Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Negara Bergerak Lambat Andai Sosok Figur Model Said Didu dan HRS Tidak Hadir dalam Kabinet

    Negara Bergerak Lambat Andai Sosok Figur Model Said Didu dan HRS Tidak Hadir dalam Kabinet

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

    (Ikhtisar: sisi pandang objektif, NKRI butuh leadership figure and professionalism semata demi kemajuan bangsa dan sejahtera)

    Bakal lambatnya proses menuju globalisasi (slow process of globalization) pada Kabinet Merah Putih  karena negara dibawah pemerintahan kepemimpinan Jend. Purn Prabowo Subianto sepertinya bakal kesulitan mencapai kemajuan dan perubahan yang signifikan dalam bidang ketahanan pangan dan ekonomi, politik dan hukum demi membangun karakter budaya bangsa yang sehat serta memicu kemajuan di sektor olah raga, andai pemerintahan Prabowo tidak melibatkan sosok-sosok tokoh profesional dan proporsional serta handal dengan karakter kuat model Said Didu, Roy Suryo, Prof. Ryaas Rasyid, Mayor Jendral Soenarko, Prof Dr. Eggi Sudjana, Jendral Purn. Fachrur Razy dan Prof.Suteki serta Penasihat Khusus Presiden yang berintegritas yang ketokohan dimaksud ada pada jatidiri Dr. Habib Rizieq Shihab dan pakar ekonom Dr. Ichsanuddin Noorsy yang setara Alm. Rizal Ramly atau Alm. Faizal Basri.

    Dan sisi pandang terhadap para figur ini semata terkait hal nyata kebutuhan negara Pancasila yang amat kompleks, sehingga perlu melibatkan sosok-sosok pemimpin yang umum dikenal dengan jatidiri yang profesional dan proporsional serta memiliki sudut pandang objektif dengan karakteristik substamtif membangun

    Dan faktor potensial penyeimbang kenegarawanan pendamping RI.1 amat butuh sosok RI. 2 yang berintegritas, bersih, inovatif serta cerdas sekelas tokoh Anies Baswedan yang cukup kredibel sebagai pengganti Gibran Rakabumi Raka yang tidak sepadan dan tidak mungkin dapat mengimbangi diplomasi di kancah dunia internasional dengan cita-cita Negara Indonesia yang dapat meraih dan sejajar negara-negara maju sesuai tuntutan globalisasi dengan nilai-nilai intelektualitas dan jatidiri seorang Presiden Prabowo.

    Untuk itu, jelang 200 hari masa kepemimpinannya,  Prabowo Soebianto amat perlu mengambil inisiatif hak diskresi politik (prerogatif) untuk menarik mundur para menteri yang kurang mumpuni dan tidak timpang sinergi dalam membangun kabinet merah putih demi mempercepat proses integrasi dan interaksi bertahap diantara entitas individu para pemimpin daripada negara di seluruh dunia.

  • Pramono-Rano Menang Pilgub, Anies: Jakarta Makin Menyala

    Pramono-Rano Menang Pilgub, Anies: Jakarta Makin Menyala

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Pasangan Pramono-Rano usai ditetapkan sebagai pemenang di Pilkada DKI Jakarta.

    Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan kemenangan ini merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat Jakarta.

    “Selamat atas kemenangan rakyat Jakarta, insya Allah Jakarta makin menyala,” kata Anies dikutip dari Instagram pribadinya, Kamis (12/12/2024).

    Diketahui, Anies Baswedan secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.

    Dukungan ini disampaikan dalam acara di Jakarta Selatan pada November 2024, dengan alasan kedekatan personal dan keyakinan terhadap kemampuan pasangan ini untuk melanjutkan program-program strategis di ibu kota.

    Anies juga mengajak relawannya mendukung pasangan tersebut sebagai langkah memperkuat koalisi dan elektabilitas mereka menjelang pemilihan.

    Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 dengan perolehan suara sebesar 50,07% (2.183.239 suara).

    Mereka mengalahkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang memperoleh 39,40% suara (1.718.160 suara), serta pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang mendapat 10,53% suara (459.230 suara)

    Hasil ini telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta setelah rekapitulasi suara selesai dilakukan. Pramono Anung-Rano Karno unggul di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.

    Pemilu ini juga mencatatkan partisipasi pemilih yang tinggi dengan total 4.724.393 suara, di mana 363.764 suara dinyatakan tidak sah. (Ikbal/fajar)

  • Pramono-Rano Menang Pilgub, Anies: Jakarta Makin Menyala

    Ucapkan Selamat kepada Pramono-Rano, Fahira Idris: Capaian Pak Anies Jadi Patokan Mengawal Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno yang telah ditetapkan KPU sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024. Fahira Idris berharap, kemajuan yang telah diraih dan dirasakan warga Jakarta bisa semakin melaju.

    Senator Jakarta ini mengungkapkan, saat ini warga Jakarta memiliki ekspektasi yang tinggi, terhadap sosok gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ekspektasi ini bertumbuh tinggi terutama setelah lompatan kemajuan yang telah diraih Jakarta selama dipimpin oleh Anies Baswedan pada 2017-2022.

    “Saya ucapkan selamat kepada Mas Pramono dan Bang Rano yang telah ditetapkan KPU Jakarta sebagai peraih suara terbanyak. Sebagai senator, saya akan mengawal berbagai kemajuan yang telah dirasakan warga terus bersemai di Jakarta. Salah satu tolak ukur atau patokan yang ideal dalam mengawal Jakarta ke depan adalah memastikan lompatan kemajuan yang telah dilakukan Pak Anies kemarin bisa berkelanjutan dan semakin baik dirasakan warga saat nanti dipimpin oleh Mas Pram dan Bang Rano,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (12/12).

    Menurut Fahira Idris, salah satu pencapaian signifikan Anies Baswedan adalah mengangkat Jakarta ke level yang sejajar dengan kota-kota global. Dengan paradigma pembangunan berketahanan iklim dan berkelanjutan, Jakarta tidak hanya mempercantik wajah kota melalui infrastruktur kelas dunia tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warganya.

  • Selamat Atas Kemenangan Rakyat Jakarta

    Selamat Atas Kemenangan Rakyat Jakarta

    loading…

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam apel siaga warga kawal TPS di lapangan bola Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024). FOTO/IST

    JAKARTA – Anies Rasyid Baswedan mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, kemenangan Pramono-Rano adalah kemenangan rakyat Jakarta.

    “Selamat atas kemenangan rakyat Jakarta. Insyaallah, Jakarta semakin menyala!” tulis Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dengan foto Pramono bersama warga Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal itu diumumkan usai jajaran KPU merampungkan rekapitulasi berjenjang tingkat provinsi.

    Pasangan Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 atau 50,07% suara sah dalam Pilkada Jakarta. Pada posisi kedua ditempati oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dengan capaian suara sah 1.718.160. Yang terakhir ada pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.

    “Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya menyatakan sah,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam rapat pleno terbuka, Minggu (8/12/2024).

    Sementara itu, hingga penutupan pendaftaran, Rabu (11/12/2024) tengah malam, tim Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024. Dengan itu, pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menang satu putaran Pilkada Jakarta.

    Berdasarkan penelusuran melalui laman resmi MK, hingga Kamis (12/12/2024) pukul 00.10 WIB, tak ada permohonan yang diajukan dari pasang RIDO ataupun dari pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Rabu (11/12/2024) pukul 00.00 WIB merupakan batas akhir peserta Pilkada Jakarta mengajukan gugat ke MK. Adapun berdasarkan, pengumuman penetapan hasil suara pilkada yang dikeluarkan KPU Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak.

    (abd)

  • Geisz Chalifah Klaim Warga Jakarta Marah ke PKS Karena Cueki Anies

    Geisz Chalifah Klaim Warga Jakarta Marah ke PKS Karena Cueki Anies

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah menyayangkan sikap kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terkesan menyalahkan Anies atas kekalahan Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.

    Geisz justru mengungkap fakta sebaliknya bahwa PKS yang lebih meninggalkan Anies dalam proses pencalonan Pilkada Jakarta. Mantan Komisaris Ancol itu menyebut PKS yang lebih memilih bergabung di KIM Plus merupakan awal dari blunder tersebut.

    “Yang tidak diantisipasi oleh PKS adalah kemarahan warga Jakarta ketika mereka mengalihkan dukungan dari Anies ke Ridwan Kamil-Suswono. Itu faktor utamanya,” kata Geisz dilansir dari unggahan akun Instagram Total Politik, Kamis (12/12/2024).

    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyebut dukungan Anies Baswedan kepada pasangan Pramono-Rano dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta adalah sesuatu yang sangat menyakitkan.

    Pasalnya menurut Mardani, Anies dan kader PKS memiliki kedekatan emosional yang sudah terjalin lama.

    “Itu enyakitkan kader PKS. Karena Mas Anies dan kader PKS kan cinta,” ujar Mardani.

    Mardani mengaku kaget dengan sikap Anies yang tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga aktif berkampanye untuk pasangan Pramono-Rano.

    “Saya kira Mas Anies akan netral. Jokowi dan Prabowo dukung RK-Suswono oke, tapi Mas Anies ternyata tidak. Bukan cuma mendukung, tetapi aktif kampanye berkali-kali,” imbuhnya.

    Meski begitu, Mardani menyatakan bahwa dirinya tidak menyalahkan keputusan Anies. Ia mengakui bahwa hal itu adalah hak pribadi Anies sebagai tokoh politik.

  • Membantah Argumen Anies soal Transparansi Anggaran dari Ahok-Djarot

    Membantah Argumen Anies soal Transparansi Anggaran dari Ahok-Djarot

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting (lelang digital) APBD Jakarta karena bikin bocornya draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) ke publik. 

    Kamis 31 Oktober, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, sistem e-budgeting punya tujuan baik. Sebab dibuat untuk transparansi dan ditujukan biar publik tahu sehingga meminimalisir terjadinya korupsi.

    “Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu hal, yaitu transparansi sistem yang ada,”

    Dia menambahkan, berkat sistem e-budgeting, semua orang bisa mendapatkan data satuan anggaran pada setiap pengadaan dan besaran bujet yang dibutuhkan. Jika masyarakat bisa mengetahui itu, maka semakin kecil kemungkinan anggaran tersebut bisa dipermainkan. 

    Sistem e-budgeting direncanakan sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta lewat Peraturan Gubernur (Pergub) No 145 tahun 2013. Kemudian, sistem mulai beroperasi dalam situs web apbd.jakarta.go.id ketika Ahok memimpin Jakarta pada 2015.

    Lewat e-budgeting ini, terungkap ada anggaran ganjil untuk KUA-PPAS 2020, yakni pengadaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta berupa lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dan bolpoin sebesar Rp124 miliar. Anies bilang ada kesalahan ketik dari anak buahnya soal besaran anggaran tersebut. 

    Mantan wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menerangkan, soal input data dalam sistem e-budgeting memang bergantung pada manusia sebagai user-nya. Oleh karenanya, Pemprov Jakarta mesti bisa meningkatkan pengawasan kepada setiap orang yang punya akses untuk menginput dan otak-atik anggaran dalam e-budgeting. 

    “Kan enggak bisa semua orang bisa masuk untuk input. karena ada pasword-nya, jadi ketahuan siapa yang menginput. Kalau misalnya sistemnya bocor, katakanlah, berarti perlu ditingkatkan keamanan sistemnya.”

    “Kalau sistemnya dianggap kurang canggih, ya tugasnya (Anies) dong, sempurnakan. Tapi, esensi e-Budgeting itu sebenarnya kita ingin bikin transparan biar bisa langsung diakses teman-teman dewan dan publik.”

    Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai ada kesalahan sistem dalam e-budgeting dalam situs web apbd.jakarta.go.id. Hal tersebut karena Pemprov Jakarta sampai saat ini belum pernah mengunggah rancangan anggaran di situs APBD, walaupun sudah dilakukan input data. 

    “Enggak mungkin beli lem aibon Rp82 miliar. Itu akan kita koreksi. Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia (dalam proses verifikasi). Apakah sistem ini baru berjalan tahun ini? Tidak. Selama bertahun-tahun, sistem. Ini mengandalkan manusia,” ujar Anies. 

    Alih-alih mengakui kelalaian anak buahnya dalam mencermati input data tiap satuan anggaran yang diajukan, Anies justru menyalahkan pembentukan sistem peninggalan e-budgeting gubernur DKI sebelumnya. 

    “Hari ini sistemnya digital, tapi its not a smart sistem. Mengandalkan orang untuk mengkoreksi. Koreksi manual itu dengan jumlah sebesar ini, di mana pun juga, potensi ada (anggaran ganjil) yang lolos tinggi,” tutur dia.

  • Tindakan PKS Selanjutnya Usai ‘Diselingkuhi’ Anies

    Tindakan PKS Selanjutnya Usai ‘Diselingkuhi’ Anies

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan kekecewaannya terhadap dukungan Anies Baswedan kepada pasangan Pramono-Rano dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. 

    Menurut Mardani, langkah tersebut mengejutkan dan menyakitkan bagi kader PKS yang selama ini memiliki kedekatan emosional dengan Anies.  

    “Saya sampai sekarang belum nanya ke Mas Anies kenapa nggak netral aja sih, kenapa malah dukung sana. Itu kan menyakitkan, menyakitkan kader PKS. Karena Mas Anies dan kader PKS kan cinta,” ujar Mardani, Rabu (11/12/2024).  

    Mardani mengaku kaget dengan sikap Anies yang tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga aktif berkampanye untuk pasangan Pramono-Rano. 

    “Saya kira Mas Anies akan netral. Jokowi dan Prabowo dukung RK-Suswono oke, tapi Mas Anies ternyata tidak. Bukan cuma mendukung, tetapi aktif kampanye berkali-kali,” imbuhnya.  

    Meski begitu, Mardani menyatakan bahwa dirinya tidak menyalahkan keputusan Anies. Ia mengakui bahwa hal itu adalah hak pribadi Anies sebagai tokoh politik. 

    “Saya tidak menyalahkan Mas Anies, itu haknya. Tapi dari sisi kami, ini jelas menyakitkan, apalagi terjadi di menit-menit akhir,” jelasnya.  

    Lebih lanjut, Mardani menduga keputusan Anies untuk mendukung pasangan Pramono-Rano mungkin dilatarbelakangi pertimbangan tertentu. 

    “Pengetahuan saya mungkin karena PKS kesini kelompok umat kesini, tapi beliau netral aja. Ternyata tidak, dia mendukung Pramono-Rano. Itu unpredictable move,” kata Mardani.  

  • Pengamat Sebut Aturan Batas Usia Kendaraan Sulit Diterapkan di Jakarta

    Pengamat Sebut Aturan Batas Usia Kendaraan Sulit Diterapkan di Jakarta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Regulasi batas usia kendaraan di Jakarta dinilai sulit diterapkan di Jakarta menurut pengamat transportasi Darmaningtyas. Salah satu alasannya dikatakan karena terkait aspek sosial yakni merugikan kalangan menengah ke bawah.

    “Karena pembatasan kendaraan, bagi golongan menengah ke bawah, itu dianggap tidak adil,” ujar dia, diberitakan Antara, Rabu (11/12).

    Kalangan menengah ke bawah dia sebut lebih mampu membeli kendaraan seken atau bekas. Andai batas usia maksimal kendaraan jadi diterapkan maka kalangan ini menjadi tak punya kesempatan memiliki kendaraan.

    Darmaningtyas juga menilai regulasi batas usia kendaraan sejauh ini masih belum jelas. Dia menyoroti apa yang akan terjadi pada kendaraan yang usianya sudah melebihi ketentuan.

    “Misalnya, kendaraan yang sudah dibatasi usianya, sudah tidak boleh dioperasikan, mau diapain? Mau di-scrap? Kalau di-scrap, siapa yang memiliki hak untuk di-scrap?,” ucap dia.

    “Apakah pemerintah membeli kendaraan itu terus di-scrap? Kalau warga yang suruh di-scrap, suruh nyerahin, pasti warga juga tidak mau,” katanya lagi.

    Alternatif

    Darmaningtyas mengatakan bila tujuannya mengurangi jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta caranya bisa dengan menaikkan tarif parkir. Cara lainnya disebut meninggikan harga pakai kendaraan jadi masyarakat berpikir dua kali membeli kendaraan.

    “Dan pendapatan pemerintah jelas. Pemerintah bisa memperoleh pendapatan dengan menaikkan pajak, menaikkan biaya parkir dan menaikkan BBM,” tutur dia.

    Dia juga mengingatkan andai tujuannya menekan emisi, batas usia kendaraan tidak berpengaruh. Emisi buruk kendaraan dinilai bukan karena faktor usia melainkan cara pemeliharaan kendaraan.

    “Emisi itu tergantung pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya kurang bagus, kendaraan baru ya emisinya tetap tinggi. Tapi kalau kendaraan lama, kalau dipelihara dengan baik, bagus,” kata Tyas.

    Upaya pembatasan kendaraan di Jakarta sempat naik pamor di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2015. Kemudian saat masa jabatan Gubernur Anies Baswedan hal itu juga sempat ingin diterapkan menggunakan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

    Di instruksi tersebut melarang kendaraan berusia lebih dari 10 tahun beredar di Jakarta mulai 2025. Namun sejauh ini aturan tersebut mendapat protes dan belum direalisasikan.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Membedah Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024 vs 2017, Kini Cetak Sejarah?

    Membedah Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024 vs 2017, Kini Cetak Sejarah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pesta demokrasi Pilkada Jakarta 2024 sudah selesai digelar. Komisi Pemilihan umum (KPU) Jakarta mengumumkan pasangan calon nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno sebagai juara dengan perolehan suara 2.183.239 atau setara dengan 50,07%. Namun, ternyata angka golongan putih (golput) meroket pada Pilkada kali ini. 

    Masyarakat memilih untuk menjadi golongan putih (golput) atau tidak memilih sudah menjadi hal yang seringkali terjadi di kontestasi politik Tanah Air. Hal yang mengangetkan, angka Golput di Jakarta mencapai 3,4 juta orang atau lebih tinggi dari perolehan suara Pramono Anung-Rano Karno sebesar 2,1 juta suara.

    Kendati demikian, terdapat perbedaan mencolok antara angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan 2017. 

    Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago melihat bahwa kejenuhan masyarakat mendasari tumpangnya partisipasi pemilih dari Pilkada Jakarta pada 2017 dibandingkan dengan Pilkada Jakarta 2024. 

    “Tentu terkait kejenuhan publik dengan waktu tahun yang sama diselenggarakan pilpres dan pilkada dilakukan sehingga kejenuhan tidak menguntungkan bagi paslon,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).

    Apabila ada kondisi pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil—Suswono (RIDO) berhasil meraih kesempatan untuk melakukan putaran kedua, Chaniago mengatakan suara yang dihasilkan kedua paslon juga tak akan jauh berbeda dari putaran pertama. 

    “Dengan kondisi ini [kejenuhan masyarakat], RIDO pun juga kesulitan untuk masuk ke putaran kedua. Selain mereka harus mempertimbangkan peluang bisa lolos ke putaran kedua, tetapi yang jelas masyarakat sudah jenuh dengan pesta politik yang berhimpitan,” tandasnya.

    Petugas KPPS melakukan penghitungan perolehan suara di TPS 16 Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani Perbesar

    Senada, Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio melihat bahwa kejenuhan menjadi momok utama yang tak menguntungkan berbagai paslon. 

    Apalagi, dia melanjutkan bahwa pada Pilkada Jakarta 2017, masyarakat disuguhkan dengan calon-calon yang dinilai lebih menarik seperti Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

    “Ada dua penyebab perbedaan partisipasi pemilih waktu 2017 warga tak capek untuk memilih karena itu hanya Pilkada dan pilpres jauh. Kemudian calonnya waktu 2017 lebih memberi antusias masyarakat dengan calonnya,” katanya kepada Bisnis. 

    Alhasil, dia mengaku tak kaget apabila angka golput cukup tinggi. Misalnya, dalam Pilkada Jakarta 2017, jumlah pemilih yang tak menggunakan hak suaranya berada di angka 1.654.854 orang atau 22,9 persen dari total pemilih sebanyak 7.218.272.

    Terbukti, dia mengatakan bahwa ketika kedua poin yang dimaksud terjadi, maka angka golput di Pilkada Jakarta 2024 justru makin naik hingga mencapai persentase tertinggi, yakni 3.489.614 orang atau 42,48 persen dari DPT.

    Perkembangan Pemilih Golongan Putih (Golput) di Pilkada Jakarta

    Tahun

    Total DPT

    Perolehan Suara

    Golput

    2007

    5.725.767

    3.759.038

    1.966.729

    2012

    6.996.951

    4.667.991

    2.328.960

    2017

    7.218.272

    5.563.418

    1.654.854

    2024

    8.214.007

    4.724.393

    3.489.614

    Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diolah

    Angka golput yang mencapai 3,4 juta orang itu bahkan melebihi perolehan suara yang diraih paslon dengan suara tertinggi, Pramono Anung-Rano Karno. Menurut data resmi KPU, Pramono-Rano memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen suara sah. 

    Pram-Doel tercatat unggul di semua wilayah Jakarta, namun angka golput yang begitu tinggi masih melebihi seluruh perolehan suara tiap pasangan calon.

    Kemudian, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40 persen suara sah. Sementara pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, meraup 459.230 suara atau 10,53 persen suara sah.

    Data Pemilih di Pilkada Jakarta 2024

    Wilayah Jakarta

    Total DPT

    Perolehan Suara

    Golput

    Jakarta Timur

    2.374.828

    1.425.834

    948.994

    Jakarta Barat

    1.909.774

    1.069.002

    840.772

    Jakarta Selatan

    1.748.961

    1.046.480

    702.481

    Jakarta Utara

    1.345.815

    712.367

    633.448

    Jakarta Pusat

    813.721

    455.549

    358.172

    Kepulauan Seribu

    20.908

    15.161

    5.747

    Total

    8.214.007

    4.724.393

    3.489.614

    Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diolah

     

    Selain itu, keterlibatan pemilih muda yang lebih terhubung dengan teknologi dan isu-isu seperti perubahan iklim, kemacetan, dan kesenjangan sosial bisa menjadi faktor penting dalam Pilkada 2024 kurang tersentuh. padahal meningkatnya keterlibatan pemilih muda dapat menurunkan angka golput. 

    Berdasarkan data KPU terdapat 203 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih di Pilkada serentak 2024. Dari 203 juta pemilih itu, 25,69% di antaranya masuk kategori umur generasi Z atau Gen Z dan 33% merupakan generasi milenial.

    Adapun, komposisi daftar pemilih tetap nasional sebanyak 203.657.354 pemilih yang akan menggunakan hak suaranya, terdapat 52.318.841 atau 25,69 gen Z atau dan juga 67.731.281 atau 33% pemilih milenial.

    Kemudian ada 55.069.832 atau sebanyak 27,04% generasi X dan juga 25.799.756 atau 12,67 persen baby boomer dan juga 2.737.644 atau sebanyak 1,34 persen pre-boomer.

    Kemudian, terdapat juga 61 juta pemilih pemula yang berusia di bawah 30 tahun, yakni untuk pemilih pemula yang usia di bawah 30 tahun sebanyak 61.108.169 atau 30,01 persen, sedangkan untuk pemilih disabilitas, totalnya 951.812 atau 0,47%. 

  • PKS Sesalkan Anies Justru Aktif Dukung Pram-Rano, Tatak Ujiyati: yang Meninggalkan Tuh Bukan Anies, tapi PKS

    PKS Sesalkan Anies Justru Aktif Dukung Pram-Rano, Tatak Ujiyati: yang Meninggalkan Tuh Bukan Anies, tapi PKS

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan dukungan aktif Anies Baswedan ke Pramono Anung-Rano Karno. Saat Pilgub Jakarta.

    Itu diungkapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dalam sebuah siaran di televisi swasta.

    Mardani mengakui efek Anies di Pilgub Jakarta. Sehingga PKS yang msngusung Ridwan Kamil-Suswono kalah.

    Pernyataan Mardani itu pun menuai sorotan. Salah satunya dari Pegiat Media Sosial Tatak Ujiyati. Menurut Tatak, sejak awak Anies tidak meninggalkan PKS.

    Tapi malah sebaliknya. PKS lah yang mengusung Anies.

    PKS sebelumnya menyatakan mendukung Anies di Pilgub Jakarta. Namun belakangan batal dan mengusung Ridwan Kamil.

    “Yang meninggalkan tuh bukan Anies, tapi PKS karena pilih gabung dengan koalisi Jokowi KIMPlus Plus,” kata Tatak dikutip dari unggahannya di X, Rabu (11/12/2024).

    Menurut Tatak, Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Presiden ke-7 Jokowi selama ini punya preseden buruk saat Pilpres.

    “Padahal kita tahu bagaimana ia menyiasati aturan hukum demi langgengkan kekuasaan dinastinya,” terangnya.

    Karenanya, dengan bergabungnya PKS ke KIM Plus, maka dianggap meninggalkan idealisme.

    “Iya, dengan bergabung di koalisi gemuk PKS meninggalkan idealisme yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Memilih menghamba pada yang sedang berkuasa,” jelasnya.

    “Idealis sejak berdirinya tapi belok di akhir. Sayang sekali,” tambahnya.

    Diketahui, PKS merupakan pengusung Anies saat Pilgub Jakarta. Kemudian kembali mengusungnya di Koalisi Perubahaan saat Pilpres 2024.
    (Arya/Fajar)