Xcloud.id

Tag: Anindya Novyan Bakrie

  • 24 Pengurus Kadin Provinsi Berkumpul Bahas Sukseskan Swasembada Pangan

    24 Pengurus Kadin Provinsi Berkumpul Bahas Sukseskan Swasembada Pangan

    Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengumpulkan 24 ketua umum maupun pengurus Kadin Provinsi. Para pengurung Kadin Provinsi ini menegaskan dukungan pengusaha untuk menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terutama program swasembada pangan.
     
    “Jadi, teman-teman memberi masukan bahwa program-program seperti swasembada pangan itu sangat penting,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 13 Desember 2024.
     
    Hal itu disampaikan Anindya usai bersilaturahmi dan rapat koordinasi dengan para ketum dan pengurus Kadin Provinsi di Menara Kadin Indonesia, Lantai 29, Kuningan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
    “Jadi program kami di Kadin Indonesia bersama Kadin Provinsi sebenarnya hanya satu. Bagaimana kita semua bisa naik kelas untuk menyukseskan program pemerintah tapi sekaligus juga memberdayakan daerah,” kata Anindya.
     
    Anindya menilai kedua hal itu sebenarnya merupakan sebuah kesinambungan. Apabila program-program pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik, maka upaya-upaya pemberdayaan daerah pun akan bisa dilaksanakan oleh para ketum maupun pengurus Kadin Provinsi dengan selaras.
     
    “Karena pemerintah harus sukses dengan rencana-rencana yang diciptakan oleh Pak Prabowo, tapi juga di daerah pemberdayaannya (Kadin Provinsi) bisa berjalan,” ujar dia.
     
    Anindya melihat pemerintahan Prabowo-Gibran maupun Kadin Indonesia sangat bersemangat menjalin sinergi demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Terlebih, hal itu didukung dengan sejumlah program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti misalnya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah hingga rumah sakit, sampai program tiga juta rumah.
     
    “Itu semua akan berdampak sangat positif, dan Kadin siap menjadi yang terdepan memastikan realisasinya berjalan,” tegas dia.
     

    Karenanya, lanjut Anindya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan Kadin Indonesia terutama Kadin Provinsi harus benar-benar dibina dan dijalin dengan harmonis. Sebab, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerja sama dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di daerah tersebut.
     
    “Dari waktu ke waktu, kami selalu mendapatkan arahan bahwa memang butuh pemberdayaan daerah itu jalan. Karena program-program tersebut tidaklah mungkin hanya bisa jalan dari Jakarta (pusat) sendiri. Tapi dengan kerja keras teman-teman di daerah, kerja kompak, dan solid, tentu semua bisa terlaksana,” ujar dia.
     
    Ketum Kadin Provinsi Jambi Usman Sulaiman mengamini apa yang disampaikan Anindya Bakrie. “Saya mendukung apa yang dikatakan Ketum (Anindya Bakrie),” ujar dia.
     
    Selain Usman, turut hadir dalam acara itu di antaranya Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah M Nur Rahmatu; Ketum Kadin Provinsi Bali Made Ariandi; Ketum Kadin Provinsi NTB Faurani; Ketum Kadin Maluku Utara Adam Marsaoly; Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Rahmat N Hamka; Ketum Kadin Provinsi Banten M Azzari Jayabaya; Ketum Kadin Provinsi Aceh M Iqbal; dan Ketum Kadin Provinsi Bangka Belitung Thomas Jusman. 
     
    Audiensi dengan Menteri Perdagangan
    Pada Kamis pagi, Anindya dan beberapa jajaran pengurus Kadin Indonesia beraudiensi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, di Jakarta Pusat.
     
    Dalam kesempatan tersebut Anindya membahas sejumlah isu ekonomi domestik hingga luar negeri. Salah satunya upaya untuk merealisasikan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
     
    “Kami beberapa waktu lalu juga telah bertemu dengan beberapa duta besar negara-negara EU (Uni Eropa), dan kerja sama komprehensif dengan Uni Eropa akan sangat besar dampaknya (bagi perekonomian), dan tadi disampaikan oleh Pak Mendag, diharapkan bisa dicapai perkembangan positif pada kuartal I tahun depan,” ujar Anindya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Kadin Indonesia bersama Menteri Perdagangan juga membahas banyak hal terkait perekonomian domestik seperti nasib industri pertekstilan di Tanah Air, industri kelapa sawit, dan industri tepung, serta potensi kerja sama dengan berbagai negara termasuk India.
     
    “(Audiensi) Ini adalah bentuk partisipasi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah, untuk kepentingan dunia usaha, sehingga kamim juga mengajak Kadin provinsi dan asosiasi dan himpunan. Sebagai mitra strategis pemerintah kami harus terus hadir,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Alasan Hakim Tunda Sidang Gugatan Keabsahan Kadin Versi Munaslub

    Alasan Hakim Tunda Sidang Gugatan Keabsahan Kadin Versi Munaslub

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menunda sidang perdana gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kadin Daerah terkait keabsahan hasil Munaslub pada Sabtu (14/9/2024).

    Ketua Majelis Hakim PN Jaksel, Djuyamto mengatakan penundaan sidang perdana itu dilakukan lantaran tergugat belum menyerahkan surat kuasa. Di samping itu, penggugat juga dinilai perlu melengkapi berkas gugatannya.

    “Baik, jadi setelah majelis akhir memeriksa kualitas masing-masing standing untuk para pihak, baik para penggugat maupun tergugat walaupun dari surat kuasa yang disampaikan oleh para penggugat dan tergugat belum didapatkan,” kata Djuyamto di PN Jaksel, Kamis (12/12/2024).

    Dengan demikian, Djuyamto memutuskan agar kedua belah pihak melengkapi berkas perkara yang dibutuhkan dalam persidangan selama sepekan.

    “Sidang ditunda hari Kamis tanggal 19 Desember, kita berharap jam 10.00 WIB sudah bisa dimulai. Nanti kita sidangnya di ruang sidang utama,” pungkasnya.

    Di samping itu, Kuasa Hukum Penggugat Denny Kalimang menjelaskan gugatan dilayangkan lantaran 18 penggugat dari Kadin Daerah menilai hasil Munaslub pada Sabtu (14/9/2024) tidak sah.

    Denny mengatakan, 18 Ketua Kadin Daerah tidak pernah hadir maupun mengirim utusan ke acara Munaslub tersebut. Di samping itu, 18 Kadin Daerah ini tidak pernah mengajukan permintaan kepada Dewan Kadin Pusat untuk menjalankan Munaslub.

    “Jadi dua hal ini yang tidak pernah dilakukan oleh para penggugat, sehingga mereka mengajukan gugatan ini untuk menyatakan bahwa hasil munas dan penyelenggaraan munas itu adalah tidak syah bertentangan dengan keppres 18 tahun 2022,” ujar Denny.

    Berdasarkan SIPP PN Jaksel, terdapat lima orang tergugat dalam perkara ini yaitu Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Kadin Indonesia Tahun 2024, Akbar Himawan Bukhari (tergugat I).

    Kemudian, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Kadin Indonesia, Muhammad Iqbal (tergugat II), Ketua Panitia Pelaksana Munaslub Kadin Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono (tergugat III).

    Selanjutnya, Ketua Sidang Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid (tergugat IV). Selain itu, Ketum Kadin versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie juga turut menjadi tergugat dalam perkara ini.

  • Ini Pesan Megawati untuk Prabowo Subianto Terkait Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Ini Pesan Megawati untuk Prabowo Subianto Terkait Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang digagas oleh calon Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, langkah ini sangat relevan dengan kebutuhan bangsa untuk memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan siap menghadapi tantangan masa depan.

    “Jika kita lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh beliau (Prabowo) dalam menyediakan makanan bergizi gratis, saya rasa ini adalah hal yang tidak mengherankan,” kata Anindya dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Anindya menjelaskan bahwa program tersebut merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki gizi yang cukup untuk tumbuh dengan baik dan sehat.

    Ia menekankan bahwa program ini sangat relevan dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan.

    “Tidak mungkin kita bisa berinvestasi untuk masa depan jika generasi muda sekarang masih dalam keadaan lapar,” ujar Anindya.

    Anindya menambahkan bahwa penting bagi setiap individu di Indonesia untuk memiliki akses yang cukup terhadap gizi. Hal ini akan mendukung perkembangan mereka secara optimal dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

    “Setiap orang harus memiliki akses terhadap gizi yang cukup untuk berkembang secara maksimal,” lanjut Anindya.

    Lebih lanjut, Anindya menyatakan bahwa tahun ini merupakan periode krusial bagi Indonesia, terutama setelah terpilihnya Presiden Prabowo pada Oktober 2020. Menurutnya, Rapimnas Kadin 2024 menjadi momentum yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah.

    “Tahun ini adalah tahun yang sangat penting, di mana Pak Presiden Prabowo baru saja terpilih pada Oktober 2020. Oleh karena itu, Rapimnas ini sangat penting untuk menentukan arah kebijakan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah,” ujarnya.

  • Tim hukum Kadin Provinsi sebut kepengurusan Munaslub langgar Keppres

    Tim hukum Kadin Provinsi sebut kepengurusan Munaslub langgar Keppres

    Seharusnya permintaan/ pengusulan Munaslub tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

    Jakarta (ANTARA) – Tim kuasa hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi sebagai penggugat kepengurusan Kadin Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut telah terjadi pelanggaran Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022.

    Keppres No.18 Tahun 2022 berisikan persetujuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

    “Berdasarkan pasal 4 UU No.1/1987 Jo. pasal 15 ayat (2) Keppres No.18/2022 menyatakan hanya ada satu Kadin yaitu Kadin Indonesia periode 2021-2026,” kata kuasa hukum penggugat Munaslub Kadin Indonesia, Denny Kailimang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

    Denny mengatakan itu terkait gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie dan tiga orang lainnya.

    Dia menegaskan dunia usaha harus fokus mendukung pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam lima tahun.

    Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) Keppres No.18/2022, adapun tahapan dan syarat untuk dapat diselenggarakannya munaslub yakni, harus ada pemberian surat peringatan tertulis (baik pertama maupun kedua) yang didahului dengan adanya rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk memberikan surat peringatan tertulis tersebut.

    Kemudian, harus ada permintaan sekurang-kurangnya setengah jumlah Kadin Provinsi dan permintaan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota luar biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir.

    “Seharusnya permintaan/ pengusulan Munaslub tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,” jelasnya.

    Awalnya, pada Kamis (12/9), para penggugat mendapatkan Surat Panitia Munaslub Kadin 2024 No. 002/MUNASLUB/IX/2024 tanggal 12 September 2024 untuk menghadiri Munaslub Kadin 2024.

    Kemudian, Sabtu (14/9), para penggugat mendapatkan surat dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2021-2026 No. 1740/DP/IX/2024 yang isinya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepengurusan Kadin di semua tingkatan dan Anggota Luar Biasa (ALB) agar tidak menghadiri Munaslub Kadin 2024.

    “Karena penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 melanggar Keppres 18/2022 tentang AD/ART KADIN,” jelasnya.

    Hingga akhirnya, para penggugat dan dua Ketua Umum Kadin Provinsi lainnya masing-masing melalui surat maupun hasil rapat via zoom meeting dalam periode 12 September 2024 hingga 14 September 2024 dengan tegas menolak penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024.

    Namun, para tergugat tetap melaksanakan Munaslub Kadin 2024 pada hari Sabtu (14/9) pukul 13.00 WIB yang bertempat di Hotel St. Regis Jakarta.

    Sementara, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menunda gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie.

    Sidang ditunda Kamis depan (19/12) pukul 10.00 WIB di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Perkara sidang tercatat dengan nomor 1232/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL yang teregister pada Selasa (26/11).

    Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hakim PN Jaksel tunda sidang gugatan Munaslub Kadin Anindya Bakrie

    Hakim PN Jaksel tunda sidang gugatan Munaslub Kadin Anindya Bakrie

    penundaan sidang lantaran surat kuasa yang disampaikan para tergugat dan tergugat belum didapat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menunda gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie.

    “Sidang ditunda Kamis depan (19/12), kita berharap jam 10.00 WIB sudah bisa dimulai. Nanti kita selenggarakan di ruang sidang utama,” kata Djuyamto dalam sidang di ruang sidang 05 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis.

    Djuyamto mengatakan hal itu usai memeriksa syarat gugatan (legal standing) dari para penggugat maupun tergugat.

    Alasan penundaan sidang lantaran surat kuasa yang disampaikan tergugat belum didapat.

    “Kita tunda untuk agar nanti surat kuasa aslinya diserahkan sebelum kita masuk ke mediasi,” ujarnya.

    Dia mengatakan jika surat kuasa ditunda diberikan dan langsung memulai mediasi nantinya bisa menjadi persoalan ke depan.

    Dengan demikian, hakim memberikan waktu satu minggu agar kedua belah pihak bisa memenuhi dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan.

    “Termasuk prinsipal, para penggugat ada yang KTP aslinya belum diperlihatkan,” ujarnya.

    Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie pada Kamis siang pukul 11.00 WIB.

    Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto dengan anggotanya yakni Arif Budi Cahyono dan Agung Sutomo yang menghadiri sidang di ruang sidang 05 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Salah satu dari 18 penggugat yakni Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi.

    Perkara sidang tercatat dengan nomor 1232/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL yang teregister pada Selasa (26/11).

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para tergugat yakni Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Kadin Indonesia Tahun 2024 Akbar Himawan Bukhari sebagai tergugat I.

    Kemudian, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Kadin Indonesia Muhammad Iqbal selaku tergugat II, Ketua Panitia Pelaksana Munaslub Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono selaku tergugat III.

    Lalu, Ketua sidang Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid sebagai tergugat IV, Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munaslub Anindya Novyan Bakrie sebagai turut tergugat.

    Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kadin Dorong Insentif Fiskal bagi Industri Otomotif

    Kadin Dorong Insentif Fiskal bagi Industri Otomotif

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal bagi industri otomotif. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan insentif fiskal bagi industri otomotif dapat memperkuat investasi di Indonesia.
     
    “Pemerintah memang sudah memberikan insentif bagi industri yang meraih Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada level tertentu. Namun, jika Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal untuk mendongkrak industri otomotif, dampaknya bagi industri dan perekonomian akan sangat besar,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 10 Desember 2024. 
     
    Pernyataan Anindya itu dinyatakan saat menghadiri kegiatan link and match yang diadakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kegiatan ini mempertemukan industri kecil dan menengah (IKM) di bidang otomotif dengan industri besar, dalam hal ini, agen pemegang merek (APM).
    Hadir pada pertemuan ini Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza beserta jajarannya; Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita; Chief of Corporate Affairs PT Astra Internasional Tbk, Riza Deliansyah; Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Rahmad Samulo; dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin.
     

    Wamen Perindustrian Faisol Riza mengatakan insentif perlu diberikan, terutama bagi pelaku industri besar yang terlibat program link and match dengan sektor IKM. “Upaya ini penting karena dari komitmen dan konsistensi ini semua lini bisnis bisa jadi satu atau terintegrasi dan membangun rantai pasok industri di dalam negeri,” kata Faisol.
     
    Potensi transaksi besar
    Dalam kesempatan yang sama, Anindya mengungkapkan potensi transaksi dari APM tingkat 1 atau tier 1 dari industri komponen otomotif bisa mencapai Rp130 miliar per tahun.
     
    Sebagai wadah dunia usaha dan memiliki jaringan terhadap seluruh perusahaan termasuk koperasi di Tanah Air, Anindya mengajak pengusaha memanfaatkan pertemuan bisnis atau link and match untuk meningkatkan industri komponen otomotif.
     
    “Karena Kadin ini bukan saja membantu dari sisi usulan dan kebijakan, tapi juga mempunyai kaki tangan sampai provinsi, ada 38 provinsi. Jadi hal-hal seperti ini sangat kami sambut baik,” kata dia.
     
    Temu link and match ini menghasilkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) secara simbolis antara 28 APM tier 1 dengan 57 IKM. Sebelumnya, Link and Match pada November 2022 juga menghasilkan MoU antara 16 APM tier 1 dan 32 IKM dengan nilai realisasi potensial omzet sebesar Rp115 miliar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Pemberian Insentif Fiskal Bagi Industri Otomotif Dinilai Bakal Mendongkrak Perekonomian RI – Halaman all

    Pemberian Insentif Fiskal Bagi Industri Otomotif Dinilai Bakal Mendongkrak Perekonomian RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, insentif fiskal untuk industri otomotif dapat memperkuat Indonesia sebagai potensi investasi.

    “Ya, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) mendukung insentif fiskal bagi industri otomotif sebagaimana diungkapkan Pak Wamen (Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza),” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, usai acara Link & Match yang diadakan Kementerian Perindustrian, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Hadir pada pertemuan pers ini Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza beserta jajarannya, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Rahmad Samulo, dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin.

    Anindya mengapresiasi pemerintah yang sudah memberikan insentif bagi industri yang meraih Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada level tertentu. Namun, jika Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal untuk mendongkrak industri otomotif, dampaknya bagi industri dan perekonomian akan sangat besar.

    Sebelumnya, Wamen Perindustrian Faisol mengatakan, Vietnam baru saja menurunkan PPN dari 10 persen ke level 8 persen untuk menggerakkan ekonomi.

    Sebagaimana diberitakan, pemerintah berencana memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. PPN baru itu berlaku untuk barang-barang mewah, seperti mobil mewah, apartemen mewah, dan rumah mewah.

    Jenis kendaraan tergolong mewah misalnya, mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (termasuk kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 orang–termasuk pengemudi–dengan kapasitas isi silinder sampai 3.000 cc). Untuk kendaraan bermotor beroda dua atau tiga dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250-500 cc termasuk barang mewah.

    Dalam kesempatan yang sama, Anindya juga mengungkapkan potensi transaksi dari Agen Pemegang Merek (APM) tingkat 1 atau tier 1 dari industri komponen otomotif yang bisa mencapai Rp 130 miliar per tahun.

    “Jumlah daripada APM tier 1 28 dan 57 IKM kalau tidak salah, sedangkan transaksinya hampir Rp 130 miliar per tahun,” tuturnya.

    Sebagai wadah dunia usaha dan memiliki jaringan terhadap seluruh perusahaan termasuk koperasi di Tanah Air, Anindya mengajak untuk memanfaatkan pertemuan bisnis atau Link and Match untuk meningkatkan industri komponen otomotif.

    “Karena memang Kadin ini, bukan saja membantu dari sisi usulan dan kebijakan, tapi mempunyai juga kaki tangan sampai kepada provinsi, ada 38 provinsi. Jadi hal-hal seperti ini sangat kami sambut baik,” katanya.

    Acara Link and Match ini juga menghasilkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) secara simbolis antara 28 APM tier 1 dan 57 IKM. Sebelumnya, Link and Match pada November 2022 juga sempat menghasilkan MoU antara 16 APM tier 1 dan 32 IKM dengan nilai realisasi potensial omzet sebesar Rp 115 miliar. 

  • Antisipasi Kebijakan Trump, Perundingan Indonesia & IEU-CEPA Harus Dirampungkan

    Antisipasi Kebijakan Trump, Perundingan Indonesia & IEU-CEPA Harus Dirampungkan

    Jakarta: Indonesia harus segera menyelesaikan perundingan dengan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan perundingan ini bisa mengantisipasi kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump terkait ancaman pemberlakuan tarif impor tinggi.
     
    Kerja sama dengan IEU-CEPA, lanjut Anindya, juga akan meningkatkan akses ke kawasan Uni Eropa (UE) yang memiliki pasar senilai USD17 triliun atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS). Setara dengan 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 
     
    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) USD17 triliun,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 10 Desember 2024.
    Pernyataan Anindya itu dikemukakan saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham). Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
     
    Anindya mengatakan perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40% pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.
     
    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.
     
    Ekspor-Impor Bisa Naik 6 Kali
    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.
     
    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” kata dia.
     
    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.
     
    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
     
    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump
    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.
     
    Anindya mengatakan Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.
     
    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.
     
    Dia mengapresiasi keputusan pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.
     
    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujar dia.
     
    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.
     
    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier). Misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.
     
    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.
     
    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin, 2 Desember 2024 lalu.
     
    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.
     

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.
     
    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.
     
    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.
     
    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 
     
    Denis mengatakan kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie berharap, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera diselesaikan. 

    Dengan demikian, IEU-CEPA akan meningkatkan akses ke kawasan yang memiliki pasar senilai 17 triliun dolar AS atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS), atau setara 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

    Apalagi, perdagangan global kini menghadapi ancaman tarif impor tinggi yang akan diberlakukan Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

     

    Itulah sebabnya, Indonesia harus cepat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan pasar lain yang besar, seperti Uni Eropa (UE).

    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA, karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) 17 triliun dolar AS,” kata Anindya, saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham), di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Anindya mengatakan, perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40 persen pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap, isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.

    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.

    Ekspor-Impor Naik Jadi 6 Kali

    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.

    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” ucapnya.

    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.

    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. 

    Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.

    Anindya mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.

    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.

    Anindya mengapresiasi keputusan Pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.

    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujarnya. 

    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier), misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.

    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.

    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin (2/12/2024) lalu.

    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.

    Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.

    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.

    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.

    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 

    Denis mengatakan, kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.

  • 2025, Industri Pasar Modal Diprediksi Membaik

    2025, Industri Pasar Modal Diprediksi Membaik

    Jakarta: Industri pasar modal diprediksi membaik pada 2025. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie meyakini hal itu karena kuatnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
     
    Ditambah, adanya program-program Astacita pemerintahan Prabowo Subianto. Meliputi program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun hingga 2029, dan adanya penegakan hukum di semua bidang termasuk perekonomian, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
     
    “Dalam kurun 1 hingga 1,5 tahun ini (industri pasar modal) choppy (fluktuatif). Karena apa, karena kalau kita lihat (pasar modal) di US is very attractive, pasti choppy. Tetapi, the good thing is fundamentally I think we are strong,” kata Anindya, saat menjadi keynote speaker acara Investor Network Summit 2024 di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu, 5 Desember 2024.
    Anindya menjelaskan daya tarik investasi Amerika Serikat (AS) adalah faktor yg membuat harga saham dan obligasi Indonesia fluktuatif. Namun, karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, maka kondisi fluktuatif itu cenderung akan naik.
     
    “Strong fundamentals only look stronger during turbulence (fundamental yang kuat hanya terlihat lebih kuat ketika terjadi turbulensi),” kata Anindya.
     
    “Saya lihat juga yang penting yaitu fiscal strength (kekuatan fiskal Indonesia). Kita punya debt to GDP (utang terhadap produk domestik bruto/PDB) itu masih bisa dibilang relatif sangat sehat dibanding dengan area (indikator) lain,” Anindya menambahkan.
     

    Dia juga memuji kebijakan Presiden Prabowo. Selain ingin memberikan keadilan kepada masyarakat agar benar-benar sejahtera, juga ada strategi untuk membangun soft infrastructure. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang dianggap sebagai investasi masa depan dengan terbentuknya sumber daya manusia yang sehat. 
     
    “Yang paling penting kan adalah gizi,” ujar dia.
     
    Untuk gizi ini, kata Anindya, untungnya ada dua. Pertama, yang paling mudah untuk investasi masa depan. Kedua, adalah program-program belanja pemerintah yang juga akan difokuskan pada kesehatan dan pendidikan.
     
    “Ini multiplier effect-nya akan sangat besar,” kata Anindya.
     
    Pimpin Global South
    Anindya juga optimistis Indonesia berpeluang memimpin negara-negara Global South di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dunia. Anindya menceritakan lawatannya selama 2,5 pekan ke lima negara, yakni China, AS, Peru, Brasil, dan Inggris, bersama Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. 
     
    Ia mengamati Indonesia kini dipandang sebagai shining example atau contoh yang bersinar dari negara-negara berkembang. “Di (KTT) APEC dan (KTT) G20, Indonesia dianggap sebagai pemimpin potensial Global South. Sumber daya melimpah, jumlah penduduk yang besar, dan posisi nonblok Indonesia menjadi nilai tambah yang diakui dunia,” kata Anindya.
     
    Menurut dia, di tengah persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, Indonesia tetap konsisten membangun kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Hal itu terlihat dari keberhasilan Indonesia mengamankan investasi besar, seperti proyek transisi energi bersama British Petroleum senilai USD7,2 miliar.
     
    “Di tengah tekanan geopolitik, kepercayaan terhadap Indonesia justru meningkat. Negara-negara lain melihat kita mampu menjaga stabilitas dan menjadi mitra strategis di kawasan Asia Pasifik,” ujar dia.
     
    Dengan fokus pada pembangunan soft infrastructure dan kebijakan industrialisasi, Anindya percaya Indonesia akan semakin kuat di tengah ketidakpastian global. “Kepercayaan dunia terhadap Indonesia bukan hanya pada sumber daya, tapi juga pada kemampuan kita (Pemerintahan Prabowo) menjaga rule of law dan memperkuat ekonomi,” kata Anindya.
     
    Dalam acara yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan bertema Capitalizing On The New Government’s Economic Roadmap itu, Anindya didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Analis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani, dan Wakil Ketua Umum Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan Kadin Indonesia Tigor M Siahaan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)