Xcloud.id

Tag: Ansar Ahmad

  • Menpar ingin Pulau Penyengat menjadi pusat wisata halal terbesar ASEAN

    Menpar ingin Pulau Penyengat menjadi pusat wisata halal terbesar ASEAN

    Makanya, kami optimistis pulau ini akan menjadi pusat wisata halal dan Muslim yang terbesar di kawasan ASEAN.

    Tanjungpinang (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) RI Widiyanti Putri Wardhana ingin menjadikan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sebagai pusat wisata halal dan Muslim terbesar di kawasan ASEAN.

    “Hari ini, kita berada di Bumi Gurindam 12, tanah kelahiran Raja Ali Haji, seorang ulama dan pujangga besar Riau-Lingga. Pantun, syair, dan pedoman bahasanya menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa persatuan hingga hari ini,” kata Menpar Widiyandi saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kamis sore.

    Menpar juga berharap Pulau Penyengat semakin terkenal, sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan dalam maupun luar negeri datang kemari, terutama di negara-negara Muslim.

    Kementerian Pariwisata, kata dia, berkomitmen mempromosikan Pulau Penyengat ke mancanegara karena memiliki histori dan sejarah yang luar biasa. Termasuk memperbanyak program-program pariwisata nasional di pulau tersebut.

    Pulau mungil yang terletak di seberang pusat Kota Tanjungpinang itu mencerminkan integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat.

    “Sebagai pusat peradaban Melayu Islam pada abad ke-19, Pulau Penyengat memiliki makna historis dan kultural yang mendalam. Makanya, kami optimistis pulau ini akan menjadi pusat wisata halal dan Muslim yang terbesar di kawasan ASEAN,” ujarnya pula.

    Dalam kunjungan perdana ini, Menpar Widiyanti turut menyerahkan sertifikat halal produk untuk 24 pelaku UMKM di Pulau Penyengat.

    Dengan adanya sertifikasi halal ini, diharapkan semua produk-produk UMKM tersertifikasi halal, sehingga menarik minat wisatawan mancanegara, khususnya agama Muslim.

    “Selain itu, turut mendorong daya saing produk lokal untuk menjangkau pasar global,” ujar Menpar.

    Menpar RI Widiyandi Putri Wardhana saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (16/10/2025). ANTARA/Ogen

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pihaknya terus berupaya mempercantik Pulau Penyengat, mulai dari pembangunan infrastruktur, eksplorasi budaya dengan story telling yang bagus, serta mengembangkan 44 situs sejarah di pulau tersebut.

    Pemprov Kepri bersama seluruh stakeholder juga gencar promosi serta memperbanyak agenda wisata di Pulau Penyengat, baik di siang maupun malam hari.

    Menurut Ansar, Pulau Penyengat menjadi salah satu destinasi wisata favorit turis asing, terutama dari Malaysia dan Singapura.

    Pihaknya juga menggaet wisatawan nusantara ke Pulau Penyengat supaya mereka tahu bahwa di sini banyak sejarah yang memberikan kontribusi buat negeri ini, terutama bahasa persatuan bahasa Indonesia.

    “Kita sangat yakin Pulau Penyengat terus berkembang jadi pusat pariwisata halal, apalagi sudah dua kali dapat predikat desa wisata rintisan terbaik pertama nasional,” ujar Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menpar & Kepala BPJPH serahkan sertifikat halal produk UMKM Penyengat

    Menpar & Kepala BPJPH serahkan sertifikat halal produk UMKM Penyengat

    Tanjungpinang (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Ahmad Haikal Hasan menyerahkan sertifikat halal bagi produk UMKM di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    Menpar Widiyanti mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi strategis antara Kemenpar RI dan BPJPH dalam rangka program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata.

    “Program ini telah dilakukan sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 Desa Wisata di Indonesia, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat ini,” kata Widiyanti saat berkunjung sekaligus menyerahkan sertifikat halal produk UMKM di Pulau Penyengat, Kamis sore.

    Menpar menyebut total sudah ada 438 produk UMKM desa wisata tersertifikasi halal hingga 15 Oktober 2025.

    Program ini, kata dia, akan diperluas lagi bersama-sama BPJPH ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi, dalam rangka Indonesia Muslim Travel Index 2025.

    “Ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal, khususnya di Pulau Penyengat,” ujarnya.

    Widiyanti menyebut sebagai pusat peradaban Melayu Islam pada abad ke-19, Pulau Penyengat memiliki makna historis dan kultural yang mendalam.

    Desa ini mencerminkan integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat.

    Karena itu, lanjut dia, sangat tepat jika pulau mungil di seberang pusat Kota Tanjungpinang ini menjadi lokasi simbolis untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan pariwisata halal.

    Ia turut mengapresiasi yang BPJPH, Pemprov Kepri, Pemkot Tanjungpinang, serta seluruh masyarakat Pulau Penyengat atas semangat kolaborasi dan kebersamaan mendukung ekosistem wisata halal di Pulau Penyengat.

    “Semoga sinergi ini terus berlanjut untuk mendukung pengembangan desa wisata dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global pariwisata yang ramah Muslim,” katanya pula.

    Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kunjungan Kemenpar dan BPJPH beserta jajaran sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan pariwisata halal Pulau Penyengat.

    Ansar menyampaikan Pemprov Kepri terus berkolaborasi dengan Pemkot Tanjungpinang dan Pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan wisata Pulau Penyengat sebagai salah satu magnet kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

    “Dari waktu ke waktu, kami terus membenahi infrastruktur pulau ini supaya semakin memikat wisatawan datang kemari. Termasuk rencana pembangunan Monumen Bahasa Nasional Pulau Penyengat pada tahun 2026,” ungkap Ansar.

    Menpar Widiyanti Putri Wardhana meninjau produk UMKM di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (16/10/2025). (ANTARA/Ogen)

    Usai acara tersebut, Menpar Widiyandi dan Kepala BPJPH menyempatkan diri meninjau langsung produk-produk pelaku UMKM di Pulau Penyengat, mulai dari kuliner, pakaian hingga aksesoris.

    Menpar bahkan mencicipi minuman Air Dohot yang menjadi ciri khas di pulau bersejarah tersebut.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 73 Kontainer Berisi Limbah Elektronik di Batam akan Dikirim Balik ke Amerika

    73 Kontainer Berisi Limbah Elektronik di Batam akan Dikirim Balik ke Amerika

    Liputan6.com, Jakarta Kasus impor puluhan kontainer berisi limbah elektronik yang masuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) dari Amerika Serikat, terbongkar di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengaku tidak memiliki kewenangan dalam urusan pengawasan impor di Batam.

    “Kalau Batam kan sekarang PP 25 Tahun 2022 itu mengatur sepenuhnya kewenangan BP Batam. Jadi memang kita tidak berwenang untuk melakukan itu. Sebaiknya teman-teman tanyakan langsung ke BP Batam,” ujar Ansar Ahmad kepada Liputan6.com, Senin (06/10/2025).

    Sementara itu dari data laporan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan atas temuan Direktorat Bea Cukai pada akhir September 2025, ditemukan 73 kontainer limbah elektronik ilegal asal Amerika Serikat di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

    Kontainer tersebut berisi printer circuit board, kabel karet, CPU, harddisk, hingga komponen elektronik bekas lainnya yang diimpor secara ilegal oleh tiga perusahaan, yakni PT Logam Internasional Jaya, PT Esun Internasional Utama Indonesia, dan PT Batam Battery Recycle Industry.

    Seluruh kontainer kini dalam proses re-ekspor ke Amerika Serikat, karena impor limbah B3 dilarang keras berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari ancaman limbah berbahaya.

    Ansar menegaskan bahwa izin impor limbah B3 sepenuhnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, bukan daerah. Kementerian tersebut memiliki kewenangan mengeluarkan izin sekaligus mengawasi aktivitas industri yang berpotensi menghasilkan atau mengolah limbah berbahaya.

    Ansar juga menyebutkan contoh kasus BSS Tech yang pernah beroperasi di Batam dengan izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup, menandakan bahwa tidak semua aktivitas industri limbah otomatis ilegal, selama sesuai dengan ketentuan.

    Meskipun kewenangan pengawasan berada di tangan BP Batam dan KLHK, Gubernur Ansar berharap agar koordinasi antarinstansi diperkuat untuk mencegah masuknya limbah ilegal ke wilayah Kepri.

    “Batam sekarang sudah lebih leluasa dengan kewenangan penuh BP Batam, tapi justru karena itu pengawasan harus diperketat agar tidak disalahgunakan,” tegasnya.

    Ansar juga menyebut pentingnya menjadikan Kawasan Industri Bintang Karimun sebagai model pengelolaan kawasan industri ramah lingkungan, seimbang antara investasi dan perlindungan alam.

    “Kalau tiga kawasan strategis di Kepri benar-benar terwujud, kita tinggal dukung agar programnya berjalan dengan prinsip keberlanjutan,” Ujar Ansar.

    Pemerintah Indonesia sejak lama melarang impor limbah B3 untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, praktik ilegal masih terjadi melalui jalur pelabuhan besar, termasuk Batam.

    Temuan 73 kontainer dari Amerika Serikat ini menjadi peringatan keras bagi pelaku industri dan aparat pengawasan, agar tidak menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan limbah negara maju.

  • 3 Dapur SPPG Ditutup Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad Minta Pengawasan Diperketat

    3 Dapur SPPG Ditutup Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad Minta Pengawasan Diperketat

    Ansar menjelaskan, data tersebut menggambarkan bahwa meskipun SPPG sudah agak meluas, masih terdapat celah signifikan antara jumlah yang ideal dan yang telah terwujud.

    Kesenjangan operasional, sertifikasi kebersihan, dan kualitas dapur menjadi titik kritis yang harus diatasi.

    Ansar menegaskan, pemerintah akan merangkul pemerintah kabupaten/kota agar pengawasan terhadap SPPG lebih optimum.

    “Ini persoalan pengawasan, persoalan kehati-hatian, dan kebersihan. Itu yang harus menjadi perhatian utama,” papar dia.

    Ia juga mengingatkan bahwa pihaknya tak akan mengambil tindakan penertiban masif sebelum hasil uji laboratorium keluar, agar tidak terjadi pelanggaran hak atau kesalahan administrasi.

    “Sementara itu, hasil uji laboratorium dari BPOM dan Bapelkes masih ditunggu. Setelah keluar, pemerintah berencana mengambil keputusan lanjutan, baik berupa perbaikan, penutupan permanen, atau restart operasi jika hasil menyebutkan aman,” jelas Ansar.

  • Pemprov Kepri dorong FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun

    Pemprov Kepri dorong FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun

    Batam (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong perluasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di wilayah Bintan, dan Karimun selain di Kota Batam.

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, langkah ini akan memberi kepastian kepada investor sekaligus memperluas peluang ekonomi masyarakat.

    “Kita mengusulkan agar Bintan dan Karimun bisa menjadi FTZ menyeluruh, sementara Natuna, Anambas, dan Lingga didorong dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” katanya di Batam, Jumat.

    Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah sukses mengajukan status KEK di Kabupaten Lingga.

    “Saat ini Lingga sudah memiliki satu KEK, dan itu terus kita pacu. Peran industri jasa keuangan juga sangat penting dalam mendukung ekosistem investasi ini,” ujar Ansar.

    Ia menjelaskan, usulan FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun sebenarnya sudah disampaikan sejak empat tahun lalu kepada Kementerian Koordinator Perekonomian.

    Namun, baru belakangan ini mendapat respon positif.

    “Kemarin sudah di-follow up, Pak Menko menyampaikan akan dilakukan kajian melalui lembaga independen. Kajian ini akan menilai efektivitas percepatan ekonomi dan investasi, termasuk menghitung potensi kehilangan pendapatan daerah, peluang lapangan kerja, inflasi, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat,” katanya menjelaskan.

    Menurut Ansar, pola FTZ di Bintan dan Karimun bisa berbeda dengan Batam.

    Di Batam, status tanah dikelola BP Batam, sementara di dua daerah tersebut terdapat kepemilikan pribadi.

    “Kalau investor ingin masuk, mereka bisa melakukan pembebasan lahan langsung, dan pemerintah daerah akan memfasilitasi. Untuk kendaraan, bisa dibuat sistem resiprokal dengan pengawasan ketat, sehingga kendaraan dari Batam bisa digunakan di Bintan dan Karimun, begitu juga sebaliknya,” tambahnya.

    Ansar menegaskan bahwa perluasan FTZ menjadi bagian dari upaya menjadikan Kepri sebagai lokomotif ekonomi nasional.

    Hal itu sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 7,14 persen pada triwulan II 2025, tertinggi di Sumatera dan ketiga di tingkat nasional.

    “PDRB Kepri per kapita saat ini hampir menyentuh 11.000 dolar AS per tahun per orang. Kita semua harus menjaga momentum pertumbuhan, dan memastikan aktivitas ekonomi benar-benar menjadi mesin penggerak masyarakat Kepri,” ujar dia.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri apresiasi Kepri mampu tangkap pasar ekspor Singapura

    Mendagri apresiasi Kepri mampu tangkap pasar ekspor Singapura

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menangkap pasar ekspor Singapura untuk mengisi kebutuhan pangan di negara tersebut.

    Menurutnya, kondisi saat ini menjadi momentum yang tepat karena Johor Malaysia, yang biasanya menjadi pemasok utama, kini lebih memilih memenuhi kebutuhan domestik.

    “Kepri bisa menangkap peluang ekspor pangan ke Singapura. Ada permintaan besar, baik untuk ayam maupun produk hidroponik. Silakan berkoordinasi dengan Pak Gubernur Ansar jika ingin bergabung melakukan ekspor ke pasar Singapura,” kata saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera di Batam, Minggu.

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan, pemerintah daerah bersama Kementerian Perdagangan telah meluncurkan fasilitas Hub Ekspor di Sumatera Promotion Center, di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam.

    Kehadiran hub ini diharapkan menjadi pintu gerbang produk Kepri menuju pasar internasional, terutama Singapura.

    “Johor yang biasanya ekspor ke Singapura kini memprioritaskan untuk memasok kebutuhan sendiri. Food Security Agency Singapura sudah beberapa kali bertemu dengan kami,” katanya.

    Ia menyampaikan bahwa Kepri telah melakukan ekspor sekitar 6.000 ton tanaman hidroponik.

    “Itu baru memasok 2-3 mal saja, masih sangat besar peluangnya,” ujar Ansar.

    Selain sayuran hidroponik, Ansar juga menyebut Kepri telah mengekspor ayam hidup asal Kabupaten Bintan, sejumlah 1,5 juta ekor untuk memasok kebutuhan beberapa mal.

    Gubernur mengatakan bahwa pihaknya terus membuka komunikasi dengan Food Security Agency Singapura, untuk memperluas jenis komoditas yang bisa diekspor.

    “Kami akan bahas lebih luas ruang kerja sama ini, karena Singapura terus mencari pasokan dari luar. Kerja sama antarnegara ini bisa mengoptimalkan potensi Kepri dan Sumatera untuk menjadi penyuplai pangan yang berkelanjutan,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tito mengajak kepala daerah se-Wilayah Sumatera untuk ikut mengambil peluang tersebut, sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

    Dengan kondisi geografis yang strategis dan ketersediaan komoditas pangan, Kepri diyakini mampu menjadi mitra penting bagi Singapura dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri pimpin rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam 

    Mendagri pimpin rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam 

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

    Rakor dihadiri oleh kepala daerah se-Sumatera yakni Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.

    Beberapa gubernur yang tidak hadir atau diwakilkan diantaranya, Sumsel, Lampung dan Aceh.

    Untuk wilayah Kepri dihadiri seluruh wali kota, maupun bupati secara daring.

    Selain Mendagri, rakor tersebut juga dihadiri Ketua Komisi II Rifqinizamu Karyasayuda dan Plt Dirjen Perdangangan Luar Negeri Tommy Andana sebagai narasumber.

    Acara juga telah dihadiri Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Amsakar Achmad beserta wakilnya Li Claudia Chandra.

    Rakor pemerintahan ini sebelumnya juga digelar di wilayah Jakarta, dan se-Jawab pascademonstrasi yang pecah di berbagai daerah pada akhir Agustus.

    Rakor tersebut menjadi penting dalam merespon dinamika di masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan aparat keamanan.

    Gubernur Riau Ansar Ahmad dalam sambutan pembukanya mengapresiasi dipilihkan Kota Batam sebagai penyelenggara rakor pemerintahan se-Sumatera.

    “Ini sejarah penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas mempertegas dan menyatakan sikap tegak lurus melaksanakan dan menyukseskan Astacita presiden,” kata Ansar.

    Dalam kesempatan itu, Ansar juga menyampaikan potensi ekspor Kepri dan wilayah se-Sumatera yang mengisi pasar Singapura.

    Hingga berita ini diturunkan Mendagri sedang memberikan arahan kepada kepala daerah se-Sumatera.

    Tito mengatakan rakor ini untuk membahas terkait situasi kamtibmas saat ini, sekaligus antisipasi problematika di tahun anggaran 2025.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Moreno Soeprapto Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum IMI 2025-2030

    Moreno Soeprapto Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum IMI 2025-2030

    Liputan6.com,Yogyakarta – Pembalap sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Moreno Soeprapto resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) periode 2025-2030. Moreno terpilih secara aklamasi setelah tidak ada calon lain yang mendaftar hingga penutupan pendaftaran pada 4 September 2025 lalu.

    Penetapan Moreno dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) IMI ke-X di Royal Ambarukmo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (20/9/2025), yang dihadiri 37 perwakilan IMI provinsi dan 10 asosiasi.

    “Hari ini kita mengucapkan syukur karena Munas ke-X telah dibuka dan dihadiri 37 perwakilan IMI provinsi. Saya belum bisa berbicara banyak karena saya ingin agenda Munas berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu,” ujar Moreno saat jumpa pers bersama Ketua IMI periode 2020-2025, Bambang Soesatyo.

    Moreno menegaskan dirinya akan melanjutkan arahan dan masukan dari para senior demi kemajuan IMI. Ia juga memastikan IMI akan lebih fokus sebagai badan regulator yang mengurusi tata kelola otomotif Indonesia.

    “Saya berterima kasih kepada Pak Bamsoet yang memberi kesempatan untuk meneruskan dan melanjutkan hasil kerja beliau. Hasil kerja selama kepemimpinan beliau sangat baik, saya tinggal menyempurnakan dan melanjutkan,” kata Moreno.

     

    Teka-teki proyek Bintan Internasional Circuit untuk gelaran balap Mobil Formula 1 akhirnya mulai tercerahkan. Kabar ini dipastikan usai Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bertemu dengan Ketua MPR RI, sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) B…

  • Evaluasi tunjangan rumah DPRD Kepri perlu dikonsultasikan ke Mendagri

    Evaluasi tunjangan rumah DPRD Kepri perlu dikonsultasikan ke Mendagri

    Tanjungpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan evaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD di provinsi tersebut perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal itu menyusul adanya arahan Mendagri Tito Karnavian kepada para kepala daerah agar berkomunikasi dengan DPRD untuk mengevaluasi tunjangan perumahan yang diterima wakil rakyat di daerah masing-masing.

    “Kalau soal tunjangan perumahan DPRD, kita harus konsultasi dulu ke Mendagri, apakah perlu dievaluasi atau tidak,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Rabu.

    Ansar mengaku tidak mengetahui secara detail nominal tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri, namun ia memastikan tak ada rencana kenaikan gaji maupun tunjangan dewan di daerah itu pada tahun anggaran 2025.

    “Nominalnya masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Ansar.

    Sementara itu Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kepri Ika Hasilah menyatakan saat ini gaji pokok anggota DPRD berkisar Rp5 juta per bulan, lalu ditambah tunjangan transportasi sekitar Rp13 juta, kemudian tunjangan perumahan sekitar Rp15 juta, serta tunjangan lainnya sekitar Rp13 juta per bulan.

    Menurut Ika, gaji dan tunjangan anggota legislatif itu tidak mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir atau sejak 2020.

    “Kami juga belum pernah melakukan penghitungan appraisal layak atau tidaknya menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kepri,” kata Ika.

    Ia menambahkan kalaupun ada rencana kenaikan gaji atau tunjangan anggota dewan, misalnya tunjangan perumahan, maka harus melalui mekanisme penilaian penaksiran nilai properti/rumah, baru kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri.

    “Contohnya, tunjangan perumahan anggota DPRD, tentu harus disesuaikan dengan nilai rumahnya,” ucap Ika.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran ajak ratusan pengemudi ojol di Batam makan siang bersama

    Gibran ajak ratusan pengemudi ojol di Batam makan siang bersama

    Rasanya bahagia dan bangga bisa bertemu langsung Pak Wapres. Harapan kami semoga ada kebijakan yang makin berpihak pada ojol, terutama soal aplikator lebih diawasi lagi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak lebih dari 250 pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk makan siang bersama di sela-sela kunjungan kerja.

    Saat tiba di Restoran Barelang Seafood, Wapres Gibran langsung menghampiri salah satu meja makan pengemudi ojol antara lain dari Gojek, Grab, dan Maxim yang telah menunggunya.

    “Ayo silakan dimakan. Makan semuanya,” kata Gibran seraya mempersilakan pengemudi ojol menikmati aneka hidangan laut yang telah tersedia di meja panjang.

    Namun, beberapa pengemudi ojol justru memilih untuk berfoto bersama Wapres Gibran, alih-alih menyantap makanan yang sudah tersedia.

    Dalam momen tersebut, Wapres juga turut berbincang tentang keseharian pengemudi ojol saat mengantar penumpang, maupun mengantar makanan atau barang.

    Salah seorang pengemudi ojol, Dana, mengaku senang dan terhormat bisa bertemu dan bersalaman langsung dengan orang nomor dua di Indonesia itu.

    “Rasanya bahagia dan bangga bisa bertemu langsung Pak Wapres. Harapan kami semoga ada kebijakan yang makin berpihak pada ojol, terutama soal aplikator lebih diawasi lagi,” ungkapnya.

    Pengemudi ojol lainnya, Suriadi (52) mengaku sudah bekerja tiga tahun lebih di perusahaan ojol tempatnya bernaung. Ia mengungkapkan mendapat undangan dari Pemerintah Kota Batam untuk makan siang bersama pengemudi ojol lainnya.

    “Ternyata ada Mas Gibran dan tadi kita sempat foto bersama, ngobrol-ngobrol. Kami bersyukur ramah sekali tadi berbincang dengan kita semua,” kata Suriadi.

    Sebelum mengakhiri acara, Wapres berfoto bersama seluruh pengemudi ojol secara bertahap hingga semua mendapatkan kesempatan yang sama.

    Acara makan siang ini, menurut Wapres, tidak hanya sekadar jamuan, tetapi juga menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah dengan masyarakat pekerja sektor transportasi daring.

    Kehangatan suasana makan siang bersama para pengemudi ojol di Batam ini menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk selalu dekat dengan rakyat, mendengar langsung keluhan mereka, dan menghadirkan solusi nyata dalam kebijakan pemerintah.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.