Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Hotman Paris Janji Bela Siswi SMP Jadi Tersangka Karena Terima Video Porno dari Anak Pejabat Sumut

    Hotman Paris Janji Bela Siswi SMP Jadi Tersangka Karena Terima Video Porno dari Anak Pejabat Sumut

    GELORA.CO  — Viral di media sosial TikTokdan Instagram, video seorang ayah warga Padang Sidempuan bernama Tumpal Sabar Pardede yang meminta Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memperhatikan ketidakadilan yang dialami oleh putrinya yang berusia 14 tahun.

    Dimana kata Sabar, putrinya yang kini duduk di bangku SMP dijadikan tersangka oleh polisi karena menerima video porno dari rekannya seorang pria yang merupakan anak pejabat di Padang Sidempuan, Sumatra Utara (Sumut).

    Atas video viral tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea berjanji dan mengaku akan membela remaja putri siswi SMP tersebut.

    Hal itu diungkapkan Hotman Paris di akun Instagramnya @hotmanparisofficial, Selasa (12/11/2024).

    Hotman Paris mengunggah ulang video viral dan menulis di caption video bahwa timnya akan turun membela siswi SMP yang ditersangkakan.

    “Tenang adinda, hotman 911 dan jutaan netizen akan mendukung kamu. Negara ini bukan milik orang kaya tapi milik rakyat seluruh indonesia,” kata Hotman.

    Menurut Hotman apa yang dilakukan timnya didukung oleh Presiden Prabowo.

    “BAPAK PRABOWO (klien hotman selama 25thn sangat mendukung gerakan team hotman 911 untuk membantu para pengais keadilan) Ayo semua netizen kita perbaiki penegakan hukum di negara indonesia ini,” ujar Hotman.

    “Ingat suatu saat kamu juga bisa jadi korban di kemudian hari. Jangan diam tapi ikut bersuara . Hallo bpk kapolres padang sidempuan: harusnya yg jadi tersangka duluan adalah laki yg mengirim video porno tersebut!,” tegas Hotman.

    Sebelumnya dalam video viral yang beredar di media sosial, menurut Tumpal, putrinya tersangkut masalah hukum terkait video porno yang dikirim putra seorang Kadin Padang Sidempuan kepada putrinya.

    Hal itu berujung pada masalah hukum yang membuat putrinya menjadi tersangka.

    Tumpal menjelaskan bahwa putrinya merupakan korban namun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Padang Sidempuan.

    Hal itu, kata Tumpal, terjadi karena pihaknya melawan orang kuat di Padang Sidempuan.

    Sehingga putrinya ditetapkan sebagai tersangka.

    “Dia korban pak, umurnya baru menjalani 14 tahun, menerima video porno, namun di Polres Padang Sidempuan dia (anaknya-red) jadi tersangka. Barang bukti yang kami punya rekaman kalau bukan dia pelakunya tidak diterima di Polda Sidempuan dan di Polres Padang Sidempuan,” katanya dalam video yang viral.

    “Tolong berikan keadilan kepada kami pak, karena anak kami bukan pelakunya, cuma hanya korban. Cuma lawan kami orang kuat, Ketua Kadin Padang Sidempuan, yang beralamat di kampung merancang, jalan perjuangan,” kata Tumpal.

    Tumpal menuturkan, setelah putrinya mendapat somasi dan ditetapkan sebagai tersangka, putrinya menjadi trauma.

    “Dia jadi sering bengong dan menyendiri. Dia trauma pak. Padahal dia sendiri tidak tahu arti somasi,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut, banyak netizen yang meminta agar kasus tersebut mendapat perhatian dari Presiden Prabowo.

    Bahkan ada netizen yang memberikan saran untuk menandai akun @kepala kepolisian RI dan @Rizky Irmansyah serta akun @kemenko_polkam.

    Sementara itu, akun lainnya seperti @16979759687 menilai sebaiknya melaporkan hal ini kepada Anies agar suara rakyat didengar.

    “Apakah kita harus mengadu ke Pak Anies agar suara rakyat didengar!,” kata @16979759687.

    Seperti diketahui, sebelumnya sempat beredar kabar seorang pelajar siswi SMP Negeri Padang Sidempuan berinisial SR (14) menjadi tersangka konten video pornografi.

    Padahal video terlarang tersebut diterima SR dari seorang pria berinisial M (18) yang belakangan diketahui merupakan seorang anak dari petinggi Kadin di Padang Sidempuan yang mengirimkannya melalui WhatsApp

  • Kecewa kontrak politik, Warga Tanah Merah alihkan dukungan ke RK-Suswono

    Kecewa kontrak politik, Warga Tanah Merah alihkan dukungan ke RK-Suswono

    Sumber foto: www.tribunnews.com/elshinta.com.

    Kecewa kontrak politik, Warga Tanah Merah alihkan dukungan ke RK-Suswono
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah Warga Tanah Merah, Koja Jakarta Utara mengalihkan dukungan ke pasangan calon urut 1 Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

    Mereka sebelumnya adalah orang-orang menyatakan dukungan ke pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Pengalihan dukungan itu ditandai dengan aksi lepas kaos orange bertulis Mas Pram-Bang Rano bernomor punggung tiga diganti dengan kaos berwajah Ridwan Kamil- Suswono dengan tulisan RIDO. 

    Penanggung Jawab Aliansi Kampung Tanah Merah Jones Naibaho menerangkan, alasan berubah haluan dukungan di Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya setelah menelaah kontrak politik yang dibuat bersama dengan pasangan Pramono-Rano.  Johanes tak sepakat dengan beberapa point yang termaktub di dalam kontrak politik tersebut 

    “Kami di sini (cabut dukungan) dari 03, karena kemarin pada tanggal 30 Oktober waktu kunjungan Mas Pram ke Tanah Merah itu ada penandatanganan kontrak politik yang mana bunyinya itu ada beberapa poin yang tidak menyenangkan kami warga Tanah Merah,” kata dia kepada wartawan, Minggu (10/11/2024).

    Jones menerangkan, salah satu poin yang membuat warga Tanah Merah keberatan yakni terkait dengan rencana pembuatan zona aman atau buffer zone di area Pertamina Plumpang.

    “Itu di poin nomor tiga itu masalah sedikit banyak buffer zone, kita nggak suka, karena biar bagaimanapun juga buffer zone Tanah Merah itu sudah nggak ada lagi,” ujar dia.

    “Kami lebih sepakat kalo Pertamina itu pindah ke mana, karena kami nggak mau ada bahasanya ini buffer zone, buffer zone kami tiga kali dari tahun-tahun 90-an sampai sekarang udah tiga kali, jangan sampe terulang kembali masalah buffer zone kami sudah resah,” sambung dia

    Jones mengakui kecolongan karena pada tidak membaca secara rinci poin-poin terlebih dahulu, malah langsung melakukan penandatanganan kontrak politik dengan Pramono. Namun, yang membubuhkan tanda tangan itu adalah Aliansi Rakyat Kampung Tanah Merah. Sedangkan, ia bernaung di Aliansi Kampung Tanah Merah

    “Jadi ada kesalahan di situ, ya itu lah kelengahan kami, itu kah kebodohan saya juga, karena saya bertanggungjawab atas wilayah se-Tanah Merah yang terdiri dari tiga kelurahan dan dua kecamatan. Karena kami bertanggungjawab sama RW-RW juga dan jangan sampai ini beban moral saya seumur hidup, dan saya mau hidup tenang di Tanah Merah ini,” ujar dia.

    Atas hal itulah, Johanes memutuskan untuk mencabut dukungan ke pasangan Pramono-Rano. Kini, dialihkan ke pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. Terlebih, tak sedikit warga juga yang mempertanyakan kontrak politik ini.

    “Yang cabut dukungan dari 03 ke 01, karena saya bertanggungjawab sama warga Tanah Merah ini, semuanya pasti manut, karena kami juga RW juga takut ada bahasa di situ kutipnya buffer zone. Semua resah, jadi semuanya, jadi saya nggak mau beban pikiran juga,” ujar dia.

    Dia berharap, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono membuat kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Tentu, isinya mengenai aspirasi warga Tanah Merah.

    “Warga Tanah Merah meminta melanjutkan program-program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur Anies. Salah satunya masalah IMB kawasan, kemudian menata ulang kampung, pokoknya gubernur yang bisa mengubah Kampung Tanah Merah menjadi lebih, karena kami meminta kenyamanan dari anak dan kehidupan kami,” tandas dia.

    Sementara itu, mengutip merdeka.com, salah seorang Tim Sukses Pramono Anung-Rano Karno, Jhonny Simanjuntak kemudian memberikan penjelasan.

    “Kami dari Tim Sukses Pramono Anung perlu memberikan klarifikasi yang lengkap agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Perlu kami sampaikan bahwa Pak Pramono Anung tidak pernah tidak sepakat dengan kontrak politik yang diajukan. Namun, dalam prosesnya, terjadi perbedaan antara kelompok masyarakat yang diwakili dalam draft awal dan draft yang disodorkan pada hari penandatanganan,” kata Jhonny dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (11/12).

    Kronologi

    Berikut kronologi versi kubu Pramono-Rano:

    1. Draft Kontrak Politik dari Warga Tanah MerahDraft kontrak politik awal yang diajukan berasal dari pihak Tanah Merah, diwakili oleh saudara Jones Naibaho, yang menyampaikan dan mendiskusikan substansi isi draft tersebut kepada tim kami. Draft tersebut disetujui dan dijadwalkan untuk ditandatangani pada hari Rabu, 30 Oktober 2024, pukul 14.30 WIB

    2. Perubahan Draft pada Hari Penandatanganan Pada hari pelaksanaan, draf kontrak yang dibawa oleh perwakilan Tanah Merah telah berubah format menjadi kop merah dengan isi yang berbeda dari draf awal yang disetujui.

    Berdasarkan komunikasi sebelumnya dan dokumentasi yang ada, saudara Jones Naibaho menyatakan sepakat untuk menggunakan draft awal, dan akhirnya, kop merah yang berisi perubahan tidak jadi ditandatangani.

    3. Pernyataan tiba-tiba Penarikan DukunganPada 10 November 2024, Jones Naibaho secara tiba-tiba menyampaikan perubahan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1, dengan alasan warga merasa kecewa terhadap kontrak politik yang disebut telah disetujui saat kunjungan Pramono Anung pada 30 Oktober 2024.

    “Padahal, draft kontrak politik tersebut dibuat, disampaikan, dan telah disepakati sebelumnya oleh pihak Jones Naibaho,” jelas dia.

    Junjung Komitmen

    Dengan penjelasan ini, kubu Pramono-Rano berharap, semua pihak memahami bahwa Pramono Anung dan timnya selalu menjunjung tinggi komitmen untuk mewakili aspirasi masyarakat dengan sebaik-baiknya.

    Termasuk dalam hal perjanjian yang telah disepakati. Pihaknya telah berbicara dengan mayoritas warga Tanah Merah dan mereka mendukung kesepakatan yang telah dibuat pertama kali.

    “Kami menyayangkan ada oknum yang memperkeruh suasana. Demikian kami sampaikan hak jawab ini. Semoga informasi ini memberikan klarifikasi yang adil dan transparan,” tegas dia.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kami Sampaikan Bahwa Anies Baswedan…

    Kami Sampaikan Bahwa Anies Baswedan…

    GELORA.CO – Juru bicara (Jubir) Anies Baswedan, Sahrin Hamid angkat bicara soal adanya permintaan iuran yang mengatasnamakan Partai Perubahan untuk melakukan kegiatan. 

    Dengan ramainya kabar tersebut, Sahrin mengaku resah yang mana dalam setiap flyer dan pamflet permintaan sumbangan itu terdapat foto Anies Baswedan. 

    Padahal, Partai yang baru saja dibentuk beberapa waktu lalu itu tidak ada keterlibatan Anies di dalamnya, sehingga hal ini menimbulkan persepsi liar di masyarakat. 

    “Berkaitan dengan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan bahwa anies baswedan tidak terlibat dengan partai perubahan atau partai perubahan indonesia ataupun partai baru apapun,” ucap Sahrin dalam video klarifikasinya dilihat Senin (11/11/2024). 

    Dia juga menegaskan, Anies tak sedikit pun turunt campur dalam pembentukann partai tersebut, termasuk soal ramainya permintaan sumbangan atau iuran yang acap kali dilakukan oleh Partai Perubahan. 

    “Baik dari proses pendirian hingga pelaksanaan kegiatan kegiatannya. termasuk tidak kegiatan dalam kegiatan iuran atau sumbangan dalam bentuk apapun juga,” tuturnya. 

    Kabar Anies Baswedan untuk membuat partai baru memang sudah lama terdengar.

    Bahkan hal ini pernah ditekankan Anies dalam sebuah video usai gagal maju dalam Pilkada dan kalah di Pilpres 2024.

    Dalam video yang beredar saat itu, Anies secara gamblang menyebut pembuatan partai baru atau organisasi masyarakat (Ormas) merupakan salah satu jalan yang akan ditempuhnya untuk mewadahi aspirasi masyarakat untuk perubahan.

    “Jadi kita lihat ke depannya apakah lalu akan buat Partai Politik baru gini bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang semakin hari semakin terasa besar,” jelas dia, dalam keterangan video, Jumat (30/8/2024).

    “Itu menjadi sebuah kekuatan diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh,” sambungnya. 

    Anies Baswedan juga mengaku akan merealisasikan upaya membentuk partai baru ini dalam waktu dekat.

    “Kita lihat sama-sama ke depan semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah kongkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini semakin hari makin membesar,” imbuhnya.

  • Anies Baswedan Tidak Terlibat di Deklarasi, Presiden Partai Perubahan: Ini Rumah Beliau

    Anies Baswedan Tidak Terlibat di Deklarasi, Presiden Partai Perubahan: Ini Rumah Beliau

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Partai Perubahan Robi Nurhadi memberikan penjelasan mengenai sosok Anies Baswedan yang tidak terlibat dalam deklarasi partai tersebut di Jakarta pada Minggu, 10 November 2024. Robi Nurhadi mengatakan meski dirinya ditetapkan sebagai Presiden Partai Perubahan, Anies Baswedan tetap adalah pemimpin partai tersebut dan partainya adalah rumah buat politisi yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden itu.

    “Sebenarnya yang tetap jadi pemimpin Bapak Anies Rasyid Baswedan dan para pemimpin perubahan yang telah memimpin organsasi relawan atau perjuangan pergerakan perubahan. Kepada mereka kami beri rasa hormat,” ujar Robi Nurhadi dikutip dari Suara Perubahan, kanal YouTube milik Partai Perubahan, Minggu.

    Ia memahami saat ini banyak orang bertanya-tanya mengenai sosok Anies Baswedan yang tidak dilibatkan dalam deklarasi. Robi Nurhadi mengatakan seluruh masyarakat yang ada di Partai Perubahan selalu berkeyakinan Anies Baswedan adalah pemimpin mereka. Ia yakin Anies Baswedan akan terhubung hatinya dengan teman-teman perubahan yang ada di Partai Perubahan.

    “Kami yakin ini adalah rumah beliau. Satu hari beliau akan pulang,” harapnya.

    Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan, memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke Kantor DPW PKB DKI Jakarta di Jakarta, Kamis 13 Juni 2024. DPW PKB DKI Jakarta secara resmi mengusung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta. – (Berita Satu Photo/Joanito De Saojoao)

    “Partai perubahan ini akan terus jadi kekuatan politik Pak Anies Baswedan dalam agenda perubahan Indonesia yang lebih baik,” sambungnya lagi.

    Ia mengatakan deklarasi yang mereka lakukan merupakan bentuk konkret dari 5 Pilar yang diusung Gerakan Perubahan. Menurutnya kelima pilar itu adalah pembentukan Partai Perubahan, Ormas Gerakan Perubahan, Koperasi Perubahan, Yayasan Perubahan, dan Cakada Perubahan.

    Khusus untuk Partai Perubahan, Robi Nurhadi mengatakan partai tersebut dibentuk karena keprihatinan banyak orang atas trik politik di mana banyak orang baik yang diinginkan masyarakat tidak bisa maju sebagai kepala daerah.

    Ia mencontohkan pengalaman Anies Baswedan beberapa waktu lalu saat nama akademisi terkenal itu diharapkan bisa maju pada Pigub Jakarta 2024.

    Sayangnya saat itu Anies Baswedan tidak bisa maju karena tidak ada partai yang mencalonkan. “Bagi kami ini adalah pelajaran besar bahwa memang orang-orang baik memerlukan kendaraan yatu partai politik agar memastikan mereka bisa diusung sesuai konstitusi,” jelas Robi Nurhadi.

    Sebelumnya, juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid justru mengklarifikasi penyebutan nama Anies Baswedan dalam deklarasi Partai Perubahan. Ia juga mengklarifikasi soal ramainya aksi permintaan iuran dan sumbangan mengatasnamakan Partai Perubahan dengan mencatut nama Anies.

    “Akhir-akhir ini kita banyak mendengar atau melihat permintaan iuran atau sumbangan untuk kegiatan yang mengatasnamakan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia,” kata Sahrin melalui video singkat yang dibagikan di media sosial.

    Menurutnya kegiatan penarikan sumbangan atas nama Partai Perubahan sering menempelkan foto atau citra Anies pada flyer maupun pamfletnya. Begitu juga dengan deklarasi Partai Perubahan. 

    “Terkait dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pak Anies Baswedan tidak terlibat dengan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia ataupun partai baru apa pun baik dari proses pendirian hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, termasuk tidak terlibat juga dalam kegiatan iuran atau sumbangan dalam bentuk apa pun juga,” ujar Sahrin.

    “Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui seluruh khalayak umum,” tegasnya.

  • Partai Perubahan Dideklarasikan, Anies Baswedan Dinyatakan Tidak Terlibat

    Partai Perubahan Dideklarasikan, Anies Baswedan Dinyatakan Tidak Terlibat

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Perubahan hari ini dideklrasikan serentak di 38 provinsi. Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan tidak terlibat dalam pendirian maupun pengumpulan sumbangan untuk Partai Perubahan. 

    Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid mengklarifikasi soal ramainya aksi permintaan iuran dan sumbangan mengatasnamakan Partai Perubahan dengan mencatut nama Anies.

    “Akhir-akhir ini kita banyak mendengar atau melihat permintaan iuran atau sumbangan untuk kegiatan yang mengatasnamakan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia,” kata Sahrin melalui video singkat yang dibagikan di media sosial, Minggu (10/11/2024).

    Menurutnya kegiatan penarikan sumbangan atas nama Partai Perubahan sering menempelkan foto atau citra Anies pada flyer maupun pamfletnya.

    “Terkait dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pak Anies Baswedan tidak terlibat dengan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia ataupun partai baru apa pun baik dari proses pendirian hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, termasuk tidak terlibat juga dalam kegiatan iuran atau sumbangan dalam bentuk apa pun juga,” ujar Sahrin.

    “Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui seluruh khalayak umum.”

    Partai Perubahan memang dikaitkan dengan Anies Baswedan yang disebut akan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

    Perubahan merupakan jargon Anies Baswedan saat maju Pilpres 2024 berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

  • KPK Geledah Kantor Setda Papua, Usut Dugaan Korupsi Dana Operasional Gubernur

    KPK Geledah Kantor Setda Papua, Usut Dugaan Korupsi Dana Operasional Gubernur

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi terkait dengan penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

    Teranyar, penyidik KPK melakukan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti terkait dengan dugaan korupsi itu di Kantor Setda Papua, Senin (4/11/2024). 

    “Dari kegiatan tersebut, ditemukan atau dilakukan proses penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Dan selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi,” jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024). 

    Bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik saat penggeledahan, lanjut Tessa, lalu dikonfirmasi ke sejumlah saksi. Mereka diperiksa di Polda Papua, Jumat (8/11/2024). 

    Terdapat delapan saksi yang hadir dalam pemeriksaan yaitu di antaranya Staf Bendahara Pemprov Papua Muhajir Suronoto serta Direktur CV Walibhu Irianti YY Telenggen Yoman. Kemudian, ada tiga orang swasta masing-masing yaitu Frederik Banne, Astract Bona dan Yulce Wenda. 

    Selain itu, terdapat empat PNS yang ikut diperiksa yakni Jhon Kennedy Thesia, Sahar, Anies Liando serta Magdalena Widayati.

    “[Saksi] didalami terkait dengan dana operasional kepala daerah dan wakil provinsi Papua 2020-2022,” ujar Tessa pada keterangan terpisah. 

    KPK masing belum mengungkap secara terperinci kasus tersebut. Namun, diduga terjadi kerugian keuangan negara pada dugaan korupsi dana operasional kepala daerah di Papua yang berasal dari anggaran negara itu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sempat menyampaikan tengah mendalami dugaan korupsi itu pada 2023 lalu. Pada saat itu, lembaga antirasuah juga tengah mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat gubernur saat itu, Lukas Enembe.

    Pada Juni 2023, KPK menyampaikan bahwa dana operasional yang dialokasikan untuk Lukas yakni mencapai Rp1 triliun. Terdapat dugaan bahwa dana operasional yang berasal dari APBD Papua itu turut dipakai olehnya untuk berjudi di luar negeri. 

    “Dari sisi aliran dana itu yang mungkin bisa kita lihat sebagian besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi. Dari mana dana-dana itu diperoleh sejauh ini memang sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD,” terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers, Senin (26/6/2023).

    Meski demikian, Lukas meninggal dunia saat masih mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan pengadilan terhadapnya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Soebroto pada Desember 2023. 

    Pada saat itu, Lukas dijatuhi vonis delapan tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama. Hukuman itu lalu diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta di tingkat banding menjadi 10 tahun. Di sisi lain, dia juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. 

  • Heboh Anies Kembali Dampingi Prabowo, Netizen: Senang Lihatnya Bisa Akrab

    Heboh Anies Kembali Dampingi Prabowo, Netizen: Senang Lihatnya Bisa Akrab

    GELORA.CO  – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali didampingi Prabowo. Momen tersebut diunggah Anies di media sosial pribadinya. 

    Prabowo yang dimaksud temah kuliah Anies di Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada (UGM). Anies membagikan cerita reuni bersama mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 1989 UGM. 

    “Ini lagi sama teman-teman alumni FE UGM Kafegama, sebelah saya Prabowo dipanggil Ibob,” kata Anies dalam Instagramnya, dikutip Sabtu (9/11/2024). 

    Selain Prabowo, Anies memperkenalkan temah kuliahnya yakni Iqbal, Didi, Yaser, Faisal, Bismo, Taufik dan Al Amin. Mereka juga masih ingat nomer mahasiswa saat kuliah di UGM

    “Siapa dulu kos-kosa di Jogja?” 

    “Kosan Pogung Baru dan Seturan,” kata Prabowo.

    “Saya asli orang Jogja,” kata Bismo.

    Anies mengatakan wajah teman kuliahnya masih terlihat segar meski berusia sekitar 55 tahun. 

    “Jadi ini adalah mantan-mantan mahasiswa, ini wajah-wajahnya 35 tahun lalu masih segar,” katanya.

    Momen tersebut juga dikomentari para netizen. “Senang lihat Pak Anies bisa akrab dengan Pak Prabowo, senang lihatnya semoga Indonesia baik-baik saja,” kata akun @ganda***.

    “Selalu bahagia lihat yang masih bisa reunian dan ingat dengan teman-temannya,” kata akun @keypra***.

    Sebelumnya, Anies mengunggah momen bertemu Prabowo dalam reuni Fakultas Ekonomi Angkatan 1989 UGM. Dalam reuni itu, Anies ternyata satu kamar hotel dengan Prabowo. 

    “Entah bagaimana, panitia mengatur saya satu kamarnya dengan Pak Prabowo,” kata Anies seperti dilihat, Minggu (3/11/2024). 

    Dalam percakapan santai ini, Anies mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sudah saling mengenal sejak SMA karena pernah mengikuti program pertukaran pelajar. “Pak Prabowo ini panggilannya ‘Ibob’. Kami dulu ke Amerika bersama,” ujar Anies.

    Anies menambahkan bahwa kesempatan ini akan mereka manfaatkan untuk berdiskusi bersama. 

    “Alhamdulillah, kami sama-sama sekarang. Saya dan Pak Prabowo akan diskusi sama-sama,” ujarnya

  • Ridwan Kamil Pepet Anies, Geisz Chalifah: Lu Jegal Tapi Minta Dukungan

    Ridwan Kamil Pepet Anies, Geisz Chalifah: Lu Jegal Tapi Minta Dukungan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Geisz Chalifah, melontarkan kritik pedas terhadap Ridwan Kamil usai Gubernur Jawa Barat itu dikabarkan meminta dukungan Anies Baswedan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

    Geisz menyebut langkah yang dilakukan Ridwan Kamil tersebut sebagai tindakan yang tidak tahu malu.

    “Ga tau malu,” ujar Geisz dalam keterangannya di aplikasi X @GeiszChalifah (8/11/2024).

    Pernyataan ini mencuat di tengah spekulasi bahwa RK tengah menjajaki peluang untuk maju di Pilkada DKI 2024.

    Isu ini memanaskan dinamika politik, mengingat Anies Baswedan masih memiliki basis pendukung kuat di Jakarta, sementara RK dikenal sebagai figur potensial dari kubu lain.

    Geisz, yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia Anies, tampaknya merespons kabar tersebut dengan mempertanyakan integritas politik RK.

    Ia menilai bahwa langkah RK meminta dukungan Anies bertolakbelakang, mengingat sebelumnya ada persepsi bahwa RK tak mendukung atau bahkan menghambat perjalanan politik Anies.

    “Aniesnya lu jegal tapi minta dukungan,” tandasnya.

    Diketahui, di tengah panasnya persaingan menuju Pilkada DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) tampaknya mencari berbagai cara untuk memperkuat posisinya.

    Salah satu upaya yang mencuri perhatian adalah manuvernya mendekati Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang masih memiliki basis pendukung loyal di ibu kota.

    Langkah ini dianggap strategis untuk meraih suara dari pemilih Anies.

    Namun, alih-alih mendapatkan dukungan penuh, Anies justru bersikap abu-abu. Ia belum memberikan jawaban pasti terhadap pendekatan RK.

  • Teguh lantik Marullah Matali jadi Sekda DKI Jakarta

    Teguh lantik Marullah Matali jadi Sekda DKI Jakarta

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Teguh lantik Marullah Matali jadi Sekda DKI Jakarta
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 November 2024 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi resmi melantik Marullah Matali menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, menggantikan Joko Agus Setyono di Balai Kota, Jakarta Pusat.

    “Selamat bertugas kepada Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi dan integritas untuk mendukung fungsi Pemerintah Provinsi, khususnya Kota Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang bertransformasi menjadi kota global,” kata Teguh di Jakarta, Jumat (8/11).

    Teguh meminta kepada segenap penjabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kapasitas, menjaga profesional, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Selain itu, dia juga meminta agar segenap penjabat dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan berlatih asas manfaat.

    Demikian juga terkait dengan alokasi dana, Teguh berpesan agar penggunaannya harus berdampak nyata kepada masyarakat Jakarta, khususnya dalam rangka peningkatan ruang publik dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita maklumi bersama bahwasanya mutasi dalam jabatan adalah biasa dalam institusi pemerintah. Baik untuk kepentingan institusi lembaga itu sendiri maupun juga untuk kepentingan yang bersangkutan. Tentu, ini dilakukan dengan penuh kecermatan,” kata Teguh.

    Di sisi lain, Marullah mengatakan sebagai Sekda Jakarta yang baru, dia akan bekerja sesuai arahan dari Penjabat Gubernur.

    “Haluan saya adalah Pak Gubernur dan pemerintah, dalam hal ini di Pemprov DKI Jakarta, tentu di bawah pimpinan Pj Gubernur,” kata Marullah.

    Marullah mengatakan, arahan Teguh pada saat pelantikan merupakan modal baginya karena Jakarta sebentar lagi akan menyongsong sebuah predikat yang lebih dari sekedar ibu kota, yakni  menjadi kota global.

    Dengan itu, dia pun akan melaksanakan dan mewujudkan arahan-arahan dari Pemerintah Provinsi Jakarta.

    Informasi yang dikumpulkan menyebutkan, Sekda DKI Jakarta sebelumnya yakni Joko Agus Setyono dirotasi menjadi Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, sedangkan jabatan Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang ditinggal Marullah, dibiarkan kosong.

    Sebelumnya, pada era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta hingga berubah ke Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Marullah sempat mengemban amanah sebagai Sekda Provinsi DKI.

    Namun, pada 2022, Heru mengubah posisi Marullah dan menempatkannya sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata.

    Sumber : Antara

  • Suswono Temui Warga Kampung Susun Bayam, Janji Carikan Titik Temu Masalah Hunian Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Temui Warga Kampung Susun Bayam, Janji Carikan Titik Temu Masalah Hunian Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Temui Warga Kampung Susun Bayam, Janji Carikan Titik Temu Masalah Hunian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur Jakarta nomor 1 Suswono bertemu dengan warga Kampung Susun Bayam (KSB) yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara.
    Suswono menjanjikan akan mengedepankan aspek keadilan untuk menyelesaikan permasalahan warga KSB apabila terpilih di Pilkada Jakarta 2024.
    “Jika nanti Rido terpilih, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memimpin Jakarta, prinsip yang akan kami lakukan dalam membangun Jakarta adalah aspek keadilan,” ujar Suswono di Kampung Bayam, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).
    Suswono berjanji akan mencari solusi jika memang benar ada ketidakadilan yang selama ini dirasakan warga KSB.
    “Jadi pasti nanti kami cari titik temunya, kenapa ada konflik pasti ada ketidakadilan. Nah Inilah yang akan kami kedepankan,” tuturnya.
    Suswono menuturkan, permasalahan Kampung Susun Bayam harus segera diselesaikan karena menyangkut kepentingan orang banyak.
    “Saya yakin dan seyakin-yakinnya pasti ada jalan keluar yang terbaik untuk warga, saya yakin itu,” imbuhnya.
    Suswono menuturkan, ia akan mengecek soal perjanjian awal yang dibuat warga KSB dengan pemerintah sebelumnya.
    “Hak warga untuk tinggal di Kampung Susun Bayam harus segera dipenuhi sesuai perjanjian yang telah dibuat. Masalah perizinan, tarif, dan pengelolaan perlu diselesaikan dengan bijak,” ucapnya.
    Suswono menekankan bahwa permasalahan Kampung Susun Bayam bukan hanya mengenai kepemilikan tempat tinggal, tetapi juga soal keadilan dan keberpihakan pada masyarakat.
    Untuk diketahui, polemik ini bermula dari penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada tahun 2019.
    Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah. Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarya bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga Kampung Susun Bayam.
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT Jakpro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena Jakpro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunannya rampung.
     
    Hal ini membuat bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi bersamaan dengan Pemprov DKI Jakarta dan Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi itu adalah eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.