Xcloud.id

Tag: Anindya Novyan Bakrie

  • Anindya Bakrie Beberkan Program Strategis Prioritas Kadin Indonesia 2024-2029 – Page 3

    Anindya Bakrie Beberkan Program Strategis Prioritas Kadin Indonesia 2024-2029 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya N Bakrie, menyampaikan rencana strategis yang akan menjadi fokus Kadin dalam lima tahun ke depan, yakni pada periode 2024-2029.

    Rencana tersebut terdiri dari empat pilar utama yang bertujuan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mandiri.

    “Nah, ini yang saya minta tolong teman-teman pengurus yang baru saja di lantik bersama dengan teman-teman Kadin Provinsi dan juga asosiasi dan himpunan untuk membahas proposal daripada rencana Kadin 2024-2029. Dimana di sini kita mempunyai empat tema program prioritas,” kata Anindya Bakrie dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Rapimnas Kadin) 2024 di Jakarta, ditulis Senin (2/12/2024).

    Pilar pertama adalah swasembada, dengan fokus utama pada ketahanan pangan, energi, dan air. Dalam subtema ini, Kadin berkomitmen untuk memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan global, dengan memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya penting bagi masyarakat.

    Upaya ini mencakup peningkatan produksi pangan lokal, pengembangan energi terbarukan, dan pemeliharaan sumber daya air yang efisien serta ramah lingkungan. Pilar kedua berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

    Kadin Indonesia akan berfokus pada akselerasi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta ekonomi digital yang semakin berkembang. Selain itu, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam juga akan menjadi salah satu fokus utama, untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dari potensi yang ada di Indonesia.

    Program ini juga mencakup upaya peningkatan investasi swasta dan pembangunan industri kreatif yang dapat memperkuat perekonomian daerah.

    Pilar ketiga adalah inklusivitas, dengan subtema penting yang berfokus pada akses pelayanan kesehatan untuk semua kalangan serta pemberdayaan kesetaraan gender dan penyandang disabilitas.

    “Subtemanya adalah akses pelayanan kesehatan untuk semua kalangan, dan juga kesetaraan gender dan pemberdayaan penyandang disabilitas,” ujar dia.

    Pilar terakhir adalah keberlanjutan, yang mencakup upaya untuk membangun ekonomi sirkular, dekarbonisasi industri, serta pengembangan bisnis hijau yang lebih ramah lingkungan.

     

  • Kadin Imbau Pengusaha Hindari PHK Seusai Kenaikan UMP 2025

    Kadin Imbau Pengusaha Hindari PHK Seusai Kenaikan UMP 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mendorong pengusaha untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Dalam konferensi pers seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024), Anindya menekankan pentingnya langkah preventif agar kenaikan UMP tidak berdampak negatif pada tingkat pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau (perusahaan) agar melakukan segala macam cara supaya tidak terjadi PHK,” kata Anindya.

    Ia menegaskan, PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil, karena dapat memperburuk kondisi ekonomi dengan bertambahnya masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan.

    Anindya menambahkan, meskipun kenaikan UMP akan memberikan tambahan pengeluaran bagi perusahaan, tetapi kenaikan UMP juga dapat mendorong daya beli masyarakat.

    “Jadi tentu semua itu ada plus minusnya, tetapi yang kita lihat upaya dari pemerintah itu lebih untuk memastikan daya beli tidak hilang karena memang butuh bantuan,” kata Anindya mengomentari kenaikan UMP. 

  • Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi Munaslub 2024, Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Anindya meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, (perusahaan) melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi.

    Kadin juga menyoroti soal rencana pemerintah yang bakal membentuk Satgas PHK. Diharapkan Satgas tersebut nantinya mampu membantu perusahaan mencari solusi agar tidak harus melakukan PHK akibat penyesuaian UMP.

    “Tapi kita mau lihat bagaimana Satgasnya ini dan pasti biasanya bekerja sama dengan dunia usaha. Karena yang melakukan PHK itu ya dari dunia usaha, entah dari BUMN, koperasi atau swasta. Jadi kami akan berkomunikasi melihat,” katanya.

    Meski begitu, Anindya mengakui bahwa kondisi perusahaan berbeda-beda, sehingga beberapa pengusaha mungkin menghadapi tekanan berat dalam menyeimbangkan antara kelangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Namun, ia tetap berharap ada langkah-langkah inovatif untuk menghindari keputusan sulit seperti PHK.

    Sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha, Kadin terus berupaya mendorong perusahaan untuk berpikir jangka panjang.

    “Tapi memang sebagai pengusaha juga kita berpikir untuk berlanjutan. Jadi kadang-kadang pilihan itu tidak enak ditempuh, tapi kadang-kadang ya menjadi pilihan,” ucap Anindya.

    Meskipun PHK terkadang menjadi langkah yang tak terhindarkan, Anindya optimistis bahwa dengan strategi yang tepat, perusahaan akan mampu mengatasi tantangan itu tanpa harus mengurangi jumlah karyawan.

    “Tapi kami melihat cukup banyak upaya-upaya untuk mencegah dan mencari jalanlah supaya tidak kejadian (PHK),” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) seusai adanya kebijakan kenaikan UMP di 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK,” kata Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

    Rencana pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK yang diambil perusahaan terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya kenaikan UMP.

    “Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana,” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025, berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait, Jumat (29/11/2024) sore.

    “Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%,” kata Presiden dalam pengumumannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%.

    Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh.

    Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.

  • Anindya Ketum, Arsjad Wantim, Budi Arie Jadi Pengurus

    Anindya Ketum, Arsjad Wantim, Budi Arie Jadi Pengurus

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah Anindya Bakrie menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024 hari ini. Dalam rapat kali ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie Abdul Latif mengukuhkan pengurus Kadin Periode 2024-2029.

    Dia mengatakan pengukuhan ini dilakukan lebih awal agar pengurus Kadin 2024-2029 telah sah dan dapat meneruskan tugas-tugasnya. Dia pun berharap para pengurus ke depannya dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan sesuai fakta integritas.

    “Kami memohon segala macam kinerja yang dilakukan dilakukan dengan cara jujur dan sesuai dengan fakta integritas Apakah Bapak dan Ibu siap untuk melaksanakannya?” kata Anindya dalam acara Rapimnas 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Siap!” sahut pengurus Kadin secara serentak.

    Kemudian Anindya membacakan naskah pengukuhan:

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember 2024, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk masa bakti 2024-2029 dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saudara-saudara,” ujar Anindya.

    Berikut susunan pengurus Kadin 2024-2029:

    Dewan Kehormatan

    1. Ketua : Rosan P. Roeslani
    2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

    Dewan

    1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
    2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo, Eddy Baskoro, Budi Arie Setiadi, Wisnu Wardhana
    3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
    4. Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Al-Qadri, Fuad Hasan, Rachmad Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan Djokosoetono, Maruarar Sirait
    5. Ketua Dewan Pertimbangan: Bapak M. Arsjad Rasjid
    6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan: Agus Silaban, Agus Gumiwang Kartasasmita, Raden Pardede, Ary Ginanjar Agustian

    Dewan Pengurus

    1. Ketua Umum Kadin Indonesia
    Anindya Novyan Bakrie

    WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI DAN KOMUNIKASI: Erwin Aksa

    1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

    2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

    3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

    4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

    1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

    2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

    3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

    4. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

    B. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: Franky O. WIjaya

    1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

    2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

    3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya

    4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

    5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

    6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

    C. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN LINGKUNGAN HIDUP: Bobby Gafur Umar

    1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

    4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

    5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria

    6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

    7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

    D. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN: Bambang Soesatyo

    1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

    E. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG LUAR NEGERI: James T. Riady

    1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals

    (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani

    2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

    F. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR

    1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

    2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

    3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

    G. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG SOSIAL: Dyah Anita Prihapsari

    1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

    2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

    3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

    H. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG HUKUM DAN HAM (LEGISLASI, SARANA DAN PRASARANA): Azis Syamsuddin

    1. WKU Bidang Hukum: Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM

    2. WKU Bidang Legislasi: Moh. Rano Alfath, SH,MH

    3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

    (kil/kil)

  • Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengukuhkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029 dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Pada hari ini, Minggu, 1 Desember 2024, kami atas nama dewan pengurus Kamar Dagang Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan pengurus Kamar Dagang Indonesia masa bakti 2024-2029 dan demikian sah mengemban tugas yang diembankan kepada saudara-saudara,” ucap Anindya.

    Berdasarkan surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024 Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini. 

    Adapun, tokoh itu seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan P Roeslani yang ditunjuk sebagai ketua dewan kehormatan Kadin dan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo selaku ketua dewan penasehat Kadin.

    Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029: 

    Dewan Kehormatan

    Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir. 

    Dewan Penasehat

    Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

    Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi. 

    Dewan Pertimbangan 

    Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.

    Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

    Dewan Usaha

    Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

    Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

    Dewan Pengurus

    Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah: Erwin Aksa

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Taufan Nugroho 

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa: Benny Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital: Clarissa Tanoesoedibjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah: Kukrit Wicaksono

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara: Ria Yusnita

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis: Arnes Lukman

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I: Ivan Iskandar Batubara 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II: Yohanes Kennedy Arizona

    Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II: Irwan Ardi Hasman 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

    Wakil Ketua Umum Sulawesi: Zulkarnain Arif

    Wakil Umum Wilayah Perbatasan: Edi Suryadi 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Papua: Syahril Hasan Latif 

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky Oesman Widjaja

    Wakil Ketua Bidang Perdagangan: Timothy Savitri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan: Arif Rahman 

    Wakil Ketua Umum BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi: Aviliani  

    Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional: Bayu Priawan 

    Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang: Sani Iskandar

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan: Thomas AM Djiwandono 

    Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter: Kamrussamad

    Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan: Melchias Marcus Mekeng

    Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional: Tigor Siahaan

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

    Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan: Yugi Prayanto

    Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian: Devi Erna Rachmawati

    Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan: Cecep Muhammad Wahyudin.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T Riady

    Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Nugraha Mansury 

    Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri: Bernardino M Vega

    Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri: Emmanuel Lestarto 

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

    Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budiarsa Sastrawinata

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

    Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum: Tri Wijayanto

    Wakil Ketua Umum Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan KEK dan Industri, dan PSN: Akhmad Maruf Maulana

    Wakil Ketua Umum pengembangan Infrastruktur Strategi dan Pembangunan Pedesaan: Thomas Jusman

    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan: Adrianto Andre Djokosoetono

    Wakil Ketua Umum Koordinator Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar 

    Wakil Ketua Umum Investasi: Eka Satria

    Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

    Wakil Ketua Umum Industri Hijau: Halim Kalla

    Wakil Ketua Umum Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    Wakil Ketua Umum Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono

    Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

    Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    Wakil Ketua Umum Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono 

    Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Pangan: Handoyo S Mulyadi

    Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani S Motik

    Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Tatyana Sentani 

    Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga: Pieter Tanuri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Wiraswasta: Ratih 

  • Kadin Imbau Pengusaha Hindari PHK Seusai Kenaikan UMP 2025

    UMP Naik 6,5 Persen, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie Ingin Produktivitas Juga Meningkat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie, memberikan respons soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen. Dia ingin kenaikan UMP itu juga dibarengi dengan peningkatan produktivitas.

    Sebab, Anindya melihat kenaikan UMP tersebut akan berdampak kepada industri yang berbasis pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan dari apa yang diberikan dan didapatkan perusahaan.

    “Ya, terutama kalau UMP 6,5 persen itu dampaknya pasti kepada industri yang berbasis pekerjaan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kenaikan itu dibarengi dengan kenaikan produktivitas,” ungkapnya kepada media pada sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Minggu (1/12/2024) siang WIB.

    Dalam pernyataannya, Anindya juga menyarankan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia juga perlu mengambil langkah untuk memaksimalkan pekerja. Menurut Anindya, perusahaan-perusahaan juga harus melakukan upskilling agar kenaikan UMP itu dapat berbanding lurus dengan produktivitas pekerja.

    “Jadi memang perusahaan-perusahaan itu harus melakukan upskilling supaya kenaikan itu bisa dikompensasi dengan produktivitas untuk mendapatkan pendapatan lebih banyak,” lanjutnya.

    Anindya kemudian menyatakan Kadin  mencoba mengerti atas ketetapan pemerintah yang menaikkan UMP 6,5 persen. Hal ini juga dipandang untuk kebaikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Meski demikian, Anindya juga menekankan, pemerintah perlu terus memperhatikan keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Pasalnya, menurut Anindya kenaikan UMP itu juga berkaitan dengan keberhasilan dunia usaha di masa mendatang.

    “Nah, dari sisi Kadin itu melihatnya semua secara utuh. Kami mengerti bahwa angka kenaikan UMP 6,5 persen itu yang ditetapkan pemerintah untuk kebaikan UMKM. Namun, perlu diingat bahwa angkanya itu juga 97 persen pada dunia usaha, sehingga mereka harus diperhatikan keberhasilan dan kelangsungan ke depan,” tandasnya.

  • Rapimnas Kadin 2024 Fokus Target Kemiskinan 0 Persen dan Program Pengembangan Desa

    Rapimnas Kadin 2024 Fokus Target Kemiskinan 0 Persen dan Program Pengembangan Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2024 yang digelar pada Minggu, (1/12/2024), fokus pada upaya mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto, yakni tingkat kemiskinan 0%.

    Rapimnas Kadin 2024, yang dihadiri oleh sejumlah pengusaha terkemuka Indonesia dan beberapa menteri ini berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

    “Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Lebih hebat lagi, beliau juga menargetkan tingkat kemiskinan 0%. Inilah yang ingin kita fokuskan pada Rapim Kadin kali ini,” ujar Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin, dalam sambutannya, Minggu (1/12/2024).

    Anindya menjelaskan, target ambisius tersebut akan dicapai melalui pengembangan dari tingkat desa terlebih dahulu.

    “Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita harus mulai dari desa. Salah satunya melalui program makanan bergizi gratis yang akan berdampak langsung pada kualitas masyarakat dan generasi mendatang,” lanjutnya.

    Selain program makanan bergizi gratis, Rapimnas Kadin 2024 juga membahas program pengembangan pengusaha daerah melalui pengalihan proyek untuk dijadikan pemasok. Hal ini penting mengingat maraknya proyek infrastruktur yang digagas oleh Presiden Prabowo, termasuk pembangunan 3 juta rumah per tahun.

    Partisipasi asosiasi dan himpunan pengusaha sektor pembangunan sangat diperlukan untuk mencapai target 3 juta tersebut. Oleh karena itu, Presiden Prabowo berencana untuk memberikan peluang bagi pengusaha daerah/desa untuk berpartisipasi dalam beberapa proyek.

    “Proyek infrastruktur dengan nilai tertentu akan disalurkan melalui pengusaha daerah, termasuk dalam sektor pangan dan pertanian,” ungkap Anindya.

    Rapimnas Kadin 2024 juga mengangkat beberapa tema prioritas, di antaranya swasembada pangan, infrastruktur untuk rakyat, pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan energi terbarukan.

    Rapimnas Kadin 2024 ini bertujuan untuk membahas program-program kerja Kadin serta pemerintah, dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga para pengusaha dapat memanfaatkan peluang yang ada.

  • Pesan Chairul Tanjung untuk Pengurus Kadin 2024-2029

    Pesan Chairul Tanjung untuk Pengurus Kadin 2024-2029

    Jakarta, CNBC Indonesia – Chairman dan Founder CT Corp Chairul Tanjung mengungkapkan pesan penting kepada para pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029 yang baru saja dikukuhkan, Minggu (1/12/2024).

    Chairul Tanjung yang akrab dipanggil CT mengatakan Kadin adalah satu keluarga usaha yang bertugas untuk membantu pemerintah menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan iklim usaha yang sehat, masing-masing individu diharapkan mampu melihat kesempatan dan menangkapnya.

    “Itu adalah prinsip dunia usaha,” tegas CT yang hadir memberikan sambutan, di Rapimnas Kadin 2024, Minggu (1/12/2024).

    “Dan kalau peluangnya tidak bisa dilihat, tidak ada, kita bisa menciptakan peluang tersebut. Ini tugas Kadin Indonesia agar para anggotanya bisa melihat peluang-peluang yang ada dan menangkapnya,” ungkapnya.

    Dengan demikian, pengurus Kadin Indonesia bisa bertugas dan pengusaha bisa sukses mengembangkan usahanya.

    CT menilai program-program Kadin yang sudah ada sangat detail, mulai dari swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi, dan penghapusan kemiskinan. Semua sudah dijabarkan dalam Munas Kadin dan dijabarkan dengan detail oleh Ketum Kadin Anindya Bakrie.

    Lebih lanjut, CT memahami dan mengerti keinginan anggota Kadin di daerah untuk mendapatkan peluang dan kesempatan yang baik, khususnya dalam menjadi pengurus.

    “Ini menjadi tugas pengurus Kadin untuk memberikan peluang-peluang tersebut kepada pengurus dan anggota Kadin dimanapun berada,” ujarnya.

    CT pun mengungkapkan mayoritas pengurus Kadin di daerah masih mengandalkan bisnis dnegan Pemda, baik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk mendapatkan kue anggaran. Padahal, kesempatan berusaha tidak semata-mata ada pada anggaran pemerintah daerah.

    “Di luar pemda masih jauh lebih besar dan lebih luas,” kata CT.

    Oleh karena itu, dia ingin membuka cakrawala dan pemikiran kepada anggota dan pengurus Kadin bahwa Indonesia memiliki potensi besar di luar APBD semata. Penduduk Indonesia ada 280 juta dan mereka membutuhkan pangan, papan dan pakaian. CT menegaskan ini adalah pasar yang sangat besar dengan kesempatan besar.

    Namun, pasar ini akan lebih kompetitif dibandingkan masuk ke sektor pemerintah. Meskipun kompetitif, hal ini yang dibutuhkan ke depannya.

    (haa/haa)

  • Kadin Anindya Bakrie Dorong Pengusaha Daerah Terlibat Program 3 Juta Rumah

    Kadin Anindya Bakrie Dorong Pengusaha Daerah Terlibat Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mendorong pengusaha menengah di daerah untuk turut mengambil peluang dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

    Anin mengatakan, program 3 juta rumah ini benar-benar program yang tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha di daerah pun bisa dilibatkan.

    “Nah, ini merupakan suatu peluang karena bukan pengusaha-pengusaha besar yang diizinkan untuk 3 juta [rumah] setiap tahun, tapi justru pengusaha-pengusaha dari daerah, pengusaha-pengusaha menengah, supaya bisa naik kelas,” kata Anin dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Minggu (1/12/2024).

    Anin juga mengatakan, pengusaha-pengusaha di daerah memiliki peran penting untuk mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, hal ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    Anin menyebut, untuk mengentaskan kemiskinan harus dimulai dari tingkat desa.

    “Terutama buat teman-teman dari Kadin provinsi, yang membawa juga teman-teman kabupaten/kota, yang juga mempunyai kaki tangan di desa, kita melihatnya bahwa pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan ini datangnya dari desa,” ucap Anin.

    Dalam kesempatan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut, program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun. 

    Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.  

    Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (fasum/fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun. Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare. 

    Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare. 

  • Sah! Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Periode 2024-2029

    Sah! Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Periode 2024-2029

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024 pada 30 November – 1 Desember 2024. Pada hari kedua, Minggu (1/12/2024), Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie resmi mengukuhkan pengurus Kadin periode 2024-2029.

    Anindya menegaskan pengukuhan pengurus ini dilakukan lebih awal agar pengurus segera menjalankan tugas-tugasnya. Kepada para pengurus, dia meminta jajarannya untuk menjalankan tugas dengan jujur dan sesuai pakta integritas.

    “Kami memohon segala macam kinerja yang dilakukan dilakukan dengan cara jujur dan sesuai dengan pakta integritas. Apakah Bapak dan Ibu siap untuk melaksanakannya?” ungkap Anindya dalam acara Rapimnas 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Siap!” jawab para pengurus Kadin yang hadir.

    Kemudian, Anindya meminta para pengurusnya untuk berdiri. Dia pun membacakan naskah pengukuhan pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember 2024, kami atas nama dewan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk masa bakti 2024-2029 dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saudara-saudara,” ungkap Anindya.

    “Kami harap seluruh pengurus bekerja bersama dan kolektif,” tegas Anindya.

    Pengukuhan ini disaksikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirioatmodjo dan sejumlah pengusaha senior seperti Chairul Tanjung dan James Riyadi.

    (haa/haa)