Xcloud.id

Tag: Ansar Ahmad

  • Ketua MPR RI kunjungi Kota Tanjungpinang-Kepri

    Ketua MPR RI kunjungi Kota Tanjungpinang-Kepri

    Tanjungpinang (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani berkunjung ke Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk menghadiri sejumlah agenda penting bersama pemerintah daerah setempat.

    Ahmad Muzani dan rombongan tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Kamis (13/11) siang, disambut oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Kunjungan Ketua MPR RI ini menjadi kehormatan besar bagi kami, sekaligus momentum memperkuat semangat kebangsaan,” ujar Ansar saat menyambut Ketua MPR RI di Tanjungpinang, Jumat.

    Penyambutan Ketua MPR RI di Bandara RHF dilakukan dengan prosesi adat khas Melayu, tepuk tepung tawar dan penyematan tanjak oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri.

    Prosesi ini menjadi simbol penghormatan dan penerimaan tamu kehormatan di Bumi Segantang Lada tersebut.

    Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya atas kunjungan Ketua MPR RI ke Kepri.

    Menurur Ansar kedatangan Ahmad Muzani ke Tanjungpinang akan diisi dengan sejumlah agenda penting. Pada Jumat (14/11), LAM Kepri akan menganugerahkan gelar adat kepada Ketua MPR RI sebagai bentuk penghargaan atas kiprahnya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan.

    Usai penganugerahan gelar adat, Ahmad Muzani dijadwalkan menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Raya Sultan Riau Lingga di Pulau Penyengat.

    Sebagai penutup rangkaian kunjungannya, pada malam harinya Ketua MPR RI akan menghadiri tausiah akbar Kepri Bersholawat, yang diperkirakan dihadiri lebih dari 10.000 masyarakat.

    “Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkokoh semangat kebangsaan di Kepri,” ucap Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bandara RHF Tanjungpinang Resmi Jadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Internasional

    Bandara RHF Tanjungpinang Resmi Jadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Bandara Internasional Raja Haji Fisabililah (RHF) Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), resmi menjadi tempat pemeriksaan imigrasi internasional berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI tahun 2025.

    “Keputusan Menteri Imipas ini baru keluar pekan kemarin. Sekarang, sedang ditindak lanjuti bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait,” kata Kepala Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Ben Yuda Karubaba dihubungi di Tanjungpinang, Minggu.

    Ben Yuda mengatakan Imigrasi Tanjungpinang siap menempatkan petugas pemeriksaan keimigrasian di Bandara RHF ketika sudah ada jalur penerbangan internasional di sana.

    Menurut dia, fasilitas keimigrasian di bandara yang berada di pusat ibukota Provinsi Kepri itu sudah memadai guna mendukung penerbangan internasional, mulai dari counter pemeriksaan imigrasi sampai jaringan internet.

    “Kalau sudah ada penerbangan internasional, kami langsung turunkan petugas imigrasi. Kebutuhannya sekitar enam orang, dan SDM kami sangat siap,” ujar dia.

    Ben Yuda mengatakan penerbangan internasional melalui Bandara RHF sangat potensial, salah satunya rute Tanjungpinang-Kuala Lumpur, Malaysia.

    Hal itu mengingat banyak wisatawan mancanegara atau wisman dari negeri jiran Malaysia yang datang ke Kepri setiap tahunnya, khususnya di Tanjungpinang dengan menggunakan jalur laut.

    “Kalau rute Tanjungpinang-Malaysia, setiap hari ada dua kapal pulang dan pergi. Tapi cuma bisa ke Johor, kalau ke Kuala Lumpur tak bisa pakai kapal, harus pesawat,” ujar dia.

    Lebih lanjut ia mengatakan Imigrasi Tanjungpinang terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait dalam mendorong realisasi penerbangan internasional di Bandara RHF, karena dampaknya tak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tapi juga mendorong roda perekonomian daerah setempat.

    “Kami mendukung penuh penerbangan internasional Bandara RHF, sesuai tugas pokok dan fungsi Imigrasi,” katanya menegaskan.

    Sementara itu, ia mengatakan Bandara RHF Kota Tanjungpinang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Menbub) RI Nomor 37 Tahun 2025 per tanggal 8 Agustus 2025.

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Bintan, Minggu, mengatakan kembalinya status bandara internasional RHF merupakan momentum penting yang tidak boleh disia-siakan, sehingga perlu segera disiapkan operasional penerbangan internasional reguler.

    “Kepri ini kawasan pariwisata. Dengan bandara internasional, wisman bisa langsung mendarat di Tanjungpinang dan Bintan tanpa transit di Batam atau Singapura,” kata Ansar.

    Ansar juga mendorong maskapai mempersiapkan rute baru, termasuk peluang penerbangan charter maupun reguler dari luar negeri, serta mempertimbangkan data permintaan wisatawan yang selama ini transit di Singapura atau Batam.

    Secara terpisah General Manager (GM) PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara RHF Tanjungpinang Agung Brahmantyo mengatakan kapasitas terminal bandara itu mencapai satu juta penumpang per tahun, namun pada 2024 baru terisi 264 ribu penumpang.

    Agung menyatakan pihaknya telah mengaktifkan kembali fasilitas internasional, termasuk counter imigrasi, bea cukai, dan karantina.

    “Sertifikat bandar udara akan disesuaikan dari domestik menjadi internasional,” kata Agung.

  • Mendukbangga Kunker ke Kepulauan Riau, Pantau Layanan KB hingga MBG

    Mendukbangga Kunker ke Kepulauan Riau, Pantau Layanan KB hingga MBG

    Jakarta –

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/Ka. BKKBN), Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan ini untuk memantau pelaksanaan sejumlah program yang diampu Kemendukbangga.

    “Program yang dipantau adalah penyelenggaraan quick wins Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, operasional pelaksanaan
    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan ibu menyusui,” tulis Kemendukbangga dalam siaran pers, Kamis (23/10/2025).

    Wihaji juga meninjau Pelayanan KB gratis di Puskesmas Batu X Tanjungpinang, didampingi Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad; Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Hj. Dewi Kumalasari Ansar; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Rohina, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Moh. Bisri.

    Kunjungan tersebut sebagai perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana di daerah. Kehadiran Wihaji di Puskesmas Batu X Tanjungpinang, untuk memastikan layanan kesehatan, terutama terkait program keluarga berencana, berjalan optimal.

    Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan keluarga berkualitas dan mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Wihaji berharap kunjungan seperti ini dapat memacu kinerja pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan KB demi kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu upaya pengendalian penduduk adalah untuk menghindari 4 Terlalu bagi pasangan usia subur. Yakni, Terlalu muda menikah di mana usia kurang dari 21 tahun bagi wanita; Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun; Terlalu banyak anak lebih dari dua orang: dan Terlalu tua hamil dan melahirkan di usia lebih dari 35 tahun.

    Kunjungan lapangan berlanjut ke Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) TPA Asri, di Jalan Kuantan, Tanjungpinang. Di lokasi ini, Wihaji meninjau langsung kegiatan pengasuhan anak terpadu. Tamasya merupakan salah satu program quick win Kemendukbangga/BKKBN, dalam membangun ketahanan keluarga sejak usia dini.

    Program ini merupakan bagian dari kecemasan di masyarakat perkotaan, khususnya kaum pekerja perempuan. Negara pun hadir dengan menghadirkan program Tamasya. Kini mereka merasa lebih tenang bekerja karena anak bisa dititipkan di Tempat Penitipan Anak (TPA) berbasis Tamasya.

    Dalam kunjungannya, Wihaji menyerahkan bantuan berupa BKB KIT dan Alat Permainan Edukatif (APE) kepada pengelola TPA Tamasya Asri.

    • Kunjungan ke SPPG, Bumil dan Busui

    Dalam kunjungan ke SPPG dan lokasi penerima manfaat, Wihaji menegaskan komitmennya untuk memastikan program MBG menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau.

    Wihaji mengatakan program MBG di kementeriannya difokuskan pada tiga kelompok sasaran utama (3B) yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita non PAUD, dalam rangka memperkuat ketahanan gizi dan mencegah stunting.

    Dengan menggunakan sepeda motor usai meninjau SPPG, Menteri Wihaji, mengunjungi para penerima manfaat MBG Ibu Hamil dan Ibu Menyusui di Tanjungpinang. MBG 3B, kata Menteri, harus tepat sasaran.

    “Kita cek dan evaluasi langsung agar benar-benar diterima oleh penerima manfaat. Karena tidak mungkin SPPG mengantar satu per satu,” jelas Wihaji.

    Maka, pendistribusian dilakukan lewat posyandu atau titik tertentu dengan bantuan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

    Didampingi Gubernur Kepri, Wihaji menjelaskan pendistribusian MBG 3B menggunakan sepeda motor dalam dua bulan terakhir untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.

    “Peruntukan program ini fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan, karena di fase inilah risiko stunting paling tinggi,” tambahnya.

    • Dukungan Pemerintah Daerah

    Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG 3B. “Kita bantu dari sisi daerah. Termasuk memberikan insentif kepada pendamping,” kata Ansar Ahmad.

    Di perkotaan, menurut Ansar, dapur MBG sudah siap beroperasi. Ada beberapa tinggal menunggu verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). “Kita pastikan lokasinya dan tempatnya higienis, jauh dari potensi lalat atau gangguan lainnya,” pungkas Ansar.

    Selanjutnya, pada malam di hari yang sama Wihaji menutup malam puncak Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Nasional (ADUJAKNAS) 2025 di Tugu Sirih, Pelataran Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang.

    (prf/ega)

  • Gubernur Kepri : Perhitungan kontribusi pariwisata perlu diperluas

    Gubernur Kepri : Perhitungan kontribusi pariwisata perlu diperluas

    Tanjungpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebut ruang lingkup perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) perlu diperluas, sehingga berdampak lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

    “Kami berharap Kementerian Pariwisata berdiskusi dengan BPS RI untuk memperluas area perhitungan kontribusi pariwisata, karena sektor ini sebenarnya punya efek ganda paling besar bagi perekonomian,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

    Ansar menyebut saat ini kontribusi pariwisata terhadap PDRB baru dihitung dari sektor perhotelan serta restoran, makan dan minum.

    Padahal, menurut dia, kontribusi pariwisata juga dapat dihitung dari berbagai kegiatan wisatawan lainnya, mulai saat kedatangan hingga pulang ke daerah atau negara asal.

    “Misalnya, perjalanan menggunakan taksi, makan dan minum di kedai atau warung kecil, termasuk aktivitas SPA, seharusnya juga dihitung sebagai kontribusi sektor wisata,” ungkap Ansar.

    Gubernur menyampaikan Pemprov Kepri bersama semua stakeholder akan terus mendorong bagaimana pariwisata berkontribusi besar dalam mendukung PDRB.

    Sejauh ini, kata dia, persentase PDRB dari sektor pariwisata Kepri baru mencapai empat persen.

    “Tahun ini, target PDRB sektor pariwisata di Kepri sekitar Rp17 triliun,” ungkapnya.

    Lanjut Ansar menambahkan Kepri termasuk tiga besar tertinggi untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman di Indonesia, setelah Bali dan Jakarta. Pariwisata dikembangkan di setiap daerah itu sesuai potensinya masing-masing.

    Pada tahun 2019, kunjungan wisman Kepri tembus 2,8 juta orang, namun turun drastis menjadi 400 ribu orang pada saat wabah COVID-19.

    Setelah COVID-19 mereda, tingkat kunjungan wisman ke Kepri mulai bangkit. Selama periode Januari sampai Agustus 2025 sudah ada 1,8 juta wisman berkunjung ke Bumi Melayu tersebut. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara atau wisnus mencapai 2,2 juta orang.

    “Kami optimistis sampai akhir tahun ini, kunjungan wisman Kepri tembus 2 juta orang, dan wisnus 3,5 juta orang. Biasanya tingkat kunjungan wisman meningkat di akhir tahun,” demikian Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepri serahkan lahan pusat kreasi destinasi pariwisata ke Kemenpar RI

    Kepri serahkan lahan pusat kreasi destinasi pariwisata ke Kemenpar RI

    Kawasan ini nantinya akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi, pengembangan, dan etalase produk kreatif

    Tanjungpinang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyerahkan sertifikat lahan pusat kreasi destinasi pariwisata di Kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI.

    Lahan yang diserahkan seluas 6.643 meter persegi dengan nilai perolehan Rp4,88 miliar itu akan menjadi lokasi pembangunan pusat kreasi destinasi pariwisata oleh Kemenpar.

    “Kawasan ini nantinya akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi, pengembangan, dan etalase produk kreatif untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai penyerahan sertifikat lahan secara simbolis kepada Menpar RI Widiyanti Putri Wardhana dalam kunjungannya di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kamis.

    Ansar menyebut pembangunan pusat kreasi destinasi pariwisata itu bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri, salah satunya dengan menciptakan ikon baru dan mendukung keberadaan objek wisata yang sudah ada.

    Pembangunan tersebut berjalan selaras dengan program Kemenpar lainnya yang sedang dilaksanakan di Kepri, yaitu Gerakan Wisata Bersih (GWB) di Pulau Penyengat, yang bertujuan untuk penguatan pariwisata berkelanjutan

    “Semoga pembangunan pusat kreasi itu bisa segera terwujud guna mendorong pengembangan pariwisata Kepri,” ucap Ansar.

    Gubernur Ansar mengapresiasi kunjungan Menpar Widiyanti bersama Kepala Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan di Pulau Penyengat. Hal ini menandakan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan potensi pariwisata serta penguatan ekosistem halal di Kepri.

    Ia memaparkan di depan Menpar dan Kepala BPJPH bahwa Kepri merupakan salah satu provinsi dengan kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi di Indonesia atau peringkat tiga tertinggi setelah Bali dan Jakarta.

    Berdasarkan data BPS tahun 2019, Kepri mencatat 2,8 juta kunjungan wisatawan mancanegara, namun sempat turun drastis saat pandemi COVID-19.

    “Setelah pandemi mulai pulih lagi. Sampai Agustus 2025 sudah ada 1,2 juta wisatawan mancanegara ke Kepri, dan kita optimistis hingga akhir tahun ini bisa mencapai 1,8 hingga 2 juta kunjungan,” ujar Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menpar ingin Pulau Penyengat menjadi pusat wisata halal terbesar ASEAN

    Menpar ingin Pulau Penyengat menjadi pusat wisata halal terbesar ASEAN

    Makanya, kami optimistis pulau ini akan menjadi pusat wisata halal dan Muslim yang terbesar di kawasan ASEAN.

    Tanjungpinang (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) RI Widiyanti Putri Wardhana ingin menjadikan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sebagai pusat wisata halal dan Muslim terbesar di kawasan ASEAN.

    “Hari ini, kita berada di Bumi Gurindam 12, tanah kelahiran Raja Ali Haji, seorang ulama dan pujangga besar Riau-Lingga. Pantun, syair, dan pedoman bahasanya menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa persatuan hingga hari ini,” kata Menpar Widiyandi saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kamis sore.

    Menpar juga berharap Pulau Penyengat semakin terkenal, sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan dalam maupun luar negeri datang kemari, terutama di negara-negara Muslim.

    Kementerian Pariwisata, kata dia, berkomitmen mempromosikan Pulau Penyengat ke mancanegara karena memiliki histori dan sejarah yang luar biasa. Termasuk memperbanyak program-program pariwisata nasional di pulau tersebut.

    Pulau mungil yang terletak di seberang pusat Kota Tanjungpinang itu mencerminkan integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat.

    “Sebagai pusat peradaban Melayu Islam pada abad ke-19, Pulau Penyengat memiliki makna historis dan kultural yang mendalam. Makanya, kami optimistis pulau ini akan menjadi pusat wisata halal dan Muslim yang terbesar di kawasan ASEAN,” ujarnya pula.

    Dalam kunjungan perdana ini, Menpar Widiyanti turut menyerahkan sertifikat halal produk untuk 24 pelaku UMKM di Pulau Penyengat.

    Dengan adanya sertifikasi halal ini, diharapkan semua produk-produk UMKM tersertifikasi halal, sehingga menarik minat wisatawan mancanegara, khususnya agama Muslim.

    “Selain itu, turut mendorong daya saing produk lokal untuk menjangkau pasar global,” ujar Menpar.

    Menpar RI Widiyandi Putri Wardhana saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (16/10/2025). ANTARA/Ogen

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pihaknya terus berupaya mempercantik Pulau Penyengat, mulai dari pembangunan infrastruktur, eksplorasi budaya dengan story telling yang bagus, serta mengembangkan 44 situs sejarah di pulau tersebut.

    Pemprov Kepri bersama seluruh stakeholder juga gencar promosi serta memperbanyak agenda wisata di Pulau Penyengat, baik di siang maupun malam hari.

    Menurut Ansar, Pulau Penyengat menjadi salah satu destinasi wisata favorit turis asing, terutama dari Malaysia dan Singapura.

    Pihaknya juga menggaet wisatawan nusantara ke Pulau Penyengat supaya mereka tahu bahwa di sini banyak sejarah yang memberikan kontribusi buat negeri ini, terutama bahasa persatuan bahasa Indonesia.

    “Kita sangat yakin Pulau Penyengat terus berkembang jadi pusat pariwisata halal, apalagi sudah dua kali dapat predikat desa wisata rintisan terbaik pertama nasional,” ujar Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menpar & Kepala BPJPH serahkan sertifikat halal produk UMKM Penyengat

    Menpar & Kepala BPJPH serahkan sertifikat halal produk UMKM Penyengat

    Tanjungpinang (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Ahmad Haikal Hasan menyerahkan sertifikat halal bagi produk UMKM di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    Menpar Widiyanti mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi strategis antara Kemenpar RI dan BPJPH dalam rangka program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata.

    “Program ini telah dilakukan sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 Desa Wisata di Indonesia, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat ini,” kata Widiyanti saat berkunjung sekaligus menyerahkan sertifikat halal produk UMKM di Pulau Penyengat, Kamis sore.

    Menpar menyebut total sudah ada 438 produk UMKM desa wisata tersertifikasi halal hingga 15 Oktober 2025.

    Program ini, kata dia, akan diperluas lagi bersama-sama BPJPH ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi, dalam rangka Indonesia Muslim Travel Index 2025.

    “Ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal, khususnya di Pulau Penyengat,” ujarnya.

    Widiyanti menyebut sebagai pusat peradaban Melayu Islam pada abad ke-19, Pulau Penyengat memiliki makna historis dan kultural yang mendalam.

    Desa ini mencerminkan integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat.

    Karena itu, lanjut dia, sangat tepat jika pulau mungil di seberang pusat Kota Tanjungpinang ini menjadi lokasi simbolis untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan pariwisata halal.

    Ia turut mengapresiasi yang BPJPH, Pemprov Kepri, Pemkot Tanjungpinang, serta seluruh masyarakat Pulau Penyengat atas semangat kolaborasi dan kebersamaan mendukung ekosistem wisata halal di Pulau Penyengat.

    “Semoga sinergi ini terus berlanjut untuk mendukung pengembangan desa wisata dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global pariwisata yang ramah Muslim,” katanya pula.

    Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kunjungan Kemenpar dan BPJPH beserta jajaran sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan pariwisata halal Pulau Penyengat.

    Ansar menyampaikan Pemprov Kepri terus berkolaborasi dengan Pemkot Tanjungpinang dan Pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan wisata Pulau Penyengat sebagai salah satu magnet kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

    “Dari waktu ke waktu, kami terus membenahi infrastruktur pulau ini supaya semakin memikat wisatawan datang kemari. Termasuk rencana pembangunan Monumen Bahasa Nasional Pulau Penyengat pada tahun 2026,” ungkap Ansar.

    Menpar Widiyanti Putri Wardhana meninjau produk UMKM di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (16/10/2025). (ANTARA/Ogen)

    Usai acara tersebut, Menpar Widiyandi dan Kepala BPJPH menyempatkan diri meninjau langsung produk-produk pelaku UMKM di Pulau Penyengat, mulai dari kuliner, pakaian hingga aksesoris.

    Menpar bahkan mencicipi minuman Air Dohot yang menjadi ciri khas di pulau bersejarah tersebut.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 73 Kontainer Berisi Limbah Elektronik di Batam akan Dikirim Balik ke Amerika

    73 Kontainer Berisi Limbah Elektronik di Batam akan Dikirim Balik ke Amerika

    Liputan6.com, Jakarta Kasus impor puluhan kontainer berisi limbah elektronik yang masuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) dari Amerika Serikat, terbongkar di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengaku tidak memiliki kewenangan dalam urusan pengawasan impor di Batam.

    “Kalau Batam kan sekarang PP 25 Tahun 2022 itu mengatur sepenuhnya kewenangan BP Batam. Jadi memang kita tidak berwenang untuk melakukan itu. Sebaiknya teman-teman tanyakan langsung ke BP Batam,” ujar Ansar Ahmad kepada Liputan6.com, Senin (06/10/2025).

    Sementara itu dari data laporan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan atas temuan Direktorat Bea Cukai pada akhir September 2025, ditemukan 73 kontainer limbah elektronik ilegal asal Amerika Serikat di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

    Kontainer tersebut berisi printer circuit board, kabel karet, CPU, harddisk, hingga komponen elektronik bekas lainnya yang diimpor secara ilegal oleh tiga perusahaan, yakni PT Logam Internasional Jaya, PT Esun Internasional Utama Indonesia, dan PT Batam Battery Recycle Industry.

    Seluruh kontainer kini dalam proses re-ekspor ke Amerika Serikat, karena impor limbah B3 dilarang keras berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari ancaman limbah berbahaya.

    Ansar menegaskan bahwa izin impor limbah B3 sepenuhnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, bukan daerah. Kementerian tersebut memiliki kewenangan mengeluarkan izin sekaligus mengawasi aktivitas industri yang berpotensi menghasilkan atau mengolah limbah berbahaya.

    Ansar juga menyebutkan contoh kasus BSS Tech yang pernah beroperasi di Batam dengan izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup, menandakan bahwa tidak semua aktivitas industri limbah otomatis ilegal, selama sesuai dengan ketentuan.

    Meskipun kewenangan pengawasan berada di tangan BP Batam dan KLHK, Gubernur Ansar berharap agar koordinasi antarinstansi diperkuat untuk mencegah masuknya limbah ilegal ke wilayah Kepri.

    “Batam sekarang sudah lebih leluasa dengan kewenangan penuh BP Batam, tapi justru karena itu pengawasan harus diperketat agar tidak disalahgunakan,” tegasnya.

    Ansar juga menyebut pentingnya menjadikan Kawasan Industri Bintang Karimun sebagai model pengelolaan kawasan industri ramah lingkungan, seimbang antara investasi dan perlindungan alam.

    “Kalau tiga kawasan strategis di Kepri benar-benar terwujud, kita tinggal dukung agar programnya berjalan dengan prinsip keberlanjutan,” Ujar Ansar.

    Pemerintah Indonesia sejak lama melarang impor limbah B3 untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, praktik ilegal masih terjadi melalui jalur pelabuhan besar, termasuk Batam.

    Temuan 73 kontainer dari Amerika Serikat ini menjadi peringatan keras bagi pelaku industri dan aparat pengawasan, agar tidak menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan limbah negara maju.

  • 3 Dapur SPPG Ditutup Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad Minta Pengawasan Diperketat

    3 Dapur SPPG Ditutup Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad Minta Pengawasan Diperketat

    Ansar menjelaskan, data tersebut menggambarkan bahwa meskipun SPPG sudah agak meluas, masih terdapat celah signifikan antara jumlah yang ideal dan yang telah terwujud.

    Kesenjangan operasional, sertifikasi kebersihan, dan kualitas dapur menjadi titik kritis yang harus diatasi.

    Ansar menegaskan, pemerintah akan merangkul pemerintah kabupaten/kota agar pengawasan terhadap SPPG lebih optimum.

    “Ini persoalan pengawasan, persoalan kehati-hatian, dan kebersihan. Itu yang harus menjadi perhatian utama,” papar dia.

    Ia juga mengingatkan bahwa pihaknya tak akan mengambil tindakan penertiban masif sebelum hasil uji laboratorium keluar, agar tidak terjadi pelanggaran hak atau kesalahan administrasi.

    “Sementara itu, hasil uji laboratorium dari BPOM dan Bapelkes masih ditunggu. Setelah keluar, pemerintah berencana mengambil keputusan lanjutan, baik berupa perbaikan, penutupan permanen, atau restart operasi jika hasil menyebutkan aman,” jelas Ansar.

  • Pemprov Kepri dorong FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun

    Pemprov Kepri dorong FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun

    Batam (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong perluasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di wilayah Bintan, dan Karimun selain di Kota Batam.

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, langkah ini akan memberi kepastian kepada investor sekaligus memperluas peluang ekonomi masyarakat.

    “Kita mengusulkan agar Bintan dan Karimun bisa menjadi FTZ menyeluruh, sementara Natuna, Anambas, dan Lingga didorong dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” katanya di Batam, Jumat.

    Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah sukses mengajukan status KEK di Kabupaten Lingga.

    “Saat ini Lingga sudah memiliki satu KEK, dan itu terus kita pacu. Peran industri jasa keuangan juga sangat penting dalam mendukung ekosistem investasi ini,” ujar Ansar.

    Ia menjelaskan, usulan FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun sebenarnya sudah disampaikan sejak empat tahun lalu kepada Kementerian Koordinator Perekonomian.

    Namun, baru belakangan ini mendapat respon positif.

    “Kemarin sudah di-follow up, Pak Menko menyampaikan akan dilakukan kajian melalui lembaga independen. Kajian ini akan menilai efektivitas percepatan ekonomi dan investasi, termasuk menghitung potensi kehilangan pendapatan daerah, peluang lapangan kerja, inflasi, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat,” katanya menjelaskan.

    Menurut Ansar, pola FTZ di Bintan dan Karimun bisa berbeda dengan Batam.

    Di Batam, status tanah dikelola BP Batam, sementara di dua daerah tersebut terdapat kepemilikan pribadi.

    “Kalau investor ingin masuk, mereka bisa melakukan pembebasan lahan langsung, dan pemerintah daerah akan memfasilitasi. Untuk kendaraan, bisa dibuat sistem resiprokal dengan pengawasan ketat, sehingga kendaraan dari Batam bisa digunakan di Bintan dan Karimun, begitu juga sebaliknya,” tambahnya.

    Ansar menegaskan bahwa perluasan FTZ menjadi bagian dari upaya menjadikan Kepri sebagai lokomotif ekonomi nasional.

    Hal itu sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 7,14 persen pada triwulan II 2025, tertinggi di Sumatera dan ketiga di tingkat nasional.

    “PDRB Kepri per kapita saat ini hampir menyentuh 11.000 dolar AS per tahun per orang. Kita semua harus menjaga momentum pertumbuhan, dan memastikan aktivitas ekonomi benar-benar menjadi mesin penggerak masyarakat Kepri,” ujar dia.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.