Xcloud.id

Tag: Anindya Novyan Bakrie

  • Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Kadin Versi Munaslub Gelar Rapimnas Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada hari ini, Minggu (1/12/2024).

    Melalui akun media sosialnya, Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie mengungkapkan bahwa Rapimnas Kadin akan digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta dengan mengusung tema Tekan Kemiskinan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Wujudkan Indonesia Emas.

    “Rapimnas sendiri digelar pada hari Minggu, 1 Desember 2024, yang fokusnya untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Jadi 0% kemiskinan, 8% pertumbuhan ekonomi, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Anindya.

    Dia menuturkan, pihaknya juga akan membahas hasil dan pencapaian dari pendampingan lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, serta isu-isu terkini di bidang perekonomian.

    “Mohon doa dan dukungannya untuk kelancaran Rapimnas Kadin Indonesia 2024,” tulis Anindya.

    Berdasarkan undangan Rapimnas yang diterima awak media, Rapimnas diawali dengan agenda Pembukaan Rapimnas dan Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029. Dilanjutkan dengan Pembekalan dan Dialog Ekonomi Bersama Para Menteri.

    Kemudian, diikuti Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Terakhir Penutupan.

    Adapun, sejumlah menteri yang dijadwalkan hadir untuk mengisi acara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

  • PPN 12 Persen Jadi Topik Pembahasan dalam Forum ALB Kadin

    PPN 12 Persen Jadi Topik Pembahasan dalam Forum ALB Kadin

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan PPN 12 persen yang akan berlaku pada Januari 2025 menjadi salah satu agenda yang dibahas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada forum anggota luar biasa (ALB) dan rapat koordinasi wilayah (rakorwil) Rapimnas Kadin 2024.

    Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan pembahasan PPN 12 persen menjadi penting untuk pengusaha ke depan. “Intinya dari Kadin akan menerangkan kepada pengusaha di seluruh daerah apa dampaknya,” ujarnya saat diwawancarai di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Anindya menambahkan, Kadin berupaya memahami dampak kebijakan ini secara menyeluruh, termasuk manfaat dan penggunaan tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN 12 persen.

    “Kalaupun nanti mereka sudah mengerti, kita akan pikirkan manfaatnya kenaikan PPN 12 persen di mana. Pasti kan penerimaan negara akan bertambah, ini penggunaannya untuk apa,” lanjutnya.

    Selain itu, Anindya juga menyoroti potensi beban tambahan yang akan dirasakan dunia usaha akibat kenaikan PPN 12 persen.

    “Yang pasti kan ada tambahan dari kenaikan PPN 12 persen ini ke dunia usaha, semacam pungutan. Namun, kita akan berusaha melihat apakah dengan adanya pungutan di sini berarti ada kenaikan di tempat lain,” ungkapnya.

    Kadin, menurut Anindya, juga akan berupaya menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah agar dapat mencari solusi yang tepat terkait kenaikan PPN 12 persen.

    “Kita berusaha untuk melihat semuanya secara utuh. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan pemerintah, kita bisa melihat secara utuh dan mengambil solusi untuk kebijakan ini,” tutupnya terkait kenaikan PPN 12 persen.

  • DPR Usul Tax Amnesty Jilid III, Anindya Bakrie Beri Respons Begini

    DPR Usul Tax Amnesty Jilid III, Anindya Bakrie Beri Respons Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie buka suara mengenai usulan DPR untuk implementasi Tax Amnesty jilid III di 2025. Menurutnya kalangan pengusaha masih melakukan evaluasi dan mempelajari dampak dari pengampunan pajak ini.

    “Kita harus tahu lebih dahulu ini, kalau tidak salah ini inisiatifnya dari DPR ya, kita akan pelajari dan juga evaluasi,” kata Anindya Bakrie, di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Ia melihat implementasi Tax Amnesty pertama era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sukses. Sedangkan tahap kedua selama 6 bulan di tahun 2022 itu juga lumayan sukses.

    “Sehingga tahap 3 ini kita harus pastikan kaya apa impact-nya, yang paling penting waktunya,” katanya.

    Anindya mengingatkan persoalan timing atau waktu implementasi, di tengah rencana pemerintah juga mau meningkatkan PPN 12% di tahun 2025.

    Sehingga dalam Rapimnas Kadin 2024 mendatang Anindya, ingin melihat tanggapan dan masukan dari kalangan pengusaha yang hadir.

    “Di sini lah dalam Rapimnas kita bicarakan utuh supaya tidak sepenggal-sepenggal, dan tidak terjadi distorsi kalau sepenggal-sepenggal,” katanya.

    Foto: Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menghadiri Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. (Dok. Kadin Indonesia)
    Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menghadiri Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. (Dok. Kadin Indonesia)

    Sebelumnya Komisi XI DPR RI mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Januari 2025, atau setelah pimpinan DPR menetapkan masa reses akhir tahun dalam Rapat Paripurna pada 5 Desember 2024.

    Sebagaimana diketahui, Rapat Paripurna DPR pada 19 November 2024 silam telah menyepakati RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Komisi XI menjadi alat kelengkapan dewan yang membahas RUU itu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi rancangan pembahasan RUU Tax Amnesty jilid III ini secara garis besar akan mengevaluasi pelaksanaan program tax amnesty jilid I yang digelar pada 2016 melalui 3 periode.

    Sebab, ia mengatakan, masih banyak pengemplang pajak yang mengikuti program pengampunan pajak itu belum sepenuhnya mendeklarasikan 100% hartanya dan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya ke pemerintah.

    “Jadi ini penting supaya baik yang di dalam maupun di luar negeri, khususnya yang di luar negeri harus berani declare, kan dengan pengampunan, tax amnesty,” ucap Fauzi Amro, usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Karena itu, konsep program amnesti pajak jilid III ini mayoritas akan menargetkan wajib pajak yang telah mengikuti program tax amnesty jilid I, bukan pengemplang pajak baru yang selama ini tak patuh membayar pajak.

    Maka, dalam RUU Tax Amnesty Jilid III kata dia akan mengatur konsep pemberian sanksi secara tegas kepada para pengemplang pajak yang tak juga mematuhi kewajiban perpajakan, sambil mengevaluasi besaran tarif diskon pajaknya supaya mereka betul-betul memenuhi kewajiban perpajakannya.

    (emy/wur)

  • Anindya Ungkap Arab Hingga UEA Minat Masuk Proyek 3 Juta Rumah Prabowo

    Anindya Ungkap Arab Hingga UEA Minat Masuk Proyek 3 Juta Rumah Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bercerita tentang perjalanannya turut serta dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah. Salah satu program yang digembar-gemborkan di setiap perjalanan ialah program 3 juta rumah.

    Anindya mengatakan, dirinya melihat potensi besar di sektor perumahan RI, didukung dengan harapan besar Prabowo dalam pembangunan 3 juta hunian per tahun. Namun memang program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

    “Kita setiap hari memikirkan 3 juta rumah itu bukan uang kecil. Setiap sejuta itu kira-kira Rp 300 triliun, berarti Rp 900 triliun (3 juta rumah). Kan lumayan besar tuh,” kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Dengan anggaran jumbo tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan dari investor swasta. Anindya mengatakan, ada dua negara yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program itu yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. “Dari kunjungan ke Abu Dhabi mereka bilang kita siap untuk ikutan sejuta. Arab Saudi juga sejuta,” ujarnya.

    Menariknya, meski investasi masuk dari Arab Saudi dan UEA, Anindya bilang kalau eksekutor dari pembangunan dua juga rumah tersebut justru China.

    “Lucunya 2 juta itu semua bicara yang ngerjain China. Tapi nggak ada masalah, ada yang punya duit, ada yang ngerjain. Waktu kita ke China, China bilang jangankan 2 juta, 4 juta pun bisa,” kata dia.

    Anindya mengatakan, China sendiri melihat potensi industri perumahan bisa berkembang dengan pesat dan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Dalam program 3 juta rumah yang diusung Prabowo sendiri, terdiri atas pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan. Anindya mengingatkan, pengusaha besar dilarang untuk masuk ke proyek perumahan di pedesaan.

    “Jadi harus ikut pengusaha-pengusaha daerah dan pemula yang nantinya juga jadi besar. Di sini juga disampaikan bahwa dari setiap proyek perumahan itu ada ratusan tender yang terkait. Jadi teman-teman di ALB (Kadin) dan juga daerah jangan kehilangan kesempatan ini,” ujarnya.

    (shc/fdl)

  • Di Zaman Pak Jokowi Sukses

    Di Zaman Pak Jokowi Sukses

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie merespons rencana adanya pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid III. DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.

    Anindya menilai, rencana implementasi Tax Amnesty perlu dilihat kembali potensi keberhasilannya. Pihaknya akan mencoba mempelajari dan mengevaluasi kembali hasil implementasi program tersebut sebelumnya.

    “Kita akan pelajari dan juga evaluasi. Karena dari sisi Tax Amnesty tahap pertama di zaman Pak Jokowi sukses, tahap kedua lumayan, sehingga tahap ketiga ini kita harus pastikan kayak apa impact-nya,” kata Anindya, ditemui di sela-sela acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Menurutnya, salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan penting ialah terkait waktu pelaksanaannya. Apalagi, mengingat di 2025 nanti akan diterapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. “Yang paling penting waktunya. Satu sisi kita lihat ada PPN 12% lain sisi dengan upaya kalau benar ada Tax Amnesty ini,” ujarnya.

    Persoalan ini juga akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 yang akan diselenggarakan esok hari. Ia berharap agar pembahasan terkait Tax Amnesty dan PPN 12% ini tuntas sehingga tidak terjadi distorsi.

    “Dalam Rapimnas kita bicarakan utuh supaya tidak sepenggal-sepenggal, dan tidak terjadi distorsi kalau sepenggal-sepenggal. Dan kita tanyakan ALB, asosiasi, himpunan, Kadin Provinsi, dan pengusaha di pusat, gimana ide-ide seperti yang disampaikan,” kata dia.

    Sebagai informasi, DPR RI mengusulkan pelaksanaan Tax Amnesty atau pengampunan pajak jilid III di 2025. Wacana pelaksanaan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mencari dukungan pendanaan dalam pelaksanaan proyek-proyek Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan Badan Legislasi (Baleg) DPR secara mendadak memasukkan RUU tersebut dalam long list. Untuk itu, Komisi XI berinisiatif memasukkannya sebagai RUU prioritas Komisi XI.

    RUU Pengampunan Pajak kemungkinan besar akan mulai dibahas bersama pemerintah pada tahun depan. Terkait sektor-sektor apa saja yang diberikan pengampunan, sejauh ini belum dibicarakan.

    Program Tax Amnesty sendiri pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 2016 dengan klaim hanya dilakukan satu kali. Nyatanya pemerintah kembali membuka program tax amnesty jilid II atau dikenal Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022 dan akan berlangsung jilid III.

    (shc/fdl)

  • Anindya Bakrie Tegaskan Tidak Akan Ada Munas Kadin Lanjutan

    Anindya Bakrie Tegaskan Tidak Akan Ada Munas Kadin Lanjutan

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan tidak akan ada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas). Menurutnya, Munas telah selesai digelar di September.

    Penyelenggaraan Munas sendiri menjadi salah satu agenda yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah sengketa kepemimpinan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid. Sebelumnya, direncanakan agenda Munas digelar usia pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.

    “Nggak ada (Munas lanjutan). Kita fokus ke Rapimnas. Karena Munas-nya sudah selesai September lalu,” kata Anindya, ditemui di sela-sela acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Rencana Munas tersebut muncul usai pertemuan Anindya dengan Arsjad Rasjid, bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada akhir September lalu. Saat dipastikan kembali mengenai hal itu, Anindya kembali menekankan fokusnya dalam gelaran Rapimnas.

    “Kita fokus di Rapimnas program kerja. Karena kita lihat ke depannya lebih penting kita pikirin suatu yang non-ceremonial,” ujarnya.

    Senada, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi menambahkan, Kadin tidak akan kembali menggelar Munas. Menurutnya, Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) telah dilangsungkan pada 14 September 2024 lalu dengan hasil mengangkat Anindya sebagai ketua umum Kadin

    “Jadi sudah dilantik, dikukuhkan, langsung kerja (mengurus Rapimnas),” sambung Nita, dalam kesempatan yang sama.

    Sebagai tambahan informasi, Kadin Indonesia sempat mengalami kisruh internal. Kadin menghadapi dualisme kepemimpinan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Arsjad merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia yang menyisakan jabatan hingga 2026.

    Sedangkan Anindya Bakrie baru terpilih setelah digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024. Namun Arsjad menyatakan Munaslub tersebut ilegal, sehingga pengangkatan Anindya Bakrie dinilai tidak sah.

    Di tengah kisruh itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Merespons pertemuan itu, Arsjad mengatakan pertemuan dengan Anindya Bakrie pada Jumat (27/9) atas undangan dari Bahlil yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya.

    Berdasarkan pertemuan itu, disepakati dilakukannya Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia setelah pelantikan presiden. Waktu dan tempat belum diketahui.

    “Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” kata Arsjad Rasjid dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Senin (30/9/2024).

    Dalam kesempatan terpisah, Arsjad sendiri telah menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin Kadin apabila Munas kembali digelar. Meski begitu, akan tetap bertanggung jawab mengemban amanah yang masih didudukinya hingga saat ini.

    “Jika Munas terselenggara, saya tidak akan maju. Karena saya tidak akan mempertahankan posisi atas dasar kekuasaan. Karena Kadin harus tetap satu! Kadin harus solid!,” tegas Arsjad, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Pullman Hotel Central Park, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    (shc/fdl)

  • Kadin Anindya Gelar Pra-Rapimnas, Bahas Cara Dongkrak Ekonomi 8%

    Kadin Anindya Gelar Pra-Rapimnas, Bahas Cara Dongkrak Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah Anindya Bakrie menggelar acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024. Acara ini digelar dalam rangka konsolidasi seluruh sektor usaha dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, penyelenggaraan acara ini tidak hanya untuk membahas pertumbuhan ekonomi 8%, tetapi juga membuat kemiskinan jadi 0% menuju Indonesia Emas 2045.

    “Tidaklah mungkin semua itu tercapai kalau misalnya masalah-masalah ini tidak kita, istilahnya taruh di atas meja dan bersama-sama kita coba pecahkan,” kata Anindya, di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Anindya mengatakan, agenda ini sebagai salah satu upaya bagi Kadin untuk belanja masalah. Sebab, menurutnya saat ini kondisi dunia usaha sedang tidak baik-baik saja, seiring dengan semakin beragamnya tantangan yang dihadapi.

    “Saya tidak mengatakan bahwa dunia usaha lagi baik-baik saja, sangat penuh dengan tantangan. Tetapi ya kita ini kan pengusaha, pengusaha harus percaya bahwa apa yang kita lihat di depan ini gelas setengah penuh, bukan setengah kosong,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Anindya pun bercerita, ia sempat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke beberapa negara. Pada kesempatan itu, ia melihat keseriusan Prabowo dalam menangani dua masalah utama di Indonesia antara lain terkait pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan.

    “Apabila dibicarakan dalam forum internasional, suatu yang baru menurut saya karena menandakan keseriusan. Tapi lebih dari itu, apa yang dilakukan untuk mendapatkan investasi dari luar negeri, meningkatkan ekspor Indonesia dengan industri-industri yang bersifat transformatif, itu adalah caranya untuk menuju kemiskinan 0% dan pertumbuhan 8%” ujarnya.

    Ia sendiri melihat, ada beberapa program pemerintah yang bisa dimanfaatkan pengusaha untuk turut berpartisipasi ke depannya. Pertama, program makanan bergizi. Menurutnya, program ini salah satu bentuk industrialisasi di bidang agrobisnis dan agrikultur.

    Anindya mengatakan, jumlah telur yang dibutuhkan untuk program itu berkisar di 80 juta butir per hari dengan jumlah ayam 8 juta per hari. Ini belum ditambah dengan kebutuhan pengadaannya di sektor lain, serta cakupan program yang besar, menjadikan program ini sangat strategis.

    “Ini dalam ke depan sangat penting. Jumlahnya kalau tidak salah Rp 75 triliun akan digelontorkan, mulai dari tahun ini ke depannya akan lebih. Ini bukan jumlah yang sedikit. Jadi ini tolong dicatat bagaimana kita bisa ikut di dalamnya ke depan,” kata dia.

    Program kedua, ada penghapusan utang UMKM dengan jumlah sekitar 6 juta rekening. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan tidak ada UMKM yang bermasalah dengan perbankan sehingga usahanya bisa dipertahankan. Jangka panjangnya, bagaimana membuat UMKM bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    “Kita harus memastikan penyaluran ini baik dan juga mempunyai nilai tambah atau nilai multiplier yang besar,” ujar dia.

    Terakhir, ada program 3 juta rumah per tahun. Untuk pembangunan 2 juta rumah di desa pemerintah sudah mengimbau agar tidak ada pengusaha besar yang ikut masuk, sehingga akan membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha daerah semakin terbuka lebar.

    “Jadi harus ikut pengusaha-pengusaha daerah dan pemula yang nantinya juga jadi besar. Di sini juga disampaikan bahwa dari setiap proyek perumahan itu ada ratusan tender yang terkait. Jadi teman-teman di ALB (Kadin) dan juga daerah jangan kehilangan kesempatan ini,” katanya.

    (shc/fdl)

  • 18 Ketua Kadin Provinsi Gugat Munaslub 2024 ke Pengadilan

    18 Ketua Kadin Provinsi Gugat Munaslub 2024 ke Pengadilan

    Jakarta (beritajatim.com) Sebanyak 18 Ketua Umum Kadin Provinsi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024. Mereka menilai, penyelenggaraan Munaslub 2024 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia.

    Para Penggugat adalah Ketua Umum Kadin Provinsi (i) Jawa Barat; (ii) Kalimantan Barat; (iii) Nusa Tenggara Timur; (iv) Gorontalo; (v) Bengkulu; (vi) Papua Barat Daya; (vii) Jawa Timur; (viii) Papua Barat; (ix) Maluku Utara;(x) Maluku, (xi) Sulawesi Tengah; (xii) Sulawesi Tenggara; (xiii) Riau;(xiv) Kalimantan Timur;(xv) Papua; (xvi) Jambi;(xvii) Kalimantan Selatan; dan (xviii) DKI Jakarta.

    Adapun pihak Tergugat adalah Akbar Himawan Bukhari selaku Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub 2024 (Tergugat I);) H Muhammad Iqbal selaku Ketua Panitia Pengarah Munaslub 2024 (Tergugat II); Bayu Priawan Djokosoetono selaku Ketua Panitia Pelaksana Munaslub 2024 (Tergugat III); dan H.A.M. Nurdin Halid, selaku Ketua Sidang Munaslub 2024 (Tergugat IV).Sementara, Turut Tergugat Anindya Novyan Bakrie.

    Kuasa hukum para penggugat, Denny Kailimang mengatakan, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Keppres No. 18/2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menyelenggarakan Munaslub.

    “Pertama, harus ada pemberian surat peringatan tertulis (baik pertama maupun kedua) yang didahului dengan adanya Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk memberikan surat peringatan tertulis tersebut,” kata Denny di Jakarta, ditulis Selasa (26/11/2024).

    Syarat berikutnya, harus ada permintaan sekurang-kurangnya setengah jumlah Kadin Provinsi dan permintaan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir.

    Permintaan/pengusulan Munaslub tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional secara sendiri sendiri maupun bersama-sama.

    “Selain itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (7) Keppres No. 18/2022 diatur bahwa pesertaMunaslub, di antaranya harus terdiri atas para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara ex officio, dan Utusan Anggota Kadin Provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munaslub, sebanyak dua orang,” papar Denny.

    Nyatanya, para Penggugat tidak pernah meminta maupun mengusulkan penyelenggaraan Munaslub 2024, dan tidak pernah mengirimkan teguran tertulis kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Selain itu, para Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim Siaran Pers utusan yang didahului dengan adanya rapat penunjukan utusan tersebut guna menghadiri Munaslub. Para Penggugat beserta tiga Ketua Umum Kadin Provinsi lainnya juga telah menolak penyelenggaraan Munaslub 2024

    “Dengan begitu, para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyelenggarakan Munaslub 2024 yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan (7) Keppres 18/2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia. Oleh Karena itu, Munaslub 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” seru Denny Kailimang.

    Denny melanjutkan, tindakan yang dilakukan para Tergugat dengan menyelenggarakan Munaslub Kadin 2024 merugikan para Penggugat karena merupakan upaya yang dilakukan untuk memecah-belah, memoorak – porandakan dan menciptakan kegaduhan dalam struktur organisasi Kadin Indonesia.

    “Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 atau Undang-Undang Kadin Indonesia dan Keppres 18/2022, hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia periode 2021- 2026. Jadi sekali lagi, demi tegaknya konstitusi, Munaslub 2024 harus dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh pengadilan,” tandas Denny.

    Ketua Umum Kadin Provinsi Papua, Ronald Anthony mengatakan, “Kadin Provinsi berdiri teguh pada komitmen untuk menjaga kesatuan organisasi demi kepentingan dunia usaha. “Langkah hukum yang kami tempuh adalah bentuk perjuangan nyata untuk menegakkan Keppres 18 tahun 2022 tentang AD/ART danmemastikan Kadin tetap menjadi satu-satunya wadah yang solid dan terpercaya bagi pelaku usaha di Indonesia,” ujarnya.

    Senada, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat, Arya Rizqi Darsono menambahkan, Kadin Daerah dengan tegas menolak segala upaya yang merusak kesatuan organisasi dan mengganggu stabilitas dunia usaha. “Gugatan ini adalah langkah kami untuk menegakkan AD/ART dan memastikan Kadin tetap SATU, solid, dan tidak terpecah,” tegasnya. [hen/beq]

  • Menteri Rosan Paparkan Peluang Investasi di depan 150 Pengusaha Inggris

    Menteri Rosan Paparkan Peluang Investasi di depan 150 Pengusaha Inggris

    Bisnis.com, LONDON – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani membuka forum bisnis berjudul “Indonesia Investment Forum (IIF) 2024” di London, Inggris pada 22 November 2024. Forum yang diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London ini dihadiri oleh 150 pelaku usaha terkemuka di Inggris. Turut hadir, sejumlah pembicara penting, termasuk Duta Besar RI untuk Inggris, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional Desra Percaya, Executive Chairman Tony Blair Institute for Global Change Sir Tony Blair KG, dan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Anindya Novyan Bakrie.

    Dalam sambutannya, Rosan menekankan peluang investasi di Indonesia khususnya pada sektor pendidikan, renewable energy, serta hilirisasi. Hal ini menumbuhkan optimisme kepada para pelaku usaha Inggris untuk berinvestasi di Indonesia. “Indonesia telah membuktikan daya tahannya di tengah tantangan global. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, reformasi struktural, dan visi pembangunan berkelanjutan, kami mengundang investor global untuk bergabung dalam transformasi ekonomi Indonesia. Dengan dukungan kuat dari pemerintah, kami optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan,” ujar Rosan.

    Inggris merupakan salah satu destinasi favorit bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri, berkat reputasi akademiknya dan kualitas pendidikan yang unggul. Komitmen Inggris dalam mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia semakin terlihat dengan hadirnya dua universitas asal Inggris, yaitu Lancaster University di Kota Bandung, Jawa Barat dan King’s College London (KCL) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Jawa Timur.

    Sementara itu, dari sisi energi, Indonesia juga menempatkan energi terbarukan sebagai prioritas. Menteri Rosan menyebutkan potensi besar energi terbarukan di Indonesia yang mencapai 3.700 gigawatt yang berasal dari hidro, angin, tidal dan panas bumi. Khususnya panas bumi menarik karena Indonesia merupakan negara dengan cadangan terbesar di dunia, yang mencapai hingga 23 gigawatt utamanya di pulau Jawa. “Saat ini, kami masih banyak bergantung kepada energi berbasis bahan bakar fosil. Kami bertekad mengurangi ketergantungan tersebut. Namun, kami menyadari keterbatasan dalam hal sumber daya, teknologi, dan tenaga ahli. Karena itu, kami mengundang kolaborasi global untuk mewujudkan transformasi ini,” jelas Rosan.

    Perbesar

    Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional Desra Percaya menambahkan bahwa kemitraan strategis Indonesia dengan negara-negara seperti Inggris dapat memberikan dampak nyata dalam mendukung transformasi ekonomi global yang berkelanjutan. “Populasi Indonesia itu tidak hanya tentang pasar, demografi Indonesia menawarkan peluang unik bagi investor, terutama investor Inggris dan pendidikan menonjol sebagai sektor yang menjanjikan untuk investasi,” ungkapnya.

    Ketua Umum KADIN Anindya Novyan Bakrie yang turut hadir memberikan sambutan dalam forum ini menyampaikan bahwa untuk meraih target pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus menggencarkan investasi dan ekspor serta ketahanan pangan dalam negeri. “Sektor-sektor utama yang akan mendorong transformasi ekonomi Indonesia meliputi ketahanan pangan. Karena kami ingin memposisikan Indonesia sebagai pusat pangan terkemuka di kawasan ini,” ujar Anindya Bakrie.

    Kemitraan strategis antara Inggris dan Indonesia terus berkembang, didukung oleh hubungan bilateral yang erat dan kolaborasi di berbagai sektor. Executive Chairman Tony Blair Institute for Global Change Sir Tony Blair KG, dalam IIF 2024, memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kerja sama internasional.

    “Salah satu hal yang saya pelajari adalah bahwa baik di bawah Presiden Jokowi maupun sekarang di bawah Presiden Prabowo, pemerintahannya sangat berkualitas. Para menterinya adalah orang- orang yang memahami bisnis, mereka menyukai bisnis, dan mereka bersedia bekerja sama dengan bisnis untuk kepentingan bersama semua pihak. Dan tentu saja ada banyak hal yang dapat dilakukan Inggris dengan Indonesia, hubungan ini sudah terjalin erat,” ujar Tony.

    IIF 2024 adalah acara tahunan unggulan yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) London, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London. Melalui sesi informatif, diskusi interaktif, dan business matching, acara ini dirancang untuk melibatkan para pelaku usaha dari Inggris dan Eropa. Para peserta akan memperoleh wawasan berharga mengenai peluang investasi di sektor prioritas di Indonesia termasuk Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis untuk 28 komoditas utama di Indonesia di antaranya nikel, rumput laut, dan kelapa sawit.

    Berdasarkan catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, investasi Inggris di Indonesia mencapai USD2,28 miliar pada periode 2019-September 2024. Pada periode tersebut, investasi Inggris di Indonesia didominasi oleh sektor pertambangan (22%); tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan (17%); industri makanan (11%); jasa lainnya (9,2%); serta properti, kawasan industri, dan kegiatan usaha (8,2%).

    Berdasarkan lokasi, investasi Inggris lebih besar berada di luar Pulau Jawa (64%) dibanding Pulau Jawa (36%). Lokasi dengan investasi tertinggi adalah Jawa (36%), Papua (21%), Sumatera (19%), Kalimantan (12%), serta Bali dan Nusa Tenggara (8,7%).

  • Di Zaman Pak Jokowi Sukses

    RI Berpotensi Dapat Pendanaan Transisi Energi dari Inggris

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia dan Pemerintah Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan untuk program transisi energi dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris. Pendanaan itu, menurut Anindya juga termasuk untuk program 3 juta rumah murah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Anindya usai menghadiri acara “Indonesia UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange” di 10 Paternoster Sq. London EC4M 7LS, Inggris, Kamis (21/11) pagi waktu setempat.

    “Pertama-tama senang kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo (di Inggris). Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris,” kata Anindya, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

    Anindya menjelaskan, selain membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program pemerintah transisi energi dan pembangunan rumah murah, aspek pendanaan di sektor riil juga menjadi perhatiannya untuk mendapatkan pendanaan dari LSEG.

    “Disini kami katakan bagaimana membawa financing (pendanaan) dari Global North (Utara) ke Global South (Selatan). Karena bagaimanapun juga, yang mempunyai biodiversitas banyak itu justru di Selatan, yang mempunyai (kandungan) mineral kritis (juga) di Selatan, dan yang mempunyai renewable energy (energi terbarukan) juga di Selatan. Jadi itu (juga) yang kami upayakan,” jelas Anindya.

    Anindya menambahkan, selain mengenai pendanaan untuk program pemerintah dan sektor riil, Kadin Indonesia selama ini juga memiliki bidang-bidang penting terkait perubahan iklim dan keuangan hijau, seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.

    “Hal-hal itu (juga) bisa dikerjasamakan dengan LSEG. Jadi makin banyak perusahaan, baik BUMN maupun swasta yang bisa mendapatkan dana dari sini (LSEG). Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya deviden-nya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain,” ujar Anindya.

    Dalam acara yang merupakan rangkaian dari London Climate Action Week itu, Anindya hadir bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, CEO Arsari Group sekaligus sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Iklim, Lingkungan dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo.

    Kemudian hadir juga Ketua Komite Bilateral Inggris – Indonesia Kadin Indonesia Michael Sampoerna, serta perwakilan dari pemerintah yaitu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, yang juga hadir sebagai Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia. Turut hadir mendampingi adalah pengusaha Indonesia Wisnu Wardhana.

    Beberapa saat sebelumnya, Hashim, Rosan, Anindya, Michael, dan Wisnu mendapatkan kehormatan untuk bersama Naisbitt King, Julia, dan Dominic menekan tombol sebagai tanda dibukanya sesi perdagangan saham Bursa Efek London (LSE).

    Sebagai informasi, London Stock Exchange Group plc, yang berbasis di Inggris, beroperasi sebagai penyedia infrastruktur dan data pasar global yang terdiversifikasi, penting dalam industri jasa keuangan. Grup ini mengelola berbagai layanan termasuk pembentukan modal, manajemen risiko dan neraca, serta perdagangan dan investasi di seluruh dunia.

    L.SEG mencakup Bursa Efek London, Refinitiv, LSEG Technology, FTSE Russell, dan saham mayoritas di LCH dan Tradeweb. LSEG memiliki operasi di 70 negara di EMEA (Europe, the Middle East & America), Amerika Utara, Amerika Latin, dan Asia Pasifik.

    (ada/fdl)