Xcloud.id

Tag: Annalena Baerbock

  • Hubungan AS-Ukraina Mendidih, Trump Sebut Zelensky Diktator dan Komedian yang Terjun dalam Perang – Halaman all

    Hubungan AS-Ukraina Mendidih, Trump Sebut Zelensky Diktator dan Komedian yang Terjun dalam Perang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Ukraina semakin mendidih.

    Presiden AS Donald Trump meningkatkan perseteruannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Dikutip dari Al Jazeera, Trump menyebut Zelensky sebagai diktator tanpa pemilu.

    Pada Rabu (19/2/2025), lewat Truth Social, media sosial yang ia buat, Trump menyatakan Zelensky memanfaatkan dana AS untuk terjun ke perang yang “tidak dapat dia menangkan”.

    Trump menyindir Zelensky yang sebelum mengarungi dunia politik berprofesi sebagai komedian.

    “Coba bayangkan, seorang komedian yang cukup sukses, Volodymyr Zelensky, membujuk Amerika Serikat untuk menghabiskan 350 miliar dolar untuk terjun ke dalam perang yang tidak dapat dimenangkan, yang tidak perlu dimulai,” tulis Trump, yang juga pernah tampil di acara reality show.

    Pernyataan ini menandai kritikan paling tajam Trump terhadap Zelensky.

    Trump juga mengatakan Zelensky ingin agar “kereta gravy” terus berjalan, mengisyaratkan bahwa Ukraina mendapat keuntungan finansial dari bantuan AS.

    Perang di Ukraina memasuki tahun ketiga tanpa tanda-tanda berakhir.

    Trump sebelumnya mengklaim dapat mengakhiri perang ini dengan cepat.

    Pada 12 Februari, ia mengungkapkan telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengusulkan untuk memulai negosiasi segera.

    Pernyataan ini memicu kekhawatiran di Ukraina dan Eropa bahwa mereka dikecualikan dari perundingan.

    Beberapa hari setelah itu, pejabat AS bertemu dengan Rusia di Arab Saudi tanpa melibatkan Ukraina.

    Trump dan Putin juga merencanakan kunjungan ke negara masing-masing.

    Sementara itu, Trump terus menekan Ukraina untuk membuat konsesi.

    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut upaya Ukraina untuk merebut kembali seluruh wilayahnya sejak 2014 sebagai tujuan yang “tidak realistis.”

    Trump bahkan menyalahkan Zelensky atas dimulainya invasi Rusia dan mengklaim bahwa Ukraina bisa saja menghindari perang dengan membuat kesepakatan lebih awal.

    Respons Komunitas Internasional

    Rusia telah lama mengklaim bahwa invasi mereka ke Ukraina diperlukan untuk melindungi warga sipil dan mencegah Ukraina bergabung dengan NATO.

    Di sisi lain, Ukraina dan sekutunya di Eropa menganggap invasi itu sebagai agresi yang tidak beralasan.

    Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan bahwa jika dilihat dengan objektif, Rusia yang sebenarnya hidup dalam kondisi kediktatoran, bukan Ukraina.

    Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menanggapi dengan tegas: “Tidak seorang pun dapat memaksa Ukraina untuk menyerah.”

    Di AS, kritik terhadap Trump semakin tajam. Senator Demokrat Chris Van Hollen mengatakan bahwa komentar Trump adalah “momen yang memalukan bagi Amerika Serikat.”

    Perang Kata-kata yang Memanas

    Zelensky merespons Trump dengan mengatakan bahwa Trump hidup dalam “jaringan disinformasi” Rusia tentang perang di Ukraina. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak pernah memulai perang ini.

    Kritik terhadap Trump datang dari banyak pihak, termasuk media.

    Koresponden Al Jazeera, Kimberly Halkett, menilai komentar Trump merupakan taktik “intimidasi klasik” yang berusaha merendahkan pemimpin Ukraina.

    Dikutip dari The New York Times, Zelensky menegaskan Ukraina tidak akan pernah menyerah, dan menuntut jaminan keamanan yang kuat untuk perdamaian yang abadi.

    Ia juga mendesak Eropa dan AS untuk bekerja sama dalam mencari penyelesaian perang ini.

    Pada saat yang sama, utusan AS Keith Kellogg telah tiba di Kyiv untuk melanjutkan pembicaraan lebih lanjut dengan Ukraina.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Dialog 5 Jam Rusia dan AS di Riyadh Telah Selesai, Perang Rusia vs Ukraina akan Segera Berakhir? – Halaman all

    Dialog 5 Jam Rusia dan AS di Riyadh Telah Selesai, Perang Rusia vs Ukraina akan Segera Berakhir? – Halaman all

    Rusia dan AS Bahas Solusi Berkelanjutan untuk Perang Ukraina di Pertemuan Bersejarah di Riyadh

    TRIBUNNEWS.COM- Pertemuan tingkat tinggi antara delegasi AS dan Rusia pada tanggal 18 Februari, yang diselenggarakan di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, telah berakhir setelah hampir lima jam. 

    Yang hadir dalam pembicaraan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, ajudan presiden Rusia Yury Ushakov, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz, utusan khusus Washington untuk Asia Barat Stephen Witkoff, dan pejabat lainnya. Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan juga hadir.

    Selama pertemuan puncak tersebut, disepakati sejumlah kesepakatan untuk membentuk “mekanisme konsultasi guna mengatasi berbagai hambatan terhadap hubungan bilateral kita dengan tujuan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menormalisasi operasi misi diplomatik kita masing-masing,” menurut pernyataan dari Gedung Putih. 

    Mereka juga sepakat untuk membangun “jalur untuk mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin dengan cara yang bertahan lama, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak,” serta “landasan untuk kerja sama di masa mendatang mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan geopolitik bersama dan peluang-peluang ekonomi dan investasi yang bersejarah.”

    Rubio mengatakan kepada AP bahwa kesepakatan telah dibuat untuk memulihkan kedutaan besar AS dan Rusia di Moskow dan Washington. Namun, secara terpisah, menteri luar negeri mengatakan, “mengakhiri konflik di Ukraina akan membutuhkan konsesi dari semua pihak,” dan akan membutuhkan “diplomasi yang kompleks dan intens.”

    Pembicaraan itu terjadi saat pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin sedang dibahas, meskipun tanggalnya belum ditetapkan. 

    “Kami tidak menetapkan tanggalnya, tetapi kedua presiden berbicara tentang pertemuan dan berharap untuk bertemu,” kata Waltz.

    Trump baru-baru ini menyatakan bahwa ia mengadakan percakapan telepon yang positif dengan Putin, dan bahwa ia mengharapkan pertemuan mendatang mereka akan diadakan di Arab Saudi.

    Sementara itu, beberapa pemimpin Eropa telah menyatakan rasa frustrasinya terhadap upaya cepat Trump untuk memulihkan hubungan AS–Rusia. 

    “Bahkan jika kita merasa marah, kita harus tetap berpikiran jernih. Kita tidak boleh membuat kesalahan besar dengan membantu Putin dengan mengatakan bahwa pembicaraan ini lebih penting daripada yang sebenarnya. Tidak akan ada perdamaian yang langgeng jika itu bukan perdamaian bagi kita, orang Eropa,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock . 

    Rubio dan pihak lain mengatakan bahwa Kiev akan menjadi bagian dari proses negosiasi apa pun untuk mengakhiri perang. 

    Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak perundingan tersebut dan mengatakan bahwa perundingan tersebut “tidak akan membuahkan hasil apa pun.”

    Presiden Ukraina juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya perundingan AS-Rusia. 

    Pernyataannya disampaikan saat berkunjung ke UEA pada 17 Februari – saat ia menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Presiden Emirat Mohammad bin Zayed (MbZ). 

    SUMBER: THE CRADLE

  • Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina? – Halaman all

    Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina? – Halaman all

    Selama satu setengah jam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara melakukan telepon. Kepala intelijen luar negeri Rusia, Sergei Narishkin, menyebut diskusi antara kedua kepala negara sebagai sebuah dialog yang “mendalam dan bermakna.”

    Sesaat sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menginformasikan kepada NATO tentang arah baru kebijakan AS di Ukraina.

    Salah satu bocorannya muncul pekan lalu, ketika portal berita Ukraina strana.today mengungkap dugaan adanya “rencana 100 hari” yang disusun Washington untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Meski demikian, laporan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

    Lantas apa strategi pemerintahan baru AS dalam mengupayakan damai di timur Eropa?

    Penyerahan wilayah ke Rusia

    Jika laporan strana.today benar, maka gencatan senjata akan diberlakukan di Ukraina hingga 20 April. Selama itu pula, pergerakan pasukan di sepanjang garis depan di timur Ukraina dibekukan.

    Rencana ini juga dikabarkan mencakup penarikan penuh pasukan Ukraina dari wilayah Kursk, Rusia. Tak hanya itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy disebut akan dipaksa mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah Ukraina yang telah diduduki sebelumnya.

    Zelenskyy sendiri membantah klaim itu. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan AS Hegseth dalam pertemuan NATO-Ukraina pada Rabu (12/2) lalu mengisyaratkan kemungkinan tersebut.

    Hegseth menegaskan, upaya Ukraina untuk kembali ke perbatasan sebelum 2014, yakni sebelum pencaplokan Krimea oleh Rusia, adalah sesuatu yang “tidak realistis.” Dia juga memperingatkan bahwa upaya semacam itu hanya akan memperpanjang perang dan menambah penderitaan.

    Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa AS mungkin akan menekan Ukraina untuk secara resmi menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

    Zona Penyangga tanpa keanggotaan NATO

    Menurut Hegseth, perdamaian yang langgeng harus mencakup “jaminan keamanan yang kuat untuk memastikan perang tidak terjadi lagi.” Dia melemparkan tanggung jawab kepada “militer Eropa dan non-Eropa” untuk mencapai hal ini. Menurut Strana, setelah gencatan senjata diberlakukan, pasukan penjaga perdamaian akan memantau zona penyangga demiliterisasi di sepanjang front timur Ukraina.

    Trump menegaskan, tidak akan mengirimkan pasukan AS ke Ukraina. NATO juga bukan mitra yang cocok untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, pengamanan harus diorganisasikan “di luar aliansi.” Hegseth tidak merinci seperti apa bentuknya nantinya.

    Sesuai keinginan Washington, “jaminan keamanan yang kuat” yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan AS tidak secara eksplisit mencakup keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hegseth menganggap ini “bukan hasil realistis dari solusi yang dinegosiasikan.” Hasilnya kemungkinan besar adalah netralitas yang ketat bagi Ukraina.

    Damai pada 9 Mei?

    Setelah panggilan telepon dengan Donald Trump pada Rabu (12/2) malam, Putin mengisyaratkan siap untuk menegosiasikan damai. Presiden Ukraina Zelensky, yang juga berbicara dengan Trump melalui telepon, mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat optimis dan mengatakan bahwa presiden AS memiliki “kepentingan yang tulus dalam cara kita dapat bergerak lebih dekat ke arah perdamaian”.

    Namun dia juga menuntut jaminan keamanan permanen bagi negaranya.

    Menurut informasi yang bocor dari situs berita Ukraina strana, pembicaraan langsung pertama antara Putin dan Zelensky diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 1 Maret. Selain itu, Donald Trump juga ingin menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional dalam waktu dekat, di bawah “mediasi negara-negara terkemuka” untuk menyusun rincian solusi perdamaian yang langgeng.

    Menurut Strana, rencana perdamaian yang terperinci seharusnya sudah siap pada tanggal 9 Mei. Trump sendiri juga mengumumkan bahwa dia ingin bertemu dengan Putin di Arab Saudi “dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.”

    Eropa dikesampingkan

    Sekutu NATO di Eropa sontak terkejut dengan inisiatif Trump. Mereka sedianya berharap akan bisa mempelajari rincian rencana perdamaian Presiden AS Trump pada Konferensi Keamanan München, yang dimulai pada hari Jumat (14/2).

    Tetapi Trump dikabarkan tidak mengoordinasikan sebelumnya percakapannya bersama Putin dengan sekutu di Eropa.

    Akibatnya, muncul kekhawatiran besar bahwa AS akan mengesampingkan Eropa dalam negosiasi masa depan mengenai solusi perdamaian abadi di Ukraina.

    Menurut rencana yang bocor di Strana, UE akan diminta untuk menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi yang nilainya hampir 500 miliar dolar AS. Akan tetapi, tidak jelas berapa banyak hak bicara yang akan diberikan pemerintahan Trump kepada Eropa.

    “Eropa tidak boleh duduk di meja anak-anak” dalam negosiasi damai, demikian peringatan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dari SPD. Adapun Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dari Partai Hijau, juga memperingatkan agar tidak menciptakan fakta “yang tidak sesuai dengan kemampuan Ukraina.”

    Pakar kecewa atas inisiatif damai Trump

    Banyak pakar keamanan Barat dan Ukraina bersikap kritis terhadap rencana AS, karena mengorbankan banyak posisi Barat demi memuaskan Rusia. Pakar militer Carlo Masala, misalnya, menyatakan di surat kabar “Bild”: “Putin akan memenangkan perang ini, karena berhasil membuat Amerika menarik diri dari konflik ini.”

    Mantan diplomat Rusia Boris Bondarev, yang sekarang tinggal di pengasingan sebagai kritikus Putin, mengatakan dengan lebih tajam lagi, bahwa Trump ingin “mengakhiri perang dengan cepat dengan memberi Putin apa yang diinginkannya”; “Dia dan rekan-rekan terdekatnya sama sekali tidak tahu tentang Putin dan karakternya yang dingin,” kata dia dalam komentar tamu untuk saluran televisi berita Jerman NTV.

    Dari perspektif ini, tanggal 9 Mei yang dibocorkan oleh Strana sebagai tanggal rencana perdamaian terakhir bagi Ukraina juga harus dilihat secara kritis. Di Rusia, hari ini selalu dirayakan sebagai “Hari Kemenangan” atas Nazi Jerman.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina?

    Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina?

    Jakarta –

    Selama satu setengah jam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara melakukan telepon. Kepala intelijen luar negeri Rusia, Sergei Narishkin, menyebut diskusi antara kedua kepala negara sebagai sebuah dialog yang “mendalam dan bermakna.”

    Sesaat sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menginformasikan kepada NATO tentang arah baru kebijakan AS di Ukraina.

    Salah satu bocorannya muncul pekan lalu, ketika portal berita Ukraina strana.today mengungkap dugaan adanya “rencana 100 hari” yang disusun Washington untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Meski demikian, laporan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

    Lantas apa strategi pemerintahan baru AS dalam mengupayakan damai di timur Eropa?

    Penyerahan wilayah ke Rusia

    Jika laporan strana.today benar, maka gencatan senjata akan diberlakukan di Ukraina hingga 20 April. Selama itu pula, pergerakan pasukan di sepanjang garis depan di timur Ukraina dibekukan.

    Rencana ini juga dikabarkan mencakup penarikan penuh pasukan Ukraina dari wilayah Kursk, Rusia. Tak hanya itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy disebut akan dipaksa mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah Ukraina yang telah diduduki sebelumnya.

    Zelenskyy sendiri membantah klaim itu. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan AS Hegseth dalam pertemuan NATO-Ukraina pada Rabu (12/2) lalu mengisyaratkan kemungkinan tersebut.

    Hegseth menegaskan, upaya Ukraina untuk kembali ke perbatasan sebelum 2014, yakni sebelum pencaplokan Krimea oleh Rusia, adalah sesuatu yang “tidak realistis.” Dia juga memperingatkan bahwa upaya semacam itu hanya akan memperpanjang perang dan menambah penderitaan.

    Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa AS mungkin akan menekan Ukraina untuk secara resmi menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

    Zona Penyangga tanpa keanggotaan NATO

    Menurut Hegseth, perdamaian yang langgeng harus mencakup “jaminan keamanan yang kuat untuk memastikan perang tidak terjadi lagi.” Dia melemparkan tanggung jawab kepada “militer Eropa dan non-Eropa” untuk mencapai hal ini. Menurut Strana, setelah gencatan senjata diberlakukan, pasukan penjaga perdamaian akan memantau zona penyangga demiliterisasi di sepanjang front timur Ukraina.

    Trump menegaskan, tidak akan mengirimkan pasukan AS ke Ukraina. NATO juga bukan mitra yang cocok untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, pengamanan harus diorganisasikan “di luar aliansi.” Hegseth tidak merinci seperti apa bentuknya nantinya.

    Sesuai keinginan Washington, “jaminan keamanan yang kuat” yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan AS tidak secara eksplisit mencakup keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hegseth menganggap ini “bukan hasil realistis dari solusi yang dinegosiasikan.” Hasilnya kemungkinan besar adalah netralitas yang ketat bagi Ukraina.

    Damai pada 9 Mei?

    Setelah panggilan telepon dengan Donald Trump pada Rabu (12/2) malam, Putin mengisyaratkan siap untuk menegosiasikan damai. Presiden Ukraina Zelensky, yang juga berbicara dengan Trump melalui telepon, mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat optimis dan mengatakan bahwa presiden AS memiliki “kepentingan yang tulus dalam cara kita dapat bergerak lebih dekat ke arah perdamaian”.

    Namun dia juga menuntut jaminan keamanan permanen bagi negaranya.

    Menurut informasi yang bocor dari situs berita Ukraina strana, pembicaraan langsung pertama antara Putin dan Zelensky diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 1 Maret. Selain itu, Donald Trump juga ingin menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional dalam waktu dekat, di bawah “mediasi negara-negara terkemuka” untuk menyusun rincian solusi perdamaian yang langgeng.

    Menurut Strana, rencana perdamaian yang terperinci seharusnya sudah siap pada tanggal 9 Mei. Trump sendiri juga mengumumkan bahwa dia ingin bertemu dengan Putin di Arab Saudi “dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.”

    Eropa dikesampingkan

    Sekutu NATO di Eropa sontak terkejut dengan inisiatif Trump. Mereka sedianya berharap akan bisa mempelajari rincian rencana perdamaian Presiden AS Trump pada Konferensi Keamanan München, yang dimulai pada hari Jumat (14/2).

    Tetapi Trump dikabarkan tidak mengoordinasikan sebelumnya percakapannya bersama Putin dengan sekutu di Eropa.

    Akibatnya, muncul kekhawatiran besar bahwa AS akan mengesampingkan Eropa dalam negosiasi masa depan mengenai solusi perdamaian abadi di Ukraina.

    Menurut rencana yang bocor di Strana, UE akan diminta untuk menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi yang nilainya hampir 500 miliar dolar AS. Akan tetapi, tidak jelas berapa banyak hak bicara yang akan diberikan pemerintahan Trump kepada Eropa.

    “Eropa tidak boleh duduk di meja anak-anak” dalam negosiasi damai, demikian peringatan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dari SPD. Adapun Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dari Partai Hijau, juga memperingatkan agar tidak menciptakan fakta “yang tidak sesuai dengan kemampuan Ukraina.”

    Pakar kecewa atas inisiatif damai Trump

    Banyak pakar keamanan Barat dan Ukraina bersikap kritis terhadap rencana AS, karena mengorbankan banyak posisi Barat demi memuaskan Rusia. Pakar militer Carlo Masala, misalnya, menyatakan di surat kabar “Bild”: “Putin akan memenangkan perang ini, karena berhasil membuat Amerika menarik diri dari konflik ini.”

    Mantan diplomat Rusia Boris Bondarev, yang sekarang tinggal di pengasingan sebagai kritikus Putin, mengatakan dengan lebih tajam lagi, bahwa Trump ingin “mengakhiri perang dengan cepat dengan memberi Putin apa yang diinginkannya”; “Dia dan rekan-rekan terdekatnya sama sekali tidak tahu tentang Putin dan karakternya yang dingin,” kata dia dalam komentar tamu untuk saluran televisi berita Jerman NTV.

    Dari perspektif ini, tanggal 9 Mei yang dibocorkan oleh Strana sebagai tanggal rencana perdamaian terakhir bagi Ukraina juga harus dilihat secara kritis. Di Rusia, hari ini selalu dirayakan sebagai “Hari Kemenangan” atas Nazi Jerman.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 13 Negara Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Timur Tengah Sudah Terbebani Populasi Pengungsi – Halaman all

    13 Negara Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Timur Tengah Sudah Terbebani Populasi Pengungsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza dari tanah mereka mendapat kecaman dari banyak kalangan.

    Mulai dari China, Malaysia, Iran, Indonesia hingga enam negara Arab menentang gagasan relokasi warga Gaza ini.

    Sejumlah negara Eropa juga menentang keras gagasan Trump merelokasi warga Gaza dan menyebut ide ini merupakan tindakan yang melanggar hukum.

    Trump berniat memindahkan warga Gaza ke sejumlah negara, seperti Mesir dan Yordania.

    Indonesia juga sempat disebut sebagai opsi lokasi relokasi warga Gaza.

    Berikut daftar negara yang menolak usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza:

    China

    Tiongkok menentang relokasi warga Gaza dari Palestina dan pengambil alihan wilayah ini sebagaimana usulan Trump.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pemerintah meyakini warga Palestina yang berhak memerintah negara itu.

    “Itu adalah prinsip dasar pemerintah pasca konflik di Gaza,” kata Lin saat konferensi pers pada Rabu, dikutip dari Anadolu Agency.

    “Kami menentang pemindahan paksa warga Gaza,” imbuh dia.

    Malaysia

    Malaysia juga dengan tegas menolak usulan Trump soal relokasi warga Gaza.

    Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri Malaysia menentang keras rencana apapun untuk memindahkan secara paksa warga Gaza dari tanah air.

    “Malaysia dengan tegas menentang setiap usulan yang bisa menyebabkan pemindahan paksa atau pemindahan warga Palestina dari tanah air mereka,” terang rilis Kemlu Malaysia, dikutip dari AFP, Rabu (5/2/2025).

    Kemlu Malaysia menyatakan tindakan tak manusiawi seperti itu merupakan pembersihan etnis dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi PBB.

    Iran

    Iran turut menyampaikan penolakan serupa.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghei mengatakan gagasan itu sama saja membersihkan warga dari tanah air mereka.

    “Ide pembersihan warga Gaza sebagai bagian dari rencana pemusnahan kolonial rakyat Palestina telah lama berlangsung dengan menggunakan senjata dan amunisi mematikan Amerika, serta dukungan politik, intelijen, dan finansialnya,” kata Baghaei, dikutip dari Press TV Iran.

    Ia mengatakan kampanye genosida Israel selama 15 bulan gagal mengusir warga Palestina.

    Baghaei lalu mengatakan meski ada paksaan politik dan manipulasi demografi, Israel dan sekutu dekatnya AS tak bisa memaksa warga Palestina pergi.

    “Ini tanah air mereka dan mereka telah membayar harga yang sangat tinggi untuk tetap di sana dan melanjutkan perjuangan heroik mereka demi penentuan nasib sendiri dan kebebasan,” ujar Baghaei.

    Indonesia

    Dikutip dari CNN, Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak dengan tegas pemindahan warga Palestina.

    “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina,” demikian rilis Kemlu, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Kemlu, tindakan semacam itu menghambat realisasi kemerdekaan Palestina sebagaimana cita-cita solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

    Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. 

    Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka.

    6 Negara Arab: Arab Saudi, Mesir, UEA, Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina

    Keenam negara Arab menggelar pertemuan di Kairo pada awal Februari untuk merespons perkembangan soal Gaza.

    Enam negara Arab menyampaikan penolakan soal gagasan Trump dalam surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada pekan lalu.

    Surat itu ditandatangani Menlu Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina.

    Dalam surat, keenam negara Arab itu menekankan bahwa Timur Tengah sudah terbebani dengan populasi pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi ke berbagai negara lain di dunia.

    Mereka juga menyoroti kondisi ekonomi dan sosial di kawasan ini sangat rentan.

    “Kita harus waspada agar tak meningkatkan risiko ketidakstabilan regional dengan pemindahan lebih lanjut, bahkan jika hanya sementara, karena hal ini bisa meningkatkan risiko radikalisasi dan kerusuhan di seluruh kawasan,” tulis keenam negara itu dalam surat, dikutip Axios.

    Jerman

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menolak gagasan Donald Trump mengambilalih Gaza, Al Mayadeen melaporkan.

    Baerbock memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengusir penduduk sipil Gaza hanya akan memperdalam penderitaan dan memicu kerusuhan lebih lanjut.

    “Pengusiran penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional,” ungkapnya.

    “Hal itu juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru,” katanya.

    Prancis

    Kementerian Luar Negeri Prancis menyuarakan sentimen ini.

    Prancis menegaskan tidak ada negara ketiga yang boleh mengambil alih kendali Gaza dan bahwa setiap keputusan tentang masa depannya harus sejalan dengan solusi dua negara. 

    Spanyol

    Demikian pula, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menolak gagasan pemukiman kembali secara paksa. 

    “Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan, yang didukung Spanyol dan yang harus hidup berdampingan dan rukun [dengan Israel], menjamin kemakmuran dan keamanan bagi Negara Israel, yang karenanya kami juga menginginkan normalisasi penuh hubungan dengan negara-negara Arab,” katanya di Madrid dalam sebuah konferensi pers.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok hak asasi manusia juga mengkritik rencana tersebut, menggambarkannya sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperingatkan potensi dampak kemanusiaannya.

    Para ahli telah mengemukakan sejumlah kendala yang membuat usulan Trump sangat tidak realistis. 

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Rencana Trump Ambil Alih Gaza Bikin Dunia Murka

    Rencana Trump Ambil Alih Gaza Bikin Dunia Murka

    Jakarta –

    Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza membuat dunia murka. Palestina, Arab Saudi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga negara-negara sekutu AS menentang rencana Trump tersebut.

    Dirangkum detikcom, Kamis (6/2/2025), Trump, saat berbicara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

    Dalam pernyataannya, Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

    Dia mengklaim hal itu akan “sangat dibanggakan” dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

    Ditegaskan juga Abbas bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

    “Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi,” sebutnya.

    Daftar Negara yang Menolak Rencana Trump

    Foto: Donald Trump (Jim Watson/AFP/Getty Images).

    Arab Saudi

    Saudi menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

    Mesir

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

    Dalam percakapan dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, Abdelatty menekankan “pentingnya melanjutkan proyek pemulihan dini… dengan laju yang dipercepat… tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya”.

    Yordania

    Raja Yordania Abdullah II menolak “upaya apa pun” untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir warganya.

    Dalam pertemuan dengan Abbas, Raja Abdullah II mendesak upaya “untuk menghentikan kegiatan permukiman dan menolak setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka”.

    Uni Emirat Arab

    Uni Emirat Arab secara tegas menolak setiap upaya untuk menggusur warga Palestina dan menyangkal “hak mereka yang tidak dapat dicabut”.

    Turki

    Menlu Turki Hakan Fidan menyebut rencana Trump untuk mengambil alih Gaza “tidak bisa diterima”.

    Indonesia Termasuk Negara yang Menolak Rencana Trump

    Foto: Donald Trump (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA).

    Indonesia

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak tegas upaya paksa merelokasi warga Palestina.

    “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina,” kata Kemlu dalam keterangan yang diunggah di akun X-nya, Rabu (5/2/).

    Malaysia

    Penolakan serupa juga disampaikan Malaysia, yang menyebut rencana Trump itu mengarah pada “pembersihan etnis” dan melanggar hukum internasional.

    “Malaysia sangat menentang usulan apa pun yang dapat mengarah pada pengusiran paksa atau perpindahan warga Palestina dari tahan air mereka. Tindakan tidak manusiawi semacam itu merupakan pembersihan etnis dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

    Liga Arab Sebut Rencana Trump Picu Ketidakstabilan

    Liga Arab menolak rencana Trump yang dinilai hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. Liga Arab juga menegaskan kembali penolakan terhadap rencana menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Blok regional beranggotakan 22 negara itu menyebut langkah semacam itu merupakan “resep untuk ketidakstabilan” dan akan menjadi “pelanggaran hukum internasional”.

    PBB: Rencana Trump Ambil Alih Gaza Sangat Mengejutkan

    Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengaku terkejut dengan rencana Trump mengambil alih Gaza. Dia menyebut rencana itu “tidak jelas”.

    Kepala badan HAM PBB, Volker Turk, menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras. Dia menekankan soal “hak untuk menentukan nasib sendiri” yang dimiliki warga Gaza, yang disebutnya sebagai “prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara”.

    Inggris-Prancis-Jerman

    PM Inggris Keir Starmer memberikan reaksi keras terhadap rencana Trump dengan menegaskan bahwa warga Palestina “harus diizinkan pulang” ke Jalur Gaza. Starmer juga kembali menegaskan dukungannya untuk pembentukan negara Palestina.

    “Mereka harus diizinkan pulang. Mereka harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam membangun kembali menuju kepada solusi dua negara,” tegas Starmer saat berbicara kepada parlemen Inggris.

    Prancis menyampaikan penolakan keras terhadap rencana Trump, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Christophe Lemoine, menyebut langkah semacam itu akan melanggar hukum internasional dan memicu ketidakstabilan kawasan.

    Lemoine menegaskan bahwa masa depan Gaza harus dalam konteks negara Palestina di masa depan dan tidak boleh dikuasai oleh negara ketiga.

    Menlu Jerman Annalena Baerbock menegaskan Jalur Gaza merupakan “milik warga Palestina” setelah Trump melontarkan rencana untuk mengambil alih wilayah Palestina tersebut.

    “Penduduk sipil di Gaza tidak boleh diusir dan Gaza tidak boleh diduduki atau dihuni kembali secara permanen,” tegas Baerbock.

    China

    China menentang rencana pemindahan paksa terhadap warga Gaza, dan mengharapkan semua pihak akan berpegang teguh pada gencatan senjata dan pemerintahan pascaperang sebagai peluang membawa masalah Palestina pada jalur penyelesaian politik yang benar berdasarkan solusi dua negara.

    Rusia

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan keyakinan bahwa penyelesaian konflik Timur Tengah hanya mungkin terjadi berdasarkan solusi dua negara.

    Brasil

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak keras rencana Trump mengambil alih Gaza.

    “Itu tidak masuk akal … Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh setiap manusia,” tegas Lula da Silva, sembari menegaskan dukungan pada solusi dua negara dan mengecam tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida”.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, mendapat banyak kecaman dari sejumlah pihak termasuk para sekutu Amerika.

    Dalam keterangan resminya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, AS akan mengambil alih Jalur Gaza, sementara orang-orang Palestina yang tinggal di sana harus pergi.

    Menurut Trump, Gaza telah lama dianggap sebagai “zona kehancuran” (demolition site) yang perlu dibangun kembali dari nol.

    Alasan tersebut yang mendorong ambisi Trump untuk mengubah wilayah itu menjadi Riviera-nya Timur Tengah. 

    Riviera sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik di Italia, terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotis, desa-desa berwarna-warni di tebing, serta kaya sejarah dan kuliner khas.

    Trump mengungkapkan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza, menguasainya, membersihkannya dari sisa-sisa perang, termasuk bom yang belum meledak.

    Setelah itu Trump akan mengembangkannya secara ekonomi, Trump tampaknya ingin agar Gaza bisa mengalami transformasi serupa layaknya seperti Riviera ala Italia.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, membersihkannya dari senjata berbahaya, mengembangkan ekonomi di sana, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump.

    Namun usulan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka dengan tegas mengecam gagasan mendeportasi orang-orang dari Gaza, menilai tindakan Trump sebagai pelanggaran internasional.

    “Sekretaris Jenderal akan mengatakan bahwa dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting bagi kita untuk tetap setia pada dasar hukum internasional,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dikutip dari Al Jazeera.

    “Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Dan, tentu saja, ia akan menegaskan kembali solusi dua negara,” imbuhnya.

    Kecaman Serupa juga turut dilontarkan para pejabat dunia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk lain dari “cancel culture” yang dilakukan oleh Barat.

    Berikut daftar pemimpin dunia yang kecam usulan Trump relokasi warga dan kuasai Gaza.

    Arab Saudi

    Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. 

    Hal itu juga diungkap Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang menegaskan posisi kerajaan dengan ‘jelas dan eksplisit’ yang tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi apapun.

    OKI

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait seruannya untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, OKI menilai hal ini berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial dan perampasan tanah Palestina dengan paksa, merupakan pelanggaran hukum internasional.

    CAIR

    Kelompok advokasi Muslim AS (CAIR) mengatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan milik Amerika Serikat, dan seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak dapat diterima

    “Jika suatu saat nanti rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan sisa-sisa citra dan kedudukan bangsa kita di mata internasional,” ujar Dewan Hubungan Amerika-Islam.

    Yordania

    Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan pemukiman [Israel], dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina.

    Inggris

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa solusi yang harus dicapai adalah dua negara. 

    Warga Palestina harus dapat hidup dan berkembang di tanah mereka sendiri, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.”

    “Kami selalu yakin bahwa kami harus melihat dua negara. Kami harus melihat warga Palestina hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat.” ujar Lammy.

    Brazil

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan usulan Trump “tidak masuk akal”.

    “Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia mana pun. Orang Palestina adalah orang-orang yang harus mengurus Gaza,” kata Lula.

    Australia 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintah terus mendukung solusi dua negara “di mana baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai dan aman”.

    “Kami mendukung gencatan senjata, kami mendukung pembebasan sandera, dan kami mendukung masuknya bantuan ke Gaza,” katanya.

    Irlandia

    “Arah perjalanan di sini sangat jelas: Kita memerlukan solusi dua negara dan rakyat Palestina serta rakyat Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing, dan di situlah fokusnya harus diarahkan,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris.

    “Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.” imbuhnya.

    Jerman

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah milik warga Palestina dan pengusiran mereka tidak dapat diterima serta bertentangan dengan hukum internasional.

    “Itu juga akan menyebabkan penderitaan dan kebencian baru… Tidak boleh ada solusi yang dipaksakan tanpa melibatkan warga Palestina.”

    Prancis

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Christophe Lemoine menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza.

    Sekutu AS ini menilai tindakan Trump akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah warga Palestina, serta hambatan besar bagi solusi dua negara dan faktor destabilisasi utama bagi mitra dekat kami seperti Mesir dan Yordania, serta seluruh Kawasan.

    Spanyol

    Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan sangat jelas menyatakan Gaza adalah tanah warga Palestina Gaza, dan mereka harus tetap tinggal di sana.

    “Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan yang didukung Spanyol, dan harus hidup berdampingan dengan menjamin kemakmuran serta keamanan negara Israel.” tegas Albares

    Mesir 

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati berdiskusi dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengenai pentingnya melanjutkan proyek pemulihan di Gaza tanpa mengusir penduduknya dari wilayah tersebut.

    Rusia

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini bahwa penyelesaian konflik di Timur Tengah hanya dapat terjadi berdasarkan solusi dua negara.

    “Ini adalah prinsip yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, didukung oleh sebagian besar negara yang terlibat dalam permasalahan ini. Kami berpegang pada prinsip ini, mendukungnya, dan meyakini bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang mungkin,” kata Peskov.

    China

    Kementerian Luar Negeri China berharap semua pihak menjadikan gencatan senjata dan tata kelola pasca-konflik sebagai kesempatan untuk mengembalikan masalah Palestina ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.”

    Turki

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengecam Komentar Presiden AS Donald Trump mengenai rencana mengambil alih Gaza adalah “tidak dapat diterima”.

    Ia menegaskan bahwa segala rencana yang mengabaikan keberadaan warga Palestina hanya akan memperburuk konflik.

    Iran

    Pejabat senior Iran tidak setuju dengan segala bentuk pemindahan warga Palestina dan telah menyampaikan sikap ini melalui berbagai saluran diplomatik.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Lukashenko Menangi Pemilu Belarusia, Negara Eropa “Meradang”

    Lukashenko Menangi Pemilu Belarusia, Negara Eropa “Meradang”

    JAKARTA – Pemimpin Belarusia yang juga sekutu Rusia Alexander Lukashenko memperpanjang kekuasaannya selama 31 tahun pada Senin setelah pejabat pemilu menyatakan dia sebagai pemenang pemilihan presiden yang ditolak oleh pemerintah Barat karena dianggap palsu.

    Lukashenko yang tidak menghadapi tantangan serius dari empat kandidat lainnya dalam pemungutan suara, memperoleh 86,8 persen suara, menurut hasil awal penghitungan.

    Politikus Eropa mengatakan pemungutan suara tersebut tidak bebas dan tidak adil karena media independen dilarang di bekas republik Soviet tersebut dan semua tokoh oposisi terkemuka telah dipenjara atau terpaksa melarikan diri ke luar negeri.

    “Rakyat Belarusia tidak punya pilihan. Ini adalah hari yang pahit bagi semua orang yang mendambakan kebebasan dan demokrasi,” Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menulis di X dilansir Reuters, Senin, 27 Januari.

    Pemimpin oposisi di pengasingan Sviatlana Tsikhanouskaya menyerukan perluasan sanksi Barat terhadap perusahaan-perusahaan Belarusia dan individu-individu yang terlibat dalam menindas penentang Lukashenko dan memasok amunisi untuk upaya perang Rusia di Ukraina.

    “Selama Belarus berada di bawah kendali Lukashenko dan Putin, akan ada ancaman terus-menerus terhadap perdamaian dan keamanan seluruh kawasan,” katanya.

    Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas dan Komisaris Perluasan Marta Kos mengatakan blok tersebut akan terus menerapkan “langkah-langkah pembatasan dan sasaran terhadap rezim” sambil mendukung masyarakat sipil dan oposisi di pengasingan.

    Ditanya tentang pemenjaraan lawan-lawannya, Lukashenko mengatakan mereka telah “memilih” nasib mereka sendiri.

    Dia membantah keputusannya untuk membebaskan lebih dari 250 orang yang dihukum karena aktivitas “ekstremis” adalah sebuah pesan kepada Barat untuk mengupayakan pelonggaran isolasinya.

  • Donald Trump Mengguncang Politik Jerman

    Donald Trump Mengguncang Politik Jerman

    Jakarta –

    Donald Trump telah mengonfirmasi semua ketakutan terburuk dari banyak politisi Jerman. Entah dengan mengancam untuk mengakhiri kebijakan perlindungan iklim dan menampar tarif impor untuk barang-barang Eropa, atau membayangkan imperialisme baru yang mengklaim Terusan Panama dan Greenland.

    Meski demikian, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengucapkan selamat kepada Presiden Amerika Serikat (AS) yang baru atas pelantikannya.

    Scholz mendoakan “kekuatan dan kesuksesan” untuk tugas-tugas yang akan datang, dan menambahkan bahwa, “bersama-sama, kita dapat memberikan momentum penting di kedua sisi Atlantik untuk kebebasan, perdamaian dan keamanan, serta kemakmuran dan pembangunan ekonomi.”

    Namun Scholz tidak hadir di Washington, begitu pula pemimpin oposisi Jerman Friedrich Merz dari partai konservatif Christian Democratic Union (CDU). Trump hanya mengundang politisi yang berpikiran sama dengannya, seperti Perdana Menteri Italia Georgia Meloni dan Presiden Argentina Javier Milei.

    Pesan diplomatik yang sensitif

    Sebagian besar politisi Jerman mengisyaratkan atau secara terbuka menyatakan bahwa mereka lebih suka melihat kandidat dari Partai Demokrat, Kamala Harris, yang masuk ke Gedung Putih.

    Hanya partai sayap kanan Jerman, Alternative for Germany (AfD), yang tampaknya menantikan pemerintahan Trump. Loyalis Trump, Elon Musk, secara terbuka mendukung AfD di platform X ketika ia menulis bahwa, “hanya AfD yang dapat menyelamatkan Jerman” dan menyebut Scholz sebagai “orang bodoh yang tidak kompeten”.

    Penilaian sensitif dari Duta Besar Jerman untuk AS, Andreas Michaelis, dinilai berkontribusi pada meningkatnya ketegangan trans-Atlantik. Sebuah pesan diplomatik yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock yang berisi kritik keras terhadap Trump, bocor ke media.

    Kandidat kanselir Jerman dari partai tengah-kanan CDU, Friedrich Merz, menganggap hal tersebut sebagai bencana bagi hubungan Jerman-Amerika.

    “Ini adalah pukulan besar bagi reputasi pemerintah Jerman di Washington. Tidak seorang pun dari pemerintah federal ini akan dapat menemukan teman bicara di Washington dalam waktu dekat,” kata Merz dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran Jerman, Deutschlandfunk.

    Merz: Orang Eropa harus bersatu

    Ketika Kanselir Scholz mengambil sikap konfrontatif dan mengkritik tajam klaim Trump atas Greenland, Friedrich Merz justru bersikap lebih terbuka.

    Menurut jajak pendapat, Merz memiliki peluang bagus untuk menjadi kanselir Jerman berikutnya setelah pemilihan umum tanggal 23 Februari mendatang. Dalam hal ini, ia harus berhadapan langsung dengan Trump sebagai kepala pemerintahan Jerman.

    Merz mengatakan bahwa ia berniat untuk bertemu dengan Trump “secara langsung” dan fokus untuk “menyatukan kepentingan Eropa.”

    “Selama negara-negara anggota Eropa bersatu, mereka akan dihormati di dunia, termasuk di AS. Selama mereka terpecah belah, tidak ada yang akan menganggap kita serius,” kata Merz dalam sebuah pertemuan partai-partai Eropa kanan-tengah di Berlin.

    “Jadi, dalam pandangan saya, ini adalah seruan terakhir untuk bertindak,” lanjutnya.

    Dalam surat ucapan selamat untuk Trump, Merz menulis bahwa, “jika rakyat Jerman memberi saya mandat sebagai kanselir, akan menjadi salah satu prioritas saya untuk bekerja sama dengan Anda menuju babak baru dalam hubungan kita.”

    ‘Eropa siap menghadapi tarif’

    Kamar Dagang dan Industri Jerman, atau DIHK, telah memperingatkan akan adanya konsekuensi serius terkait ancaman tarif impor AS.

    “Dampak dari tarif baru AS akan serius bagi perekonomian Jerman,” kata Kepala Eksekutif DIHK Helena Melnikov kepada surat kabar Jerman, Rheinische Post.

    Menurutnya, di Jerman, setiap empat pekerjaan bergantung pada ekspor, dan setiap pekerjaan kedua adalah industri.

    Itulah sebabnya, berbeda dengan Merz, Menteri Urusan Ekonomi Jerman Robert Habeck mengambil sikap yang lebih agresif: “Eropa sudah siap. Jika Amerika memberlakukan tarif yang tidak saya harapkan atau inginkan, Eropa pasti akan ada dalam posisi mengambil tindakan balasan, termasuk yang mempengaruhi ekonomi Amerika,” kata Habeck dalam sebuah wawancara dengan DW.

    Habeck, yang tanggung jawabnya juga mencakup aksi iklim, menyebut penarikan diri Trump dari perjanjian iklim Paris sebagai “sinyal yang fatal bagi dunia.”

    Namun di dalam negeri, ia juga harus menyaksikan isu-isu perlindungan iklim semakin terdesak dan semakin jauh dari agenda selama kampanye pemilu yang sedang berlangsung.

    Diundang atau tidak diundang

    Ketika menjadi kanselir Jerman, Angela Merkel dari CDU berurusan dengan Trump selama masa kepresidenannya yang pertama. Kini, ia sekali lagi berbicara untuk melanjutkan kemitraan yang erat dengan AS.

    Dalam memoarnya yang baru-baru ini diterbitkan, politisi yang sudah lama berkecimpung di dunia politik ini secara terbuka mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya dengan Trump pada saat itu.

    Pada acara tahun baru partainya, Merkel berpendapat bahwa kemitraan trans-Atlantik Jerman dengan AS saat ini lebih penting daripada beberapa tahun yang lalu. Ia menambahkan bahwa hanya mungkin “untuk memastikan bahwa (Presiden Rusia Vladimir) Putin tidak memenangkan perang dan Ukraina tetap menjadi negara merdeka” dengan bantuan AS dan aliansi NATO.

    Trump telah mengindikasikan bahwa ia ingin mengakhiri dukungan untuk Ukraina dan sebaliknya mencari cara untuk mengakhiri perang dengan Putin. Ada kekhawatiran bahwa Ukraina harus memberikan “konsesi teritorial” untuk mencapai hal tersebut.

    Sementara itu, partai sayap kanan AfD, yang masih terisolasi di parlemen Jerman, melihat bahwa mereka sedang naik daun berkat Trump.

    AfD dan Trump memiliki kedekatan dalam isu-isu migrasi dan kebijakan energi. Namun, AfD juga berulang kali membuat pernyataan anti-Amerika. Meski demikian, kedekatan Trump dengan AfD terlihat jelas di Washington, di mana Kanselir Federal Olaf Scholz tidak diundang ke pelantikan, tetapi dua politisi AfD yang terkemuka, Tino Chrupalla dan Beatrix von Storch, hadir di sana.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Al-Sharaa Menolak Berjabat Tangan dengan Menteri Jerman: Apa Alasannya? – Halaman all

    Al-Sharaa Menolak Berjabat Tangan dengan Menteri Jerman: Apa Alasannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sekaligus pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, baru-baru ini mendapatkan sorotan luas setelah menolak untuk berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock.

    Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat internasional, terutama terkait dengan implikasi politik dan sosial di Suriah.

    Mengapa Al-Sharaa Menolak Bersalaman?

    Baerbock bersama Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, melakukan kunjungan ke Suriah pada Jumat (3/1/2025), sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan transisi di negara tersebut.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Jerman dan Prancis untuk membantu membangun kembali Suriah setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

    Namun, saat keduanya tiba di istana kepresidenan di Damaskus, Al-Sharaa hanya mengulurkan tangannya kepada Barrot, sementara kepada Baerbock ia hanya meletakkan tangan di dada sebagai bentuk salam.

    Barrot sebelumnya juga awalnya meletakkan tangannya di dada, namun akhirnya berjabat tangan setelah Al-Sharaa mengulurkan tangan lebih dulu.

    Momen ini menimbulkan reaksi beragam dari publik, terutama di Barat.

    Banyak yang khawatir tindakan Al-Sharaa mencerminkan upaya kelompok militan untuk memaksakan identitas agama dalam sistem politik dan pendidikan baru di Suriah.

    Apa Kata Baerbock Tentang Kontroversi Ini?

    Annalena Baerbock memberikan komentarnya terkait situasi tersebut.

    Ia menyatakan, “Saat saya berkunjung ke Suriah, saya sudah jelas bahwa tidak akan ada jabat tangan seperti biasa.”

    Hal ini menegaskan bahwa Baerbock sudah mengantisipasi tindakan Al-Sharaa, meskipun tetap menjadi sorotan media.

    Dalam sebuah pernyataan di platform X (dulu Twitter), Barrot menyampaikan bahwa ia dan Baerbock telah menerima jaminan dari otoritas baru Suriah bahwa ada komitmen untuk memastikan partisipasi perempuan dalam transisi politik.

    Di tengah upaya mendapatkan pengakuan internasional, Al-Sharaa menghadapi tantangan berat untuk menyatukan negara yang terpecah serta membawa semua milisi di bawah kendali pemerintah.

    Pembangunan kembali ekonomi dan infrastruktur Suriah diperkirakan akan memakan biaya ratusan miliar dollar.

    Al-Sharaa yang memimpin HTS, sebuah kelompok Islam garis keras yang sebelumnya merupakan cabang Al-Qaeda, berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan komunitas internasional sambil berjanji untuk menghormati hak-hak dan kebebasan semua warga Suriah, tanpa memandang jenis kelamin atau agama.

    Sebagai bagian dari langkah untuk menunjukkan komitmennya, Al-Sharaa baru-baru ini menunjuk dua tokoh wanita dalam posisi penting di pemerintahan.

    Ia menangkat Aisha al-Dibs sebagai Kepala Kantor Urusan Perempuan.

    Selain itu, Maysaa Sabrine ditunjuk sebagai Gubernur Bank Sentral Suriah, menjadikannya wanita pertama yang menduduki posisi tersebut dalam sejarah 70 tahun.

    Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor perbankan, Sabrine diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan ekonomi Suriah yang sedang mengalami krisis.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).