yang menyeluruh, termasuk langkah konkret dalam memberantas korupsi.

     

    “Selama elite politik dan pejabat publik masih terjerat korupsi, upaya pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi slogan kosong,” tegasnya.

     

    Perlu dicatat bahwa angka kemiskinan yang dirilis Bank Dunia menggunakan standar internasional yang jauh lebih tinggi dibanding garis kemiskinan nasional yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). 

     

    BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 berada di angka 9,4 persen.

     

    Perbedaan ini mencerminkan jurang antara standar kesejahteraan minimum global dengan realitas pengukuran nasional yang lebih rendah.***

  • Kabinet Prabowo Panas! Siapa yang Akan Tergusur?

    Kabinet Prabowo Panas! Siapa yang Akan Tergusur?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti rangkaian kebijakan yang diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan menyebutnya sebagai bentuk intervensi yang tak lazim dalam sistem pemerintahan.

    Dikatakan Anthony, intervensi ini bukan hanya menunjukkan krisis koordinasi, tetapi juga mengindikasikan adanya duri dalam kabinet yang menghambat jalannya roda pemerintahan.

    Anthony menyinggung pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai salah satu contoh intervensi langsung Presiden Prabowo.

    Kebijakan itu diumumkan lewat Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan menurut Anthony, mencerminkan adanya masalah besar dalam proses perizinan sebelumnya.

    “Intervensi pencabutan izin usaha pertambangan ini menandakan ada masalah besar dalam pemberian izin usaha pertambangan tersebut, yang tentu saja mengarah pada pelanggaran serius,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Rabu (11/6/2025).

    Selain itu, Anthony menyoroti langkah Presiden Prabowo yang membatalkan kebijakan distribusi elpiji 3 kg sehari setelah kebijakan itu diterapkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Kebijakan tersebut sebelumnya sempat menimbulkan kekacauan hingga mengakibatkan antrean panjang dan bahkan korban jiwa.

    “Kemungkinan besar, kebijakan tersebut diambil atas inisiatif Bahlil sendiri, tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Presiden,” sebutnya.

    Tak hanya di sektor energi, Anthony juga menyoroti intervensi Presiden di Kementerian Keuangan, yakni dengan mengganti Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dengan orang-orang dekat Presiden.

  • Manuver Mutasi Terhadap Putra dari Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno Gagal, Pengamat Curigai Kudeta Merayap

    Manuver Mutasi Terhadap Putra dari Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno Gagal, Pengamat Curigai Kudeta Merayap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, turut memberikan komentarnya terkait batalnya pencopotan putra Jenderal Purn Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, dari jabatannya.

    Ia menilai keputusan tersebut sebagai cerminan dari situasi yang lebih luas dalam tubuh militer saat ini, khususnya dalam dinamika politik dan kekuasaan.

    “No viral no justice ternyata juga berlaku di TNI. Letjen Kunto pun batal dicopot,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (3/5/2025).

    Dikatakan Gigin, ketegangan internal belum akan mereda, dan faksi-faksi yang terlibat kemungkinan akan terus saling berupaya memenangkan pengaruh.

    “Geng Solo tentu tak akan menerima kekalahan begitu saja. Kita lihat saja episode berikutnya, pasti makin seru,” lanjutnya.

    Ia juga mengungkapkan kecurigaan bahwa manuver mutasi yang sempat dibatalkan merupakan bagian dari skenario politik yang lebih dalam.

    “Saya curiga, mutasi para jenderal yang batal sesungguhnya bagian dari kudeta merayap. Gagal total karena menganggap presiden tak bernyali untuk mengebom permainan kotor tersebut,” tukasnya.

    Dalam pandangannya, ketika pimpinan TNI lebih sibuk bermain politik ketimbang menjunjung profesionalisme, maka kekuatan militer pun kehilangan arah.

    “Politik sudah demikian merasuk pimpinan TNI sehingga lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme. Dalam kondisi seperti ini, percuma memiliki persenjataan hebat karena moncongnya diarahkan ke dalam negeri,” kuncinya.

    Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, perseteruan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto semakin terbuka dan tidak bisa disembunyikan lagi dari publik.

  • Dua Matahari di Tubuh TNI Makin Terang di Balik Kegaduhan Mutasi Letjen Kunto

    Dua Matahari di Tubuh TNI Makin Terang di Balik Kegaduhan Mutasi Letjen Kunto

    GELORA.CO – Kegaduhan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I menguak dinamika internal TNI yang kian menunjukkan tanda-tanda “dua matahari” di lingkar kekuasaan nasional yakni mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

    Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut situasi ini sebagai ujian loyalitas TNI yang memperlihatkan adanya tarik-ulur pengaruh antara dua figur besar di republik ini.

    “Ini soal siapa yang sebenarnya pegang kendali. Ada manuver Jokowi, lalu muncul pembatalan sebagai tanda Prabowo mulai ambil alih,” ujar Refly dalam kanal YouTube-nya, 3 Mei 2025.

    Sebelumnya, beredar salinan Keputusan Panglima TNI tertanggal 29 April 2025 yang mencopot Letjen Kunto dan menunjuk Laksda TNI Hersan—mantan ajudan Presiden Jokowi—sebagai pengganti. Namun sehari kemudian, keputusan tersebut dibatalkan secara resmi.

    Letjen Kunto bukan nama sembarangan. Ia adalah putra Jenderal (Purn) Try Sutrisno, eks Panglima ABRI dan Wakil Presiden era Soeharto. Try juga dikenal sebagai salah satu tokoh purnawirawan yang menandatangani petisi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wapres terpilih sekaligus putra Presiden Jokowi.

    “Ini jelas beririsan dengan politik keluarga. Ayahnya bersuara keras, lalu anaknya dicopot. Tapi Prabowo membaca ini dan membatalkan,” kata Refly.

    Senada dengan itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pertarungan pengaruh antara Jokowi dan Prabowo kini terbuka ke permukaan. Ia menyebut pencopotan Kunto sebagai bentuk politik balas dendam yang dilakukan Jokowi terhadap loyalis atau kerabat pihak yang mengkritiknya.

    “Ini seperti sandera politik. Seolah pendapat sang ayah harus dibayar anaknya,” ujar Anthony.

    Namun, langkah cepat pembatalan keputusan oleh Panglima TNI sehari kemudian dinilai sebagai bukti bahwa Presiden terpilih Prabowo mulai mengonsolidasikan pengaruhnya atas militer.

    “Surat pembatalan itu bukan dokumen biasa. Itu adalah pesan tegas dari Prabowo: dia mulai ambil kendali,” katanya.

    Menurut Anthony, sinyal ini juga terlihat dari pernyataan Prabowo saat peringatan Hari Buruh, yang menyebut tidak akan buru-buru mengganti Panglima TNI maupun Kapolri. “Dia sedang mengatur ritme, tapi tidak tinggal diam,” lanjutnya.

    Kisruh pencopotan Letjen Kunto menjadi potret bagaimana pertarungan politik nasional kini mulai menyentuh lembaga strategis seperti TNI. Dengan Prabowo segera dilantik sebagai presiden, dinamika “dua matahari” di tubuh militer tampaknya akan semakin terasa.

    “Jokowi mungkin masih pegang kunci saat ini, tapi Prabowo sudah mulai mengetuk pintu kekuasaan. Dan ia membawa agenda sendiri,” pungkas Anthony.(*)

  • Anthony Budiawan: Dunia Dibuat Was-was oleh Aksi Tarif Trump

    Anthony Budiawan: Dunia Dibuat Was-was oleh Aksi Tarif Trump

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan kembali menyinggung kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Pasalnya, Trump diketahui memberlakukan Tarif Resiprokal putaran kedua kepada China.

    Dikatakan Anthony, Trump memberlakukan tarif impor dasar 10 persen kepada semua produk impor dari seluruh negara di dunia pada 2 April kemarin.

    “Ditambah tarif resiprokal yang besarnya berbeda untuk setiap negara,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Rabu (9/4/2025).

    Tambahnya, China dikenakan tarif resiprokal 54 persen yang merupakan tarif tertinggi dari semua negara.

    “Tentu saja China harus menunjukkan kekuatannya. China tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak manapun,” ucapnya.

    Dituturkan Anthony, China sejatinya tidak tinggal diam, mereka melakukan pembalasan atau retaliasi dengan mengenakan tarif resiprokal balasan sebesar 34 persen terhadap semua produk Amerika.

    “Retaliasi China dapat dipahami sebagai pengakuan secara tidak langsung bahwa China hanya dapat menerima kenaikan tarif impor sebesar 20 persen. Jangan 54 persen,” sebutnya.

    Kata Anthony, apa yang dilakukan Trump dapat disebut antara hal yang mengejutkan atau sebaliknya, menghidupkan mesin tarif resiprokal putaran kedua kepada China.

    “Besarnya tidak tanggung-tanggung, 50 persen. Sehingga, total tarif impor produk China ke Amerika mencapai 104 persen,” imbuhnya.

    Melihat langkah tersebut, Anthony mengatakan bahwa Trump sangat serius dengan kebijakan tarif resiprokalnya.

  • Anthony Budiawan Bilang Trump di Atas Angin, Alasannya Masuk Akal

    Anthony Budiawan Bilang Trump di Atas Angin, Alasannya Masuk Akal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, menyebut Donald Trump sedang di atas angin.

    Alasannya masuk akal, tidak sedikit pihak yang mengatakan Trump tidak rasional. Kebijakan tarif resiprokal Trump akan memicu perang dagang secara luas.

    “Amerika akan ditinggal sendirian. Amerika akan kelimpungan. Sejauh ini, fakta menunjukkan sebaliknya,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (8/4/2025).

    Dikatakan Anthony, sejauh ini baru tercatat tiga negara yang melawan. Mereka memberlakukan retaliasi tarif resiprokal balasan. Masing-masing negara yang dimaksud di antaranya China, Canada, dan Uni Eropa (blok). “Sedangkan lebih dari 50 negara lainnya memilih jalur negosiasi,” ucapnya.

    Tambahnya, belakangan Uni Eropa juga terkesan melunak di hadapan Amerika membuka jalur negosiasi selebar-lebarnya.

    “Sementara ini Trump menang telak. Trump berada di atas angin. Ini alasannya,” sebutnya.

    Anthony menyebut hal ini dengan istilah nothing to lose bagi Amerika. Dengan defisit neraca perdagangan mendekati satu triliun dolar AS, Amerika tidak mungkin bisa rugi lebih banyak lagi.

    “Respon apapun dari dunia internasional, melanjutkan perang atau negosiasi, perang dagang ini, kalau bisa disebut perang, akan memperbaiki neraca perdagangan AS,” terangnya.

    Melihat situasi tersebut, Anthony mengatakan bahwa Trump tidak akan mundur. Sebab, tujuan utamanya memperbaiki neraca perdagangan AS.

    “Kalau bisa mencapai benar-benar balans, zero deficit. Tidak tanggung- tanggung, Amerika tidak hanya melihat tarif impor sebagai sumber defisit, tetapi juga hambatan non tarif,” tukasnya.

  • Jimly Teriakkan Alarm: Perang Tarif AS Bisa Bawa Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi

    Jimly Teriakkan Alarm: Perang Tarif AS Bisa Bawa Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, turut menanggapi dampak kebijakan ekonomi global terbaru yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Dikatakan Jimly, kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan secara agresif oleh Trump terhadap berbagai negara berpotensi memicu deglobalisasi bisnis.

    Di antaranya, kata Jimly, bangkitnya nasionalisme ekonomi, hingga terbentuknya pola baru dalam regionalisme ekonomi.

    “Perang tarif yang dilancarkan AS akan memicu deglobalisasi bisnis, bangkitnya nasionalisme, dan regionalisme ekonomi baru,” ujar Jimly di X @JimlyAs (7/4/2025).

    Ia menilai, meskipun kebijakan tersebut membawa banyak ancaman terhadap stabilitas perdagangan global, namun Indonesia harus mampu membaca peluang yang tersembunyi di balik gejolak tersebut.

    Jimly bilang, inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk mendorong gerakan kemandirian ekonomi yang berakar pada nilai-nilai konstitusi.

    “Ada banyak ancaman, tapi ada pula peluang untuk bangkitnya gerakan kemandirian ekonomi nasional berdasarkan konstitusi ekonomi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Managing Director PEPS, Anthony Budiawan, menyebut kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump sebagai pemicu gejolak pasar global.

    Dikatakan Anthony, saat ini dunia sedang terguncang. 3 April 2025 lalu bursa saham global membara.

    “Indeks Dow Jones turun 3,98 persen, S&P 500 turun 4,84 persen, Nasdaq turun 5,97 persen,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (6/4/2025).

    Di Eropa, kata Anthony, indeks DAX Jerman turun 3,01 persen, FTSE 100 Inggris turun 1,55 persen, CAC 40 Perancis turun 3,31 persen, dan AEX Belanda turun 2,67 persen.

  • Anthony Budiawan Bilang Trump di Atas Angin, Alasannya Masuk Akal

    Pasar Global Ambruk! Anthony Budiawan: Dunia Terguncang Gara-Gara Trump

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director PEPS, Anthony Budiawan, menyebut kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump sebagai pemicu gejolak pasar global.

    Dikatakan Anthony, saat ini dunia sedang terguncang. 3 April 2025 lalu bursa saham global membara.

    “Indeks Dow Jones turun 3,98 persen, S&P 500 turun 4,84 persen, Nasdaq turun 5,97 persen,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (6/4/2025).

    Di Eropa, kata Anthony, indeks DAX Jerman turun 3,01 persen, FTSE 100 Inggris turun 1,55 persen, CAC 40 Perancis turun 3,31 persen, dan AEX Belanda turun 2,67 persen.

    Sebelumnya, indeks Nikkei 225 Tokyo anjlok 2,77 persen, Hang Seng Hong Kong minus 1,52 persen, Kospi Korea Selatan minus 0,76 persen.

    “Hari ini, bursa saham global masih lanjut merah,” ucapnya.

    Lanjut Anthony, episentrum guncangan disebabkan oleh kebijakan Presiden Donald Trump yang resmi memberlakukan tarif impor tambahan, yang disebut tarif resiprokal, kepada hampir semua negara di dunia.

    “Trump berpendapat, perdagangan dunia selama ini tidak adil dan merugikan Amerika Serikat,” Anthony menuturkan.

    Tambahnya, tarif impor AS relatif jauh lebih rendah dibandingkan tarif impor negara partner dagang lainnya, seperti China, dan juga Indonesia.

    “Akibatnya, neraca perdagangan AS mengalami defisit dengan hampir seluruh negara mitra dagang,” sebutnya.

    Dijelaskan Anthony, defisit neraca perdagangan AS tahun 2022, 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 951,2 miliar (2022), 773,4 miliar (2023), dan naik lagi menjadi 918,4 miliar dolar AS pada 2024.

  • Anthony Budiawan Bilang Kasus Tom Lembong Bukti Hukum Jadi Alat Politik, Alasannya Sangat Logis

    Anthony Budiawan Bilang Kasus Tom Lembong Bukti Hukum Jadi Alat Politik, Alasannya Sangat Logis

    “Hukum digunakan sebagai alat politik, sebagai alat kriminalisasi lawan politik,” Anthony menuturkan.

    Kata Anthony, tidak sedikit pihak yang diduga kuat melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk korupsi, tetap aman-aman sejauh ini.

    “Tidak tersentuh hukum, karena dekat dengan kekuasaan,” tambahnya.

    Lanjut Anthony, pada sisi lain terdapat pihak yang tidak melakukan kesalahan tetapi dicari-cari kesalahannya, dikriminalisasi, agar bisa ditangkap dan dipenjara.

    “Salah satunya adalah kasus Tom Lembong yang diduga kuat penuh intrik politik, bukan murni penegakan hukum,” tukasnya.

    Dibeberkan Anthony, sejak awal kasus Tom Lembong sangat janggal hingga dipaksakan. Meskipun begitu, ia menegaskan banyaknya bukti kuat bahwa Tom Lembong tidak bersalah dalam kasus pemberian persetujuan impor gula.

    “Tetapi tidak berarti Tom Lembong bisa serta merta mendapat keadilan, bisa mendapat putusan bebas dari persidangan ini,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Anthony menuturkan bahwa para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut, menguatkan pendapat tidak adanya penyimpangan atas kebijakan impor gula yang dilakukan Tom Lembong.

    “Tetapi kasus Tom Lembong bukan murni kasus hukum, tetapi lebih kental untuk kepentingan politik tertentu,” tandasnya.

    “Buktinya, meskipun beberapa menteri melakukan kebijakan impor gula yang sama, tetapi hanya Tom Lembong yang dijadikan tersangka,” sambung dia.

    Padahal, kebijakan impor gula tidak hanya dilakukan oleh Tom Lembong, melainkan juga oleh sejumlah menteri lain dalam periode 2015-2023.

    “Yang lebih menyolok lagi, penyidikan dugaan penyimpangan kebijakan impor gula yang seharusnya dilakukan untuk periode 2015-2023,” terangnya.

  • Anthony Budiawan Bilang Trump di Atas Angin, Alasannya Masuk Akal

    Nilai Tukar Rupiah Sentuh Angka Rp16.630, Anthony Budiawan: BI Tampak Tidak Berdaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti terus melemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah menyentuh Rp16.630 per dolar AS.

    Ia menegaskan bahwa stabilisasi nilai tukar merupakan tanggung jawab Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga independen, di luar eksekutif atau pemerintah.

    “Pemerintah tidak bisa mencampuri urusan moneter, termasuk urusan penentuan suku bunga acuan yang bisa pengaruhi nilai tukar rupiah,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (25/3/2025).

    Anthony menyinggung tren pelemahan rupiah yang terjadi sejak kepemimpinan Gubernur BI, Perry Warjiyo.

    “Melemahnya nilai tukar rupiah memang sudah terjadi terus menerus,” tukasnya.

    Dibeberkan Anthony, selama Perry Warjiyo yang menjadi Gubernur BI, rupiah melemah dari sekitar Rp14.000 per dolar AS pada Mei 2018 hingga lebih dari Rp16.500 saat ini.

    “BI nampaknya tidak berdaya, dan gagal menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terdepresiasi terus menerus,” Anthony menuturkan.

    Melihat tren yang ada, ia memperkirakan kurs rupiah berpotensi menembus Rp17.000 per dolar AS atau bahkan lebih buruk lagi.

    “Kalau melihat tren seperti ini, kemungkinan kurs rupiah akan tembus Rp17.000 sangat besar, bahkan bisa lebih buruk dari itu,” imbuhnya.

    Anthony juga mempertanyakan klaim bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik.

    “Katanya, fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. Jadi tidak ada alasan nilai tukar rupiah melemah,” cetusnya.

    Jika benar demikian, kata Anthony, mestinya tidak ada alasan bagi rupiah untuk terus melemah.