Tag: Ansar Ahmad

Sebagian besar biaya produksi sengaja disokong oleh pemerintah agar petani bisa lebih fokus pada hasil panennya

Natuna (ANTARA) – Pada suatu siang di pertengahan Februari 2025, suasana sawah milik Kelompok Tani Cipto Dadi di Kecamatan Bunguran Batubi tampak berbeda dari biasanya. Kali ini, sawah seluas 5,5 hektare itu terlihat ramai dengan berbagai orang berseragam. Ada yang mengenakan pakaian loreng, hitam putih, cokelat, serta warna-warna lainnya.

Sawah yang biasanya tenang dan damai berubah menjadi lebih riuh. Setiap orang sibuk dengan tugas masing-masing, ada yang menarik kabel, memeriksa kursi, serta menyiapkan perlengkapan lainnya.

Namun, semua aktivitas seketika terhenti saat seorang pria dengan handy talky di dadanya berkata, “Bapak sudah mau sampai”. Orang yang dimaksud adalah Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

Kehadiran gubernur bersama para pemangku kepentingan lainnya di Batubi bertujuan untuk melaksanakan penanaman padi perdana dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Kehadirannya juga bertujuan untuk memberikan semangat kepada petani.

Kabupaten Natuna pada 2025 mendapat tugas dari Pemerintah Pusat untuk menanam padi di lahan seluas 114 hektare. Menyikapi perintah itu, petinggi di Kabupaten Natuna menyusun Langkah dengan membagi tugas kepada petani di lima kecamatan, yakni Bunguran Batubi, Bunguran Timur, Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, dan Serasan Timur. Terpilihnya lima kecamatan ini dikarenakan memiliki lahan yang memadai dan petani yang aktif serta mau diajak bekerjasama.

Bantuan Benih

Tidak hanya memberikan target tanam, Pemerintah Pusat juga menyalurkan bantuan berupa benih padi untuk lahan seluas 100 hektare serta pupuk NPK. Jenis benih yang diberikan adalah biofortifikasi untuk lahan 65 hektare dan Inpari 32 untuk 35 hektare.

Melihat dukungan ini, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten juga ikut berkontribusi. Mereka mengalokasikan anggaran masing-masing untuk menambah bantuan pupuk dan obat-obatan, serta menggandeng pihak lain guna memenuhi kebutuhan lahan seluas 14 hektare yang tersisa.

Untuk lahan seluas 11 hektare, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Korem 033 Wira Pratama, sedangkan tiga hektare lainnya berasal dari swadaya masyarakat dan lokasinya tersebar di lima kecamatan yang telah dipilih Natuna.

“Penanaman akan dilakukan dalam dua tahap, 60 hektare pada tahap pertama, sementara tahap kedua akan disesuaikan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna Wan Sazali.

Pada penanaman perdana hari itu, terlihat harapan besar di wajah para petani agar tanaman padi tumbuh dengan baik hingga masa panen tiba.

Bantuan Pupuk

Pupuk dari pemerintah pusat telah disalurkan pada 2024 bersamaan dengan benih padi. Sedangkan bantuan dari Kepri dan Natuna diperkirakan akan tersedia usai rasionalisasi anggaran selesai dibahas.

Total anggaran dari kabupaten yang dialokasikan untuk pengadaan pupuk dan kapur dolomit diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar, dengan rincian Rp900 juta untuk pupuk NPK dan sisanya untuk kapur dolomit.

Bantuan kapur dolomit dianggap penting karena air yang digunakan petani memiliki tingkat keasaman tinggi. Dolomit diperlukan untuk menetralkan keasaman tanah agar tidak mengganggu pertumbuhan padi. Untuk mensukseskan program ini Balai Wilayah Sungai (BWS) juga di gandeng agar bisa membantu petani dalam mengalirkan air ke sawah-sawah mereka.

Penyuluhan Pertanian

Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga berupaya meningkatkan pemahaman petani mengenai teknik bertani yang lebih baik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menugaskan penyuluh pertanian yang kompeten untuk mendampingi petani dalam meningkatkan produksi sekaligus menjaga kualitas hasil panen.

Berbagai bantuan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat petani agar lebih maksimal dalam meningkatkan produksi. Sebagian besar biaya produksi sengaja disokong oleh pemerintah agar petani bisa lebih fokus pada hasil panennya.

Pemerintah optimistis bahwa bantuan ini akan membuat petani lebih memahami cara bekerja secara cerdas serta mampu menyiapkan modal untuk memperluas lahan dan meningkatkan hasil panen.

Jaminan Pasar

Terkait pemasaran hasil panen, petani tidak perlu khawatir. Pemerintah, melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), telah berkomitmen untuk menampung atau menyerap gabah hasil panen petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Masyarakat juga tidak perlu khawatir beras tidak tersedia apabila petani gagal panen, pasalnya Bulog memiliki stok beras di gudang mereka yang ada di Natuna.

Lagi pula meski produksi padi terus meningkat selama dua tahun terakhir yakni 60 ton pada 2023 dan 112 ton pada 2024, masih belum mencukupi kebutuhan beras di Natuna, yang mencapai 5.800 ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah menugaskan Bulog untuk menjaga ketersediaan dan harga beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Uniknya, beras dalam program ini dipasarkan dalam kemasan karung lima kilogram dari gudang Bulog dan dapat dibeli melalui agen-agen yang bekerja sama dengan mereka di wilayah setempat. Selain itu, pengusaha di Natuna juga berperan dalam memenuhi kebutuhan beras dengan mendatangkan berbagai jenis beras dari luar daerah.

Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat menjadi pemicu bagi petani untuk terus berjuang meningkatkan perekonomian mereka sekaligus membantu mewujudkan swasembada pangan.

Berbagai bantuan kerja sama dari berbagai pihak dari mulai penyediaan bibit dan pupuk hingga jaminan harga hasil panen itu diharapkan berjalan lancar.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025