Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    JAKARTA – Regulasi penggunaan skuter listrik di Jakarta masih digodok. Rencananya, Peraturan Gubernur DKI akan keluar dan diimplementasikan Desember mendatang. 

    Sehubungan belum adanya regulasi yang disahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan agar Grab membenahi aspek keselamatan penyewa layanan skuter listriknya. Salah satu caranya dengan memberikan jaminan asuransi keselamatan, kala menggunakan jasa layanan mereka.

    “Poin krusial yang perlu diatur antara lain jaminan asuransi. YLKI mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub, untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skuter listrik, sebelum meluas menjadi masalah baru,” kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi saat dikonfirmasi VOI, Kamis, 14 November. 

    Selain itu, kata Tulus, Dinas Perhubungan DKI juga mesti mengetatkan syarat perizinan operator jasa penyewaan skuter dan pengendalian tarif penyewaan. 

    Grab jadi operator yang paling disorot soal peristiwa tabrakan skuter listik yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Mengingat, skuter yang dipakai korban adalah hasil sewa GrabWheels. 

    Tulus menduga manajemen Grab belum memberikan petunjuk teknis dan aspek keselamatan yang kuat kepada setiap pengguna Grabwheels, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. 

    Oleh karenanya, Tulus mendesak pihak yang menyewakan skuter listrik, terutama Grab, untuk memastikan dan menjamin bahwa pengguna skuter listik yang menyewa GrabWheels telah memahami aspek keselamatan penggunaan. Contohnya, bisa membedakan jalur-jalur yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melintas. 

    Hal tersebut adalah pertimbangan minimnya infrastruktur khusus jalur skuter, serta belum pula ada sosialisasi yang memadai kepada penggunanya, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas.

    “YLKI meminta managemen Grab untuk menghentikan sewa skuter listrik, sebelum memperbaiki aspek safety kepada calon penggunanya,” ungkapnya. 

    Sebagai informasi, pada Minggu, 10 November dini hari, dua pengguna skuter listrik Grabwheels, Wisnu (18) dan Ammar (18) meregang nyawa. Penyebabnya, lantaran ditabrak oleh pengendara mobil.

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Berdasarkan penuturan korban yang selamat, insiden itu terjadi ketika sebuah mobil sedan melaju cukup kencang melaju dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    Pada saat itu, pengemudi mobil yang belakangan diketahui berada dalam pengaruh minuman beralkohol berusaha menghindari para remaja yang sedang berboncengan dengan otopet listrik itu. “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar. 

    Menurut Fahri, empat remaja di antaranya mengalami luka-luka ringan karena terhindar dari tabrakan. Sementara dua lainnya yakni Ammar dan Wisnu tidak tertolong, meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan. 

    Menyangkut masalah regulasi penggunaan skuter listrik, aturan bakal berlaku mulai Desember tahun ini. “Minggu ini kita finalisasi, kemudian minggu depan kita verbalkan. Kami berharap akhir November sudah ditandatangani Pak Gubernur Anies Baswedan,” tutur Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo. 

    Sebenarnya Pemprov DKI juga tak mau mengulur waktu dalam merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) soal skuter listrik. Tapi, tak dapat dipungkiri bahwa aturan penggunaan skuter listrik mesti dibuat secara komprehensif.

    “Kajiannya tidak mungkin parsial kita sebatas melakukan pengaturan terhadap eScooter. Tapi seluruh elemen yang ada akan kita kaji, sehingga ketika kita mengeluarkan aturan bulan ini tidak sebentar-sebentar direvisi,” jelas dia.

  • Viral, Kemegahan JIS Rontok Oleh Banjir ROB, Kebanggaan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies

    Viral, Kemegahan JIS Rontok Oleh Banjir ROB, Kebanggaan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies

    GELORA.CO  – Akhir pekan kemarin, publik dikejutkan oleh berita kawasan Jakarta International Stadium (JIS) di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengalami banjir rob.

    Ketinggian air lumayan dalam, sehingga banyak kendaraan motor atau mobil yang nekad melintas, mogok.

    Informasi banjir rob di kawasan JIS ini dipublikasi akun @jakartainformasi di Instagram.

    Tentu saja komentar pedas berseliweran dari warganet atau netizen.

    Suasana banjir rob tak sebanding dengan kemegahan JIS yang dibangun di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

    Banjir rob itu terjadi, Minggu (15/12/2024) pagi, membuat aktivitas masyarakat yang mau olahraga terganggu.

    Lokasi banjir itu teridentifikasi mulai dari jalan menuju Sunter, Jakarta Utara. 

    Dalam rekaman tersebut, suara perekam video menggambarkan suasana banjir di area stadion sepak bola yang disebut standar FIFA, dengan jelas.

    “Banjir, banjir air rob. Banyak kendaraan yang pada mogok,” kata perekam video. 

    Pemandangan yang terlihat dalam video merekam genangan air mengelilingi papan proyek pembangunan yang berdiri kokoh di area JIS itu. 

    Di tengah banjir, pengendara sepeda motor yang nekat melintasi genangan air tersebut mogok. 

    Beberapa dari mereka terpaksa menepi, mencoba menghidupkan kembali motor yang terendam air. 

    Kondisi ini tidak hanya menyulitkan para pengendara. Warga yang harus melintas di area sekitar JIS juga menghadapi kendala, menghambat aktivitas mereka. 

    Setelah beberapa jam, air yang merendam rel mulai surut dan perjalanan KRL Tanjung Priok-Jakarta Kota kembali normal. 

    Kejadian ini kembali menyoroti tantangan besar yang dihadapi Jakarta Utara setiap musim pasang. 

    JIS, yang megah berdiri sebagai simbol kemajuan Jakarta, kini dikepung banjir rob sehingga memperlihatkan sisi lain. 

    Perjalanan KRL terhambat 

    Banjir yang merendam di sekitar JIS itu bukan hanya mengganggu perjalanan kendaraan mobil dan motor, tetapi juga transportasi berbasis rel. 

    Perjalanan KRL terhambat karena lintasan, tepat di kawasan JIS terendam. 

    Warmo, petugas penjaga pintu kereta di sekitar area tersebut, menceritakan bagaimana jalur kereta yang biasa dilewati para penumpang tergenang air, sehingga perjalanan KRL sempat terhambat. 

    Adapun itu merupakan jalur pelintasan KRL yang menghubungkan Stasiun Tanjung Priok dengan Stasiun Jakarta Kota. 

    “Tadi ada pembatalan jalur kereta hulu dan hilir karena ketinggian air menggenangi bantalan rel kereta,” kata Warmo di Jakarta, Sabtu, dilansir dari Antara. 

    Ketinggian air yang mencapai 7 hingga 10 sentimeter cukup untuk menutupi bantalan rel, sangat riskan bagi keberlangsungan perjalanan kereta. 

    Akibatnya, sekitar dua jam KRL tidak dapat melintas di jalur tersebut, membuat aktivitas transportasi terhenti. 

    Banjir berhari-hari Menurut Warmo, banjir rob di sekitar JIS bukanlah fenomena yang baru. 

    Selama tiga hari berturut-turut, banjir telah melanda kawasan Jalan RE Martadinata, tepat di depan JIS, dengan intensitas yang semakin meningkat. 

    Pada Jumat dan Sabtu itu, air rob lebih tinggi daripada sebelumnya, menambah tantangan bagi petugas yang berusaha mengatasi genangan. 

    “Untuk sementara kami lakukan bersih-bersih alur air agar lancar dan bisa terkuras airnya sehingga KRL bisa melintas,” kata Warmo. 

    Di balik megahnya JIS, situasi seperti ini mengungkapkan kenyataan sehari-hari yang dihadapi warga dan petugas di sekitar kawasan tersebut. 

    Selain di sekitar JIS, banjir rob juga terjadi di beberapa wilayah lainnya di Jakarta Utara. 

    Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta mencatat, 12.000 jiwa terdampak banjir rob di beberapa wilayah di Jakarta Utara hingga Minggu (15/12/2024) siang. 

    “Sementara ini data yang kita miliki,” ujar Sekretaris SDA Jakarta Hendri kepada Kompas.com, Minggu sore. 

    Belasan ribu warga yang terdampak banjir rob itu tersebar di empat wilayah, yakni Pademangan 2.400 jiwa, Penjaringan 4.800 jiwa, Cilincing 2.400 jiwa, dan Tanjung Priok 2.400 jiwa. 

    Sementara, tujuh titik di wilayah Jakarta Utara dilaporkan masih tergenang hingga Minggu siang, dengan ketinggian air bervariasi. 

    Rinciannya, Jalan Muara Angke, Pluit, Penjaringan tinggi air 40-50 sentimeter; Jalan R.E. Martadinata, Tanjung Priok 30 sentimeter; dan Marunda Pulo, Marunda, Cilincing 20 sentimeter. 

    Kemudian Jalan Sulawesi, Koja, Tanjung Priok 10-20 sentimeter; dan depan Pelabuhan Sunda Kelapa, Ancol, Pademangan ketinggian air 40 sentimeter. 

    Kelima titik ini masih tergenang air. Sementara di dua titik lainnya sudah surut, yakni Jalan Ketel Uap, Ancol, Pademangan dengan ketinggian air 20 sentimeter dan Jalan Rawa Badak, Lagoa, Koja setinggi 20 sentimeter. 

    “Dinas SDA melalui Sudin SDA Jakarta Utara mengerahkan dua unit pompa mobile, satu unit pompa apung dan membersihkan tali air agar genangan dapat segera surut,” kata Hendri

  • Upaya Mempercantik JPO Tak Beratap di Sudirman

    Upaya Mempercantik JPO Tak Beratap di Sudirman

    JAKARTA – Atap Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman sudah dicopot. Gubernur DKI Anies Baswedan punya impian,  pengguna bisa sekaligus menikmati pemandangan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta kala melintasi JPO ini.

    Tapi keinginan Anies itu bakal percuma kalau kondisi JPO ini masih tak nyaman dan jorok. Makanya, Dinas Bina Marga DKI langsung memperbaiki tampilan JPO ini. 

    Di tengah sengatan matahari Jakarta yang terik, mereka berjibaku mengecet lantai JPO Sudirman yang sudah kusam. Cat ini juga supaya bikin lantai tak licin. Maklum saja, sekarang sudah mulai masuk musim penghujan. Dengan kondisi tiada atap, ketika hujan turun di kala kita masih ada di tengah-tengah jembatan, berlari adalah opsi yang harus diambil. Tidak lucu kan justru ada warga yang terjatuh di lantai JPO nantinya.

    Foto Syamsul Ma’arif

    Foto Syamsul Ma’arif

    “Apa yang terjadi nanti kalau dibuka? Itu tempat selfie paling sering Pak nanti, karena pemandangan gedung di malam hari bagus sekali, sore, siang. Jadi atapnya copot, itu langsung jadi space terbuka,”

    Foto Syamsul Ma’arif

    Foto Syamsul Ma’arif

    Foto Syamsul Ma’arif

  • Membaca Langkah Politik Hadirnya Anies di Kongres Partai NasDem

    Membaca Langkah Politik Hadirnya Anies di Kongres Partai NasDem

    JAKARTA – Partai NasDem akan melaksanakan kongres di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat akhir pekan ini. Dalam acara pembukaan kongres tersebut, Partai yang dipimpin Surya Paloh ini mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan memberikannya kesempatan bicara di depan kader partai tersebut. 

    Partai NasDem berdalih undangan untuk Anies bukan suatu yang istimewa. Sebab, Anies diundang karena dia kepala daerah tempat acara ini digelar. 

    Pengamat politik dari LIPI Aisah Putri Budiarti menilai, hadirnya Anies di acara ini bukan sekadar undangan biasa. Baginya, kehadiran Anies itu ada makna tersendiri, yaitu upaya menjaring figur potensial bagi kepentingan partai di masa depan.

    “Apa yang dilakukan NasDem dengan mengundang Anies bukan hanya sekadar undangan formalitas sebagai tuan rumah tapi bagian dari langkah strategis partai dalam menjaring figur potensial untuk kepentingan partai ke depan,” kata Putri saat dihubungi melalui pesan singkat oleh VOI Jumat, 8 November.

    Menurutnya, Partai NasDem merupakan partai yang bekerja taktis dan strategis. Langkah politik seperti ini sudah diterapkan beberapa kali. Contohnya, saat Pilkada Jawa Barat 2018, mereka yang pertama mendeklarasikan mendukung Ridwan Kamil, serta Pemilu 2019 mereka juga yang pertama mendukung Joko Widodo jadi capres. Dua tokoh ini pun muncul sebagai juaranya.

    Putri menilai langkah seperti ini diambil oleh Partai NasDem karena dua hal. Pertama, mereka ingin membuat ikatan awal politik dengan calon yang potensial memenangkan pemilu sebelum partai besar lain menjaring tokoh tersebut. Kedua, untuk meningkatkan posisi tawaran politik dalam pencalonan pilkada ataupun pilpres dengan partai besar. 

    “Dua hal ini penting sebenarnya. Tidak hanya utuk memenangkan pemilu saja, tetapi juga menguatkan eksistensi Partai NasDem di dalam ruang politik Indonesia,” jelasnya.

    Untuk kemunculan Anies di Kongres Partai NasDem ini, Putri menilai, ada dua agenda politik yang bisa dibaca. Disiapkan untuk Pilkada Jakarta 2022 atau Pemilu Presiden 2024.

    “Setelah selesai masa jabatan gubernurnya [2022], dia kemungkinan mengambil langkah politik bisa jadi untuk pilkada atau Pilpres 2024.”

    “Karena itulah, strategi ini dimulai NasDem sejak saat ini untuk mengisi kekosongan posisi partai bagi Anies selama dua tahun ke depan,” tambah Putri.

    Sementara, Politikus Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, kehadiran Anies di kongres partai ini bukan sebagai sinyal penjaringan Pilkada Jakarta 2022 atau Pemilu Presiden 2024. Kehadiran Anies ini, kata Saan, untuk memberikan pandangannya kepada kader partai. Sebab, Anies merupakan salah satu orang yang didukung Partai NasDem saat Pilkada Jakarta 2017.

    “Ya kan nanti, masih lama, masih lima tahun. Tapi ya proses, kita ingin kepala daerah yang diendorse NasDem bisa menyampaikan ke seluruh kader apa yang mereka lakukan sebagai kepala daerah yang diendorse Nasdem,” kata Saan Kamis 7 November.

    Dia menambahkan, tak hanya Anies yang diberi panggung di kongres ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga diberikan kesempatan. Hanya saja, untuk Anies, partainya memberikan pengecualian karena dia adalah tuan rumah dan satu pendiri dari ormas sayap Partai NasDem.

  • Pramono Bakal Jadi Gubernur Jakarta, Anies Beri Respons Tak Terduga

    Pramono Bakal Jadi Gubernur Jakarta, Anies Beri Respons Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan tersebut mendapatkan total 2.183.239 suara atau 50,07%.

    Hasil ini direspons positif oleh berbagai pihak. Salah satunya Anies Baswedan, yang sempat menjadi bakal calon gubernur (bacagup) DKI Jakarta tetapi gagal mengikuti kontestasi politik tersebut akibat minim dukungan partai.

    “Selamat atas kemenangan rakyat Jakarta. Insya Allah, Jakarta makin menyala!” ujar Anies dalam postingan di akun X pada Kamis (12/12/2024) lalu.

    Sebelumnya, Anies melalui juru bicara Sahrin Hamid, mengatakan Anies dan Pramono terus melakukan komunikasi intensif di tengah rapat pleno yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu.

    “Mas Anies dan Mas Pramono intensif berkomunikasi sehingga setiap perkembangan tentunya terupdate dengan baik. Baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata Sahrin.

    [Gambas:Twitter]

    Saat ditanya apakah Anies telah memberikan ucapan kepada Pramono terkait hasil rekapitulasi KPU, Sahrin hanya mengatakan ucapan selamat telah diberikan Anies sejak awal.

    Selain Anies, ucapan selamat kepada Pramono-Rano Karno juga dilayangkan oleh Ganjar Pranowo. Ia secara terbuka menyampaikan selamat kepada pasangan yang diusung PDI Perjuangan tersebut.

    “Selamat melayani rakyat mas Pram & Bang Doel,” kata Ganjar melalui akun Instagramnya.

    Ucapan selamat juga disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Ahok mengaku telah berkomunikasi dengan Pramono-Rano usai adanya penetapan dari KPU Jakarta. “Saya ada komunikasi via HP,” katanya.

    (tfa/wur)

  • Pertanyaan Menarik di Pemeriksaan Fahira Idris dalam Kasus Anies Joker

    Pertanyaan Menarik di Pemeriksaan Fahira Idris dalam Kasus Anies Joker

    JAKARTA – Perkara penggambaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tokoh Joker memasuki babak baru. Terlapor, Ade Armando dan pelapor Fahira Idris selesai menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Ada pertanyaan menarik yang kami tangkap dalam pemeriksaan tersebut.

    Dua jam dilalui Fahira Idris untuk berhadapan dengan penyidik Polda Metro Jaya. Konon, ada 13 pertanyaan yang diajukan kepada Fahira. Di antara 13 pertanyaan itu, Fahira dihadapkan pada satu pertanyaan soal ada atau tidaknya pelimpahan kuasa dari Anies kepadanya.

    Kepada penyidik, Fahira mengaku tak ada kuasa apa pun dari Anies. Kata Fahira, laporan itu murni ia ajukan atas kehendaknya sendiri, tanpa mandat atau pun keterlibatan orang lain.

    “Nah, ini pertanyaan menarik. ‘Apakah anda melaporkan ini karena mendapatkan kuasa dari gubernur?’” tutur Fahira kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, mengulang pertanyaan penyidik, Jumat 8 November 2019.

    “Saya bilang, saya tidak (dimandatkan). Sejak awal, saya bilang, saya melaporkan ini bukan karena pak Anies. Bukan untuk pak Anies. Tidak mendapatkan kuasa dari pak Anies, tidak mendapat kuasa dari pemprov,” tambahnya.

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta itu melanjutkan. Menurutnya, pertanyaan lain dari penyidik hanya bersifat mendasar. Soal bukti foto resmi, saksi, atau alat yang digunakan, misalnya. Menurut Fahira, tak ada yang istimewa baginya selain pertanyaan soal mandat.

    “Sebetulnya, pertanyaannya masih belum ada yang terlalu aneh-aneh menurut saya. Masih mendasar. Kemudian (pertanyaannya) apakah punya bukti foto resmi, saksinya siapa saja, alat yang digunakan apa saja,” tutur Fahira.

    Selain itu, terkait dengan saksi yang akan dimintai keterangan mengenai kasus tersebut, Fahira menyebut bahwa sudah ada dua orang yang telah bersedia. Mereka bernama Musa dan Bintang. “Nanti kan hari ini tiga yang diperiksa. Saya sebagai pelapor dan saksi saya (dua orang),” kata Fahira.

  • Denny Siregar Balas Tudingan: Kalau Kritik Dibayar, Saya Sudah Punya Private Jet!

    Denny Siregar Balas Tudingan: Kalau Kritik Dibayar, Saya Sudah Punya Private Jet!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara sekaligus pegiat media sosial, Denny Siregar, menanggapi tudingan yang menyebut dirinya kerap dibayar untuk mengkritik sejumlah tokoh politik.

    Dalam pernyataannya, Denny menyebut tuduhan tersebut sering kali berubah tergantung pada siapa yang ia kritik.

    Seperti saat dirinya gencar mengkritik Anies Baswedan, Denny mengaku disebut dibayar oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    “Dulu kritik Anies dibilang dibayar Ahok,” ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysiregar7 (15/12/2024).

    Sementara saat dirinya mengkritik Prabowo, ia dikatakan ditunggangi oleh Jokowi yang kala itu berseberangan dengan menantu Soeharto itu.

    “Kritik Prabowo dikatain dibayar Jokowi,” tukasnya.

    Tidak berhenti di situ, Denny juga menuturkan bahwa dirinya kembali dituding dibayar PDIP ketika mengkritik Jokowi.

    “Kritik Jokowi dituding dibayar PDIP,” cetusnya.

    Tambahnya, ketika mengkritik Bambang Pacul, ia kembali dicurigai dibayar oleh pihak yang diduga berseberangan dengan Pacul.

    “Kritik Pacul dituduh dibayar Hasto,” tandasnya.

    Denny menambahkan dengan nada bercanda bahwa jika setiap kritiknya benar-benar dibayar, ia mungkin sudah bisa membeli jet pribadi.

    “Kalau setiap kritik gua dibayar, mungkin sekarang udah beli private jet,” pungkasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Dari Joker Jadi Saling Lapor, Antara Ade Armando dan Fahira Idris

    Dari Joker Jadi Saling Lapor, Antara Ade Armando dan Fahira Idris

    JAKARTA – Perseteruan Fahira Idris dan Ade Armando memasuki babak baru. Pertarungan keduanya berlanjut dengan laporan balik Ade Armando soal dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya, Fahira melaporkan Ade untuk perkara penggambaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tokoh Joker.

    Ade melaporkan Fahira atas dugaan pidana pencemaran nama baik. Perkaranya, Fahira mengatakan Ade Armando tak pernah tersentuh hukum meski terjerat banyak kasus.

    “‘Saudara AA (Ade Armando) seperti membanggakan dirinya tak tersentuh hukum’. Itu yang akan saya adukan karena saya tidak pernah membanggakan diri bahwa saya tidak tersentuh hukum,” ucap Ade di Mapolda Metro Jaya, Jumat 8 November.

    Pernyataan Fahira yang diunggah di Instagramnya itu sudah tak ditemukan lagi. Namun, Ade sempat menangkap layar unggahan tersebut untuk dijadikan barang bukti. 

    Unggahan Fahira itu, kata Ade, memiliki unsur membangun opini bahwa dirinya benar-benar tak bisa terjerat hukum pidana. Akademisi Universitas Indonesia ini menerangkan, dirinya bukannya kebal hukum, tapi dia tak pernah bersalah dalam setiap kasus yang menjeratnya.

    “Selama ini barang kali saya tidak pernah dipenjara ya, barang kali. Kalau saya yakin karena saya tidak bersalah [bukan kebal hukum].”

    Terkait unggahan foto Anies Baswedan yang diubah hingga menjadi tokoh fiksi Joker, Ade mengatakan, dia hanya mengunggahnya ulang tanpa mengubah foto yang sudah viral lebih dulu itu.

    Ini menjadi tak tepat dengan laporan Fahira. Fahira melaporkan Ade dengan dugaan pelanggaran Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang mengatur soal pelanggaran dalam hal mengubah, menambahkan, mengurangi, merusak foto asli.

    “Saya sama sekali tidak menambah, tidak mengurangi, tidak merusak, tidak merubah sama sekali foto tersebut. Jadi dalam pandangan saya mestinya itu tidak bisa diperkarakan,” ujarnya.

    Laporan Fahira ini dianggap polisi belum lengkap dan masih dalam tahap konsultasi. “Barang bukti kurang itu gini kira-kita, pertama tadi (kalimat unggahan) yang hilang itu kan harus dilacak kembali, aslinya seperti apa. Kedua tadi dikatakan, ada hal-hal baru yang ditemukan hari ini,” kata Ade.

    “Jadi kurang dalam artian bukan kurang jelas, tapi memang perlu ada prosedur untuk verifikasinya,” sambungnya.

    Terpisah, Fahira menyarankan Ade fokus kepada perkara yang dilaporkannya. Sembari membantah tuduhan Ade tentang kalimat berisi ‘Ade Armando kebal hukum’. Menurutnya, kalimat itu ditulis oleh warganet di kolom komentar.

    “Tidak pernah. Membantah, iya. Banyak orang yang komentar sih banyak. Misalnya komentar uni tolong dong Ade itu kebal hukum dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri tidak sih,” ujarnya. 

  • Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada September 2014, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara resmi keluar dari Partai Gerindra.

    Langkah tersebut diambil Ahok sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap sikap partai terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

    Saat itu, Gerindra mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal itu diungkapkan pemerhati sosial politik, Jhon Sitorus, saat merespons wacana pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Bukan lagi pemilihan langsung oleh masyarakat.

    Menurut Jhon Sitorus, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi merugikan demokrasi karena menghilangkan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkompetisi secara adil.

    Ia menilai, pemilihan langsung membuka peluang bagi figur-figur non-elit politik seperti Ahok, Tri Rismaharini, Hendrar Prihadi, Joko Widodo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil untuk bertarung dan menjadi kepala daerah.

    “Pemilihan melalui DPRD hanya akan menguntungkan mereka yang berasal dari ‘darah biru’ politik. Sedangkan pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keluarga atau koneksi politik,” ujar Jhon Sitorus.

    Namun kini, usulan serupa kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan wacana tersebut.

    Hal ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan pengamat politik, yang mempertanyakan arah reformasi demokrasi di Indonesia.

  • Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    PILKADA
    Jakarta 2024 tuntas satu putaran. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tinggal menunggu waktu penetapan KPU sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih. Tak ada gugatan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Pasangan
    Pramono-Rano
    memperoleh suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih sebanyak 459.230 suara.
    Kepastian kemenangan pasangan jagoan PDI-P itu terjadi setelah pasangan Ridwan Kamil-Suswono memastikan tidak menggugat hasil pemilihan tersebut ke MK. Pun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Publik tentu saja bertanya-tanya, mengapa pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan gugatan, padahal tim hukumnya telah mempersiapkannya?
    Menurut tim hukumnya, mereka mengantongi fakta-fakta untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MK.
    Dengan gugatan itu tentu saja diharapkan MK membuka peluang
    Pilkada Jakarta
    2024 tidak selesai satu putaran. Bila dilakukan dua putaran, bisa saja pasangan Ridwan Kamil-Suswono memenangi pertarungan, meski kalah di putaran pertama.
    Sejarah membuktikan. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017 kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran pertama.
    Namun, pasangan tersebut, yang waktu itu didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra
    Prabowo Subianto
    , menang di putaran kedua. Sejarah bisa saja terulang.
    Namun, Ridwan Kamil-Suswono mengurungkan niatnya mengulang sejarah Pilkada 2017. Mengapa?
    Menurut Ridwan Kamil, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama dan mempertimbangkan masukan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (
    Kompas.com
    , 13/12/2024).
    Menurut hemat saya, masukan Presiden Prabowo sangat masuk akal dari sudut kepentingannya. Tentu saja kepentingan politik nasional, kepentingan Prabowo sebagai presiden.
    Kemenangan Pramono-Rano adalah fakta politik, meski lawannya juga punya fakta untuk menggugatnya. Namun, apakah ada jaminan gugatan itu dikabulkan MK? Tentu saja, tidak.
    Bila gugatan Ridwan Kamil-Suswono diteruskan, sudah pasti mengundang kegaduhan politik. Sementara itu, kemenangannya tak bisa dipastikan.
    Karena itu, bagi Prabowo, menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 tak menguntungkan secara politik. Baginya, mengendalikan KIM Plus sebagai pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono, termasuk Ridwan Kamil dan Suswono sendiri, jauh lebih mudah daripada mengambil risiko kegaduhan politik akibat gugatan tersebut.
    Kegaduhan politik inilah yang dihindari Prabowo sebagai presiden. Kegaduhan politik itu sangat tidak menguntungkan Prabowo, karena tentu saja akan berbenturan dengan PDI-P sebagai pengusung pasangan Pranomo-Rano.
    Masuk akal bila Prabowo menghindarinya. Meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI-P masih menjadi partai terbesar di Senayan.
    PDI-P memiliki kursi sebanyak 110. Disusul Golkar dengan 102 kursi, lalu berturut-turut Gerindra (86 kursi), Nasdem (69 kursi), PKB (68 kursi), PKS (53 kursi), PAN (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi).
    Dengan kekuatan 110 kursi DPR, goyangan politik PDI-P masih menggetarkan.
    Sehari-hari, Prabowo sebagai presiden masih berkantor di Jakarta. Menurut hemat saya, ia merasa nyaman dan aman bila Jakarta dipimpin oleh Pramono-Rano yang merepresentasikan PDI-P.
    Bagaimanapun Jakarta adalah bagian penting dan strategis dalam percaturan politik nasional. Jakarta adalah episentrum politik nasional.
    Perpolitikan nasional pasca-Pemilu 2024 menyisakan “bara api” yang potensial mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Tentu saja “bara api” itu menjadi beban Prabowo selaku presiden.
    Ia pasti akan berupaya memadamkan, setidaknya meredupkan. Dengan harapan tak mengganggu pemerintahannya.
    “Bara api” yang saya maksudkan adalah relasi politik Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Hingga kini hubungan keduanya masih belum mencair. Isu pertemuan kedua tak kunjung nyata.
    Prabowo tentu saja sangat berkepentingan terhadap Megawati dan PDI-P. Berkali-kali ia sampaikan bahwa pemerintahannya akan merangkul semua pihak, kawan maupun lawan.
    Namun, hingga Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah-Putih, tak satu pun jabatan pembantu presiden itu diduduki kader PDI-P.
    Di luar beredar tafsir bahwa Budi Gunawan, yang dipercaya presiden sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, merepresentasikan PDI-P.
    Budi Gunawan selama ini memang dipandang sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Megawati. Namun, tentu saja pandangan seperti itu dibantah PDI-P, mengingat Budi Gunawan bukan kader partai asuhan Megawati.
    Melihat latar belakang permasalahannya, sangat bisa dipahami bila tak mudah mencari titik temu kedua tokoh, Prabowo dan Megawati.
    Modal dasarnya ada. Kedua tokoh sangat mencintai bangsanya, rakyatnya. Prabowo dan Megawati sangat mengedepankan persatuan-kesatuan.
    Megawati pernah kecewa berat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi tak menarik menteri-menterinya dari kabinet. Megawati tak ingin ada goncangan pada pemerintahan Jokowi yang ujungnya hanya akan merugikan rakyat.
    Maka, Megawati meminta menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja sebagaimana mestinya.
    Kedua tokoh juga pernah merajut “perkawinan” politik saat Pilpres 2009. Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden.
    Meski kalah, tapi “perkawinan” politik itu berarti ada kecocokan pandangan politik untuk Indonesia ke depan.
    Modal itu, saya kira, mendasari semangat Prabowo untuk terus mencari jalan pertemuan dengan Megawati. Demikian pula Megawati. Bukan sekadar pertemuan sekonyong-konyong yang terkesan pragmatis, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, siapa cepat akan dapat.
    Prabowo tentu saja paham Megawati. Ia memang berkepentingan mengajak PDI-P berperan dalam pemerintahannya, tapi tentu saja tak sembarangan mengajak berperan.
    Megawati bukan tokoh yang mendasarkan tindakannya pada kalkulasi pragmatis, melainkan tokoh yang mempertimbangkan secara serius nilai-nilai substantif.
    Kedua tokoh memang belum bertemu secara fisik dan formal, tapi langkah-langkah politiknya terjaga, tak saling menegasi, dan memberi jalan bagi keduanya untuk lebih memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bukan menguras energi hanya untuk kegaduhan politik.
    Buktinya, di antaranya, saat pemilihan ketua DPR, tak ada kegaduhan politik, tak ada manuver yang menghalangi Puan Maharani, kader PDI-P yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Ia terpilih kembali sebagai ketua DPR periode 2024-2029 secara aklamasi.
    Hal itu berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR 2014-2019. Ruang sidang DPR saat itu tegang, karena manuver menghalangi hak konstitusi partai pemenang pemilu.
    Saat itu, meski memenangi Pemilu 2014, PDI-P kehilangan kursi pimpinan DPR. Tragis sekali, bukan hanya kursi ketua DPR yang melayang, tapi juga wakil ketua.
    Sidang memilih paket pimpinan yang diusung Koalisi Merah Putih: Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
    Karena itu, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR 2024-2029 dengan mulus, menurut hemat saya, berkontribusi signifikan bagi relasi positif antara Prabowo dan Megawati.
    Selanjutnya, Megawati membalasnya saat pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Ia memang tidak menghadiri secara langsung dengan alasan kesehatan.
    Namun, Megawati memerintahkan seluruh anggota DPR dari PDI-P untuk hadir dan memberikan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.
    Meski proses politik yang dilewati presiden-wakil presiden terpilih menyisakan kontroversi dan secara khusus melukai Megawati Soekarnoputri.
    Megawati juga mengutus secara khusus Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
    “Ibu Mega telah menugaskan saya secara khusus pada 17 Oktober kemarin untuk menyampaikan pesan dan amanat beliau kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani,” ujar Basarah di kompleks parlemen pada hari pelantikan (
    Kompas.com
    , 20/10/2024).
    Melihat latar belakang, kepentingan dan semangat Prabowo dan Megawati, menurut hemat saya, kemenangan Pramono-Rano yang diusung PDI-P tanpa diikuti kegaduhan politik merupakan momentum strategis secara politis.
    Terpilihnya Pramono-Rano dapat menjadi jembatan komunikasi yang produktif antara Megawati yang merepresentasikan PDI-P dan Presiden Prabowo. Saya yakin manfaatnya jauh lebih banyak bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali warga Jakarta.
    Harapan itu juga tumbuh dari profil Pramono Anung yang merangkul, bersahabat. Ia bukan politikus kemarin sore.
    Pramono dikenal sebagai politikus yang mampu bekerja secara profesional, sangat memahami fatsun politik dan psikologi politik.
    Pramono juga dekat dengan tokoh-tokoh politik, termasuk Prabowo. Boleh dikatakan tak ada kendala bagi Prabowo bila gubernur Jakarta sebagai episentrum politik dipegang Pramono yang kader PDI-P dan orang kepercayaan Megawati.
    Pilkada Jakarta 2024 sungguh “happy ending”. Pramono-Rano menang, Prabowo pun senang. Kemenangan untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.