Xcloud.id

Tag: Annalena Baerbock

  • Jerman Luncurkan Platform Digital Baru untuk Aplikasi Visa

    Jerman Luncurkan Platform Digital Baru untuk Aplikasi Visa

    Berlin –

    Kementerian Luar Negeri Jerman telah meluncurkan platform digital baru untuk aplikasi visa. Dalam siaran persnya, Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock menyebut platform ini sebagai “revolusi administrasi yang nyata.”

    Portal digital tersebut dirancang untuk mempermudah akses terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan bagi individu yang ingin bekerja, belajar, atau bergabung dengan keluarga mereka di Jerman. Melalui portal ini, para pemohon dapat memilih di antara 28 kategori visa nasional secara online.

    Portal baru ini resmi tersedia mulai 1 Januari 2025 dan dapat diakses secara online di internet https://digital.diplo.de/visa.

    Reformasi proses visa

    Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock memuji sistem baru ini sebagai langkah maju yang signifikan, menyebut reformasi tersebut “sudah lama ditunggu-tunggu.”

    “Setiap tahun, Jerman kekurangan sedikitnya 400.000 pekerja terampil,” kata Baerbock.

    “Di masa seperti ini, kita tidak bisa lagi menunda-nunda untuk mempermudah kedatangan orang-orang terbaik ke sini. Proses lamaran yang rumit dan waktu tunggu yang panjang tidak boleh menjadi hambatan,” tambahnya.

    Baerbock juga menekankan bahwa Jerman, sebagai negara imigrasi, memerlukan “proses visa nasional yang canggih—modern, digital, dan aman.”

    (nvc/nvc)

  • Jerman: Militan Kurdi Harus Dilucuti Senjatanya dan Gabung Tentara Suriah yang Baru – Halaman all

    Jerman: Militan Kurdi Harus Dilucuti Senjatanya dan Gabung Tentara Suriah yang Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyerukan kelompok Kurdi di Suriah harus dilucuti dan dimasukkan ke dalam pasukan keamanan pemerintah baru di Suriah.

    “Kelompok Kurdi harus dilucuti dan diintegrasikan ke dalam struktur keamanan nasional,” kata Annalena Baerbock kepada Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di Ankara pada Jumat (20/12/2024).

    Ia menekankan keamanan Kurdi sangat penting untuk kebebasan Suriah, namun masalah keamanan Turki juga harus diatasi untuk menjamin stabilitas.

    “Keamanan Turki tidak boleh terancam oleh Suriah utara,” katanya, merujuk pada wilayah yang dikuasai militan Kurdi.

    Turki mengatakan militan Kurdi, People’s Defense Units (YPG) di Suriah, yang didukung pasukan AS selama bertahun-tahun adalah perpanjangan tangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PPK), yang memerangi Turki dan diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa.

    “PPK dan YPG harus meletakkan senjata mereka dan membubarkan diri,” kata Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Pasukan Turki dan sekutunya di Suriah telah bentrok dalam pertempuran dengan YPG sejak jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad bulan ini.

    Sebelumnya, Presiden Turki Erdogan mengatakan Turki akan membantu pemerintahan baru Suriah membangun struktur negara dan merancang konstitusi baru.

    Erdogan mengumumkan Hakan Fidan akan segera mengunjungi Suriah untuk membahas struktur baru pemerintahan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Ia berharap pemerintahan baru di Suriah yang dipimpin oleh Muhammad Al-Julani akan mengarah pada kesepakatan hubungan bilateral dengan Turki.

    Sebelumnya, pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang berkuasa sejak tahun 2000, telah digulingkan pada 8 Desember 2024 lalu oleh oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dipimpin Muhammad Al-Julani.

    Sebelum jatuhnya rezim Assad, Turki mendukung kelompok bersenjata yang memusuhi militan Kurdi, yang dianggap mengancam keamanan Turki.

    Faksi bersenjata pro-Turki di Suriah di antaranya Tentara Nasional Suriah (SNA) dan Tentara Pembebasan Suriah (SFA).

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • PD 3 Kian Dekat, Raksasa NATO Ungkap Rencana Kirim Pasukan ke Ukraina

    PD 3 Kian Dekat, Raksasa NATO Ungkap Rencana Kirim Pasukan ke Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengungkapkan opsi terkait pengiriman pasukan ke Ukraina. Hal ini terjadi saat Kyiv masih terus berperang dengan Rusia dan mendapatkan tekanan dari pasukan Moskow di Front Timur.

    Dalam sebuah pertemuan diplomat tinggi NATO pada Selasa, (3/12/2024), Baerbock menyatakan bahwa Berlin terbuka terhadap gagasan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Meski begitu, ia menyebut tentara Jerman hanya dapat dikerahkan jika ada gencatan senjata yang nyata.

    “Pihak Jerman akan mendukung segala hal yang mendukung perdamaian di masa mendatang,” katanya, dikutip Russia Today.

    Jerman sendiri merupakan anggota NATO kedua terbesar dari segi pembelanjaan militer, yang mencapai US$ 97,7 miliar atau setara Rp 1.549 triliun pada 2024. Negeri Rhein ini juga merupakan salah satu penyokong Kyiv paling kuat dalam perang melawan Rusia di wilayah Donbass dan Krimea.

    Pernyataan ini muncul di tengah laporan media yang menunjukkan bahwa Prancis dan Inggris telah mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan mereka ke Ukraina sebagai pasukan penjaga perdamaian. Baik London dan Paris menyebut niatnya adalah untuk menjaga gencatan senjata jika Rusia dan Ukraina benar-benar bernegosiasi.

    Pernyataan Baerbock pun kemudian memicu spekulasi luas tentang bagaimana tepatnya pengerahan semacam itu dapat terwujud. Hal ini pun membuat Kanselir Jerman Olaf Scholz bereaksi.

    Di depan parlemen, Scholz memperingatkan agar tidak menarik kesimpulan apa pun dari pernyataan Baerbock. Ia bersikeras bahwa Baerbock sengaja mengatakan kemungkinan ini dengan istilah yang sangat samar di dalam forum NATO.

    “Dia ditanya apa yang mungkin terjadi dalam fase perdamaian, dan sebenarnya dia mencoba menjawabnya tanpa mengatakan ya atau tidak. Karena sangat tidak tepat untuk berspekulasi sekarang tentang apa yang akan terjadi nanti jika terjadi gencatan senjata yang dinegosiasikan,” kata Scholz kepada parlemen.

    Scholz kemudian mengesampingkan kemungkinan pengiriman pasukan ke Ukraina sebelum gencatan senjata abadi antara Moskow dan Kyiv ditetapkan.

    “Kami sepakat dengan menteri pertahanan dan menteri luar negeri bahwa kami harus melakukan segalanya untuk memastikan bahwa perang ini tidak menjadi perang antara Rusia dan NATO. Dan itulah mengapa mengirim pasukan darat tidak mungkin bagi saya dalam situasi perang ini,” jelasnya.

    Sementara itu, seorang pejabat tinggi NATO, yang tidak menyebut nama, menjelaskan kepada Radio Free Europe bahwa tujuan sebenarnya dari potensi pengerahan tersebut adalah untuk memastikan bahwa anggota NATO Eropa akan membantu Ukraina setelah Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari.

    Di sisi lain, Badan Intelijen Luar Negeri Rusia telah melaporkan bahwa negara-negara Barat sedang mempertimbangkan untuk mengirim sebanyak 100.000 personil yang disebut pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina.

    “Kekuatan yang cukup besar itu pada dasarnya akan menjadi pendudukan dan hanya akan berfungsi untuk memberi waktu bagi Kiev untuk membangun kembali kekuatan militernya sebelum memperbarui permusuhan dengan Moskow,” tutur peringatan itu.

    (luc/luc)

  • Tegang! Kapal Perang Rusia Lepaskan Tembakan Peringatan ke Heli Jerman

    Tegang! Kapal Perang Rusia Lepaskan Tembakan Peringatan ke Heli Jerman

    Jakarta –

    Tegang! Sebuah kapal perang Rusia melepaskan tembakan peringatan ke sebuah helikopter militer Jerman yang sedang berpatroli di atas perairan Laut Baltik.

    Media German Press Agency melaporkan bahwa awak kapal Rusia menembakkan amunisi sinyal.

    Menurut surat kabar Jerman, Bild, dilansir Daily Mail, Kamis (5/12/2024), tembakan peringatan tersebut ditembakkan ke pesawat pengintai NATO. Namun, hal ini belum dapat dipastikan.

    Amunisi sinyal digunakan untuk tembakan peringatan, bukan untuk serangan. Namun, insiden semacam ini merupakan tanda seberapa dekat NATO dan Rusia untuk saling berhadapan secara langsung.

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyinggung tentang insiden tersebut pada pertemuan NATO, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Namun, juru bicara kementerian pertahanan Jerman sejauh ini belum dapat memastikan laporan tentang amunisi sinyal yang ditembakkan.

    Mantan presiden dan perdana menteri Rusia, Dmitry Medvedev bahkan menyatakan akhir bulan lalu, bahwa NATO dan AS sedang dalam ‘perang penuh’ dengan Rusia.

  • Eropa Ketar-ketir dengan Ancaman Kenaikan Tarif Trump

    Eropa Ketar-ketir dengan Ancaman Kenaikan Tarif Trump

    Jakarta –

    Belakangan, jika pelaku usaha asal Jerman dan Cina bertemu, hanya satu topik yang mendominasi pembicaraan, yakni ancaman kenaikan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Senin (25/11) lalu, dia mengumumkan bakal mengenakan tarif hukuman tambahan sebesar sepuluh persen pada impor dari Cina pada hari pertamanya menjabat.

    Trump juga ingin mengenakan tarif impor yang tinggi sebesar 25 persen pada Kanada dan Meksiko, satu-satunya negara tetangga AS. Kedua negara dituduh tidak berbuat banyak untuk memberantas arus migran dan penyelundupan narkoba di perbatasan.

    Hukuman dagang terhadap Cina dijatuhkan atas derasnya impor obat-obatan seperti fentanil, yang bertanggung jawab atas krisis kesehatan berupa kecanduan di Amerika Serikat.

    Beijing mengkritik pengumuman tarif sepihak dan menyerukan kepada AS “untuk tidak menganggap remeh niat baik Cina” untuk bekerja sama, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing. Pemerintah Tiongkok sudah melarang semua zat berbasis fentanil pada awal tahun 2019.

    Eropa ketar-ketir

    Uni Eropa sejauh ini belum disebutkan dalam pengumuman kenaikan tarif. Namun lingkaran politik dan bisnis di Eropa “pada dasarnya menunggu sampai UE dan Jerman muncul dalam daftar tersebut. Hal ini akan menimbulkan kerugian besar bagi kita,” kata Siegfried Russwurm, Presiden Federasi Industri Jerman, BDI.

    Selama kampanye pemilu, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 20 persen terhadap impor dari Eropa. Tarif hingga 60 persen seharusnya berlaku untuk produk asal Cina. Bahkan jika UE terbebas dari kenaikan pajak impor oleh AS, lonjakan tarif terhadap Cina juga akan menjadi merugikan UE lantaran terikat dalam jejaring rantai suplai.

    “Jika hal ini benar-benar terjadi, hal ini tentu tidak hanya akan berdampak pada perusahaan Cina saja. Lingkarannya juga akan jauh lebih besar,” kata Michael Müller, kepala bank investasi terbesar Cina, China International Capital Corporation, CICC. Perusahaan lain yang berproduksi di Cina juga akan terkena dampak, misalnya perusahaan Jerman. “Dengan Trump, kita akan menghadapi lebih banyak masalah serupa.”

    Konsumsi dorong ekonomi

    Jerman pun mempunyai surplus perdagangan yang besar dengan Amerika, yang terutama bersumber dari ekspor kendaraan bermotor dan mesin.

    Jika tarif impor diberlakukan, harga di pasar domestik di AS akan naik secara signifikan, terlebih dengan industri dalam negeri yang tidak mampu mengisi kekurangan suplai dalam waktu singkat.

    Pada awal tahun 2018, Donald Trump memberlakukan tarif hukuman sebesar 25 persen pada baja dan aluminium dari Eropa, antara lain, pada masa kepresidenannya yang pertama. Dia berdalih, impor logam mengancam nasional karena memperlemah industri di dalam negeri. Tapi buntutnya, malah negara non-Eropa yang mengadu ke Organisasi Perdagangan Dunia. UE tidak ikut serta dalam gugatan tersebut dan memilih merundingkan sistem kuota dengan Washington pada tahun 2021.

    Eropa dan Cina mendekat?

    Kembalinya “manusia tarif” ke Gedung Putih pada Januari 2025 mendatang turut menyebar kekhawatiran ke seluruh Eropa. “Tidak ada pemenang dalam fragmentasi ekonomi global,” kata Sabine Mauderer, Wakil Presiden Bundesbank Jerman, pada Pekan Keuangan Euro China Day di Frankfurt pekan lalu.

    “Kita semua tahu bahwa proteksionisme biasanya menyebabkan penurunan pertumbuhan. Dan proteksionisme akan sangat merugikan ketika kita menghadapi tantangan serupa di Cina dan Jerman. Kita berdua perlu memperkuat perekonomian kita. Tingkat pertumbuhan di kedua negara lebih rendah dibandingkan sebelumnya. .”

    Akankah Jerman mendekat kepada Beijing demi menstimulasi perekonomian dan mengamankan lapangan kerja? Menteri Luar Negeri Federal Annalena Baerbock harus menunjukkan kemampuan negosiasinya ketika berkunjung ke Cina pada Senin dan Selasa.

    Beijing tidak ingin terlibat dalam persaingan dan menawarkan kerja sama obyektif kepada Berlin demi kepentingan bersama. Ibarat roda doa, Cina menegaskan kembali keinginannya untuk bekerja sama dengan Jerman dan Eropa dalam membangun tatanan dunia multilateral. Eropa tidak boleh membiarkan kebijakan perdagangannya didikte oleh Washington, demikian dikatakan di Beijing. Perusahaan Cina ingin memperluas aktivitasnya di Eropa karena pasar AS akhir-akhir ini semakin sulit bagi banyak industri karena peraturan yang ketat.

    Bagaimanapun, Beijing siap mendukung perekonomiannya sebaik mungkin, kata Jens Rübbert, kepala regional Asia-Pasifik di Landesbank Baden-Württemberg, LBBW, di Singapura. “Pemerintah Cina telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang sangat besar. Masih harus dilihat apakah itu akan cukup untuk masa depan atau apakah Cina akan menunggu lebih lama lagi untuk melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Presiden Trump.”

    Berbeda dengan Amerika Serikat, konsumsi domestik di Tiongkok hanya mempunyai peran kecil dalam pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto didukung oleh investasi publik dan, yang terpenting, ekspor.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

  • Kanselir Jerman Duga Pesawat DHL Jatuh di Lithuania Akibat Sabotase

    Kanselir Jerman Duga Pesawat DHL Jatuh di Lithuania Akibat Sabotase

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kanselir Jerman, Olaf Scholz, menduga bahwa kecelakaan pesawat DHL yang jatuh di Lithuania pada Senin (25/11) lalu merupakan akibat dari tindakan sabotase atau serangan perang hibrida.

    “Kami sedang mencermatinya dengan saksama. Kami belum dapat mengatakannya saat ini, tetapi bisa jadi demikian,” kata Scholz.

    “Ada banyak sekali bentuk perang hibrida yang buruk yang kita lihat di Jerman,” lanjut Scholz kepada lembaga penyiaran publik Jerman, ZDF, pada Senin malam dilansir CNN.

    Meski begitu, Scholz tidak mau terlalu cepat menyimpulkan. Sebab, ia menilai kasus kecelakaan pesawat DHL masih harus diselidiki lebih lanjut guna memastikan penyebabnya.

    “[Insiden kecelakaan pesawat DHL masih] perlu diselidiki secara saksama. Namun, kami tidak akan menuduh sebelum kami dapat membuktikannya,” lanjut Scholz.

    Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, juga punya pandangan serupa dengan Scholz. Ia juga menduga bahwa kecelakaan pesawat DHL pada Senin lalu merupakan akibat dari serangan hybrid atau sabotase.

    “Fakta bahwa kita, bersama dengan mitra Lithuania dan Spanyol, sekarang harus bertanya kepada diri sendiri dengan serius apakah ini adalah sebuah kecelakaan (atau) insiden hibrida lainnya menunjukkan betapa tidak stabilnya masa yang sedang kita jalani saat ini. Bahkan, di pusat Eropa,” kata Baerbock kepada wartawan usai menghadiri pertemuan negara-negara G7.

    Berbeda dengan Jerman, pemerintah Lithuania justru tidak menduga kecelakaan pesawat DHL disebabkan akibat sabotase. Sebab, hingga saat ini, mereka belum menemukan bukti kuat terkait asumsi tersebut.

    “Informasi awal kami tidak menunjukkan bahwa kami perlu menyelidiki tindakan yang lebih serius. Kami mungkin menemukan tanda-tanda aktivitas jenis lain saat kami melakukan penyelidikan,” jelas jaksa pemerintah Lithuania, Arturas Urbelis, dalam pernyataan resminya yang dirilis pada Selasa (26/11) waktu setempat.

    Saat ini, Amerika Serikat lewat Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) juga tengah membantu Jerman dan Lithuania untuk melakukan investigasi terkait kecelakaan pesawat DHL.

    Investigasi ini dilakukan guna mengetahui apa penyebab pasti dari insiden pesawat naas tersebut.

    Sebelumnya, pesawat kargo DHL jatuh di di dekat ibu kota Lithuania, Vilnius menyebabkan satu orang tewas pada Senin (25/11) waktu setempat.

    Kepala pemadam kebakaran dan pelayanan gawat darurat Lithuania, Renatas Pozela, mengungkapkan detik-detik pesawat kargo tersebut jatuh.

    “Pesawat hendak mendarat di bandara Vilnius dan terjatuh saat beberapa kilometer dari bandara,” ujar Pozela seperti dikutip AFP.

    Kecelakaan pesawat tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan 1 rumah di sekitar lokasi kejadian kebakaran.

    (gas/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Giliran Iran Protes Keras Jerman karena Akan Tutup Konsulatnya

    Giliran Iran Protes Keras Jerman karena Akan Tutup Konsulatnya

    Jakarta –

    Pemerintah Iran memanggil kuasa usaha Kedutaan Besar Jerman di Teheran, ibu kota Iran untuk menyampaikan protes keras setelah Berlin mengatakan akan menutup tiga konsulat Iran di Jerman.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (1/11/2024), sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran mengecam tindakan Berlin tersebut sebagai “keputusan tidak rasional yang tidak dapat dibenarkan”. Kementerian menyatakan bahwa kuasa usaha Kedubes Jerman dipanggil untuk menyampaikan “protes keras” Iran.

    Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Iran, Markus Potzel telah dipanggil kembali ke Berlin untuk konsultasi.

    Sebelumnya pada hari Kamis (31/10) waktu setempat, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan bahwa negara itu akan menutup tiga konsulat Iran di wilayahnya. Ini sebagai tanggapan atas eksekusi mati warga negara Jerman-Iran, Jamshid Sharmahd di Iran.

    “Kami telah berulang kali dan dengan tegas menjelaskan kepada Teheran bahwa eksekusi mati warga negara Jerman akan memiliki konsekuensi serius,” kata Baerbock, mengumumkan penutupan konsulat di Frankfurt, Munich, dan Hamburg dalam pidato yang disiarkan televisi.

    Sharmahd, 69 tahun, telah dijatuhi hukuman mati pada Februari 2023, vonis yang kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Iran.

    Pria itu telah dihukum mati karena dinyatakan terlibat dalam pengeboman masjid tahun 2008 di kota Shiraz, Iran selatan yang menewaskan 14 orang dan melukai 300 orang. Dia tinggal di Amerika Serikat dan dicokok aparat Iran di Dubai pada 2020.

  • Warganya Dieksekusi Mati, Jerman Bakal Tutup Konsulat Iran

    Warganya Dieksekusi Mati, Jerman Bakal Tutup Konsulat Iran

    New York –

    Jerman bakal menutup semua Konsulat Republik Islam Iran di seantero Jerman karena ada warga Jerman yang dieksekusi mati di Iran. Ada tiga konsulat Iran di Jerman.

    “Hubungan diplomatik kami sudah pada titik yang rendah,” kata Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, di New York, dilansir Reuters, Jumat (1/11/2024).

    Iran sudah menemui perwakilan Jerman di Tehran yang tidak terima ada warganya dieksekusi mati. Jerman akan menutup konsulat-konsulat Iran meski akan tetap membiarkan Kedutaan Besar Iran di Berlin beroperasi seperti biasa. Konsulat Iran di Jerman ada di kota Frankfurt, Hamburg, dan Munich.

    Iran menolak protes Jerman. Menlu Iran, Abbas Araghchi, menulis pada hari Selasa (29/10) di jejaring sosial X bahwa “paspor Jerman tidak memberikan kekebalan hukum kepada siapa pun, apalagi seorang penjahat teroris.”

    Dilansir Associated Press (AP), warga yang dieksekusi mati itu punya dua kewarganegaraan sekaligus, yakni Jerman dan Iran. Warga Jerman-Iran itu adalah narapidana bernama Jamshid Sharmahd. Dia tinggal di Amerika Serikat (AS) dan dicokok aparat Iran di Dubai pada 2020.

    Sharmahd (69) dihukum mati pada Senin (28/10) lalu karena divonis melakukan tindakan terorisme. Sharmahd adalah satu dari beberapa orang pembangkang Iran di luar negeri yang dicokok aparat Iran.

    Iran menuduh Sharmahd, yang tinggal di Glendora, California, merencanakan serangan tahun 2008 terhadap sebuah masjid yang menewaskan 14 orang – termasuk lima wanita dan seorang anak – dan melukai lebih dari 200 lainnya, serta merencanakan serangan lain melalui Majelis Kerajaan Iran yang kurang dikenal dan sayap militan Tondar.

    (dnu/zap)

  • Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Jakarta –

    Pada awalnya, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bersikap tegas dalam menanggapi serangan teroris Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Uni Eropa menyatakan solidaritasnya dengan Israel dan “hak untuk membela diri sejalan dengan hukum kemanusiaan dan internasional dalam menghadapi serangan yang kejam dan tidak pandang bulu.”

    Menurut Peter Stano, juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, sikap dasar itu tetap sama setelah setahun berselang. Dia mengatakan kepada DW bahwa Uni Eropa terus mendukung Israel dalam haknya untuk mempertahankan diri dari terorisme. Pada saat yang sama, dikatakannya, “Kami terus mendesak mitra-mitra Israel untuk memperhitungkan biaya kemanusiaan dari perang di Gaza.”

    Sejak serangan teroris yang dilakukan kelompok militan Islam Hamas di Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 250 sandera dibawa ke Jalur Gaza, lebih dari 41.000 orang telah tewas oleh serangan tentara Israel di sana. Demikian menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.

    ‘Momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya’

    Segera setelah serangan teror ini, Hugh Lovatt, seorang pakar Timur Tengah di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), mengamati apa yang mungkin menjadi momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel – yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya.

    Namun, persatuan ini tampaknya retak tidak lama kemudian. Negara-negara Uni Eropa berbeda pendapat mengenai apakah akan menyerukan gencatan senjata yang lebih lama atau jeda yang lebih pendek dalam konflik bersenjata ini. Negara-negara seperti Jerman dan Republik Ceko berpendapat bahwa seruan gencatan senjata menyangkal hak Israel untuk mempertahankan diri. Setelah pertemuan puncak pada Oktober 2023, para kepala negara dan pemerintahan Eropa menyerukan “koridor kemanusiaan dan jeda demi kemanusiaan.”

    Pada Maret lalu, ada seruan untuk “jeda kemanusiaan segera yang mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan.” Pada saat yang sama, para kepala negara dan pemerintahan secara teratur menyerukan pembebasan para sandera dan menyatakan keprihatinan mereka tentang situasi kemanusiaan di Gaza.

    Lalu pada Juni, negara-negara Uni Eropa berbicara tentang “jumlah korban sipil yang tidak dapat diterima” dan meminta baik Israel maupun Hamas untuk melakukan segala upaya untuk melindungi penduduk sipil.

    Namun, von der Leyen dikritik di dalam Uni Eropa karena terlalu memihak Israel.

    Perang Israel-Hamas juga berdampak pada masyarakat Eropa yang lebih luas. Di beberapa negara, ada ekspresi solidaritas terhadap Israel dan protes pro-Palestina, misalnya di universitas-universitas Jerman dan Prancis.

    Serangan darat menguji solidaritas

    Kini, satu tahun setelah serangan itu, hubungan Uni Eropa-Israel berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Lovatt. Hal itu terutama disebabkan oleh serangan darat Israel di Jalur Gaza, di mana Israel menggunakan haknya untuk membela diri. Israel mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut ditujukan kepada para anggota Hamas, yang diklasifikasikan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain sebagai organisasi teroris. Pemerintah Israel juga mengklaim bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai dalam konflik tersebut.

    Juru bicara Uni Eropa, Stano, juga mengamati adanya perubahan suasana hati dan atmosfer. Hal ini disebabkan oleh “situasi bencana yang mengerikan di Gaza dan jumlah korban jiwa yang sangat besar dan tidak proporsional di antara warga sipil,” katanya.

    Pada awal September, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melakukan perjalanan ke wilayah tersebut untuk yang ke-11 kalinya sejak serangan itu. Ia mengatakan bahwa aksi militer di Gaza tidak akan menyelesaikan konflik. Ia juga menyerukan gencatan senjata dan mengkritik kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat.

    Namun, sejauh mana suara Eropa akan didengar di Israel masih dipertanyakan. Pada bulan April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Baerbock dan David Cameron, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris. Netanyahu menekankan bahwa meskipun “saran dan nasihat” dihargai, ia akan membuat keputusan sendiri dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk pertahanan diri Israel.

    Dapatkah Uni Eropa mempengaruhi Israel?

    “Masalah Uni Eropa, menurut saya, bukanlah kurangnya pengaruh. Masalahnya adalah kurangnya konsensus internal Uni Eropa,” kata Lovatt.

    Uni Eropa tentu saja memiliki peluang untuk mempengaruhi Israel, seperti dengan menjatuhkan sanksi atau melalui hubungan ekonomi, termasuk Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. Menurut Uni Eropa, Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel. Pada tahun 2000, perjanjian tersebut menciptakan “kerangka kerja institusional untuk dialog politik dan kerja sama ekonomi” antara Israel dan Uni Eropa. Di antaranya, perjanjian tersebut mengatur klausul hak asasi manusia dan area perdagangan bebas. Namun, yang terakhir ini tidak mencakup barang-barang dari pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

    Mengingat situasi di Gaza, beberapa negara anggota telah menyerukan agar perjanjian tersebut ditinjau kembali. Stano mengatakan bahwa hal ini telah gagal karena kurangnya kebulatan suara. Sebaliknya, Borrell, diplomat tertinggi Uni Eropa, mengumumkan pada bulan Mei bahwa pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel akan diadakan. Menurut perjanjian, badan tersebut bertemu setidaknya sekali setahun, meskipun pertemuan pertama kali dilakukan pada tahun 2022 setelah jeda selama 10 tahun. Stano mengatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pertemuan berikutnya.

    Israel menolak solusi dua negara

    Menurut Stano, semua negara Uni Eropa sepakat pada satu hal: menyerukan solusi dua negara, sebuah negara terpisah untuk Palestinadan Israel – sikap yang tidak berubah sejak 7 Oktober 2023. Bagi Uni Eropa, ini adalah “satu-satunya solusi yang layak.” Uni Eropa sedang mengupayakan hal ini dengan mitra internasional dan dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Pemerintah Netanyahu telah beberapa kali dengan jelas menolak solusi dua negara , dan mayoritas parlemen Israel baru-baru ini dengan “tegas” menentang gagasan tersebut.

    Lovatt mengatakan, jika Uni Eropa ingin memajukan visinya mengenai solusi dua negara, mereka harus mengambil langkah konkrit, seperti pengakuan Palestina sebagai sebuah negara atau sanksi yang tegas terhadap para pemukim di Tepi Barat.

    Pada bulan Mei, Irlandia dan Spanyol mengakui wilayah Palestina sebagai sebuah negara, dan Slovenia mengikutinya pada bulan Juni. Itu berarti 14 dari 27 negara anggota Uni Eropa telah mengakui kenegaraan Palestina.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (haf/haf)

  • Perekrutan Perawat Brasil oleh Jerman Picu Kisruh Bilateral

    Perekrutan Perawat Brasil oleh Jerman Picu Kisruh Bilateral

    Jakarta –

    Kunjungan Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva ke ibu kota Jerman, Berlin, pada bulan Desember lalu sejatinya diwarnai keakraban. Namun, kehangatan tersebut menutupi kisruh antara kedua negara mengenai upaya Jerman merekrut perawat asal Brasil.

    Adalah Menteri Tenaga Kerja Luiz Marinho yang mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara Jerman merekrut pekerja terampil Brasil dalam pertemuan dengan rekan sejawat dari Jerman, Hubertus Heil. Menurutnya, pemerintah di Berlin tidak mematuhi prosedur yang sudah disepakati, kata Marinho.

    Dia merujuk kepada Letter of Intent atau Surat Pernyataan Kehendak yang ditandatangani oleh kedua menteri di ibu kota Brasilia pada bulan Juni 2023. Di dalamnya, kedua negara mengatur rincian kerja sama dalam perekrutan pekerja terampil. Saat itu, Heil dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melawat ke Brasilia sebagai upaya mengatasi kelangkaan tenaga perawat di Jerman.

    Kementerian Tenaga Kerja Brasil berasumsi bahwa pemerintah Jerman akan berhenti merekrut perawat Brasil hingga terjalinnya kesepakatan antara kedua negara. Namun, perekrutan tetap berjalan dan baru terhenti pada akhir tahun 2023, setelah diprotes oleh pemerintah Brazil.

    Asosiasi Perawat Brasil, yang mewakili 15 serikat pekerja regional, juga menyerukan diakhirinya program perekrutan tenaga kerja yang sebelumnya diterapkan pada pemerintahan sebelumnya.

    Perjanjian kontroversial

    Pada Juni 2022, Badan Ketenagakerjaan Jerman menandatangani perjanjian dengan Dewan Keperawatan Federal Brasil, Cofen, untuk mempromosikan program perekrutan perawat.

    Perjanjian ini mendulang kontroversi setelah lengsernya Presiden Jair Bolsonaro. Pemerintahan baru di bawah Presiden Lula da Silva mempertanyakan legitimasi Cofen dalam menandatangani perjanjian dengan agen tenaga kerja Jerman. Mara Lacerda, kepala kantor urusan internasional Kementerian Tenaga Kerja Brasil, mengatakan kepada DW bahwa Cofen tidak memiliki yurisdiksi untuk menandatangani perjanjian semacam itu.

    “Kalau perawat mau pindah ke luar negeri atas inisiatif sendiri, boleh saja asalkan kondisinya baik. Tapi kami tidak mendorong mereka untuk melakukan itu dan menurut kami mereka tidak perlu didorong untuk melakukan itu,” ujarnya.

    Cofen menjelaskan pihaknya ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja untuk menandatangani perjanjian dengan Jerman. Menurut lembaga tersebut, perjanjian dengan Jerman bermanfaat bagi perawat Brasil karena memudahkan mereka untuk mendapatkan pengalaman internasional dan pergi ke luar negeri.

    “Perjanjian ini adalah kesempatan bagi perawat yang ingin tinggal di negara lain, dengan kepastian gaji yang baik dan kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional,” kata penasihat legislatif Cofen, Alberto Cabral, kepada DW.

    Badan Ketenagakerjaan Jerman mengaku pihaknya menyesalkan penangguhan perjanjian dengan Brasil. “Dari sudut pandang kami, perjanjian penempatan dalam bentuk yang ada saat ini menawarkan kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk migrasi kerja yang teratur, adil, dan dapat dibenarkan secara etika serta memenuhi standar internasional.”

    Pembicaraan mengenai kerja sama baru dengan pemerintah Brasil diperkirakan akan berlanjut pada paruh kedua tahun 2024.

    Surplus perawat?

    Alberto Cabral membenarkan Kamar Perawat yang mengeklaim terdapat surplus pekerja kesehatan di Brasil. Menurutnya, tingkat pengangguran di kalangan perawat saat ini mencapai 10 persen.

    Konfederasi Perawat Brasil sebaliknya membantah klaim tersebut, dengan dalih pendistribusian pekerja terampil yang timpang, karena terkonsentrasi di kota-kota besar dan menjauhi daerah terpencil.

    Kementerian Tenaga Kerja di Brasilia juga membenarkan tidak adanya surplus tenaga perawat. Namun begitu, tidak ada data terkini mengenai tingkat pengangguran di sektor keperawatan. Angka terbaru yang dikutip Cofen berasal dari survei tahun 2015.

    “Tenaga kerja kami dicuri”

    Kontroversi pengiriman perawat ke Jerman berkaitan dengan besarnya investasi pemerintah, kata Maira Lacerda dari Kementerian Tenaga Kerja. Menurutnya, program pelatihan keperawatan di Brasil berlangsung “panjang dan solid” dengan studi selama lima tahun dan dua tahun kerja praktek. Dia mengkritik bahwa pekerja terampil “yang selama ini dibiayai oleh pemerintah Brasil” akan diambil tanpa imbalan.

    Akhir April lalu, Lula juga mengkritik perekrutan tenaga ahli asal Brasil oleh produsen pesawat terbang Amerika Serikat, Boeing. “Tidaklah jujur jika Anda mencuri para insinyur kami tanpa mengeluarkan satu sen pun untuk pelatihan mereka,” kata Presiden Lula.

    Badan Ketenagakerjaan Jerman menegaskan tidak bermaksud menciptakan fenomena “brain drain” di Brasil dan sebabnya mengumumkan, “perekrutan yang kami lakukan akan segera dihentikan.”

    Kementerian Tenaga Kerja Jerman mengatakan kepada DW bahwa penerapan nota kesepahaman dengan Brasil memiliki prioritas tinggi. “Penting untuk mendorong pertukaran yang menguntungkan kedua negara, serta tentunya para pekerja.”

    (rzn/yf)

    (ita/ita)