Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Manuver Politik Rio Capella dan Partai NasDem

    Manuver Politik Rio Capella dan Partai NasDem

    JAKARTA- Patrice Rio Capella menyayangkan manuver politik yang dilakukan Partai NasDem. Menurutnya, langkah Partai NasDem yang bertemu dengan PKS (telah menyatakan diri sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin), adalah langkah yang melanggar etika. Apalagi, Partai NasDem merupakan bagian dari koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf dan manuver tersebut terjadi setelah Partai NasDem kehilangan kursi Jaksa Agung di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

    “Manuver itu jelas melanggar norma dan etika berpolitik yang tidak mencerminkan adab ketimuran tentang sopan santun. Manuver itu sangat memalukan karena Partai NasDem seolah seperti perusahaan milik pribadi yang mengasong kepentingan politik,” kata Rio dalam pernyataannya yang diterima VOI, Sabtu 10 November.

    Rio merupakan pendiri dan ketua umum pertama partai tersebut. Kata dia, tindakan partai yang seperti ini sudah melenceng jauh dari semangat awal pendirian partai tersebut, pada 26 Juli 2011.

    Partai NasDem yang awalnya mengusung salam perubahan-restorasi Indonesia, katanya, sudah berubah menjadi restoran politik. Partai Nasdem kini menjadi restoran politik tempatnya masak-memasak dan goreng-menggoreng kepentingan politik yang bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk memperjuangkan kepentingan partai, tapi hanya demi keuntungan elite tertentu, kelompok tertentu di internal Partai NasDem.

    Selain itu, Rio merasa janggal dengan ketidakhadiran Presiden Jokowi saat pembukaan Kongres Partai NasDem pada 8 November. Malahan, Partai NasDem mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diberikan tempat untuk berbicara di depan kader Partai NasDem. Padahal, Anies hanya terlibat dalam pendirian Ormas Nasdem, bukan Partai Nasdem.

    Dia juga terkejut saat mendengar Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan ada pihak yang tidak Pancasilais karena menilai sinis pelukannya dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Padahal, yang mengomentari pelukan Bang Surya dan Pak Sohibul adalah Presiden Jokowi. 

    “Apakah Bang Surya menuduh Presiden Jokowi tidak Pancasilais?” kata dia.

    Ditambahkan Rio, atas langkah-langkah yang diambil Partai NasDem tersebut, jangan salahkan publik yang berspekulasi bahwa manuver NasDem berkaitan dengan kebijakan Presiden memilih Jaksa Agung menggunakan hak prerogatifnya. Dan, jika manuver Partai NasDem itu diambil berdasarkan kekecewaan soal kabinet, wajar kalau Presiden Joko Widodo ‘jengah’ dengan langkah Partai NasDem tersebut.

    Pernyataan Rio ini dipertanyakan oleh sejumlah kader Partai NasDem. Sebab, Rio sudah dipecat Partai NasDem setelah menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. 

    “Saya hanya ingin tahu saja, maksudnya Rio ini apa? Kalau dia bilang Nasdem sudah tidak lagi sejalan dengan restorasi Indonesia, bukankah dia yang sudah tidak sejalan dengan restorasi karena dia tertangkap kasus suap 250 juta.”

    Rio diduga menerima sejumlah uang terkait penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Selain itu, KPK menjerat Patrice terkait kasus dugaan gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatra Utara. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menimpa Gubernur Sumatra Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti. 

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ia menyatakan mundur dari posisi Sekretaris Jenderal Partai NasDem sekaligus anggota DPR RI.

  • Partai Ummat Nyatakan Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Partai Ummat Nyatakan Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Syura dan DPP Partai Ummat menyatakan mendukung seluruh agenda pemerintahan di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Partai Ummat juga mendoakan Presiden Prabowo berhasil memimpin Indonesia.

    “Majelis Syura dan DPP Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja Pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto,” bunyi siaran pers yang didapatkan CNNIndonesia.com dari Waketum Partai Ummat Buni Yani, Sabtu (7/12).

    Partai Ummat mengambil sikap tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan yang telah disepakati oleh elite partai yang dipimpin Amien Rais tersebut.

    Salah satunya, Partai Ummat menyinggung Prabowo memiliki beban berat untuk memperbaiki Indonesia setelah ditinggal Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah,” bunyi salah satu poin siaran pers.

    Selain itu, Partai Ummat yakin Presiden Prabowo mampu meneken Undang-undang melarang mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dengan menggandeng DPR.

    “Atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah Keppres yang tegas untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri,” ujar dia.

    Partai Ummat juga menyinggung pengalaman Prabowo yang mumpuni di bidang militer sehingga yakin akan berhasil memimpin Indonesia.

    Adapun dalam Pilpres 2024 Partai Ummat bersebrangan dengan Prabowo. Mereka mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bersama PKS, PKB, dan NasDem.

    (mab/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bersatunya Ahokers dan Anak Abah Dinilai Dongkrak Daya Tarik Pilkada Jakarta Megapolitan 7 Desember 2024

    Bersatunya Ahokers dan Anak Abah Dinilai Dongkrak Daya Tarik Pilkada Jakarta Megapolitan 7 Desember 2024

    Bersatunya Ahokers dan Anak Abah Dinilai Dongkrak Daya Tarik Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bersatunya kelompok pendukung mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ) dan
    Anies Baswedan
    , yang dikenal dengan istilah ”
    Ahokers
    ” dan ”
    Anak Abah
    “, dinilai telah mendongkrak daya tarik
    Pilkada Jakarta
    .
    Dua kelompok yang pernah berseteru panas saat Pilkada Jakarta 2017 lalu itu, kini justru satu kubu mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
    “Itu yang menarik ya, bahwa sebelumnya polarisasi terjadi di Jakarta, justru ada calon yang berhasil menyatukan itu dan itu adalah Pram-Rano,” kata Peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad dalam acara ‘Jaga Demokrasi di Indonesia’ yang digelar di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (7/12/2024).
    Saidiman menjelaskan, sejak awal Pilkada Jakarta sudah tak menarik bagi warga ibu kota, karena ada kesan calon yang bertarung sudah diatur oleh elite politik. 
    Sebab, Ridwan Kamil-Suswono telah memborong dukungan hampir semua partai politik, sehingga menutup peluang calon lain untuk maju.
    Awalnya, RK-Suswono diprediksi akan menang mudah karena hanya akan melawan calon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.
    Namun, putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, membuat PDI-P akhirnya bisa mengusung calon sendiri. 
    Partai banteng pun mengusung duet dua kadernya, Pramono Anung-Rano Karno.
    Pasangan itu pun mendapat dukungan dari Anies dan Ahok, yang masih memiliki elektabilitas relatif tinggi di Jakarta. 
    Menurut analisis Saidin, Ahokers dan Anak Abah berpengaruh signifikan pada keunggulan
    Pramono-Rano
    . 
    “Justru ketika para pendukung Ahok tahu Anies juga ikut mendukung Pramono, Pram-Rano itu tambah besar dukungannya, tambah kuat. Demikian pula sebaliknya,” lanjut Saidin.
    Sebaliknya, Saidin menilai, dukungan yang diberikan Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden Prabowo pada detik-detik akhir jelang pencoblosan, tak berpengaruh signifikan.
    “Pengetahuan publik tentang endorsement itu tidak punya pengaruh, bahkan lebih negatif,” jelas Saidin.
    Berdasarkan penghitungan KPU di tingkat kabupaten/kota, Pramono Anung-Rano Karno menang di seluruh wilayah Jakarta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
    Total suara yang diperoleh Pramono-Rano di Pilkada Jakarta adalah 2.183.239, Ridwan Kamil-Suswono meraih 1.718.160 suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.
    Saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi.
    Masyarakat dapat memantau sendiri hasil perhitungan suara tiga paslon cagub-cawagub Jakarta melalui laman pilkada2024.kpu.go.id, kemudian pilih provinsi DKI Jakarta.
    Laman tersebut juga menampilkan hasil hitung suara dan rekapitulasi pemilihan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di seluruh wilayah Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang

    Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang

    Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kata “brutal” menjadi favorit para elite politik untuk mengomentari jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
    Mereka menggunakan kata ini sebagai simbol bahwa pemilihan umum yang digelar 2024 sangat jauh dari cita-cita demokrasi.
    Tentu, yang paling banyak memakai kata “brutal” untuk mengomentari
    Pemilu 2024
    adalah mereka yang kalah. 
    Ucapan brutalitas pemilu ini diungkapkan berbagai elite politik, baik yang telah pensiun dari jabatan publik, maupun mereka yang saat itu berada di dalam kekuasaan.
    Diksi berbeda pernah diucapkan oleh Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, meskipun maknanya tak jauh berbeda.
    Dia menyebut, Pemilu 2024 sebagai ajang pemilihan presiden, wakil presiden sekaligus parlemen yang paling buruk sepanjang sejarah sejak tahun 1955.
    “Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya oleh orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang,” katanya setelah Pemilu 2024 tiga minggu berlalu, tepatnya pada Kamis (7/3/2024).
    Dia mengatakan, Pemilu 2024 tak seharusnya mundur seperti saat ini agar proses pergantian kepemimpinan bisa semakin baik dan berkualitas.
    Selebihnya, tiga tokoh yang mengucapkan kata “brutal” untuk menggambarkan Pemilu 2024 ialah Eks Menkopolhukam Mahfud MD yang juga kontestan Pilpres 2024, dan Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo.
    Ada juga Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus cawapres nomor urut 1.
    Dari kalangan masyarakat sipil, ada pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pun mengakui perlunya perbaikan pemilu, berkaca pada
    pemilu 2024
    lalu.
    Pada sebuah acara diskusi 19 November lalu, Bima Arya menjelaskan, Presiden memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga ada amanat yang diberikan secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaikinya.
    “Yang pertama kali dia sampaikan adalah ‘tolong Kemendagri lakukan kajian tentang sistem pemiliu kita, tidak efektif, tidak efisien,’ kira-kira begitu,” ujar Bima.
    Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto menangkap keresahan masyarakat terkait apa yang disebut “brutalitas” dalam Pemilu 2024, mulai dari biaya politik hingga isu yang mungkin bisa memecah belah bangsa.
    “Nah ini saya kira apa yang ditangkap Presiden dengan apa yang disuarakan juga oleh para pemikir, peneliti di kampus, juga teman-teman politisi,” ucap dia.
    Hal yang menjadi sorotan dan dalil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 adalah politisasi bantuan sosial.
    Putusan MK memang tak mengubah hasil apa pun dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait pemenang Pilpres.
    Namun, pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi catatan penting penyelenggaraan Pemilu 2024.
    Wakil Ketua MK ini beranggapan bahwa dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berkaitan dengan politisasi bansos seharusnya tidak ditolak Mahkamah.
    “Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum,” ujar Saldi membacakan pendapat berbedanya (dissenting opinion) dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/2024).
    Dia mengungkit bahwa pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali.
    Menurut Saldi, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    “Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (electoral incentive),” kata Saldi.
    Hal ini secara tak langsung juga menjadi ketakutan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. K
    Ketakutan yang membesar ini disalurkan lewat Komisi II DPR-RI sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan penyaluran bantuan sosial agar tak terjadi politisasi oleh calon kepala daerah petahana yang memiliki kewenangan terkait bansos ini.
    Selain masalah bansos, dukungan Kepala Negara kepada kontestan pemilu menjadi sorotan publik dalam konteks brutalitas pemilu.
    Meski secara aturan tak ada yang melarang, hal yang dilakukan kali pertama oleh Presiden Joko Widodo ini dilanjutkan Prabowo saat ini di masa Pilkada.
    Sedikitnya, Presiden Prabowo blak-blakan meng-endorse tiga pasangan calon kepala daerah, yakni calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, lalu cagub-cawagub Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Terakhir dukungan untuk cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.
    Bentuk brutalitas lainnya yang paling terlihat di Pilkada Serentak 2024 adalah aksi borong tiket.
    Hal ini jelas terlihat pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilgub Jakarta. Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat itu memiliki elektabilitas paling tinggi tak dapat tiket karena tak ada yang mencalonkan.
    Sedangkan paslon Ridwan Kamil-Suswono melanggeng dengan memborong 15 partai.
    Beruntung putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah memberikan kesempatan PDI-Perjuangan mengusung calonnya sendiri sehingga Pilkada Jakarta berjalan dengan lebih dari dua pasangan calon.
    Namun nasib berbeda terlihat di beberapa daerah yang masih menyuguhkan kotak kosong sebagai lawan calon tunggal yang memborong tiket pilkada.
    Terbanyak berada di Provinsi Bangka Belitung dengan tiga daerah kabupaten/kota yang berkontestasi dengan kotak kosong.
    Cegah terulang dengan perbaikan hukum pemilu
    Ada harapan besar dari masyarakat agar pemilu di masa depan tak lagi sebrutal saat ini dengan jalan memperbaiki aturan main pemilihan.
    Revisi UU Pemilu
    digaungkan, baik dari kalangan elite politik, legislatif, pemerintah dan masyarakat sipil.
    Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraeni mengatakan,
    revisi UU Pemilu
    dan Pilkada yang menjadi prioritas program legislasi nasional (prolegnas) sangat diperlukan.
    Salah satu yang paling krusial adalah pemisahan antara pemilu dan pilkada di tahun yang berbeda untuk menghindari rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
    “Ada sejumlah hal yang mendesak dievaluasi dan diperbaiki dalam UU Pilkada berkaca dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang terselenggara di tahun yang sama dengan Pemilu Serentak 2024,” ujarnya pada Jumat (29/11/2024).
    Ia juga menyoroti beban berat yang dihadapi penyelenggara akibat harus mengelola tahapan pemilu dan pilkada secara bersamaan.
    Hal penting lainnya adalah membuat ambang batas calon kontestan pemilu dan pilkada yang dilakukan secara lebih adil.
    Wamendagri Bima Arya mengatakan, ambang batas pencalonan tak hanya mengatur batas bawah suara yang harus diperoleh partai atau kumpulan partai, tetapi juga harus mengatur batas atas suara partai atau kumpulan partai dalam mencalonkan pasangan calon tertentu.
    Hal ini perlu dilakukan, agar aksi borong tiket tak lagi terjadi di masa depan.
    Terakhir dan yang mungkin paling penting di luar hal teknis lainnya adalah segera merevisi UU Pemilu setelah Pilkada Serentak 2024 dinyatakan selesai.
    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan,
    revisi UU pemilu
    harus segera dilakukan agar terbebas dari intervensi dan kepentingan politik yang kuat.
    Jika revisi UU Pemilu dan Pilkada direvisi mendekati tahun pemilihan, dia khawatir akan ada intervensi yang kuat dan titipan pasal yang bisa menguntungkan para kontestan pemilu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Kabar Kasus Fufufafa? Roy Suryo Senggol Gibran: Kata-katanya Sangat Kotor, Gampang Mengusutnya

    Apa Kabar Kasus Fufufafa? Roy Suryo Senggol Gibran: Kata-katanya Sangat Kotor, Gampang Mengusutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo kembali menegaskan bahwa akun media sosial dengan nama Fufufafa dan Chilli Pari diduga memiliki keterkaitan dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Roy menyebut unggahan pada akun Fufufafa memuat konten yang dianggap menghina secara personal, khususnya terhadap Prabowo Subianto.

    Beberapa unggahan mencela perjalanan politik Prabowo, menyentuh isu sensitif seperti agama, perceraian, hingga penghinaan keluarga.

    Postingan tersebut, menurut Roy, juga melecehkan tokoh-tokoh politik lainnya, termasuk Habiburokhman, Fadli Zon, Titiek Soeharto, Didit Prabowo, dan Anies Baswedan.

    “Kata-katanya sangat kotor, bahkan diakhiri dengan singkatan yang merujuk pada organ kelamin pria,” kata Roy dalam diskusi bertajuk “Pelanggaran Konstitusi, Etika, Fufufafa dan Akibat Hukumnya” di Jakarta, dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Roy juga menyebut bahwa akun Fufufafa menunjukkan keterkaitan dengan nomor telepon yang diduga milik Gibran.

    Ia menegaskan bahwa proses investigasi akun tersebut bisa dilakukan dengan mudah karena servernya berada di Indonesia, khususnya melalui platform KasKus.

    “Gampang sebenarnya mengusut si Fufufafa itu karena servernya ada di Indonesia,” ujar Roy.

    Kasus ini menambah sorotan terhadap Wakil Presiden Gibran, yang sebelumnya mendapat kritik terkait etika politiknya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam sebuah kesempatan, mengatakan bahwa ia sudah mengetahui siapa sebenarnya sosok “Fufufafa”. Hal ini memunculkan berbagai dugaan dan teori di kalangan netizen terkait sosok tersebut.

  • Semoga Terus Transparan, Jujur, dan Adil

    Semoga Terus Transparan, Jujur, dan Adil

    loading…

    Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengomentari hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat kota/kabupaten di KPU. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengomentari hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat kota/kabupaten di KPU. Hasilnya Pramono Anung-Rano Karno unggul satu putaran dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen dan menang di 42 dari 44 kecamatan di Jakarta.

    Dia mengajak masyarakat melihat prosesnya yang memasuki tahapan rekapitulasi tingkat provinsi dimulai 7-9 Desember 2024. Anies berharap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu tetap transparan, jujur, dan adil.

    “Kita lihat prosesnya dan kita berharap terus transparan, terus jujur,dan adil,” ujar Anies saat ditemui di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).

    Rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten telah selesai. Pramono Anung-Rano Karno menang 50,07 persen dalam pilkada Jakarta. Jumlah secara keseluruhan suara sah dalam Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 4.360.629 suara. Sementara, Pramono-Rano mengantongi 2.183.239 suara sah.

    Sementara, Ridwan Kamil-Suswono dengan capaian suara sah 1.718.160. Dan terakhir ada pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 459.230 suara.

    (jon)

  • Respons Doel dan Anies soal RK-Suswono Laporkan KPU DKI ke DKPP

    Respons Doel dan Anies soal RK-Suswono Laporkan KPU DKI ke DKPP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anies Baswedan enggan berkomentar ketika dimintai komentar terkait pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang melaporkan jajaran KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan tidak profesional menyelenggarakan Pilkada 2024.

    “Saya no comment,” ujar Anies di Aula Buya Hamkas, Masjid Agung Al Azhar Jakarta, Sabtu (7/12).

    Sebelumnya, kubu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan jajaran KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (5/12) atas dugaan tidak profesional menyelenggarakan Pilkada 2024.

    “[KPU] DKI Jakarta ketua dan anggota kemudian berikutnya KPUD Jakarta Timur ketua dan anggotanya kami laporkan. Dugaannya kami lihat adalah melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Tim Bidang Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar Butar di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (5/12).

    Muslim menyebut KPU tak profesional dalam membagikan formulir C6 sebagai undangan pencoblosan di hari pemungutan suara pada 27 November 2024 lalu.

    Merespons laporan tersebut, cawagub yang didukung Anies, yakni Rano Karno alias Doel mempersilahkan jika pasangan RK-Suswono melakukan langkah tersebut. Menurutnya, secara nasional memang tingkat pemilih pada Pilkada 2024 rendah.

    “Ya itu terserah lah, artinya yang dia ributin C6. Apa dia yakin kalau C6-nya semua pemilihannya lebih dari gede? Nggak perlu kita cari ini ya, realita memang nasional rendah,” katanya di tempat yang sama.

    “Sumut lebih rendah dari Jakarta, apa kita mau ulang lagi Sumut?” imbuhnya.

    Menurut Rano, masyarakat Indonesia sedang merasa jenuh dengan politik, karena menghadapi pemilihan umum berturut-turut, mulai dari pemilihan legistalif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), hingga yang terbaru Pilkada.

    “Makanya kita berharap, udah lah, satu putaran,” katanya.

    “Bukan kita mau jadi pemimpin di sini, tidak. Ini Jakarta harus definitif, ini cuaca udah ekstrem. Banjir udah di mana-mana,” tambahnya.

    Anies dan Rano berada di Masjid Agung Al Azhar Jakarta untuk menjadi saksi nikah anggota keluarga Walikota Jakarta Raya ke-2 Sjamsuridjal.

    Ketika ditanya apakah ada obrolan khusus dengan Rano dalam kesempatan tersebut, Anies menyebut keduanya hanya menjadi saksi nikah dan tidak membahas perihal lain.

    ” Kan saksi nikah di sini. Pak Sjamsuridjal ini adalah walikota Jakarta di tahun 50-an. Saya tidak kenal secara pribadi. Tapi saya merasa terhormat ketika Yang menikah ini adalah cucunya cucu samsul rijal,” kata Anies bercerita.

    “Kalau Bang Doel kebetulan memang teman main masa kecilnya. Kalau saya karena menghormati Pak Sjamsuridjal yang dulu mengabdi di Jakarta,” imbuhnya.

    (lom/pta)

    [Gambas:Video CNN]

  • "Anies Baswedan Effect" Jadi Faktor Kekalahan PKS di Pilkada Depok, Apa Maksudnya? Megapolitan 6 Desember 2024

    "Anies Baswedan Effect" Jadi Faktor Kekalahan PKS di Pilkada Depok, Apa Maksudnya? Megapolitan 6 Desember 2024

    “Anies Baswedan Effect” Jadi Faktor Kekalahan PKS di Pilkada Depok, Apa Maksudnya?
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    — Kekalahan pasangan calon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam
    Pilkada Depok 2024
    disebut juga karena ”
    Anies Baswedan
    effect”.
     
    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut ada residu ketegangan politik di Jakarta yang terasa di Pilkada Depok. 
    Ketegangan yang dimaksud adalah ketika Anies gagal maju dalam Pilkada Jakarta karena ditinggalkan oleh partai pendukung. 
    Pendukung Anies di Depok pun kecewa dengan sikap partai yang berbalik arah dukungan, salah satu partainya adalah PKS. 
    “Sikap PKS yang berbalik arah dianggap sebagai bentuk inkonsistensi dalam mengusung narasi perubahan, baik di tingkat nasional maupun lokal,” ujar Agung saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/12/2024).
    “Jadi sedikit banyak disebabkan oleh residu Jakarta di Depok. Ada ‘Anies Baswedan Effect,’ meskipun hanya sisa efeknya saja,” tambahAgung 
    Agung menjelaskan, banyak warga Depok yang bekerja di Jakarta terpapar informasi terkait Pilkada Jakarta, termasuk kisah politik Anies Baswedan. 
    Kekecewaan ini berdampak pada pola pemilih yang disebut
    split ticket voting
    , yakni kecenderungan memilih partai atau kandidat yang berbeda antara tingkat nasional dan lokal.
    Artinya bisa jadi, saat Pilpres, sebagian besar warga Kota Depok memilih paslon yang didukung PKS. Namun hal yang sama tak berlaku pada Pilkada.  
    Pada Pilkada 2024, PKS menggandeng Golkar untuk mengusung pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A. Rafiq.
     
    Imam, yang juga Wakil Wali Kota Depok periode 2020-2024 dan Ketua DPD PKS Depok, menjadi wajah utama pasangan ini.
    Namun, hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Depok menunjukkan pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul dengan perolehan 451.785 suara, mengakhiri dominasi PKS di Depok. Pasangan Imam-Ririn hanya meraih 396.863 suara.
    Agung menilai, kekalahan ini menjadi penanda penting bagi PKS untuk mengevaluasi strategi politik mereka di tingkat lokal.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mangkir, Grace Natalie dan Maruarar Sirait Dipanggil Bawaslu DKI Ketiga Kalinya Soal Pelanggaran Pilkada

    Mangkir, Grace Natalie dan Maruarar Sirait Dipanggil Bawaslu DKI Ketiga Kalinya Soal Pelanggaran Pilkada

    JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta kembali memanggil Komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID), Grace Natalie dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran di Pilkada Jakarta 2024.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menyebut, hari ini merupakan pemanggilan ketiga yang dilayangkan kepada Grace dan Maruarar.

    Sebab, keduanya selalu mangkir sejak permintaan kehadiran untuk proses klarifikasi pertama dan kedua oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di Bawaslu DKI.

    “Benar hari ini panggilan ketiga. Kemarin mereka tidak hadir. Hari ini kami panggil kembali,” kata Benny dalam pesan singkat, Jumat, 6 Desember.

    Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan Grace karena ikut mengampanyekan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Padahal, komisaris, direksi, hingga karyawan BUMN dilarang berkampanye dalam masa pemilihan umum.

    Selain Grace, sesama elite PSI turut dipanggil oleh Bawaslu, yakni Cheryl Tanzil, Ketua DPP PSI karena membersamai Grace dalam kegiatan kampanye akbar RIDO tersebut.

    Sementara itu, Maruarar Sirait dipanggil oleh Bawaslu karena pernyataan berbau SARA. Di mana, Maruarar mengatakan para pemilih nonmuslim meninggalkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno karena didukung Anies Baswedan.

    Tercatat saat ini Bawaslu DKI Jakarta menerima 13 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 dari masyarakat, yang di antaranya melaporkan Grace dan Maruarar. Ketiga belas laporan itu masih diproses Bawaslu.

    “Laporan tersebut berasal dari masyarakat terkait, perihal dugaan politik uang oleh tim paslon 01 dan tim paslon 03, pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye, politisasi SARA oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruara Sirait, serta perihal masyarakat tidak mendapatkan C6 undangan memilih,” ucap Benny.

    Dalam kesempatan itu, Benny mengapresiasi masyarakat Jakarta telah melapor terkait dugaan pelanggaran kepada Bawaslu DKI.

    “Semua laporan masuk kami tindak lanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silakan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif,” imbuhnya.

  • Suara Golput Meningkat di Pilkada 2024, LSI Denny JA Bongkar Alasannya

    Suara Golput Meningkat di Pilkada 2024, LSI Denny JA Bongkar Alasannya

    ERA.id – Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia Denny Januar Ali (LSI Denny JA) mengungkap data golput mengalami kenaikan pada Pilkada 2024 di 7 provinsi besar. Rata-rata angka golput dari total 7 provinsi besar mencapai 37,63 persen.

    “Data quick count kita menunjukkan bahwa rata-rata angka golput di 7 provinsi ini 37,63 persen. Jadi ini dibikin rata-rata dari golput di 7 provinsi ini,” kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby saat konferensi pers, Rabu (4/12/2024).

    Adjie memaparkan perbandingan angka golput di 7 provinsi besar. Di Jakarta, pada Pilkada sebelumnya 20,5 persen. Sedangkan, di tahun ini naik jauh mencapai 46,91 persen. Di Banten, sebelumnya 36,1 persen, kini menjadi 37,78 persen.

    Untuk Jawa Barat, angka golput naik signifikan dari 29,7 persen sebelumnya, menjadi 36,98 persen. Sedangkan, Jawa Tengah turun sedikit dari Pilgub sebelumnya 32,36, menjadi 29,48 persen.

    Sementara itu, angka golput di Jawa Timur naik dari 33,08 persen persen, kini menjadi 34,68 persen. Untuk di wilayah Sumatera Utara dari 38,22 persen naik signifikan menjadi 46,41 persen. Di Provinsi Sulawesi Selatan dari 29,84 persen, kini menjadi 31,14 persen.

    “Tren rata-rata kenaikan golput pada Pilkada 2024 sekitar 6,23 persen,” tuturnya.

    Adjie menyatakan, dari hasil riset, LSI Denny JA menemukan kombinasi empat hal faktor. Pertama, kelelahan Pemilu. Perhatian dan energi sudah terkuras dalam Pilpres dan Pileg 2024. Hal ini membuat pertarungan Pilkada menjadi kurang daya tariknya.

    Kedua, kandidat yang bertarung dianggap kurang pesonanya, terutama di DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Kandidat yang lebih favorit di daerah itu, seperti Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, terhambat maju secara politik.

    Ketiga, semakin tak yakin seberapa besar kepala daerah bisa mengubah hidup mereka. Semakin ada keyakinan keputusan penting yang berdampak dalam hidup mereka lebih ditentukan Pemerintah Pusat.

    “Keempat, bertambahnya apatisme politik. Isu polarisasi politik, korupsi di kemewahan hidup sebagian pejabat negara, membuat apatisme politik meninggi,” jelas Adjie.

    Selain itu, golput juga memperkuat polarisasi. Demokrasi berubah menjadi pertarungan antar kelompok kecil, bukan arena konsensus bersama. Lebih buruk lagi, rendahnya partisipasi mendorong politik elitisme.

    “Pilkada perlu kembali digairahkan. Kampanye edukasi politik harus dilakukan berkesinambungan, menggunakan pendekatan kreatif seperti media sosial, drama, atau influencer. Pesan utamanya adalah: setiap suara adalah investasi untuk masa depan,” pungkasnya.