Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Sambangi KPK, Pramono Audiensi Hukum soal Pembongkaran Tiang Mangkrak Monorel

    Sambangi KPK, Pramono Audiensi Hukum soal Pembongkaran Tiang Mangkrak Monorel

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak.

    Konsultasi bukan tanpa sebab, karena dikhawatirkan proyek tersebut sedang diproses atau mengalami permasalahan hukum berupa tindak pidana korupsi.

    Dia mengatakan bertemu langsung dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Agus Joko Pramono.

    Dia menyebut juga telah mendapatkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi sehingga apabila tidak ada permasalahan hukum, dirinya bersama stakeholder terkait akan membongkar tiang monorel.

    “Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Upaya ini dilakukan untuk membenahi tata kelola di sepanjang Jalan Rasuna Said. Sebab, seringkali menimbulkan kemacetan dan kecelakaan.

    “Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata,” ucapnya.

    Rencananya proyek pembongkaran tiang monorel dilaksanakan dan rampung pada tahun 2026. Rencana pembongkaran tiang monorel memang sudah sejak lama. Namun mulai dari era kepemimpinan Ahok hingga Anies Baswedan.

    Proyek tersebut mangkrak karena masalah pembiayaan. Adapun Tiang-tiang monorel tidak hanya berdiri di Jalan Rasuna Said, tetapi juga berada di Jalan Asia Afrika.

  • TGUPP Era Anies 73 Orang, Gerakan Rakyat Sebut Bukan Bagi-bagi Jabatan

    TGUPP Era Anies 73 Orang, Gerakan Rakyat Sebut Bukan Bagi-bagi Jabatan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat membantah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait tudingan Anies Baswedan bagi-bagi jabatan di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

    Bantahan itu diungkapkan Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna. Dia mengatakan tuduhan tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap fungsi dan struktur TGUPP yang bukan lembaga jabatan struktural atau fungsional pemerintahan.

    “TGUPP itu bukan posisi birokrasi, tidak memiliki kewenangan administratif, dan tidak bisa disamakan dengan jabatan pejabat daerah. Mereka adalah para ahli yang memberikan masukan berbasis data dan riset. Jadi, keliru besar kalau disebut bagi-bagi jabatan,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (16/10).

    Dirinya menjelaskan, komposisi TGUPP di era Anies justru mencerminkan meritokrasi, bukan nepotisme.

    Tim tersebut, diisi oleh kalangan profesional, akademisi, teknokrat, serta mantan pejabat berpengalaman di bidang tata kota, transportasi, ekonomi, dan hukum.

    “Kalau dilihat satu per satu, mayoritas anggota TGUPP berasal dari kalangan profesional yang punya rekam jejak panjang. Jadi meritokrasi justru tampak jelas di sana,” tuturnya.

    Nandang juga menyoroti, bahwa anggaran TGUPP pada masa Anies hanya sekitar Rp28 miliar untuk 73 anggota, jauh lebih kecil dibandingkan standar biaya pejabat struktural eselon di Pemprov DKI.

    Sebelumnya, tudingan terhadap Anies itu diungkapkan Ketua DPP PSI Bestari barus. Dia menegaskan tiap zaman ada orangnya. Lalu tiap orang, beda gayanya.

  • Qodari: Anies itu Cuma Menerima Saja dari Pak Prabowo, Tidak Pernah Memberi

    Qodari: Anies itu Cuma Menerima Saja dari Pak Prabowo, Tidak Pernah Memberi

    Qodari bahkan mengulangi pertanyaannya dengan nada tegas.

    “Saya ulang ya. Apa yang sudah diberikan? Tolong anak abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo?” tegasnya.

    “Nggak ada. Sorry ya. Iya jawabannya nggak, itu jawabannya Prabowo,” timpalnya.

    Qodari juga menyinggung sikap Anies yang kerap menekankan pentingnya etika dalam politik.

    “Terus kan etika, etika apa dia bilang? Oh ya. Etika dasmu,” kuncinya.

    Sebelumnya, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Dikatakan Yudi, ucapan Prabowo itu bisa saja menjadi sinyal politik baru di tengah situasi yang tampak tenang.

    Ia menyebut dinamika politik kerap berubah secara tak terduga.

    “Turbulensi politik terkadang terjadi di saat situasi tenang,” ujar Yudi di trheads (7/10/2025).

    Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang terkesan ramah terhadap Anies.

    Yudi pun mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan tanda bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan diajak bergabung ke pemerintahan.

    “Tiba-tiba Presiden Prabowo bilang tidak dendam dengan Anies Baswedan di Munas PKS. Apakah itu kode keras ajakan ke Kabinet?,” tandasnya.

    Tidak berhenti di situ, ia menyindir realitas politik yang kerap berubah cepat dan penuh kejutan.

    “Sebab ada adagium politik: bermusuhan sementara, persahabatan selamanya,” kuncinya.

  • PSI Ungkit TGUPP Era Anies Gubernur: Sampai Sekarang Banyak Orang Beliau Masih Bercokol di DKI

    PSI Ungkit TGUPP Era Anies Gubernur: Sampai Sekarang Banyak Orang Beliau Masih Bercokol di DKI

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kritikan Anies Baswedan ke pemerintah soal bagi-bagi jabatan mendapat respons. Itu diungkapkan Ketua DPP PSI Bestari Barus.

    Dia menegaskan tiap zaman ada orangnya. Lalu tiap orang, beda gayanya.

    “Kan setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang ada zamannya, Prabowo dengan gayanya, dengan model memimpinnya seperti itu,” kata Bestari kepada jurnalis pada Sabtu (11/10/2025).

    Bestari lalu mengungkit saat Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, Bestari mengatakan Anies memasukkan orang-orangnya ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)

    “Dulu pernah memimpin juga kan yang berkomentar (Anies Baswedan) ini toh, kita ingat dulu memasukkan TGUPP segala macam,” ujarnya.

    Tidak sampai di situ, eks Anggota DPRD DKI Jakarta itu bahkan Anies juga menitip sejumlah orangnya. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

    Orang-orang tersebut, kata dia, masih bekerja di Pemerintah Provinsi DKI.

    “Bahkan saat ini banyak orang beliau masih bercokol di DKI. Yang non PNS. Ada yang macam-macam lah, nggak usah juga jadi mengomentari,” imbuhnya.

    Bagi bestari, kritikan Anies seperti menepuk air di dulang.

    “Ini kan jadi menepuk air didulang terpercik ke wajah sendiri ini namanya, padahal menitip-nitip juga,” pungkasnya.

    Sebelumnya, kritikan Anies itu disampaikan saat dia menghadiri Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC Semarang. Berlangsung Rabu (8/10).

    “Hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan,” ujar Anies.

  • Manipulator Publik Bernama Erick Thohir

    Manipulator Publik Bernama Erick Thohir

    Oleh:Geisz Chalifah

    INDONESIA mendapat kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada 2023. Namun Stadion Utams Gelora Bung Karno telah lebih dulu menandatangani kontrak dengan sebuah event organizer (EO) untuk konser besar.

    Maka, agar pertandingan tetap bisa digelar di Jakarta, PSSI mau tak mau harus menggunakan JIS (Jakarta International Stadium) — hasil karya anak bangsa yang rampung di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. JIS bahkan mendapat pengakuan dunia.

    Namun, ini bukan lagi soal karya, apalagi olahraga.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang tak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Anies Baswedan.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang tak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Anies Baswedan.

    Melalui para menterinya, Jokowi menjalankan serangkaian manuver yang halus tapi jelas terasa — upaya sistematis untuk meredupkan setiap capaian yang identik dengan Anies.

    Para pembantunya seperti berlomba mencari “poin jasa” dengan cara mendiskreditkan Anies di ruang publik.

    Semua itu bukan sekadar rumor, tapi kenyataan yang tampak kasat mata.

    Kejahatan politik terhadap Anies dilakukan perlahan, rapi, dan penuh perhitungan. (Semua sudah saya bukukan, hanya menunggu waktu untuk diterbitkan.)

    Dalam agenda besar itu, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil peran penting. Ia datang bersama beberapa menteri lain, membawa “ahli rumput” yang sama sekali tidak memahami teknologi hybrid grass di JIS — perpaduan antara rumput alami Zoysia matrella dan serat sintetis stabilizer fiber.

    Lalu dari bawahannya muncul alasan absurd: bus pemain tidak bisa memasuki akses pemain. Yang kemudian terbantahkan dengan Fakta langung dihadapannya.

    Drama pun dimulai.

    Manipulasi politik yang luar biasa: bagaimana caranya tetap memakai JIS, tetapi di saat yang sama, merusak nama Anies Baswedan.

    Perdebatan di publik memanas.

    Lalu Erick Thohir menggelar konferensi pers sambil menunjukkan surat yang diklaim berasal dari FIFA — seolah-olah FIFA meminta rumput JIS diganti. 

    Erick Thohir Memenggal surat FIFA. Dia tak membaca utuh dari paragraf pertama. Dia bermaksud jahat dengan memanipulasi di hadapan wartawan. 

    Padahal, surat FIFA itu hanyalah jawaban atas surat PSSI sendiri, bukan instruksi resmi.

    Bunyi paragraf pertama surat FIFA itu sangat jelas:

    “In view of the proposed change from the Jakarta GBK Stadium to Jakarta International Stadium and based on the facts provided with the report of PSSI’s domestic pitch experts, please find the FIFA pitch management assessment as follows.”

    Terjemahannya:

    “Sehubungan dengan usulan perubahan dari Stadion GBK Jakarta ke Stadion Internasional Jakarta, dan berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan melalui laporan para ahli lapangan domestik PSSI, berikut adalah penilaian manajemen lapangan dari FIFA.”

    Artinya tegas:

    FIFA tidak memerintahkan pergantian rumput. Mereka hanya menilai laporan yang dikirim PSSI sendiri. Namun di tangan Erick Thohir, surat itu diubah menjadi alat manipulasi publik. Penilaian teknis disulap menjadi narasi politik.

    Rumput JIS akhirnya diganti — dan ironisnya, stadion justru tergenang air. Citra yang ingin diperbaiki malah rusak karena kepalsuan yang diciptakan sendiri.

    Erick Thohir menjadikan sepak bola sebagai alat politik, sementara di balik semua langkah itu, tampak jelas bayang kekuasaan Jokowi.

    Dia adalah dalang yang membiarkan kejahatan politik terhadap Anies Baswedan berjalan halus tapi nyata.

    Erick Thohir, sang manipulator publik, memainkan peran dengan penuh kelicikan demi satu tujuan: ambisi kekuasaan

    (Pegiat demokras

  • Kader Nasdem Ramai-ramai Nyeberang ke PSI

    Kader Nasdem Ramai-ramai Nyeberang ke PSI

    GELORA.CO -Kader Partai Nasdem ramai-ramai menyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), setelah dimotori Ahmad Ali, Ricky Valentino dan Bestari Barus.

    Mereka yang loncat partai termasuk mantan Koordinator Nasional Relawan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024, seperti Sekretaris Jenderal Relawan AMIN sekaligus mantan Ketua Bappilu Nasdem Lombok Utara, Hamjadid.

    Hamjadid mengatakan, soliditas jaringan relawan AMIN, seperti para koordinator wilayah (Korwil), koordinator daerah (Korda), hingga pengurus kabupaten, kini diarahkan untuk memperkuat mesin politik PSI di akar rumput.

    “Kini saatnya kami melangkah bersama PSI untuk membentuk energi baru politik anak muda yang progresif dan terbuka,” ujar Hamjadid dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa 14 Oktober 2025.

    Hamjadid menyebutkan, Valentino yang resmi bergabung dan kini didapuk sebagai Ketua DPP PSI, langkahnya langsung diikuti oleh sejumlah mantan pengurus relawan AMIN 2024 dan mantan kader NasDem dari berbagai daerah.

    “Yang dulu aktif di jaringan relawan AMIN, kini satu per satu menyatakan siap bergabung dengan PSI. Gerakan ini disebut sebagai bentuk konsolidasi politik baru yang tumbuh dari semangat persatuan pasca Pemilu 2024,” kata Hamjadid.

    “Kami mengikuti langkah strategis yang telah ditunjukkan Komando Ricky Valentino,” sambungnya

  • Lembaganya Duduki Survei Terburuk, Menteri HAM Pigai Malah Singgung Pilpres dan Pendukung Anies

    Lembaganya Duduki Survei Terburuk, Menteri HAM Pigai Malah Singgung Pilpres dan Pendukung Anies

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menuding Center of Economic and Law Studies (Celios) pendukung Anies Baswedan. Itu diungkapkan menanggapi survei Celios soal kementerian dengan kinerja terburuk.

    Di survei tersebut, lembaga yang digawangi Pigai menduduki urutan pertama. Dengan poin minus 113.

    “Oke. Celios pendukung Anies.Kita harus ngomong, orang Celios pendukung Anies. Nggak papa, silahkan klarifikasi. Celios pendukung Anies,” kata Pigai dikutip dari YouTube CNN Indonesia, Sabtu (11/10/2025).

    Dia menjelaskan bahwa dirinya 10 tahun oposisi. Tidak masuk dalam pemerintahan.

    Selama itu, dia mengatakan tiap saat mengkritik pemerintah.

    “Terlepas dari penilaian ini. Saya 10 tahun berada di oposisi. Tidak masuk dalam pemerintahan. Kritik pagi, siang, dan malam,” ujarnya.

    Karenanya, kata dia, ketika dia sekarang ada di pemerintahan, tidak heran lagi ada pembencinya. Karena menurutnya, ada orang yang memang membenci dirinya.

    “Ketika saya ada di pemerintahan, saya tah ada yang tidak suka saya. Saya tahu ada yang benci sama saya. Ada buzzer, ada benci,” ucapnya.

    Pigai lalu bercerita, dirinya masuk dalam jajaran tim pemenangan Prabowo. Karenanya, dia paham dua kelompok lain yang melawan Prabowo di Pemilihan Presiden, membencinya.

    “Saya mendukung Prabowo, kami memenangkan pertarungan. Saya tahu, ada dua calon maupun kelompok pengikut yang tidak suka sama saya,” imbuhnya.

    “Oleh karena itulah, saya memahami, ketika ada misalnya survei kinerja, kritikan, kasi komentar di media. Pasti saya buruk,” sambungnya.

  • Gerindra Bela Prabowo usai Disindir Anies: Presiden Rangkul Seluruh Elemen

    Gerindra Bela Prabowo usai Disindir Anies: Presiden Rangkul Seluruh Elemen

    GELORA.CO  – Partai Gerindra merespons pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai menyindir Presiden Prabowo Subianto terkait pembagian jabatan di Kabinet Merah Putih. Menurut Anies, jabatan publik saat ini diberikan kepada seseorang dengan mempertimbangkan koneksi dibanding melihat kompetensinya

    Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa setiap presiden, termasuk Presiden Prabowo, memiliki cara masing-masing dalam menyusun kabinet.

    “Ya semua presiden punya cara masing-masing ya, menyusun kabinet,” ujar pria yang akrab disapa Ariza itu dikutip, Sabtu (11/10/2025).

    Selain itu, dia juga menyebut Prabowo sangat akomodatif menampung seluruh aspirasi masyarakat. Semua pihak akan diajak bicara untuk membahas persoalan tertentu.

    “Bapak Presiden itu selalu akomodatif, selalu ingin menggerakkan, mengajak seluruh elemen masyarakat berbuat,” tuturnya.

    Ariza juga menekankan, Indonesia merupakan negara yang besar, luas, dan banyak masalah yang sangat kompleks terjadi di Tanah Air. Dia yaki para pejabat publik yang berada di kabinet merupakan putra putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi baik.

    “Jadi, itulah cara Bapak Presiden mengakomodasi semua putra-putri terbaik untuk berbuat ya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Anies menyoroti kabinet Prabowo Subianto saat menjadi pembicara kunci alias keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025) lalu. Dia menyebut, jabatan publik saat ini diberikan kepada seseorang dengan mempertimbangkan koneksi daripada kompetensi.

    Anies mengatakan, Indonesia tidak akan bisa maju jika jabatan publik diberikan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi.

    “Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” kata Anies.

    Dia pun menegaskan bahwa integritas harus menjadi kunci dalam sistem politik. Menurutnya, kebijakan yang mengedepankan rasa keadilan akan muncul seiring integritas yang dikedepankan.

    “Kita perlu wujud dari integritas itu dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan, termasuk kesederhanaan di dalam keseharian, terutama mereka-mereka yang jadi panutan di negeri ini,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkit Anies yang memberinya nilai 11 dari 100 saat menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut disampaikan saat berpidato pada Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Prabowo mengaku tidak dendam kepada Anies. Kepala Negara awalnya menyampaikan terkait kedewasaan dalam berpolitik dan setiap kontestasi harus siap menang dan juga kalah.

    “Tapi oke, yang lewat, lewat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, politik seperti itu, ga ada masalah, aku terus terang, saya ga dendam sama Anies (Baswedan), engga,” ujar Prabowo saat berpidato 

    Dia juga mengaku tidak mempermasalahkan nilai 11 dari 100 yang diberikan Anies. Bahkan, dia menyebut Anies membantunya memenangkan Pilpres 2024 usai memberikan nilai tersebut.

    “Kalau dikasih nilai 11 tuh gue gak apa-apa tuh, sebetulnya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan,” tuturnya

  • Kebijakan Kok Muncul Tiba-tiba? Transparansi Itu Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban!

    Kebijakan Kok Muncul Tiba-tiba? Transparansi Itu Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban!

    GELORA.CO – Mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan, kembali menyoroti soal minimnya transparansi kebijakan pemerintah yang sering muncul tanpa proses terbuka.

    Menurutnya, banyak keputusan strategis diambil tanpa partisipasi publik dan komunikasi yang jelas.

    “Hari ini banyak kebijakan dibuat yang tidak diketahui prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan,” ujar Anies dalam Dialog Kebangsaan DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Semarang, Rabu, 8 Oktober 2025.

    Soroti Kurangnya Transparansi Kebijakan

    Dalam pidatonya yang dikutip dari kanal YouTube Gerakan Rakyat pada Jumat, 10 Oktober 2025, Anies menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama tata kelola negara yang sehat.

    Ia menilai, publik berhak tahu bagaimana dan mengapa suatu kebijakan dibuat.

    “Transparansi penting agar rakyat dapat mengawasi kinerja pemerintah. Kalau ada transparansi, semua bisa bicara dengan data,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 itu.

    Anies menilai, banyak kebijakan publik saat ini seolah hanya diumumkan tanpa penjelasan mendalam.

    Padahal, dalam sistem demokrasi, rakyat bukan sekadar objek yang menerima keputusan, tetapi bagian dari proses pengawasan.

    “Ketika rakyat tidak tahu prosesnya, mereka juga kehilangan kemampuan untuk menilai apakah kebijakan itu benar atau tidak,” ujarnya.

    Integritas Jadi Masalah Mendasar

    Selain transparansi, Anies juga menyinggung soal integritas pejabat publik yang menurutnya perlu dikembalikan ke makna dasarnya, bukan sekadar jujur, tapi jujur untuk tujuan benar.

    “Integritas bukan hanya soal kejujuran, tapi kejujuran yang berlandaskan nilai kebenaran dan kepentingan publik,” jelas Anies.

    Ia bahkan mencontohkan secara lugas,

    “Seorang preman bisa jujur menceritakan tindak kriminalnya, tapi kejujuran itu tidak berintegritas. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah integritas, bukan sekadar pengakuan.”

    Anies menilai, akar masalah negara bukan hanya lemahnya regulasi, tapi lemahnya teladan moral dari pemimpin.

    “Ketika integritas hilang, transparansi hanya menjadi jargon yang tak punya makna,” tambahnya.

    Kritik Halus dan Pesan Tegas

    Meski tak menyebut pihak tertentu, kritik Anies terasa menohok.

    Ia menilai banyak kebijakan besar justru lahir dari ruang tertutup, tanpa partisipasi akademisi, masyarakat sipil, atau bahkan DPR sebagai lembaga representatif rakyat.

    “Proses pengambilan keputusan seharusnya bisa dilihat publik, bukan sekadar diumumkan setelah jadi,” ujarnya menutup dialog.

    Menurut Anies, jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka data dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

    Pernyataan Anies Baswedan ini memantik kembali perdebatan lama.

    Apakah kebijakan publik di Indonesia benar-benar berpihak pada rakyat, atau sekadar formalitas dari keputusan elitis yang dibuat di balik layar.

    Kritiknya seolah menjadi cermin bahwa transparansi tanpa integritas hanyalah kosmetik demokrasi.***

  • 3 Ketika Anies dan Prabowo Saling Sindir, Gerindra Pasang Badan Nasional

    3 Ketika Anies dan Prabowo Saling Sindir, Gerindra Pasang Badan Nasional

    Ketika Anies dan Prabowo Saling Sindir, Gerindra Pasang Badan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana politik Tanah Air kembali diwarnai saling sindir antara Presiden RI Prabowo Subianto dan lawannya pada Pilpres 2024, Anies Baswedan.
    Keduanya sama-sama melontarkan pernyataan yang membuat publik kembali mengingat ketegangan hubungan mereka dan dinamika di panggung Pilpres 2024.
    Kondisi tersebut bermula dari pernyataan Prabowo yang menyinggung kembali penilaian rendah yang pernah diberikan Anies kepada dirinya saat debat Pilpres 2024.
    Kala itu, Anies memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua.
    Bukan mengungkitnya dengan nada marah, Prabowo justru memilih berkelakar dan menjadikan isu tersebut sebagai candaan.
    Dia menegaskan tidak menyimpan dendam, bahkan menertawakan penilaian rendah itu.
    “Aku tuh terus terang saja loh, saya tuh enggak dendam sama Anies, enggak. Kalau dikasih nilai 11, saya enggak apa-apa tuh,” ujar Prabowo dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Pernyataan itu disambut tawa para hadirin.
    Bahkan, Prabowo melanjutkan dengan guyonan yang menyinggung peran “emak-emak” dalam kemenangannya di pilpres.
    “Eh bener loh, sebenernya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan. Iya kan?” kata Prabowo disambut tawa hadirin.
    Di balik gurauan itu, Prabowo pun menyelipkan pesan serius tentang kedewasaan berpolitik.
    Dia menekankan pentingnya menerima kekalahan dengan lapang dada, seraya menyinggung perjalanan panjangnya dalam lima kali kontestasi pemilihan umum.
    “Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, empat kali kalah,” ujarnya berkelakar.
    “Dua kali dukung gue, dua kali kalah, yang gue menang, lu enggak dukung lagi,” lanjutnya sambil tertawa.
    Sindiran itu tampaknya tak dibiarkan berlalu begitu saja.
    Dalam kesempatan berbeda, Anies menyinggung praktik pemerintahan Prabowo.
    Eks Gubernur DKI Jakarta itu menilai tata kelola birokrasi dan politik di era sekarang semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.
    Menurut Anies, jabatan publik seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan politik atau kepentingan kekuasaan.
    “Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” ujar Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan di Semarang, Rabu (8/10/2025).
    Anies menilai, sistem yang dibangun pemerintah saat ini tidak lagi berpihak pada kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme.
    Oleh karena itu, dia pun menekankan pentingnya mengembalikan integritas sebagai dasar dalam tata kelola pemerintahan.
    “Kata kuncinya yang harus dikembalikan adalah integritas. Kita perlu wujud dari integritas itu dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan, termasuk kesederhanaan di dalam keseharian, terutama mereka-mereka yang jadi panutan di negeri ini,” ucapnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyinggung lemahnya pengawasan ekonomi nasional.
    Menurutnya, masih banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau underground economy, yang menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan negara.
    “Menurut saya ini adalah salah satu masalah besar. Karena underground economy khususnya ada dua. Satu adalah kegiatan yang tinggal, dua ada kegiatan yang tidak dilaporkan,” kata Anies.
    Jajaran Partai Gerindra tak tinggal diam menanggapi sindiran Anies terhadap Presiden yang sekaligus ketua umumnya.
    Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sekaligus Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah mengedepankan koneksi dalam memilih pembantunya.
    Riza yang sempat menjadi wakil gubernur mendampingi Anies di DKI Jakarta menyebutkan, Prabowo selalu bersikap akomodatif dan berupaya merangkul semua pihak untuk berkontribusi bagi negara.
    “Semua partai Bapak Presiden ajak, semua ormas, semua organisasi, semua komunitas, pengusaha, bahkan mahasiswa, buruh, pekerja, perempuan, semua elemen masyarakat diajak terlibat aktif,” kata Riza di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
    Menurut Riza, hal terpenting bukan pada siapa yang dipilih, tetapi pada hasil kerja nyata yang ditunjukkan.
    “Yang penting nanti kita lihat hasilnya apa, apa pendapat masyarakat. Semua program-program yang dibuat Bapak Presiden Prabowo untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” ujarnya.
    Riza juga menegaskan bahwa setiap presiden memiliki gaya tersendiri dalam menyusun kabinetnya.
    Khusus Prabowo, kata Riza, memilih merangkul putra-putri bangsa yang terbaik untuk ikut berperan membangun bangsa dan negara.
    “Ya semua Presiden punya cara masing-masing menyusun kabinet. Jadi, itulah cara Bapak Presiden mengakomodir semua putra-putri terbaik untuk berbuat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.