Xcloud.id

Tag: Anindya Novyan Bakrie

  • Perbandingan Kekayaan Aryo vs Saraswati Djojohadikusumo, Dua Keponakan Prabowo di Kadin

    Perbandingan Kekayaan Aryo vs Saraswati Djojohadikusumo, Dua Keponakan Prabowo di Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua keponakan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Aryo Djojohadikusumo dan Saraswati Djojohadikusumo masuk dalam kepengurusan Kadin Indonesia 2024–2029. Sebagai anak dari politikus dan pengusaha, siapa yang lebih tajir di antara keduanya?

    Aryo dan Saraswati adalah anak dari Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik kandung dari Prabowo. Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie memercayakan ketiganya sebagai pengurus untuk masa bakti 2024—2029.

    Anindya memberikan jabatan kepada Aryo sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan Saraswati di posisi WKU Bidang Kebudayaan.

    Kedua anak Hashim itu adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2019—2024 di daerah pilih yang sama, yakni DKI Jakarta 3. Akan tetapi hanya Saraswati yang kembali terpilih menjadi anggota legislatif masa jabatan 2024—2029.

    Selama menjadi anggota Dewan, kekayaan Aryo meningkat signifikan. Pada tanggal lapor 2014 untuk kekayaan 2013, hartanya Rp49,63 miliar berdasarkan e-LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara menggunakan aplikasi yang berbasis web.

    Pada laporan 2017, harta Aryo melesat menjadi Rp116,85 miliar. Setahun kemudian, bertambah tipis jadi Rp117,15 miliar. Setelah itu tak ada lagi laporan karena dia tak lagi menjadi anggota DPR.

    Perbesar

    Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo (tengah). /@rahayusaraswati

    Sementara Saraswati pertama kali melaporkan harta pada 2014. Kekayaannya saat itu mencapai Rp12,44 miliar.

    Harta wanita dengan nama lengkap Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo itu naik menjadi Rp18,88 miliar 3 tahun kemudian.

    Pada laporan 2018 bertambah menjadi Rp19,02 miliar. Kekayaan Saraswati meningkat signifikan sebesar Rp27,83 miliar untuk laporan tahun lalu.

    Pengurus Kadin kali ini berjumlah 2.800 orang. Hal itu sesuai dengan SK Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor 14/DP/3/2025 tertuang susunan Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024–2029.

    “Jadi jumlahnya double daripada pengurusan sebelumnya,” kata Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Jumat (14/3/2025).

    Seiring dengan hal itu, Anindya menekankan bakal melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja kepengurusannya. Dia berkomitmen bakal melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap kinerja pengurusnya.

    Adapun, alasan kepengurusan jumbo tersebut disebut karena menyesuaikan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi memang jumlah lebih banyak karena kita ingin mengonsolidasi seluruh dunia usaha sama juga menyelaraskan dengan kementerian dan juga wakil menteri terkait di bawah pemerintahan pada saat ini,” tambahnya. 

  • Ekonom Ingatkan Pengusaha untuk Pegang Peran Sebagai Pengawas Pemerintah

    Ekonom Ingatkan Pengusaha untuk Pegang Peran Sebagai Pengawas Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Para ekonom mengingatkan pentingnya peran pengusaha sebagai pengawas pemerintah. Pengusaha harus tetap kritis meski dengan para pejabat pemerintahan.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia perlu bersifat kritis terutama untuk memastikan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bisa mendorong perbaikan iklim usaha dan investasi.

    “Jika ada yang bengkok berani mengusulkan pelurusan; kritis tetapi obyektif dan solutif,” jelas Wija kepada Bisnis, Sabtu (15/3/2025).

    Bagaimanapun, staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu menilai pengusaha merupakan pelaku utama ekonomi. Menurutnya, ekonomi negara akan berhenti berputar tanpa pengusaha.Sen

    Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pengusaha merupakan aktor yang menjalankan berbagai aktivitas lapangan usaha sehingga berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja.

    Untuk itu, sambungnya, para pengusaha tidak boleh diam apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dirasakan berdampak buruk bagi dunia usaha.

    “Pengusaha yang merasakan dan mengetahui efek dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (15/3/2025).

    Jaga Jarak

    Oleh karena itu, tak kalah penting bagi para pelaku usaha untuk menjaga jarak dengan pemerintah—begitu juga sebaliknya. Wija menilai kedekatan para pengusaha dengan pemerintah sangat positif apabila dimanfaatkan untuk kepentingan yang konstruktif.

    Menurutnya, kedekatan pemerintah dengan pengusaha memiliki garis batas. Dia menekankan pemerintah tidak boleh menyusun kebijakan atas pesanan para pengusaha.

    “Ini masuk kategori grand corruption atau state capture [bentuk suap secara sistematis]. Jika ini terjadi, maka dampaknya akan buruk bagi ekonomi,” ungkap Wija.

    Senada, Yusuf juga menggarisbawahi bahwa negara perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mengakomodir kepentingan usaha. Kendati demikian, regulasi tersebut adil terhadap semua kelompok usaha yang ada—bukan terhadap pengusaha tertentu.

    Dia mencontohkan, yang kerap terjadi yaitu negara ikut bermain dalam aktivitas bisnis yang sebenarnya bisa diisi oleh pengusaha atau swasta. Masalahnya, kebijakan negara terserah kerap diperuntukkan untuk keuntungan kelompok ataupun pengusaha tertentu saja.

    “Hal-hal seperti inilah yang menurut saya perlu diawasi oleh presiden, jangan sampai kemudian kebijakannya condong pada keuntungan kelompok usaha tertentu dan justru merugikan kelompok usaha yang lain,” tutup Yusuf.

    Sebelumnya, kepengurusan baru Kadin Indonesia periode 2024–2029 resmi dikukuhkan pada Jumat (14/3/2025) dengan jumlah total 2.800 orang atau dua kali lipat dari periode sebelumnya.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan kepengurusan baru ini akan mendukung berbagai program pemerintahan. Bahkan, empat program quick win Kadin 2024—2029 berkaitan dengan program pemerintah yaitu dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Penyediaan Rumah Terjangkau, dan Dukungan Optimasi Tenaga Kerja Migran.

  • Kemenkop-Kadin Indonesia Sepakati Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi Pembentukan Koperasi Desa

    Kemenkop-Kadin Indonesia Sepakati Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi Pembentukan Koperasi Desa

    JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait upaya pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih. 

    Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen sangat besar untuk membangkitkan koperasi, sehingga dapat berkontribusi lebih bagi perekonomian nasional. 

    Sinergi antara Kemenkop dengan Kadin Indonesia ini diharapkan dapat mempercepat upaya untuk mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui Kop Des Merah Putih.

    “Pak Prabowo itu hatinya untuk koperasi dan rakyat, karena itulah ide pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan beliau adalah bagaimana masyarakat desa tidak terjebak rentenir, tengkulak dan sistem ekonomi tidak adil di desa,” ujar Budi Arie dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Maret.

    Budi Arie berharap, Kadin Indonesia dapat membantu Kemenkop dalam penguatan kelembagaan serta digitalisasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih. 

    Selain itu, juga dapat terlibat dalam pendampingan serta peningkatan SDM pengelola koperasi, sehingga output dihasilkan dari program Kop Des Merah Putih sesuai yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kerja sama dengan Kadin pasti sangat kami perlukan karena untuk membentuk 70.000 Kop Des perlu pembinaan maksimal (ke pengurus koperasi), sehingga diharapkan koperasi kembali menjadi ekonomi konstitusi,” ucap dia.

    Dalam penandatanganan MoU yang dilaksanakan pada Jumat sore, 15 Maret, Kemenkop dan Kadin Indonesia bersepakat melakukan pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi hingga fasilitasi pendampingan untuk pengembangan dan pengelolaan rantai pasok bahan pokok, produk pertanian dan obat-obatan di desa-desa.

    Menkop menambahkan, melalui Kop Des Merah Putih, kesejahteraan masyarakat desa bisa terangkat karena praktik – praktik tengkulak hingga rentenir akan dihilangkan.  

    Pada akhirnya, Kop Des Merah Putih dapat menjadi jembatan bagi upaya pengentasan kemiskinan yang masih banyak terjadi di pedesaan.

    “Kop Des ini juga menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang jumlahnya sekitar 3 juta orang di desa-desa. Jadi, saya optimistis bersama Kadin kami bisa memajukan rakyat dengan kemajuan (ekonomi) desa,” tuturnya.

    Terkait dengan aspek transparansi dalam pengelolaan Kop Des Merah Putih, Budi Arie berjanji akan mengoptimalkan peran aktif dari berbagai pihak untuk turut serta membantu dalam hal pengawasan. 

    Menurut Budi Arie, hal ini diperlukan karena beberapa kasus penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pengurus di beberapa koperasi besar Indonesia karena minimnya pengawasan terhadap tata kelola koperasi.

    “Kami tidak akan mengulangi kesalahan- kesalahan masa lalu, yang mana perilaku dan manajemen koperasi diselewengkan oknum-oknum koperasi sehingga merusak nama baik koperasi. Jadi, pengelolaan koperasi ini harus transparan, profesional dan akuntabel,” pungkasnya.

  • Sertijab Kadin, Arsjad Rasjid Tekankan Gotong Royong Dunia Usaha untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    Sertijab Kadin, Arsjad Rasjid Tekankan Gotong Royong Dunia Usaha untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    Sertijab Kadin, Arsjad Rasjid Tekankan Gotong Royong Dunia Usaha untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
     

    Glery Lazuardi/Tribunnews.com

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2025 secara resmi menggelar serah terima jabatan (Sertijab) Kepengurusan Kadin Indonesia periode 2025-2030 pada Jumat (14/3/2025).

    Setelah menjalani masa transisi semenjak Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia pada 17 Januari 2025 lalu, estafet kepengurusan Kadin Indonesia kini resmi beralih kepada Ketua Umum terpilih periode 2025-2030, Anindya Bakrie dan jajaran pengurusnya.

    Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Arsjad Rasjid menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan untuk menjaga daya saing dan ketahanan dunia usaha ditengah dinamika ekonomi global.

    “Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin diharapkan terus memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan guna menghadapi tantangan global yang terus berkembang,” ungkap Arsjad.

    Arsjad juga menggarisbawahi pentingnya semangat gotong-royong dan inovasi dikalangan pelaku usaha untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional.

    “Dunia usaha harus bersatu, bersinergi, dan terus beradaptasi menghadapi tantangan ekonomi serta perubahan geopolitik terutama ditengah tingginya proteksionisme. Kadin harus dinamis, berani dan inovatif. Dunia usaha harus bergerak bersama, bergotong royong untuk mencapai target pertumbuhan serta kesejahteraan,” lanjut Arsjad menjelaskan.

    Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Arsjad akan memastikan kebijakan yang mendukung dunia usaha tetap berlanjut.

    Arsjad juga berkomitmen memperkuat ekosistem bisnis, memfasilitasi kemitraan strategis serta membantu dunia usaha menghadapi perubahan global.

    “Saya akan terus berkontribusi untuk memastikan dunia usaha terus maju, adaptif dan mampu menghadapi tantangan global. Melalui kepemimpinan baru, diharapkan program-program yang telah berjalan dapat dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan agar dunia usaha Indonesia semakin tangguh dan kompetitif,” kata Arsjad.

     

  • Kadin Indonesia kukuhkan jajaran pengurus masa bakti 2024-2029

    Kadin Indonesia kukuhkan jajaran pengurus masa bakti 2024-2029

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie berfoto bersama Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

    Kadin Indonesia kukuhkan jajaran pengurus masa bakti 2024-2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com –  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengukuhkan jajaran pengurus untuk masa bakti 2024-2029 di Jakarta, Jumat.

    “Pada hari ini Jumat 14 Maret 2025, saya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan mengukuhkan pengurus masa bakti 2024-2029,” kata Anindya dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Pengurus Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029.

    Adapun pengesahan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kadin Indonesia No.14/DP/3/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Posisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus Kadin 2024-2029 yang telah diterbitkan. Posisi Dewan Kehormatan Kadin Indonesia dipimpin oleh Rosan P. Roeslani dengan anggota Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, dan Suryo Bambang Sulistio.

    Selanjutnya, Dewan Penasehat Kadin Indonesia diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo bersama dengan tiga wakil ketua yaitu Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Wishnu Wardhana. Sementara anggotanya termasuk Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam) dan Otto Toto Sugiri.

    Untuk Dewan Usaha Kadin Indonesia dipimpin oleh Chairul Tanjung, sementara Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Dalam kesempatan yang sama, Anindya mengatakan Kadin Indonesia juga akan segera merilis empat inisiatif “Quick Win” untuk mengakselerasi program-program prioritas pemerintah.

    Salah satu program utamanya adalah dukungan Kadin terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terkait dengan ketahanan pangan. Tiga inisiatif selanjutnya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), pembangunan rumah yang layak dan terjangkau, serta program yang terkait dengan pekerja migran guna memenuhi permintaan tenaga kerja yang terampil.

    “Saya tekankan bahwa kita mesti kerja, kerja, kerja, karena kita di Kadin Indonesia memang didasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1987 merupakan mitra strategis pemerintah. Pemerintah butuh dukungan yang penuh untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tercapai dan kemiskinan tereliminasi,” kata Anindya.

    Sumber : Antara

  • Permintaan Budi Arie untuk Anindya Bakrie Soal Kopdes Merah Putih

    Permintaan Budi Arie untuk Anindya Bakrie Soal Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat bersinergi positif mewujudkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di 70.000 desa.

    Budi Arie menjelaskan, hal itu penting untuk dilakukan guna memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak. Sehingga, diharapkan dapat mendorong perekonomian RI tumbuh 8% sebagaimana yang dibidik oleh pemerintah.

    “Karena itu kerja sama dengan Kadin pasti kita butuhkan karena kalau 70.000 Koperasi Desa itu kalau dikali 3 saja pengelolaannya ada 210.000 orang yang harus kita latih dan bina,” jelasnya dalam agenda pengukuhan pengurus Kadin di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Pasalnya, tambah Budi Arie, dari sisi kewilayahan sebesar 91% wilayah Indonesia merupakan pedesaan dan hanya 9% yang merupakan wilayah perkotaan.

    Dengan demikian, pembentukan Koperasi Desa diyakini dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi ke depan.

    “Saya harap kerja sama dengan Kadin bisa mendorong potensi dari Sabang sampai Merauke untuk sama-sama mendorong mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Indonesia maju dalam tempo sesingkat-singkatnya,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, modal awal pembentukan Kop Des Merah Putih inisiasi Presiden Prabowo Subianto adalah senilai Rp5 miliar dari bank pelat merah alias Himbara. Secara total, pembangunan Kop Des Merah Putih ini membutuhkan anggaran jumbo senilai Rp350 triliun.

    Seiring dengan hal itu, Budi mengatakan bahwa jika terjadi penyelewengan anggaran dari pembangunan Kop Des Merah Putih, maka akan ditindak tegas oleh penegak hukum. 

    Di samping itu, Budi menjelaskan bahwa warga desa juga akan ikut mengawasi Kop Des Merah Putih, serta ada beberapa kementerian yang juga ikut terlibat. Ini mengingat koperasi memiliki asas sukarela, mandiri, dan gotong royong. 

    “Jangan apa-apa ketakutan dulu, nanti kalau kita mau melangkah takut ada macan mau masuk hutan, ada gorila. Takut semuanya takut, kapan kita mau maju,” ujarnya.

  • Program Makan Bergizi Gratis Akan Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    Program Makan Bergizi Gratis Akan Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menciptakan multiplier effect sehingga mendongkrak daya beli masyarakat.

    Menurut Anin, sapaan akrabnya, program MBG yang menelan anggaran sebesar Rp 171 triliun tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan perkenomian di daerah.

    “Bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat? Saya rasa dengan program MBG ini, yang jumlah anggarannya mencapai Rp 171 triliun, secara otomatis perekonomian di daerah akan terberdayakan,” ujar Anin saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Menurut Anin, program makan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak muda dan ibu hamil, tetapi juga mendorong hilirisasi di sektor ketahanan pangan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.

    “Program MBG akan berjalan secara berkelanjutan dan turut mendorong peningkatan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat,” tambahnya.

    Pemerintah telah mengalokasikan Rp 710,5 miliar untuk program MBG dalam periode 6 Januari hingga 12 Maret 2025, dengan lebih dari 2 juta penerima manfaat.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pencairan anggaran terus dipantau agar program berjalan sesuai target. Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup siswa SD, SMP, SMA, SLB, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    “Awalnya, alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis hanya Rp 71 triliun, tetapi meningkat Rp 100 triliun seiring bertambahnya jumlah penerima,” ujarnya saat merilis Laporan APBN Kita di Kemenkeu, Kamis (13/3/2025).

  • Anindya Ungkap 4 Quick Win Kadin Masa Bakti 2024 – 2029, ada MBG

    Anindya Ungkap 4 Quick Win Kadin Masa Bakti 2024 – 2029, ada MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengungkap empat langkah inisiatif atau quick win yang bakal langsung dijalankan oleh Dewan Pengurus Kadin masa bakti 2024 – 2029. 

    Adapun, ke-empat quick win tersebut selaras dengan program prioritas pemerintah. Di antaranya, dukungan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Penyediaan Rumah Terjangkau, dan Dukungan Optimasi Tenaga Kerja Migran.

    Perinciannya, Kadin Indonesia bakal bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) mendukung pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan program MBG yang ditargetkan bakal menyasar 82,9 juta penerima pada akhir tahun ini.

    Diikuti kerja sama dengan Badan Pangan Nasional dengan ruang lingkup mendorong program dan kegiatan meningkatkan ketahanan pangan nasional mencakup ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan hingga keamanan pangan.

    Kedua, yakni kerja sama mengenai tenaga kerja migran, di mana Kadin berkomitmen bakal berpartisipasi untuk meningkatkan pelanggar kerja migran di luar daripada pekerja domestik. 

    “Jadi tadi Pak Menteri hadir, Pak Karding hadir yang juga menandatangani MoU. Dan kita akan mulai dengan start sebelum 17 Agustus. Jumlahnya kita akan bikin semacam pilot project, dan kalau misalnya berhasil kita akan kembangkan,” jelas Anindya.

    Quick win ketiga yakni mengenai dukungan program pemeriksaan kesehatan gratis yang bakal diwujudkan bersama dengan Kementerian Kesehatan (kemenkes). Nantinya, Kadin berkomitmen untuk memperluas jaringan puskesmas, sekolah hingga klinik-klinik perusahaan.

    Dengan demikian, hal itu diharapkan dapat menyukseskan program cek kesehatan gratis yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Dan yang terakhir juga kita ingin meningkatkan rumah layak huni dan terjangkau. Kemarin dengan Pak Menteri Ara, teman-teman Kadin sudah memulai, ada 100 rumah di Jakarta, tapi total [akan mendukung pembangunan] 500 rumah di seluruh pelosok. Jadi saya rasa itu semua sudah langsung sangat baik,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Kadin resmi mengukuhkan setidaknya 2.800 pengurus pada hari ini, Jumat (14/3/2025). Di mana, pengukuhan itu sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan (SK) Kadin Indonesia Nomor 14/DP.III/II/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan, Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2029.

    Sejumlah nama tersohor yang diketahui masuk dalam jajaran pengurus Kadin di antaranya Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai ketua dewan penasihat Kadin Indonesia hingga Raffi Ahmad juga turut masuk dalam kepengurusan sebagai WKU bidang industri kreatif.

    Kemudian, ada juga Mantan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe yang dikukuhkan menjadi WKU bidang perumahan dan kawasan permukiman. Berikut sejumlah nama yang tercatat masuk dalam susunan Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2029.
     

    Dewan Kehormatan Kadin Indonesia 

    Ketua: Rosan P. Roeslani 

    Anggota: 

    – Aburizal Bakrie 

    – Mohammad S. Hidayat 

    – Suryo Bambang Sulistio 

    Dewan Penasihat Kadin Indonesia 

    Ketua: Hashim Djojohadikusumo 

    Wakil Ketua: 

    – Sharif Cicip Sutardjo

    – Edhi Baskoro Yudhoyono

    – Wishnu Wardhana 

    Anggota: Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam) dan Otto Toto Sugiri 

    Dewan Usaha Kadin 

    Ketua: Chairul Tanjung 

    Wakil Ketua: 

    – Dato Sri Tahir 

    – Abdul Latif 

    – Fuad Hasan 

    – Rahmat Gobel 

     

    Dewan Pertimbangan Kadin 

    Ketua: Arsjad Rasjid 

    Dewan Pengurus Kadin 

    Ketua: Anindya Novyan Bakrie

  • Pemerintah Ajak Swasta Ikut Terapkan WFA, Begini Tanggapan Kadin – Halaman all

    Pemerintah Ajak Swasta Ikut Terapkan WFA, Begini Tanggapan Kadin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) pada 24-27 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan arus mudik menjelang Idul Fitri 2025.

    Menanggapi hal itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan keterbukaannya terhadap imbauan tersebut.

    Menurutnya, selama produktivitas pekerja tetap terjaga, WFA sejak H-7 Lebaran di kalangan perusahaan swasta bisa ditetapkan.

    “Kami sih open saja untuk membantu supaya tidak terlalu macet [dan mengurangi potensi, red] kecelakaan,” katanya ketika ditemui di Jakarta International Convention Center, Jumat (14/3/2025).

    Meski demikian, Anindya menyebut bahwa keputusan WFA bagi swasta masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan anggota Kadin lainnya.

    Pasalnya, tidak semua sektor dapat menerapkan WFA. Contohnya, perusahaan yang mengelola pabrik tetap harus beroperasi seperti biasa.

    “Kami secara umum akan diskusi dengan konstituen kami [karena pelaksanaan] tidak bisa semua sektor,” ujar Anindya.

    “Kalau pabrik-pabrik itu kan ada kliennya, tanggung jawabnya, dan kapasitasnya terpenuhi. Perusahaan yang berbasis layanan mungkin bisa lebih memadai,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) dalam momentum menjelang lebaran 2025.

    “Tak hanya ASN, karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA,” kata Juru Bicara PCO Adita Irawati melalui siaran pers, Kamis (6/3/2025).

    Selain itu, Kementerian Perhubungan sendiri memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada H-3 Hari Raya Idul Fitri, tepatnya Jumat (28/3/2025).

    Kemenhub memperkirakan sebanyak 16,85 juta pemudik yang akan melakukan perjalanan pada puncak arus mudik tersebut.

    Imbauan pemerintah untuk menerapkan FWA atau WFA pada 24-27 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan arus mudik menjelang Idul Fitri 2025.

     

  • Pengurus Kadin 2024-2029 Tembus 2.800 Orang, Anindya Ungkap Alasannya

    Pengurus Kadin 2024-2029 Tembus 2.800 Orang, Anindya Ungkap Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masa bakti 2024 – 2029 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie dilaporkan tembus hingga 2.800 orang.

    Bila ditelisik, jumlah kepengurusan tersebut tercatat tembus dua kali lipat dibandingkan dengan masa kepengurusan era Ketua Umum Arsjad Rasjid.

    “Percaya tidak percaya, [pengurus saat ini] sampai 2.800 orang. Jadi jumlahnya double daripada pengurusan sebelumnya,” jelas Anindya dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Jumat (14/3/2025).

    Seiring dengan hal itu, Anindya menekankan bakal melakukan monitoring secara ketat terhadap kinerja kepengurusannya. Dia berkomitmen bakal melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terhadap kinerja pengurusnya.

    Adapun, alasan kepengurusan jumbo tersebut disebut karena menyesuaikan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi memang jumlah lebih banyak karena kita ingin mengonsolidasi seluruh dunia usaha sama juga menyelaraskan dengan kementerian dan juga wakil menteri terkait di bawah pemerintahan pada saat ini,” tambahnya. 

    Sebanyak 2.800 pengurus Kadin itu telah dikukuhkan sebagaimana diatur dalam Surat keputusan (SK) Kadin Indonesia Nomor 14/DP.III/II/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan, Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2029.

    Sejumlah nama tersohor yang diketahui masuk dalam jajaran pengurus Kadin di antaranya Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai ketua dewan penasihat Kadin Indonesia hingga Raffi Ahmad juga turut masuk dalam kepengurusan sebagai WKU bidang industri kreatif.

    Kemudian, ada juga Mantan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe yang dikukuhkan menjadi WKU bidang perumahan dan kawasan permukiman.

    Hingga saat ini, belum disampaikan secara lengkap kepengurusan Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2025 yang resmi dikukuhkan pada hari ini.