Xcloud.id

Tag: Anthony Budiawan

  • Tak Perlu Laporan, Langsung Selidiki

    Tak Perlu Laporan, Langsung Selidiki

    GELORA.CO – Penanganan kasus dugaan mark up biaya pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, dinilai tak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal itu disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat ditemui di Paramadina Graduate Studies School of Islamic Studies, di Trinity Tower Lt. 45, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Dia menjelaskan, kasus dugaan mark up pembiayaan Woosh sudah diungkap sejumlah pakar, sebelum dirinya ikut berkomentar.

    “Yang bilang kan Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan. Bukan saya. Saya justru mengulas. Bahwa yang terjadi seperti itu,” ujar Mahfud.

    Dugaan mark up dari 17 juta Dolar AS menjadi 52 Dolar AS per kilometer jalur Woosh yang telah disampaikan Anthony Budiawan selaku pakar ekonomi politik dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), seharusnya menjadi materiil penyelidikan dari KPK.

    Sehingga dengan begitu, menurut Mahfud, KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan Woosh di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Jadi kalau mau menyelidiki betul, KPK panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang di situ, sebelum saya. Saya kan bilang ini Anthony Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu,” ucapnya.

    “Dan sekarang ini, mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Enggak perlu laporan-laporan,” demikian Mahfud menambahkan.

  • Ferdinand Tidak Sepakat dengan Qodari Soal Purbaya: Gaya Dewa Mabuk

    Ferdinand Tidak Sepakat dengan Qodari Soal Purbaya: Gaya Dewa Mabuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, tidak sepakat dengan pengakuan Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari tentang Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Seperti diketahui, Qodari menyebut Purbaya sebagai sosok yang seperti koboi dalam memimpin Kemenkeu.

    Gaya ceplas-ceplos Purbaya justru disebutnya sebagai warna baru di lingkaran kabinet merah putih.

    Ia juga tidak tanggung-tanggung menggunakan bahasa bahwa ada perbedaan mencolok dari Sri Mulyani dengan Purbaya.

    Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat Menkeu lebih cenderung menginjak rem dibandingkan Purbaya yang menginjak gas.

    “Purbaya itu bukan gaya koboi tapi gaya dewa mabok tabrak sana, tabrak sini,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu (20/9/2025).

    Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, kebijakan tersebut sulit mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Permasalahan utama kita saat ini bukan kekurangan likuiditas,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (14/9/2025).

    Dikatakan Anthony, kondisi perbankan justru sebaliknya. Likuiditas di dalam negeri masih sangat longgar.

    Ia menunjuk indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang berada di kisaran 86 hingga 88 persen.

    “Angka itu artinya dana pihak ketiga lebih besar dibanding penyaluran kredit,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Anthony juga menyoroti penempatan dana perbankan pada instrumen negara.

    “Dana perbankan yang ditempatkan di SBN dan SRBI mendekati Rp1.900 triliun,” ungkapnya.

    Fakta itu, kata Anthony, menegaskan bahwa likuiditas perbankan nasional justru berlebih.

  • Tompi Semprot Menkeu Purbaya: Udah Guyur Rp200 T, Kok Bunga Pinjaman Masih Tinggi?

    Tompi Semprot Menkeu Purbaya: Udah Guyur Rp200 T, Kok Bunga Pinjaman Masih Tinggi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyanyi yang juga berprofesi sebagai dokter, Teuku Adifitrian alias Tompi, ikut merespons penempatan dana jumbo Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.

    Tompi menyemprot Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai meski dana besar sudah dikucurkan, bunga pinjaman di bank justru masih belum mengalami perubahan berarti.

    “Udah diguyur Rp200 T, tapi bunga pinjaman masih tinggi aja. Nyaris gak gerak dari bunga lama,” ujar Tompi di X @dr_tompi (20/9/2025).

    Tompi juga menyinggung Menteri Keuangan, seraya mengingatkan bahwa tujuan penempatan dana itu adalah untuk mendorong roda perekonomian, bukan sekadar tersimpan di bank tanpa manfaat.

    “Gimana nih pak Menkeu? Kalau masih tinggi begini, dana itu akan ngendap aja ntar di bank,” Tompi menuturkan.

    “Bukankah niatnya menggerakkan ekonomi?” tandasnya.

    Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, kebijakan tersebut sulit mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Permasalahan utama kita saat ini bukan kekurangan likuiditas,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (14/9/2025).

    Dikatakan Anthony, kondisi perbankan justru sebaliknya. Likuiditas di dalam negeri masih sangat longgar.

    Ia menunjuk indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang berada di kisaran 86 hingga 88 persen.

    “Angka itu artinya dana pihak ketiga lebih besar dibanding penyaluran kredit,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Anthony juga menyoroti penempatan dana perbankan pada instrumen negara.

  • Gebrakan Rp200 Triliun Purbaya Diragukan, Anthony Budiawan Ungkap Masalah Utamanya

    Gebrakan Rp200 Triliun Purbaya Diragukan, Anthony Budiawan Ungkap Masalah Utamanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet kedua pada 9 September 2025. Lima menteri diganti, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

    Tak butuh waktu lama, Purbaya langsung membuat gebrakan. Baru beberapa hari dilantik, ia memutuskan memindahkan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank BUMN.

    Purbaya melihat selama ini arah kebijakan ekonomi Indonesia tidak tepat, baik dari sisi moneter maupun fiskal.

    Penempatan dana pemerintah sebesar Rp457,5 triliun di Bank Indonesia per akhir 2024 dianggapnya memperketat likuiditas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Sebagai jalan keluar, ia memindahkan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) itu ke perbankan nasional.

    Harapannya, likuiditas melonggar dan pertumbuhan bisa terdongkrak hingga 6,5 hingga 7 persen.

    Namun, langkah ini dinilai tidak sepenuhnya tepat. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, kebijakan tersebut sulit mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Permasalahan utama kita saat ini bukan kekurangan likuiditas,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (14/9/2025).

    Dikatakan Anthony, kondisi perbankan justru sebaliknya. Likuiditas di dalam negeri masih sangat longgar.

    Ia menunjuk indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang berada di kisaran 86 hingga 88 persen.

    “Angka itu artinya dana pihak ketiga lebih besar dibanding penyaluran kredit,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Anthony juga menyoroti penempatan dana perbankan pada instrumen negara.

  • PSI Pasang Kuda-Kuda, Siap Hadapi Serangan ke Jokowi Usai Amnesti dan Abolisi Hasto-Tom Lembong

    PSI Pasang Kuda-Kuda, Siap Hadapi Serangan ke Jokowi Usai Amnesti dan Abolisi Hasto-Tom Lembong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, kembali menekankan kepada publik agar menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong serta Hasto Kristiyanto.

    Hal ini diungkapkan Dian setelah banyaknya perbedaan panjang di Medsos mengenai putusan tersebut.

    Hanya saja, ketika sejumlah pihak masih menyinggung mantan Presiden Jokowi, kata Dian, maka itu sudah berbeda cerita.

    “Kita semua hormati keputusan Presiden memberikan abolisi-amnesti, tapi kalau anak panahnya kalian arahkan ke Pak Jokowi, kita berhitung ulang,” ucap Dian di X @DianSandiU (5/8/2025).

    Dikatakan Dian, rekonsiliasi memiliki dua arah, bukan meminta yang satu diam namun melepas yang satunya untuk bersiap memukul.

    “Bukan begitu,” tegasnya.

    Pria yang memiliki darah Bugis ini tidak lupa mengingatkan soal momentum hari kemerdekaan yang perlu dihormati oleh semua pihak.

    “Negara hanya meminta 1 hari, selebihnya 1 bulan untuk kita dapat berterima kasih atas jasa para pejuang kemerdekaan,” tukasnya.

    “Itupun banyak yang tidak sanggup!,” tambahnya.

    Menyadari banyaknya pihak yang terus-menerus menyerang keluarga Jokowi, Dian bilang, pada momentum bulan Kemerdekaan, semua harus rukun.

    “Padahal silahkan saja membenci pejabat, silahkan menghina pemerintah tapi Agustus ini bulan kemerdekaan Negara kita,” kuncinya.

    Sebelumnya, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pengakuan Jokowi memberikan izin impor gula ke Tom Lembong merupakan bukti kuat adanya kriminalisasi.

  • Tarif 0 Persen Produk AS Ancaman Serius Ekonomi Indonesia

    Tarif 0 Persen Produk AS Ancaman Serius Ekonomi Indonesia

    GELORA.CO -Tarif barang 0 persen untuk AS yang masuk ke Indonesia menjadi ancaman serius bagi ekonomi dalam negeri. Sejarah krisis moneter pada tahun 1998 dikhawatirkan bakal terulang.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan menuturkan kesepakatan perdagangan yang timpang ini akan menimbulkan permasalahan serius, tidak hanya bagi perekonomian Indonesia tetapi juga bagi hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain.

    “Pengenaan tarif impor nol persen untuk semua produk Amerika menjadi ancaman serius bagi ekonomi Indonesia, terutama sektor pertanian dan peternakan karena daya saing sektor-sektor tersebut sangat lemah dibandingkan produk Amerika,” kata Anthony lewat keterangan tertulisnya yang diterima RMOL, Minggu, 27 Juli 2025.

    Ia mencontohkan bagaimana tarif tersebut bakal menghancurkan sendiri ekonomi nasional, salah satunya pada sektor jagung untuk pakan ternak diperkirakan akan terpukul berat. Harga jagung Amerika jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jagung lokal.

    “Harga jagung Amerika hanya sekitar 60 sampai 75 persen saja dari harga jagung dalam negeri. Dengan dihapusnya tarif impor, dan juga hambatan non-tarif, hampir bisa dipastikan banyak petani jagung Indonesia tidak mampu bersaing dan akan kolaps, mengakibatkan kebangkrutan massal, yang pada gilirannya mengancam mata pencaharian di pedesaan serta ketahanan pertanian nasional,” jelasnya.

    Kondisi ini, kata Anthony, menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya sejarah, yaitu keruntuhan sektor gula setelah liberalisasi produk pertanian pasca krisis moneter 1998.

    Di bawah tekanan dan pengawasan Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia dipaksa membuka pasar domestiknya untuk semua sembilan bahan pokok, kecuali beras.

    “Akibatnya, Indonesia saat ini menjadi salah satu importir gula terbesar di dunia, bersama dengan China, karena pertanian tebu Indonesia tidak efisien dan tidak bisa bersaing dengan produk gula impor,” tutupnya

  • Gebrakan Rp200 Triliun Purbaya Diragukan, Anthony Budiawan Ungkap Masalah Utamanya

    Anthony Budiawan Soal Impor Gula Tom Lembong: Pengetahuan Para Hakim Lebih Rendah dari Siswa SMP?

    “Mereka menikmati keuntungan (nilai tambah) ekonomi dalam proses produksi pemurnian gula dari GKM menjadi GKP. Total nilai tambah ekonomi (secara langsung) mencapai paling sedikit 30 persen dari nilai GKM. Nilai tambah ekonomi akan jauh lebih besar kalau termasuk industri pendukung,” jelasnya.

    Kedua, pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak. Impor dalam bentuk GKP membuat pemerintah kehilangan pendapatan pajak atas keuntungan (nilai tambah) ekonomi tersebut.

    “Pemerintah kehilangan pajak penghasilan karyawan, pajak penghasilan badan, dan pajak pertambahan nilai, karena nilai tambah ekonomi dinikmati produsen luar negeri,” bebernya.

    Ketiga, lanjut dia, impor GKP merugikan devisa negara. Harga GKP jauh lebih tinggi dari harga GKM. Harga rata-rata GKP di pasar internasional tahun 2016 mencapai 492,19 dolar AS per ton.

    “Sedangkan harga rata-rata GKM tahun 2016 hanya 389,12 dolar AS per ton,” jelas Anthony.

    Ia mengungkapkan, selisih devisa yang keluar bisa mencapai ratusan juta dolar. Dengan jumlah impor GKM sebanyak 1.584.289 ton, nilai impor GKM tahun 2018 hanya 616,47 juta dolar AS.

    “Kalau impor dilakukan dalam bentuk GKP, maka Indonesia harus mengeluarkan devisa 740,79 juta dolar AS. Artinya, impor GKP akan merugikan devisa negara sebesar 124,32 juta dolar AS, atau setara Rp1,65 triliun,” tegasnya.

    Anthony mengingatkan, pemerintah sudah menetapkan aturan tegas terkait impor gula. Oleh karena itu, impor GKP harus dibatasi. Karena merugikan Indonesia.

    “Pasal 4 Permendag 117/2015 memberi batasan untuk itu. Impor GKP, hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula (GKP). Di luar dari itu, impor gula wajib dilakukan dalam bentuk GKM,” imbuhnya.

  • Dinilai Tak Konsisten, Yusril Ihza Mahendra Disemprot Anthony Budiawan

    Dinilai Tak Konsisten, Yusril Ihza Mahendra Disemprot Anthony Budiawan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mendadak menyemprot Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Yusril Ihza Mahendra.

    Anthony menilai Yusril tidak konsisten dalam menyikapi pemisahan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.

    “Yusril terkesan tidak konsisten,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Rabu (2/7/2025).

    Dikatakan Anthony, pernyataan Yusril yang menyebut pemisahan waktu pemilu berpotensi melanggar konstitusi karena menunda pemilu lokal selama 2 hingga 2,5 tahun, justru bertentangan dengan sikapnya terhadap Pemilu Serentak 2024 yang lalu.

    “Kalau alasan penundaan dianggap melanggar konstitusi, maka Pemilu Serentak 2024 yang menyebabkan pilkada ditunda juga termasuk pelanggaran konstitusi,” ucapnya.

    Tidak berhenti di situ, ia menyinggung bahwa pada Pemilu 2024, pelaksanaan pilkada ditunda 1 hingga 2 tahun, dan kepala daerah yang masa jabatannya habis diganti oleh penjabat yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri.

    “Tentu saja pengangkatan penjabat kepala daerah ini juga melanggar konstitusi, karena kepala daerah seharusnya dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum,” tegas Anthony.

    Anthony mempertanyakan logika hukum Yusril yang hanya menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu.

    Ia mengatakan bahwa Yusril justru tidak bersuara keras terhadap penundaan pilkada dan pengangkatan penjabat kepala daerah di masa pemerintahan sebelumnya.

    “Kalau pemerintah ketika itu bisa menunda pemilihan umum kepala daerah serta mengangkat penjabat, kenapa sekarang tidak bisa?,” cetusnya.

  • Said Didu Sebut Rezim Jokowi Makelar Utang: Beban Bunga dan Pokok Capai 40 Persen APBN

    Said Didu Sebut Rezim Jokowi Makelar Utang: Beban Bunga dan Pokok Capai 40 Persen APBN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengulik era pemerintahan Jokowi, yang ia sebut telah menjadi “makelar utang” negara.

    Dikatakan Said Didu, kebijakan utang selama masa kepemimpinan Jokowi menimbulkan beban fiskal yang sangat besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Pria kelahiran Pinrang ini menyoroti lonjakan utang pemerintah yang disebut telah meningkat hampir tiga kali lipat selama satu dekade terakhir.

    “Silakan simak. Hasil makelar utang rezim Jokowi. Utang naik sekitar tiga kali lipat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (24/6/2025).

    “Bunga utang lebih tinggi tiga kali dari bunga utang sebelumnya, dan dua sampai tiga kali lebih tinggi dari bunga tabungan,” Said Didu menambahkan.

    Ia juga mengungkapkan bahwa porsi pembayaran utang, baik pokok maupun bunga, telah menyedot anggaran negara secara signifikan.

    “Pembayaran utang (pokok dan bunga), sudah sekitar 35 sampai 40 persen dari APBN,” tandasnya.

    Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, secara terbuka menyebut bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Jokowi patut dicurigai.

    Ia menyebut, angka pertumbuhan yang stagnan di sekitar 5 persen selama bertahun-tahun sangat tidak wajar dan terindikasi hasil dari fabrikasi data.

    “Jangankan meroket, pertumbuhan ekonomi 2015 jeblok, hanya 4,88 persen. Ekonomi Indonesia sepanjang periode pertama Jokowi tidak mampu bangkit, hanya stabil di sekitar 5 persen saja,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (17/6/2025).

  • Anthony Budiawan Duga Pertumbuhan Ekonomi di Era Jokowi Cuma Gimmick

    Anthony Budiawan Duga Pertumbuhan Ekonomi di Era Jokowi Cuma Gimmick

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, secara terbuka menyebut bahwa data pertumbuhan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Jokowi patut dicurigai.

    Ia menyebut, angka pertumbuhan yang stagnan di sekitar 5 persen selama bertahun-tahun sangat tidak wajar dan terindikasi hasil dari fabrikasi data.

    “Jangankan meroket, pertumbuhan ekonomi 2015 jeblok, hanya 4,88 persen. Ekonomi Indonesia sepanjang periode pertama Jokowi tidak mampu bangkit, hanya stabil di sekitar 5 persen saja,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (17/6/2025).

    Anthony menilai, data pertumbuhan ekonomi yang terlalu stabil dari tahun ke tahun, seperti 5,03 persen (2016), 5,07 persen (2017), 5,17 persen (2018), dan 5,02 persen (2019), sangat janggal.

    “Pertumbuhan ekonomi yang stabil seperti ini, untuk jangka waktu cukup lama, sangat tidak lazim, dan mengundang kecurigaan. Diduga ada fabrikasi alias manipulasi terhadap angka pertumbuhan ekonomi tersebut,” tegasnya.

    Kecurigaan ini, kata dia, semakin kuat jika dibandingkan dengan pola pertumbuhan ekonomi triwulanan Vietnam atau Indonesia sebelum 2014 yang lebih fluktuatif dan mencerminkan dinamika pasar nyata.

    Anthony bahkan menyebut bahwa indikasi manipulasi ini tak hanya jadi sorotan dalam negeri, melainkan juga para ekonom luar negeri. Ia menyinggung pendapat Gareth Leather dari Capital Economics yang terang-terangan menyatakan tidak percaya pada data PDB Indonesia dalam tulisannya, “Why we don’t trust Indonesia’s GDP data.”