Tag: Anindya Novyan Bakrie

  • Tarif 32 Persen AS Bisa Ganggu Surplus Perdagangan Indonesia

    Tarif 32 Persen AS Bisa Ganggu Surplus Perdagangan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap kekhawatiran atas langkah Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap neraca pembayaran nasional, khususnya dalam aspek neraca perdagangan dan arus investasi asing.

    “AS merupakan salah satu mitra dagang paling strategis bagi Indonesia, sekaligus penyumbang valuta asing terbesar. Pada 2024 saja, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar dengan AS. Ini angka yang sangat besar,” ujar Anindya dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia menjelaskan, hampir seluruh ekspor utama Indonesia ke AS mengalami peningkatan tahun lalu, terutama dari sektor manufaktur. Produk seperti peralatan listrik, alas kaki, dan pakaian mendominasi pengiriman ke pasar Negeri Paman Sam dan bukan barang mentah.

    Selama ini, tarif impor yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia berkisar sekitar 10%. Bahkan, beberapa produk konsumsi dikenakan bea masuk nol persen karena fasilitas preferensi dalam skema Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Namun, jika tarif 32% dari AS benar-benar diterapkan, menurut Anindya, keunggulan kompetitif Indonesia bisa terkikis. Untuk itu, ia mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas perdagangan.

    “Kita perlu merancang strategi lanjutan, termasuk menyusun ulang pendekatan free trade agreement (FTA) secara lebih selektif. Fokus bisa diarahkan pada satu jenis industri secara vertikal, dari hulu hingga hilir, agar nilai tambah lebih terasa,” tegasnya.

    Selain itu, Indonesia dinilai perlu segera membuka dan memperluas akses ke pasar nontradisional, seperti Asia Tengah, Turki, Afrika, dan Amerika Latin.

    Menurut Anindya, potensi ekspansi ke kawasan ini cukup besar dan dapat menjadi penopang baru bagi ekspor nasional.

    “Perdagangan di ASEAN pun masih perlu diperkuat sebagai cadangan pertumbuhan kawasan,” tambahnya.

    Meski tensi dagang meningkat, Anindya menilai masih terbuka ruang untuk mempertahankan hubungan baik dengan AS.

    “AS tetap membutuhkan pasar untuk produk unggulan mereka, seperti pesawat, peralatan pertahanan, dan LNG. Ini bisa menjadi bahan negosiasi bagi kita dengan menawarkan produk ekspor unggulan Indonesia,” katanya.

    Ia juga menyoroti peluang kerja sama yang bisa dimanfaatkan lewat Inflation Reduction Act (IRA) yang diberlakukan oleh AS. UU ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memasok produk olahan mineral, seperti nikel, selama pengolahannya memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang ditetapkan.

    “AS bisa memberikan subsidi bagi impor produk olahan nikel dan mineral lainnya dari Indonesia. Ini dimungkinkan melalui skema Critical Minerals Agreements, dan bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor ke depan,” tutup Anindya terkait tarif baru AS untuk Indonesia.

  • Kadin Siap Bertolak ke AS Untuk Jalin Komunikasi Terkait Tarif Trump

    Kadin Siap Bertolak ke AS Untuk Jalin Komunikasi Terkait Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), terutama di tengah meningkatnya tensi perdagangan global imbas tarif baru Presiden AS Donald Trump.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, salah satu tantangan yang perlu segera diatasi adalah absennya sosok duta besar Indonesia untuk AS.

    “Proses penunjukan duta besar biasanya memakan waktu cukup lama. Karena itu, dibutuhkan figur yang dapat berperan sebagai representative Indonesia untuk menjaga komunikasi strategis antara kedua negara,” ujar Anindya dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Sebagai bentuk inisiatif konkret, Kadin Indonesia akan memaksimalkan jalur yang sudah terjalin lama dengan US Chamber of Commerce.

    “Hubungan kami dengan US Chamber of Commerce selama ini sudah sangat baik. Kami akan menggunakan jalur ini untuk memperkuat komunikasi, terutama terkait isu-isu perdagangan dan investasi,” lanjutnya dalam keterangan terkait penerapan tarif baru Donald Trump.

    Kadin juga dijadwalkan akan bertolak ke AS pada awal Mei 2025 untuk melanjutkan dialog dagang dan diplomasi ekonomi.

    Misi ini menjadi kelanjutan dari kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya, termasuk partisipasi Kadin dalam 12th US-Indonesia Investment Summit yang berlangsung pada 26 November 2024 lalu.

    Forum yang diadakan oleh American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) dan US Chamber of Commerce tersebut mengangkat tema “Golden Indonesia: Charting the Path to 2045” dan digelar di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

    Fokus diskusi adalah strategi menuju Indonesia Emas 2045, dengan menyoroti isu-isu seperti peningkatan daya saing global, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

    Meskipun tidak ada pertemuan bilateral langsung yang tercatat antara Kadin Indonesia dan US Chamber of Commerce pada kesempatan itu, kehadiran Kadin dalam forum tersebut mencerminkan komitmen kedua pihak dalam menjaga hubungan dagang dan investasi yang saling menguntungkan.

    “Ini adalah langkah awal yang penting. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif harus terus diperkuat agar hubungan perdagangan Indonesia-AS tetap solid dan menguntungkan kedua belah pihak,” pungkas Anindya terkait tarif baru Donald Trump.

  • Sebut Tarif Trump Baru Opening Statement, Kadin: Ada Pintu Negosiasi

    Sebut Tarif Trump Baru Opening Statement, Kadin: Ada Pintu Negosiasi

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut  Amerika Serikat (AS) merupakan mitra strategis bagi Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. Hal ini disampaikan menyusul kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia sebesar 32%.

    “AS adalah mitra bisnis strategis Indonesia. Hal itu tecermin dalam neraca perdagangan dan aliran investasi antara kedua negara. Hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan yang saling membutuhkan,” jelas Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).

    Anindya menilai bahwa pernyataan terkait tarif Trump belum final dan masih bisa membuka ruang negosiasi. Ia optimistis bahwa peluang dialog dan kesepakatan masih terbuka lebar, terutama karena posisi Indonesia yang sangat strategis di kawasan Pasifik dan dalam dinamika geopolitik global.

    “Saya melihat pernyataan Presiden Trump terkait tarif merupakan opening statement. Artinya, pintu negosiasi masih terbuka. Posisi Indonesia sangat strategis, bukan hanya sebagai bagian dari ASEAN dan anggota APEC, tetapi juga sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini tentunya juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi AS,” jelasnya.

    Menanggapi kebijakan tarif resiprokal tersebut, Kadin mendukung langkah-langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan ini.

    Salah satu upaya yang dianggap krusial adalah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah AS di berbagai level, termasuk dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.

    “Kadin mendukung keputusan pemerintah untuk mempersiapkan strategi yang matang dan menjalankan diplomasi ekonomi secara aktif. Komunikasi langsung dengan pemerintah AS, termasuk pengiriman delegasi tingkat tinggi, merupakan langkah yang tepat dan perlu segera dilaksanakan,” tegas Anindya.

    Langkah negosiasi ini diharapkan dapat meredam potensi dampak negatif kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap produk ekspor Indonesia.

  • Dampak Tarif Trump Bikin Ngeri, Pengusaha Waswas Ada Badai PHK

    Dampak Tarif Trump Bikin Ngeri, Pengusaha Waswas Ada Badai PHK

    Jakarta

    Pengenaan kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke sejumlah negara, termasuk Indonesia dinilai dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Indonesia sendiri dikenakan tarif impor sebesar 32%.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan kebijakan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap daya saing, iklim usaha maupun investasi secara nasional. Adapun efek lainnya, Shinta menyebut industri dengan pangsa pasar lebih besar ke AS akan lebih sulit bertahan dalam situasi ini.

    Menurut dia, setidaknya ada sejumlah sektor yang berdampak kebijakan tarif impor karena pasar ekspornya yang lebih besar ke AS, seperti garmen, alas kaki, furnitur, dan perikanan.

    “Dalam perkiraan sementara kami, sektor garmen, sepatu, karet, perikanan, & furniture akan sangat terdampak karena share ekspornya yang besar ke AS & kondisi industrinya masing-masing yang memiliki korelasi supply chain dengan UMKM. Atau karena kurangnya fleksibilitas untuk menciptakan diversifikasi ekspor secara segera/immediate,” kata Shinta kepada detikcom, Jumat (4/4/2025).

    Sementara, untuk sektor lain seperti minyak kelapa sawit (CPO), biofuel, komponen produk elektronik, hingga mesin kendaraan dapat terkena dampak kebijakan tarif impor Trump. Meski begitu, Shinta menyebut sektor-sektor tersebut dapat bertahan karena lebih fleksibel dan permintaan dalam negeri masih ada.

    Selain itu, pihaknya juga cemas kebijakan tersebut akan memicu gelombang PHK di sektor padat karya, seperti tekstil. Menurut dia, kinerja industri tekstil telah sedari lama menghadapi berbagai tantangan.

    “Kekhawatiran kami yang terbesar adalah tekanan layoff (PHK) yang lebih besar di sektor padat karya (garment terutama) pasca kebijakan ini. Karena industrinya sendiri sudah lama struggling untuk mempertahankan kinerja usaha, kinerja ekspor dan lapangan kerja,” imbuh dia.

    Untuk itu, Shinta menekankan perlunya dukungan yang segera terhadap sektor padat karya berorientasi ekspor seperti stimulus-stimulus yang diagendakan untuk segera direalisasikan di lapangan, penegakan disiplin atas impor-impor barang konsumsi yang bersifat predatory di lapangan, seperti impor ilegal hingga dumping.

    Di sisi lain, Shinta berharap pemerintah mendukung pembenahan efisiensi, kepastian dan prediktabilitas iklim usaha serta investasi nasional. Dengan begitu, reaksi pelaku pasar domestik dan internasional terhadap ekonomi Indonesia lebih terkendali dan tidak spekulatif.

    “Tentu kami berharap pemerintah segera melakukan diplomasi bilateral dengan AS untuk menciptakan ‘carve out’ bagi produk ekspor Indonesia. Bila memungkinkan kami ingin agar Indonesia dan AS menciptakan kesepakatan dagang bilateral agar tarif bisa dieliminasi sepenuhnya untuk produk-produk asal Indonesia dan Indonesia bisa menciptakan supply chain perdagangan yang efisien dengan industri-industri di AS,” jelas dia.

    Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak signifikan pada neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi. Apalagi, menurut dia, AS merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar pada 2024.

    “Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah,” kata Anindya dalam keterangannya.

    Dia menilai dampak negatif kebijakan tersebut perlu dihitung dengan cermat. Menurut dia, penurunan ekspor alas kaki, pakaian hingga produk elektronik Indonesia ke AS akan berdampak pada ketenagakerjaan.

    “Kadin mengimbau agar pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama mencegah PHK,” jelas Anindya.

    (acd/acd)

  • Bos Kadin Yakin Pintu Negosiasi dengan Trump Masih Terbuka

    Bos Kadin Yakin Pintu Negosiasi dengan Trump Masih Terbuka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pihaknya akan mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai komunikasi yang intens dengan Pemerintah AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS adalah langkah yang tepat.

    Saya yakin, kita bisa melakukan negosiasi dengan AS, antara lain karena posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka. Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik,” ungkap Anindya Bakrie dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).

    Oleh karena itu, dia mengatakan Kadin juga menilai penting kerja sama Indonesia dengan negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan kepentingan yang sama. Kadin mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama.

    Seperti diketahui, sepuluh negara anggota ASEAN terdampak pengenaan tarif AS. Sejalan dengan upaya Pemerintah, Anindya menuturkan Kadin tentu akan berdiskusi intens dengan mitranya di ASEAN maupun APEC Business Advisory Council sebagai medium dunia usaha regional.

    Untuk memperkuat komunikasi kedua negara, Anindya melihat perlu ada figur yang bisa berperan sebagai duta besar Indonesia di AS, sembari proses diplomatik pemilihan duta besar berlangsung.

    “Kadin Indonesia akan menggunakan jalur hubungan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) yang sudah terjalin baik selama ini,” ujar Anindya.

    Menurutnya, dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto di November 2024, Kadin Indonesia bertemu dengan US Chamber of Commerce untuk mengantisipasi kebijakan ekonomi Presiden Trump yang ke-2, dan mulai membangun fondasi B2B sebagai mitra sejawatnya.

    “Awal Mei rencananya nanti, berkoordinasi dengan Pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis/ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” paparnya.

    Anindya pun mengkhawatirkan dampak signifikan atar rencana tarif impor 32% ini terhadap produk Indonesia. Hal ini, kata Anindya, dapat menekan neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi.

    “AS merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar pada tahun 2024. Mitra dagang bilateral terbesar Indonesia pada tahun 2024 adalah AS yang memberikan surplus US$ 16,8 miliar kepada Indonesia,” ujarnya.

    Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah.

    Selama ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk, karena Indonesia menikmati fasilitas Preferensi Sistem Umum (The Generalized System of Preferences/GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Dia pun menilai untuk memperkuat neraca perdagangan pasca-keputusan Trump, negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa dilakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir. Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.

    Anindya yakin ada peluang Indonesia mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan LNG.

    “Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia,” ujarnya.

    Pasalnya, AS memberlakukan Inflation Reduction Act (IRA) atau UU Penurunan Inflasi yang bertujuan menurunkan inflasi di AS, mendorong transisi energi bersih melalui insentif besar-besaran terhadap kendaraan listrik (EV), energi terbarukan (solar, angin), dan industri baterai dan semikonduktor.

    Selain itu, AS bisa memberikan subsidi terhadap impor produk olahan dari nikel dan mineral lainnya dari Indonesia sepanjang mineral itu diolah sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini dimungkinkan oleh critical minerals agreements dengan AS.

    (haa/haa)

  • RI Kena Tarif Trump 32%, Pengusaha Cemas Ada Gelombang PHK

    RI Kena Tarif Trump 32%, Pengusaha Cemas Ada Gelombang PHK

    Jakarta

    Indonesia menjadi salah satu negara terkena kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di mana Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%. Pengusaha pun mengkhawatirkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari kebijakan tersebut.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pihaknya cemas kebijakan tersebut akan memicu gelombang PHK di sektor padat karya, seperti tekstil. Menurut dia, kinerja industri tekstil telah sedari lama menghadapi berbagai tantangan.

    “Kekhawatiran kami yang terbesar adalah tekanan layoff (PHK) yang lebih besar di sektor padat karya (garment terutama) pasca kebijakan ini. Karena industrinya sendiri sudah lama struggling untuk mempertahankan kinerja usaha, kinerja ekspor dan lapangan kerja,” kata Shinta kepada detikcom, Jumat (4/4/2025).

    Shinta menilai ada sejumlah sektor yang paling berdampak karena pasar ekspor lebih besar ke AS, seperti garmen, alas kaki, furniture, dan perikanan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap daya saing, iklim usaha maupun investasi secara nasional.

    Untuk itu, Shinta menekankan perlunya dukungan yang segera terhadap sektor padat karya berorientasi ekspor seperti stimulus-stimulus yang diagendakan untuk segera direalisasikan di lapangan, penegakan disiplin atas impor-impor barang konsumsi yang bersifat predatory di lapangan, seperti impor ilegal hingga dumping.

    “Pelaku industrinya juga dibantu juga untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor agar industrinya tetap bertahan,” tambah Shinta.

    Di sisi lain, Shinta berharap pemerintah mendukung pembenahan efisiensi, kepastian dan prediktabilitas iklim usaha serta investasi nasional. Dengan begitu, reaksi pelaku pasar domestik dan internasional terhadap ekonomi Indonesia lebih terkendali dan tidak spekulatif.

    “Tentu kami berharap pemerintah segera melakukan diplomasi bilateral dengan AS untuk menciptakan ‘carve out’ bagi produk ekspor Indonesia. Bila memungkinkan kami ingin agar Indonesia dan AS menciptakan kesepakatan dagang bilateral agar tarif bisa dieliminasi sepenuhnya untuk produk-produk asal Indonesia dan Indonesia bisa menciptakan supply chain perdagangan yang efisien dengan industri-industri di AS,” jelas dia.

    Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai dampak negatif kebijakan tersebut perlu dihitung dengan cermat. Menurut dia, penurunan ekspor alas kaki, pakaian hingga produk elektronik Indonesia ke AS akan berdampak pada ketenagakerjaan.

    “Kadin mengimbau agar pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama mencegah PHK,” kata Anindya dalam keterangannya.

    Anindya juga menyebut kebijakan Presiden Trump juga berdampak pada pergerakan dana investasi, baik investasi portofolio maupun foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung. Untuk itu, Anindya menilai penting sekali upaya Indonesia menarik investasi, di antaranya lewat pembuatan special economic zone yang dikhususkan untuk AS dengan aliansinya.

    (acd/acd)

  • Industri Ini Disebut Paling Terpukul Imbas Kebijakan Tarif Trump

    Industri Ini Disebut Paling Terpukul Imbas Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta

    Pengusaha menyampaikan sejumlah sektor yang paling terdampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sektor tersebut di antaranya garmen, furniture hingga alas kaki.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan kebijakan tersebut memberikan dampak negatif bagi kinerja ekspor serta industri dalam negeri. Trump diketahui mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena kebijakan tersebut dengan tarif impor sebesar 32%.

    “Ekspor Indonesia ke AS kemungkinan besar tidak akan berhenti total & daya saing komparatif produk ekspor Indonesia kemungkinan juga tidak berubah terlalu drastis karena begitu banyak negara yang terkena tarif tersebut. Namun, kami memproyeksikan penurunan demand ekspor di pasar AS dalam jangka pendek karena shock pasar terhadap inflasi yang dihasilkan dari penerapan tarif ini di pasar AS,” kata Shinta kepada detikcom, Jumat (4/4/2025).

    Adapun efek lainnya, Shinta menyebut industri dengan pangsa pasar lebih besar ke AS akan lebih sulit bertahan dalam situasi ini. Menurut dia, setidaknya ada sejumlah sektor yang berdampak kebijakan tarif impor karena pasar ekspornya yang lebih besar ke AS, seperti garmen, alas kaki, furniture, dan perikanan.

    “Dalam perkiraan sementara kami, sektor garment, sepatu, karet, perikanan, & furniture akan sangat terdampak karena share ekspornya yang besar ke AS & kondisi industrinya masing-masing yang memiliki korelasi supply chain dengan UMKM. Atau karena kurangnya fleksibilitas untuk menciptakan diversifikasi ekspor secara segera/immediate,” terang Shinta.

    Sementara, untuk sektor lain seperti minyak kelapa sawit (CPO), biofuel, komponen produk elektronik, hingga mesin kendaraan dapat terkena dampak kebijakan tarif impor Trump. Meski begitu, Shinta menyebut sektor-sektor tersebut dapat bertahan karena lebih fleksibel dan permintaan dalam negeri masih ada.

    “Untuk sektor-sektor lain seperti CPO, biofuel atau komponen produk elektronik, permesinan atau kendaraan juga terdampak negatif, tetapi sektor tersebut kami perkirakan bisa lebih resilient dan lebih fleksibel atau bisa mendiversifikasi demand produksinya ke negara tujuan lain atau karena demand pasar dalam negeri,” imbuh Shinta.

    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak signifikan pada neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi. Apalagi, menurut dia, AS merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar pada tahun 2024.

    “Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah,” kata Anindya dalam keterangannya.

    Menurut Anindya, selama ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Preferensi Sistem Umum (The Generalized System of Preferences/GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Untuk memperkuat neraca perdagangan pasca-keputusan Trump, Anindya menilai negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa dilakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir. Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.

    (acd/acd)

  • Kadin Dukung Strategi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Kadin Dukung Strategi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung sikap dan strategi pemerintah menghadapi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap produk asal Indonesia sebesar 32%.

    Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan AS adalah mitra bisnis strategis Indonesia. Hal itu tercermin dalam neraca perdagangan kedua negara dan investasi. Menurutnya, hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan saling membutuhkan. 

    “⁠Kadin mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/4/2025).

    Kadin mendukung upaya komunikasi yang intens antara pemerintah dan Gedung Putih di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    “Saya yakin, kita bisa melakukan negosiasi dengan AS, antara lain  karena posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saya  melihat pernyataan Presiden Trump merupakan  opening statement,” tegasnya. 

    Anindya mengatakan, pertanyaan Presiden Trump masih bukan keputusan final dan masih terdapat ruang negosiasi. Apalagi, lanjutnya, posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan  Pasifik. 

    “Selain bagian dari  kekuatan ekonomi Asean, Indonesia adalah anggota APEC yang strategis. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump,” tambahnya. 

  • Kadin Siap Bertolak ke AS Untuk Jalin Komunikasi Terkait Tarif Trump

    Kadin Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif meski Melambat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anindya Bakrie, menanggapi indikasi perlambatan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat dan anjloknya jumlah pemudik pada Idulfitri 2025.

    Anindya menilai, kondisi tersebut belum berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Anindya menyampaikan pandangannya seusai menghadiri open house Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Rosan Roeslani, di Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Selasa (1/4/2025) malam.

    “Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, itu masih sesuai dengan target,” ujar Anindya.

    Menurutnya, fluktuasi ekonomi Indonesia merupakan hal wajar. Oleh karena itu, perbandingan harus dilakukan berdasarkan target ekonomi nasional dan prioritasnya.

    “Target ekonomi bisa tercapai, dan ekspor setiap bulannya meningkat sebesar US$ 2,5 miliar hingga US$ 3 miliar. Ini merupakan prospek positif untuk jangka panjang, termasuk tahun ini,” jelasnya.

    Anindya menambahkan tingkat investasi di Indonesia pada 2024 mengalami kenaikan. Dibandingkan tahun sebelumnya, investasi meningkat hingga Rp 700 triliun, dengan total mencapai Rp 900 triliun pada 2024.

    “Jika investasi dan perdagangan terus meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap sesuai target,” ujarnya.

    Dengan data tersebut, Anindya memastikan perlambatan ekonomi hanya bersifat sementara. Kadin tetap optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh sesuai harapan.

    “Jadi kita cukup positif pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap sesuai target,” tegasnya.

  • Daya Beli Masyarakat Melemah, Bos Kadin: Masih Sesuai Target

    Daya Beli Masyarakat Melemah, Bos Kadin: Masih Sesuai Target

    Jakarta

    Daya beli masyarakat hingga Lebaran 2025 ini terpantau mengalami pelemahan, terlebih jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Misalkan saja sektor perhotelan yang mengalami penurunan tingkat okupansi hingga turunnya jumlah pemudik Lebaran tahun ini.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang Dan Industri (Kadin), Anindya Bakrie, mengatakan pelemahan sejumlah indikator perekonomian nasional ini sudah masuk dalam perhitungan pihaknya. Pria yang akrab disapa Anin tersebut pun meyakini target ekonomi yang telah ditetapkan masih dalam rentang perkiraan.

    “Kalau dari catatan Kadin yang penting kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, itu masih sesuai dengan target. Tentu biasa, ini kan baru bulan Maret menuju April, jadi naik turun per kuartal itu biasa. Tapi kita melihat target ekonomi bisa tercapai,” kata Anin saat ditemui wartawan usai mengikuti open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Selasa (1/4/2025).

    Lebih lanjut menurutnya sejauh ini angka ekspor RI yang masih surplus hingga terus bertambah sekitar US$ 2,5-3 miliar setiap bulannya dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha nasional sepanjang 2025 ini.

    “Ekspor itu setiap bulannya nambah positifnya US$ 2,5-3 miliar dolar. Nah ini merupakan sesuatu yang prospektif untuk jangka panjang termasuk untuk tahun ini,”.

    Menurutnya neraca dagang RI yang masih surplus hingga saat ini merupakan salah satu pertanda baik bahwa pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pemerintah dan prediksi para pengusaha.

    Terlebih saat ini Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk mengenakan tarif masuk untuk berbagai negara dan komoditas yang dinilai akan menjadi awal dari perang dagang ‘jilid’ dua.

    Selain itu menurutnya roda perekonomian RI juga baru mulai berputar pada kuartal kedua mulai dari April hingga Juni nanti. Sehingga indikator atau sektor ekonomi yang sempat melemah ini dapat didorong kembali.

    “Surplus itu sudah sangat bagus pada zaman sekarang ini, apalagi 2 April ini kan Trump akan menaikkan tarif. Jadi kita mesti melihat ini dengan cara positif dan kita juga melihat bahwa ekonomi setelah Lebaran ini baru mulai akan bergeliat lagi. Jadi saya rasa sih saya tidak khawatir bahwa semuanya masih sesuai dengan target,” jelas Anin.

    Di luar itu menurutnya pertumbuhan investasi dalam negeri juga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lainnya. Sehingga ia optimis pada 2025 ini seluruh pertumbuhan ekonomi RI akan mencapai target.

    “Investasi di tahun 2024 itu kalau tidak salah Rp 900 triliun di atas Rp 700 triliun tahun sebelumnya. Jadi kalau investasi dan juga perdagangan itu naik, tentu dengan sendirinya ekonomi growth akan on target Jadi kita cukup positif bahwa akan sesuai dengan targetnya,” pungkasnya.

    (igo/eds)