Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Membaca Langkah Politik Hadirnya Anies di Kongres Partai NasDem

    Membaca Langkah Politik Hadirnya Anies di Kongres Partai NasDem

    JAKARTA – Partai NasDem akan melaksanakan kongres di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat akhir pekan ini. Dalam acara pembukaan kongres tersebut, Partai yang dipimpin Surya Paloh ini mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan memberikannya kesempatan bicara di depan kader partai tersebut. 

    Partai NasDem berdalih undangan untuk Anies bukan suatu yang istimewa. Sebab, Anies diundang karena dia kepala daerah tempat acara ini digelar. 

    Pengamat politik dari LIPI Aisah Putri Budiarti menilai, hadirnya Anies di acara ini bukan sekadar undangan biasa. Baginya, kehadiran Anies itu ada makna tersendiri, yaitu upaya menjaring figur potensial bagi kepentingan partai di masa depan.

    “Apa yang dilakukan NasDem dengan mengundang Anies bukan hanya sekadar undangan formalitas sebagai tuan rumah tapi bagian dari langkah strategis partai dalam menjaring figur potensial untuk kepentingan partai ke depan,” kata Putri saat dihubungi melalui pesan singkat oleh VOI Jumat, 8 November.

    Menurutnya, Partai NasDem merupakan partai yang bekerja taktis dan strategis. Langkah politik seperti ini sudah diterapkan beberapa kali. Contohnya, saat Pilkada Jawa Barat 2018, mereka yang pertama mendeklarasikan mendukung Ridwan Kamil, serta Pemilu 2019 mereka juga yang pertama mendukung Joko Widodo jadi capres. Dua tokoh ini pun muncul sebagai juaranya.

    Putri menilai langkah seperti ini diambil oleh Partai NasDem karena dua hal. Pertama, mereka ingin membuat ikatan awal politik dengan calon yang potensial memenangkan pemilu sebelum partai besar lain menjaring tokoh tersebut. Kedua, untuk meningkatkan posisi tawaran politik dalam pencalonan pilkada ataupun pilpres dengan partai besar. 

    “Dua hal ini penting sebenarnya. Tidak hanya utuk memenangkan pemilu saja, tetapi juga menguatkan eksistensi Partai NasDem di dalam ruang politik Indonesia,” jelasnya.

    Untuk kemunculan Anies di Kongres Partai NasDem ini, Putri menilai, ada dua agenda politik yang bisa dibaca. Disiapkan untuk Pilkada Jakarta 2022 atau Pemilu Presiden 2024.

    “Setelah selesai masa jabatan gubernurnya [2022], dia kemungkinan mengambil langkah politik bisa jadi untuk pilkada atau Pilpres 2024.”

    “Karena itulah, strategi ini dimulai NasDem sejak saat ini untuk mengisi kekosongan posisi partai bagi Anies selama dua tahun ke depan,” tambah Putri.

    Sementara, Politikus Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, kehadiran Anies di kongres partai ini bukan sebagai sinyal penjaringan Pilkada Jakarta 2022 atau Pemilu Presiden 2024. Kehadiran Anies ini, kata Saan, untuk memberikan pandangannya kepada kader partai. Sebab, Anies merupakan salah satu orang yang didukung Partai NasDem saat Pilkada Jakarta 2017.

    “Ya kan nanti, masih lama, masih lima tahun. Tapi ya proses, kita ingin kepala daerah yang diendorse NasDem bisa menyampaikan ke seluruh kader apa yang mereka lakukan sebagai kepala daerah yang diendorse Nasdem,” kata Saan Kamis 7 November.

    Dia menambahkan, tak hanya Anies yang diberi panggung di kongres ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga diberikan kesempatan. Hanya saja, untuk Anies, partainya memberikan pengecualian karena dia adalah tuan rumah dan satu pendiri dari ormas sayap Partai NasDem.

  • Pramono Bakal Jadi Gubernur Jakarta, Anies Beri Respons Tak Terduga

    Pramono Bakal Jadi Gubernur Jakarta, Anies Beri Respons Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan tersebut mendapatkan total 2.183.239 suara atau 50,07%.

    Hasil ini direspons positif oleh berbagai pihak. Salah satunya Anies Baswedan, yang sempat menjadi bakal calon gubernur (bacagup) DKI Jakarta tetapi gagal mengikuti kontestasi politik tersebut akibat minim dukungan partai.

    “Selamat atas kemenangan rakyat Jakarta. Insya Allah, Jakarta makin menyala!” ujar Anies dalam postingan di akun X pada Kamis (12/12/2024) lalu.

    Sebelumnya, Anies melalui juru bicara Sahrin Hamid, mengatakan Anies dan Pramono terus melakukan komunikasi intensif di tengah rapat pleno yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu.

    “Mas Anies dan Mas Pramono intensif berkomunikasi sehingga setiap perkembangan tentunya terupdate dengan baik. Baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata Sahrin.

    [Gambas:Twitter]

    Saat ditanya apakah Anies telah memberikan ucapan kepada Pramono terkait hasil rekapitulasi KPU, Sahrin hanya mengatakan ucapan selamat telah diberikan Anies sejak awal.

    Selain Anies, ucapan selamat kepada Pramono-Rano Karno juga dilayangkan oleh Ganjar Pranowo. Ia secara terbuka menyampaikan selamat kepada pasangan yang diusung PDI Perjuangan tersebut.

    “Selamat melayani rakyat mas Pram & Bang Doel,” kata Ganjar melalui akun Instagramnya.

    Ucapan selamat juga disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Ahok mengaku telah berkomunikasi dengan Pramono-Rano usai adanya penetapan dari KPU Jakarta. “Saya ada komunikasi via HP,” katanya.

    (tfa/wur)

  • Pertanyaan Menarik di Pemeriksaan Fahira Idris dalam Kasus Anies Joker

    Pertanyaan Menarik di Pemeriksaan Fahira Idris dalam Kasus Anies Joker

    JAKARTA – Perkara penggambaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tokoh Joker memasuki babak baru. Terlapor, Ade Armando dan pelapor Fahira Idris selesai menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Ada pertanyaan menarik yang kami tangkap dalam pemeriksaan tersebut.

    Dua jam dilalui Fahira Idris untuk berhadapan dengan penyidik Polda Metro Jaya. Konon, ada 13 pertanyaan yang diajukan kepada Fahira. Di antara 13 pertanyaan itu, Fahira dihadapkan pada satu pertanyaan soal ada atau tidaknya pelimpahan kuasa dari Anies kepadanya.

    Kepada penyidik, Fahira mengaku tak ada kuasa apa pun dari Anies. Kata Fahira, laporan itu murni ia ajukan atas kehendaknya sendiri, tanpa mandat atau pun keterlibatan orang lain.

    “Nah, ini pertanyaan menarik. ‘Apakah anda melaporkan ini karena mendapatkan kuasa dari gubernur?’” tutur Fahira kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, mengulang pertanyaan penyidik, Jumat 8 November 2019.

    “Saya bilang, saya tidak (dimandatkan). Sejak awal, saya bilang, saya melaporkan ini bukan karena pak Anies. Bukan untuk pak Anies. Tidak mendapatkan kuasa dari pak Anies, tidak mendapat kuasa dari pemprov,” tambahnya.

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta itu melanjutkan. Menurutnya, pertanyaan lain dari penyidik hanya bersifat mendasar. Soal bukti foto resmi, saksi, atau alat yang digunakan, misalnya. Menurut Fahira, tak ada yang istimewa baginya selain pertanyaan soal mandat.

    “Sebetulnya, pertanyaannya masih belum ada yang terlalu aneh-aneh menurut saya. Masih mendasar. Kemudian (pertanyaannya) apakah punya bukti foto resmi, saksinya siapa saja, alat yang digunakan apa saja,” tutur Fahira.

    Selain itu, terkait dengan saksi yang akan dimintai keterangan mengenai kasus tersebut, Fahira menyebut bahwa sudah ada dua orang yang telah bersedia. Mereka bernama Musa dan Bintang. “Nanti kan hari ini tiga yang diperiksa. Saya sebagai pelapor dan saksi saya (dua orang),” kata Fahira.

  • Denny Siregar Balas Tudingan: Kalau Kritik Dibayar, Saya Sudah Punya Private Jet!

    Denny Siregar Balas Tudingan: Kalau Kritik Dibayar, Saya Sudah Punya Private Jet!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara sekaligus pegiat media sosial, Denny Siregar, menanggapi tudingan yang menyebut dirinya kerap dibayar untuk mengkritik sejumlah tokoh politik.

    Dalam pernyataannya, Denny menyebut tuduhan tersebut sering kali berubah tergantung pada siapa yang ia kritik.

    Seperti saat dirinya gencar mengkritik Anies Baswedan, Denny mengaku disebut dibayar oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    “Dulu kritik Anies dibilang dibayar Ahok,” ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysiregar7 (15/12/2024).

    Sementara saat dirinya mengkritik Prabowo, ia dikatakan ditunggangi oleh Jokowi yang kala itu berseberangan dengan menantu Soeharto itu.

    “Kritik Prabowo dikatain dibayar Jokowi,” tukasnya.

    Tidak berhenti di situ, Denny juga menuturkan bahwa dirinya kembali dituding dibayar PDIP ketika mengkritik Jokowi.

    “Kritik Jokowi dituding dibayar PDIP,” cetusnya.

    Tambahnya, ketika mengkritik Bambang Pacul, ia kembali dicurigai dibayar oleh pihak yang diduga berseberangan dengan Pacul.

    “Kritik Pacul dituduh dibayar Hasto,” tandasnya.

    Denny menambahkan dengan nada bercanda bahwa jika setiap kritiknya benar-benar dibayar, ia mungkin sudah bisa membeli jet pribadi.

    “Kalau setiap kritik gua dibayar, mungkin sekarang udah beli private jet,” pungkasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Dari Joker Jadi Saling Lapor, Antara Ade Armando dan Fahira Idris

    Dari Joker Jadi Saling Lapor, Antara Ade Armando dan Fahira Idris

    JAKARTA – Perseteruan Fahira Idris dan Ade Armando memasuki babak baru. Pertarungan keduanya berlanjut dengan laporan balik Ade Armando soal dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya, Fahira melaporkan Ade untuk perkara penggambaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tokoh Joker.

    Ade melaporkan Fahira atas dugaan pidana pencemaran nama baik. Perkaranya, Fahira mengatakan Ade Armando tak pernah tersentuh hukum meski terjerat banyak kasus.

    “‘Saudara AA (Ade Armando) seperti membanggakan dirinya tak tersentuh hukum’. Itu yang akan saya adukan karena saya tidak pernah membanggakan diri bahwa saya tidak tersentuh hukum,” ucap Ade di Mapolda Metro Jaya, Jumat 8 November.

    Pernyataan Fahira yang diunggah di Instagramnya itu sudah tak ditemukan lagi. Namun, Ade sempat menangkap layar unggahan tersebut untuk dijadikan barang bukti. 

    Unggahan Fahira itu, kata Ade, memiliki unsur membangun opini bahwa dirinya benar-benar tak bisa terjerat hukum pidana. Akademisi Universitas Indonesia ini menerangkan, dirinya bukannya kebal hukum, tapi dia tak pernah bersalah dalam setiap kasus yang menjeratnya.

    “Selama ini barang kali saya tidak pernah dipenjara ya, barang kali. Kalau saya yakin karena saya tidak bersalah [bukan kebal hukum].”

    Terkait unggahan foto Anies Baswedan yang diubah hingga menjadi tokoh fiksi Joker, Ade mengatakan, dia hanya mengunggahnya ulang tanpa mengubah foto yang sudah viral lebih dulu itu.

    Ini menjadi tak tepat dengan laporan Fahira. Fahira melaporkan Ade dengan dugaan pelanggaran Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang mengatur soal pelanggaran dalam hal mengubah, menambahkan, mengurangi, merusak foto asli.

    “Saya sama sekali tidak menambah, tidak mengurangi, tidak merusak, tidak merubah sama sekali foto tersebut. Jadi dalam pandangan saya mestinya itu tidak bisa diperkarakan,” ujarnya.

    Laporan Fahira ini dianggap polisi belum lengkap dan masih dalam tahap konsultasi. “Barang bukti kurang itu gini kira-kita, pertama tadi (kalimat unggahan) yang hilang itu kan harus dilacak kembali, aslinya seperti apa. Kedua tadi dikatakan, ada hal-hal baru yang ditemukan hari ini,” kata Ade.

    “Jadi kurang dalam artian bukan kurang jelas, tapi memang perlu ada prosedur untuk verifikasinya,” sambungnya.

    Terpisah, Fahira menyarankan Ade fokus kepada perkara yang dilaporkannya. Sembari membantah tuduhan Ade tentang kalimat berisi ‘Ade Armando kebal hukum’. Menurutnya, kalimat itu ditulis oleh warganet di kolom komentar.

    “Tidak pernah. Membantah, iya. Banyak orang yang komentar sih banyak. Misalnya komentar uni tolong dong Ade itu kebal hukum dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri tidak sih,” ujarnya. 

  • Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada September 2014, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara resmi keluar dari Partai Gerindra.

    Langkah tersebut diambil Ahok sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap sikap partai terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

    Saat itu, Gerindra mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal itu diungkapkan pemerhati sosial politik, Jhon Sitorus, saat merespons wacana pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Bukan lagi pemilihan langsung oleh masyarakat.

    Menurut Jhon Sitorus, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi merugikan demokrasi karena menghilangkan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkompetisi secara adil.

    Ia menilai, pemilihan langsung membuka peluang bagi figur-figur non-elit politik seperti Ahok, Tri Rismaharini, Hendrar Prihadi, Joko Widodo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil untuk bertarung dan menjadi kepala daerah.

    “Pemilihan melalui DPRD hanya akan menguntungkan mereka yang berasal dari ‘darah biru’ politik. Sedangkan pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keluarga atau koneksi politik,” ujar Jhon Sitorus.

    Namun kini, usulan serupa kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan wacana tersebut.

    Hal ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan pengamat politik, yang mempertanyakan arah reformasi demokrasi di Indonesia.

  • Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    PILKADA
    Jakarta 2024 tuntas satu putaran. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tinggal menunggu waktu penetapan KPU sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih. Tak ada gugatan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Pasangan
    Pramono-Rano
    memperoleh suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih sebanyak 459.230 suara.
    Kepastian kemenangan pasangan jagoan PDI-P itu terjadi setelah pasangan Ridwan Kamil-Suswono memastikan tidak menggugat hasil pemilihan tersebut ke MK. Pun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Publik tentu saja bertanya-tanya, mengapa pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan gugatan, padahal tim hukumnya telah mempersiapkannya?
    Menurut tim hukumnya, mereka mengantongi fakta-fakta untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MK.
    Dengan gugatan itu tentu saja diharapkan MK membuka peluang
    Pilkada Jakarta
    2024 tidak selesai satu putaran. Bila dilakukan dua putaran, bisa saja pasangan Ridwan Kamil-Suswono memenangi pertarungan, meski kalah di putaran pertama.
    Sejarah membuktikan. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017 kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran pertama.
    Namun, pasangan tersebut, yang waktu itu didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra
    Prabowo Subianto
    , menang di putaran kedua. Sejarah bisa saja terulang.
    Namun, Ridwan Kamil-Suswono mengurungkan niatnya mengulang sejarah Pilkada 2017. Mengapa?
    Menurut Ridwan Kamil, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama dan mempertimbangkan masukan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (
    Kompas.com
    , 13/12/2024).
    Menurut hemat saya, masukan Presiden Prabowo sangat masuk akal dari sudut kepentingannya. Tentu saja kepentingan politik nasional, kepentingan Prabowo sebagai presiden.
    Kemenangan Pramono-Rano adalah fakta politik, meski lawannya juga punya fakta untuk menggugatnya. Namun, apakah ada jaminan gugatan itu dikabulkan MK? Tentu saja, tidak.
    Bila gugatan Ridwan Kamil-Suswono diteruskan, sudah pasti mengundang kegaduhan politik. Sementara itu, kemenangannya tak bisa dipastikan.
    Karena itu, bagi Prabowo, menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 tak menguntungkan secara politik. Baginya, mengendalikan KIM Plus sebagai pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono, termasuk Ridwan Kamil dan Suswono sendiri, jauh lebih mudah daripada mengambil risiko kegaduhan politik akibat gugatan tersebut.
    Kegaduhan politik inilah yang dihindari Prabowo sebagai presiden. Kegaduhan politik itu sangat tidak menguntungkan Prabowo, karena tentu saja akan berbenturan dengan PDI-P sebagai pengusung pasangan Pranomo-Rano.
    Masuk akal bila Prabowo menghindarinya. Meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI-P masih menjadi partai terbesar di Senayan.
    PDI-P memiliki kursi sebanyak 110. Disusul Golkar dengan 102 kursi, lalu berturut-turut Gerindra (86 kursi), Nasdem (69 kursi), PKB (68 kursi), PKS (53 kursi), PAN (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi).
    Dengan kekuatan 110 kursi DPR, goyangan politik PDI-P masih menggetarkan.
    Sehari-hari, Prabowo sebagai presiden masih berkantor di Jakarta. Menurut hemat saya, ia merasa nyaman dan aman bila Jakarta dipimpin oleh Pramono-Rano yang merepresentasikan PDI-P.
    Bagaimanapun Jakarta adalah bagian penting dan strategis dalam percaturan politik nasional. Jakarta adalah episentrum politik nasional.
    Perpolitikan nasional pasca-Pemilu 2024 menyisakan “bara api” yang potensial mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Tentu saja “bara api” itu menjadi beban Prabowo selaku presiden.
    Ia pasti akan berupaya memadamkan, setidaknya meredupkan. Dengan harapan tak mengganggu pemerintahannya.
    “Bara api” yang saya maksudkan adalah relasi politik Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Hingga kini hubungan keduanya masih belum mencair. Isu pertemuan kedua tak kunjung nyata.
    Prabowo tentu saja sangat berkepentingan terhadap Megawati dan PDI-P. Berkali-kali ia sampaikan bahwa pemerintahannya akan merangkul semua pihak, kawan maupun lawan.
    Namun, hingga Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah-Putih, tak satu pun jabatan pembantu presiden itu diduduki kader PDI-P.
    Di luar beredar tafsir bahwa Budi Gunawan, yang dipercaya presiden sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, merepresentasikan PDI-P.
    Budi Gunawan selama ini memang dipandang sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Megawati. Namun, tentu saja pandangan seperti itu dibantah PDI-P, mengingat Budi Gunawan bukan kader partai asuhan Megawati.
    Melihat latar belakang permasalahannya, sangat bisa dipahami bila tak mudah mencari titik temu kedua tokoh, Prabowo dan Megawati.
    Modal dasarnya ada. Kedua tokoh sangat mencintai bangsanya, rakyatnya. Prabowo dan Megawati sangat mengedepankan persatuan-kesatuan.
    Megawati pernah kecewa berat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi tak menarik menteri-menterinya dari kabinet. Megawati tak ingin ada goncangan pada pemerintahan Jokowi yang ujungnya hanya akan merugikan rakyat.
    Maka, Megawati meminta menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja sebagaimana mestinya.
    Kedua tokoh juga pernah merajut “perkawinan” politik saat Pilpres 2009. Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden.
    Meski kalah, tapi “perkawinan” politik itu berarti ada kecocokan pandangan politik untuk Indonesia ke depan.
    Modal itu, saya kira, mendasari semangat Prabowo untuk terus mencari jalan pertemuan dengan Megawati. Demikian pula Megawati. Bukan sekadar pertemuan sekonyong-konyong yang terkesan pragmatis, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, siapa cepat akan dapat.
    Prabowo tentu saja paham Megawati. Ia memang berkepentingan mengajak PDI-P berperan dalam pemerintahannya, tapi tentu saja tak sembarangan mengajak berperan.
    Megawati bukan tokoh yang mendasarkan tindakannya pada kalkulasi pragmatis, melainkan tokoh yang mempertimbangkan secara serius nilai-nilai substantif.
    Kedua tokoh memang belum bertemu secara fisik dan formal, tapi langkah-langkah politiknya terjaga, tak saling menegasi, dan memberi jalan bagi keduanya untuk lebih memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bukan menguras energi hanya untuk kegaduhan politik.
    Buktinya, di antaranya, saat pemilihan ketua DPR, tak ada kegaduhan politik, tak ada manuver yang menghalangi Puan Maharani, kader PDI-P yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Ia terpilih kembali sebagai ketua DPR periode 2024-2029 secara aklamasi.
    Hal itu berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR 2014-2019. Ruang sidang DPR saat itu tegang, karena manuver menghalangi hak konstitusi partai pemenang pemilu.
    Saat itu, meski memenangi Pemilu 2014, PDI-P kehilangan kursi pimpinan DPR. Tragis sekali, bukan hanya kursi ketua DPR yang melayang, tapi juga wakil ketua.
    Sidang memilih paket pimpinan yang diusung Koalisi Merah Putih: Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
    Karena itu, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR 2024-2029 dengan mulus, menurut hemat saya, berkontribusi signifikan bagi relasi positif antara Prabowo dan Megawati.
    Selanjutnya, Megawati membalasnya saat pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Ia memang tidak menghadiri secara langsung dengan alasan kesehatan.
    Namun, Megawati memerintahkan seluruh anggota DPR dari PDI-P untuk hadir dan memberikan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.
    Meski proses politik yang dilewati presiden-wakil presiden terpilih menyisakan kontroversi dan secara khusus melukai Megawati Soekarnoputri.
    Megawati juga mengutus secara khusus Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
    “Ibu Mega telah menugaskan saya secara khusus pada 17 Oktober kemarin untuk menyampaikan pesan dan amanat beliau kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani,” ujar Basarah di kompleks parlemen pada hari pelantikan (
    Kompas.com
    , 20/10/2024).
    Melihat latar belakang, kepentingan dan semangat Prabowo dan Megawati, menurut hemat saya, kemenangan Pramono-Rano yang diusung PDI-P tanpa diikuti kegaduhan politik merupakan momentum strategis secara politis.
    Terpilihnya Pramono-Rano dapat menjadi jembatan komunikasi yang produktif antara Megawati yang merepresentasikan PDI-P dan Presiden Prabowo. Saya yakin manfaatnya jauh lebih banyak bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali warga Jakarta.
    Harapan itu juga tumbuh dari profil Pramono Anung yang merangkul, bersahabat. Ia bukan politikus kemarin sore.
    Pramono dikenal sebagai politikus yang mampu bekerja secara profesional, sangat memahami fatsun politik dan psikologi politik.
    Pramono juga dekat dengan tokoh-tokoh politik, termasuk Prabowo. Boleh dikatakan tak ada kendala bagi Prabowo bila gubernur Jakarta sebagai episentrum politik dipegang Pramono yang kader PDI-P dan orang kepercayaan Megawati.
    Pilkada Jakarta 2024 sungguh “happy ending”. Pramono-Rano menang, Prabowo pun senang. Kemenangan untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    JAKARTA – Partai NasDem segera membahas strategi menghadapi Pemilu 2024. Target mereka muluk, menang di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang digelar lima tahun lagi dari sekarang.

    Padahal, Pemilu 2019 baru beberapa selesai dilaksanakan. Pada Pemilu 2019, Partai NasDem berada di posisi ke lima dengan perolehan 12,6 juta suara atau 9,05 persen dari suara sah nasional. 

    Sementara posisi teratas adalah PDI Perjuangan dengan 27 juta suara atau 19,33 persen. Secara berurutan dari yang teratas, PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, baru Partai NasDem.

    Partai NasDem berkoalisi dengan 10 partai untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019. Koalisi ini melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Pada Pemilu ini, Jokowi-Ma’ruf jadi juara.

    Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, strategi partainya menghadapi Pemilu 2024 ini akan dibahas di acara kongres, termasuk sistem dan model perekrutan calon presidennya. Kongres tersebut digelar sekaligus perayaan HUT kedelapan partai tersebut, pada 8-11 November di JiExpo Kemayoran. 

    “Mulai dari membangun koalisi, membentuk konvensi, atau model lain yang dipercaya memenuhi tiket pilpres terpenuhi atau syarat threshold terpenuhi.”

    Pada kongres nanti, sejumlah kepala daerah diundang, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur NTT Victor Laiskodat.

    Untuk Anies, dia diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan selaku tuan rumah tempat pelaksanaan kongres dan pembina politik daerah. Apalagi, kata Johnny, Anies merupakan salah satu pendiri organisasi massa NasDem. Sehingga, kesempatan itu adalah hal yang wajar.

    “Itu adalah bagian dari keluarga besar NasDem. Kami tidak akan mengingkari sejarah, riwayat, itu tercatat sebagai sejarah partai NasDem,” ucap Johnny.

    Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menambahkan, sebelum menjalankan strategi Pemilu 2024, partai ini akan fokus pada pertarungan Pemilu Kepala Daerah 2020 yang dilakukan di 19 daerah, terdiri 16 kota dan 3 kabupaten. Mereka menargetkan kemenangan 50 persen. Jumlah ini 10 persen di bawah PDIP.

    “Beberapa pilkada lalu kami mendapatkan hasil yang bagus dan saat ini adalah bagaimana mempertahankan itu dan kalau target sebanyak mungkinlah tapi minimal 50 persen.”

    Selain itu, kongres ini juga membahas tentang jabatan kursi ketua umum. Saat ini, Partai NasDem dipimpin oleh Surya Paloh dan masa jabatannya akan habis.

    Johnny mengatakan, akar rumput partai masih menginginkan Surya Paloh memimpin partai ini. Meski mendapatkan banyak dukungan, pemilihan ketua umum mesti melewati sesuai dengan AD/ART partai.

    Meski akan dipimpin Surya Paloh lagi, Johnny membantah partai ini tak menjalankan regenerasi. Menurut dia, arti regenerasi dalam partai jangan hanya diartikan dengan tetap dipilihnya satu tokoh sebagai ketua umum. Sebab, dalam kongres ini, nantinya juga ada regenerasi dari seluruh pejabat partai.

    “Kami akan menetapkan tidak hanya personel saja. Mekanisme dan tata cara di pengurus maupun rekrutmen politik eksekutif dan legislatif itu juga menjadi regenerasi bagi kami, bukan hanya ketua umum saja,” ujar Johnny.

  • Memilih Pembangunan Trotoar dan Mengabaikan Penanganan Banjir

    Memilih Pembangunan Trotoar dan Mengabaikan Penanganan Banjir

    JAKARTA – Penggencaran pembangunan trotoar Pemprov Jakarta menuai kritikan oleh DPRD. Anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang diajukan Dinas Bina Marga Jakarta dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dianggap terlalu besar oleh anggota dewan.

    Dalam rapat pembahasan anggaran di Komisi D DPRD DKI, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengefisiensi pagu anggaran pembangunan trotoar. Sebab, anggaran trotoar itu memakan porsi 35 persen dari total rencana kerja Dinas Bina Marga. 

    “Ini anggaran yang memang lumayan banyak. Sedangkan di dinas itu anggaran totalnya hanya 3 T sekian. Berarti kalo digabung sama sudin berarti kan luar biasa banyak,” kata Ida di Gedung DPRD Jakarta, Senin, 11 November.

    Ida menambahkan, anggaran ini harus mengacu dengan skala prioritas dalam perencanaan. Menurutnya, Pemprov Jakarta mestinya memprioritaskan perbaikan waduk dan aliran sunga untuk penampungan air hujan agar meminimalisir potensi banjir.

    “Yang sifatnya masih bisa beberapa bulan ini harusnya digenjot ke sana. Aliran air ke sungai harus segera diselesaikan. Macet, banjir, ini kan harus segera diselesaikan. Tapi kalau saya melihat konsentrasinya justru di anggaran ini yang lumayan besar, di trotoar, sama di penataan RW,” ucap Ida.

    Ida juga menyayangkan rendahnya anggaran penanganan banjir yang diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI dalam draf KUA-PPAS tahun 2020 ini.  Dari total anggaran untuk Dinas SDA sebesar Rp3,9 triliun, Rp1 triliun dialokasikan untuk penanganan banjir.

    Rp1 triliun anggaran penanggulangan banjir yang dialokasikan tahun depan, Rp 600 miliar di antaranya dialokasikan pembebasan lahan waduk dan kali. Anggaran pembebasan lahan tahun depan ini, kata dia, bakal dimanfaatkan untuk membebaskan lahan yang tahun lalu ditunda karena adanya efisiensi anggaran.

    Belum lagi, anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendali banjir tahun 2019 dipangkas sebesar Rp500 miliar menjadi Rp350 miliar. Pemangkasan dilakukan karena adanya defisit anggaran dari Pemprov Jakarta.

    “Tahun ini [anggarannya] terlihat sangat sedikit. kelihatannya Gubernur enggak serius menangani banjir,” katanya. 

    Anies membantah

    Gubernur DKI Anies Baswedan membantah Pemprov Jakarta tak memprioritaskan masalah banjir dan memilih fokus pembangunan trotoar.

    “Ada anggaran yang harus dikerjakan tahun ini [pembangunan trotoar]. Ada yang dikerjakan rutin [penanganan banjir]. Jadi sesungguhnya semuanya kita lakukan,” ucap Anies. 

    Kata dia, sampai saat ini Pemprov Jakarta masih melakukan pengerukan tanah sejumlah waduk untuk menampung air dengan volume yang lebih banyak.

    “Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kita lakukan adalah ikhtiar manusianya,” kata dia. 

    Lagipula, pandangan Anies, pembangunan trotoar secara masif diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengganti dengan kendaraan umum, sepeda, hingga berjalan kaki. 

  • Prabowo Bilang Tak Boleh Caci Maki Lawan Politik, padahal Dulu Ngomong ‘Ndasmu Etik’

    Prabowo Bilang Tak Boleh Caci Maki Lawan Politik, padahal Dulu Ngomong ‘Ndasmu Etik’

    ERA.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut politik tak boleh diwarnai oleh kebencian lawan seperti menghardik maupun mencaci maki.

    “Saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci. Di bidang politik, kita tidak boleh sampai membenci lawan, mencaci maki, maupun menghardik. Kembali kepada kepribadian kita, kembali kepribadian asli bangsa Indonesia dari seluruh suku,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin.

    Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki warisan nilai-nilai luhur seperti bermusyawarah dan berunding dalam menyelesaikan perbedaan.

    “Tidak mungkin hubungan antara manusia, antara kelompok tidak mungkin tidak ada selisih, tidak mungkin tidak ada salah ucap, tidak mungkin tidak ada salah tindak, tidak mungkin tidak ada salah sangka, tidak mungkin,” ucap Prabowo.

    Di kancah internasional, Presiden menyoroti ketegangan geopolitik yang tengah terjadi di antara negara-negara besar. Dalam situasi ini, Presiden bersyukur Indonesia menjadi negara nonblok dan menganut politik luar negeri bebas aktif.

    Namun, diingatkan pula bahwa kewaspadaan tetap diperlukan agar bangsa Indonesia tidak mudah dipecah belah atau diadu domba.

    “Kita tidak boleh terpancing, dan ini tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin. Pemimpin harus memberi contoh. Kita bersyukur bahwa kita sekarang berada dalam kondisi saat ini,” kata Prabowo.

    Kepala Negara menegaskan bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari proses yang sulit.

    Presiden pun mengajak semua lapisan masyarakat, terutama para pemimpin, untuk tetap bersatu dan tidak membiarkan perbedaan pendapat menjadi alasan permusuhan.

    “Tidak semua negara dan tidak semua kekuatan di dunia beriktikad baik. Untuk itu, kita harus waspada. Kita harus waspada dan kuncinya adalah kalau semua unsur pemimpin dari semua lapisan bisa rukun, bersatu tidak berarti kita tidak beda pendapat, tetapi ujungnya kita tidak boleh bermusuhan,” kata Presiden.

    Ndasmu etik

    Jauh sebelum itu, Prabowo sewaktu kampanye sempat berkata ‘ndasmu etik’ untuk merespons serangan Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024.

    Saat itu, Anies bertanya kepada Prabowo bagaimana perasaan dia terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menetapkan beberapa hakim melanggar aturan etik saat memutuskan permohonan uji materi soal usia capres-cawapres.

    Saat ucapannya viral, Prabowo bilang kalimat itu cuma candaan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di Jakarta.

    “Itu kan di dalam di antara keluarga ya kan, tetapi biasa orang Indonesia cari-cari, mau dibesar-besarkan. Itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasalah bicara-bicara seperti itu,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kegiatan kampanyenya di Blitar, Jawa Timur, Minggu (17/12/2023).

    “Enggak usah dibesar-besarkan,” kata Prabowo.