Xcloud.id

Tag: Anindya Novyan Bakrie

  • Dari IES 2025, Arsjad Rasjid siapkan Indonesia untuk lonjakan ekonomi menuju 2045

    Dari IES 2025, Arsjad Rasjid siapkan Indonesia untuk lonjakan ekonomi menuju 2045

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dari IES 2025, Arsjad Rasjid siapkan Indonesia untuk lonjakan ekonomi menuju 2045
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar dikawasan Asia Tenggara menurut pengusaha Arsjad Rasjid berada digaris terdepan untuk mendorong sinergi lintas sektor, investasi strategis dan adopsi teknologi inovatif.

    “Atas dasar hal tersebut guna mendorong kolaborasi antara pelaku bisnis nasional, internasional dan pengambil kebijakan serta memposisikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dikawasan, Indonesia Business Council (IBC) akan menggelar forum tingkat internasional yang dinamakan Indonesia Economic Summit (IES) 2025,” ujar Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid dalam keterangannya di Shangri-La, Jakarta pada Rabu (12/2).

    Arsjad Rasjid pun menambahkan, IES 2025 yang akan digelar pada 18 sampai 19 Februari 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta mengambil tema “The New Era of High Growth and Prosperity”.

    Menurut Arsjad IES 2025 dirancang sebagai wadah bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk membahas strategi konkret dalam menavigasi tantangan global seperti investasi, manufaktur, energi berkelanjutan, talenta, inovasi dan keuangan.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan kemitraan yang erat lintas sektor. Keselarasan kebijakan publik, swasta dan masyarakat menjadi kunci tercapainya pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” lanjut Arsjad.

    Menurut Arsjad IES 2025 dapat menjadi wadah untuk merumuskan dan mempercepat implementasi kebijakan yang pro-investasi dan pro-pertumbuhan ekonomi. Arsjad pun mengungkapkan, IES 2025 akan menghadirkan pemimpin bisnis, pengambil kebijakan dan pemikir global sebagai pembicara yang akan membahas strategi-strategi pertumbuhan yang efektif ditengah dinamika situasi geopolitik saat ini. Adapun diantara para tokoh yang diagendakan hadir antara lain, Co-founder Air Asia Tony Fernandes, CEO and Co-founder Silicon Box Byung Joon Han serta Co-founder dan CEO Paragon Group Harman Subakat.

    Selain itu diagendakan akan hadir pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mantan Wakil Presiden RI Boediono, Founder Arsari Group Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu dan Ketua umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

    Sementara itu, COO IBC William Sabandar mengatakan, IES 2025 menawarkan program-program yang akan membahas berbagai topik penting. Diantara topik penting tersebut meliputi industrialisasi, kebijakan fiskal dan moneter, investasi, ketahanan pangan, transisi energi, diversifikasi perdagangan dan pengembangan talenta manusia. 

    Selain itu, akan ada beberapa sesi round table untuk mempertemukan para pemimpin bisnis dan mitra strategis guna mendiskusikan kolaborasi bisnis dan investasi di Indonesia. “IES akan diselenggarakan setiap tahun untuk mendorong kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah. Penyelenggaraan IES yang pertama secara khusus akan memberikan pandangan mendalam mengenai kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia yang baru,” jelas William. 

    Informasi resmi yang dibagikan kepanitiaan IES menyebutkan, hingga saat ini 100 pembicara nasional dan internasional telah mengkonfirmasi kehadirannya di IES 2025. Pembicara tersebut berasal dari Indonesia, China, Amerika Serikat, Belanda, Singapura, Arab Saudi, Australia, Korea Selatan, Perancis, India, Jepang, Malaysia, Vietnam, dan Inggris. 

    Selain itu, lebih dari 1.000 pemimpin bisnis akan berpartisipasi di IES 2025. “IBC mengundang berbagai mitra, asosiasi perdagangan dan industri, perwakilan pemerintah asing, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bergabung dalam forum ini,” ungkap William. 

    Selain program utama, peserta lanjut William dapat memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para pemimpin bisnis dan pejabat tinggi pemerintah.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kadin: Efisiensi anggaran upaya memastikan dana yang dipakai benar

    Kadin: Efisiensi anggaran upaya memastikan dana yang dipakai benar

    Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah merupakan konsekuensi yang harus dihadapi

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk memastikan agar dana yang digunakan di tempat yang benar.

    “Saya merasa bahwa itu bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan agar dana digunakan di tempat yang benar. Jadi saya rasa itu memang konsekuensi yang mesti dihadapi,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Rabu.

    Anindya berharap anggaran kementerian/lembaga negara dapat kembali pulih secara bertahap setelah perekonomian Indonesia dan dunia kembali bangkit.

    “Mudah-mudahan setelah ekonomi bangkit lagi, bukan hanya ekonomi Indonesia saja tetapi juga ekonomi dunia, mudah-mudahan anggaran itu bisa kembali lagi bertahap,” katanya.

    Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah merupakan konsekuensi yang harus dihadapi dikarenakan situasi ekonomi yang belum pasti.

    “Ini karena ekonomi belum pasti. Yang pasti adalah biaya. Jadi biaya yang dijaga dulu, saya rasa wajar. Saya rasa itu konsekuensi yang harus dihadapi dalam waktu pendek. Tapi kalau konsekuensi panjang penghematan itu kan lain,” ujar Anindya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

    Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

    Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%. Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

    Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik. Anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani diberi mandat untuk menetapkan besaran efisiensi setiap kementerian/lembaga serta menyesuaikan alokasi Transfer ke daerah, termasuk mengatur dana-dana khusus seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos Kadin Ungkap Turki Mau Genjot Perdagangan Sampai US$ 10 Miliar

    Bos Kadin Ungkap Turki Mau Genjot Perdagangan Sampai US$ 10 Miliar

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, buka-bukaan soal pertemuannya dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Saya lapor, saya bilang bahwa saya sama teman-teman Kadinnya Turki, namanya DIEK (The Foreign Economic Relations Board of Turkey), akan berjuang bersama government untuk meningkatkan trade,” kata Anindya kepada wartawan di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Anindya menuturkan, perdagangan antara Indonesia dan Turki saat ini masih berada di angka US$ 2,5 miliar. Sementara itu, kata Anindya, Menteri Perdagangan Turki Omer Bolat, mengatakan akan memperbesar nilai perdagangan antar kedua negara menjadi US$ 10 miliar.

    “Tadi Menteri Perdagangan Turki bilang mau ke US$ 10 miliar, kita siap,” jelasnya.

    Anindya mengatakan, saat ini penandatanganan kerja sama perdagangan kedua negara telah ditandatangani oleh sejumlah perusahaan. Perusahaan Indonesia yang terlibat dalam kerja sama perdagangan itu juga tidak hanya swasta, melainkan juga BUMN.

    “Sekarang yang tanda tangan itu sudah bagus, dari BUMN tapi dari swasta itu masih banyak,” ungkapnya.

    Anindya meyakini, target peningkatan nilai perdagangan bisa dicapai mengingat hubungan baik antara Erdogan dan Presiden Prabowo Subianto. Ke depan, ia juga mengaku akan melakukan kunjungan ke Turki untuk melihat kinerja perdagangan negara tersebut.

    “Saya juga terima kasih untuk kedatangan beliau, Pak Presiden Prabowo sangat happy. Kalau Presiden keduanya happy, ya kita kerjanya enak,” ungkapnya.

    Anindya menambahkan, Erdogan mendukung penandatanganan MoU kerja sama perdagangan Indonesia dan Turki. Ia mengatakan, Turki melihat Indonesia menjadi pintu gerbang ke Asia. Sebaliknya, Indonesia melihat Turki sebagai pintu masuk ke Eropa.

    “Kita melihat Turki itu pintu gerbang ke Eropa. Jadi hubungan baik itu sudah bagus bener. Jadi saya tadi lapor, tadi ketemu juga makan siang di sana, dan beliau bilang ‘tingkatkan lah kerja sama ini, karena sesama negara muslim, masa kita nggak gede hubungan’,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Bos Kadin Ungkap Turki Mau Genjot Perdagangan Sampai US$ 10 Miliar

    Bos Kadin Respons Dampak Kebijakan Prabowo Pangkas Anggaran

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, buka suara soal keluhan para pengusaha di industri perhotelan yang mengeluhkan imbas efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD.

    “Itu benar-benar suatu konsekuensi yang dirasakan teman-teman di perhotelan,” kata Anindya kepada wartawan di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Akan tetapi, Anindya menegaskan, efisiensi anggaran dilakukan pemerintah bukan tanpa asalan. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan anggaran dialokasi dengan benar.

    “Jadi saya rasa itu konsekuensi harus dihadapi,” jelasnya.

    Anindya menilai, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga berkaitan dengan kondisi ekonomi dunia yang mengganggu alokasi dana negara. “Ini kan karena satu, ekonomi belum pasti, yang pasti kan adalah biaya. Jadi biaya yang dijaga dulu, saya rasa wajar,” ungkapnya.

    Anindya mengaku khawatir dengan kondisi para pengusaha hotel. Pasalnya, ada penurunan okupansi kamar hotel usai pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.

    “Jadi saya rasa itu konsekuensi yang harus dihadapi dalam waktu pendek. Tapi konsekuensi jangka panjang penghematan itu kan baik,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyebut industri perhotelan turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas yang dilakukan pemerintah pusat.

    Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengungkapkan pemangkasan belanja perjalanan dinas sudah dirasakan oleh sektor perhotelan di Bali, terutama hotel yang memiliki fasilitas meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE). Bahkan, sejumlah agenda pertemuan yang telah dipesan sebelumnya terpaksa dibatalkan.

    “Banyak (dibatalkan), khususnya hotel-hotel yang mempunyai fasilitas MICE yang sudah di-booking. Seperti hotel di Nusa Dua, Jimbaran, Kuta, Legian, sampai Sanur,” ujar Rai dikutip dari detikBali, Selasa (11/2).

    Rai mengatakan tak hanya sektor perhotelan di Bali yang terdampak oleh pemangkasan anggaran oleh pemerintah tersebut. Menurutnya, beberapa hotel di daerah lainnya juga turut terdampak.

    “Hampir semua daerah seperti di Bandung, Jawa Barat, Surabaya, Jakarta, termasuk Bali yang (hotelnya) telah di-booking akhirnya di-cancel karena anggarannya terbatas,” imbuhnya.

    Rai berharap pemerintah tidak terlalu banyak memotong anggaran dinas agar kegiatan MICE tetap berjalan. Di sisi lain, dia menilai sektor perhotelan perlu mencari terobosan agar tak hanya mengandalkan kegiatan dari pemerintahan.

    (acd/acd)

  • LaNyalla: Ekonomi Kerakyatan Bukan Sebatas Usaha Mikro dan PKL

    LaNyalla: Ekonomi Kerakyatan Bukan Sebatas Usaha Mikro dan PKL

    Surabaya (beritajatim.com) – Ekonomi kerakyatan jangan sebatas dimaknai sebagai usaha mikro dan pedagang kakli lima, karena hakikat dari ekonomi kerakyatan adalah bagaimana memastikan rakyat terbawa serta dalam proses ekonomi di dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Sehingga rakyat ikut menikmati kue ekonomi.

    Demikian disampaikan Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADIN Jatim) Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada acara Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-VIII Tahun 2025 KADIN Jatim yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin (10/2/2025).

    “Saya hanya berpesan, agar kerja-kerja organisasi kita, di KADIN Indonesia maupun KADIN Jawa Timur, agar tidak ekslusif dan elitis, tetapi mampu memberikan kontribusi yang nyata kepada rakyat Indonesia untuk ikut merasakan kue ekonomi dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI),” ujar LaNyalla dalam sambutannya.

    Hal itu, sambung Ketua DPD RI ke-5 itu, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas moral pengusaha di KADIN, untuk memastikan agar masyarakat betul-betul merasakan kue pembangunan dan kue ekonomi bangsa kita sendiri.

    Di sisi lain, LaNyalla merasa bersyukur lantaran keluarga besar KADIN Indonesia kini sudah kembali utuh di bawah kepemimpinan Anindya Novyan Bakrie. Ia berharap KADIN Indonesia segera mengarahkan fokus untuk turut serta memastikan bersama-sama dengan pemerintah menjadi ‘penjaga’ roda ekonomi nasional.

    “KADIN Indonesia harus mampu membantu pemerintah untuk ikut menjawab berbagai tantangan ekonomi, baik lokal, regional maupun global yang dihadapi Indonesia,” harap Anggota DPD RI asal Jatim itu.

    Menurut LaNyalla, semua pihak, termasuk KADIN, menaruh harapan yang sangat besar kepada pemerintah baru, melalui Kabinet Merah Putih, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, yang bertekad memperkuat kedaulatan bangsa dan kepentingan nasional, terutama di sektor energi dan pangan.

    “Begitu pula dengan KADIN Jawa Timur, semoga terus membuktikan sumbangsihnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, melalui semua program yang dikerjakan,” demikian LaNyalla.(kun)

  • Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Siap Mendorong Investasi Bidang Kesehatan – Halaman all

    Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Siap Mendorong Investasi Bidang Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan siap mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan segera diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025.

    Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas.

    Tak hanya itu, Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia siap membantu mendorong pembangunan nasional di bidang Kesehatan. 

    Anin menjelaskan, bahkan saat mengadakan Forum CEO dan Business Matching Indonesia – India di New Delhi, India dua pekan lalu, Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare, sudah menjalin kerja sama melalui penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Batam melaluimodernisasi alat kesehatan dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit.

    Hal itu diutarakan Anin saat audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis petang (6/2/2025). Anin hadir didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama.

    Melalui kerja sama yang dijalin Kadin Indonesia bersama Kemenkes dalam program PKG tersebut, Anin melihat besarnya manfaat program itu, sebagai program dengan skala dan jangkauan terluas yang disasar oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Karena (total penduduk Indonesia) 295 juta orang kan. Jadi kalau kita melihat gabungan dari PKG, tadi kami bicara dengan Pak Menteri (Menkes) yang sesuai dengan program quick win Pak Presiden, dari mulai bicara pemberantasan tuberculosis, program pemeriksaan kesehatan gratis sampai kepada investasi di bidang kesehatan itu luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin,” kata Anin dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai langkah awal dukungan terhadap program PKG tersebut, Anin menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan turut berpartisipasi dengan menggelar program PKG di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia terlebih dulu.

    Pada kesempatan yang sama, Menkes mengatakan, rapat dengan Kadin bertujuan untuk mengikutsertakan Kadin Indonesia dalam menyukseskan program PKG. 

    “Pak Presiden sudah setuju sih 10 Februari 2025 (program PKG) dijalankan, dan pak Presiden enggak senang seremoni-seremoni, sudah langsung jalanin aja,” kata Menkes.

    Kadin Indonesia dan Kemenkes masih membahas teknis pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan pemeriksaan dilakukan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.

    Kolaborasi Mendorong Investasi Bidang KesehatanDengan sinergi dan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kemenkes di dalam pelaksanaan program PKG ini, diharapkan agar program PKG dapat berjalan efektif, sekaligus mendorong sektor kesehatan sebagai peluang investasi strategis di Indonesia.

    Selain itu, Anin mengatakan pembahasan bersama Menkes Budi juga menyasar perihal penyatuan platform kesehatan, serta rencana pembuatan laporan riset bersama terkait peluang investasi di sektor kesehatan nasional guna mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

    “Jadi saya rasa sangat seru, karena rapat dengan Pak Menkes ini bukan saja rapat biasa, tapi justru membuat suatu semangat untuk bisa berbuat langsung kepada masyarakat luas. Karena siapa yang tidak mau hidup lebih lama dan lebih sehat serta bisa membuat produktivitas,” kata dia.

    Anin juga menekankan, peningkatan kesehatan masyarakat berkontribusi langsung terhadap perekonomian. 

    Dengan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, Anim berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen per tahun.

    “Kalau masyarakat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih produktif, maka pendapatan per kapita bisa meningkat. Mudah-mudahan target pertumbuhan ekonomi 8?pat tercapai,” ujar Anin.

    Dalam kesempatan itu, Menkes mengungkapkan, banyak peluang bisnis di bidang kesehatan, mulai dari pembangunan rumah sakit, penyediaan alat-alat kesehatan berteknologi modern, bisnis farmasi hingga healthcare tourism. 

    Menkes mencontohkan, pembangunan rumah sakt di daerah perbatasan seperti di Kupang, NTT dan Papua akan berpotensi dapat menarik devisa.

    “Orang Timor Leste akan memilih berobat ke Kupang. Orang Papua Nugini dan negara sekitarnya akan memilih rumah sakit di Papua daripada rumah sakit di negara lain yang jauh,” ujarnya.

    Juga dibicarakan mengenai akan segera dibentuk Tim Khusus antara Kadin Indonesia dan Kemenkes untuk menyusun rencana kerja bersama agar para pelaku usaha ikut terlibat dalam pembangunan di bidang kesehatan dan ikut mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi 8%.

    Sebelumnya, Pemerintah akan memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2025).

    “Ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

    Menurut Menkes tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut nanti. Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi.

    “Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

    Menurut Menkes program PKG akan menyasar 280 juta orang secara bertahap. Program tersebut akan menyentuh warga mulai dari bayi hingga Lansia. Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan 50 juta orang menerima manfaat program ini.

    “Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita diharapkan naik terus,” tuturnya

    Program akan dilakukan di fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga klinik. “Dilakukannya di mana? Di 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” tuturnya.
     

     

     

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, Ketua Umum Kadin Dorong Pembiayaan Hijau Hingga Prinsip ESG – Halaman all

    Dukung Program 3 Juta Rumah, Ketua Umum Kadin Dorong Pembiayaan Hijau Hingga Prinsip ESG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing (pembiayaan hijau) di sektor perumahan. 

    Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

    “Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik,” kata Anin, demikian sapaan akrabnya, di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia. 

    Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

    “Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain,” ujar Anin.

    Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

    “Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah,” kata Anindya.

    “Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi,” ujarnya.

    Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe. 

    Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

    Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

    Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengajak Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

    Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

    “Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting,” ujar Ara.

    Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan.Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun. Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

    Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

    “Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing,” harapnya.

    Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

    “Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik,” kata Anin.

    Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun, efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. “Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai,” tegas Anin.

    Tujuannya, lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

    “Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah,” tandasnya.

  • Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    loading…

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas ini didukungKetua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie .

    Anindya Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia siap membantu mendorong pembangunan nasional di bidang kesehatan. Anin menjelaskan, saat mengadakan Forum CEO dan Business Matching Indonesia – India di New Delhi, India dua pekan lalu, Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare, sudah menjalin kerja sama melalui penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Batam melalui modernisasi alat kesehatan dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit.

    Hal itu disampaikan Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, saat audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin , di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025). Kala itu, Anin didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama.

    Anin melihat besarnya manfaat program PKG, sebagai program dengan skala dan jangkauan terluas yang disasar oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Karena (total penduduk Indonesia) 295 juta orang kan. Jadi kalau kita melihat gabungan dari PKG, tadi kami bicara dengan Pak Menteri (Menkes) yang sesuai dengan program quick win Pak Presiden, dari mulai bicara pemberantasan tuberculosis, program pemeriksaan kesehatan gratis, sampai kepada investasi di bidang kesehatan itu luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin,” jelas Anin dalam keterangan yang diterima, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai langkah awal dukungan terhadap program PKG tersebut, Anin menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan turut berpartisipasi dengan menggelar program PKG di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia terlebih dulu.

    Pada kesempatan yang sama, Menkes mengatakan, rapat dengan Kadin bertujuan untuk mengikutsertakan Kadin Indonesia dalam menyukseskan program PKG. “Pak Presiden sudah setuju sih 10 Februari 2025 (program PKG) dijalankan, dan Pak Presiden enggak senang seremoni-seremoni, sudah langsung jalanin aja,” kata Menkes.

    Kadin Indonesia dan Kemenkes masih membahas teknis pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan pemeriksaan dilakukan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.

    Dengan sinergi dan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kemenkes di dalam pelaksanaan program PKG ini, diharapkan agar program PKG dapat berjalan efektif, sekaligus mendorong sektor kesehatan sebagai peluang investasi strategis di Indonesia.

  • Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Dorong Investasi Sektor Healthcare

    Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Dorong Investasi Sektor Healthcare

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) Presiden Prabowo  yang akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin (10/2/2025). Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan komitmen Kadin dalam mendorong investasi di sektor healthcare. Hal ini disampaikan saat Forum CEO dan Business Matching Indonesia–India di New Delhi, India. Kadin melalui Mayapada Healthcare menandatangani MoU dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan rumah sakit bertaraf internasional di Batam.

    Dalam audiensi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, Anindya, yang didampingi Shinta Widjaja Kamdani dan David Utama, menyatakan PKG merupakan program berskala nasional yang selaras dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan layanan kesehatan.

    “Total penduduk Indonesia mencapai 295 juta orang. Kolaborasi Kadin dengan Kemenkes dalam PKG ini menjadi langkah strategis untuk mendorong kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan investasi sektor kesehatan,” ujar Anindya, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai bentuk dukungan awal, Kadin Indonesia akan memulai program PKG di lingkungan internalnya sebelum diperluas ke berbagai daerah.

    Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan program pemeriksaan kesehatan gratis akan langsung dijalankan tanpa seremoni berlebihan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden sudah menyetujui pelaksanaan PKG mulai 10 Februari 2025. Beliau tidak suka seremoni, jadi langsung jalan saja,” ungkapnya.

    Selain mendukung PKG, Kadin dan Kemenkes juga membahas penguatan ekosistem investasi kesehatan, termasuk integrasi platform kesehatan, riset peluang investasi, serta pembangunan rumah sakit modern di wilayah strategis, seperti Kupang dan Papua untuk menarik pasien dari negara tetangga.

    “Peluang bisnis di sektor kesehatan sangat besar, mulai dari rumah sakit, alat kesehatan, farmasi, hingga medical tourism. Rumah sakit di perbatasan seperti Kupang dan Papua bisa menarik pasien dari Timor Leste dan Papua Nugini,” jelas Budi Gunadi Sadikin.

    Sebagai langkah konkret, Kadin dan Kemenkes akan membentuk tim khusus guna menyusun rencana kerja yang melibatkan pelaku usaha dalam pengembangan infrastruktur kesehatan.

    “Jika masyarakat lebih sehat dan produktif, maka ekonomi bisa tumbuh hingga 8 persen per tahun. Ini sejalan dengan visi Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tambah Anindya.

    Dengan kolaborasi ini, diharapkan sektor kesehatan Indonesia tidak hanya meningkat dari segi layanan, tetapi juga menjadi peluang investasi strategis bagi pengusaha dalam dan luar negeri terutama dalam pemeriksaan kesehatan gratis.

  • Maruarar Optimistis Program 3 Juta Rumah Tetap Jalan Meski Anggaran Disunat 69%

    Maruarar Optimistis Program 3 Juta Rumah Tetap Jalan Meski Anggaran Disunat 69%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan meski anggaran kementeriannya disunat sebesar Rp3,66 triliun pada tahun anggaran 2025.

    Maruarar menyampaikan, program 3 juta rumah tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih guna mewujudkan program tersebut.

    “Saya optimistis, saya tambah semangat. Jadi menurut saya kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih, tidak korupsi, dan efisien, dan berdoa tentunya,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie memastikan peran Kadin dalam mendukung program 3 juta rumah, di tengah pemangkasan anggaran kementerian/lembaga.

    Dalam hal ini, Anin menyebut bahwa Kadin perlu memikirkan kepentingan masyarakat luas dan negara demi mewujudkan program tersebut. 

    “Pak Menteri, ini akan menjadi salah satu program unggulan kami juga, bagaimana bisa men-support program Kementerian PKP dan tentu Pak Prabowo,” ujar Anin.

    Dalam catatan Bisnis, Ara memastikan untuk menggenjot investasi asing guna mendukung pembangunan program 3 juta rumah. Upaya ini perlu dilakukan imbas pemangkasan anggaran Kementerian PKP di 2025 sebesar 69%.

    “Misalnya investasi luar negeri yang sudah datang kan dua dari Qatar dan dari United Arab. Mereka sudah datang dan kita sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja,” kata Ara di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025. 

    Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

    Melalui beleid itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. 

    “[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” demikian bunyi beleid itu.