Xcloud.id

Tag: Ansar Ahmad

  • Pemprov Kepri terapkan salam Pancasila di setiap kegiatan seremonial

    Pemprov Kepri terapkan salam Pancasila di setiap kegiatan seremonial

    Natuna (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mulai menerapkan salam Pancasila di setiap awal kegiatan seremonial, sebagai wujud penghormatan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia yang berasal dari beragam latar belakang agama, suku, dan budaya.

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Natuna, Ahad, mengatakan kebijakan ini berlaku sejak pekan ketiga Juni 2025 setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor: B/200.1.2/22/KESBANGPOL-SET/2025 tentang penerapan salam Pancasila pada setiap kegiatan seremonial di lingkungan Pemprov Kepri.

    Surat edaran tersebut tidak hanya berlaku bagi jajaran Pemprov Kepri, tetapi juga akan disampaikan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri agar diterapkan.

    “Langkah ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila,” ujarnya dalam acara pengukuhan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Natuna masa bakti 2025-2030 di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

    Bentuk salam Pancasila berupa pengucapan salam Pancasila oleh satu orang kemudian disahut kata salam oleh yang mendengar sambil mengangkat tangan kanan tegak lurus. Posisi ini mirip hormat, namun ujung jari tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sekitar sejengkal dari pelipis kanan.

    “Kalau saya bilang salam Pancasila, ibu dan bapak sambut dengan kata salam,” ucap dia.

    Ia menuturkan, salam Pancasila bukan sekadar gerakan formal, melainkan juga simbol tekad menjaga persatuan dan kesetiaan kepada ideologi negara.

    “Penerapan ini diharapkan mampu memperkuat rasa kebangsaan, terutama di wilayah perbatasan seperti Natuna yang berhadapan langsung dengan sejumlah negara tetangga,” katanya.

    Gubernur menambahkan, salam Pancasila kini juga sudah mulai digalakkan di sekolah-sekolah, khususnya di Ibu Kota Provinsi Kepri yakni Tanjungpinang.

    Pemprov Kepri menargetkan dalam waktu dekat, salam Pancasila menjadi budaya kerja dan budaya masyarakat di seluruh daerah di Kepri. Selain menjadi bagian dari tata cara seremonial, salam ini juga diharapkan menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa.

    “Generasi muda harus memahami bahwa Pancasila bukan hanya teks yang dihafal, tetapi juga pedoman hidup yang mempersatukan kita. Melalui salam ini, kita ingin menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air,” kata Ansar.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerhati Apresiasi Satgas TPPO Kepri

    Pemerhati Apresiasi Satgas TPPO Kepri

    Batam, Beritasatu.com– Pemerhati kepolisian dan mantan anggota Kompolnas, Poengky Indarti, menyambut baik pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ia menegaskan pentingnya kerja nyata dan koordinasi lintas sektor agar keberadaan gugus tugas ini tidak sekadar seremonial.

    “Saya menyambut baik dibentuknya Gugus Tugas TPPO oleh gubernur Kepri untuk memberantas perdagangan orang dengan melibatkan stakeholder, termasuk Polda Kepri,” kata Poengky seperti dilansir Antara, Senin (28/7/2025).

    Ia menekankan perlunya evaluasi berkala, serta pencegahan berbasis pemetaan wilayah rawan penyelundupan dan pemantauan terhadap para pelaku kejahatan. “Mapping para pelaku sangat penting, agar bisa segera dilakukan penyelidikan dan penegakan hukum,” ujarnya.

    Selain itu, Poengky menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan, agar tidak terjerumus menjadi korban TPPO. Ia juga menyoroti perlunya penegakan hukum tegas, terutama terhadap pelaku utama atau bandar yang menjadi otak kejahatan.

    Aktivis HAM itu juga menyoroti keterkaitan TPPO dengan kejahatan lain, seperti narkoba, judi daring, pinjaman online ilegal, dan prostitusi. Untuk itu, ia mendorong patroli siber oleh kepolisian serta pengawasan internal agar tidak ada anggota TNI, Polri, atau ASN yang menjadi backing pelaku TPPO.

    “Gugus tugas ini harus membuka hotline dan bekerja sama dengan masyarakat. Tidak boleh ada sikap saling menunggu,” tambahnya.

    Poengky juga meminta pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja sebagai langkah jangka panjang mencegah TPPO.

    Sebelumnya, Gugus Tugas TPPO Provinsi Kepri resmi dilantik pada Senin (21/7/2025), dengan Gubernur Ansar Ahmad sebagai ketua dan Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin sebagai ketua harian.

    Polda Kepri sendiri mencatatkan kinerja tinggi dalam pengungkapan kasus TPPO. Selama Januari hingga Mei 2025, tercatat 26 kasus dengan 35 tersangka. Pada November 2024, Kepri menjadi salah satu dari tiga daerah tertinggi dalam pengungkapan kasus TPPO menurut data Dittipidum Bareskrim Polri.

    Satgas TPPO Polda Kepri sebelumnya juga berhasil mengungkap 13 kasus, menetapkan 13 tersangka, dan menyelamatkan 27 korban.

  • Daulat Rupiah di Perbatasan, Rp13 Miliar Disebar di 5 Pulau Terluar Kepri

    Daulat Rupiah di Perbatasan, Rp13 Miliar Disebar di 5 Pulau Terluar Kepri

    Tak hanya membawa uang baru, tim ERB juga akan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencintai, bangga, dan paham terhadap rupiah. Edukasi ini menjadi penting, terutama di wilayah-wilayah yang masih terbatas akses perbankannya.

    Dari sisi logistik, tantangan geografis Indonesia dengan lebih dari 17 ribu pulau menjadi alasan kuat Bank Indonesia menggandeng TNI AL sejak 2012 untuk melaksanakan ekspedisi ini melalui jalur laut.

    “Tahun ini, kami menargetkan 18 lokasi. Misi dari Batam ini merupakan pelayaran ke-11 dari 14 ekspedisi yang dijadwalkan sepanjang 2025,” ungkap Anwar.

    Sementara itu Pemerintah Provinsi Kepri, yang di wakili Staf Akhi Pemerintahan Gubernur Ansar Ahmad yang dibacakan oleh staf ahli, Misni, turut menyampaikan apresiasi. Ia menyebut ekspedisi ini tidak hanya soal uang, melainkan juga soal kedaulatan bangsa.“Melalui penukaran uang di daerah 3T, kita bukan hanya melayani masyarakat, tapi juga menjaga kekuatan simbol negara: rupiah,” tegasnya.

    Ekspedisi ini berlangsung selama sepekan, mulai 22 hingga 28 Juli 2025. Masyarakat di pulau-pulau sasaran akan mendapatkan layanan penukaran uang baru secara langsung, sekaligus penguatan literasi keuangan dan nasionalisme melalui mata uang negara.

    Hal yang sama Komandan Lantamal IV, Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko melui dukungannya menyatakan Melaui Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025, TNI Angkatan Laut bersama Bank Indonesia kembali menyatukan kekuatan menembus batas geografis untuk mengawal mata uang negara ke Wayan Terdepan Terluar, Terpencil di kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan.

    “Perjalanan ini bukan sekedar distribusi yang layak edar tetapi juga simbol nyata kedaulatan Bangsa, ” Ucapannya. Ia menyebutkan ekpedisi kali ini menggunakan KRI Hasan Basri – 384. Jarak yang di tempuh sekitar 1.150 Not mile dengan rute, Pulau Tarempa, Pulau Midai, Pulau Subi Besar, Pulaua Tambelan, Pualai Singkep , hingga kembali Batam.

  • Deputi Gubernur BI sampaikan 5 arahan kepada Kepala Kantor BI Kepri

    Deputi Gubernur BI sampaikan 5 arahan kepada Kepala Kantor BI Kepri

    Khususnya produk industri, di tengah dinamika global seperti kebijakan tarif dari Amerika Serikat

    Batam (ANTARA) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyampaikan lima pesan dan arahan kepada Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) Rony Widijarto P pada prosesi pengukuhan yang diselenggarakan di Kota Batam.

    Pertama, Juda menyampaikan pentingnya penguatan langkah strategis dan koordinasi erat dengan pemerintah daerah untuk menjaga daya saing ekspor produk unggulan Kepri.

    “Khususnya produk industri, di tengah dinamika global seperti kebijakan tarif dari Amerika Serikat,” kata Juda Agung dalam keterangan resmi diterima di Batam, Sabtu.

    Lalu, BI diharapkan terus mendukung kemudahan masuknya investasi asing langsung (FDI) yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Ketiga, untuk melanjutkan sinergi pengendalian inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” kata dia.

    Keempat, Juda menekankan pentingnya pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), khususnya di Batam yang merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan internasional Indonesia.

    “Terakhir, untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur serta penguatan ekosistem industri dan pariwisata di wilayah Kepulauan Riau,” ujarnya.

    Rony menggantikan Suryono yang kini mendapat tugas baru sebagai Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara.

    Dalam sambutannya, Juda Agung juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Suryono selama memimpin BI Kepri.

    Deputi Gubernur BI itu juga mengapresiasi peran serta Gubernur Kepri, para wali kota, bupati dan seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang solid dengan BI.

    Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri dalam tiga triwulan terakhir tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional.

    Inflasi tahun 2024 juga terkendali dalam rentang sasaran 2,5 ± 1 persen dan diperkirakan tetap stabil hingga akhir 2025.

    Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyoroti kerja sama BI dengan Pemerintah Provinsi dalam mendorong UMKM naik kelas melalui kurasi produk dan akses pasar.

    Dengan pengukuhan Rony Widijarto P, Pemerintah Provinsi Kepri berharap sinergi antara BI dan pemda dapat semakin diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Batam Pioner Industri Hijau, Diawali Pabrik Solder Ramah Lingkungan

    Batam Pioner Industri Hijau, Diawali Pabrik Solder Ramah Lingkungan

    Liputan6.com, Batam – Batam menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang memiliki pabrik solder ramah lingkungan. Adalah PT Solder Tin Andalan Indonesia (STANIA), anak perusahaan Arsari Tambang itu diresmikan Kamis (10/7/2025).

    Berlokasi di Tunas Prima Industrial Estate, menurut Komisaris Utama Arsari Tambang, Hasyim Djojohadikusumo, pabrik ini bukan sekadar fasilitas produksi, melainkan simbol komitmen Indonesia menuju industri hijau yang berkelanjutan.

    “Ini lompatan besar menuju masa depan industri yang ramah lingkungan dan mandiri,” kata Hashim S. Djojohadikusumo.

    Ditambahkan bahwa pabrik ini mendukung visi hilirisasi mineral nasional yang digagas Presiden Prabowo dan menjadikan Batam sebagai pusat teknologi hijau.

    Dengan kapasitas awal 2.000 ton solder bar per tahun dan rencana ekspansi hingga 16.000 ton untuk produk seperti solder wire, powder, dan paste, STANIA menargetkan pendapatan tahunan Rp1 triliun. Menurutnya, ini lebih dari sekadar angka, pabrik ini dirancang sebagai green factory.

    Direktur Utama Arsari Tambang, Aryo P Djojohadikusumo menyebutkan bahwa pabrik ini seluruh operasionalnya menggunakan listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) bersertifikat Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN. Bahkan desain bangunan juga memanfaatkan cahaya alami untuk hemat energi.

    “Kami buktikan industri berat bisa ramah lingkungan, sejalan dengan tren global menuju energi bersih,” kata Aryo P. Djojohadikusumo.

    Ia memastikan keberlanjutan bahan baku melalui kerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Pasokan timbal dan perak dipastikan bebas dari praktik ilegal, memperkuat prinsip produksi yang bertanggung jawab.

    Tak hanya untuk pasar lokal, STANIA menggandeng Volex, perusahaan konektivitas elektronik global, untuk mengekspor solder ke pasar dunia.

    “Hilirisasi adalah strategi nyata untuk kemandirian industri kita,” kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI, Todotua Pasaribu, yang turut hadir.

    Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyebut kehadiran STANIA sebagai sinyal kuat posisi Batam di kancah global.

    “Pabrik ini membawa teknologi, lapangan kerja, dan kebanggaan sebagai pusat industri hijau,” katanya.

    Ia optimis Batam tidak hanya menjadi bagian dari rantai pasok global, tetapi juga pelopor industri pertambangan yang hijau dan ekspansif, menunjukkan bahwa ekonomi dan lingkungan bisa berjalan seiring.

  • Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Gubernur Kepulauan Riau (
    Kepri
    )
    Ansar Ahmad
    menjelaskan penyebab kenaikan
    tarif listrik
    di Kota
    Batam
    . Menurutnya, hal ini dipicu oleh lonjakan harga gas yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik milik PLN Batam.
    Ansar menyebutkan, selama ini pembangkit listrik di Batam mengandalkan pasokan gas pipa dari Gresik. Namun, karena produksinya menurun, 30 persen pasokan harus diganti dengan gas alam cair (LNG) yang diimpor.
    “Konversi ke gas alam cair menyebabkan biaya operasional lebih mahal, harga LNG jauh lebih tinggi. Proporsi pemakaiannya pun berubah menjadi 70 persen LNG dan 30 persen gas pipa,” ujar Ansar saat ditemui di PT Stania Batam, Kamis (10/7/2025).
    Ia menyebut harga LNG saat ini berkisar 13–15 dolar AS, sedangkan gas pipa hanya sekitar 7 dolar AS. Selain itu, biaya pengiriman gas LNG dari Lampung ke Batam juga menambah beban operasional.
    Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah mendorong proyek metering gas di Pulau Pemping agar tersambung ke Kecamatan Belakang Padang, Batam. Ia juga menyinggung pentingnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar sebagian gas dari Natuna yang selama ini dikirim ke Singapura bisa digunakan untuk kebutuhan energi Batam.
    “Kita yakin, kebutuhan listrik di tahun 2027 akan naik signifikan, sekitar 2 sampai 4 gigawatt, terutama karena kehadiran data center. Kita harus kompetitif dengan Johor, jangan sampai harga listrik kita mahal dan kalah saing,” katanya.
    Meski demikian, Ansar mengaku belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait
    kenaikan tarif listrik
    yang sudah berlaku.
    “Kan itu PLN Batam, mungkin mereka bisa diskusi langsung dengan Pemko maupun BP Batam,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Gubernur Kepulauan Riau (
    Kepri
    )
    Ansar Ahmad
    menjelaskan penyebab kenaikan
    tarif listrik
    di Kota
    Batam
    . Menurutnya, hal ini dipicu oleh lonjakan harga gas yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik milik PLN Batam.
    Ansar menyebutkan, selama ini pembangkit listrik di Batam mengandalkan pasokan gas pipa dari Gresik. Namun, karena produksinya menurun, 30 persen pasokan harus diganti dengan gas alam cair (LNG) yang diimpor.
    “Konversi ke gas alam cair menyebabkan biaya operasional lebih mahal, harga LNG jauh lebih tinggi. Proporsi pemakaiannya pun berubah menjadi 70 persen LNG dan 30 persen gas pipa,” ujar Ansar saat ditemui di PT Stania Batam, Kamis (10/7/2025).
    Ia menyebut harga LNG saat ini berkisar 13–15 dolar AS, sedangkan gas pipa hanya sekitar 7 dolar AS. Selain itu, biaya pengiriman gas LNG dari Lampung ke Batam juga menambah beban operasional.
    Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah mendorong proyek metering gas di Pulau Pemping agar tersambung ke Kecamatan Belakang Padang, Batam. Ia juga menyinggung pentingnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar sebagian gas dari Natuna yang selama ini dikirim ke Singapura bisa digunakan untuk kebutuhan energi Batam.
    “Kita yakin, kebutuhan listrik di tahun 2027 akan naik signifikan, sekitar 2 sampai 4 gigawatt, terutama karena kehadiran data center. Kita harus kompetitif dengan Johor, jangan sampai harga listrik kita mahal dan kalah saing,” katanya.
    Meski demikian, Ansar mengaku belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait
    kenaikan tarif listrik
    yang sudah berlaku.
    “Kan itu PLN Batam, mungkin mereka bisa diskusi langsung dengan Pemko maupun BP Batam,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur panggil bupati Kepulauan Anambas terkait jual beli pulau

    Gubernur panggil bupati Kepulauan Anambas terkait jual beli pulau

    ANTARA – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, angkat bicara soal maraknya isu penjualan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada Selasa (1/7). Ansar menyebutkan, pihaknya mengarahkan bupati setempat untuk memanggil sejumlah pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isu tersebut. (Roy Rosa Bachtiar/Angiela Chantiequ/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas PASTI lindungi warga dari jeratan keuangan ilegal

    Satgas PASTI lindungi warga dari jeratan keuangan ilegal

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (ANTARA/Ogen)

    Gubernur: Satgas PASTI lindungi warga dari jeratan keuangan ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad berharap Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang baru terbentuk di daerah itu dapat melindungi masyarakat dari jeratan keuangan ilegal.

    Ansar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memberantas praktik-praktik keuangan ilegal yang semakin marak, seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan penipuan keuangan harus dihentikan secara bersama-sama.

    “Gap antara literasi dan inklusi keuangan yang masih besar menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas keuangan ilegal,” katanya di Tanjungpinang, Jumat.

    Makanya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan yang menjadi bagian Satgas PASTI dapat menciptakan sistem keuangan yang aman, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat.

    Selain itu, ia mengimbau Satgas PASTI dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga edukatif dan preventif.

    “Satgas tidak hanya untuk menindak, tetapi juga mencegah lewat edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar terhindar dari jeratan keuangan ilegal,” ujar dia.

    Satgas PASTI dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan Nomor KEP-2/SPASTI/2024.

    Dalam keputusan itu, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri ditugaskan sebagai ketua satgas daerah, lalu Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polda Kepri menjabat sebagai wakil ketua, sedangkan jabatan sekretariat diisi oleh pejabat OJK yang membawahi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen.

    Gubernur Ansar mengukuhkan langsung Satgas PASTI tingkat Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kamis (26/5).

    Sinar Danandjaya selaku Ketua Satgas PASTI menyampaikan pembentukan satgas ini bentuk konkret OJK dalam melindungi masyarakat dari risiko keuangan ilegal.

    Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama agar satgas ini efektif.

    “Kami akan melakukan pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat,” ujarnya yang juga Kepala OJK Kepri itu.

    Ia  menjelaskan Satgas PASTI memiliki tugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin atau ilegal, misalnya pinjaman online atau pinjol.

    Ia juga mengungkapkan sepanjang periode Januari hingga Juni 2025, OJK Kepri telah menerima sekitar 80 pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal.

    Selain itu, terdapat pula 10 ribu entitas pinjol ilegal di seluruh Indonesia yang meresahkan masyarakat beberapa tahun terakhir.

    Pihaknya telah menyediakan layanan chatbot dan platform pengaduan seperti OJK OHSC, yang memudahkan masyarakat melaporkan modus kejahatan keuangan, termasuk scam, phishing, dan transfer salah rekening.

    “Jika terbukti bersalah, rekening pelaku bisa diblokir dan dana korban akan diupayakan untuk dikembalikan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kopdes Merah Putih Kepulauan Riau, bukti kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

    Kopdes Merah Putih Kepulauan Riau, bukti kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Kopdes Merah Putih Kepulauan Riau, bukti kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 13:58 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia, menjadi langkah awal yang sangat penting dalam membangun sistem ekonomi masyarakat yang lebih berdaulat, adil, dan berbasis potensi lokal.

    Kemenkop secara intens telah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan berbagai Pemerintah Daerah terkait Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, salah satunya hari ini bersama Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, upaya ini menjadi harapan besar, agar setiap desa kelurahan di Kepri menjadi sumber kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. “Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur Kepri, beserta para Bupati, Walikota dan Kepala Desa Se-Provinsi Kepri, atas komitmen yang luar biasa dalam mendukung terbentuknya Kopdes/kel Merah Putih di seluruh penjuru provinsi Kepri,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Kopdes/kel Merah Putih di Provinsi Kepri, secara daring, Kamis (8/5/2025).

    Kemenkop memberikan komitmen dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kepri. Baik itu dukungan atas biaya akta notaris, kerja sama dengan 15 perguruan tinggi dalam pendampingan dan pemberdayaan koperasi desa/kelurahan merah putih, hingga insentif bagi koperasi desa yang menjalankan usahanya dengan baik.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sedang kita rintis bersama ini, adalah bagian dari upaya besar untuk menghadirkan keadilan sosial melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka koperasi harus dikelola secara profesional,” ujarnya.

    Serta dijalankan berdasarkan prinsip dan nilai koperasi, seperti kekeluargaan, kemandirian, dan keadilan. Maupun didorong untuk tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dan mandiri. Tak hanya itu, beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih ini meliputi, partisipasi warga desa atas koperasi desanya, warga desa harus mempunyai rasa memiliki atas koperasi desa yang dibentuk, sehingga akan meningkatkan partisipasi.

    Pengurus dan pengelola koperasi yang berkompeten dan amanah dalam menjalankan usaha koperasi. “Jangan sampai, ketua atau pengurus koperasinya untung duluan, anggotanya malah tidak memiliki apa-apa,” kata Menkop.

    Selanjutnya, penting untuk pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi desa/kelurahan merah putih agar transparan dan terkoneksi dalam sebuah jaringan kerja sama yang kuat antar koperasi.

    Menkop meyakini, dengan sinergi dan gotong royong dari semua pihak, Kopdes/Kel Merah Putih dapat segera terbentuk di seluruh desa kelurahan, dan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi rakyat indonesia. Ia menuturkan, saat ini menjadi momentum kebangkitan koperasi sebuah ekonomi konstitusi yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa, sebagai ekonomi yang paling sesuai untuk masyarakat Indonesia.

    Menkop juga berharap, agar Kepri menjadi pelopor/lokomotif terutama bagi Kopdes/kel Merah Putih berbasis nelayan. Mengingat, Kepri memiliki sumber daya laut dan potensi desa perikanan laut seperti yang ada di Natuna, Anambas dan lainnya. “Kami harap ada percontohan dan model Kopdes/kel Merah Putih berbasis agromaritim di Kepri, sehingga menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki kondisi geografis yang sama,” harapnya.

    Menkop menambahkan dengan begitu, kemiskinan ekstrim sebanyak 3,1 juta jiwa bisa dituntaskan melalui garapan Kopdes/kel Merah Putih. Menjadi solusi, jawaban bagaimana ekonomi dikelola dari bawah.“Maka dari itu, gerakan besar ini membutuhkan kerja sama partisipasi dari seluruh komponen. Kami menyerukan hilangkan ego sektoral terutama di lintas kementerian dan dinas, sebagaimana koperasi dibangun atas azas gotong-royong,” pintanya.

    Di kesempatan yang sama, Gubernur Pemprov Kepri Ansar Ahmad menuturkan, melalui Inpres No 9 tahun 2025, seluruh daerah di Provinsi Kepri diwajibkan untuk memberikan dukungan yang cepat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. 

    “Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, notaris, dan berbagai pihak terlibat menjadi kunci sukses dalam memfasilitasi pendirian koperasi lokal,” katanya.

    Diketahui, dukungan Pemprov Kepri juga dibuktikan dengan disiapkannya tenaga pendamping penyuluh, 35 notaris memberikan pelayanan, serta anggaran hingga Rp2,25 miliar. Termasuk disediakan insentif sebesar Rp200 juta untuk masing-masing lima koperasi masif yang memiliki dampak multiplier effect bagi masyarakat.

    Ansar melanjutkan, potensi maritim dan pariwisata yang melimpah di Kepri, menjadi fokus utama pengembangan koperasi ke depan. “Kita punya 2.408 pulau, dan 394 pulau berpenghuni. Sebagian pulau sudah termanfaatkan secara optimal untuk pengembangan pariwisata, industri, dan lainnya. Maka potensi-potensi ini tentunya menjadi bagian dari core bisnisnya para koperasi ke depan,” katanya.

    Ia berharap, rapat koordinasi yang intensif antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi kunci dalam mewujudkan visi koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat.

    Sumber : Elshinta.Com