Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    JAKARTA – Partai NasDem segera membahas strategi menghadapi Pemilu 2024. Target mereka muluk, menang di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang digelar lima tahun lagi dari sekarang.

    Padahal, Pemilu 2019 baru beberapa selesai dilaksanakan. Pada Pemilu 2019, Partai NasDem berada di posisi ke lima dengan perolehan 12,6 juta suara atau 9,05 persen dari suara sah nasional. 

    Sementara posisi teratas adalah PDI Perjuangan dengan 27 juta suara atau 19,33 persen. Secara berurutan dari yang teratas, PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, baru Partai NasDem.

    Partai NasDem berkoalisi dengan 10 partai untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019. Koalisi ini melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Pada Pemilu ini, Jokowi-Ma’ruf jadi juara.

    Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, strategi partainya menghadapi Pemilu 2024 ini akan dibahas di acara kongres, termasuk sistem dan model perekrutan calon presidennya. Kongres tersebut digelar sekaligus perayaan HUT kedelapan partai tersebut, pada 8-11 November di JiExpo Kemayoran. 

    “Mulai dari membangun koalisi, membentuk konvensi, atau model lain yang dipercaya memenuhi tiket pilpres terpenuhi atau syarat threshold terpenuhi.”

    Pada kongres nanti, sejumlah kepala daerah diundang, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur NTT Victor Laiskodat.

    Untuk Anies, dia diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan selaku tuan rumah tempat pelaksanaan kongres dan pembina politik daerah. Apalagi, kata Johnny, Anies merupakan salah satu pendiri organisasi massa NasDem. Sehingga, kesempatan itu adalah hal yang wajar.

    “Itu adalah bagian dari keluarga besar NasDem. Kami tidak akan mengingkari sejarah, riwayat, itu tercatat sebagai sejarah partai NasDem,” ucap Johnny.

    Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menambahkan, sebelum menjalankan strategi Pemilu 2024, partai ini akan fokus pada pertarungan Pemilu Kepala Daerah 2020 yang dilakukan di 19 daerah, terdiri 16 kota dan 3 kabupaten. Mereka menargetkan kemenangan 50 persen. Jumlah ini 10 persen di bawah PDIP.

    “Beberapa pilkada lalu kami mendapatkan hasil yang bagus dan saat ini adalah bagaimana mempertahankan itu dan kalau target sebanyak mungkinlah tapi minimal 50 persen.”

    Selain itu, kongres ini juga membahas tentang jabatan kursi ketua umum. Saat ini, Partai NasDem dipimpin oleh Surya Paloh dan masa jabatannya akan habis.

    Johnny mengatakan, akar rumput partai masih menginginkan Surya Paloh memimpin partai ini. Meski mendapatkan banyak dukungan, pemilihan ketua umum mesti melewati sesuai dengan AD/ART partai.

    Meski akan dipimpin Surya Paloh lagi, Johnny membantah partai ini tak menjalankan regenerasi. Menurut dia, arti regenerasi dalam partai jangan hanya diartikan dengan tetap dipilihnya satu tokoh sebagai ketua umum. Sebab, dalam kongres ini, nantinya juga ada regenerasi dari seluruh pejabat partai.

    “Kami akan menetapkan tidak hanya personel saja. Mekanisme dan tata cara di pengurus maupun rekrutmen politik eksekutif dan legislatif itu juga menjadi regenerasi bagi kami, bukan hanya ketua umum saja,” ujar Johnny.

  • Memilih Pembangunan Trotoar dan Mengabaikan Penanganan Banjir

    Memilih Pembangunan Trotoar dan Mengabaikan Penanganan Banjir

    JAKARTA – Penggencaran pembangunan trotoar Pemprov Jakarta menuai kritikan oleh DPRD. Anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang diajukan Dinas Bina Marga Jakarta dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dianggap terlalu besar oleh anggota dewan.

    Dalam rapat pembahasan anggaran di Komisi D DPRD DKI, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengefisiensi pagu anggaran pembangunan trotoar. Sebab, anggaran trotoar itu memakan porsi 35 persen dari total rencana kerja Dinas Bina Marga. 

    “Ini anggaran yang memang lumayan banyak. Sedangkan di dinas itu anggaran totalnya hanya 3 T sekian. Berarti kalo digabung sama sudin berarti kan luar biasa banyak,” kata Ida di Gedung DPRD Jakarta, Senin, 11 November.

    Ida menambahkan, anggaran ini harus mengacu dengan skala prioritas dalam perencanaan. Menurutnya, Pemprov Jakarta mestinya memprioritaskan perbaikan waduk dan aliran sunga untuk penampungan air hujan agar meminimalisir potensi banjir.

    “Yang sifatnya masih bisa beberapa bulan ini harusnya digenjot ke sana. Aliran air ke sungai harus segera diselesaikan. Macet, banjir, ini kan harus segera diselesaikan. Tapi kalau saya melihat konsentrasinya justru di anggaran ini yang lumayan besar, di trotoar, sama di penataan RW,” ucap Ida.

    Ida juga menyayangkan rendahnya anggaran penanganan banjir yang diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI dalam draf KUA-PPAS tahun 2020 ini.  Dari total anggaran untuk Dinas SDA sebesar Rp3,9 triliun, Rp1 triliun dialokasikan untuk penanganan banjir.

    Rp1 triliun anggaran penanggulangan banjir yang dialokasikan tahun depan, Rp 600 miliar di antaranya dialokasikan pembebasan lahan waduk dan kali. Anggaran pembebasan lahan tahun depan ini, kata dia, bakal dimanfaatkan untuk membebaskan lahan yang tahun lalu ditunda karena adanya efisiensi anggaran.

    Belum lagi, anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendali banjir tahun 2019 dipangkas sebesar Rp500 miliar menjadi Rp350 miliar. Pemangkasan dilakukan karena adanya defisit anggaran dari Pemprov Jakarta.

    “Tahun ini [anggarannya] terlihat sangat sedikit. kelihatannya Gubernur enggak serius menangani banjir,” katanya. 

    Anies membantah

    Gubernur DKI Anies Baswedan membantah Pemprov Jakarta tak memprioritaskan masalah banjir dan memilih fokus pembangunan trotoar.

    “Ada anggaran yang harus dikerjakan tahun ini [pembangunan trotoar]. Ada yang dikerjakan rutin [penanganan banjir]. Jadi sesungguhnya semuanya kita lakukan,” ucap Anies. 

    Kata dia, sampai saat ini Pemprov Jakarta masih melakukan pengerukan tanah sejumlah waduk untuk menampung air dengan volume yang lebih banyak.

    “Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kita lakukan adalah ikhtiar manusianya,” kata dia. 

    Lagipula, pandangan Anies, pembangunan trotoar secara masif diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengganti dengan kendaraan umum, sepeda, hingga berjalan kaki. 

  • Prabowo Bilang Tak Boleh Caci Maki Lawan Politik, padahal Dulu Ngomong ‘Ndasmu Etik’

    Prabowo Bilang Tak Boleh Caci Maki Lawan Politik, padahal Dulu Ngomong ‘Ndasmu Etik’

    ERA.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut politik tak boleh diwarnai oleh kebencian lawan seperti menghardik maupun mencaci maki.

    “Saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci. Di bidang politik, kita tidak boleh sampai membenci lawan, mencaci maki, maupun menghardik. Kembali kepada kepribadian kita, kembali kepribadian asli bangsa Indonesia dari seluruh suku,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin.

    Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki warisan nilai-nilai luhur seperti bermusyawarah dan berunding dalam menyelesaikan perbedaan.

    “Tidak mungkin hubungan antara manusia, antara kelompok tidak mungkin tidak ada selisih, tidak mungkin tidak ada salah ucap, tidak mungkin tidak ada salah tindak, tidak mungkin tidak ada salah sangka, tidak mungkin,” ucap Prabowo.

    Di kancah internasional, Presiden menyoroti ketegangan geopolitik yang tengah terjadi di antara negara-negara besar. Dalam situasi ini, Presiden bersyukur Indonesia menjadi negara nonblok dan menganut politik luar negeri bebas aktif.

    Namun, diingatkan pula bahwa kewaspadaan tetap diperlukan agar bangsa Indonesia tidak mudah dipecah belah atau diadu domba.

    “Kita tidak boleh terpancing, dan ini tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin. Pemimpin harus memberi contoh. Kita bersyukur bahwa kita sekarang berada dalam kondisi saat ini,” kata Prabowo.

    Kepala Negara menegaskan bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari proses yang sulit.

    Presiden pun mengajak semua lapisan masyarakat, terutama para pemimpin, untuk tetap bersatu dan tidak membiarkan perbedaan pendapat menjadi alasan permusuhan.

    “Tidak semua negara dan tidak semua kekuatan di dunia beriktikad baik. Untuk itu, kita harus waspada. Kita harus waspada dan kuncinya adalah kalau semua unsur pemimpin dari semua lapisan bisa rukun, bersatu tidak berarti kita tidak beda pendapat, tetapi ujungnya kita tidak boleh bermusuhan,” kata Presiden.

    Ndasmu etik

    Jauh sebelum itu, Prabowo sewaktu kampanye sempat berkata ‘ndasmu etik’ untuk merespons serangan Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024.

    Saat itu, Anies bertanya kepada Prabowo bagaimana perasaan dia terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menetapkan beberapa hakim melanggar aturan etik saat memutuskan permohonan uji materi soal usia capres-cawapres.

    Saat ucapannya viral, Prabowo bilang kalimat itu cuma candaan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di Jakarta.

    “Itu kan di dalam di antara keluarga ya kan, tetapi biasa orang Indonesia cari-cari, mau dibesar-besarkan. Itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasalah bicara-bicara seperti itu,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kegiatan kampanyenya di Blitar, Jawa Timur, Minggu (17/12/2023).

    “Enggak usah dibesar-besarkan,” kata Prabowo.

  • Pramono Segera Bentuk Tim Transisi Sebelum Pelantikan, Anies-Ahok Masuk Daftarnya? – Halaman all

    Pramono Segera Bentuk Tim Transisi Sebelum Pelantikan, Anies-Ahok Masuk Daftarnya? – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pramono Anung mengatakan pihaknya segera membentuk tim transisi sebelum pelantikannya sebagai Gubernur Jakarta terpilih pada Februari 2025. Tim itu dibentuk untuk merealisasikan janji politik selama kampanye.

     

    “Saya juga pasti membentuk tim transisi untuk mempersiapkan karena 100 hari pemerintahan saya apa yang menjadi janji-Janji politik ketika saya berkeliling saya akan coba untuk penuhi,” kata Pramono Anung saat syukuran di Rumah Bersama Relawan (RBR) Pram-Doel di jalan Diponegoro nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/12/2024) 

     

    Pramono menyebutkan tim transisi itu akan diisi oleh orang yang telah membantunya selama masa kampanye. Termasuk, figur yang membantunya dalam merangkai visi misi dan janji kampanye.

    “Jadi orang-orang yang tahu cara berpikir saya, apa yang saya inginkan dan sebagainya. Nanti akan diumumkan secara resmi,” katanya.

     

    Politikus PDIP itu tidak merinci apakah sejumlah nama mantan gubernur Jakarta akan masuk ke dalam daftar tim transisi tersebut. Tak kecuali Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang membantu pemenangannya.

     

    “Yang jelas adalah orang-orang yang kemarin membantu saya mempersiapkan program,  juga mempersiapkan hal-hal yang disosialisasikan termasuk belanja masalah yang ada di lapangan. Itulah yang akan membantu,” katanya.

     

    Pramono mengatakan, tim transisi ini sudah disiapkan belakangan ini. Dia pun mengungkap alasan harus adanya tim transisi tersebut.

     

    “Karena saya enggak mau begitu bekerja itu enggak tahu apa-apa, saya harus tahu semuanya, karena dengan pengalaman panjang saya di pemerintahan kan saya tahu gitu,” tegasnya.

  • Bentuk Tim Transisi, Pramono Libatkan Anies Baswedan? – Page 3

    Bentuk Tim Transisi, Pramono Libatkan Anies Baswedan? – Page 3

    Eks Sekretaris Kabinet ini menyebut, anggota tim transisi adalah mereka yang mengerti cara berpikir dirinya. Pramono mengatakan, tim transisi ini sudah disiapkan.

    “Orang-orang yang selama ini membantu saya berkaitan dengan substansi. jadi orang-orang yang tahu cara berpikir saya, apa yang saya inginkan dan sebagainya nanti akan diumumkan secara resmi,” katanya.

    “Sudah dipersiapkan, karena saya enggak mau begitu bekerja itu enggak tahu apa-apa, saya harus tahu semuanya, karena dengan pengalaman panjang saya di pemerintahan kan saya tahu gitu,” tukas Pramono.

    Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com

  • Dalam Waktu Dekat, Motor dan Mobil Tak Boleh Melintas Jalur Sepeda

    Dalam Waktu Dekat, Motor dan Mobil Tak Boleh Melintas Jalur Sepeda

    JAKARTA –  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengundangkan Peraturan Gubernur tentang jalur sepeda. Setelah aturan ini diumumkan, motor dan mobil akan ditindak ketika masuk jalur tersebut.

    Pelanggarnya diancam pasal 284 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukumannya pidana maksimal 2 bulan dan denda paling besar Rp500 ribu.

    Sementara, kendaraan yang diparkir di jalur sepeda, akan diderek dan diancam membayar retribusi sesuai dengan Perda DKI sebesar Rp250 ribu untuk motor dan Rp500 ribu untuk mobil.

    “Ya. Nanti saya umumkan untuk berlaku efektifnya,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, 19 November.

    Setelah diundangkan, nanti akan dimasukan ke dalam lembaran berita daerah dan baru ada penegakan hukumnya. Aturan ini tinggal menunggu tanda tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Personelnya pun sudah disiapkan dengan nama Tim Lintas Jaya yang terdiri dari Polisi, TNI dan Dishub. Mereka yang nantinya akan melakukan penegakan hukum untuk kebijakan ini.

    “Tidak ada lagi peringatan.”

    Sejauh ini, tak semua jalur sepeda sepanjang 63 kilometer yang telah diuji coba dalam tiga fase bakal dipasang pembatas seperti traffic cone untuk memblokade jalur sepeda dari kendaraan lain. 

    Kata Syafrin, Dishub DKI hanya memasang traffic cone pada kawasan yang dianggap berbahaya. “Cone itu menjadi salah satu yang diatur dalam pergub,” ucapnya. 

    “Untuk jalur sepeda, pembatasnya bisa berupa marka jalan dan marka jalan yang solid atau putus putus. Begitu ada kendaraan bermotor yang lewat marka solid, otomatis melanggar,” tambah dia.

  • Pramono Bakal Mulus Pimpin Jakarta, Pengamat Nilai Prabowo Merasa Tak Terancam, Beda dengan Anies

    Pramono Bakal Mulus Pimpin Jakarta, Pengamat Nilai Prabowo Merasa Tak Terancam, Beda dengan Anies

    TRIBUNJAKARTA.COM – Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dinilai bakal mulus memimpin Jakarta.

    Meskipun, pasangan Pramono Anung-Rano Karno hanya didukung satu partai yang berada di DPRD DKI Jakarta yakni PDI Perjuangan. 

    Tak hanya itu, Pramono Anung juga dinilai bukanlah sosok yang mengancam Presiden Prabowo Subianto. Hal itu berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

    “Pengalaman kita selama ini itu mudah sekali buat kepala daerah atau presiden terpilih untuk bisa mendapatkan dukungan politik di parlemen karena umumnya partai politik kita itu bersifat kartel,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kompas TV, Jumat (13/12/2024).

    “Jadi meskipun tidak ikut iuran dalam proses pemenangan tetapi setelah mereka mendapatkan  kekuasaan kepala daerah yang terpilih itu biasanya partai-partai akan mendukung kepala daerah yang menang persis seperti zaman Anies Baswedan,” sambungnya.

    Selain itu, Burhanuddin Muhtadi mengatakan Pramono Anung dianggap sebagai figur yang mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    “Dia (Pramono) dianggap bukan figur yang mengancam,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin mengatakan Pramono yang berstatus kader PDI Perjuangan yang menjadi partai oposisi tetapi relatif mudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menuturkan hubungan Pramono Anung dengan Presiden Prabowo Subianto tidak bemasalah. Bahkan, kata Burhanuddin, bila hubungan PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto menegangkan. Hubungan Pramono Anung dengan Prabowo Subianto diyakini tetap baik.

    “Itu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo yang menyarankan agar Ridwan Kamil tidak mengajukan gugatan ke MK karena memang Pak Prabowo tidak menganggap Pak Pramono sebagai ancaman tapi murni melihat Pak Pramono sebagai figur yang bukan ancaman,” ujarnya.

    Pertimbangan lain, kata Burhanuddin, tim hukum RIDO tidak cukup cakap menyiapkan materi gugatan. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Pram-Rano Bisa Membuat Ahokers dan Anak Abah Tidak Mengamuk. Pengamat Melihat Ridwan Kamil Terjebak Politik Pecah Belah di Pilkada Jakarta.

    Ia mencontohkan kubu RIDO yang mempersoalkan kasus TPS Pinang Ranti. 

    “Itu belum sempat masuk dalam proses penghitungan dan kalaupun toh 19 suara itu dipersoalkan itu tidak akan membatalkan kemenangan Pramono  yaitu 50 persen plus 2925 suara,” katanya.

    Termasuk, lanjut Burhanuddin, argumen kubu RIDO yakni undangan memilih tidak sampai ke pemilih. Menurut Burhanuddin, hal tersebut tidak meyakinkan. 

    Pasalnya, bukan saja pendukung RIDO yang dirugikan tetapi juga pendukung Pramono Anung.

    “Jadi alasan ini saya kira yang juga membantu menjelaskan mengapa akhir RIDO tidak mengajukan gugatan ke MK. Pasangan RIDO akhirnya ridho Pramono menang itu yang menjelaskan selain faktor politik yang tadi saya sampaikan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Burhanuddin Muhtadi menilai hal yang berbeda bila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

    Burhanuddin yakin KIM Plus akan all out untuk mengalahkan Anies Baswedan bukan saja dalam kompetisi elektoral tetapi sampai gugatan di MK jika eks Gubernur Jakarta itu menang versi KPU.

    “Pak Pramono ini  figur yang unik satu sisi dia datang dari PDI perjuangan tetapi relasi dengan Presiden Prabowo tidak bersifat frontal. Aga beda dengan mas Anies bukan dari PDI Perjuangan tetapi dia dianggap lebih mengancam secara elektoral maupun secara personal sehingga ketika Pramono yang diusung oleh PDI  Perjuangan reaksi dariJokowi maupun Presiden Prabowo  tidak terlihat all out mendukung Ridwan Kamil,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria tak menampik ada peran Presiden Prabowo Subianto di balik tak jadinya gugatan Pilkada Jakarta ke MK.

    Padahal, Timses RIDO sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pilkada hingga membentuk tim hukum.

    “Kami sudah menyiapkan fakta, data masalah yang akan kami sampaikan. Bahkan sudah ditulis permohonan gugatannya. Tim kuasa hukum juga sudah dibentuk dan sebagainya,” ucapnya saat ditemui di Posko Pemenangan RIDO di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Namun, gugatan tersebut batal dilayangkan setelah Timses RIDO mendapat masukan dari para pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Termasuk Presiden Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Atas arahan dari para pimpinan lebih tinggi di DPP, pimpinan koalisi, termasuk bapak Prabowo tentunya agar kami bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui Pilkada DKI Jakarta untuk tidak perlu melanjutkan atau tidak perlu maju ke MK,” ujarnya.

    Ariza menjelaskan, Prabowo dan pimpinan partai koalisi lainnya menyarankan untuk tak mengajukan gugatan sengketa pilkada dengan alasan demi menjaga situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif.

    Meski sudah optimis bakal memenangkan gugatan, namun Timses RIDO akhirnya sepakat untuk menuruti arahan dari Prabowo dan para pemimpin parpol KIM Plus.

    “Kalau maju ke MK, kami optimis bisa dua putaran dan bisa menang. Namun, prosesnya nanti dikhawatirkan terjadi polarisasi, terjadi perbebatan yang berlebihan,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden, Prabowo Subianto, untuk mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik tajam di media sosial.

    Salah satu kritik keras datang dari akun Twitter @Anak Ogi, yang menyebut wacana tersebut berpotensi merusak demokrasi Indonesia.

    Menurut cuitan akun tersebut, usulan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi, di mana rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung.

    Sebaliknya, pemimpin-pemimpin daerah dikhawatirkan hanya menjadi boneka yang tunduk kepada ketua DPD partai politik di daerah.

    “Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin merusak demokrasi Indonesia. Setelah gagal menciptakan kotak kosong di semua daerah, kini kepala daerah ingin dipilih DPRD. Itu artinya rakyat nggak akan dapat pemimpin seperti Ahok, Risma, Ganjar, Anies, dan Pram lagi,” tulis akun tersebut.

    Selain itu, wacana ini disebut hanya akan mendorong calon kepala daerah untuk mencari dukungan dari partai politik alih-alih mendekati rakyat.

    Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa politik uang, termasuk dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan amplop, justru akan semakin merajalela.

    Kritik ini menggambarkan keresahan publik bahwa wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pemilihan kepala daerah, melainkan menambah masalah baru.

    Calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus melobi partai politik ketimbang mendengar suara rakyat, sehingga tujuan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat terancam tergeser.

  • Ketika Budaya Berjalan Kaki Bangkit Bersama Trotoar yang Ramah dan Indah – Halaman all

    Ketika Budaya Berjalan Kaki Bangkit Bersama Trotoar yang Ramah dan Indah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Khususnya di Jakarta, revitalisasi trotoar mulai dilakukan sejak era Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pelebaran trotoar di sejumlah ruas jalan Jakarta juga disebut-sebut sebagai salah satu karya Anies memimpin ibu kota selama lima tahun.

    Dalam sejumlah sumber disebutkan, di era Anies Baswedan, Jakarta sudah membangun dan merevitalisasi 265 km trotoar selama 5 tahun (2017-2022). Idealnya, trotoar yang direvitalisasi adalah 2.600 km. Hingga saat ini, pelebaran trotoar pun masih dilakukan. Ruas jalan trotoar yang semula sempit, kini menjadi lebar dan ramah bagi para pejalan kaki. 

    Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang kian padat, hadirnya trotoar yang direvitalisasi juga memberikan angin segar bagi kesehatan warganya. Lebih dari sekadar mempercantik wajah kota, trotoar yang luas, nyaman, dan aman ini membangkitkan kebiasaan atau budaya berjalan kaki bagi masyarakat.

    Dengan udara pagi yang segar dan pemandangan kota yang terus membaik, kebiasaan berjalan kaki kini bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap bugar di tengah kesibukan ibu kota.

    Bicara soal aktivitas jalan kaki, Tribunners pastinya sudah tahu betul kalau jenis olahraga ringan ini menyumbang banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Bahkan, ini menjadi salah satu olahraga yang belakangan digandrungi oleh masyarakat, khususnya anak muda. Banyak di antaranya yang juga men-challenge diri untuk berjalan 5.000 hingga 10.000 langkah setiap harinya, di mana menjadi jumlah yang ideal untuk mendapatkan tubuh sehat dan bugar.

    Lantas, berapa lama waktu ideal berjalan kaki?

    Menukil dari laman Times of India,  durasi ideal untuk berjalan kaki setiap hari tergantung pada tujuan kesehatan, tingkat kebugaran, dan gaya hidup seseorang. Berdasarkan panduan American Heart Association dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC), umumnya berjalan kaki dengan intensitas sedang selama minimal 30 menit sehari atau total 150 menit per minggu, sudah cukup untuk mendukung kesehatan tubuh.

    Bagi pemula, memulai dengan durasi 20-30 menit dan meningkatkannya secara bertahap dapat membantu meningkatkan stamina sekaligus mengurangi risiko cedera. Sementara itu, mereka yang sudah terbiasa aktif dapat menargetkan durasi yang lebih lama, misalnya 45-60 menit per hari, dengan menambahkan interval kecepatan untuk tantangan tambahan. 

    Bahkan, menurut American Heart Association, beraktivitas (dengn berjalan kaki) selama 300 menit (5 jam) per minggu dapat memberikan manfaat kesehatan yang lebih optimal.  

    Sederet Manfaat Berjalan Kaki untuk Kesehatan

    Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, rutin berjalan kaki menyumbang berbagai manfaat bagi kesehatan. Bahkan, bukan hanya fisik, begitu juga bagi mental yang lebih baik. Berikut ini sederet manfaat dari berjalan kaki seperti dikutip dari laman Harvard Health.

    Menekan terjadinya obesitas

    Peneliti dari Harvard telah mempelajari 32 gen yang berkaitan dengan obesitas pada lebih dari 12.000 partisipan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gen tersebut terhadap berat badan. Hasilnya menunjukkan, peserta yang rutin berjalan cepat selama satu jam setiap hari berhasil menekan efek gen tersebut hingga setengahnya.  

    2. Mengontrol keinginan makan makanan manis

    Penelitian dari University of Exeter menemukan, berjalan kaki selama 15 menit mampu mengurangi keinginan untuk mengonsumsi cokelat, bahkan dalam situasi penuh tekanan. Studi lain juga mengungkapkan bahwa berjalan kaki dapat membantu menahan dorongan untuk makan berbagai jenis camilan manis.

    3. Kurangi risiko kanker 

    Studi American Cancer Society menunjukkan, berjalan kaki tujuh jam atau lebih setiap minggu dapat menurunkan risiko kanker payudara sebesar 14 persen. Efek perlindungan ini berlaku bahkan bagi wanita dengan faktor risiko tinggi, seperti obesitas atau penggunaan hormon tambahan.  

    4. Redakan nyeri dan cegah radang sendi  

    Penelitian mengungkap bahwa berjalan sejauh lima hingga enam mil seminggu dapat mengurangi nyeri akibat radang sendi dan mencegah terjadinya osteoartritis. Aktivitas ini membantu melumasi sendi, terutama lutut dan pinggul, serta memperkuat otot pendukungnya.  

    5. Perkuat kekebalan tubuh  

    Berjalan kaki setidaknya 20 menit sehari, lima kali seminggu, terbukti menurunkan jumlah hari sakit hingga 43%. Jika sakit, durasinya lebih singkat dan gejalanya lebih ringan dibandingkan mereka yang jarang berolahraga.  

    Revitalisasi trotoar yang mendukung budaya jalan kaki menjadi langkah penting untuk mendorong kebiasaan sehat ini. Dengan menyediakan fasilitas trotoar yang nyaman, aman, dan ramah bagi pejalan kaki, masyarakat akan lebih terdorong untuk berjalan kaki sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Langkah ini tidak hanya mendukung kebugaran individu tetapi juga memperkuat budaya hidup sehat dan gaya hidup berkelanjutan di tengah masyarakat urban.

     

    #LokalAsri #ArahkanAksiAsrikanIndonesia #TribunNetwork #MataLokalMenjangkauIndonesia.

     

  • Parpol Kesiangan dan Kita yang Terjebak dalam Dilema Anggaran Formula E

    Parpol Kesiangan dan Kita yang Terjebak dalam Dilema Anggaran Formula E

    JAKARTA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta menyatakan penolakan pada penyelenggaraan Formula E. Protes ini sejatinya baik. Namun, sayang kesiangan. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membayar commitment fee. Jika dibatalkan sekarang, anggaran daerah sebesar Rp360 miliar justru bisa terbuang sia-sia.

    Anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo menyampaikan alasan menolak Formula E. Menurutnya, acara ini sejatinya tak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Gubernur Anies Baswedan dalam lima tahun jabatannya.

    Alasan lain, Anthony menyoroti alokasi anggaran yang menurutnya lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat. Membenahi sarana dan prasarana daerah, misalnya. Bukan apa-apa. Saat ini, neraca keuangan DKI Jakarta tengah mengalami defisit.

    “Saya pikir lebih bijak kalau kita anggarkan untuk sesutau yang lebih penting. Misal, rehab gedung sekolah atau penyediaan air bersih kepada masyarakat, mengingat APBD berasal dari rakyat. Kami memandang APBD harus dapat menjawab kebutuhan daripada keinginan,” tutur Anthony ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).

    Terpisah, Corporate Secretary PT Jakpro Hanni Sumarmo mengatakan besar anggaran penyelenggaraan Formula E telah disepakati oleh sejumlah komisi di DPRD. Katanya, anggaran itu telah disertakan dalam APBD 2020, tahun Formula E rencananya digelar.

    “Kan sudah dibahas di Komisi B dan Komisi C. Komisi itu kan ada berbagai fraksi. Ya, sudah selesai. Sudah lolos. Artinya tidak ada masalah. Tinggal jadwal disampaikan di Banggar,” kata Hanni.

    Balap Formula E (Instagram/@fiaformulae)

    Terkait dengan wacana Formula E sebagai langkah mendorong mobil listrik di Jakarta, PSI mengkritisi. Anggota DPRD Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai alasan tersebut tak masuk akal.

    Menurutnya, logika lebih masuk akal untuk menyambut mobil listrik adalah membangun infrastruktur pendukung. Bukan menyelenggarakan Formula E. “Kalau memang tujuannya untuk mendorong penggunaan mobil listrik, kita bisa kok dengan anggaran sebesar itu membangun infrastruktur menunjang mobil listrik,” kata Anggara.

    “Misalnya, pemprov bikin charger-charger mobil listrik di ribuan tempat. Beli juga ratusan bus listrik. Tapi, kenapa Pak Anies cuma bikin event panggung,” tambahnya.

    Dilema

    Kritik PSI barangkali beralasan. Tapi, menolak Formula E bisa jadi malah menimbulkan kerugian lebih besar bagi daerah. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus jadi salah satu yang menyoroti dilema tersebut.

    “Jika sudah mengeluarkan anggaran ratusan miliar seperti itu, ya sayang juga. Terbuang begitu saja kalau dibatalkan,” kata Lucius dihubungi VOI, Kamis (7/11/2019).

    Menurut Lucius, PSI perlu memahami bahwa ada anggaran sebesar Rp360 miliar yang telah digelontorkan Pemprov DKI. Maka, meski kritik PSI masuk akal, sejatinya penolakan ini kesiangan.

    Namun, Lucius juga memahami posisi PSI yang belum masuk DPRD ketika commitment fee disetujui masuk dalam APBD 2019. Maka, PSI harus mengambil langkah politik yang lebih strategis untuk menyatakan penolakan ini.

    Saat ini, PSI harus melakukan pendekatan kepada partai-partai politik di DPRD untuk mencari solusi dari dilema ini. Langkah strategis tentu dibutuhkan. Sebab, partai-partai lain di DPRD adalah mereka yang menyetujui anggaran commitment fee Rp360 miliar. 

    “Makanya, dalam pertimbangan penolakan ini, PSI mesti membicarakan dulu kepada seluruh anggota DPRD dalam proses pembahasan anggaran itu,” kata Lucius.

    Anies Baswedan bersama perwakilan FIA Formula E (Instagram/@aniesbaswedan)

    PSI sendiri telah menyampaikan bahwa mereka akan menyatakan penolakan ini di forum resmi, yakni pembahasan di Banggar DPRD DKI Jakarta. PSI juga akan mempertanyakan kajian investasi Formula E yang sampai saat ini belum diserahkan Pemprov DKI.

    “Kami sedang coba bangun komunikasi. Kebetulan, dari 106 lebih, setengahnya kan anggota dewan baru. Kami mencoba komunikasi angggota dewan lain untuk menyamakan visi dan misi,” ucap Anggara. 

    Sebagai informasi pelengkap, pada Jumat (20/9) lalu Anies resmi mengumumkan ke publik bahwa Jakarta bakal menjadi tuan rumah Formula E. Acara yang digelar dengan nama Jakarta E-prix akan diselenggarakan pada 6 Juni 2020.

    Demi bisa menyelenggarakan Formula E, Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun dengan rincian Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, serta Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan Jakpro.