Xcloud.id

Tag: Anies Baswedan

  • Profil Iwan Henry Wardhana, Kadis Kebudayaan Jakarta Dinonaktifkan Buntut Dugaan Korupsi – Halaman all

    Profil Iwan Henry Wardhana, Kadis Kebudayaan Jakarta Dinonaktifkan Buntut Dugaan Korupsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta, Iwan Henry Wardhana dinonaktifkan sementara dari jabatannya buntut dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan per hari ini, Kamis (19/12/2024).

    Ia kini turut diperiksa aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta karena diduga terlibat korupsi.

    Dinas yang dipimpinnya disinyalir menyelewengkan uang daerah sampai Rp 150 miliar dengan cara mencairkan dana dari kegiatan fiktif.

    Kejati DKI Jakarta telah melakukan penggeledahan dan menyita ratusan stempel palsu yang diduga menjadi alat laporan pertanggungjawaban kegiatan fiktif itu. 

    Lantas seperti apa profil Iwan Henry Wardhana? 

    Profil

    Iwan Hendry Wardhana lahir pada 21 November 1975.

    Ia dilantik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta sejak 2020 oleh Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

    Dikutip dari Tribun Jakarta, Iwan Hendry sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta sejak 30 tahun silam.

    Iwan sudah bekerja untuk Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1994 silam.

    Ia memiliki rekam jejak karir panjang, dari mulai staf kelurahan, hingga kini bisa menjabat kepala dinas.

    Pria berusia 48 tahun itu, merupakan lulusan S1 jurusan Ekonomi Universitas Trisakti pada 1998.

    Setelahnya ia mendapat gelar Master in Urban Development dari Universitas Indonesia pada 2004.

    Ia juga mengambil jurusan Doctoral Programme School of Strategic and Global Studies di University of Indonesia pada tahun 2020 hingga sekarang.

    Jejak Karier 

    Iwan memulai kariernya di Jakarta yang dimulai dari staf Kelurahan Jati, Jakarta Timur tahun 1994.

    Ketika itu, ia baru berusia sekitar 18 tahun dan telah 1 tahun lulus dari Sekolah Menengah Atas.

    Bertahun-tahun bekerja sebagai Staff Tata Usaha, ia akhirnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik di era tahun 2000an.

    Ia menjabat sebagai Kepala Penyusunan Program di Dinas Kebersihan DKI Jakarta sejak 2007 hingga 2012.

    Selain bekerja di Pemprov DKI Jakarta, Iwan juga pernah magang atau internship di Jepang pada 2007. 

    Pada tahun 2015, Iwan kemudian bekerja di Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN).

    Iwan lantas beralih ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.

    Sejumlah jabatan pernah ia duduki, termasuk saat itu menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.

    26 tahun mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta, Iwan akhirnya bisa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas pada 2020.

    Harta Kekayaan Capai Rp 9,6 Miliar 

    Iwan Henry Wardhana terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023.

    Berdasarkan data dari LHKPN, Iwan memiliki kekayaan sebesar Rp 9.668.585.623 (Rp9,6 miliar).

    Dirinya tercatat mempunyai empat aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dengan total nilai Rp 9.300.000.000.

    Lebih lanjut, Iwan memiliki alat transportasi dan mesin berupa mobil Honda City Z tahun 2000 senilai Rp 70.000.000.

    Aset lain yang dimiliki Iwan Henry adalah kas dan setara kas sejumlah Rp 1.098.585.623.

    Adapun Iwan Henry Wardhana tertulis mempunyai utang sebesar Rp 800.000.000.

    Diberitakan sebelumnya, Kantor Disbud yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 12-14-15, Setiabudi, Jakarta Selatan, digeledah penyidik Kejati Daerah Khusus Jakarta.

    Penggeledahan dilakukan mengenai dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan Disbud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

    “Penyidik telah menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut dan pada tanggal 17 Desember 2024 ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Syahroni Hasibuan, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

    Anggaran yang diduga diselewengkan dari kegiatan Disbud Jakarta mencapai Rp 150 miliar.

    Syahroni menambahkan, penggeledahan juga dilakukan di empat lokasi lain, yakni Kantor EO GR-PRO di Jalan Duren Tiga Jakarta Selatan; rumah tinggal di Jalan H Raisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; rumah tinggal di Jalan Kemuning, Matraman, Jakarta Timur; dan rumah tinggal di Jalan Zakaria, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Dari lima lokasi ini, penyidik penyidik menyita beberapa unit laptop, handphone, PC, dan flashdisk untuk dilakukan analisis forensik.

    “Turut disita uang, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul: Dilantik Anies, Ini Rekam Jejak Iwan Henry Wardhana dari Staff TU Hingga Jabat Kadis Kebudayaan DKI

    (Tribunnews.com/Milani/Deni)(TribunJakarta.com/Pebby Ade) 

  • Kadis Kebudayaan Pemprov Jakarta Nonaktif Iwan Henry Wardhana Punya Kekayaan Rp9,6 Miliar

    Kadis Kebudayaan Pemprov Jakarta Nonaktif Iwan Henry Wardhana Punya Kekayaan Rp9,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Iwan Henry Wardhana akhirnya dinonaktifkan dari jabatan Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta usai ruangan kerjanya digeledah oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

    Iwan Henry Wardhana yang telah diangkat oleh Anies Baswedan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta diduga kuat terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana senilai Rp150 miliar.

    Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menemukan ratusan stempel palsu dari ruang kerja Iwan Henry Wardhana sekaligus menyita beberapa laptop, ponsel dan juga puluhan dokumen.

    Iwan Henry Wardhana sendiri memiliki harta kekayaan sebesar Rp9,6 miliar dan sudah dilaporkan dirinya ke KPK dalam bentuk LHKPN.

    Aset paling besar yang dimiliki Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta nonaktif itu adalah tanah dan bangunan yang terbagi ke dalam dua kategori yaitu hasil warisan dan hasil sendiri.

    Iwan Henry Wardana memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur yang ditotal seluas 3.088 meter persegi dan nilainya ditaksir mencapai Rp9,3 miliar.

    Ditambah lagi mobil Honda City Z Tahun 2000 senilai Rp70 juta dan kas atau setara kas Rp1.098.585.623. Semua asetnya iyu dipotong hutang sebesar Rp800 juta.

    Hasilnya, total keseluruhan harta yang kini dimiliki oleh Iwan Henry Wardana adalah Rp9.668.585.623 pada tahun 2023.

  • Pramono Anung Bakal Umumkan Tim Transisi Pemprov DKI, Ini Tugasnya

    Pramono Anung Bakal Umumkan Tim Transisi Pemprov DKI, Ini Tugasnya

    loading…

    Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung segera mengumumkan Tim Transisi Pemprov DKI Jakarta. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bakal segera mengumumkan nama-nama yang mengisi tim transisi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelum nantinya dilantik pada Februari 2025.

    “Ya, pasti namanya sudah ada, termasuk tadi kami juga berdiskusi dengan Pak Ketua DPRD apa pun dalam transisi pemerintahan itu perlu kebersamaan. Saya pribadi merasa nanti pada saatnya pasti akan segera kami umumkan,” kata Pramono di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

    Pramono menambahkan tim transisi akan berfungsi untuk menyiapkan pemerintahan yang tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara salah satunya adaptasi undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Ini adalah pemerintahan pertama kali yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara. Sehingga perlu adanya penyesuaian, termasuk dengan DPRD dan sebagainya. Kenapa dalam transisi ini perlu, karena kita juga mempersiapkan diri sebagai pemerintah baru, pemerintah yang juga perlu untuk segera mengadaptasi undang-undang yang baru, pemerintah yang segera wajahnya harus wajah Betawi, karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dapat juga diatur tentang hal itu sehingga dalam konteks itulah transisi pemerintahan terus ada,” ujarnya.

    Pramono enggan membocorkan nama tim transisinya bersama Rano Karno alias Bang Doel. Ketika dipertegas akan sama tugasnya seperti TGUPP era Anies Baswedan, Pramono menekankan akan membantu kerja Gubernur sebelum menjabat.

    “Yang jelas saya akan dibantu Ketua DPRD Jakarta. Yang jelas, ini adalah tim yang bekerja untuk membantu sebelum gubernur menjabat dan dilantik itu saja tugasnya,” ungkapnya.

    (cip)

  • Anies Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Jubir Akui Ada Komunikasi dengan Internal

    Anies Masuk Bursa Calon Ketum PPP, Jubir Akui Ada Komunikasi dengan Internal

    loading…

    Nama Anies Baswedan disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Nama Anies Baswedan disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ). Bahkan mantan Gubernur DKI Jakartta itu telah menjalin komunikasi dengan internal PPP.

    Kabar adanya jalinan komunikasi itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan Sahrin Hamid. “Secara umum ada komunikasi (antara Anies dengan internal PPP),” kata Sahrin saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).

    Ia menyebut sosok Anies Baswedan memiliki hubungan baik dengan tokoh PPP. Menurutnya, Anies mengapresiasi namanya masuk dalam bursa caketum PPP.

    “Anies memiliki hubungan yang baik dengan hampir semua tokoh-tokoh PPP. ⁠Terkait wacana munculnya nama Anies. Tentunya Anies memberi apresiasi dan tentunya itu merupakan sebuah kehormatan bagi Anies,” ucapnya.

    Sahrin menekankan, mantan Mendikbud era Presiden Jokowi itu tengah fokus menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, kata Sahrin, Anies mendukung setiap upaya kaderisasi atau regenerasi kepemimpinan dengan cara demokrasi di internal PPP.

    “Namun saat ini, Anies lebih banyak memfokuskan perhatian dan agendanya pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Sehingga terkait Muktamar PPP, tentunya itu menjadi ranah dan dinamika di internal partai. Namun Anies tetap mendukung setiap proses kaderisasi ataupun regenerasi kepemimpinan yang dilaksanakan dengan cara demokratis dan bernilai,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, PPP terbuka bagi siapa pun tokoh yang ingin memimpin partai berlogo Kakbah itu. Ia menegaskan, siapa pun tokoh bisa gabung PPP sepanjang memiliki irisan pemikiran yang sama.

    “Siapa pun tokoh bangsa yang memiliki irisan pemikiran yang sama dengan PPP, bisa bergabung dengan PPP,” kata Rommahurmuziy saat dihubungi, Rabu (18/12/2024).

    Apalagi, kata dia, figur seperti Anies Baswedan . Pria yang akrab disapa Gus Rommy ini mengatakan, Anies punya pemikiran yang sejalan dengan partainya. “Apalagi Pak Anies, yang pemikirannya banyak sejalan dengan PPP,” kata Gus Rommy, sapaan akrabnya.

    (abd)

  • Rommy Tegaskan Posisi Ketum PPP Terbuka bagi Siapa Pun, Termasuk Anies Baswedan

    Rommy Tegaskan Posisi Ketum PPP Terbuka bagi Siapa Pun, Termasuk Anies Baswedan

    loading…

    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, PPP terbuka bagi siapa pun, termasuk Anies Baswedan. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, PPP terbuka bagi siapa pun tokoh yang ingin memimpin partai berlogo Kakbah itu. Ia menegaskan, siapa pun tokoh bisa gabung PPP sepanjang memiliki irisan pemikiran yang sama.

    “Siapa pun tokoh bangsa yang memiliki irisan pemikiran yang sama dengan PPP, bisa bergabung dengan PPP,” kata Rommahurmuziy saat dihubungi, Rabu (18/12/2024).

    Apalagi, kata dia, figur seperti Anies Baswedan . Pria yang akrab disapa Gus Rommy ini mengatakan, Anies punya pemikiran yang sejalan dengan partainya. “Apalagi Pak Anies, yang pemikirannya banyak sejalan dengan PPP,” kata Gus Rommy, sapaan akrabnya.

    Sebelumnya, Gus Rommy mengungkapkan ada empat tokoh yang digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum PPP. Gus Rommy mengaku telah menerima aspirasi sosok yang dinilai mampu memimpin PPP.

    Maka itu, dia mendesak Muktamar PPP segera digelar pada awal 2025. Muktamar itu sedianya juga akan memilih pemimpin baru untuk menakhodai partai.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp Group yang saya ikuti di internal Partai Persatuan Pembangunan. Sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama (yang didukung maju menjadi Calon Ketua Umum),” kata Rommy di kawasan Ancol, Jumat (13/12/2024).

    Mantan Ketua Umum PPP itu menyebut dua nama yang muncul merupakan sosok internal alias kader PPP. Sementara, dua orang lainnya lagi merupakan sosok dari eksternal.

    Gus Rommy bahkan menyebutkan secara gamblang sosok-sosok itu di antaranya Taj Yasin Maimoen dan Sandiaga Uno yang merupakan kader PPP. Kemudian pihak eksternal yang juga didukung ialah Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman.

    “Dari dalam ada Gus Yasin yang kemarin terpilih lagi menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi Ketua Bappilu kita. Dari luar yang muncul di antara kader ini ada nama Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga nama Pak Dudung Abdurachman mantan KSAD,” ungkapnya.

    (abd)

  • Trotoar Tak Ramah Lingkungan dalam ‘Kota yang Beradab’ DKI Jakarta

    Trotoar Tak Ramah Lingkungan dalam ‘Kota yang Beradab’ DKI Jakarta

    JAKARTA – Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang coba membenahi trotoar ibu kota, mendapat kritik dari Koalisi Pejalan Kaki. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menilai pemprov masih lemah soal penegakan aturan hukum perampas hak pejalan kaki di trotoar.

     “Pelanggaran di trotoar seakan dibiarkan. Itu kegagalan penataan kota yang bertujuan mewujudkan kota yang beradab,” kata Alfred di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (29/10/19),

    Frasa ‘kota yang beradab’ mengacu pada visi-misi Anies dalam membangun Jakarta. Mantan Mendikbud itu sempat menggaungkan keinginannya untuk membangun Jakarta sebagai daerah yang beradab, adil, dan sejahtera.

    Alfred menjelaskan, berdasarkan hasil audit sosial timnya terhadap proses revitalisasi trotoar yang sedang bergulir masif di sejumlah titik di Jakarta, ada beberapa permasalahan penting. Data audit sosial itu dihimpun melalui kanal pengaduan masyarakat dan hasil inspeksi lapangan.

    Kesimpulannya, masih banyak trotoar yang belum ramah pejalan kaki. Kriteria trotoar ramah, menurut Alfred, di antaranya bebas dari hambatan seperti pedagang kaki lima, parkiran liar, pangkalan ojek bayangan, hingga aman bagi penyandang disabilitas.

    Di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, ada temuan adalah pijakan trotoar yang ambles akibat sering dijadikan area parkir bus. Selain itu, ada pula penutupan trotoar jalan oleh warga dengan menggunakan batang kayu untuk menghadang pengendara motor yang sering melintas.

     “Saya melihat masyarakat ada yang melakukan proteksi trotoar jalan kaki, tapi salah kaprah melakukan perannya. Ini bukti masih lemahnya penegakan hukum di Jakarta,” katanya.

    Sejumlah trotoar khusus bagi lintasan penyandang disabilitas juga belum steril dari hambatan yang berpotensi mengancam keselamatan. Contohnya, trotoar yang terhalang tiang listrik, kabel, hingga parkiran kendaraan.

     “Ini bagaimana penegakan hukumnya. Jangan sampai pejalan kaki dibiarkan bertarung dengan ‘predator’ yang merampas hak pejalan kaki,” katanya.

  • KIM Plus Enggan Ambil Pusing Jika Anies Mau Merapat ke PDIP – Page 3

    KIM Plus Enggan Ambil Pusing Jika Anies Mau Merapat ke PDIP – Page 3

    Diketahui, Peta perpolitikan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai bergeser. Hal itu ditandai dengan pemecatan secara resmi Joko Widodo atau Jokowi beserta keluarganya, termasuk sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya, Bobby Nasution dari keanggotaan. 

    Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menyebut pergeseran tersebut tentu memiliki pengaruh terhadap sosok-sosok baru yang akan mengisi kekosongan. Tak terkecuali, bila Anies Baswedan hendak masuk ke dalam bursa jagoan PDIP selanjutnya.

    “Pasca kemenangan Pramono di Jakarta, juga pemecatan keluarga Jokowi oleh PDIP, peluang Anies mendapat tempat di PDIP kian terbuka, setidaknya PDIP akan punya tokoh menonjol menggantikan Jokowi,” kata Dedi melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Selasa (17/12/2024).

    Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menambahkan, peluang Anies terbuka lebar sebab mantan gubernur Jakarta tersebut memiliki kriteria mumpuni. Terlebih, Anies juga memiliki pendukung loyal yang tidak sedikit.

    “Anies dengan pesona dan karakter ketokohannya masih berpeluang besar membangun simpati dan gerakan publik mendukungnya,” yakin Dedi.

     

  • Membaca Peluang Anies ke PDIP Pasca Jokowi dan Keluarganya Dipecat – Page 3

    Membaca Peluang Anies ke PDIP Pasca Jokowi dan Keluarganya Dipecat – Page 3

    Eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan, menjalin komunikasi intens dengan Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel). Komunikasi intens ini juga terjadi antara Anies dan partai pengusung Pramono-Rano, yaitu PDI Perjuangan (PDIP).

    “Komunikasi antara Pak Pramono dan Pak Anies hingga saat ini berlangsung baik dan intensif. Begitu pula dengan PDI Perjuangan,” kata Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Sahrin Hamid kepada Liputan6.com, Selasa (17/12/2024).

    Menurut Sahrin, hubungan Anies dan PDIP sejak dulu tidak ada masalah. Namun, dia mengatakan hubungan Anies dan PDIP jadi semakin erat usai Pramono-Rano unggul di Pilkada Jakarta 2024.

    “Dari dulu (hubungan Anies-PDIP) sudah erat. Dan sekarang semakin baik,” ucap Sahrin.

    Sahrin memandang, semakin eratnya hubungan antara Anies dan PDIP saat ini amat wajar. Pasalnya, dukungan Anies kepada Pramono-Rano di Pilkada Jakarta 2024 terbukti signifikan dalam membantu memenangkan kandidat nomor urut 3 itu.

    Meski begitu, Sahrin mengaku sejauh ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dari kubu Pramono-Rano kepada Anies soal posisi terlibat di tim transisi gubernur-wakil gubernur.

    “Soal ditawari sebagai Tim Transisi. Sejauh ini belum ada pembicaraan terkait ini. Tentunya itu adalah hal prerogatif Gubernur terpilih untuk melancarkan pelaksanaan program pada saat telah dilantik,” jelasnya.

    Sahrin menuturkan, Anies sepenuhnya dalam posisi mendukung program terbaik yang dirancang Pramono-Rano sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih.

  • Perseteruan Fahira Idris dan Ade Armando, Soal Meme ‘Joker Anies’

    Perseteruan Fahira Idris dan Ade Armando, Soal Meme ‘Joker Anies’

    JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Fahira Idris, terlibat perseteruan dengan Akademisi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando. Hal itu dipicu soal foto Anies Baswedan diubah sedemikian rupa sehingga menyerupai tokoh fiksi ‘Joker’ yang tersebar di media sosial.

    Perseteruan yang berlanjut keranah hukum itu setelah Fahira memilih melaporkan perkara itu ke Polda Metro Jaya. Sehingga, Ade Armando terancam Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tentang larangan mengubah terhadap bentuk dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik.

    Laporan itu beralasan unggahan Ade Armando dinilai sebagai pencemaran nama baik. Terlebih, terdapat narasi-narasi yang mengandung ujaran kebencian pada postingan tersebut.

    “Ini bisa dilihat ada di FB Ade Armando, ini adalah Gubernur DKI Jakarta yang sedang memakai busana resminya dia, pelantikannya dia dan ini milik Pemprov, milik publik, diubah seperti ‘Joker’ dengan kata-kata atau narasi yang mengarah pada pencemaran nama baik,” kata Fahira.

    “Di sini disebutkan ‘Gubernur jahat berawal dari menteri yang dipecat’. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Saudara Ade Armando harus diusut oleh pihak berwenang,” tambahnya.

    Berdasarkan laporan itu, pihak kepolisian kemudian melayangkan surat panggilan pemeriksaan tehadap Fahira. Agendanya, mengklarifikasi terkiat pelaporan pada Jumat (8/11/2019), sekitar pukul 10.00 WIB.

    Bismillah Otw Polda Metro Jaya.. Mohon doanya sahabat2ku..

    Terima kasih kepada Kepolisian RI atas respon cepatnya, Lapor tgl 1 Nov, Direspon tgl 6 Nov, saya diperika tgl 8 Nov 2019.. pic.twitter.com/Fcnkg8oYnZ

    — Fahira Idris DPD RI (@fahiraidris) November 8, 2019

    Memenuhi panggilan polisi, Fahira pun datang ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro sekitar pukul 10.20 WIB. Namun, dia tak datang seorang diri, tiga kuasa hukumnya terlihat ikut mendampingi.

    Selain itu, sebelum menjalani pemeriksaan Fahira sempat mengatakan bahwa dalam pemeriksaan dirinya juga membawa bukti-bukti tambahan. Alat bukti itu berupa postingan terlapor Ade Armando dan foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

    “Saya jam 10.00 WIB ini kan baru melakukan klarifikasi pertama. Saya tidak tahu apa yang ditanyakan tetapi saya bawa semua bukti yang dibutuhkan,” singkatnya.

    Pengakuan Ade Armando

    Dalam wawancaranya kepada CNN Indonesia, Ade Armando mengaku memperoleh meme ‘joker’ Anies Baswedan secara tidak sengaja dari ruang penyimpanan telepon selulernya yang terhubung dengan salah satu obrolan grup di aplikasi WhatsApp. Ade menuturkan meme yang diunggahnya murni untuk menyinggung Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dan bukan menyerang secara personal.

    Apalagi aksi itu tidak terlepas dari kabar mencuatnya anggaran pengadaan ganjil yang disoroti politikus PSI, William Aditya. Di mana materi pengadaan seperti lem aibon Rp82,8 miliar, serta pulpen yang mencapai Rp124 miliar dalam draf Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020, ramai diperbincangkan.

    “Nah, pada saat itulah (kabar melonjaknya anggaran Pemda DKI mencuat), kemudian saya unggah sebuah gambar, saya repost sebuah gambar yang saya peroleh di galeri gambar saya,” kata Ade saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/11).

  • Anies Baswedan Ancam Popularitas Gibran di 2029, Apalagi Kalau Dapat Panggung dari PDIP

    Anies Baswedan Ancam Popularitas Gibran di 2029, Apalagi Kalau Dapat Panggung dari PDIP